103
PENGANGGARAN PEMERINTAH Oleh Rizal, Arief, Casy, Deady, Dini, Citra

Penganggaran Berbasis Kinerja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penganggaran Berbasis Kinerja

Citation preview

Page 1: Penganggaran Berbasis Kinerja

PENGANGGARAN PEMERINTAHOleh

Rizal, Arief, Casy, Deady, Dini, Citra

Page 2: Penganggaran Berbasis Kinerja

ANGGARAN SEKTOR PRIVAT

Page 3: Penganggaran Berbasis Kinerja

SIKLUS BUDGET (ANGGARAN) DAN BUDGETING

Budgeting adalah suatu alat akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka membuat suatu perencanaan dan pengendalian terhadap apa-apa yang harus dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan suatu kepuasan para pelanggan dan juga keberhasilan suatu pasar (market place)

Page 4: Penganggaran Berbasis Kinerja

SIKLUS BUDGET (ANGGARAN) DAN BUDGETING

Budget (anggaran) adalah:• Suatu gambaran atau perencanaan

secara kuantitatif yang diusulkan oleh manajemen untuk periode tertentu

• Membantu dalam hal mengkoordinasikan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah ditentukan.

Page 5: Penganggaran Berbasis Kinerja

SIKLUS BUDGET (ANGGARAN) DAN BUDGETING

Budget dapat meliputi dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Aspek keuangan dapat berupa:

Laporan Laba rugi (Income Statement)

Laporan Arus Kas (Cash flow Statement)

Laporan Neraca (Balance Sheet)

Page 6: Penganggaran Berbasis Kinerja

SIKLUS BUDGET (ANGGARAN) DAN BUDGETING

Langkah-langkah budgeting sebagai berikut:• Merencanakan kinerja perusahaan secara

keseluruhan.• Menyediakan kerangka referensi.• Menginvestigasi penyebab terjadinya

perbedaan rencana dan actual.• Merencanakan kembali dengan

memperhatikan umpan balik.

Page 7: Penganggaran Berbasis Kinerja

SIKLUS BUDGET (ANGGARAN) DAN BUDGETING

Keuntungan dari suatu Budget• Menekan atau mendesak suatu rencana strategis

dan juga pengimplementasikannya.• Memberikan kerangka dasar untuk menilai suatu

kinerja perusahaan• Memberikan motivasi untuk para manajer dan

karyawan• Mendorong adanya suatu koordinasi dan

komunikasi diantara unit-unit kerja dalam perusahaan.

Page 8: Penganggaran Berbasis Kinerja

PROSES PENDEKATAN BUDGETING

Top-down

Bottom-up

Kombinasi

Page 9: Penganggaran Berbasis Kinerja

METODE PENYUSUNAN ANGGARAN

Anggaran inkremental

Anggaran basis nol (zero based budgeting)Anggaran statik

Anggaran fleksibel

Page 10: Penganggaran Berbasis Kinerja

MASTER BUDGET

Master Budget menggambarkan suatu perencanaan manajemen yang

berkaitan dengan masalah operasional dan keuangan suatu

perusahaan untuk periode yang telah ditentukan (biasanya tiap tahun) dan

juga berkaitan dengan laporan keuangan yang telah dianggarkan

Page 11: Penganggaran Berbasis Kinerja

MASTER BUDGET

Induk anggaran

Anggaran operasi Anggaran keuangan

Anggaran penjualanAnggaran produksiAnggaran bahan baku langsungAnggaran tenaga kerja langsungAnggaran overhead pabrikAnggaran persediaan akhir barang jadiAnggaran beban penjualan dan administrasi

Anggaran pengeluaran modalAnggaran kasLaporan laba rugi dianggarkan Neraca dianggarkan

Page 12: Penganggaran Berbasis Kinerja

LANGKAH MENYUSUN OPERATIONAL BUDGET

Mempersiapkan Revenue/Sales Budget

Merupakan skedul rinci yang memperlihatkan penjualan yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan berasal dari estimasi permintaan (dan kesanggupan untuk memasok) akan produk perusahaan pada harga tertentu. Estimasi ini ditentukan berdasarkan perkiraan penjualan

Mempersiapkan Production Budget Budgeted

Production (units)

=Budgeted Sales

(units)+

Target ending finished goods

inventory (units)-

Beginning finished goods

inventory (units)

Page 13: Penganggaran Berbasis Kinerja

LANGKAH MENYUSUN OPERATIONAL BUDGET

Mempersiapkan Direct Material

Usage and Direct Material Purchased

Budget

• Rumus untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja langsung yaitu:

• labor hours x cost per hours.

Mempersiapkan Direct

Manufacturing Labor Budget

Purchases of Direct Material

=

Direct Material Used in

Production

+

Target Ending

Inventory of Direct

Material

-

Beginning Inventory of

Direct Material

Page 14: Penganggaran Berbasis Kinerja

LANGKAH MENYUSUN OPERATIONAL BUDGET

Mempersiapkan Manufacturing Overhead Budget• Terdiri dari anggaran atas Variable manufacturing

cost dan Fixed Manufacturing Cost.

Mempersiapkan Ending Inventories Budget

Jumlah persediaan akhir barang jadi x

jumlah biaya produksi per unit.

Page 15: Penganggaran Berbasis Kinerja

LANGKAH MENYUSUN OPERATIONAL BUDGETMempersiapkan Cost of Goods Sold Budget

Beginning Finished Goods Inventory xxx

Cost of Goods Manufactured (COGM): DM Used xxxDL xxxOverhead xxx COGM xxxCOG available for Sale xxxDeduct Ending Inventory xxxCost of Good Sold xxx

Page 16: Penganggaran Berbasis Kinerja

LANGKAH MENYUSUN OPERATIONAL BUDGETM

em

pers

iapka

n

Nonm

anufa

cturi

ng C

ost

B

udget

Mem

pers

iapka

n B

udgete

d

Inco

me S

tate

ment

Pendapatan xxxHarga Pokok Produksi xxxLaba Kotor xxxBiaya operasional:

Biaya disain produk xxx Biaya pemasaran xxx Biaya distribusi xxx Biaya pelanggan xxx Biaya administrasi xxx

Totalxxx

Laba Operasional xxx

Page 17: Penganggaran Berbasis Kinerja

KAIZEN BUDGETING

Perbaikan yang berlangsung secara terus menerus, sehingga dapat mengurangi jumlah waktu tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang selama periode waktu tertentu

Misalnya: diasumsikan telah dibuat budget untuk jumlah waktu tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat sebuah meja adalah sebesar 3,75 jam selama tahun 2004. Sedangkan menurut pendekatan kaizen jumlah waktu tenaga kerja yang diperlukan adalah:

Page 18: Penganggaran Berbasis Kinerja

KAIZEN BUDGETING

Page 19: Penganggaran Berbasis Kinerja

ANGGARAN BERDASARKAN AKTIVITAS (ACTIVITIY BASED BUDGETING/ABB)

Anggaran berdasarkan

aktivitas menekankan pada

anggaran biaya aktivitas yang

diperlukan untuk memproduksi dan menjual barang

dan jasa

Page 20: Penganggaran Berbasis Kinerja

ILUSTRASI ABB

Perusahan meja beroperasi 2 shift per hari untuk 250 hari kerja setahun.

Ada 4 pekerja/shift dalam aktivitas

laminating dan 50 pekerja/shift

dalam aktivitas machining

Pada saat suatu batch baru dari

produk meja akan dikerjakan,

pekerja laminasi dan permesinan membutuhkan waktu 0,5 jam

untuk pemasangan

(setup).

Setiap pekerja laminasi

mengerjakan 25 meja tiap batch

dan setiap pekerja permesinan

mengerjakan 2 meja tiap batch.

Page 21: Penganggaran Berbasis Kinerja

ILUSTRASI ABB

Tarif biaya setup = biaya tenaga kerja

langsung yaitu Rp25 per jam untuk pekerja

laminasi dan Rp30 per jam untuk

pekerja permesinan.

Tarif pengawasan mandor untuk setup = Rp60 per jam. • 10 jam tenaga kerja

untuk setup memerlukan 1 jam pengawasan mandor.

Asumsikan perusahaan

menganggarkan untuk

memproduksi 50.000 meja pada

tahun bersangkutan.

Page 22: Penganggaran Berbasis Kinerja

SOLUSI

Laminating Setup Machining Setup

1. Jumlah meja yang harus diproduksi 50.000 meja 50.000 meja

2. Jumlah meja yang harus diproduksi per batch

25 meja/batch 2 meja/jam

3. Jumlah batch (1) ÷ (2) 2.000 batch 25.000 batch

4. Waktu setup per batch 0,5 jam/batch 0,5 jam/batch

5. Total jam setup (3) x (4) 1.000 jam 12.500 jam

Langkah 1, menentukan jumlah total dari jam setup untuk tiap pekerja.

Page 23: Penganggaran Berbasis Kinerja

SOLUSI

Langkah 2, menentukan anggaran biaya setup untuk pekerja • Biaya setup pekerja laminasi Rp25 x 1.000 jam = Rp 25.000• Biaya setup pekerja permesinan Rp30 x 12.500 jam = Rp 375.000• Total = Rp

400.000Langkah 3, menentukan anggaran biaya setup untuk mandor

• Total jam setup : 1.000 jam (laminasi) + 12.500 jam (permesinan) = 13.500 jam• Total jam pengawasan mandor : 13.500 jam x 0,1 = 1.350 jam• Total biaya setup untuk mandor : 1.350 jam x Rp60 = Rp 81.000

Langkah 4, menentukan total anggaran biaya untuk setup:• Total anggaran biaya setup untuk pekerja = Rp 400.000• Total anggaran biaya setup untuk mandor = Rp 81.000

Total = Rp 481.000

Page 24: Penganggaran Berbasis Kinerja

PENDEKATAN PENGANGGARAN

Page 25: Penganggaran Berbasis Kinerja

PENGANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGETING)

Unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan

anggaran lainnya Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara

terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi

alokasi danaMengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan

Kementerian Negara/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan

jenis belanjaAgar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk kementerian Negara/Lembaga baik

yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

Page 26: Penganggaran Berbasis Kinerja

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Landasan konseptual yang mendasari penerapan penganggaran berbasis kinerja meliputi:• Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output

and outcome oriented)• Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan

pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function)

• Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).

Page 27: Penganggaran Berbasis Kinerja

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan penganggaran berbasis kinerja adalah menunjukkan keterkaitan langsung antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan

pengelolaan anggaran.

Page 28: Penganggaran Berbasis Kinerja

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)

Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan

keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari

satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan

dalam prakiraan maju

Page 29: Penganggaran Berbasis Kinerja

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)

Tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: • Penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi

makro untuk jangka menengah;• Penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal (seperti

tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;

• Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope)

Page 30: Penganggaran Berbasis Kinerja

KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)

Tujuan dari KPJM antara lain mengembangkan disiplin fiskal dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), meningkatkan keterkaitan

antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran (antara KPJM, RKP, dan APBN), mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis,

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien

Page 31: Penganggaran Berbasis Kinerja

PENDEKATAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Page 32: Penganggaran Berbasis Kinerja

KONSEP ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BASE BUDGETING)

Perubahan paradigma tersebut adalah: • Mengubah fokus penganggaran dari penganggaran yang berfokus

pada jumlah alokasi anggaran menjadi anggaran yang berfokus pada hasil yang hendak dicapai dari pengalokasian anggaran;

• Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal fokus pengendalian anggaran juga harus bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada organisasi pelaksana kegiatan

Page 33: Penganggaran Berbasis Kinerja

KONSEP ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BASED BUDGETING)

Permasalahan lain dalam sistem perencanaan dan

penganggaran:

Tidak jelasnya keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan

penganggaran, karena sering kali kebijakan disusun tanpa

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dan pengalokasian

anggaran tidak mencerminkan prioritas yang telah ditetapkan oleh

pemerintah.

Rendahnya kinerja penyediaan pelayanan masyarakat karena

penekanan diberikan pada kontrol terhadap input bukan pada

pencapaian output dan outcomes, serta kurang memperhatikan

prediktabilitas dan kesinambungan daripada pendanaannya.

Kurangnya disiplin fiskal, karena total belanja negara tidak

disesuaikan dengan kemampuan penyediaan pembiayaannya, dan perumusan kebijakan fiskal hanya terfokus pada stabilitas ekonomi

makro jangka pendek.

Page 34: Penganggaran Berbasis Kinerja

KONSEP ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BASE BUDGETING)

Diperlukan adanya Indikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets dalam rangka mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas) pemanfaatan sumberdaya dan memperkuat proses pengambilan keputusan

Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja mendorong pengalokasian anggaran kepada program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai. Untuk itu perlu ditekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

Page 35: Penganggaran Berbasis Kinerja

LANGKAH-LANGKAH PENGANGGARAN BERDASARKAN KINERJA

Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi ataupun unit organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar tungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai.

Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (output) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (outcome) dari program yang telah ditetapkan.

Secara kronologis dalam proses penganggaran berdasarkan kinerja justru rencana kerja atau perencanaan kinerja harus dilakukan lebih dulu, baru kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang ditargetkan sesuai rencana kinerja. Anggaran diusulkan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Page 36: Penganggaran Berbasis Kinerja

LANGKAH-LANGKAH PENGANGGARAN BERDASARKAN KINERJA

Penyusunan target yang baik dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapa relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable, achievable, relevant, timely/SMART).

Keberhasilan pelaksanaan suatu program dan kegiatan diukur tingkat keberhasilannya atas pencapaian hasil (outcomes) yang telah ditargetkan.

Outcome merupakan sasaran pencapaian untuk jangke menengah atau jangka panjang sebagai tanggung jawab politis dari menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran.

Page 37: Penganggaran Berbasis Kinerja

LANGKAH-LANGKAH PENGANGGARAN BERDASARKAN KINERJA

Indikator kinerja yang digunakan baik pada tingkat program atau

kegiatan dalam penerapan PBK dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam,

yakni:

Input indicator yang dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk

menjalankan suatu kegiatan atau program;

Output indicator yang dimaksudkan untuk

melaporkan unit barang/jasa yang

dihasilkan suatu kegiatan atau program; dan

Outcome/effectiveness indicator, dimaksudkan untuk melaporkan hasil

(termasuk kualitas pelayanan).

Page 38: Penganggaran Berbasis Kinerja

KOMPONEN PBK

Indikator Kinerja. • Alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu

program atau kegiatan dalam hal ini adalah Key Performance Indicator (KPI) diterjemahkan sebagai indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja program, Indikator Kinerja Kegiatan (IKU kegiatan) untuk menilai kinerja kegiatan, dan indikator keluaran untuk menilai kinerja subkegiatan (tingkatan bawah kegiatan).

Page 39: Penganggaran Berbasis Kinerja

KOMPONEN PBK

Standar Biaya • Besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan

penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Standar biaya yang digunakan merupakan standar biaya masukan pada awal tahap perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. Pengertian tersebut diterjemahkan berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK).

Page 40: Penganggaran Berbasis Kinerja

KOMPONEN PBK

Evaluasi Kinerja. • Proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan

untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektifitas dari suatu program atau kegiatan. Cara evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap target (dari sisi efektivitas) dan realisasi terhadap rencana pemanfaatan sumber daya (dilihat dari sisi efisiensi). Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik (feed back) bagi suatu organisasi untuk memperbaiki kinerjanya

Page 41: Penganggaran Berbasis Kinerja

PERBEDAAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Page 42: Penganggaran Berbasis Kinerja

PERBEDAAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA

Faktor Pembeda

Sektor Publik Sektor Swasta

Sifat anggaran terhadap publik

Terbuka, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas

Tertutup, karena menyangkut urusan internal perusahaan

Struktur anggaran

Penerimaan: pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, sumbangan, dan hibah. Pengeluarannya: belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja operasional, belanja pegawai, dsb.

Penerimaan: keuntungan perusahaan yang menambah ekuitas. Pengeluarannya: biaya-biaya dalam rangka menghasilkan produk (biaya bahan/material, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dll).

Page 43: Penganggaran Berbasis Kinerja

PERBEDAAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA

Faktor Pembeda

Sektor Publik Sektor Swasta

Proses Penyusunan

Melibatkan seluruh entitas pemerintahan dan tim khusus, cukup rumit dan dimulai 1 tahun sebelum tahun anggaran.

Lebih sederhana karena hanya melibatkan manajemen atau internal perusahaan saja.

Kemudahan untuk merevisi

Lebih kaku, hanya dapat dirubah dalam kondisi tertentu .

Dapat dirubah kapan pun jika manajemen perlu.

Page 44: Penganggaran Berbasis Kinerja

PERBEDAAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA

Faktor Pembeda

Sektor Publik Sektor Swasta

Sistem Akuntansi yang digunakan

Diatur khusus oleh pemerintah melalui peraturan.

Mengacu kepada standar internasional.

Siklus Akuntansi Sekitar 30 bulan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Tahun yang dianggarkan selama satu tahun.

Dapat lebih dari sektor publik, dan tahun yang dianggarkan dapat lebih dari satu tahun.

Page 45: Penganggaran Berbasis Kinerja

ALOKASI ANGGARAN PADA SEKTOR PEMERINTAHAN

Proses alokasi anggaran sesuai PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:• Pemerintah menyelesaikan pembahasan RAPBN dan

RUU tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober => menghasilkan optimalisasi pagu anggaran => digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.

• Hasil pembahasan => berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN dan bersifat final => disampaikan kepada Kementerian/Lembaga => melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan berita acara.

Page 46: Penganggaran Berbasis Kinerja

ALOKASI ANGGARAN PADA SEKTOR PEMERINTAHAN

Proses alokasi anggaran sesuai PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:• Presiden menetapkan alokasi anggaran

Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku BUN yang dirinci menurut:• a. kebutuhan Pemerintah Pusat; dan• b. transfer kepada daerah.

• Alokasi anggaran ditetapkan dengan Keppres paling lambat tanggal 30 November. Keppres ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU APBN.

Page 47: Penganggaran Berbasis Kinerja

ALOKASI ANGGARAN PADA SEKTOR PEMERINTAHAN

Proses alokasi anggaran sesuai PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:•Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggara berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Keppres menggunakan RKAK/ L yang telah disesuaikan dengan berita acara. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember.

Page 48: Penganggaran Berbasis Kinerja

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM ALOKASI ANGGARAN.

Beberapa kriteria yang dapat membantu dalam penentuan skala prioritas suatu program:

Program yang direncanakan untuk mendukung pencapaian

platform presiden terpilih

Program yang mendukung pencapaian misi Kementerian

Negara/Lembaga yang bersangkutan,

Program yang cukup sensitif secara politis dan mendapat perhatian dari

masyarakat dan pengguna.

Page 49: Penganggaran Berbasis Kinerja

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM ALOKASI ANGGARAN.

Harus ditetapkannya sumber daya yang dibutuhkan untuk

melaksanakan suatu program dan kegiatan yang terdiri dari:

Barang dan jasa yang hendak dihasilkan;

Anggaran yang dibutuhkan untuk

melaksanakan kegiatan;

Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik jumlah pegawai

maupun jumlah jam kerja; dan

Aset pendukung seperti bangunan,

kendaraan dan aset-aset lainnya.

Page 50: Penganggaran Berbasis Kinerja

PENGENALAN METODE PENGHITUNGAN BIAYA

Page 51: Penganggaran Berbasis Kinerja

METODE PENGHITUNGAN BIAYA

1. Biaya Menurut Karakteristiknya

2. Pemacu Biaya (Cost Driver)

3. Metode Akumulasi Biaya

4. Biaya Standar (Standard Cost) Dan Varian Biaya (Cost Variance)

Metode Penghitungan Biaya adalah konsep-konsep yang digunakan untuk mengetahui jumlah biaya dari suatu kegiatan, baik biaya total maupun biaya per unit keluaran.

Page 52: Penganggaran Berbasis Kinerja

BIAYA MENURUT KARAKTERISTIKNYA

Biaya Tetap

Biaya Variabel

Biaya Semivariabe

l

Page 53: Penganggaran Berbasis Kinerja

BIAYA MENURUT KARAKTERISTIKNYA

CONTOH:•Untuk memudahkan dalam memahami klasifikasi biaya berdasarkan karakteristiknya, kita gunakan satu contoh kegiatan yaitu penyelenggaraan seminar di suatu hotel. Biaya-biaya yang harus dibayarkan antara lain:•Honorarium pembicara dan moderator;•Konsumsi (makanan besar dan makanan kecil);•Fotokopi materi seminar;•Sewa ruangan.

Page 54: Penganggaran Berbasis Kinerja

PEMACU BIAYA (COST DRIVER)

Pemacu biaya adalah suatu aktivitas yang menjadi dasar besarnya suatu biaya harus dimasukkan sebagai bagian dari keseluruhan biaya suatu kegiatan atau suatu produk.

Page 55: Penganggaran Berbasis Kinerja

METODE AKUMULASI BIAYA

Kenapa diperlukan metode akumulasi biaya? Karena kita ingin mengetahui total biaya untuk kegiatan tersebut, dan

jika diperlukan kita dapat mengetahui biaya per unit

keluaran.

Metode akumulasi biaya yang banyak digunakan adalah (Carter and Usry, 2002):•Metode Biaya Proses (Process Costing)•Metode Biaya Pesanan (Job Order Costing)

Page 56: Penganggaran Berbasis Kinerja

BIAYA STANDAR (STANDARD COST) DAN VARIAN BIAYA (COST VARIANCE)

Dalam bukunya yang

berjudul Manage

rial Account

ing, Dominia

ck and Louderb

ack (1991)

menyatakan

bahwa:

“Standard cost is a per-unit-cost that a company should incur to make a unit product.”

Sementara itu, dalam

buku Cost

Accounting:

Strategies for

Busisness

Decisions; Hilton,

Maher and Selto

(2006) menyata

kan bahwa:

“In essence, a standard cost is a budget for the production of one unit of product or service.”

Page 57: Penganggaran Berbasis Kinerja

BIAYA STANDAR (STANDARD COST) DAN VARIAN BIAYA (COST VARIANCE)

Biaya Standar dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengendalian. Tiga bagian yang diperlukan untuk melakukan pengendalian yaitu (1) penentuan biaya standar, (2) pengukuran biaya aktual, dan (3) membandingkan biaya aktual dan biaya standar yang dianggarkan (Hilton, Maher and Selto; 2006). Selisih antara biaya standar dan biaya aktual disebut varian biaya (cost variance).

Biaya standar mempunyai dua komponen yaitu (1) standar harga atau tarif dan (2) kuantitas standar (Dominiack and Louderback; 1991).

Page 58: Penganggaran Berbasis Kinerja

STANDAR BIAYA

Page 59: Penganggaran Berbasis Kinerja

Standar Biaya

Masukan

Keluaran

Satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan

kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L

Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan

Besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan

Disusun agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan efisien, efektif, dan berkeadilan

Page 60: Penganggaran Berbasis Kinerja

BAGAIMANA SBM DAN SBK DIBENTUK?

DJA

SBM

K/L

DJA

SBK

K/L

Akan digunakanseluruh K/LPerolehan datapendukung oleh DJA

Akan digunakan olehK/L bersangkutanPerolehan datapendukung oleh K/L

•SBM dan SBK merupakan satu kesatuan

•Proses penyusunan SBM dan SBK dilaksanakan bersamaan

Page 61: Penganggaran Berbasis Kinerja

STANDAR BIAYA MASUKAN

Page 62: Penganggaran Berbasis Kinerja

Jenis SBMHarga SatuanNilai suatu barang yang

ditentukanpada waktu tertentu untuk

penghitungan biaya komponen masukan kegiatan

TarifNilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu

tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan

kegiatan.

IndeksGabunganbeberapa barang/jasa

masukan untuk penghitungan biaya komponen

masukan kegiatan

Page 63: Penganggaran Berbasis Kinerja

Fungsi SBM

• Perencanaan Anggaran• Acuan/pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menyusun biaya

komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) berbasis kinerja

• Pelaksanaan Anggaran• Batas Tertinggi (Lampiran I)

• Satuan biayanya tidak dapat dilampaui pada saat pembayaran• Estimasi (Lampiran II)

• Dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Page 64: Penganggaran Berbasis Kinerja

CONTOH LAMPIRAN I (BATAS TERTINGGI)

Page 65: Penganggaran Berbasis Kinerja

CONTOH LAMPIRAN II (ESTIMASI)

Page 66: Penganggaran Berbasis Kinerja

TAHAPAN-TAHAPAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN

Membuat Daftar

Inventarisasi Masalah

Membuat norma

penyusunan Standar Biaya

Masukan

Survei uji petik untuk

mengumpulkan data

Standar Biaya Masukan

Pengolahan data hasil uji petik

Pembahasan konsep Standar Biaya

Masukan

Penetapan Standar Biaya

Masukan

Page 67: Penganggaran Berbasis Kinerja

STANDAR BIAYA KELUARAN

Page 68: Penganggaran Berbasis Kinerja

Besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan

Akumulasi biaya komponen masukan kegiatan

Biaya komponen masukan terdiri dari satuan-satuan biaya dalam SBM

SBK

is…

Page 69: Penganggaran Berbasis Kinerja

KRITERIA BISA DIJADIKAN SBK :

Merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang;

Mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur;

Mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran;

Bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana;

Bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002.

Page 70: Penganggaran Berbasis Kinerja

SBK INDEKS BIAYA Merupakan besaran biaya untuk tiap keluaran

Diperoleh dari akumulasi biaya komponen masukan dibagi dengan perkiraan volume keluaran kegiatan yang akan dihasilkan

TOTAL BIAYABesaran biaya untuk keseluruhan volume keluaran

Akumulasi biaya komponen masukan untuk menghasilkan keluaran

Page 71: Penganggaran Berbasis Kinerja

KEGIATAN : BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN SD

Alokasi anggaran

sebesar Rp1 miliar dengan

perkiraan volume

penerima beasiswa 2.000

siswa.

Karena jumlah penerima beasiswa per tahunnya tidak tetap, maka dalam perhitungan alokasi anggarannya lebih

tepat dihitung sebagai indeks biaya keluaran per siswa =

1 milyar / 2000 siswa = 500.000

Jika tahun depan jumlah siswa yg ingin

diberi beasiswa 3000, maka

alokasi anggaran =

3000x500.000= 1,5 milyar

Page 72: Penganggaran Berbasis Kinerja

Kegiatan : Penyusunan Peraturan Menteri

Output : 4 Peraturan Menteri per tahun

Alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar

Hal ini tidak berarti bahwa untuk menghasilkan masing-masing Peraturan Menteri tersebut dibutuhkan dana sebesar 300 juta

Page 73: Penganggaran Berbasis Kinerja

CONTOH SBK

Page 74: Penganggaran Berbasis Kinerja

CONTOH SBK

Page 75: Penganggaran Berbasis Kinerja

Program

Kegiatan

Output

Komponen Input

Page 76: Penganggaran Berbasis Kinerja
Page 77: Penganggaran Berbasis Kinerja

PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN SBK OLEH K/L

Mengindentifikasi dan mencermati keluaran kegiatan (output)

Menentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi SBK

Membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR)

Menentukan komponen/tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan dan kesesuaian dalam pencapaian keluaran kegiatan (fung manajemen : POAC)Menentukan komponen/tahapan ke dalam biaya utama atau biaya pendukung

Menentukan SBK yang diusulkan sebagai total biaya keluaran atau indeks biaya keluaran

Page 78: Penganggaran Berbasis Kinerja

PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN SBK OLEH K/L

Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Menyimpan (backup) data usulan SBK

Membuat rekapitulasi usulan SBK sesuai Format yang telah disediakan

Mengajukan usulan SBK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran

Page 79: Penganggaran Berbasis Kinerja
Page 80: Penganggaran Berbasis Kinerja
Page 81: Penganggaran Berbasis Kinerja
Page 82: Penganggaran Berbasis Kinerja
Page 83: Penganggaran Berbasis Kinerja
Page 84: Penganggaran Berbasis Kinerja

Fungsi SBK

• Perencanaan Anggaran• Batas Tertinggi• Referensi

• Perkiraan Maju• Pagu Indikatif K/L tahun berikutnya

• Pelaksanaan Anggaran• Sebagai estimasi

• Perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 85: Penganggaran Berbasis Kinerja

KLASIFIKASI JENIS BELANJA, KAK, INDIKATOR KINERJA DAN RAB

Page 86: Penganggaran Berbasis Kinerja

KLASIFIKASI JENIS BELANJABelanja Pegawai (51)

Belanja Barang (52)

Belanja Modal (53)

Belanja Bunga Utang (54)

Belanja Subsidi (55)

Belanja Hibah (56)

Belanja Bantuan Sosial (57)

Belanja Lain-Lain (58)

Transfer ke Daerah (61)

Uraian jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA-KL diatur dalam PMK 101/PMK.02/2011

Page 87: Penganggaran Berbasis Kinerja

BELANJA PEGAWAI (51)

Belanja Pegawai dipergunakan untuk:

• Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri;• Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;• Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;• Belanja Uang Makan PNS;• Belanja Uang Lauk Pauk TNI/POLRI;• Belanja Uang Tunggu dan Pensiun PNS dan Pejabat Negara melalui PT. Taspen dan PT. ASABRI;• Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES;.

Page 88: Penganggaran Berbasis Kinerja

BELANJA PEGAWAI (51)

Belanja Pegawai dipergunakan untuk:

• Belanja Uang Lembur PNS;• Belanja Pegawai Honorer guna mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;• Pembayaran Tunjangan Sosial PNS melalui unit organisasi/lembaga/badan tertentu;• Pembayaran uang vakasi;• Pembayaran tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;• Belanja pegawai transito;• Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Page 89: Penganggaran Berbasis Kinerja

BELANJA BARANG (52)

Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Non Operasional

Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU

Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain

Page 90: Penganggaran Berbasis Kinerja

BELANJA MODAL (53)

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan

mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Page 91: Penganggaran Berbasis Kinerja

BELANJA BANTUAN SOSIAL (57)

Belanja Rehabilitasi Sosial

Belanja Pemberdayaan

Sosial

Belanja Perlindungan

SosialBelanja

Penanggulangan Bencana

Belanja Jaminan Sosial

Belanja Penanggulangan

Kemiskinan

Page 92: Penganggaran Berbasis Kinerja

KERANGKA ACUAN KERJA

Dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan

dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

Page 93: Penganggaran Berbasis Kinerja

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA

Page 94: Penganggaran Berbasis Kinerja

PENYUSUNAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan

Penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja.

Page 95: Penganggaran Berbasis Kinerja

FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA DALAM PMK NOMOR 37/PMK.02/2012 LAMPIRAN III

Page 96: Penganggaran Berbasis Kinerja

FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA DALAM PMK NOMOR 37/PMK.02/2012 LAMPIRAN III

Page 97: Penganggaran Berbasis Kinerja

INDIKATOR KINERJA

Alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan

Key Performance Indicator (KPI) • IKU Program untuk menilai kinerja

program;• IKU kegiatan untuk menilai kinerja

kegiatan; dan • Indikator keluaran untuk menilai kinerja

subkegiatan

Page 98: Penganggaran Berbasis Kinerja

INDIKATOR KINERJA

PP 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan RKA-KL

•Penyusunan RKA-KL harus menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja;•Indikator kinerja merupakan instrumen dalam penyusunan RKA-KL.

Indikator kinerja

•Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi•Harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai/melihat tingkat kinerja baik dalam tahap ex-ante, pelaksanaan, maupun ex-post

Page 99: Penganggaran Berbasis Kinerja

INDIKATOR KINERJA

Syarat• Relevan• Penting• Efektif dan Layak

Kriteria• Spesifikasi• Dapat dicapai• Relevan• Menggambarkan sesuatu yang diukur• Dapat dikuantifikasi dan diukur• Verifiable• Cost effective

Page 100: Penganggaran Berbasis Kinerja

INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan TipePendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja

Struktur Manajemen Kinerja pada Arsitektur Program

Page 101: Penganggaran Berbasis Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TIPE INDIKATOR• Kualitatif• Kuantitatif absolut• Persentase• Rasio• Rata-rata• Indeks

Page 102: Penganggaran Berbasis Kinerja

FUNGSI INDIKATOR KINERJA

Page 103: Penganggaran Berbasis Kinerja

TARGET KINERJA

S Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas.

M Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya.

A Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada.R Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan.

T Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.