Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan Struktural

  • View
    33

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan Struktural

21

ANALISIS PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR CAMAT KADIA KOTA KENDARI

oleh:ARDIANSYAH RAMLISTB: 21 310 310

Pembimbing I Pembimbing II DR. Laode Bahana Adam, SE, M.Si.Sabarudin Sondeng, SE, MM

ABSTRAK

Ardiansyah Ramli 21 310 310, Analisis Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural Pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari Dibimbing oleh Laode Bahana Adam dan Sabarudin Sondeng, pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Menganalisis pengangkatan pegawai dan jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian diperoleh bahwa pengangkatan pegawai yang dilakukan pada kantor Camat Kadia Kota Kendari melalui proses rekrutmen pegawai yang ada di dalam kantor untuk menduduk jabatan struktur dan diseleksi untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural. Jabatan struktural di kantor Camat Kadia merupakan bentuk tanggung jawab pegawai dalam struktur organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan yang ditempati oleh setiap pegawai di kantor Camat Kadia Kota Kendari.

Kata Kunci : Jabatan Struktural.

PENDAHULUANPengangkatan pegawai untuk jabatan struktural di kantor camat seharusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Penangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalamdan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.Keberadaan pegawai dan camat diatur oleh pemerintah Kota Kendari dengan keputusan dari Walikota untuk dapat jabatan eselon III dan IV. Atau dari segi golongan dan ruang, maka pegawai yang ditempatan pada kantor kecamatan adalah pegawai dengan golongan dan ruang yang mulai dari IIa, hingga Iva untuk camat. Pengaturan jabatan dalam struktural di kantor camat selama ini berada di bawah kendali Walikota, namun demikian peran dari camat menjadi bagian penting yang membuat seorang pegawai mendapat jabatan yang tepat di kantor camat. Tetapi yang terjadi dewasa ini adalah pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural berdasarkan pendekatan kelompok kepentingan untuk saling mendukung kepentingan kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pegawai yang tidak terkelompokkan akan menjadi tidak puas dalam bekerja bahkan menunda pekerjaan dan melaksanakan pelayananan administrasi tidak efektif.Permasalahan pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural dalam organisasi kerja seperti pada kantor Camat Kadia dengan jumlah pegawai mencapai 44 orang sering tidak sesuai dengan kompetensi pegawai karena pegawai yang diharapkan untuk menduduki jabatan kepada seksi, selalu diberikan kepada pegawai yang belum memiliki kapasitas untuk jabatan tersebut, selalu itu terdapat pegawai yang baru melaksanakan jabatannya di bidang pemerintahan sudah diganti dengan pegawai lain, dengan alasan terjadi mutasi yang harus dilaksanakan untuk penyegaran pegawai di dalam kantor.Kebijakan untuk memutasi dan mempromosi pegawai di dalam jabatan struktural pada kantor camat Kadia Kota Kendari adalah suatu upaya untuk memotivasi pegawai agar bekerja sesuai dengan pengetahuan, kemampuan kerja, keterampilan dan pengalaman kerja dan dilaksanakan dengan kreatif dan inovatif serta efektif dan produktif. Hal ini akan dapat mewujudkan hasil kerja yang baik dan mereka mendapat kesempatan untuk diangkat pada jabatan struktural. Tetapi yang terjadi adalah bahwa pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural berada pada kebijakan Walikota atas usulan Camat. Pegawai pada kantor Camat Kadia Kota Kendari merupakan aparatur pemerintah daerah dengan pangkat dan golongan yang berbeda-beda. Camat Kadia Golongan IV-a yang memimpin Kecamatan Kadia dan dibantu oleh staf pegawai sebagai 44 orang dengan golongan yang berbeda-beda mulai dari II-a III-d. Pengangkatan pegawai dalam struktur jabatan dilakukan setiap 4 (empat) tahun sesuai dengan peraturan pengangkatan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Kota Kendari dalam hal ini Walikota Kendari dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari. Tetapi terkadang pengangkatan pegawai dilaksanakan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktur yang tidak terencana di dalam kantor camat, selalu menimbulkan jabatan rangkap dan penundaan pekerjaan karena semua pekerjaan harus dilaksanakan hingga selesai, sementara yang melaksanakan pekerjaan tersebut hanya pegawai tertentu. Hasil pengamatan awal diperoleh bahwa jabatan rangkap dan pengangkatan pegawai di Kantor Camat Kadia.

TINJAUAN PUSTAKAPenelitian TerdahuluPenelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh :1. Komang Sridanayasa, (2011) meneliti tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan Di Provinsi Bali). Penelitian ini dilakukand engan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur jabatan struktural dan Non struktural, tidak terlihat adanya kepastian hukum persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang pengangkatan pegawai. Perbedaan kedua penelitian ini, pada penelitian terdahulu difokuskan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan Di Provinsi Bali) sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada analisis pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari.2. Suci Amelia Permata Sari (2011) meneliti tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kota Padang. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan strukutral pada Pemerintah Kota Padang yang mengacu pada UU No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP No. 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Strukural beserta Peraturan Pelaksanaannya. Namun masih terdapat kelemahankelemahan dalam proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural seperti dalam hal pengangkatan pejabat struktural masih terdapatnya patronage system selain itu penempatan PNS dalam jabatan yang masih belum sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai oleh pejabat struktural. Diharapkan perlu adanya kebijakan baru yang diambil pemerintah kota padang seperti dengan melaksanakan fit and proper test yang dilakukan oleh tim independen demi menjaga transparansi dalam pelaksanaannya. Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang pengangkatan pegawai. Perbedaan kedua penelitian ini, pada penelitian terdahulu difokuskan pada Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kota Padang sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada analisis pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari.

3. Andi Anisa Agung (2014) meneliti tentang Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka. Hasil penelitian diperoleh kesimpilan bahwa mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka dimulai dengan proses pengumuman, pelaksanaan seleksi berupa: Seleksi Administrasi dan Kompetensi, dan Pengumuman Hasil Seleksi. Prosedur tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Maros melalui Keputusan Bupati Maros No. 35/KPTS/821.2/BKDD/X/2010 Tentang Mekanisme, Prosedur dan Sistem Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III Dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. Pada esensinya, Keputusan tersebut secara yuridis memiliki legitimasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang jabatan. Perbedaan kedua penelitian ini, pada penelitian terdahulu difokuskan pada menganalisis mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada analisis pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari.

Konsep Manajemen Sumber Daya ManusiaManajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang mengarah pada pengelolaan tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan menggunakan tatanan kultur yang terintegrasi melalui pengembangan strategi, kemampuan dan komitmen guna dapat menciptakan keunggulan bersaing yang meliputi aktivitas-aktivitas pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian sumber daya manusia (Mangkuprawira, 2003: 6). Aktivitas manajemen SDM sebagai manajemen strategik adalah merupakan aplikasi dari fungsi-fungsi SDM yang mengacu pada kondisi lingkungan eksternal yang berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan organisasi. Hasibuan (2001 : 1