42

Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Capacity Building DPRD Kabupaten Majalengka di Lumire Hotel-Jakarta, 15 Maret 2012

Citation preview

Page 1: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page 2: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Page 3: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

3dadang-solihin.blogspot.com

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

Page 4: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Materi

• Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)

• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

4dadang-solihin.blogspot.com

Page 5: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 5

Page 6: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

Status Hukum Dokumen Perencanaan

6dadang-solihin.blogspot.com

Page 7: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

7dadang-solihin.blogspot.com

Page 8: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

dadang-solihin.blogspot.com 8

Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART

Page 9: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

9dadang-solihin.blogspot.com

Page 10: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

10dadang-solihin.blogspot.com

Perencanaan yang Ideal

Page 11: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas

11dadang-solihin.blogspot.com

Page 12: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Reformasi Sistem Penganggaran

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Melaksanakan rencana

pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Visi: Melaksanakan program kerja

Presiden/KDH terpilih

Misi: Penyelenggaraan pemerintahan

umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan

pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi,

kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D

Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang-kan kemampuan keuangan negara

12dadang-solihin.blogspot.com

1/2

Page 13: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Reformasi Sistem Penganggaran

dadang-solihin.blogspot.com 13

Penganggaran Berbasis:1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran

Pembangunan

Paradigma Lama

Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis

Kinerja2. Kerangka Penganggaran

Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu

Paradigma Baru

2/2

Page 14: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

dadang-solihin.blogspot.com 14

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Landasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

Tujuan

Landasan Konseptual

Page 15: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Syarat Penerapan PBK• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai

sasaran program (outcome);• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-

tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja

Standar Biaya

Evaluasi Kinerja

• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;

• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,

menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.

• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;

• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;

• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;

• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

15dadang-solihin.blogspot.com

Page 16: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

dadang-solihin.blogspot.com 16

Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)

3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal

sustainability)Landasan

Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi

kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

Tujuan

Landasan Konseptual

Page 17: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

(R)APBN Prakiraan Maju

Implikasi anggaran

KPJM

Prakiraan Maju

Kebijakan ditetapkan sbg baseline

2012 2013 20142011

APBN2011

T0

RAPBN2012

T+1

Prakiraan Maju2013

T+2

Prakiraan Maju2014

T+3

REALISASI2011

T-1

APBN2012

T0

RAPBN2013

T+1

Prakiraan Maju2014

T+2

Prakiraan Maju2015

T+3

TA 2011 danKPJM 2012 - 2014

TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015

Rolling Budget

17

KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja

dadang-solihin.blogspot.com

Page 18: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Prakiraan Maju

Kegiatan On-going

Kegiatan Ad-hoc

Multi-years

Project

Target Tahunan

yg berbeda

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung berdasarkan:

• alokasi anggaran pada tahun berjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasi

yang digunakan dalam APBN

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung

berdasarkan formula/ model yang telah ditetapkan sesuai

dengan karakteristik masing-masing

kegiatan

18

Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Catatan : Hasil penghitungan prakiraan maju akan menjadi baseline pada tahun ybs.

dadang-solihin.blogspot.com

Page 19: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,

termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.

19dadang-solihin.blogspot.com

Page 20: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 20

Page 21: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Positioning Differentiation Brand (PDB)

dadang-solihin.blogspot.com 21

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND

Page 22: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

PDB Triangle: Provinsi Gorontalo

dadang-solihin.blogspot.com 22

Provinsi Jagung

POSITIONING

Agro Bisnis Jagung

DIFFERENTIATION

Visi Provinsi Gorontalo

BRAND

Brand Integrity

Page 23: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

23dadang-solihin.blogspot.com

Page 24: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

PDB Triangle: Kabupaten Lamongan

dadang-solihin.blogspot.com 24

Kabupaten dengan pemerintahan

entrepreneurship

POSITIONING

Pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah

dan Pesantren

DIFFERENTIATION

Visi Kabupaten Lamongan

BRAND

Brand Integrity

Page 25: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

25dadang-solihin.blogspot.com

Page 26: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

PDB Triangle: Kota Sawahlunto

dadang-solihin.blogspot.com 26

Kota Pariwisata Budaya

Pertambangan

POSITIONING

Lokasi Historis Kuno, DaerahPertambangan

Batu Bara, Lahan Alami

DIFFERENTIATION

Visi Kota Sawahlunto

BRAND

Brand Integrity

Page 27: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

27dadang-solihin.blogspot.com

Page 28: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 28

Page 29: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Apa Itu Pembangunan?

dadang-solihin.blogspot.com 29

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels

of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000

Page 30: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

dadang-solihin.blogspot.com 30

Page 31: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Tantangan dalam Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 31

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Sarana dan Prasarana yang memadai dan

berkualitas

Pemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

Dunia usaha yg kondusif

Peningkatan kapasitasSDM

• Mengurangi ketimpangan

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan kemiskinan.

• Menambah lapangan kerja.

• Menjaga kelestarian SDA

Page 32: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 32

PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Page 33: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 33

PEMBANGUNAN DAERAH

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

kondusif bagi unsur-unsur lain.

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan.

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

politik.

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Dilaksanakan Melalui:

Page 34: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Pergeseran Paradigma: From Government to Governance

Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

34dadang-solihin.blogspot.com

Page 35: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat

NilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

35dadang-solihin.blogspot.com

Page 36: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Model Governance

GOVERNANCE

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM Lokal

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Supranasional

TingkatNasional

Tingkat Subnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)

36dadang-solihin.blogspot.com

Page 37: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaku Pembangunan: Stakeholders

ExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

MilitaryPolice

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations

Financial institutions Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS

37dadang-solihin.blogspot.com

Page 38: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Troika

38dadang-solihin.blogspot.com

Page 39: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, Bangsa, dan

Negara

Pemerintah

Masyarakat

Dunia UsahaGood Governance

39dadang-solihin.blogspot.com

Page 40: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinergitas Stakeholders

40dadang-solihin.blogspot.com

Page 41: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinergitas Stakeholders

41dadang-solihin.blogspot.com

Page 42: Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

42dadang-solihin.blogspot.com