Pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura (permentan no. 5 tahun 2012)

PERMENTAN NO. 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

BENIH HORTIKULTURA

Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah :

TUJUAN

1. Menjamin ketersediaan benih bermutu secara cukup dan berkesinambungan;

2. Menumbuhkembangkan industri benih dalam negeri;

3. Meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati;

4. Meningkatkan devisa negara

Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :

DEFINISI/PENGERTIAN

• Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan

benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah negara Kesatuan

Republik Indonesia, baik sebagai introduksi untuk pemuliaan

tanaman maupun untuk pengadaan benih bermutu dari varietas

unggul hortikultura

• Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk

mengeluarkan benih dari wilayah negara Kesatuan Republik

Indonesia

• Izin pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang

diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada

perorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, atau

pemerhati tanaman untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan

benih tanaman.

• Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang

diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada

perorangan, badan usaha, badan hukum, Instansi Pemerintah, atau

pemerhati tanaman untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran

benih

PEMASUKAN BENIH

Pemasukan Benih Hortikultura

Perseorangan, Badan

Usaha, Badan Hukum,

Instansi pemerintah,

dan/atau Pemerhati

Tanaman

Dapat dilakukan oleh

Dilakukan untuk

1. Pendaftaran varietas

hortikultura untuk peredaran;

2. Pengadaan benih bermutu;

3. Pengadaan tetua untuk

perbanyakan benih dari

varietas yang sudah terdaftar;

4. Pengembangan benih untuk

tujuan ekspor;

5. Pelaksanaan uji profisiensi

dalam rangka akreditasi

laboratorium penguji;

6. Pelaksanaan uji Baru, Unik,

Seragam, dan Stabil (BUSS)

untuk keperluan perlindungan

varietas tanaman

7. Kebutuhan bagi pemerhati

tanaman;

8. Bahan pameran/promosi

9. Kegiatan lomba.

Pemasukan benih hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dirjen bidang hortikultura atas nama Menteri Pertanian

Persyaratan

Administratif

untuk memperoleh

izin memasukkan

benih hortikultura

Badan Usaha atau

Badan Hukum

Perorangan

Mengajukan permohonan tertulis

yang dilampiri :

1. Foto copy Akte Pendirian

Perusahaan dan perubahannya;

2. Foto copy Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP);

3. Foto copy profil perusahaan;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk

(KTP) Pimpinan Perusahaan;

5. Foto copy keterangan domisili

perusahaan; dan

6. Foto copy tanda daftar produsen

benih


yang dilampiri :


(KTP);


Pajak (NPWP); dan


benih

1

2

Persyaratan

Administratif

untuk memperoleh

izin memasukkan

benih hortikultura

Instansi

Pemerintah

Pemerhati

Tanaman


yang dilampiri dengan proposal

penggunaan benih yang akan

dimasukan


yang dilampiri :


(KTP);


Pajak (NPWP)

3

4

Pemasukan benih disamping harus memenuhi persyaratan di atas, juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan karantina

1. Varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan

dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik;

2. Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai

dengan kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan

pendaftaran varietas tanaman hortikultura;

3. Tersedia ringkasan rancangan uji adaptasi atau

observasi dan/atau rencana kebutuhan benih untuk

uji kebenaran varietas hortikultura;

4. Benih produk rekayasa genetik harus mendapat

rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk

Rekayasa Genetik

1. Pemasukan benih untuk tujuan pendaftaran varietas tanaman

hortikultura, disamping harus memenuhi persyaratan administratif dan

ketentuan perundang-undangan tentang karantina, juga harus

memenuhi persyaratan teknis, diantaranya :

1. Varietas terdaftar untuk peredaran;

2. Memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis

minimal;

3. Mencantumkan identitas benih yang jelas dalam bahasa

Indonesia pada kemasan;

4. Persediaan dalam negeri belum mencukupi;

5. Belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah negara

Republik Indonesia;

6. Jenis dan jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai

dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan benih

bermutu; dan

7. Benih produk rekayasa genetik harus mendapat

rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk

Rekayasa Genetik

2. Pemasukan benih untuk tujuan pengadaan benih bermutu, disamping

harus memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan perundang-

undangan tentang karantina, juga harus memenuhi persyaratan teknis,

diantaranya :

1. Varietas terdaftar untuk peredaran;

2. Memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;

3. Mencantumkan identitas benih yang jelas dalam bahasa

Indonesia pada kemasan;

4. Persediaan dalam negeri belum mencukupi;

5. Belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah negara Republik

Indonesia;

6. Jenis dan jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai

dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan benih

bermutu; dan

7. Benih produk rekayasa genetik harus mendapat rekomendasi

dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

3. Pemasukan benih untuk tujuan pengadaan benih bermutu, disamping



diantaranya :

Pemasukan benih untuk pengadaan benih bermutu harus dilakukan tidak melebih dari 2 tahun sejak varietasnya terdaftar, KECUALI bagi benih

hortikultura yang tidak dapat diproduksi di wilayah negara Republik Indonesia

a) Apabila standar mutu benih atau persyaratan teknis minimal belum

dapat ditetapkan, Direktur Jenderal dalam memberikan izin pemasukan

benih didasarkan pada standar mutu benih atau persyaratan teknis

minimal kerabat terdekat

b) Benih sebagaimana huruf (a) diatas setelah dimasukan ke wilayah

negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal atas nama Menteri segera

menetapkan standar mutu benih atau persyaratan teknis minimal.

c) Uji mutu benih dilaksanakan oleh Instansi yang menangani bidang

pengawasan dan sertifikasi benih atau laboratorium yang telah

terakreditasi di bidang uji mutu benih yang sesuai dengan

komoditasnya.

d) Uji mutu dikecualikan bila benih tersebut telah diuji oleh laboratorium

yang telah diakreditasi oleh International Seed Testing Association (ISTA) di negara asal.

e) Pelaksanaan uji mutu dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan

kesehatan benih olehPetugas Karantina Tumbuhan.

1. Benih tetua belum tersedia di Indonesia; dan

2. Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan

4. Pemasukan benih tetua dari varietas yang sudah didaftar, disamping



diantaranya :

1. Tersedia rencana pengembangan / perbanyakan benih atau

pertanaman;

2. Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan

lahan untuk perbanyakan benih atau pertanaman; dan

3. Rekomendasi teknis dari dinas provinsi setempat yang

membidangi hortikultura.

5. Pemasukan benih tujuan ekspor, disamping harus memenuhi

persyaratan administratif dan ketentuan perundang-undangan tentang

karantina, juga harus memenuhi persyaratan teknis, diantaranya :

1. Jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;

2. Fotocopy surat keikutsertaan dalam uji profisiensi dan/atau surat

pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari

International Seed Testing Association (ISTA) yang masih

berlaku; dan

3. Sisa benih, benih yang telah dihancurkan dan kecambah yang

berasal dari benih uji profisiensi serta media tumbuh yang

digunakan dalam pengujian tersebut harus dimusnahkan setelah

pengujian selesai.

6. Pemasukan benih untuk tujuan uji profisiensi (uji banding antar

laboratorum), disamping harus memenuhi persyaratan administratif dan

ketentuan perundang-undangan tentang karantina, juga harus

memenuhi persyaratan teknis, diantaranya :

Pelaksanaan uji profisiensi harus dibawah pengawasan petugas

Karantina Tumbuhan

1. Jumlah benih yang dimohonkan paling banyak 10 (sepuluh)

tanaman yang terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas,

dan/atau 5 (lima) wadah invitro isi paling banyak 25 (dua puluh

lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah; dan

2. Rencana lokasi penanaman

7. Pemasukan benih untuk tujuan uji BUSS (Baru, Unik, Seragam dan

Stabil) harus memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan

perundang-undangan tentang karantina serta jenis maupun jumlah

benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian

8. Pemasukan benih untuk tujuan pemerhati tanaman disamping harus

memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan perundang-


diantaranya :

9. Pemasukan benih untuk tujuan Pameran disamping harus memenuhi

persyaratan administratif dan ketentuan perundang-undangan tentang

karantina, juga harus memenuhi persyaratan teknis, diantaranya :

1. Melampirkan undangan keikutsertaan dalam pameran/lomba

dari panitia penyelenggara; dan

2. Jenis serta jumlah benih yang dimasukan sesuai dengan

kebutuhan

Perseorangan, Badan

Usaha, Badan

Hukum, Instansi

pemerintah, dan/atau

Pemerhati Tanaman

Menteri Pertanian

Cq. Kepala Pusat

Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan

Pertanan (PVTPP)

Permohonan tertulis

menggunakan Form IM-01

Dilampiri dengan :

1. Persyaratan administratif

2. Persyaratan Teknis

3. Form IF-01 (Information Required for

Seed Introduction/Importation to

Indonesia)

4. Form IF-02 (Technical Information for

Commodity(s) Proposed Exported into

Indonesia

Ditolak

Maksimal 3 Hari

Diterima Maksimal 3 Hari

Kepala Badan Karantina

Pertanian

Dirjen Hortikultura

Keputusan

Menteri Pertanian

Maksimal 5 Hari Diterima

Ditolak

Mak

sim

al 5

Har

i

Maksimal 10 Hari

Ditolak

Diterima

Fo

rm I

M-0

2

Form IM-03

Izin Pemasukan Benih paling lama

6 bulan

TATA CARA IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA

1. Perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum

dan/atau pemerhati tanaman yang memasukan benih wajib

menyerahkan izin pemasukan benih kepada Petugas Karantina

Tumbuhan dan salinannya kepada Instansi yang menangani bidang

Pengawasan dan Sertifikasi Benih di lokasi penyimpanan benih,

paling lambat pada saat benih tiba di tempat pemasukan.

2. Instansi pemerintah dan pemerhati tanaman yang memasukan

benih, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung

sejak pemasukan benih wajib melaporkan realisasi pemasukan

benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan

Kepala PVTPP

3. Perorangan, badan usaha atau badan hukum yang memasukan

benih wajib melaporkan realisasi pemasukan benih dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemasukan

benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan

Kepala PVTPP

PENCABUTAN IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA

Pencabutan izin pemasukan benih dapat dicabut, apabila :

1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin pemasukan

benih hortikultura

2. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin

pemasukan;

3. Memindahtangankan izin kepada pihak lain; atau

4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perkarantinaan.

Pencabutan Izin Pemasukan Benih dilakukan oleh Dirjen Hortikultura atas nama Menteri Pertanian dengan menggunakan Form IM-04

PENGAWASAN DI TEMPAT PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA

Pengawasan

dilakukan oleh

Petugas Karantina

Tumbuhan

Kelengkapan Izi

Dokumen

Keabsahan Isi Dokumen

Kebenaran Isi Dokumen

1. Kesesuaian dengan formulir

yang sudah ditetapkan;

2. Diterbitkan oleh Direktur

Jenderal dalam bentuk

Keputusan Menteri Pertanian;

3. Kuota belum terpenuhi; dan

4. Masa berlaku izin pemasukan

belum habis

1. Tempat pemasukan benih; dan

2. Jenis dan varietas yang

dimasukan

a) Apabila belum disertai izin pemasukan, paling lama 14 hari sejak penahanan benih pemasuk/kuasanya harus menyerahkan izin pemasukan

b) Apabila jumlah benih melebihi kuota, maka kelebihannya ditolak

c) Paling lama 14 hari sejak penolakan, benih masih belum dikeluarkan dari wilayah negara RI, maka dilakukan tindakan pemusnahan

PENGELUARAN BENIH

Pengeluaran Benih Hortikultura

Perseorangan, Badan

Usaha, Badan Hukum,

Instansi pemerintah,

dan/atau Pemerhati

Tanaman

Dapat dilakukan oleh

Diizinkan apabla

1. Kebutuhan benih di dalam

negeri telah tercukupi;

2. Produksi benih khusus

diperuntukan bagi keperluan

ekspor

3. Terjamin kelestarian sumber

daya genetik; dan

4. Untuk keperluan lomba/

pameran/promosi

Pengeluaran benih untuk jenis tanaman yang dilindungi harus mendapatkan izin dari

Menteri yang bertanggung jawab di bidang Konservasi Sumber Daya Alam

Persyaratan

Administratif

untuk memperoleh

izin pengeluaran

benih hortikultura

Badan Usaha atau

Badan Hukum

Perorangan/

Pemerhati Tanaman


yang dilampiri :

1. Foto copy Akte Pendirian

Perusahaan dan perubahannya;


Pajak (NPWP);

3. Foto copy profil perusahaan;


(KTP) Pimpinan Perusahaan;

5. Foto copy keterangan domisili

perusahaan; dan



yang dilampiri :


(KTP)/Paspor; dan

2. Pernyataan bahwa benih akan

ditanam sendiri dan tidak untuk

diperjualbelikan

1

2

Instansi Pemerintah

3


disertai dengan proposal

pengeluaran benih

Pengeluaran benih disamping harus memenuhi persyaratan administratif, juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan karantina

Perseorangan, Badan

Usaha, Badan

Hukum, Instansi

pemerintah, dan/atau

Pemerhati Tanaman

Menteri Pertanian

Cq. Kepala Pusat

Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan

Pertanan (PVTPP)

Permohonan tertulis

menggunakan Form IK-01

Dilampiri dengan :

1. Persyaratan administratif

Ditolak

Maksimal 3 Hari

Diterima Maksimal 3 Hari

Kepala Badan Karantina

Pertanian

Dirjen Hortikultura

Keputusan

Menteri Pertanian

Maksimal 5 Hari Diterima

Ditolak

Mak

sim

al 5

Har

i

Maksimal 10 Hari

Ditolak

Diterima

Fo

rm I

K-0

2

Form IK-03

Izin Pengeluaran Benih paling lama

6 bulan

TATA CARA IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA


dan/atau pemerhati tanaman yang mengeluarkan benih wajib

menyerahkan izin pengeluaran benih kepada Petugas Karantina

Tumbuhan dan paling lambat pada saat benih tiba di tempat

pengeluaran.


dan/atau pemerhati tanaman yang mengeluarkan benih, dalam

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

pengeluaran benih wajib melaporkan realisasi dan nilai (rupiah)

atas pengeluaran benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura

dengan tembusan Kepala PVTPP

PENCABUTAN IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

Pencabutan izin pengeluaran benih dapat dicabut, apabila :

1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin pengeluaran

benih

2. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin

pengeluaran;

3. Memindahtangankan izin kepada pihak lain; atau

4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang–undangan di

bidang perkarantinaan

Pencabutan Izin Pengeluaran Benih dilakukan oleh Dirjen Hortikultura atas nama Menteri Pertanian dengan menggunakan Form IK-04

PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA DARI TEMPAT PAMERAN

1. Benih dari tempat pameran dapat dikeluarkan apabila telah

mendapat izin pengeluaran dari panitia pameran menggunakan

formulir IK – 05

2. Panitia pameran dibentuk dengan Keputusan Menteri yang

ditandatangan oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama

Menteri Pertanian

3. Pengeluaran benih dapat dilakukan setelah mendapat izin dari

Dirjen Hortikultura atas nama Menteri Pertanian, khusus untuk

benh dari jenis tanaman yang dilindungi harus mendapatkan izin

dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Konservasi Sumber

Daya Alam dan peraturan perundang-undangan di bidang

perkarantinaan.

4. Jumlah benih yang dimohonkan untuk dikeluarkan dari tempat

pameran paling banyak 10 (sepuluh) tanaman yang terdiri atas

beberapa jenis dan/atau varietas, dan/atau 5 (lima) wadah invitro isi

paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman

muda per wadah

PENGAWASAN DI TEMPAT PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

Pengawasan

dilakukan oleh

Petugas Karantina

Tumbuhan

Kelengkapan Izi

Dokumen

Keabsahan Isi Dokumen

Kebenaran Isi Dokumen

1. Kesesuaian dengan formulir

yang sudah ditetapkan;

2. Diterbitkan oleh Direktur

Jenderal dalam bentuk

Keputusan Menteri Pertanian;

3. Kuota belum terpenuhi; dan

4. Masa berlaku izin pengeluaran

belum habis

1. Tempat pengeluaran benih; dan

2. Jenis dan varietas yang

dikeluarkan

a) Apabila belum disertai izin pengeluaran, paling lama 14 hari sejak penahanan benih, pemilik/kuasanya harus menyerahkan izin pengeluaran

b) Apabila jumlah benih melebihi kuota, maka kelebihannya ditolak

c) Paling lama 14 hari sejak penolakan, benih masih belum dikeluarkan dari tempat pengeluaran, maka dilakukan tindakan pemusnahan

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri

Pertanian :

1. Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 jis Peraturan Menteri

Pertanian,

2. Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2007 dan Peraturan Menteri

Pertanian

3. Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007

sepanjang untuk pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 05/Permentan/OT.140/2/2012

TANGGAL : 6 Pebruari 2012

Education

Pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura (permentan no. 5 tahun 2012)