Perpajakan bagi bendahara

KUPANG, APRIL 2016

PERPAJAKANBAGI

BENDAHARA

GA

MB

AR

AN

UM

UM

PAJAKKontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009)

DEFINISI

KEW

AJI

BA

N

MENDAFTARKAN DIRI MENJADI WAJIB PAJAK

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH

MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh, PPN, DAN BEA METERAI

KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN

KEW

AJI

BA

NMENDAFTARKAN DIRI

MENJADI WAJIB PAJAK

TEMPAT PENDAFTARANBendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja

TATA CARA PENDAFTARANmengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan Kartu Tanda Penduduk bendahara tersebutKPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

KEW

AJI

BA

NMELAKUKAN PEMOTONGAN

DAN/ATAU PEMUNGUTANPPh, PPN, DAN BEA METERAI

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21



PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2

PPN

BEA METERAI

PAJA

KPAJAK PENGHASILAN

PASAL 21

DASAR HUKUM

PENGERTIAN

OBJEK PAJAK

BUKAN OBJEK PAJAK

TARIF

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh

PASA

L 21

DASAR HUKUM

• UU NO 6 TAHUN 1983 STTD UU NO 16 TAHUN 2009• UU NO.7 TAHUN 1983 STTD UU NO 36 TAHUN 2008UU

• PP NO.45 TAHUN 1994 • PP NO.149 TAHUN 2000PP

• PERMENKEU NO.250/PMK.03/2008• PERMENKEU NO.252/PMK.03/2008• PERMENKEU NO.254/PMK.03/2008

PERMENKEU

• PERDIRJEN NO. PER-31/PJ/2009• PERDIRJEN NO. PER-32/PJ/2009• PERDIRJEN NO. PER-53/PJ/2009• PERDIRJEN NO. PER-31/PJ/2012

PERDIRJEN

PPh

PASA

L 21 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan

PENGERTIAN(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2012)

PPh

PASA

L 21 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau

PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:1. pegawai2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat

pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya

3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa

4. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama

5. mantan pegawai6. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh

penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

OBJEK PAJAK(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2012)

PPh

PASA

L 21 Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang

dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:1. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain

dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

2. pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

BUKAN OBJEK PAJAK(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2012)

PPh

PASA

L 21 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

adalah:1. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa

2. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah

3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja

4. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

5. beasiswa

BUKAN OBJEK PAJAK(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2012)

PPh

PASA

L 21 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

TARIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TARIF(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2012)

STATUSSEBELUM SEKARANG

PER TAHUN PER BULAN PER TAHUN PER BULAN

TK/0 24.300.000 2.025.000 36.000.000 3.000.000

K/0 – TK/1 26.325.000 2.193.750 39.000.000 3.250.000

K/1 – TK/2 28.350.000 2.362.500 42.000.000 3.500.000

K/2 – TK/3 30.375.000 2.531.250 45.000.000 3.750.000

K/3 32.400.000 2.700.000 48.000.000 4.000.000

PENGHASILAN KENA PAJAK(PKP) TARIF PAJAK

=< 50 juta 5%

>50 juta - 250 juta 15%

>250 juta - 500 juta 25%

>500 juta 30%

Tidak memiliki NPWP 20% lebih tinggi

PAJA

KPAJAK PENGHASILAN

PASAL 22

DASAR HUKUM

PENGERTIAN

OBJEK PAJAK

BUKAN OBJEK PAJAK

TARIF

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh

PASA

L 22

DASAR HUKUM


• PERMENKEU NO.181/PMK.03/2007• PERMENKEU NO.184/PMK.03/2007• PERMENKEU NO.186/PMK.03/2007• PERMENKEU NO.190/PMK.03/2007• PERMENKEU NO.154/PMK.03/2010

PERMENKEU

• PERDIRJEN NO. PER-38/PJ/2009• PERDIRJEN NO. PER-53/PJ/2009• PERDIRJEN NO. PER-06/PJ/2013

PERDIRJEN

PPh

PASA

L 22 Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan

sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barangPemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:1. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;

2. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

PENGERTIAN(BUKU MAHIR PAJAK 2013)

PPh

PASA

L 22

Pembayaran atas pembelian barangoleh Pemerintah kepada

Wajib Pajak penyedia barang

OBJEK PAJAK

PPh

PASA

L 22 Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja

barang tidak dilakukan apabila:1. pembelian barang dengan nilai maksimal

pembelian Rp2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur

2. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos

3. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah)

BUKAN OBJEK PAJAK(BUKU MAHIR PAJAK 2013)

PPh

PASA

L 22

Besarnya PPh Pasal 22yang wajib dipungut

TARIF(BUKU MAHIR PAJAK 2013)

1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)

PPh

PASA

L 22

LINK >>>>>

CONTOH PENGHITUNGAN

PAJA

KPAJAK PENGHASILAN

PASAL 23

DASAR HUKUM

PENGERTIAN

OBJEK PAJAK

BUKAN OBJEK PAJAK

TARIF

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh

PASA

L 23

DASAR HUKUM


• PERMENKEU NO.181/PMK.03/2007• PERMENKEU NO.184/PMK.03/2007• PERMENKEU NO.186/PMK.03/2007• PERMENKEU NO.190/PMK.03/2007• PERMENKEU NO.244/PMK.03/2008

PERMENKEU

• PERDIRJEN NO.PER-102/PJ/2006• PERDIRJEN NO.PER-53/PJ/2009PERDIRJEN

PPh

PASA

L 23 Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain


PPh

PASA

L 23 1. sewa dan penghasilan (PPh)

lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain

OBJEK PAJAK(BUKU MAHIR PAJAK)

PPh

PASA

L 23 JASA LAIN YANG MENJADI OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ANTARA

LAIN:1. Jasa penilai (appraisal)2. Jasa aktuaris3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan4. Jasa perancang (design)5. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara6. Jasa penebangan hutan7. Jasa pengolahan limbah8. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services )9. Jasa perantara dan/atau keagenan;10. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI11. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan,

pemeliharaan dan perbaikan;12. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,

dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi


PPh

PASA

L 23 JASA LAIN YANG MENJADI OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ANTARA

LAIN:13. Jasa Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon,

air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

14. Jasa maklon15. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer16. Jasa pengepakan17. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi18. Jasa pembasmian hama19. Jasa kebersihan atau cleaning service20. Jasa catering atau tata boga


PPh

PASA

L 23 1. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK

2. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI

3. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR

4. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI

5. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA

6. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

BUKAN OBJEK PAJAK

27

TARIF DAN DASAR PEMOTONGANPPh PASAL 23

SEWA DAN

JASA LAINNYA

TARIF15 %

DASAR PEMOTONGAN

HADIAH DANPENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA

DAN ROYALTI

TARIF2 %

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

JUMLAH BRUTO

PPh

PASA

L 23

LINK >>>>>

CONTOH PENGHITUNGAN

PAJA

KPAJAK PENGHASILAN

PASAL 4 AYAT 2

DASAR HUKUM

PENGERTIAN

OBJEK PAJAK

BUKAN OBJEK PAJAK

TARIF

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh

PASA

L 4

AYAT

2 DASAR HUKUM


• PP NO.132 TAHUN 2000 • PP NO.5 TAHUN 2002• PP NO.71 TAHUN 2008• PP NO.51 TAHUN 2008

PP

• PERMENKEU NO.187/PMK.03/2008• PERMENKEU NO.243PMK.03/2008• KEPMENKEU NO.120/KMK.03/2002

PER/KEPMENKEU

• PERDIRJEN NO.PER-102/PJ/2006• PERDIRJEN NO.PER-30/PJ/2009• PERDIRJEN NO.PER-53/PJ/2009

PERDIRJEN

PPh

PASA

L 4

AYAT

2

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah


PPh

PASA

L 4

AYAT

2

1. PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

2. PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNANpengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati

3. JASA KONSTRUKSIkeseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain

OBJEK PAJAK

PPh

PASA

L 4

AYAT

2

Persewaan tanah dan/atau bangunan

Pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan

TARIF(BUKU MAHIR PAJAK 2013)

10% dari jumlah bruto nilai persewaan

5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

PPh

PASA

L 4

AYAT

2 TARIF(BUKU MAHIR PAJAK 2013)

JASA KONSTRUKSIPPh BERSIFAT FINAL

PELAKSANA KONSTRUKSI

MEMPUNYAI KUALIFIKASI

USAHA

KECIL

2%

SEDANG

3%

TIDAK MEMPUNYAI KUALIFIKASI

USAHA

4%

PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

DENGAN KUALIFIKASI

YSAHA

4%

TANPA KUALIFIKASI

USAHA

6%

PPh

PASA

L 4

AYAT

2

LINK >>>>>

CONTOH PENGHITUNGAN

PAJA

KPPN

DASAR HUKUM

PENGERTIAN

OBJEK PAJAK

BUKAN OBJEK PAJAK

TARIF

CONTOH PENGHITUNGAN

PPN

DASAR HUKUM

• UU NO.6 TAHUN 1983 STTD UU NO 28 TAHUN 2007• UU NO.8 TAHUN 1983 STTD UU NO 18 TAHUN 2000UU

• PP NO.143 TAHUN 2000 • PP NO.144 TAHUN 2000• PP NO.145 TAHUN 2000

PP

• KEPMENKEU NO.563/KMK.03/2003• KERMENKEU NO.371/KMK.03/2003• KERMENKEU NO.571/KMK.03/2003

PER/KEPMENKEU

• PERDIRJEN NO.PER-147/PJ./2006• PERDIRJEN NO.PER-38/PJ/2009PERDIRJEN

PPN

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi

pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga

PENGERTIAN

PPN

atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak

ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN

OBJEK PAJAK

PPN

beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu

juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah2. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas

penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate3. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

4. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero)

5. pembayaran atas rekening telepon;6. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh

perusahaan penerbangan;7. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang

menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

BUKAN OBJEK PAJAK

PPN

TARIF PPN = 10%

TARIF

PPh

PASA

L 23

LINK >>>>>

CONTOH PENGHITUNGAN

PAJA

KBEA METERAI

DASAR HUKUM

PENGERTIAN

OBJEK PAJAK

BUKAN OBJEK PAJAK

TARIF

CONTOH PENGHITUNGAN

BEA

MET

ERA

IDASAR HUKUM

• UU NO.13 TAHUN 1985UU

• PP NO.24 TAHUN 2000PP

• PERMENKEU NO.55/PMK.02/2009• KEPMENKEU NO.133b/KMK.04/2000• KEPMENKEU NO.476/KMK.03/2002

PER/KEPMENKEU

• PERDIRJEN NO.PER-66/PJ./2010• KEPDIRJEN NO.KEP-122c/PJ/2000• KEPDIRJEN NO.KEP-122d/PJ/2000• KEPDIRJEN NO.KEP-02/PJ/2003

PER/KEPDIRJEN

BEA

MET

ERA

IBea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai

PENGERTIAN

BEA

MET

ERA

I

Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah Dokumen yang berbentuk surat yang

memuat jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumen yang bersifat perdata, seperti dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan

OBJEK PAJAK

BEA

MET

ERA

IBEA METERAI TIDAK DIKENAKAN ATAS:1. Dokumen yang berupa:

a. surat penyimpanan barangb. konosemenc. surat angkutan penumpang dan barangd. keterangan pemindahan yang dituliskan di atas

dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

e. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barangf. surat pengiriman barang untuk dijual atas

tanggungan pengirimg. surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan

surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f

BUKAN OBJEK PAJAK

BEA

MET

ERA

IBEA METERAI TIDAK DIKENAKAN ATAS:2. segala bentuk Ijazah3. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan

pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu

4. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank

5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank

6. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi7. dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan

kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut

8. surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian9. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan

dalam bentuk apapun

BUKAN OBJEK PAJAK

BEA

MET

ERA

IDASAR PENGHITUNGAN

(TARIF)NO OBJEK TARIF

1Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata

Rp6.000,00

2 akta-akta notaris termasuk salinannya. Rp6.000,00

3 akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Rp6.000,00

4 Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing statement, dll:

a. 0 s.d. Rp250.000,00; -

b. Di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; Rp3.000,00

c. Di atas Rp1.000.000,00. Rp6.000,00

5 Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep. Rp6.000,00

6 Cek dan bilyet giro. Rp3.000,00

7 Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun:

a. Harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,00; Rp3.000,00

b. Harga nominal di atas Rp1.000.000,00. Rp6.000,00

8 Dokumen yang akan digunakan sebagai alatpembuktian di muka Pengadilan. Rp6.000,00

KEW

AJI

BA

N Kewajiban bendahara pemerintah selanjutnya adalah menyetorkan PPh dan/atau PPN ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran dan melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar sesuai batas waktu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

KEWAJIBANPENYETORAN DAN PELAPORAN

KEW

AJI

BA

NBATAS WAKTU

PEMBAYARAN/PENYETORANDAN PELAPORAN SPT MASA

PASAL TANGGAL PENYETORAN TANGGAL PELAPORANPPh Pasal

21Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh Pasal 22

Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran

Paling lama 14 hari setelah Masa Pajakberakhir

PPh Pasal 23

Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir


PPh Pasal 4 ayat 2

Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir


PPN

Bendahara pengeluaran sebagai Pemungut PPN paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepadaPengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;

Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

SANKSI ADMINISTRASI

DENDAPs. 7 UU KUP

BUNGAPs.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP

KENAIKANPs. 13(3), 15(2) UU KUP

Rp 100.000

Rp500.000

• SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN

• SPT MASA PPN DAN PPnBM

TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN

2%/BULANmaks 24 BULAN

• PEMBETULAN SENDIRI SPT• HASIL PENELITIAN SPT

AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG

• HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB)

• DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN

• IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT

• IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN

50%SPT TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH

DITEGUR TERTULIS

100%PPh TIDAK / KURANG

DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR

100%KARENA DITERBITKAN

SKPKBT

PAJAK YANG TIDAK/KURANG DIBAYAR

DARI

Rp 100.000• SPT TAHUNAN PPh Ps. 21

TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN

(Untuk Tahun Pajak 2007

200% DITERBITKAN SKPKB

KARNA ALPA PERTAMA KALI

KEW

AJI

BA

N Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) wajib membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah

(DTH) atas Belanja Daerah yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah

Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). DTH yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD disampaikan kepada

Kuasa BUD paling lama tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir dengan dilampiri fotokopi SSP

lembar ke-3.

DAFTAR TRANSAKSI HARIAN (DTH)

TERIMAKASIH

Education

Perpajakan bagi bendahara