SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

2

Tuliskan nama Anda di sudut kanan atas dengan huruf capital.

3

Tuliskan angka yang menjadi preferensi Anda.

4

Tuliskan nama orang terdekat Anda.

Ground Rules

1. Mendengar dan berpartisipasi aktif di dalam kelas.

2. Mulailah dengan memahami dan kemudian menjadi paham.

3. Hadir tepat waktu termasuk pada saat kembali ke kelas setelah istirahat.

4. Handphone dimatikan/dialihkan ke nada getar.

6

LATAR BELAKANG

1. Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya – Butir 3021 SA APIP

2. Tujuan pemahaman dan pengujian tsb utk menentukan:Saat pelaksanaan auditJangka waktu auditProsedur audit yang diperlukan

7

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami Sistem Pengendalian Manajemen(SPM) dan fungsinya dalam

pelaksanaan audit

8

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Peserta diklat mampu:1. Menjelaskan kembali latar belakang dan

perkembangan SPM, pengertian dan konsep dasar SPM, jenis-jenis pengendalian dan keterbatasan SPM

2. Menjelaskan kembali tujuan perancangan, persyaratan, dan penanggung jawab SPM

3. Menjelaskan kembali sarana dan komponen SPM4. Melaksanakan prosedur dan metode penilaian SPM

sebagai media penilaian keandalan SPM

9

P

M

S

• Konsep Dasar

• Sarana dan Unsur

• Prosedur & Metode Pemahaman

POKOK BAHASAN

• Tujuan dan Persyaratan

10

METODOLOGI PEMBELAJARAN

Andragogy

Peserta Diklat

Curah pendapat diskusi latihan Studi

kasus

WI

ceramah

v v

11

KONSEP DASAR

04/12/2023

Planning

Organizing

Actuating

Controlling

FUNGSI MANAJEMEN

• Std/kriteria

• Hasil vs std

• Perbaikan• komunika

si

StaffingLeading

04/12/2023

• Pengawasan

versus

• Pengendalian

14

JENIS PENGAWASAN

Empat Jenis Pengawasan

1. Pengawasan Melekat (Waskat)

2. Pengawasan Fungsional (Wasnal)

3. Pengawasan Legislatif (Wasleg)

4. Pengawasan Masyarakat (Wasmas)

(SANRI, 1996)

15

TELAAH &UJI SPM

LAPORANHASILAUDIT

AUDITLANJUTAN

Proses Temuan Pemeriksaan

SURVEIPENDA-HULUAN

TAO FAO AO

DALAM POLA PIKIR BUKAN POLA TINDAK

JIKA TIDAK TERUNGKAP TAO, TIDAK DIJUMPAI TEMUAN BERARTI ATAU TIDAK MENDUKUNG AO, AUDIT DIHENTIKAN

DAN SUSUN LAPORAN TANPA TEMUAN.

16

MENGAPA AUDITOR PELAJARI SPM

Evaluasi SPM Dalam Audit Operasional

Sasaran Audit Sementara (TAO)

Sasaran AuditPasti (FAO).

untuk memastikan

Menilai SPM

17

MANFAAT PEMAHAMAN SPM BAGI AUDITOR

a. Menghindari terjadinya risiko audit

b. Dasar menetapkan arah, luas, sifat dan lamanya audit

c. Mempercepat proses audit karena sudah terarah

Risk???

19

PENGERTIAN PENGENDALIAN

Arti SempitInternal check

• Lbh dr internal check• Rencana organisasi, • Metode dan upaya koordinasi

Proses yg dipengaruhi manusia

• Efektivitas & Efisiensi• Keandalan LapKeu• Ketaatan

AICPA (1949)Bennett (1930) COSO (1992)

Deteksi penyimpangan/

fraud

• Perlindungan aset• Keandalan data akuntansi• Efisiensi operasi• Ketaatan

20

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pendekatan COSO

5 komponenpengendalian

Rangkaianterjalin

erat

Lingkungan Pengendalianmenjadi landasan komponen lainnya

Dalam Lingkungan Pengendalianmanajemen menaksir risiko untukpencapaian tujuan

Aktivitas pengendalian diimplementasikanmemastikan arahan manajemen diikuti

Informasi relevan dicatat, diinformasikanke seluruh bagian organisasi

Seluruh proses dipantau terus-menerus,diperbaiki bila perlu

21

KONSEP DASAR

Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus (A continuous built-in component of

operations)

Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia

Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang

mutlak

22

JENIS-JENIS PENGENDALIAN

1. Pengendalian pencegahan (Preventive controls)

2. Pengendalian deteksi (Detective controls)

3. Pengendalian koreksi (Corrective controls)

4. Pengendalian pengarahan/ langsung (Directive controls)

5. Pengendalian kompensatif (Compensating controls)

23

1. Pengendalian Pencegahan

Contoh :Kejujuran, personel yang kompeten,pemisahan fungsi,reviu pengawasan,pengendalian ganda

Pengendalian dirancang mencegah sesuatu tak diinginkan sebelum terjadi

Susah nich..!

24

2. Pengendalian Deteksi

Contoh :Rekonsiliasi bank,Pengecekan kinerjaCek fisik,Konfirmasi piutang

Pengendalian dimaksudkan mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Ada apa

nich..?

25

3. Pengendalian Koreksi

Pengendalian melalui koreksi terhadap masalah yang terdeteksi oleh pengendalian deteksi.

Contoh :Memperbaiki penyimpangan yang terjadi,Memberi sanksi kepada petugas yang melakukan penyimpangan

Waduuh..ada yang

keliru nich..!

26

4. Pengendalian Pengarahan

Contoh :Supervisi atasan atas bawahan,Pengawasan mandor pada pekerja.

• Pengendalian pada saat kegiatan sedang berlangsung, agar kegiatan dilaksanakan sesuai kebijakan atau ketentuan berlaku

Siap Pak..!

27

5. Pengendalian Pengganti

Contoh :Pengawasan langsung pimpinan organisasi kecil karena pemisahan fungsi tidak dapat dilakukan

• Pengendalian yang dimaksudkan memperkuat pengendalian karena tidak terlaksananya suatu aktivitas pengendalian

Terpaksa ikut nyemplung..!

Boss

28

1. Pertimbangan kurang matang

2. Pelaksana gagal menerjemahkan perintah

3. Pengabaian manajemen (beda dengan intervensi manajemen )

4. Kolusi

mengabaikan kebijakan/prosedur untukkepentingan organisasi

Keterbatasan pengendalian manajemen

29

1. Pertimbangan kurang matang

Keputusan/kebijakan yang diambil tidak didasarkan suatu pertimbangan rasional berdasarkan informasi yang ada

Keterbatasan pengendalian manajemen

30

• Sikap tidak peduli, membiarkan terjadinya penyimpangan, terlalu percaya.

2. Pengabaian manajemen

management override

Keterbatasan pengendalian manajemen

31

3. Gagal menerjemahkan perintah

• Kesengajaan, ketidakmampuan /teliti dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur

• Hasil yg dicapai tidak sesuai yg diharapkan

Keterbatasan pengendalian manajemen

32

4. Kolusi

collusion

• Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yg bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/golongan.

Keterbatasan pengendalian manajemen

PERKEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI

INDONESIA1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:

Unsur-unsur Waskat adalah :

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

33

1. Pengorganisasian2. Personil3. Kebijakan4. Perencanaan

5. Prosedur6. Pencatatan7. Pelaporan8. Reviu intern

34

DASAR HUKUM SPIP

34

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 56 ayat (4) : hal yang sama utk Kepala SKPD

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

DEFINISI SPIP

35

PP 60/2008

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yangintegral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

36

REVIEW DAN LATIHAN SOAL

37

TUJUAN DAN PERSYARATAN

38

Tujuan PERANCANGAN SISTEMpengendalian manajemen

• Diperolehnya keandalan dan integritas informasi

• Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Melindungi aset organisasi• Pencapaian kegiatan yang efisien

dan efektif

39

Informasi yang dapat diandalkan

Didukung data sah, lengkap, tepat waktu

Diotorisasi pejabat berwenang

Dinilai dengan mata uang berlaku sesuai ketentuan

Dikelompokkan & dicatat pada pos yang sesuai

Diikhtisarkan & dicatat dengan penjelasan cukup dan mudah dipahami

40

Taat pada ketentuan

Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan, prosedur, rencana, dan peraturan yang berlaku akan merugikan organisasi

41

Pengamanan aset/harta

Pengamanan aset dilakukan dengan:

penyediaan petugas pengamanan

penggunaan password akses komputer

pembatasan individu penggunaan asset

42

Ekonomis & Efisien

Ekonomis

PerolehanAset

Beli dengan hargamenguntungkan

Tepat waktu

Tepat mutu

Tepat jumlah

Tepat harga

Taat azas

Efisien

PemanfaatanAset

Sumber dayaterbatas

Hasil kualitas tinggi/pelayanan prima

43

EFEKTIF

Berhasilguna

Efektif

Berdayaguna

Capai sasaransesuai rencana

Bangun jembatanselesai tepatwaktu & mutu

Contoh:

Hasil bermanfaatsesuai kebutuhan

Jembatan selesai dibangun, bermanfaatmelancarkan mobilitas dan perekonomian

Contoh:

44

Penanggungjawab SPM

Tujuan tidak tercapai

Risiko kecuranganRisiko SPM tdk berjalan

Manajemen

PengendalianManajemen

Meminimalkan risiko manajenen

45

Pengorbanan waktuDokumentasi

menambah biayaOtorisasi menyita

waktu manajemenKonflik dgn sasaran

operasional

BIAYA Meningkatkan akuntabilitas Efektif dlm melindungi aset Pengendalian sumber daya Lebih taat pd kebjkn &

prosdrMenghindari fokus berlebihan pd efisiensi dgn ukuran efektivitas

MANFAAT

BIAYA DAN MANFAAT SPM

46

SYARAT-SYARAT SPM

SPM

Efektivitasandal

Syarat

terpenuhi

Tujuan tercapai

47

SYARAT-SYARAT SPM

a. Keyakinan memadaib. Dukungan perilakuc. Integritas dan kompetensid. Tujuan pengendaliane. Pengendalian monitoring

Standar Umum

48

SYARAT-SYARAT SPM

a. Pendokumentasianb. Pencatatan benar & tepat waktuc. Otorisasi & pelaksanaan transaksi oleh personil yang tepatd. Pemisahan tugas, atas otorisasi, pemrosesan, pencatatan, & reviue. Supervisi berkesinambungan oleh personil kompeten f. Pembatasan akses pada sumber- daya/catatan dan akuntabilitasnya

Standar Rinci

49

1. Kompetensi karyawan sesuai tanggung jawab

2. Pemisahan tanggungjawab & fungsi

3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik, dan

pengawasan atas aktiva, utang, penerimaan dan

pengeluaran

4. Pengendalian penggunaan aktiva, dokumen, dan

formulir penting

5. Pembandingan catatan aktiva & utang dengan

fisiknya

Pemenuhan unsur perancangan SPM

50

SYARAT-SYARAT PERANCANGAN SPM MENURUT INTOSAI

a. Terintegrasi – bukan ditambahkan pada kegiatanb. Harus ada dukungan dan peran serta manusiac. Dirancang untuk mencapai tujuan organisasid. Dapat mengurangi dan mencegah terjadinya risikoe. Memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya

52

SARANA DAN UNSUR

PENGENDALIAN MANAJEMEN

53

Sarana dan komponen SPM

Media yang dipakai dalam menilai efektivitas suatu

SPM

8 Unsur 5 unsur (COSO)

54

SPM 8 UNSUR vs SPIP

PngorgnisasianKebijakanProsedurPersonaliaPerencanaan

PencatatanPelaporanReviu Intern

Cakupan :• 8 UNSUR hanya hard control• SPIP mencakup hard control dan soft control• SPIP lebih fokus pada diri manusia

55

56

PENGORGANISASIAN

Organisasi

Bentuk persekutuan dua orang atau lebih bekerja bersama-sama, secara formal saling terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan

57

Pengorganisasian

Proses pembentukan organisasi (departementalisasi): menyusun struktur organisasi memerinci kegiatan mengelompokkan kegiatan sejenis membagi tugas di antara anggota org. menggariskan hubungan atasan bawahandengan tujuan mencapai sasaran atau target.

58

FAKTOR PENTING DALAM PENGORGANISASIAN

1 PROSES PEMBENTUKANNYA MENGACU PADA

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

2 PERSYARATAN KOMPETENSI SDM

3 PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

4 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS TUGAS DAN

KINERJA

5 PENDEFINISIAN WEWENANG DAN TANGGUNG

JAWAB SEIMBANG DENGAN TUGAS DAN

FUNGSINYA

6 PENDELEGASIAN WEWENANG DIIKUTI DENGAN

TANGGUNG JAWAB YANG SESUAI DENGAN TUGAS

DAN FUNGSI

59

DepartementalisasiOrganisasi Audit - BPKP

60

DepartementalisasiOrganisasi Audit - BPKP

61

Departementalisasi Organisasi Audit –

State of Ohio Office of The Auditor

62

63

Pengertian Kebijakan

PengelolaanOrganisasi

TujuanOrganisasi

Alternatiftindakan

Kebijakan

Pilihantindakan

64

1. Jelas dan dibuat secara tertulis2. Efektif dikomunikasikan kepada

seluruh personil3. Tidak bertentangan dengan aturan

yang lebih tinggi4. Ditinjau secara berkala5. Selaras dengan tujuan organisasi 6. Meningkatkan disiplin kerja

FAKTOR YG HARUS DIPERHATIKAN DLM KEBIJAKAN

65

PERENCANAAN

66

PERENCANAAN

PENGERTIAN

SUATU PROSES PENETAPAN :• TUJUAN• CARA PELAKSANAAN• KEBUTUHAN TENAGA DAN

DANA• WAKTU PELAKSANAAN• PERSYARATAN DAN ATURAN YG

HRS DITAATI

67

SYARAT PERENCANAAN YANG BAIK

1. SETIAP KEGIATAN HRS DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU

2. PILIHAN ALTERNATIF YG SESUAI DENGAN ATURAN DAN PALING MENGUNTUNGKAN

3. SEREALISTIS MUNGKIN MEMPERHATIKAN KONDISI YG ADA

4. MELIBATKAN UNSUR PIMPINAN DAN BAWAHAN5. DIKOMUNIKASIKAN SECARA EFEKTIF

68

PROSEDUR

69

PENGERTIAN

Prosedur menjelaskan langkah-langkah nyata harus dilakukan memenuhi kebijakan

Prosedur, alat manajemen untuk menjamin terlaksananya aktivitas sesuai dengan kebijakan pimpinan

Pedoman atau arah yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen

70

SYARAT-SYARAT PROSEDUR YANG BAIK

1. Prosedur hrs selaras dengan kebijakan 2. Prosedur dibuat tertulis dan sistematis3. Mempertimbangkan peraturan perundangan

yang terkait4. Memperhatikan unsur pengecekan internal

(cross check)5. Tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu

sama lain6. Sederhana dan mudah dipahami7. Ditinjau secara berkala

71

PENCATATAN

72

PENCATATAN

Pengertian

Salah satu sarana pengendalian manajemen yang berfungsi untuk mendokumentasikan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada suatu organisasi.

73

Pencatatan diperlukan karena ingatan manusia terbatas

74

SYARAT PENCATATAN YANG BAIK

1. TELITI, AKURAT DAN TEPAT WAKTU

2. MENJAMIN PENGENDALIAN YG CUKUP ATAS HARTA DAN KEWAJIBAN

3. PENCATATAN DIPISAHKAN DARI FUNGSI PENGUASAAN DAN PENYIMPANAN

4. PENGECEKAN INTERNAL ANTAR CATATAN

5. DIREVIU SECARA BERKALA

75

PELAPORAN

76

PELAPORAN

Pengertian :1. suatu bentuk penyampaian informasi tertulis

dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi (bawahan kepada atasan).

2. Sarana pertanggunjawaban pelaksanaan kegiatan :• What, apa yang telah terjadi• Where, dimana kejadiannya• When, kapan peristiwa terjadi• Why, mengapa hal itu terjadi (bila ada

deviasi)• Who, siapa bertanggungjawab atas

kejadian• How, bagaimana hal tersebut terjadi

77

Prinsip Penyusunan Laporan

Informasi penting

Bertindak Penerima Laporan

Meyakinkan

Tergerak

78

SYARAT PELAPORAN YANG BAIK

1. MEMBERIKAN INFORMASI TERKINI

2. MENGANDUNG KEBENARAN, OBYEKTIF DAN DAPAT

DIBUKTIKAN3. TEPAT WAKTU4. ADA KEHARUSAN MEMBUAT

LAPORAN SCR TERTULIS5. DIDUKUNG BUKTI YG MEMADAI

79

PERSONALIA

80

PERSONIL

PENGERTIAN

1. Personil merupakan sub sistem dalam suatu organisasi yang diciptakan agar pegawai dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Usaha untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah kerja, serta disiplin pegawai.

81

PENGELOLAAN PERSONIL YANG BAIK

1. Penempatan pegawai berdasarkan prinsip the right man on the right place

2. Diangkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan (formasi)

3. Ada supervisi yang memadai

4. Reward and Punishment

5. Ada program pembinaan secara berkesinambungan (Diklat untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, ketrampilan dan pengembangan karir pegawai)

6. Ada kebijakan rotasi dan mutasi

82

REVIU INTERN

83

REVIU INTERN

PENGERTIAN

Reviu Intern merupakan kegiatan untuk meyakini bahwa semua sarana pengendalian yang lain telah berfungsi sebagaimana mestinya.

84

REVIU INTERN

Supervisi merupakan pengawasan atasan langsung yang dari hasilnya dapat melakukan tindakan langsung terhadap bawahannya.

Reviu intern bisa berbentuk audit intern atau inspeksi oleh staf yang independen dari kegiatan/operasi yang direviu.

Reviu intern tidak dapat melakukan tindakan langsung dari hasil reviunya, tetapi bertanggungjawab memberi saran/rekomendasi.

85

SYARAT REVIU INTERN YANG BAIK

1. KEDUDUKAN ORGANISASI YG TEPAT2. LINGKUP TUGAS JELAS3. PERSONIL YANG KOMPETEN4. TUJUAN PEKERJAAN UTK PERBAIKAN5. ADA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT6. PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN

DAN KETRAMPILAN SECARA BERKESINAMBUNGAN

86

Kasus 1 & 2 (hal 74-75)- Diskusi Kelompok

- Pembahasan

87

5 UNSURSPIP

SPIP (PP 60 2008)

HUBUNGAN ANTAR UNSUR SPIP

90

Lingkungan pengendalian

Manager

Kondisi yang diciptakan dalam instansi pemerintah dengan membangun “atmosfir” yg kondusif guna mendorong terimplemetasinya SPIP

Kesadaran semua personil akan pentingnya

pengendalian

91

Europe vs Italy

Prasyarat Lingkungkan Pengendalian

Dalam Instansi Pemerintah terdapat pegawai yang:

1. Kompeten2. memahami tanggung jawab3. memahami batasan kewenangan4. Memiliki pengetahuan yang memadai5. Memiliki kesadaran dan komitmen melakukan apa yang benar6. Berkomitmen mematuhi kebijakan dan prosedur, termasuk

standar etika dan perilaku

94

Lingkungan Pengendalian

Sub Unsur

1. Integritas & Nilai Etika

2. Komitmen Kompetensi

3. Kepemimpinan yg kondusif

5. Struktur Organisasi

6. Kebijakan SDM & Aplikasinya

7. Peran APIP

8. Hub Kerja dgn IP Lain

4. Wewenang & tanggung jwb

95

Integritas dan Nilai EtikaIntegritas dan Nilai Etika

• Etika memuat nilai moral yg diyakini benar• Integritas: kepribadian yg jujur, berani,

bijaksana, dan bertanggung jawab

Implementasi penegakan integritas dan nilai etika:1. Ada aturan perilaku 2. Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku3. Tindakan disiplin utk merespon deviasi/pelanggaran4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya

intervensi/pengabaian manajemen5. Menghapus kebijakan atau penugasan yg memberi

ruang untuk perilaku yg tak etis

96

Seberapa Etis???

97

Komitmen thd KompetensiKomitmen thd Kompetensi

Mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi utk tugas tertentu

Implementasi:1. Identifikasi dan definisi tugas dalam suatu pekerjaan dan

jabatan — uraian tugas 2. Penyusunan standar kompetensi3. program pelatihan utk kompetensi pekerjaan4. Pemilihan pimpinan yg memiliki kemampuan manajerial

dan pengalaman teknis

Tingkat kompetensi diterjemahkan dlm pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan

98

Kepemimpinan yang KondusifKepemimpinan yang Kondusif

Kemauan dan kepiawaian pemimpin yg mampu menciptakan iklim kondusif yg dapat memotivasi

staf agar mau bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Implementasi:1. Mempertimbangkan risiko dalam membuat keputusan2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja3. Sikap positif pimpinan mendukung fungsi tertentu4. Melindungi aset dan informasi dari akses yg tak sah5. Interaksi intensif antara pimpinan puncak dgn manajemen

di bawahnya6. Respon positif atas pelaporan keu, anggaran, prog & Keg

Perlu gaya kepemimpinan

yang cocok dgn kondisi IP

99

Struktur OrganisasiStruktur Organisasi

Empat sasaran pembentukan struktur organisasi:1. Mengakomodir seluruh pekerjaan2. Membagi beban pekerjaan secara seimbang3. Koordinasi yang terpadu dan harmonis4. Adanya pemisahan fungsi yang jelas

Implementasi:1. Penyesuaian struktur dgn ukuran dan sifat IP2. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab3. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern4. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan

strategis5. Penetapan jumlah posisi pimpinan

100

Wewenang dan Tanggug jawabWewenang dan Tanggug jawab

Implementasi:1.Pemberian wewenang sesuai dengan

tingkat tanggung jawab pegawai2.Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb

diberikan terkait dgn pihak lain dlm IP3.Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb

diberikan terkait dgn penerapan SPIP

Mempertimbgkan kapasitas pegawai:- Pengetahuan & Keahlian-Pemahaman yg tepat atas tujuan IP dan tindakannya terkait tujuan IP

101

Penyusunan dan penerapan kebijakan SDMPenyusunan dan penerapan kebijakan SDM

Harus diciptakan kebijakan dan prosedur rekruitmen, pelatihan, pengembangan, promosi, dan kompensasi

yang sesuai dengan aturan perilaku dan nilai etika

Implementasi:1. Penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM,

sejak rekrutmen sampai pemberhentian2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam

rekrutmen3. Supervisi yang memadai thd pegawai secara periodik

Peran APIP yang Efektif

Peran APIP

Keyakinanmemadai

Peringatan dini

Efektivitas MR

Tata kelola yang baik

102

Hub Kerjasama dgn IP Lain

• proses pemilahan tugas dan kewenangan masing-masing instansi

Koordinasi

• mengidentifikasi keterkaitan tugas yang memiliki keterkaitan satu sama lain

Koordinasi • menetapkan keterkaitan tersebut sebagai butir-butir yang akan dikoordinasikan

Koordinasi

Saling uji

Saling uji

103

104

MEKANISME :

Identifikasi

Analisis

Respon/Kelola

Risiko TujuanOrganisasi

Penilaian Risiko

Ketidakpastian ttg kejadian dan atau dampaknnya yg memengaruhi

pencapaian tujuan

105

Tahap Penilaian Risiko

1.Pahami Tujuan yang ingin dicapai (tingkat Instansi dan Kegiatan)

2. Identifikasi Risiko Terkait3.Analisis Risiko – signifikansi dampak

dan kemungkinan terjadinya

Modul Hal 61

106

Tindakan yg diperlukan untuk mengatasi risiko; penetapan dan

pelaksanaan kebijakan dan prosedur utk memastikan bahwa

tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif

Aktivitas Pengendalian

Karakteristik:1. Diutamakan pd kegiatan pokok2. Dikaitkan dengan penilaian risiko3. Sesuai sifat khusus instansi4. Ditetapkan secara tertulis5. Dilaksanakan sesuai dgn yg tertulis6. Dievaluasi secara teratur

107

Sifat Kegiatan Pengendalian

Preventif Detektif

Probabilitas

Dampak

mitigation

prevention

Pengendalian Preventif dan Detektif-Risiko

Psl 18 (3)

a.Reviu atas Kinerja

b.Pembinaan SDM

c.Pengendalian Sistem Informasi

d.Pengendalian Fisik atas Aset

e. Penetapan dan Reviu

Kinerja

f. Pemisahan Fungsi g.Otorisasi h.Pencatatan

i.Pembatasan Akses j.Akuntabilitas k.Dokumentasi

Sub unsur kegiatan pengendalian

INFORMASI & KOMUNIKASI

110

Pimpinan

Pihak yg berkepentingan

Sistem Informasi

Feedback

Internal

Eksternal

1. Informasi Keuangan

2. Informasi Non Keuangan

Sumber

SI mendukung keputusan strategis & terintegrasi dgn kegiatan operasi

Pengguna

K U A L I T A S I N F O R M A S I

111

Kualitas Informasi

Sesuai kebutuhan

Tepat Waktu

Mutakhir

Akurat

Dapat Diakses

EFEKTIF

JENIS KOMUNIKASI

113

1. Komunikasi Internal

2. Komunikasi Eksternal

Pimpinan Instansi menyediakan & memafaatkan berbagai bentuk & sarana komunikasi

Pimpinan Instansi mengelola, mengembangkan & memperbaharui SI secara terus menerus

114

5. Pemantauan(Monitoring)

Proses mengevaluasi kualitas dan efektivitas

SPM

Pemantauan Berkelanjutan

Tindak Lanjut

Evaluasi Terpisah

FOKUS PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

BERGANTUNG PADA KEDUDUKAN DAN TGJWB :

Staf Pelaksanaan tugasnya

Supervisor Tugas, fungsi dan pelaksanan staff dibawahnya

Manajemen Menengah PI dalam unit yang dipimpinnya

Pimpinan Pencapaian tujuan organisasi

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

1. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk memastikan bahwa monitoring yang sedang berjalan efektif dan melaksanakan evaluasi terpisah bila terjadi keadaan kritis.

2. Dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yang menggambarkan apakah pengendalian intern berfungsi dengan baik.

3. Komunikasi dengan pihak luar dikonfirmasikan dengan data intern yang dimiliki oleh organisasi.

4. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan adanya supervisi untuk mengawasi fungsi pengendalian intern.

5. Adanya pembandingan data yang dicatat dengan fisiknya secara periodik

6. Respon yang segera terhadap rekomendasi auditor ekstern dan intern sebagai alat untuk memperkuat pengendalian intern

7. Pertemuan rutin pimpinan instansi pemerintah dengan staf dan pelaksanaan pelatihan digunakan untuk memperoleh umpanbalik agar diketahui apakah pengendalian intern telah berjalan efektif.

8. Adanya pemantauan secara teratur kepada seluruh pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan perilaku yang berlaku.

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN

EVALUASI TERPISAH

• Evaluasi pengendalian secara periodik dan tidak menyatu dengan kegiatan sehari-hari organisasi

• Semakin efektif pemantauan berkelanjutan, semakin rendah dilakukannya evaluasi terpisah

• Frekuensinya disesuaikan dengan risiko

EVALUASI TERPISAH

1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi yang terpisah terhadap pengendalian internal IP sudah memadai

2. Metode evaluasi pengendalian intern IP harus logis dan memadai

3. Bila evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor internal (Inspektorat) harus dilaksanakan oleh sumberdaya yang memiliki kemampuan yang memadai dan independen

4. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diatasi

TINDAK LANJUT

1. IP memiliki mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu lainnya dengan segera

2. Pimpinan instansi pemerintah tanggap atas temuan-temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya yang bertujuan memperkuat pengendalian intern.

3. IP menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat.

121

REVIEW DAN LATIHAN SOAL

122

PEMAHAMAN dan PENILAIAN

SPM

123

Tahapan PENILAIAN spm –dalam penugasan audit

SURVEI PENDAHULUAN

REVIU SPM

IC baik?

AUDIT LANJUTAN(substantive test)

TEST OFCONTROL

Tdk

Ya

• On site tour• Study of document• Writen description of the auditiee• Analytical procedures

• Melakukan test of control• Menaksir risiko pengendalian• Membuat PKALanjutan

• Menggambarkan SPM :• ICQ• Flowcharts• Narrative

• Menganalisis SPM :• Walk through test• Limited testing of the system

125

PROSEDUR PENILAIAN SPM

Dalam Audit Operasional

Sasaran Audit Sementara (TAO)

Sasaran AuditPasti (FAO).

untuk memastikan

Pahami SPM - 8 Unsur (dahulu)- 5 Unsur (terkini)

Hal yg Diperhatikan:1. Rancangan2. Implementasi

126

PROSEDUR PEMAHAMAN SPM

1. Membaca kebijakan dan pedoman/sistem

2. Modifikasi dan evaluasi pengalaman auditor yang lalu – (dlm repeat audit krn SPM tak berubah signifikan)

3. Tanya jawab dgn pejabat dan staf 4. Memeriksa dokumen dan catatan5. Observasi

Rancangan

Implementasi

127

METODE PEMAHAMAN SPM

Pemahaman SPM dengan cara:

1. Uraian tertulis/narasi – contoh hal 78-80

2. Bagan arus (penyajian prosedur pengendalian menggunakan simbol-simbol) – contoh hal 82-83

3. Daftar Pertanyaan/kuesioner pengendalian intern – diisi sendiri oleh auditor

Sering disebut juga sebagaiPendokumentasian prosedurPemahaman/pengujian SPM

128

METODE PEMAHAMAN SPM

Contoh Sederhana Kuesioner pengendalian intern

• 8 Unsur Sisdalmen (hal 85-87)• 5 Komponen COSO (hal 88 – 90)

129

Control Self Assessment (CSA)

Identifikasi efektivitas pengendalian yang dilakukan sendiri oleh manajemen yang

melibatkan auditor internal sebagai fasilitator.

Hasilnya dilaporkan kepada manajemen puncak oleh internal auditor

Dikembangkan oleh Gulf Canada Resources Ltd - 1987

130

Bentuk CSA – facilitated meeting by internal auditor

Mengungkap 4 fakta penting :

Jika fasilitator tidak punya agenda tersembunyi, orang akan cenderung jujur

Jika menemukan sendiri masalahnya, akan menjadi lebih terlibat dibanding ditemukan oleh auditor

Jika fasilitator tidak memaknai “control” secara sempit, peserta lebih mampu menganalisis faktor signifikan untuk mencapai tujuan

Masalah pengendalian lebih dikaitkan dengan budaya, komunikasi, etika, dan kepemimpinan

Control Self Assessment (CSA)

131

• Facilitated meeting

• Untuk mengases risk dan control

atas sasaran tertentu

• Berlangsung sekitar 2 – 4 jam

132

1. Kasus No 3Hal 95 – 98

2. Kasus Audit Kinerja Pendidikan

134

Coffee

http://pusdiklatwas.bpkp.go.idhttp://lms.bpkp.go.id

Akses ke e-Learning Pusdiklatwas BPKP:

TERIMA KASIH