PPN Fasilitas

LOGO

Fasilitas DalamPajak Pertambahan

Nilai

Instruktur :Taripar Doly, SE.,MM

Tujuan Pemberian Fasilitas

1. berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional,

2. mendorong perkembangan dunia usaha;

3. meningkatkan daya saing;

4. mendukung pertahanan nasional; dan

5. memperlancar pembangunan nasional

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama, untuk :

Diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak

Kemudahan PerpajakanDalam Pemberian Fasilitas

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;

b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;

c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;

d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;

e. menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;

f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;

g. mendorong pembangunan tempat ibadah;h. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah,

yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat

strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;

k. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;

l. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.

m. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;

n. menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atauo. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus

barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

Kemudahan PerpajakanDalam Pemberian Fasilitas

Contoh Dari Tujuan Pemberian FasilitasFungsi Mengatur (Regulerend)

Mendorong berkembangnya

jenis usaha tertentu

Diberikan pembebasan PPN

Impor kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan buku-buku sekolah

Meningkatkan Ekspor Tidak dipungut PPN

Membentuk Kawasan Berikat, EPTE, & Kawasan

Bebas (FTZ)

Membantu kesehatan

masyarakat

Diberikan Pembebasan PPN

Impor bahan baku yang dipergunakan

untuk membuat vaksin polio

Meningkatkan kesejahteraan

petani, nelayan

Diberikan Pembebasan PPN

Penyerahan hasil pertanian,

perkebunan, kehutanan

Fasilitas PPN Dari Masa Ke Masa

Sebelum 1 Januari 1995

1. Penangguhan Pembayaran PPN & PPnBM

2. Penundaan Pembayaran PPN & PPnBM

3. PPN & PPnBM Ditanggung Pemerintah

4. PPN & PPnBM dibayar oleh Pemerintah

5. PPN Tidak Dipungut6. PPN Dibebaskan

UU PPN Nomor 11 Tahun 1994

1. Pajak yang terutang tidak dipungut; atau

2. Dibebaskan dari pengenaan Pajak


1. PPN Tidak Dipungut2. Dibebaskan dari

pengenaan PPN


1. Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya

2. Dibebaskan dari pengenaan pajak

Baik untuk sementara waktu maupun selamanya

Fasilitas PPN

Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 16 B UU PPN fasilitas di bidang PPN hanya ada 2 macam yaitu :

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya.

PPN dibebaskan.

Perlakuan AtasPajak Masukan Terkait Fasilitas

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang tetapi tidak dipungut, sehingga Pajak Masukan dapat dikreditkan.

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16 B UU PPN

1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

3. Impor Barang Kena Pajak tertentu;

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pajak terutang Tidak Dipungut sebagian atau seluruhnya atau Dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk :

Diatur Dengan Peraturan Pemerintah

Fasilitas PPNPajak Yang Terutang Tidak Dipungut

Penyerahan BKP atau JKP atau Impor BKP atau Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar di dalam Daerah Pabean yang dilakukan.

Di/Ke Kawasan BerikatDasar Hukum : 1. PP 32 Tahun 2009 Tanggal 24 Maret 2009Tentang Tempat Penimbunan

Berikat.2. PMK 147 Tahun 2011 stdtd PMK 120 Tahun 2013 Tentang Kawasan Berikat3. PMK 253 Tahun 2011 stdtd PMK 177 Tahun 2013 tentang Pengembalian BM

yang telah dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor.

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)Dasar Hukum :1. PP 20 Tahun 2000 stdtd PP 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan

Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Dalam rangka Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE)Dasar Hukum :1. PMK 253 Tahun 2011 stdtd PMK 177 Tahun 2013 tentang Pengembalian BM

yang telah dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor.

Kawasan Bebas (Free Trade Zone)Dasar Hukum :1. PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan

Cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

Perlakuan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak berstatus Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB). PP Nomor 3 Tahun 1996

Kawasan BerikatPM 147 2011 stdtd PMK-120/PMK.04/2013

Kawasan Berikat adalah : Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnya disingkat PDKB, adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang berbeda.

Kawasan BerikatPM 147 2011 stdtd PMK-120/PMK.04/2013

Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagai PKB adalah perusahaan:a. dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);b. dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), baik sebagian atau seluruh

modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing;c. Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);d. Koperasi yang berbentuk badan hukum; ataue. Yayasan.

Kawasan BerikatPMK-120/PMK.04/2013

Suatu bangunan /tempat/kawasan dgn batas tertentu

Pengolahan Rancang Bangun

Perekayasaan PenyortiranPemeriksaan

Awal/akhir

Pengepakan

Pergudangan/

Penimbunan

Barang & Bahan asal impor/DPIL

Hasilnya Terutama Untuk

Ekspor

Persyaratan Kawasan BerikatPM 147 2011 stdtd PMK-120/PMK.04/2013

PMK NOMOR 147/PMK.04/2011 (Pasal 4)

1. Kawasan Berikat harus berlokasi di kawasan industri.2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawasan

Berikat dapat berlokasi di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, sepanjang Kawasan Berikat tersebut diperuntukkan bagi:

a. perusahaan yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;

b. perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atauc. perusahaan industri yang akan menjalankan industri di daerah kabupaten

atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis.

3. Luas lokasi untuk Kawasan Berikat di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meterpersegi) dalam satu hamparan.

4. Di dalam lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih PDKB.

Persyaratan Kawasan BerikatPM 147 2011 stdtd PMK-120/PMK.04/2013

PMK NOMOR 147/PMK.04/2011 (Pasal 5)

(1) Kawasan atau tempat yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas;b. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain;c. tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain;d. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan; dane. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang hasil produksi.

(2) Dalam hal kawasan atau tempat yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat diajukan oleh perusahaan yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. mempunyai batas-batas yang jelas dengan tempat atau bangunan lain;b. tidak berhubungan langsung dengan tempat atau bangunan lain;c. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang; dand. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang hasil produksi.

No Jenis Kegiatan Fasilitas Pajak1 Impor barang modal atau peralatan kantor yang semata-mata dipakai oleh PDKB Penangguhan BM

PPN/PPnBM & PPh 22 impor tdk dipungut2 Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan

produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKBPenangguhan BM

PPN/PPnBM & PPh 22 impor tdk dipungut

3 Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB Penangguhan BMPembebasan cukai

PPN/PPnBM & PPh 22 impor tdk dipungut4 Pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut PPN/PPnBM tdk dipungut

5 Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut PPN/PPnBM tdk dipungut

6 Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industry di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak

PPN/PPnBM tdk dipungut

7 Penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal


8 Atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industry di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliaanya ke PDKB asal


9 Pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut Pembebasan cukai

10 Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB

Diberikan perlakuan perpajakan yg sama dgn perlakuan thdp brg yg diekspor

11 Pengeluaran barang dr KB yg ditujukan kpd orang yg memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, cukai dan pajak dalam rangka impor

Penangguhan BMPembebasan cukai

PPN/PPnBM tdk dipungut12 Pemasukan alat pengemas (packing material) dan alat bantu pengemas dari DPIL ke KB

untuk menjadi salah satu kesatuan dgn barang hasil olahan PDKB PPN/PPnBM tdk dipungut

Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi,pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari

Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas sebagai berikut :

Kawasan Berikat PPN/PPnBM Tidak DipungutPM 147 2011 stdtd PMK-120/PMK.04/2013

Atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN,

PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai,dan pajak dalam rangka impor.

(Pengusaha tsb tdk memperoleh fasilitas dibidang perpajakan)

Entrepot Produksi Tujuan Ekspor PP 3 / 1996

Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor yang selanjutnya disebut EPTE adalah suatu tempat atau bangunan dari suatu perusahaan industri dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, perpajakan dan tata niaga impor, yang diperuntukkan bagi pengolahan barang dan/atau bahan yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia, Kawasan Berikat, EPTE lainnya, atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

1. Atas impor barang modal, barang dan/atau bahan dari luar daerah pabean ke dalam EPTE/KB diberikan penangguhan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Penyerahan Barang Kena Pajak antar Pengusaha Kena Pajak EPTE, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut.

3. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh produsen dari Daerah Pabean Indonesia lainnya kepada perusahaan berstatus EPTE dan/atau Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut, diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan perpajakan terhadap barang yang diekspor.

Kawasan Bebas (Free Trade Zone)PP 10 2012

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai..

Kawasan BebasPP 10 2012

KAWASAN BEBAS

Tidak Perlu Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak

Penyerahan barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

a. Pemasukan/Pengeluaran barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai.

b. Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut PPN.

c. Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari/ke Kawasan Bebas lainnya diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai.

Kawasan BebasPP 10 2012

No Kawasan Free Trade Zone Dasar Hukum

1 Pulau SabangPerpu No. 2 thn 2000UU No. 37 thn 2000

2 Pulau Batam PP 46 thn 2007

3 Pulau Bintan PP 47 thn 2007

4 Pulau Karimun PP 48 thn 2007

Fasilitas PPNPajak Dibebaskan

Untuk melaksanakan mandat UU PPN ini Pemerintah telah mengeluarkan jenis Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pembebasan PPN yaitu :

Pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.

Pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

Sehubungan dengan proyek milik pemerintah yang sumber dananya berasal dari bantuan luar negeri berupa pinjaman (loan) atau (hibah). PP 146 Tahun 2000 stdtd PP 38 Tahun 2003 tentang Impor dan atau penyerhan BKP tertentu dan atau JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pembelian BKP / perolehan JKP yg dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing. Badan-badan Internasional yg memperoleh kekebalan diplomatik, serta pejabat-pejabat/tenaga ahlinya. Diatur dalam PMK 162 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKB PPN & PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing.

Pembelian BKP / perolehan JKP yg dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing. Badan-badan Internasional yg memperoleh kekebalan diplomatik, serta pejabat-pejabat/tenaga ahlinya. Diatur dalam PMK 162 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKB PPN & PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing.

Impor dan atau penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. PP Nomor 12 Tahun 2001 stdtd PP 31 Tahun 2007

Perlakuan PPN dan PPnBM atas Impor BKP yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk. PMK 231 2001 stdtd PMK nomor 70 Tahun 2013

No Jenis BKP TertentuFasilitas PPN Dibebaskan Atas

Kegiatan(PP 38 thn 2003)

Fasilitas PPN Dibebaskan Atas Kegiatan

(PP 38 thn 2003)

1 Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;

Impor Penyerahan

2 Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

Impor Penyerahan

3 Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

Impor Penyerahan

4 Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

Impor Penyerahan

No Jenis BKP TertentuFasilitas PPN Dibebaskan

Atas Kegiatan(PP 38 thn 2003)

Fasilitas PPN Dibebaskan Atas Kegiatan

(PP 38 thn 2003)5 Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan

atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

Impor Penyerahan

6 Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan

Impor Penyerahan

7 Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.

Impor Penyerahan

8 Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

Penyerahan

BKP TertentuYang Dibebaskan

No Jenis JKP TertentuFasilitas PPN Dibebaskan

Atas Kegiatan(PP 38 thn 2003)

1 1.Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: - Jasa persewaan kapal; - Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;

Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;Penyerahan

2 Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:- Jasa persewaan pesawat udara;-Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara; Penyerahan

3 Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

Penyerahan

4 Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;

Penyerahan

5 Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan

Penyerahan

6 Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

Penyerahan

JKP TertentuYang Dibebaskan

No Jenis BKP StrategisFasilitas PPN

Dibebaskan Atas Kegiatan

Fasilitas PPN Dibebaskan Atas

Kegiatan

1 barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP yang menghasilkan BKP tsb;

Impor Penyerahan

2 makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas. Impor Penyerahan

3 bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan,kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan

Impor Penyerahan

4 barang hasil pertanian Impor Penyerahan

5 air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum

Penyerahan

6 listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt

Penyerahan

7 RUSUNAMI Penyerahan

PPN dibebaskan atas Barang StrategisPP 12/2001 stdtd PP No.31 / 2007

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 12/PJ/2011

PPN DITANGGUNG PEMERINTAHUntuk Tahun Anggaran 2011

Minya Goreng Sawit :a. Minyak Goreng Sawit Curahb. Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dengan merek MINYAKITA.

Pengusaha Kena Pajak adalah produsen atau distributor atau agen atau pedagang pengecer yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang melakukan penyerahan Minyak Goreng Sawit.

PPN Terutang Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawir dalam negeri Oleh PKP Ditanggung Oleh PemerintahFaktur Pajak Harus Dibubuhi Cap “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH”

LOGOEmail : [email protected] : www.nusahati.com

Education

PPN Fasilitas