Pengantar Pendidikan

Sistem Pendidikan Nasional

Kelompok 6

Indriani Sianipar

Nia Oktaria

Pujiati

Dosen Pengasuh : Drs. Imron A. Hakim, M.Si

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2012/2013

Sistem Pendidikan Nasional

1. Pengertian

Sistem pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang dimiliki masing-masing bangsa sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan bangsa itu sendiri. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah hingga saat ini.

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (sisdiknas) merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Sistem Pendidikan Nasional:

• Disusun berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,

• Diselenggarakan dengan menganut sebagian dari sistem pendidikan bangsa lain yang sesuai dengan kebutuhan bangsa indonesia dan tidak bertentangan dengan dasar negara

Dengan demikian, Sistem Pendidikan Nasional dapat dikatakan fleksibel, sesuai dengan kebutuhan situasi, namun tetap memiliki pedoman acuan yang pasti.

A. Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan

Sistem Pendidikan Nasional di selenggarakan oleh pemerintah dan swasta dibawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya.

a. Kelembagaan Pendidikan

Berdasarkan UUD RI No.2 Tahun 1989 tantang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan, program pendidikan, serta pengelolaan pendidikan.

a.1. Jalur Pendidikan

Jalur Pendidikan SekolahYaitu pendidikan yang diselengarakan oleh sekolah melalui kegiatan belajar

mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, bersifat formal, berdasarkan ketentuan pemerintah, berpola seragam dan bersifat nasional.

Jalur Pendidikan Luar SekolahYaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar

sekolah, tidak berjenjang, tidak berkesinambungan, tidak berpola seragam dan tidak bersifat nasional.Contoh: Pendidikan keluarga, pendidikan

keagamaan, kesenian, dan keterampilan untuk mengembangkan dirinya dan masyarakat sekitarnya.

a.2. Jenjang Pendidikan

Yaitu suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran (UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab I, pasal I ayat5)

Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari:

*Pendidikan Dasar

*Pendidikan Menenngah

*Pendidikan Tinggi

(Dijelaskan dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab V, Pasal 2)

2. Program dan Pengelolaan PendidikanJenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya (UU RI NO.2 Tahun1989 Bab I Pasal 1 ayat 4 No.2 Tahun 1989)

Jenis ProgramPendidikan terdiri dari:

1. Pendidikan Umum, mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan dan menjadi acuan bagi jenis pendidikan lainnya. Yang termasuk sekolah umum:SD, SMP, SMA, danUniversitas.

2. Pendidikan Kejuruan, lebih mempersiapkan peserta didik agar dapat bekerja pada bidang tertentu. Yang termasuk sekolah kejuruan: STM, STMK, SMIP, SMEA

3. Pendidikan Luar Biasa, dikhususkan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

4. Pendidikan Kedinasan, diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemenpemerintah atau lembaga pemerintahan nondepartemen.

5. Pendidikan Keagamaan, khusus mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama.

b. Kurikulum Program Pendidikan

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno, Curir berarti pelari dan Curere berarti tempat berpacu. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh, arena yang harus dilewati peserta didik untuk mencapai tujuan (ditandai berupa ijazah).

Menurut beberapa penulis, kurikulum diartikan sebagai:

Seperangkat mata pelajaran dan materi pelajaran yang terorganisir (Hyemen, 1973)

Rencana kegiatan untuk menentukan pengajaran (Macdonald, 1965) Rencana untuk membelajarkan peserta didik (Taba, 1962) Pengalaman belajar (Krug dan Edward A, 1956)

Kurikulum mengandung dua aspek, yaitu:

Aspek kesatuan nasional, yang memuat unsur-unsur penyatuan bangsa (Kurikulum nasional)

Aspek lokal, yang memuat sifat-sifat kekhasan daerah, baik berupa unsur budaya, sosial, maupun lingkungan alam, yang menghidupkan sifat kebhinekaan dan merupakan kekayaan nasional. (biasa disebut muatan lokal)

1. Kurikulum Nasional

Tujuan pendidikan nasional dalam UUD RI No.2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu:

• Terwujudnya bangsa yang cerdas

• Manusia yang utuh, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

• Berbudi pekerti luhur

• Terampil jasmani dan rohani

• Berkepribadian yang mantap dan mandiri

• Bertanggung jawab kepada masyarakat dan kebangsaan

Dalam UUD RI No.2 Tahun 1989 Pasal 30 menjelaskan tentang kurikulum Nasional:

Ayat 1 : Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Ayat 2 menyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:

1. Pendidikan Pancasila

2. Pendidikan Agama

3. Pendidikan Kewarganegaraan

Ayat 3 menyatakan bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat dasar sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:

• Pendidikan Pancasila

• Pendidikan Agama

• Pendidikan Kewarganegaraan

• Bahasa Indonesia

• Membaca dan Menulis

• Matematika

• Pengantar Sains dan Teknologi

• Imu Bumi

• Sejarah Nasional dan Sejarah Umum

• Kerajinan Tangan dan Kesenian

• Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

• Menggambar

• Bahasaa Inggris

2. Kurikulum Muatan Lokal

Kurikulum muatan lokal dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, serta kebutuhan daerah

• Tujuan Muatan Lokal dalam kurikulum SD

Untuk kepentingan Nasional:

1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khas daerah

2. Menubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah positif

Untuk Kepentingan Peserta Didik:

1. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya

2. Mengakrabkan peserta didik dengan lingungannya

3. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah di sekitarnya

4. Memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungannya

5. Mempermudah peserta didik menyerap materi pelajaran

a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Muatan Lokal

*Sulitnya pembinaan tingkah laku afektif dan psikomotor

* Penggunaan team teaching yang belum memasyarakat di dalam tradisi pembelajaran di sekolah

* Masih banyaknya guru-guru yang belum menggunakan keterampilan proses dan CBSA

* Sistem ujian akhir dan ijazah yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik. Sedangkan pelajaran-pelajaran yang memberikan bekal praktis kepada peserta didik dianggap fakultatif

*Sarana penunjang tertentu yang belum dimiliki sekolah

b. Faktor Penunjang Muatan Lokal

* Adanya keinginan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal kerja

* Materi muatan lokal yang dapat dijadikan sasaran belajar bermacam-macam

*Ketenagaan yang bervariasi yang partisipasinya dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan muatan lokal

* Tercantumnya materi muatan lokal sebagai materi kurikulum dan telah rutin dilaksanakan

* Banyaknya media yang membantu penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi muatan lokal

Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional

Jenis Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional:

1. Pembaruan Landasan Yuridis, Yaitu berhubungan dengan hal-hal fundamental dan bersifat prinsipal. Seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan

2. Pembaruan Kurikulum, Sifatnya ada yang mempertahankan, dan ada yang mengubah. Berkaitan dengan landasan filosofis, landasan historis, landasan sosial, dan landasan psikologis

3. Pembaruan Pola Masa Studi, Meliputi pembaruan jenjangdan pendidikan serta lama waktu belajar pada satu satuan pendidikan, seperti penambahan dan pengurangan masa studi dengan alasan-alasan tertentu. Contoh pengubahan wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun, pendidikan profesi untuk menunjang kualitas tenaga pengajar.

4. Pembaruan Tenaga Kependidikan, Berkaitan dengan tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis di bidang pendidikan. Hal ini dianggap sangat penting karena pembaruan komponen-komponen lain tidak akan tewujud tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana kependidikan.

Program Pokok Pembangunan Pendidikan merealisasikan Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 :

• Tiap- tiap warga negara mendapat pengajaran

• Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional

• Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia

Sumber:

• Tirtarahardja, Umar. 2005. Pengantar Pendidikan: Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.