Peran dan Fungsi DPRD dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, serta APBD

www.dadangsolihin.com 2

MateriMateri

• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

• Perwakilan Daerah

• Perencanaan Pembangunan Daerah

• Kegagalan Perencanaan

• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal• Penyusunan RPJPD• Penyusunan RPJMD• Penyusunan APBD

3www.dadangsolihin.com

Apa Tujuan Pembangunan?Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of development)

Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.

Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.


Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

How?How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah

antar sub daerah

antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerah


Dunia usaha yg kondusif

Peningkatan kapasitasSDM

• Mengurangi ketimpangan

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan kemiskinan.

• Menambah lapangan kerja.

• Menjaga kelestarian SDA

Pembangunan Daerah (1)Pembangunan Daerah (1)

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:

• memberikan pelayanan kepada masyarakat,

• mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:

• tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.


Pembangunan Daerah (Pembangunan Daerah (22))

• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).

• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government Governance

Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


Pelaku Pembangunan: Paradigma Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernanceGovernance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.

Dunia Usaha Swasta

Pemerintah Masyarakat

Nilai

Pertumbuhan

Redistibusi

Melalui Pelayanan

Pasar

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders

ExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

MilitaryPolice

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations

Financial institutions Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, Bangsa, dan

Negara

PemerintahPemerintah

MasyarakatMasyarakat

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah

Stakeholders

PEMDA


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah

PEMDA

Stakeholders


Permasalahan Pembangunan Daerah (1)Permasalahan Pembangunan Daerah (1)

1.1. Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk

mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara

nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah

2.2. Pembangunan Sosial Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-

pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).



1.1. Pembangunan Prasarana Wilayah Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan

intra wilayah. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan

dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga

listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan infrastruktur.



1.1. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,

pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di

wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman

secara signifikan.



1.1. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi

acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.

Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.

Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.



1.1. Permasalahan Khusus Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu

antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan

masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas

keamanan di daerah perbatasan negara.


Wadah Perwakilan RakyatWadah Perwakilan Rakyat

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat

DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat

Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat

LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu

Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?

Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?

Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?

Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam PembangunanStruktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

PemdaKebijakan dan

Program Pembangunan

DPRDProduk-produk Fungsi DPRD

ParpolProgram partai

dan janji kampanye

LSMKebijakan dan

program khusus LSM

OrmasAgenda lobi dan tekanan politik

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan

PemdaKDH, Sekda,

SKPD

DPRDPimpinan,

Komisi, Fraksi, Kaukus

ParpolPimpinan Partai, Biro-biro dalam

Partai

LSMBerbagai bentuk dan jenis LSM

OrmasBerbagai bentuk dan jenis Ormas

Lembaga Intermediary

GenderLaki

Perempuan

EkonomiKaya

Miskin

DomisiliTetap

Tidak Tetap

KeamananMapan

Rentan

OrganisasiKelompok

Individual

Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya

LingkunganLingkungan yang sehat dan lestari

Arena Pembangunan

SosialKesejahteraan sosial bagi seluruh warga

EkonomiPertumbuhan dan

pemerataan

KelembagaanPembuatan

keputusan partisipatif

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)



Legislasi

Anggaran

Pengawasan

Fungsi DPRD Fungsi DPRD menurut UUmenurut UU 32/200432/2004

1.1.

2.2.

3.3.

Fungsi LegislasiFungsi Legislasi

• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.

• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.

• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.


Fungsi AnggaranFungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak

dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.

• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.

• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.

• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.


Fungsi PengawasanFungsi Pengawasan

• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.

• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.

• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.


Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)

• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.

• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.

• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen.

• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim.


Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)

• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.

• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.

• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya.

• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1)

• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia.

• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2)

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.

• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.

• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.


Mengapa Hal Ini Terjadi?Mengapa Hal Ini Terjadi?

• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.

• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.

• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali.

• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.


Kemauan untuk MereformasiKemauan untuk Mereformasi

• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.

• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.

• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.


Best Practices (1)Best Practices (1)

Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan

memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan.

Penggunaan Masa Reses yang Bermakna• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk

melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,

misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.



Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan

dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui

kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah.

• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.



Dengar Pendapat Publik• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan

masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme

konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.

• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.



Transparansi Anggaran• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk

mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster.

• Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum

Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.


Orientasi Dasar Politik DPRDOrientasi Dasar Politik DPRD

1. Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan

kualitas pendidikan dan kesehatan;

Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.


Orientasi Dasar Politik DPRD . . .Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

1. Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari

warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.

Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.


Orientasi Dasar Politik DPRD . . .Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

1. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut

untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.


Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

1. Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai

politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya.

Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.


Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat

Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.

Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.

Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat

Sumber: NDI, LGSP

Perlindungan hak-hak

Individu dan masyarakat

Hubungan dengan Pemilih

Hubungan dengan media dan kelompok

kepentingan

Sumber daya (anggaran, staf,

riset dan informasi)

R A K Y A T

PEMILU

DPRD

MEMBUAT KEPUTUSAN

POLITIK

Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Fungsi Legislasi

Fungsi Anggaran

Fungsi Pengawasan

Representasi Rakyat

(keterwakilan)


Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1)

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.

DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.


Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2)

Secara substansial perlindungan hak peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek

Secara prosedural mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnya

Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.


Definisi PerencanaanDefinisi Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.

Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :

1. Pemilihan tujuan dan kriteria2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi

dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

2. Tujuan akhir yang dikehendaki.

3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

4. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

5. Masalah-masalah yang dihadapi.

6. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

7. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

8. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

9. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas


51

Proses PerencanaanProses Perencanaan

www.dadangsolihin.com

Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

52

Ruang Lingkup Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)(UU25/2004)


NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJP-Nasional)

UU

(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda

(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJM-Nasional)

Per Pres

(Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD

(Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres

(Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH

(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD

( Ps. 21 Ayat 3)

Kegagalan Perencanaan (1)Kegagalan Perencanaan (1)

1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:

informasinya kurang lengkap,

metodologinya belum dikuasai,

perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.



1. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.

aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,

masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.



1. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.

Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.



1. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.

• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal

• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).



Step by Step Penyusunan RPJPDStep by Step Penyusunan RPJPD (1) (1)

Tahap Persiapan2. Orientasi perencanaan daerah3. Pembentukan tim penyusun RPJPD4. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD5. Identifikasi stakeholder6. Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD7. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen

RPJPD8. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen

RPJPD9. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh

stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD10.Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD11.Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang

RPJPD



Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah2. Pengumpulan data dan informasi3. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan4. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat5. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota6. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi7. Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang8. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka

Panjang9. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi10.Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang11.FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang12.Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD



Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah• Musrenbang RPJPD• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang DaerahTahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah• Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPDTahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq

Bappeda Kabupaten• Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda

Kabupaten• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD • Penetapan Ranperda menjadi PERDA• Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan


Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan

jaring asmara

Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Rumusan hasil

kesepakatan & komitmen

Rancangan

Visi & Misi

Saran, tanggapan,

Rekomendasi stakeholders

Tata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPD

- Geomorfologi & lingkungan

- Ekonomi & SDA

- Demografi

- Prasarana dan sarana

- dll.

Prediksi Kondisi

Umum Daerah

Rancangan Arah Pembangunan

Rencana tata ruang

Merumuskan gambaran awal

- Visi - Misi

- Arah Pembangunan

Rancangan RPJP

Penetapan Perda ttg RPJPD

Peraturan Daerah ttg

RPJP Daerah

- Visi

- Misi

- Arah

Pembangunan

▪ Arahan Umum

▪ Fungsi & peran sub wilayah/ kawasan

Rancangan Akhir RPJPD


Outline RPJPDOutline RPJPD

1. Pendahuluan;

2. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

3. Analisis Isu-isu Strategis;

4. Visi dan Misi Daerah;

5. Arah Kebijakan;

6. Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 40 Pasal 40 PP 8PP 8//20082008


Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (1)Lebih Detail Lagi: Outline RPJPD (1)


Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD 1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan RPJPD

· UU No 25/2004· UU No 32/2004· SE Mendagri No 050/2020/SJ

1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya· RPJP Nasional· RPJP Provinsi · RTRW Nasional · RTRW Provinsi

1.5 Sistematika Penulisan



Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah Masa

Kini 2.1.1 Pelayanan umum 2.1.2 Ketertiban dan keamanan 2.1.3 Ekonomi 2.1.4 Lingkungan hidup 2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum2.1.6 Kesehatan 2.1.7 Pariwisata dan budaya 2.1.8 Pendidikan2.1.9 Perlindungan sosial



2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.2.2 Demografi 2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.2.4 Sosial Budaya dan Politik 2.2.5 Prasarana dan Sarana2.2.6 Pemerintahan

2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan 2.3.1 Pelayanan umum 2.3.2 Ketertiban dan keamanan 2.3.3 Ekonomi 2.3.4 Lingkungan hidup 2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum 2.3.6 Kesehatan 2.3.7 Pariwisata dan budaya 2.3.8 Pendidikan 2.3.9 Perlindungan sosial



Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi 3.2 Misi 3.3 Arah dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Panjang

3.3.1 Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang 3.3.2 Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah

Bab IV PENUTUP

Lampiran

Checklist: RPJChecklist: RPJPPD yang BerkualitasD yang Berkualitas (1) (1)

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah

2. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah masa kini

3. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah saat ini

4. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan faktor- faktor eksternal di masa depan


Checklist: RPJChecklist: RPJPPD yang BerkualitasD yang Berkualitas (2) (2)

1. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama pembangunan daerah

2. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang merespon tantangan dan mengoptimasikan peluang masa depan

3. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, perempuan, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dalam semua tahapan proses penyusunan RPJPD

4. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam dalam jaring aspirasi isu dan harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD



Apa itu RPJMDApa itu RPJMD

• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

• RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: (1) kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.


Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD

1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah4. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah5. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah6. PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal7. Permendagri 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal


Landasan Hukum RPJMDLandasan Hukum RPJMD

1. SE Mendagri 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota

2. SEB MenPPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007

3. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

4. PP 8/2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah


Step by Step Penyusunan RPJStep by Step Penyusunan RPJMMDD (1) (1)

Tahap Persiapan2. Orientasi Perencanaan Daerah3. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD4. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD5. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih6. Orientasi Renstra SKPD7. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD8. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD9. Identifikasi Stakeholder10.Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik11.Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen

RPJMD12.Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen

RPJMD13.Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh

stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD



Tahap Persiapan2. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 3. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang

RPJMDTahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah 5. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

5 tahunan6. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan7. Kajian terhadap RPJMD8. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih9. Analisis keuangan daerah10.Kajian RTRW-D11.Review RPJMD Provinsi dan Nasional12.Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat13.Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD



Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah 2. FGDs untuk setiap Topik3. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs4. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang

RPJMDTahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD 6. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan RPJMD7. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah8. Tupoksi RPJMD9. Perumusan Visi dan Misi RPJMDM10.Evaluasi Renstra RPJMD (Renstra Dinas) periode lalu11.Review Renstra K/L dan Renstra RPJMD Provinsi12. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan13.Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)14.Pembahasan Forum RPJMD



Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD 2. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum RPJMD3. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra RPJMD4. Musrenbang RPJMD 5. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra RPJMD8. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah9. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD10.Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD11.Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD



Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda

Kabupaten3. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten4. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD5. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD6. Penetapan Ranperda menjadi Perda7. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan8. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


Langkah Penyusunan RPJMDLangkah Penyusunan RPJMD


Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun Rancangan Awal

RPJMD

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

e) Program SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(7)

Indikator

Outline RPJMDOutline RPJMD

1. Pendahuluan

2. Gambaran umum kondisi daerah

3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

4. Analisis isu-isu strategis;

5. Visi, misi, tujuan dan sasaran

6. Strategi dan arah kebijakan

7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah

8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

9. Penetapan indikator kinerja daerah

10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Pasal 40 Pasal 40 PP 8PP 8//2008200882www.dadangsolihin.com

Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1)Lebih Detail Lagi: Outline RPJMD (1)

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan

lainnya 1.5. Sistematika Penulisan



Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan 2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah



Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait3.1

RPJM Nasional 3.2

RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)

3.3

RPJM Provinsi 3.4

RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota(untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan DaerahMengemukakan secara jelas visi, misi dan agenda (program) Kepala Daerah Terplih 4.1

Visi 4.2

Misi 4.3

Agenda (apabila ada)



Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan

daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka

Pendanaan



Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah



Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD



Lampiran

Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan

masing-masing fungsi pemerintahan daerah2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang

RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu

Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan

Belanja)5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah


Checklist: RPJMD yang BerkualitasChecklist: RPJMD yang Berkualitas (1) (1)

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah

2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah

3. Ada kesesuaian antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah

4. Ada kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah



1. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah

2. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah

3. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah

4. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah



1. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah

2. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal daerah

3. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional

4. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD


Penyusunan APBDPenyusunan APBD



Azas UmumAzas Umum Penyusunan RAPBDPenyusunan RAPBD

No Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sumber Dana

1 Kewenangan Daerah. APBD

2 Kewenangan pemerintah di Daerah. APBN

3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.

APBD Provinsi

4 Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa.

APBD Kabupaten/Kota

5 Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

APBD

6 Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah.


Hati-hati…Ada Sanksi PidanaHati-hati…Ada Sanksi Pidana

1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 34 UU 17/2003


Alur Penyusunan RAPBDAlur Penyusunan RAPBD

RKPD

PPAS

KUA

RKA-SKPDPPA

Pedoman PenyusunanRKA-SKPD

RaperdaAPBD

RaperkadaPenjabaranAPBD

NotaKesepakatanKDH-DPRD

SosialisasiRaperda

DPRDMei

RKUA

Juni

Minggu 1Juli

Minggu 2Juli

Akhir Juli

AwalAgustus

Minggu 1Oktober

Rencana Kerja Pemda

RancanganKebijakan UmumAPBD

Kebijakan UmumAPBD

Prioritas dan Plafon Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni


Langkah Penyusunan APBDLangkah Penyusunan APBD1 2 3 4 5 6 7 8 9

RKPD KUANota Kesepakatan KUA

PPASNota Kesepakatan PPA

SE-KDHPedoman Penyusunan RKA-SKPD

Pembahasan RKA-SKPD

PerbaikanRKA-SKPD

Rancangan APBD

Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

10 11 12 13 14 15 16 17

Pembahasan Rancangan APBD

TAPD

Persetujuan DPRD Raperda APBD

Penyusunan Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD

PPKD

Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD

SK Mendagri Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD

Pembahasan Pimpinan DPRD Hasil Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD

SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD

Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH

18 19 20 21 22 23 24 25 26

Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

SKPD

Verifikasi Rancangan DPA-SKPD

TAPD

Pengesahan DPA-SKPD

PPKD

Persetujuan DPA-SKPD

Sekda

Pendistribusian DPA-SKPD

PPKD

Pelaksanaan DPA-SKPD

SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

PPKD

Penyusunan Laporan Kinerja

Bappeda

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban


Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah DaerahDaerah

• Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP.

• Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

Isi:

Prioritas Pembangunan Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

RKPD


Kebijakan Umum APBDKebijakan Umum APBD

1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD.

2. RKUA memuat:– Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,

– Alokasi belanja daerah, – Sumber dan penggunaan pembiayaan, – Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang

ditetapkan oleh pemerintah).• RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator

pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

• RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

• Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

• RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

KUA


Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara

1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:– menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;– menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan– menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

• Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

• Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

• Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

• KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

PPAS


Penyusunan Penyusunan RKA-RKA-SKPDSKPD

1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang mencakup:a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana

pendapatan dan pembiayaan;b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD

berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait

dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan

e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.


Penyiapan Raperda APBDPenyiapan Raperda APBD 1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada

PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.2. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian

antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

3. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD.

5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

6. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.


Penyampaian dan PembahasanPenyampaian dan PembahasanRaperda tentang APBDRaperda tentang APBD

• Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

• Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

• Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD.

• Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.• Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang

telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.• Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak

menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.


1. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang.

2. Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada.3. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan

dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.4. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling

lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.

5. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan Raperkada dimaksud menjadi Perkada.

lanjutan


Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/KotaEvaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota

1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.

3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.

4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

5. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Perkada.


• Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

• Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

• Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur.

• Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

• Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.

• Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

lanjutan


Penetapan Perda tentang APBD danPerkada tentang Penjabaran APBD

1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada .

4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.


Perubahan APBDPerubahan APBD

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.


Dasar Perubahan APBDDasar Perubahan APBD1 Asumsi KUA sudah

tidak sesuai lagi• terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

daerah dan alokasi belanja daerah, • sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam

KUA.

2 Pergeseran anggaran • antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja.

3 Saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan

• membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah;• melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;• mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS;• mendanai kegiatan lanjutan;• mendanai program dan kegiatan baru; dan• mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

• tidak diharapkan terjadi secara berulang;

• berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan• memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

5 Keadaan luar biasa keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.


Alur Penyusunan RAPBD PerubahanAlur Penyusunan RAPBD Perubahan

RKUAPerubahan

PPASPerubahan

DPRD

NotaKesepakatanKDH-DPRD

Pedoman PenyusunanRKA-SKPD

KUAPerubahan

PPAPerubahan

Minggu 1Agustus

Minggu 2Agustus

Minggu 3Agustus

RancanganKebijakan UmumAPBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

RKA-SKPD



Penyiapan Raperda Perubahan APBDPenyiapan Raperda Perubahan APBD

SKPD PPKD TAPD• menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-

SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD,

• prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya,

• capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD

Sesuai

Tidak SesuaiDisempurnakan lagi

RKA-SKPD

DPPA-SKPD

Raperda tentang perubahan APBD


Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Tim Anggaran Pemda


Raperda tentang Perubahan APBD Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBDdan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

• Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

• Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

• Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

• Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

• Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekda.


Lampiran Raperda Lampiran Raperkada1. Ringkasan perubahan APBD;2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembahyaan;

4. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Daftar pinjaman daerah.

1. Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan

2. Penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.


Raperda Perubahan APBDRaperda Perubahan APBD

1 Penyampaian • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

• Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.

2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda.

3 Penetapan • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

• Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda tentang perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.


Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota

1. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan Perda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

3. Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Evaluasi Raperda dan Raperkada PerubahanEvaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan


Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPDPelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

1. PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.

2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

3. Dalam DPPA-SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

4. DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda.

117

Terima KasihTerima Kasih



Education

Peran dan Fungsi DPRD dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, serta APBD