Please wait . . .

GO!

04• Alifia Nida

‘Adilah

07• Anggi Nila

Krisna

08• Annur Galih

Yusvianto

14• Firman

Yuda Pratama

18• Kamelia

Agustina

23• Maulana

Kholis F.

26• Monique

Clariza Vidora

30• Rizal

Bahroni

14• Saffanah

Nuriy Qintari

37• Unggul

Fajar Hidayat

Kelompok 1

Hubungan Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945

dengan Pembukaan UUD

NRI 1945

Arti dari Isi Pembukaan UUD

NRI 1945

Pokok-pokok Pikiran Yang

Terkandung dalam Pembukaan UUD

1945

Bentuk Negara, Bentuk

Pemerintahan, dan Bentuk Kedaulatan

Yang Ada dalam UUD 1945

Tujuh Kunci Pokok Sistem

Pemerintahan RI Menurut UUD 1945

1. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan

UUD NRI 1945

Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 erat sekali, karena

1.     Pembukaan UUD  1945 tidak lain adalah penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa pancasila.

2.  Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus

1945.

Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu “Proclamation of Independence” , sedangkan Pembukaan

UUD 1945 adalah “Declaration of Independence”. Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah isi dan cita-cita luhur proklamasi. Mengubah pembukaan

UUD 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pembukaan

merupakan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur daripada proklamasi

Kemerdekaan Indonesia.

Naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945:

1.  Bagian pertama (alinea pertama) Proklamasi Kemerdekaan (“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”) mendapat

penegasan dan penjelasan pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.

2.  Bagian kedua (alinea kedua) Proklamasi Kemerdekaan (“Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan

dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat tindakan yang segera harus

dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

          Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan  hubungan  suatu  kesatuan  bulat,

 serta hubungan  antara  Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan hubungan langsung, maka dapat disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan mempunyai hubungan yang  erat, tidak

 dapat  dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Batang Tubuh UUD 1945, namun antara keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah. Hal ini dikarenakan bahwa Pembukaan

UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang mendasar (staatsfundamentalnorm) yang tidak dapat

dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk Negara.

2. Arti dari Isi Pembukaan UUD NRI 1945

Arti:

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Dari pengertian ini dapat kita jabarkan bahwa, sebagai hukum, maka Undang-Undang Dasar

adalah mengikat: mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat dan juga

mengikat setiap warga negara Indonesia dimana saja dan setiap penduduk yang ada diwilayah negara

Indonesia. Sebagai hukum, Undang-Undang Dasar berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan

yang harus dilaksanakan dan ditaati.

Isi Alinea Pertama:

Terkandung suatu pengakuan tentang nilai “hak kodrat”. Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang melekat pada manusia

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tidak sesuai

dengan hakikat manusia (peri kemanusiaan) dan hakikat adil (peri keadilan) dan atas pelanggaran tersebut maka

harus dilakukan suatu pemaksaan, yaitu bahwa penjajahan harus dihapuskan. Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa atas seluruh bangsa di dunia yang

terkandung dalam alenia pertama merupakan suatu pernyataan yang bersifat universal.

Isi Alinea Kedua:

Perwujudan kemerdekaan bangsa Indonesia disamping sebagai suatu bukti obyektif atas penjajahan pada

bangsa Indonesia, juga sekaligus mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib

sendiri, terbebas dari kekuasaan bangsa lain. Hasil dari perjuangan tersebut terjelma dalam suatu Negara

Indonesia dengan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk menuju cita-cita bersama yang berkeadilan dan

berkemakmuran. Demi terujudnya cia-cita tersebut maka bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu dan

mempunyai suatu kebulatan.

Isi Alinea Ketiga:

Pengakuan ‘nilai religius’ dalam pernyataan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” mengandung makna

bahwa Negara Indonesia mengakui nilai-nilai religious, amerupakan dasar dari hokum positif negara maupun

dasar moral negara. Pengakuan ‘nilai moral’ yang terkandung dalam pernyataan “didorong oleh keinginan

luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas” mengandung makna bahwa negara dan bangsa

Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat segala bangsa. Pernyataan kembali ke proklamasi dalam kalimat ”…maka rakyat Indonesia menyatakan dengan

ini kemerdekaannya”. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan dan rincian lebih lanjut naskah Proklamasi 17

Agustus 1945.

Isi Alinea Keempat:

Adanya fungsi dan sekaligus tujuan Negara Indonesia,yaitu: (Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial)

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945.

Susunan/bentuk Negara Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan Negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi)

Dasar Negara Pancasila

3. Pokok-pokok Pikiran Yang Terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945

Pokok pikiran pertama: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam Pembukaan ini, diterima pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi

segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham

perseorangan. Negara menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan menghendaki persatuan

yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

Pokok pikiran kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi sosial bagi seluruh rakyat”.

Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh Negara bagi

seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang

sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat

Pokok pikiran ketiga: “Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”.

Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang

aliran ini sesuai dengan sifat “masyarakat Indonesia”. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang

menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

Pokok pikiran keempat: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan

yang adil dan beradab”.

Oleh karena itu, UUD 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan

yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

4. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Bentuk Kedaulatan Yang Ada dalam

UUD 1945

Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan:

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), jadi bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang

berbentuk Republik (Kepala Negara dipilih oleh rakyat), seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945;

“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Bentuk Kedaulatan

Bentuk Kedaulatan rakyat dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Penguasa dipilih dan

ditentukan atas dasar kehendak rakyat. Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warga negara atau rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat yang

berbunyi:

“…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”

5. Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI Menurut

UUD 1945

1. Indonesia Adalah Negara Yang Berdasar Atas Hukum2. Sistem Konstitusional

3. Kekuasaan Negara Tertinggi Ada Ditangan Rakyat4. Presiden Ialah Penyelenggara Negara Yang Tertinggi

di Samping MPR dan DPR5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR

6. Menteri Negara Adalah Pembantu Presiden, Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR

7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

see ya next time