Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama

1

RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI

PADA KEMENTERIAN AGAMA

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN AGAMA RI

Oleh: Moch Jasin

Jum’at, 12 Oktober 2012

Inspektur Jenderal Kementerian Agama

22

?KORUPSIMenurut berbagai hasil survei nasional &

internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu mutu pelayanan

publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu

negara menjadi tujuan investor)IPK, Indeks Persepsi Korupsi – TI 2011 Skor 3.0

Ranking 111 dari 180 negara

Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis – World Bank

Perlu 12 prosedur, 151 hari, dan biaya 130,7% dari income perkapita

Sbg pembanding : Korsel juga dg 12 prosedur, hanya perlu 22 hari & biaya 17,7%

PERC - 2010 Skor 9.2 Predikat negara terkorup se Asia Pasifik

Global Competitiveness Index dr WEF

Skor 4.26 Ranking ke-50

The World Competitiveness Scoreboard 2006 - IMD

Kita di posisi/ranking 59, hanya satu tingkat di atas Venezuela.

Studi LPEM – FEUI 2005Kita perlu 16 hr hny utk mengurus izin keselamatan kerja, 26 hr untuk izin gangguan, 27 hr untuk izin prinsip, ….43 hr untuk izin lingkungan hidupMutu Pelayanan Publik PERILAKU

33

Definisi Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere

= busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) - http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

Robert Klitgaard :

korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

http://www.ti.or.id/

4

Peraturan perundangan belum memadaiPeraturan perundangan belum memadai

Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2 good governance

Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2 good governance

Sikap permisif Terhadap korupsiSikap permisif Terhadap korupsi

Lemahnya law enforcementLemahnya law enforcement

Kurangnya keteladanan dan kepemimpinanKurangnya keteladanan dan kepemimpinan

Beragam sebab lainBeragam sebab lainBeragam sebab lainBeragam sebab lain

Korupsi sulit dibasmi dan makin merajalelaKorupsi sulit dibasmi dan makin merajalela

Tim Anti KorupsiTim Anti Korupsi

!

Tinjauan Korupsi di Indonesia

5 5

GUNUNG ES KORUPSI

TINDAK PIDANA KORUPSI TPK

CORRUPTION HAZARDS (CH)

POTENSI MASALAH

PENYEBAB KORUPSI

(PMPK)

Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat :• Desire to Act• Ability to Act• Opportunity• Suitable Target

Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat :• Desire to Act• Ability to Act• Opportunity• Suitable Target

Kelemahan bangsa• Kesisteman•

Kesejahteraan / Pengghasilan

• Mental / moral• Internal, sosial,

self control• Budaya

ketaatan hukum

Kelemahan bangsa• Kesisteman•

Kesejahteraan / Pengghasilan

• Mental / moral• Internal, sosial,

self control• Budaya

ketaatan hukum

lokasi :• pemasok

anggaran • pengguna

anggaran, • disparitas

pendapatan

Manusiaberjiwa koruptor Barang • asset negara, • barang sitaan Kegiatan :• proyek

pembangunan • pengadaan

barang / jasa• perijinan /

pelayanan publik

lokasi :• pemasok

anggaran • pengguna

anggaran, • disparitas

pendapatan

Manusiaberjiwa koruptor Barang • asset negara, • barang sitaan Kegiatan :• proyek

pembangunan • pengadaan

barang / jasa• perijinan /

pelayanan publik

6

1. SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja dan Kesejahteraan rendah

2. Kelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural)

3. Ketatalaksanaan atau business process ( rumit dan belum ada SOP)

DIHADAPKANPADA TUNTUTAN

MASYARAKAT AGAR PEMERTH MELAKS GOOD GOVERNANCE

1. Tingginya kebocoran keuangan Negara

2. Tingginya tingkat korupsi,

3. Dunia Usaha masih Korup

4. Pelayanan publik yg masih buruk

5. Rendahnya daya saing nasional

LATAR BELAKANG(Kondisi Obyektif Birokrasi di Indonesia)

7

Alasan Rendahnya Kinerja

Alasan rendahnya Integritas

Besarnya PeluangUntuk Menyimpang

- Gaji tidak memadahi- Tidak ada Tunjangan Prestasi

Kerja- Tidak ada kontrak kinerja- Kompetensi yang rendah

- Rendahnya integritas moral- Kurangnya kualitas Pembinaan moral - Minimnya figur contoh (role model)

- Poor Mnagement System - Tidak adanya SOP- Aturan Kode Etik yang tidak

tegas- Sikap permisif terhadap perilaku menyimpang - Pengawasan internal yg tidak berfungsi- Tingginya penyimpangan

(korupsi)

Mendasar

ReformasiBirokrasi

Sistemik

Kondisi Sumberdaya Aparatur

88

POLA UMUM KORUPSI

Penyalahgunaan WewenangAbuse of discretion

Bisnis Orang DalamInsider Trading

NepotismeNepotism

Sumbangan ilegalIllegal Contribution

PemalsuanFraud

PenyuapanBribery Penggelapan

Embezzlement

KomisiCommission

PemerasanExtortion

Pilih KasihFavoritism

Bagaimana & darimanaUANG-BARANG-FASILITASHasil korupsidiperoleh

Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP),

9

1010

Model Pemberantasan Korupsi :Singapura –

CPIB 1952

Menurunkan insentif korupsi melalui perbaikan sistem

remunerasi pegawai negara, dan mengurangi kesempatan

korupsi (sistem, aturan, tertib administrasi dll.)

Hongkong –

ICAC 1974

Political will yang kuat; dukungan aturan hukum; strategi

yang koheren dan meliputi penindakan-pencegahan-

pendidikan; keterlibatan masyarakat; & dukungan dana

yang kuat.

Malaysia –

BPR 1967

Political will yang kuat; aturan pegawai negeri tidak

boleh berbisnis; semacam LHKPN; kode etik pegawai;

ketentuan bahwa pegawai yang terjerat hutang tidak

boleh dipromosikan.

Korea –

KICAC 2002

Layanan publik yang prima, online, dan tidak harus di lokal

tertentu (boleh dimana saja); sistem ‘report cards’ –

masyarakat mengirim report cards jika menemui kegiatan

korupsi pejabat/pelayan publik; public-private-partnership

yang membawa warga negaranya melaksanakan pengawasan

antikorupsi.

11

EVALUASI DAN PELAPORAN

LHKPN

GRATIFIKASI

TRANSPARANSI MANJEMEN SDM

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KODE ETIK

KURIKULUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

RENCANA AKSI

SUBTANSI POKOK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

DASAR HUKUMR

EN

CA

NA

AK

SI

PE

NC

EG

AH

AN

KO

RU

PS

I

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

LPSE

PENGUATAN PENGAWASAN

MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT

EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENGUATAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

SPIP

KUALITAS DAN TRANSPARANSI LAYANAN PUBLIK (PPID)

PENGEMBANGAN BUDAYA HIDUP SEDERHANA

INOVASI PENCEGAHAN KORUPSI

12

DASAR HUKUM

Nomor 28 Tahun 1999Undang-Undang• tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari

korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Nomor 31 Tahun 1999Undang-Undang• jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Nomor 55 tahun 2012Perpres• tentang Strategi Nasional Penyelenggaraan dan Pencegahan Korupsi

Jangka Panjang 2012-2015 dan Jangka Menengah 2012-2014

Nomor 5 Tahun 2004Inpres• tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

13

Nomor 9 tahun 2011Inpres• tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Nomor 17 tahun 2011Inpres• tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun

2012

Nomor 3 Tahun 2006IMA• tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan

Korupsi di Lingkungan Kementerian Agama

Nomor 60 Tahun 2012PERMENPAN• tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah

DASAR HUKUM

14


Untuk pencegahan korupsi Penyelenggara

Negara wajib melaporkan

kekayaannya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Pemeriksaan laporan kekayaan dilakukan

sebelum, selama dan setelah menjabat

KKN

15

Melawan hukum

Memperkaya diri sendiri atau orang lain

Menyalahgunakan kewenangan


Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

KO

RU

PS

I

16

Rumusan Tindak Pidana Korupsi

(UU 31/1999 jo UU 20/2001)Delik yg terkait dg kerugiankeuangan negara

Delik Perbuatan Pemerasan

Delik Perbuatan Curang

Delik Penggelapan dalam Jabatan

Delik Gratifikasi

Pasal 2(1); 3

Pasal 12 huruf e,f,g

Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

Pasal 8; 9; 10 a,b,c

Pasal 12B jo Pasal 12C

Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)

Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d

Selama ini sebagian kita memandang korupsi hanya dari sisi korupsi sebagai delik tindak pidana (bahkan hanya yg memenuhi kriteria merugikan keuangan negara), hal ini mendorong strategi pemberantasan yang sifatnya represif saja.

Delik Benturan kepentingandalam Pengadaan Pasal 12 huruf i

17


Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Stranas PPK adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi.

18

◙ Ke-1 & 2 : LHKPN◙ Ke-3: penetapan kinerja dengan target dan indikator kinerja.◙ Ke-4: peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transparansi

& standarisasi persyaratan, penyelesaian, dan biaya.◙ Ke-5: penetapan program dan wilayah bebas korupsi.◙ Ke-6: pelaksanaan Keppres 80/2003 untuk mencegah

pemborosan.◙ Ke-7: kesederhanaan & penghematan dalam kedinasan dan

kehidupan pribadi.◙ Ke-8 : dukungan pada POLRI, Kejaksaan, dan KPK (informasi dan

ijin pemeriksaan)◙ Ke-9: pengkajian sistem yang berpotensi menimbulkan TPK,

bekerjasama dengan KPK.◙ Ke-10: peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur.◙ Ke-11: peningkatan kapasitas Penprov/Pemkab/Pemkot dalam

mencegah korupsi bersama DPRD

Diktum-diktum Inpres 5/2004

19


Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011

Langkah-langkah dalam rangka percepatan pencegahan dan

pemberantasan korupsi Tahun 2011 dan 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011

20


Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006

1. Menyelenggarakan pemerintahan bersih dan bebas dari KKN;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik;

3. Mengupayakan transparansi;

4. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab aparatur;

5. Meningkatkan pembinaan aparatur;

6. Menerapkan kesederhanaan;

7. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat;

8. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya penindakan bagi perilaku korupsi;

9. Membuat RAN-PK dengan Pendekatan Agama.

21


PerMENPAN & RB Nomor 60 Tahun 2012

Penegakan integritas sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi

Program ini merupakan tindak lanjut dari Aksi Penerapan Pakta Integritas yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

22


LHKPN

GRATIFIKASI

TRANSPARANSI MANAJEMEN SDM

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KODE ETIK

KURIKULUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

LPSE

PENGUATAN PENGAWASAN

MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT

EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENGUATAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

SPIP

KUALITAS DAN TRANSPARANSI LAYANAN PUBLIK (PPID)

PENGEMBANGAN BUDAYA HIDUP SEDERHANA

INOVASI PENCEGAHAN KORUPSI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

23


Sosialisasi dan Pendidikan Anti Korupsi 11. Untuk menjamin keberhasilan pemberantasan

korupsi diperlukan partisipasi seluruh satuan kerja termasuk pihak eksternal melalui media, sosialisasi, banner, spanduk, dll.

2. Penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui institusi pendidikan.

24


Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi 2Pencegahan korupsi dimasukan dalam kurikulum

pembelajaran siswa dari mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi untuk

menanamkan sejak dini nilai-nilai anti korupsi melalui pengetahuan attitude dan praktik-praktik

anti korupsi

25


Pengembangan & Penerapan Kode Etik 3 Kode etik merupakan peraturan tertulis yang

mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan sehari-hari

Tujuannya untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai

26


Transparansi Manajemen SDM 4Rekrutmen

• Di informasikan secara terbuka• Transparan dan objektif• Obyektif dan Bebas dari KKN

Sistem Promosi

• Melalui Baperjakat• Kompeten• Memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan

27


Gratifikasi 5Penerimaan gratifikasi dapat memberikan pengaruh terhadap

penyelenggara negara tersebut dalam melakukan pengambilan keputusan

Declaration of interest

Melaporkan gratifikasi yang diterimanya

Ditetapkan status kepemilikan gratifikasi

tersebut oleh KPK

28


Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 6Indikator transparansi penyelenggara negara adalah

persentase pelaporan LHKPN

Kewajiban melaporkan harta kekayaan ini diarahkan kepada para pejabat publik yang ditetapkan secara spesifik dalam suatu peraturan

29


Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 7Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat

Proses yang lebih terpadu, efektif, dan efisien

Mendukung proses monitoring dan audit

Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

Tuju

an

30

CONTOH-CONTOH HASIL PENGADAAN YG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”,

DEPT. PEKERJAAN UMUM 2006 (9)

PROYEK OE/HPS KONTRAK PESERTA

JL PEMALANG-PEKALONGAN 100,0 M 61,99 M(62%) 35

JL TEGAL PEMALANG 50,0 M 32,32 M (64%) 47

JL PECARIKAN-BODRI2 12,0 M 8,3 M (68%) 30

JL NGUTER WONOGIRI 10,0 M 7,19 M (72%) 45JL NEGARA-PT KELAPA JABAR 6,0 M 3,56 M(59%)

36JL. LINGK NAGREG JABAR 81,6 M 55,9 M (69%)

49

SUMBER: DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

31

Ketersediaan mekanisme pengaduan dan mekanisme tertulis penanganannya

Terdapat petugas atau bagian yang bertugas secara khusus untuk mengelola pengaduan tersebut


Manajemen Pengaduan Masyarakat 8

32


Penguatan Pengawasan 9Pengelolaan SDM, keuangan, sarana prasarana secara efisien

Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Meningkatkan akuntabilitas

Memantau pelaksanakan rekomendasi KPK/BPK/APIP

33

Keterbukaan informasi publik merupakan dasar dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance)

Transparansi atas setiap informasi publik akan memberi ruang pada masyarakat untuk memerankan fungsinya mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil aparatur pemerintah.


Kualitas & Transparansi Layanan Publik (PPID) 10

34

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


Kualitas & Transparansi Layanan Publik (PPID) 11

35

Pakta Integritas diberlakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di jajaran pemerintahan.

Pakta Integritas pada hakekatnya adalah merupakan janji untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku


Penandatanganan Pakta Integritas 12

36

Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L yang pimpinan dan jajarannya

mempunyai niat (komitmen) untuk pencegahan korupsi, peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi,

dan kualitas pelayanan publik


Pembangunan ZI menuju WBK 13

37


Penguatan & Pemanfaatan Teknologi Informasi 14Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan mekanisme kerja/prosedur

dalam sistem manajemen pemerintahan

Mengeksplorasi, menganalisis, dan saling bertukar informasi secara efisien

dan efektif

TUJUAN

38

Efisiensi pelaksanaan anggaran diarahkan agar setiap penyelenggara negara wajib mengelola

keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan


Efisiensi Pelaksanaan Anggaran 15

39

Sederhana atau bersahaja dalam hidup memiliki arti menggunakan dan menikmati apa yang ada


Pengembangan Budaya Hidup Sederhana 16Berkata dan Berprilaku

sewajarnya

Tidak terlalu muluk-muluk

Berpenampilan sesuai norma, etika agama, sosial

Menggunakan fasilitas hidup sewajarnya

40

Inovasi ini bersifat bebas dan dinilai secara kualitatif. Indikator ini sebagai antisipasi jika ternyata satker memiliki inovasi lain diluar

indikator utama


Inovasi Pencegahan Korupsi 17

41

No Strategi Kegiatan1 Sosialisasi dan

Pendidikan Anti Korupsi

1. Promosi Internal2. Promosi Eksternal

2 Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

1. Pembuatan Kurikulum Anti Korupsi2. Sosialisasi Kurikulum anti korupsi

3 Pengembangan dan Penerapan Kode Etik

1. Ketersediaan Kode Etik Khusus2. Ketersediaan Mekanisme Pelapornan

dan Pelembagaan Kode Etik3. Penegakan Kode Etik (termasuk

reward & punishment)4. Sosialisasi kode Etik5. Ketersediaan sarana pelaksanaan

kode etik

RENCANA AKSI

42

No Strategi Kegiatan4 Transparansi

Manajemen SDM1. Tersedianya Proses Rekrutmen yang

Terbuka dan Transparan2. Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja

yang Objektif dan Terukur3. Tersedianya Proses Promosi dan

Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan

5 Gratifikasi 1. Tersedianya aturan internal yang mengatur gratifikasi

2. Sosialisasi tentang peraturan gratifikasi

3. Mekanismen pelaporan gratifikasi4. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi

RENCANA AKSI

43

No Strategi Kegiatan6 LHKPN 1. Tersedianya edaran tentang LHKPN

2. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN

3. Mekanismen dan sarana pelaporan LHKPN

4. Aturan tentang sanksi bagi wajib lapor yang tidak melaporkan LHKPN

7 LPSE 1. Penerapan Pengadaan Secara Elektronik

2. Tersedianya SDM yang kompeten3. Adanya Mekanisme Kontrol dari

Eksternal4. Membentuk Satuan Tugas pengadaan

barang dan jasa

RENCANA AKSI

44

No Strategi Kegiatan8 Manajemen

Pengaduan Masyarakat

1. Ketersediaan Sumberdaya Pengaduaan Masyarakat

2. Tersedianya media dan sarana dumas3. Tersedianya SOP Dumas4. Penanganan Tindak Lanjut Pengaduaan

Masyarakat5. Data base pengaduan masyarakat dan

penanganannya9 Penguatan

Pengawasan1. Penguatan sistem pengawasan 2. Penggunaan Informasi Teknologi dalam

bidang pengawasan3. Data tentang Respon terhadap

Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP 4. Pelaksanaan Rekomendasi dari

KPK/BPK/APIP5. Pengawasan melalui pendekatan agama

RENCANA AKSI

45

No Strategi Kegiatan10 Kualitas dan

Transparansi Layanan Publik (PPID)

1. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya;

2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola

4. informasi publik secara baik, efisien sehingga dapat diakses secara mudah;

5. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil (pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara);

6. Dapat memanfaatkan sarana dan media baik elektronik maupun non elektronik.

RENCANA AKSI

46

No Strategi Kegiatan11 SPIP 1. Pembentukan Satgas SPIP

2. Sosialisasi SPIP3. Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan SPIP12 Penandatanganan

Pakta integritas1. Sosialisasi urgensi Pakta Integritas2. Membuat edaran tentang pakta

integritas pada seluruh pegawai3. Penandatanganan Pakta Integritas

dalam pengadaan barang dan jasa4. Pengendalian dan pemantauan

pelaksanaan Pakta Integritas

RENCANA AKSI

47

No Strategi Kegiatan13 Pembangunan Zona

Integritas menuju WBK

1. Penandatanganan Pakta Integritas2. Sosialisasi ZI menuju WBK3. Menyiapkan instruksi/KMA4. Launching5. Identifikasi satuan kerja6. Pendampingan pada satuan kerja7. Penilaian8. Pemantauan dan evaluasi

14 Penguatan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Penyediaan sarana TI2. Pelatihan pada SDM IT

RENCANA AKSI

48

No Strategi Kegiatan15 Efisiensi

Pelaksanaan Anggaran

1. Pengendalian penggunaan anggaran2. Pelaporan keuangan berbasis kinerja

16 Pengembangan Budaya Hidup Sederhana

1. Sosialisasi Budaya kerja2. Pembinaan mental

17 Inovasi Pencegahan Korupsi

Kegiatan masing-masing satker yang belum tercakup pada poin sebelumnya

RENCANA AKSI

49

Untuk menjaga efektifnya pencegahan anti korupsi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.


PEMBINAAN

• Pembinaan terhadap satuan kerja dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, fasilitasi yang memadai, pelatihan teknis dengan tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi

PENGAWASAN

• Terhadap satuan kerja dilakukan pengawasan dan pemantauan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

• Laporan hasil pengawasan atau pemantauan internal dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menilai komitmen pemimpin pada satuan kerja yang bersangkutan dan seluruh jajarannya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi

50

Terhadap satuan kerja yang telah melakukan aksi pencegahan korupsi, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Agama.


PELAPORAN

Pimpinan satuan kerja melaporkan hasil pelaksanaan

program pencegahan korupsi ke Menteri

Agama melalui Inspektur Jenderal

Inspektur Jenderal melaporkan hasil pengawasan dan

pemantauan internal di lingkungan

Kementerian Agama

Laporan meliputi:

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan

pencegahan dan pemberantasan

Korupsi;

Hambatan-hambatan yang terjadi;

Upaya-upaya yang telah dilakukan

dalam mengatasi hambatan yang

terjadi

51

UUD NEGARA RI 1945 UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES

GLOBALISASI POLEKSOSBUDTEK

LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Belum bersih dari Praktek KKN

2. Jumlah Kompetensi/ distribusi tidak sesuai

3. Prosedur rumit4. Pelayanan belum

Profesional5. Masalah

sentralisasi/desentralisasi,dekosentrasi/otonomi daerah

Political will pem. Tuntutan masy. Kepercayaan LN

KONDISI BIROKRASI

SAAT INI

BIROKRASI YGBERSIH, EFISIEN,

EFEKTIF, PRODUK-TIF DAN SE-

JAHTERA

POLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI BERDAYA SAING NASIONAL

SUBJEK OBJEK METODE

LEGISLATIFEKSEKUTIFYUDIKATIFLSM(Supra dan Infra Struktur

1) Mindset & Cultural Set

2) Sistem Manajemen

RESTRUKTURISASI

SIMPLIFIKASI & OTOMATISASI

RASIONALISASI & REALOKASI

PENERAPAN NILAI2 BUDAYA ORGANISASI

PEMERINTAHANYANG BAIK

(GOOD GOV)

PELAYANAN YG PRIMA

Daya Saing Nasional dorong pertumbuhan ekonomi

52

Hambatan Reformasi Birokrasi :• Keterbatasan kemampuan keuangan

negara.• Masih senang menggunakan sistem kerja

lama “old public administration System”• Resistensi yang tinggi dari oknum

pegawai • Anggapan yang salah bahwa Reformasi

Birokrasi = kenaikan gaji

• Memaksimalkan penerimaan Negara, dengan menutup sumber kebocoran Negara;

• Melaksanakan tahapan Reformasi Birokrasi secara konsisten.

Solusi

53

Kilas Balik: Penggajian Pegawai Negeri

Hasil analisis 1998:• Gaji pegawai negeri dinaikkan

terus-menerus selama lebih dari 30 tahun

• Sampai saat ini ternyata gaji pegawai negeri tetap rendah

Tahun 2007:• Tidak terasa, hampir 10 tahun

setelah analisis dilakukan, gaji pegawai negeri masih tetap rendah dan belum ada prospek akan menjadi lebih baik

• Perlu langkah terintegrasi agar tercapai keseimbangan antara gaji pegawai negeri & biaya hidup

54

2007 2008 2009 2010 2012 onwards

Supreme Court

Dir. Gen. Taxes

Immigration

Dir. Gen. Customs & Excise

Attorney General’s Office

National Police

Armed Forces

Investment Coord. Board

Land Agency

Legal Certainty

ImprovedInvestment

Improved State

Income

More Reform

Supreme Auditor’s Office

Instansi lain

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi

55

Hasil Reformasi Birokrasi,

Adalah Birokrasi yang:

1. Efisien, hemat anggaran

2. Bersih dari KKN

3. Transparan dan Akuntabel

4. Terdesentralisasi

5. Mengoptimalkan sumberdaya

6. Mengoptimalkan Kinerja

7. Dapat meningkatkan mutu pelayanan

8. Selalu dapat memperbaiki sistem

9. Dapat mencegah korupsi

GoodGovernance

56

الحمد لله رب العلمين

Education

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama