17

BAB II

TINJAUAN TENTANG HAK PATEN SEDERHANA BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001

TENTANG PATEN

A. Pengertian Paten, Paten Sederhana dan Tata Cara Memperoleh Paten

Sederhana Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang

Paten

1. Pengertian Paten

Hak Paten merupakan hak kebendaan, hal ini dikarenakan adanya unsur

daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir manusia, untuk

melahirkan sebuah karya, sehingga kata “intelektual” itu harus dilekatkan

pada setiap temuan yang berasal dari kreatifitas berpikir manusia tersebut.

Namun Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik Immateril

mengatakan, tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal usul kata “hak

milik intelektual“ Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang saat ini lebih dikenal dengan

hak atas kekayaan intelektual. Mahadi kemudian menawarkan seandainya

dikehendaki rumusan lain dapat diturunkan kalimat sebagai berikut :

“Yang dapat menjadi obyek hak milik adalah benda dan benda itu

terdiri dari barang dan hak”.

18

Selanjutnya Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,19

memberi rumusan bahwa

yaitu hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan

langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Pendapat yang demikian itu selaras dengan pemikiran Wiryono

Prodjodikoro, bahwa hak pengarang, hak oktrooi, dan hak cap dagang atau

cap pabrik (sekarang dikenal dengan Hak Cipta, Paten dan Merek) sebetulnya

tidak langsung mengenai suatu benda, melainkan merupakan hak untuk

mempergunakan hal sesuatu yang hanya diberikan kepada orang yang berhak

itu, tidak kepada orang lain. Dari itu sering dinamakan hak monopoli. Hak-

hak itu merupakan bagian penting hak milik dari harta benda kekayaan

seseorang, termasuk didalamnya kepemilikan terhadap hak cipta.20

Hak Paten adalah bagian dari hak milik intelektual, yang dalam

kerangka ini termasuk dalam kategori hak milik perindustrian (Industrial

Property Right). Hak milik intelektual itu sendiri adalah merupakan bagian

dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Pengertian benda

secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak, sedangkan

yang dapat menjadi obyek hak itu tidak hanya benda berwujud (Tangiable)

tetapi juga benda tidak berwujud (Intangiable).

19

Sri Soedewi Masjchoen sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda, Yogyakarta : Liberty,

1981, hal. 13-14. 20

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, cet. 2, (Jakarta : PT.

Intermasa, 1981), hal. 24.

19

Dalam ilmu hukum yang secara luas dianut oleh bangsa-bangsa lain, hak

atas kekayaan intelektual tersebut diakui sebagai hak milik yang sifatnya

tidak berwujud. Hak seperti inilah yang dikenal sebagai hak “Paten”.21

Pada dasarnya teknologi lahir dari karsa intelektual, sebagai karya

intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, biaya, dan

waktu, maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi,

yang dapat menjadi objek harta kekayaan (property).

Unsur industri mendapat tempat yang penting disini, haruslah dapat

diterapkan dalam bidang indsutri, apakah industri pertanian, industri otomotif,

industri tekstil, industri pariwisata atau industri lainnya.

Sifat pengaturan hak paten adalah sama dengan sifat pengaturan hak

cipta sepanjang keduanya bermaksud untuk melindungi seseorang yang

menemukan hal sesuatu agar buah pikiran dan pekerjaanya tidak

dipergunakan begitu saja oleh orang lain.

Perbedaan yang terlihat antara keduanya adalah wujud hak cipta oleh

hukum dalam prinsipnya diakui sejak saat semula dan hukum hanya mengatur

hal melindungi hak tersebut. Sedangkan hak paten adalah hak yang diberikan

oleh pemerintah kepada seseorang yang menemukan sesuatu hal yang dapat

diterapkan dalam bidang industri baru untuk selaku satu-satunya orang yang

mempergunakan buah pikiran atau buah pekerjaannya itu dan orang lain

dilarang mempergunakan kecuali atas izin pemegang hak paten.

21

H. Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Rajawali Press, 1997, hal.

140.

20

Menurut Wiryono Prodjodikoro, lahirnya paten tergantung dari

pemerintah bahwa: “Perkataan oktroi atau paten berarti juga suatu previlege,

suatu pemberian istimewa, seolah-olah hak yang diberian itu bukan hak asasi,

sedangkan sebetulnya hak ini adalah hak asasi, tidak berbeda dari hak

cipta”.22

Didalam hak cipta melekat hak moral yang harus dicantumkan dalam

setiap hasil ciptaannya, namun dalam hak paten hal semacam itu tidak

selamanya harus dilakukan, meskipun sebenarnya itu tidak terlalu salah jika

mencatumkannya. Misalnya dalam salah satu lagu harus dicantumkan

penciptanya, namun dalam hal paten contoh obat batuk tidak segera kita tahu

siapa penemunya.

Selanjutnya Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa : Hak cipta dapat

diserahkan kepada orang lain, hak paten pun dapat diserahkan kepada orang

lain. Selain itu ada aturan bahwa pemegang paten dapat memberi lisensi atas

perizinan kepada orang lain untuk memakai buah pikiran yang masuk paten

itu, seluruhnya atau sebagian.23

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang

Paten.

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor

atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu

melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya

kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

22

Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda, Jakarta : PT.

Intermasa, hal. 212. 23

Ibid., hal. 213.

21

Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur paten, yaitu :

1. Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara.

2. Adanya Inventor.

3. Invensi harus dalam bidang teknologi.

4. Inventor dapat melaksanakan sendiri invensi tersebut atau

mengizinkan pihak lain untuk melaksanakannya.

Pengertian hak ekslusif adalah “Hak yang hanya diberikan kepada

pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri

secara komersil atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain”24

Penemu paten atau Inventor mempunyai hak eksklusif untuk

memanfaatkan patennya secara komersial selama waktu tertentu dengan

mendapat hak tersebut inventor mempunyai hak untuk melindungi

Invensinya, menggunakan dan memberikan persetujuan kepada pihak lain.

Inventor kemudian mendapatkan keuntungan (royalti) dari invensinya serta

dapat melisensikan patennya kepada orang lain, jika paten tersebut sudah

didaftarakan di Diretorat Jenderal HKI.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001

tentang Paten. Kepemilikan paten dapat dialihkan secara keseluruhan atau

sebagian melalui:

(a) pewarisan;

(b) hibah;

(c) wasiat;

24 http://www.total.or.id/info.html.

22

(d) perjanjian tertulis, atau

(e) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan.

Istilah paten yang dipakai dalam peraturan hukum di Indonesia sekarang

menggantikan istilah oktroi yang berasal dari bahasa Belanda yaitu octrooi.

Istilah ini berasal dari bahasa Latin dari kata auctor atau autorizare yaitu

berarti dibuka, yang dapat diartikan sebuah invensi menjadi terbuka untuk

diketahui oleh umum. Adanya informasi mengenai terbukanya invensi

tersebut dapat memberikan kesempatan untuk orang lain yang berminat

untuk mengembangkan teknologi selanjutnya berdasarkan invensi tersebut.

Negara Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai oktroi pada masa

penjajahan Belanda yang diatur dalam Octrooiwet 1910 Staatsblad No. 33

jis Staatsblad No. 11-136, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1912.

Adapun pengertian oktroi dalam Octrooiwet adalah “Hak khusus yang

diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang

menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari

produk atau dari cara kerja”.25

Sementara dalam Kamus Hukum yang ditulis oleh M. Marwan dan

Jimmy P, oktroi adalah “Hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada

orang atau badan yang menghasilkan suatu penemuan baru yang berfungsi

untuk melindungi penemuan tersebut dari peniruan oleh pihak lain”.26

25

H. Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),

cet. 7, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal.229. 26

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary of Law Edition, cet. 1, (Surabaya :

Reality Publisher, 2009), hal. 464.

23

Berdasarkan kedua pengertian oktroi di atas, maka Penulis

menyimpulkan bahwa oktroi merupakan hak khusus yang diberikan oleh

Pemerintah bagi orang atau badan, untuk melindungi penemuan baru atau

cara kerja baru dan perbaikan yang telah didapatkannya dari upaya peniruan

oleh pihak lain.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Octrooiwet dinyatakan tidak berlaku.

Hal ini tidak lain karena peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan

kondisi negara. Pada perkembangan selanjutnya istilah paten yang lebih

memasyarakat, istilah paten diserap dari bahasa Inggris yaitu “Patent”.

Pengertian paten menurut Adrian Sutedi dalam bukunya Hak Atas

Kekayaan Intelektual adalah :

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil

penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu

melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau memberikan persetujuan

kepada orang lain untuk melaksanakannya.27

Kemudian dalam Kamus Hukum, paten diartikan sebagai “Hak yang

diberikan Pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan atau karya

cipta untuk digunakan sendiri dan orang lain tidak boleh menirunya”.28

Paten merupakan bagian dari HKI , Paten dalam kerangka HKI termasuk

kategori Hak Kekayaan Perindustrian (Industrial Property Rights),

sebagaimana tercantum dalam Paris Convention for the Protection of

Industrial Property yang menyebutkan sebagai berikut :

27

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 77. 28

M.Marwan dan Jimmy P, Op. Cit., hal. 484.

24

The protection of industrial property has as its object patents, utility

models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names,

indication of source or appellations of origin, and repression of unfair

competition.29

HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu

kemampuan daya pikir manusia. Dalam pengetahuan hukum, “Benda berarti

segala sesuatu yang dapat dijadikan milik atau menjadi objek

kepemilikan”.30

Sedangkan yang dapat menjadi objek kepemilikan itu tidak

hanya benda berwujud (Materiil) tetapi juga benda tidak berwujud

(Immateriil).

Mengenai frasa tiap-tiap hak yang terdapat dalam definisi benda menurut

KUH Perdata Indonesia mengenai hak atas barang tidak berwujud

(Immateriil) tidak diatur, namun demikian beberapa pasal dalam KUH

perdata yang dapat menempatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

dalam sistem hukum benda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata.

Dalam Pasal 499 KUH Perdata dijelaskan bahwa “barang adalah tiap

benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik”. HKI merupakan

hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan

intelektual tersebut hasil kerja otak manusia yang merupakan benda

immateril. Hal tersebut sejalan dengan penggolongan benda yang diatur

dalam Pasal 503 KUH Perdata yang menghasilkan kelompok barang yang

bertubuh (berwujud) dan barang yang tidak bertubuh (tidak berwujud).

29

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1983, Pasal 1 ayat (2). 30

Harsono Adi Sumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, (Jakarta :

Akademika Presindo, 1990), hal. 8.

25

HKI dapat menjadi objek hak benda. Hak benda itu sendiri adalah hak

absolut atas suatu benda berwujud, sedangkan HKI sendiri merupakan hak

absolut atas benda tidak berwujud. Oleh karena itu, yang dilindungi dalam

lingkup HKI adalah hak dari daya cipta seseorang yang berupa benda tidak

berwujud (immateriil), sedangkan jelmaan dari daya cipta tersebut berupa

berwujud yang dilindungi oleh hukum benda dalam katagori Benda

terwujud (materiil).31

Dari penjelasan dari beberapa ahli hukum, KUHPerdata dan Undang-

Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka HKI termasuk dalam

cakupan Pasal 499 KUH Perdata yang merupakan hak immaterial yang lahir

dari buah pikiran atau kemampuan intelektual manusia.

2. Pengertian Paten Sederhana

Untuk mengetahui pengertian paten sederhana lebih lanjut, berikut

dikemukakan beberapa pendapat mengenai paten sederhana :

a. Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah

“Suatu penemuan dikelompokkan sebagai Paten Sederhana karena

cirinya, yaitu Invensi tersebut tidak melalui research and development

(R&D) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau

komposisinya demikian dan sering dikenal dengan utility model, tetapi

mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga mempunyai nilai ekonomis,

jadi tetap memperoleh perlindungan hukum”.32

b. Ita Gambiro

“Dapat dikatakan secara harfiah atau in essence, utility model adalah

Invensi dalam bidang mekanik (inventions in the mechanical fields) dan

jika dibandingkan dengan paten, utility model adalah technological

31

H. OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo

Persada, 2003, hal. 12-13. 32

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan

Praktiknya di Indonesia. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 122.

26

progress required is less, inventive steps is less, term of protection is

much shorter”.33

c. M. Mochtar

“Sesuai dengan namanya yang sederhana, tentu umumnya merupakan

produk dengan bentuk mekanis yang sederhana. Seperti lazimnya dalam

sistem paten, Invensi yang dapat diberikan perlindungan paten meliputi

produk, proses, metode menjalankan proses serta alat untuk menjalankan

produk, khusunya bentuk mekanis dengan kegunaan yang praktis. Sifat

inilah yang memberikan bobot tersendiri yang lebih rendah dibandingkan

dengan paten untuk penemuan (paten biasa)”.34

d. World Intellectual Property Organization (WIPO)

“Utility model is merely a name given to certain inventions, namely

inventions in the mechanical field. This is why the objects of utility

models are sometimes described as devices or useful objects. Utility

models differ from inventions for which patents for invention are

available mainly in two respects. Firts, the technological progress

required is smaller than the technological progress (inventive step)

required in the case of an invention for which a patent for invention is

available. Second, the maximum term of protection provided in the law

for a utility model is generally much shorter than the maximum term of

protection provided in the law for an invention for which a patent for

invention is available”.35

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, meskipun secara redaksional

tidak sama, namun secara prinsipnya adalah sama, maka Penulis dapat

menyimpulkan bahwa paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan

oleh negara kepada Inventor terhadap Invensi berupa produk atau alat

dengan bentuk mekanis yang sederhana, yang bernilai ekonomis dan

mempunyai kegunaan praktis dalam industri.

33

Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi

Hukumnya di Indonesia, cet. 1, (Bandung : Alumni, 2003), hal. 231, mengutip Ita Gambiro,

Hukum Paten, hal. 26. 34

Ibid, hal. 232, mengutip M. Mochtar, Peranan Paten untuk Pembangunan Industri, hal.

18. 35

World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO Intellectual Property Handbook

: Policy, Law and Use, (Geneva : WIPO, 2008), hal. 40.

27

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kaidah-kaidah internasional serta

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 membagi paten ke dalam dua bagian

yaitu paten proses dan paten produk, dalam hal pelaksanaan paten. Tetapi

dari bentuk penemuan yang dipatenkan sebagai berikut:

1. Paten Biasa maka sesuai kaidah-kaidah internasional dan Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2001 dikenal atau ditulis paten saja.

2. Paten Sederhana (Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 104 sampai dengan Pasal

108 Undang-Undang No 14 tahun 2001).36

Negara Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis paten, yaitu Paten Biasa

dan Paten Sederhana (utility model), terhadap paten sederhana, semua

ketentuan yang diatur untuk paten dalam UU Paten berlaku secara mutatis

mutandis untuk paten sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan

dengan paten sederhana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104 UU No.

14 tentang Paten.

Dengan demikian, maka pada dasarnya seluruh ketentuan paten yang

terdapat dalam UU Paten berlaku juga terhadap paten sederhana, sepanjang

tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Di dalam UU Paten tidak

ditemukan rumusan pengertian paten sederhana (utility model), namun

hanya memberikan batasan ruang lingkup mengenai paten sederhana (utility

model).

Batasan ruang lingkup paten sederhana (utility model) ini diatur pada

Pasal 6 UU No. 14 tentang Paten yaitu, setiap Invensi berupa produk atau

36

Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, (Bogor :

Ghalia Indonesia, 2005), hal .224.

28

alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh

bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh

perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

Kemudian penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 14 tentang Paten

menyebutkan :

Paten sederhana hanya diberikan untuk Invensi yang berupa alat atau

produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki

fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya dan

bersifat kasat mata atau berwujud (tangible). Adapun Invensi yang sifatnya

tidak kasat mata (intangible), seperti metode atau proses, tidak dapat

diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana.37

2. Persyaratan Memperoleh Paten Sederhana

Tidak semua Invensi akan mendapatkan hak paten, untuk memperoleh

paten, suatu invensi harus memenuhi persyaratan, yaitu kebaruan (Novelty),

bisa diterapkan dalam bidang indutri (Industrial Applicability), dan

memiliki langkah inventif (Inventive Step). Berbeda dengan paten

sederhana, tingkat pengembangan teknologi pada paten sederhana belum

mempunyai langkah invensi sebagaimana yang disyaratkan untuk

pemberian paten biasa. Oleh karena itu, Paten sederhana hanya dibebankan

persyaratan kebaruan (Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 UUPaten) dan dapat

diterapkan dalam industri (Pasal 5 UUPaten).

Pasal 3 ayat (1) UU Paten menyatakan bahwa suatu invensi dianggap

baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan

teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

37

Indonesia, Undang-Undang Paten, UU No. 14, L.N. No. 109 tahun 2001, T.L.N. No.

4130, Penjelasan Pasal 6.

29

Suatu invensi akan dikatakan baru apabila invensi tersebut tidak sama

dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

Pengertian tidak sama disini bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat

sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (features) invensi tersebut

dengan ciri teknis invensi sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang

diungkapkan sebelumnya adalah state of the art atau prior art.38

Secara umum, prior art mengacu pada semua hal-hal yang berhubungan

dengan pengetahuan teknis yang diketahui oleh masyarakat dimanapun

tempatnya sebelum tanggal penerimaan pertama dari permohonan paten

yang bersangkutan. Hal tersebut mencakup paten, permohonan paten dan

semua jenis literatur yang bukan paten.

Definisi prior art berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Di banyak

negara, setiap informasi yang sudah diumumkan kepada masyarakat di

manapun di dunia baik dalam bentuk tertulis, komunikasi lisan, atau dalam

pameran atau melalui pemanfaatan dalam masyarakat merupakan prior

art.39

Makna dari teknologi yang diungkapkan sebelumnya ini tercantum dalam

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UU Paten yang menjelaskan bahwa teknologi

yang diungkapkan sebelumnya meliputi :

1. Teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia

dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan

cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan

invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

2. Mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang

dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang

38

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi

Hukumnya di Indonesia, cet. 1, (Bandung : Alumni, 2003), hal. 210. 39

World Intellectual Property Organization (WIPO), Penemuan Masa Depan : Suatu

Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah, (Geneva : WIPO, 2008), hal. 12.

30

pemeriksaan substansifnya sedang dilakukan. Akan tetapi tanggal

penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau

tanggal prioritas permohonan. Ketentuan yang terakhir ini

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat

adanya invensi yang sama yang diajukan oleh pemohon lain dalam

waktu yang tidak bersamaan (Conflicting Application).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Paten, suatu invensi tidak dianggap

telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sebelum tanggal penerimaan invensi tersebut :

1. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia

atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam

suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai

resmi.

2. Telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka

percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Paten menyebutkan suatu

invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat

dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam

permohonan.

Apabila invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut

harus mampu dibuat secara berulang-ulang dengan kualitas yang sama,

31

sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu

dijalankan atau digunakan dalam praktek.40

Dari ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Paten di atas, maka

jelas bahwa suatu invensi dapat diberi paten jika invensi tersebut dapat di

dayagunakan secara berulang-ulang atau praktis dalam skala ekonomi bagi

dunia industri dan perdagangan.

Untuk dapat dipatenkan, sebuah invensi harus dapat diterapkan dalam

industri atau untuk tujuan bisnis. Sebuah invensi tidak dapat hanya

berupa fenomena teoritis, hal tersebut harus bermanfaat dan memberikan

beberapa keuntungan praktis. Istilah industri dimaksudkan di sini dalam

arti yang paling luas sebagai sesuatu yang berbeda dari kegiatan

intelektual atau estetika dan meliputi misalnya pertanian.41

Selain diatur mengenai persyaratan diberikannya paten terhadap suatu

invensi, UU Paten juga mengatur secara tegas tentang invensi yang tidak

dapat diberi paten (Non Patentablle Subject Matter).

Ketentuan ini juga tercantum pada Pasal 7 UU Paten, yang menyebutkan

bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang :

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau

pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan

2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan

yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan

3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika

40

Indonesia, Undang-Undang Paten, UU NO. 14, L.N. No. 109 tahun 2001, T.L.N. No.

4130, Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5. 41

World Intellectual Property Organization (WIPO), Penemuan Masa Depan : Suatu

Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah, (Geneva : WIPO, 2008), hal. 13.

32

4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik dan proses biologis yang

esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali non-

biologis atau proses mikrobiologis

Penjelasan Umum UU Paten juga menyatakan mengenai invensi yang

tidak dapat diberikan paten mencakup :

(1) Kreasi estetika

(2) Skema

(3) Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan :

a. Yang melibatkan kegiatan mental

b. Permainan

c. Bisnis

(4) Aturan dan metode mengenai program komputer

(5) Presentasi mengenai suatu informasi42

Dengan demikian, maka tidak semua invensi dapat dimohonkan

pendaftaran paten sederhana. Hal ini karena perundang-undangan telah

mengatur secara tegas syarat-syarat paten sederhana.

42

Indonesia, Undang-Undang Paten, UU No. 14 tahun 2001, L.N. No. 109, Penjelasan

Umum.

33

3. Tata Cara Memperoleh Paten Sederhana.

Pendaftaran Paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi atau alasan-

alasan tertentu, misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Pendaftaran paten merupakan upaya pengamanan yang dilakukan

oleh Inventor terhadap invensi yang dihasilkannya.

Ketentuan Pasal 20 UU Paten mengatur bahwa Paten diberikan atas dasar

permohonan. Berdasarkan Pasal tersebut, maka secara tegas bahwa

pemberian paten didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Inventor

atau kuasanya. Artinya tanpa adanya suatu permohonan seseorang, paten

tidak akan diberikan.

Sesuai dengan Pasal 24 UU Paten, permohonan paten diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan secara langsung ke

Direktorat Jenderal HKI. Dalam surat permohonan paten memuat :

1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan

2. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon

3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor

4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan

melalui kuasa

5. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa

6. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten

7. Judul invensi

8. Klaim yang terkandung dalam invensi

9. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan

tentang cara melaksanakan invensi

10. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk

memperjelas invensi, dan

11. Abstrak Invensi43

43

Indonesia, Undang-Undang Paten, Pasal 24 ayat (2).

34

Setelah surat permohonan paten sederhana diajukan, maka terhadap

pemohon paten akan dilakukan beberapa prosedur sebelum diputuskan

diberi paten sederhana atau mungkin ditolak. Prosedur yang dilakukan

Ditjen HKI, yang terdiri dari :

1. Pemeriksaan Formalitas.

Setelah permohonan diajukan, Direktorat Jenderal HKI memeriksa

apakah permohonan tersebut memenuhi kelengkapan persyaratan

formalitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan paten.

Pemeriksaan ini berbeda dengan pemeriksaan substantif yang menelaah

syarat-syarat kelayakan untuk mendapat paten sederhana.

Kelengkapan persyaratan formalitas tersebut sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1991 (PP No. 34

tahun 1991) tentang Tata Cara Permintaan Paten harus terdiri :

a. Surat permintaan untuk mendapatkan paten, yang memuat :

1. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan

2. Nama lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan

permohonan paten (satu atau lebih pemohon paten)

3. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor

4. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan paten

diajukan melalui Konsultan Paten

5. Judul invensi

6. Jenis paten yang dimohonkan (paten biasa atau paten sederhana)

35

b. Deskripsi tentang penemuan.

Deskripsi invensi adalah penjelasan tertulis mengenai cara

melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang

yang ahli dibidangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) PP

No. 34 tahun 1991.

Deskripsi invensi menurut Pasal 22 PP No. 34 tahun 1991 tentang

Tata Cara Permintaan Paten mencakup :

1) Judul invensi, yang harus dinyatakan secara singkat dan jelas, serta

menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam deskripsi dan

sesuai dengan judul dalam surat permohonan

2) Bidang teknik invensi, yang secara ringkas menunjukkan inti

invensi yang dimohonkan perlindungan patennya

3) Latar belakang invensi, menjelaskan hal-hal yang berguna untuk

pemahaman deskripsi dan penelusuran dokumen

4) Deskripsi lengkap invensi, yang :

a. Menjelaskan keunggulan dan manfaat teknis invensi,

dibandingkan dengan invensi-invensi terdahulu.

b. Menjelaskan secara singkat tentang gambar-gambar yang

disertakan

c. Menjelaskan sedikitnya satu cara pelaksanaan invensi dengan

disertai contoh dan bila perlu dengan mengacu pada gambar-

gambar yang disertakan.

36

d. Menjelaskan mengenai cara penerapan invensi tersebut dalam

industri, atau cara pemakaiannya, apabila karena sifatnya

invensi tersebut sulit dijelaskan secara deskriptif.

c. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan.

Klaim adalah “uraian tertulis mengenai inti atau bagian-bagian

tertentu dari suatu invensi yang dimohonkan perlindungan hukum

dalam bentuk paten”.44

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 24 huruf (h) UU Paten

disebutkan, klaim adalah bagian dari Permohonan yang

menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum,

yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim

sebagai berikut :

1) Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik, tetapi dapat berisi

tabel, rumus matematika, atau rumus kimia

2) Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan

Namun dalam Pasal 105 ayat (1) UU Paten menyatakan paten

sederhana hanya diberikan untuk satu Invensi.

44

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permintaan Paten, PP No. 34, L.N.

tahun 1991, T.L.N. tahun 1991, Pasal 1 Ayat (3).

37

Penjelasan dari Pasal 105 ayat (1) UU Paten ini berbunyi yang

dimaksud dengan satu Invensi adalah suatu Invensi yang berupa satu

produk atau alat yang kasat mata (tangiable), yang walaupun

demikian dapat dicakup beberapa klaim.

Dari ketentuan Pasal 105 ayat (1) UU Paten tersebut, maka jelaslah

bahwa paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi saja yang

didalamnya dapat mencakup beberapa klaim sekaligus. Hal ini

mengingat invensi yang dihasilkan tergolong pada teknologi serta

menggunakan metode yang bersifat sederhana, sehingga wajar jika

klaim atas paten sederhana hanya satu invensi saja.

d. Satu atau lebih gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang

diperlukan untuk memperjelas.

Gambar invensi adalah “gambar teknik suatu invensi yang memuat

tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang

menjelaskan bagian-bagian dari invensi”.45

Gambar ini membantu untuk memberikan penjelasan mengenai

beberapa informasi, peralatan atau hasil yang ditetapkan dalam

pengumuman sebuah invensi.

45

Ibid., Pasal 1 Ayat (4).

38

e. Abstraksi tentang penemuan.

Abstrak Invensi adalah “uraian singkat mengenai suatu Invensi yang

merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim

ataupun gambar”.46

Apabila persyaratan-persyaratan formalitas diatas belum terpenuhi,

maka tanggal penerimaan (filling date) dianggap sama dengan tanggal

ketika persyaratan tersebut dipenuhi. Kekurangan persyaratan ini akan

diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paten.

Batas waktu untuk melengkapi persyaratan maksimal 6 (enam)

bulan, dengan perincian :

a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan pemenuhan

seluruh persyaratan oleh Dirjen HKI

b. Diperpanjang pertama kali paling lama 2 (dua) bulan atas

permintaan pemohon berdasarkan alasan yang disetujui oleh

Direktorat Jenderal HKI

c. Diperpanjang kedua kali paling lama 1 (satu) bulan setelah

berakhirnya jangka waktu perpanjangan pertama dengan

ketentuan pemohon dikenakan biaya.

Jika dalam batas waktu 6 (enam) bulan persyaratan belum

dilengkapi juga, maka permohonan paten tersebut akan ditolak dan

biaya yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

46

Ibid., Pasal 1 Ayat (5).

39

2. Pengumuman (Publikasi).

Selama proses pemeriksaan formalitas, isi dari invensi yang diajukan

permohonan patennya adalah rahasia dan tidak boleh diumumkan

(publication). Akan tetapi setelah seluruh persyaratan yang ditentukan

dipenuhi, maka invensi tersebut akan diumumkan kepada publik oleh

Direktorat Jenderal HKI.

Tujuan dari publikasi ini adalah untuk menampung kemungkinan

adanya pihak lain yang keberatan atas invensi tersebut. Selain itu dengan

pengumuman tersebut, dokumen permohonan yang telah diumumkan

yang menyatakan tersebut dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding,

jika diperlukan dalam pemeriksaan substansif tanpa harus melanggar

kerahasiaan invensi.

Mengenai kapan diumumkannya invensi paten sederhana, Pasal 42

UU Paten menyatakan bahwa dalam hal paten sederhana, pengumuman

invensi tersebut dilakukan segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal

penerimaan.

Kemudian hal mengenai tempat di mana diumumkannya invensi

tersebut, Pasal 43 UU Paten menyebutkan bahwa ada 2 (dua) cara

menempatkan pengumuman, yaitu :

a. Menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan

secara berkala oleh Direktorat Jenderal.

40

b. Menempatkannya pada saran khusus yang disediakan oleh

Direktorat Jenderal HKI yang dengan mudah serta jelas dapat

dilihat oleh masyarakat.

Ketentuan Pasal 44 UU Paten mengatur tentang jangka waktu

pelaksanaan pengumuman paten. Pengumuman paten sederhana

dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal

diumumkannya permohonan paten sederhana.

Mengenai isi dan hal-hal apa saja yang dicantumkan dalam

pengumuman permohonan paten disebutkan pada Pasal 44 ayat 2 (dua)

UU Paten, yang meliputi :

a. Nama dan kewarganegaraan Inventor;

b. Nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa apabila

Permohonan diajukan melalui kuasa;

c. Judul Invensi;

d. Tanggal Penerimaan; dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak

Prioritas, tanggal prioritas, nomor dan negara tempat Permohonan

yang pertama kali diajukan;

e. Abstrak;

f. Klasifikasi Invensi;

g. Gambar (jika ada);

h. Nomor pengumuman;

i. Nomor Permohonan.47

3. Pemeriksaan Substansif.

Prosedur berikutnya, setelah permohonan paten diumumkan oleh

Direktorat Jenderal HKI adalah pemeriksaan substansif. Dalam dunia

paten, terdapat berbagai macam sistem yang digunakan dalam

menentukan pemberian paten.

47

Indonesia, Undang-Undang Paten, UU No. 14, L.N. No. 109 tahun 2001, T.L.N. No.

4130, Pasal. 44 Ayat (2).

41

Adapun sistem yang banyak digunakan dalam perundang-undangan

paten sekarang ini adalah :

a. Sistem pemeriksaan mengenai syarat-syarat bentuk permintaannya

saja (examination as to form) atau disebut pula sistem registrasi

(registration system).

Pemeriksaan mengenai syarat formal bertujuan untuk menentukan

apakah permohonan paten tersebut memuat semua data yang

disyaratkan, apakah permohonan itu mengenai satu invensi saja,

apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar, dan apabila

diajukan dengan hak Prioritas apakah syarat-syarat untuk diberi

hak prioritas itu dipenuhi.

b. Sistem pemeriksaan mengenai syarat-syarat substansif

permohonannya (examination as to subtance) atau yang juga

dikenal sebagai (preliminary examination system).

Pemeriksaan substansif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan

apakah invensi tersebut memenuhi syarat-syarat untuk diberi paten

dengan melihat syarat apakah invensi benar-benar baru, mengandung

langkah-langkah inventif, dan mungkinkah diterapkan dalam proses

industri.48

Pemberian paten sederhana di Indonesia dilakukan dengan sistem

pemeriksaan mengenai substansif permohonannya, namun dengan tanpa

didahului dengan permohonan paten dan bahkan dimungkinkan untuk

diajukan secara bersamaan dengan pengajuan permohonan paten.

48

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi

Hukumnya di Indonesia, cet. 1, (Bandung : Alumni, 2003), hal. 254.

42

Dalam Pasal 105 UU Paten, yakni bahwa permohonan pemeriksaan

substansif atas paten sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan

pengajuan permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak

tanggal penerimaan dengan dikenai biaya. Akan tetapi, jika permohonan

pemeriksaan substansif tidak dilakukan dalam batas waktu 6 (enam)

bulan sejak tanggal penerimaan atau biaya untuk itu tidak dibayar, maka

permohonan ditarik kembali.

Pemeriksaan substansif terhadap permohonan paten sederhana secara

umum lebih cepat dan lebih sederhana daripada pemeriksaan substansif

terhadap permohonan biasa. Hal ini dikartenakan pemeriksaan subtansif

paten sederhana hanya didasarka pada syarat kebaruan (Novelty) dan

penggunaannya dalam dunia industri (Industrial Aplicability).

Sifat baru dari paten sederhana akan diketahui setelah dilakukan

penelusuran teknologi terdahulu (prior art) yang telah terdaftar di

Indonesia dan di seluruh Negara. Direktorat Jenderal HKI akan

melakukan penelusuran tersebut secara on-line melalui situs-situs yang

dipublikasikan Kantor Paten di seluruh negara, seperti Japan Patens

Office, Australian Patens Office, United States Patens Office, dan

European Patens Office.

Penelusuran dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang

teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama, yang

memungkinkan ada kaitannya dengan invensi yang diajukan.

43

Kemudian laporan penelusuran digunakan pada waktu pemeriksaan

substansif guna membandingkan invensi yang didaftarkan dengan prior

art. Jangka waktu yang pemeriksaan substansif yaitu paling lama 36 (tiga

puluh enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan untuk

paten biasa dan untuk paten sederhana paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan sejak tanggal penerimaan sesuai Pasal 54 UU Paten.

4. Persetujuan atau Penolakan Permohonan Paten Sederhana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan substansif oleh Direktorat Jenderal

HKI juga dapat menolak permohonan apabila bahwa invensi yang

dimohonkan tidak memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal HKI

memberitahukannya secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya

dengan mencantumkan alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar

penolakan sebagai bukti hak.

Jangka waktu yang diberikan Pemerintah untuk melindungi paten

sederhana adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal

penerimaan paten sederhana (filling date) dan jangka waktu itu tidak

diperpanjang. Sebagaimana Pasal 9 UU Paten menyebutkan, jangka

waktu 10 (sepuluh) tahun telah dianggap cukup untuk diberikan kepada

inventor oleh karena penelitian paten sederhana dilakukan dalam waktu

yang relatif singkat dengan cara yang sederhana serta biaya yang relatif

murah.

44

5. Permohonan Banding Paten.

Permohonan banding paten dapat diajukan pemohon paten mengenai

penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar

pertimbangan mengenai hal yang bersifat substansif. Permohonan

banding diajukan secara tertulis oleh pemohon pemohon atau kuasanya

kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan

kepada Direktorat Jenderal HKI.

Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap

keberatan dan alasannya terhadap penolakan permohonan sebagaimana

hasil pemeriksaan substansif.

Dari uraian rangkaian prosedur pemberian paten sederhana, maka

dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Tata Cara Pendaftaran Paten Sederhana

Sumber : Direktorat Jenderal HKI

45

B. Hak Pemegang Paten Sederhana Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun

2001 tentang Paten.

1. Mempunyai Hak Moral Atas Penemuan.

Hak moral berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Perancis.

Menurut konsep hukum Eropa Kontinental, hak pengarang (author right)

terdiri dari hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai uang,

dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta dan

penemu.49

Pada Hak Kekayaan Intelektual terdapat hak moral (Moral Right) yaitu

hak untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta atau penemu

(Reputation). Hak ini melekat pada pribadi penemu atau pencipta yang

sifatnya pribadi, menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik,

kemampuan dan integritas yang oleh dimiliki oleh pencipta atau penemu

selama hidupnya bahkan setelah meninggal dunia. Apabila hak cipta atau

paten dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat

dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal.

Perihal mengenai hak moral diatur dalam Pasal 68 UU Paten,

menyebutkan :

“Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan

nama dan identitasnya dalam Paten yang bersangkutan.”

49

Muhammad Djumhana, Hak milik Intelektuak (Sejarah, Teori dan Prakteknya di

Indonesia). Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 27.

46

Maksud fungsi sosial dalam hal ini adalah bahwa disamping hak atas

kekayaan intelektual untuk kepentingan pribadi pemiliknya, juga untuk

kepentingan umum. Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai

warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan

kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan

bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

2. Mempunyai Hak Ekonomi Atas Penemuan.

Salah satu aspek hak khusus pada hak kekayaan intelektual adalah hak

ekonomi (Economic Right). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh

keuntungan ekonomi atas hak kekayaan intelektual. Hak ini berupa

keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak

kekayaan intelektual atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan

lisensi. Hal ini dikarenakan hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek

perdagangan dalam dunia usaha.50

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sumber kekayaan material bagi

pemiliknya karena mempunyai nilai ekonomi. Dalam kegiatan industri dan

perdagangan, keuntungan ekonomi tidak hanya dapat dinikmati oleh

pemiliknya melainkan juga oleh pihak lain melalui lisensi.

50

Renti Maharaini Kerti, “Prospektif Penerapan Hak Kekayaan Intelektual”, Makalah

disampaikan pada Pelatihan Fasilitator HKI-IKM yang diselenggarakan oleh Departemen

Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Jakarta, 27

Agustus 2008.

47

Hak ekonomi ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Paten :

(1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten

yang dimiliknya dan melarang pihak lain yang tanpa

persetujuannya :

a. Dalam hal paten-produk : membuat, menggunakan, menjual,

mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan

untuk dijual atau disewakanatau diserahkan produk yang diberi

Paten;

Inventor memiliki hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomis

dari hasil invensinya. Mengenai hak dan kewajiban seorang inventor diatur

dalam ketentuan Pasal 16 sampai Pasal 18 UU Paten.

Kemudian menurut Sukandarrumidi, hak dan kewajiban seorang

invenstor (pemegang paten) adalah sebagai berikut :

a. Hak yang dimiliki pemegang paten :

- Hak eksklusif dan melarang orang lain

- Memberi lisensi

- Menggugat ganti rugi

- Menuntut orang yang melanggar

b. Kewajiban pemegang paten :

- Membayar biaya pemeliharaan

- Wajib melaksanakan patennya di Indonesia51

Dari ketentuan tersebut, disebutkan bahwa pemegang paten memiliki hak

eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak

lain tanpa persetujuannya.

51

Sukandarrumidi, Paten, (Yogyakarta : Pusat Pelayanan HAKI UGM, 2007), hal.2.

48

Dari segi ekonomi, perkembangan HKI mendasari perkembangan

industri yang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa

Pendapatan Nasional Negara (Growth National Product).

Cara memperoleh keuntungan ekonomi dari HKI Paten antara lain :

a. HKI Paten digunakan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu bagi

pemiliknya sendiri atau orang pihak lain. Misalnya alat pemanen padi,

mobil bertenaga listrik.

b. HKI diwujudkan dalam bentuk produk industri yang kemudian

dipasarkan kepada konsumen. Misalnya alat pemanen padi tersebut dijual

untuk petani-umum.

HKI dialihkan penggunaanya atau pemanfaatannya kepada pihak lain melalui

lisensi (Perjanjian Pengalihan) sehingga pemilik memperoleh keuntungan

ganda dari penggunaan sendiri dan maupun dari lisensi tersebut. Misalnya dari

alat pemanen padi tersebut dilisensikan kepada perusahaan industri serta

perdagangan yang terkait.52

3. Hak Untuk Mengajukan Gugatan Perkara di Pengadilan.

Upaya pembatalan dan gugatan ini diatur dalam pasal 94 sampai dengan

pasal 99 UUP. Upaya pembatalan beberapa berkaitan dengan beberapa

mekanisme pembatalan paten yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga)

macam, yaitu :

52

Cita Citrawinda Priapantja, Menyambut Hari HKI Sedunia, HKI Meningkatkan

Kreatifitas Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001, hal. 33.

49

a. paten yang batal demi hukum :

b. pembatalan paten atas permintaan pemegang paten:

c. pembatalan paten karen gugatan:

Pemegang paten juga dapat terjadi karena adanya gugatan pihak lain.

Menurut Pasal 91 UU Paten, menyebutkan :

Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila :

a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 UU Paten seharusnya tidak diberikan.

Gugatan pembatalan karena alasan ini diajukan oleh pihak ketiga

kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.

b. Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada

pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan UU Paten.

Gugatan pembatalan dengan alasan ini dapat diajukan oleh

pemegang paten kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang

sama dengan patennya dapat dibatalkan.

c. Pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah

berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan tata cara yang

merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua)

tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib.

Berdasarkan ketentuan ini, pemberian lisensi-wajib tersebut tidak diikuti

dengan pelaksanaannya sehingga produk yang sangat dibutuhkan

masyarakat tersebut tidak terpenuhi dan maksud pemberian lisensi-wajib

tersebut tidak terlaksana.

50

Mengenai penyelesaian sengketa, pemegang paten atau penerima paten

tersebut terdapat dalam Pasal 117 UUP yang menyebutkan :

(1) Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang

berhak berdasarkan Pasal 12, pihak yang berhak tersebut dapat

menggugat kepada Pengadilan Niaga.

Selanjutnya Hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terdapat dalam

Pasal 118 UUP :

(1) Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan

ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang

dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau

proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah

diberi paten (terdaftar).

(3) Isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Dirtektorat Jenderal HKI paling

lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk

dicatat dan diumumkan.

Kemudian Tentang tata cara gugatan pembatalan paten diatur dalam

Pasal 94 UU Paten yang menentukan bahwa tata cara gugatan sebagaimana

dimaksud dalam Bab XII Undang-Undang ini berlaku secara mutatis

mutandis terhadap Pasal 91 dan Pasal 92 UU Paten. Artinya, tata cara

gugatan pembatalan paten yang diatur dalam pasal 94 mengikuti secara

mutatis mutandis tata cara gugatan yang diatur dalam Pasal 117 sampai

dengan Pasal 124 Undang-Undang No. 14 tentang Paten.