PEMBIAYAAN UTANG

KELOMPOK 1

• AHMAD JALALUDDIN

• FAWZAN FADLI ANSHARY

• FRANKLYN SAMUEL SITORUS

• LAUDI KURNIAWAN

• M. HELMI YAHYA

• MUHAMMAD SHALAHUDDIN

• RIZAL ALDRINA RAMADHAN

• UNGGUL DWI UTOMO1

2

PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI UTANG

Instrumen pembiayaan utang terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri.

3

Pembiayaan Utang (triliun rupiah)

4

PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI UTANG

1. Surat Berharga Negara (SBN) Merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah

maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga danpokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masaberlakunya. Pemilihan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkanmengacu pada strategi pengelolaan utang yang ditempuhpemerintah, baik strategi tahunan maupun strategi jangkamenengah. Secara umum, berdasarkan strategi pengelolaan utang,penerbitan SBN tetap diprioritaskan untuk dilakukan di pasarkeuangan domestik. Hal ini bertujuan untuk :

1. Meminimalkan risiko utang, khususnya yang terkait denganfluktuasi nilai tukar

2. Mengembangkan pasar keuangan domestik3. Memberikan benchmark bagi penerbitan obligasi swasta di dalam

negeri.

5

Tujuan SBN :1. Membiayai defisit APBN,2. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian

antara arus kas penerimaan dan pengeluarandari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (cash-mismatch)

3. Upaya untuk mengelola portofolio utang negara

Jangka waktu (tenor) jatuh tempo SBN : Jangka pendek (<1 tahun, SPN) Jangka panjang (>1 tahun, obligasi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15

tahun, 20 tahun). Sistem SBN : 1. Konvensional (SUN); 2. Syariah (SBSN)

6

Instrumen Surat Berharga Negara

7

Instrumen Surat Berharga Negara meliputi :

1. Surat Utang Negara (SUN), merup surat berharga berupa surat pengakuan utang dlm mata uang rupiah maupun valas yg dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara, sesuai dengan masa berlakunya. SUN dibagi 2a. Obligasi Negara (ON), SUN yg berjangka waktu lebih dari 12 bulan dgn

kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Obligasi negara dikelompokkan dalam dua denominasi yaitu:i ON Valas : Obligasi negara yang diterbitkan dalam mata uang asing.ii ON Rupiah : Obligasi negara dalam mata uang rupiah.

a) ON dengan kupon- Variable Rate (VR ): Obligasi negara rupiah yang diterbitkan dengan bungamengambang dengan referensi tingkat suku bunga SBI 3 bulan dan dibayarkan setiap 3 bulan.

- FixedRate (FR): Obligasi dgn tingkat bunga tetap, terdiri :• Fixed Rate Regular (FR Reg ): Obligasi berdenominasi rupiah yg

diterbitkan dgn tk suku bunga tetap & dibayarkan setiap 6 bln• Obligasi Negara Ritel (ORI): Obligasi yg diterbitkan dg tk bunga

tetap yg pembayaran kuponnya dilaksanakan setiap bulan. Pen jualan ORI dipasar perdana diperuntukkn pd investor individu

8

b) ON Tanpa Kupon- Zero Coupon Bond (ZCB): Obligasi negara yang pembayarankuponnyasecara diskonto. Investor memperoleh

keuntungan dari selisih harga beli (atdiscount) dengan nilai nominal saat jatuh tempo, atau saat dijual sebelum jatuh tempo.

b. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaranbunga secara diskonto.

Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga

disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi)

yang diterbitkan oleh pemerintah Republik

Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan

yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan

yang secara khusus dibentuk guna kepentingan

penerbitan SBSN ini (special purpose vehicle-SPV).

SBSN atau sukuk negara ini adalah suatu instrumen

utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi,

di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset

acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis SBSN

1. SBSN ijarah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan

akad ijarah (akad sewa menyewa atas suatu aset).

2. SBSN mudharabah, yaitu SBSN yang diterbitkan

berdasarkan akad mudharabah (akad kerjasama dimana

salah satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan

pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian

(mudharib) dimana kelak keuntungannya akan dibagi

berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya,

apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut adalah

menjadi beban dan tanggung jawab pemilik modal).

3. SBSN musyarakah, yaitu SBSN yang diterbitkan

berdasarkan akad musyarakah (akad kerjasama dalam

bentuk penggabungan modal).

4. SBSN istisna’, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan

akad istisna’ (akad jual beli untuk pembiayaan suatu

proyek dimana cara ,jangka waktu penyerahan barang dan

harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan para

pihak.

11

2. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Merup pinjaman oleh Pemerintah yg diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratantertentu, sesuai dengan masa berlakunya (PP No.54 Tahun 2008)

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam struktur portofolio utangPemerintah merupakan instrumen yang relatif baru. Pinjaman inimulai digunakan sebagai instrumen pembiayaan tahun 2010.

Meskipun PDN tersebut berasal dari bank bank BUMN, namun tidakmenutup kemungkinan bagi perbankan swasta untuk ikut terlibatdalam pengadaan PDN melalui sindikasi dengan bank-bank BUMN.

PDN lebih difokuskan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan olehK/L, Pemda, BUMN atau BUMD.

Untuk saat ini, penggunaan PDN masih terfokus pada kegiatan ygterkait dgn pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) danalat utama Polri (alut Polri) yang diproduksi oleh produsen dalamnegeri.

12

3. Pinjaman Luar Negeri (PLN) Merup pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari

pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjianpinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harusdibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Prinsip pinjaman LN :- transparansi- akuntabilitas- efisiensi dan efektifitas- kehati-hatian- tidak disertai ikatan politik- tidak memiliki muatan yg dpt mngganggu stabilitas keamann negara

Kebijakan Pinjaman Luar Negeri- Mengutamakan pembiayaan sektor energi dan infrastruktur;- Mempertahankan kebijakan net negative flow (penarikan pinjaman

luar negeri < pembayaran kembali);- Meningkatkn kualitas kesiapan kegiatan & ownership KL utk mening

kan efektifitas kegiatan & penyerapan pinjaman lebih tepat waktu

Menurut PP No. 10 Th 2011, ttg Tata cara pengadaanpinjaan luar negeri,

Sumber Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:

• Kreditor Multilateral

• Kreditor Bilateral

• Kreditor swasta asing

• Lembaga penjamin kredit ekspor

Pinjaman Luar Negeri Digunakan untuk:

• Membiayai deficit APBN

• Membiayai kegiatan prioritas K/L

• Mengelola portofolio utang

• Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah

• Diteruspinjamkan kepada BUMN

• Dihibahkan kepada Pemerintah Daerah

Dalam APBN, struktur Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:

• Penarikan Pinjaman Luar Negeri

• Penerusan pinjaman (SLA)

• Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

Pinjaman Luar Negeri terdiri dari 2 jenis, yaitu:

• Pinjaman Tunai

• Pinjaman Kegiatan

15

Jenis Pinjaman Luar Negeri

a. Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk Devisa dan/atau Rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pinjaman tunai dapat berupa : Pinjaman Program, standby loan, Pembiayaan Likuiditas jangka pendek, pembiayaan Kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dll yang pencairannya bersifat tunai.

b. Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman kegiatan dapat berupa : pinjaman proyek, credit line dll.

16

Pinjaman luar negeri ini dapat berasal dari World Bank, AsianDevelopment Bank, Islamic Development Bank dan kreditorbilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.• Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya

dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatanuntuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan,pendidikan,pemberantasan korupsi), pemberdayaanmasyarakat, policy terkait dengan climate change daninfrastruktur.

• Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur diberbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyekdalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

17

18

Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA)Pinjaman LN dpt diteruspinjamkan kepada Pemda, BUMN danpenerima lainnya, dengan prinsip :- Didasarkan pada kelayakan ekonomi dan keuangan- Menghasilkan penerimaan yang dapat menutupi pinjaman- Mempertimbangkan kemampuan keuangan debitur

Kebijakan penerusan pinjaman dilakukan karena KL, Pemda,dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapunyang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukanpinjaman LN.

Kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana SLA :- Pembangunan infrastruktur utk pelayanan umum diluar

kerangka penugasan khusus.- Kegiatan investasi untuk meningkatkan pelayanan dan/atau

pening katkan penerimaan.- Khusus Pemda, pinjaman jangka menengah digunakan untuk

pelaya nan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.