BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan merupakan satu pilar pokok

pembangunan dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu

akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan

kompetetitif sesuai dengan visi Kementrian Pendidikan Nasional 2025.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu

pendidikan secara berkelanjutan dari semua pihak. Berbagai upaya

telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan

nasional. Salah satunya dengan membuat berbagai langkah seperti yang

dirumuskan berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan

Nasional (USPN) Nomor 20 Tahun 2003.

Pada USPN telah dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional,

yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. USPN juga

menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

1

Sebagai realisasi upaya peningkatan mutu pendidikan pemerintah

telah menetapkan peraturan pemerintah (PP) 19 Tahun 2005 yaitu

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP ini sangat diperlukan

karena akan menjadi acuan dasar (benchmark) oleh setiap

penyelenggara dan satuan pendidikan yang antara lain, meliputi kriteria

minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan

pendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional

pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara,

dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerja dalam

memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

PP No 19 Tahun 2005 tentang SNP menegaskan bahwa Standar

Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam ranggka

mewujudkan pendidikan yang bermutu. SNP berisi ketentuan tentang

delapan standar yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan

pendidikan pada kurun waktu tertentu, meliputi Standar Isi, Standar

Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar

Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih

sangat beragam, dan sebagian kualitasnya masih berada di bawah SNP,

maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya

2

ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

melalaui Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan tingkat

pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Apabila SPM pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat (mutu)

layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu, hingga pada akhirnya

mencapai tingkatan yang ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu SPM

pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk mencapai SNP secara

bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan

SNP.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepala sekolah mempunyai

peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan

nasional tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13

Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah telah

menetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yang perlu dimiliki

kepala sekolah, yaitu: Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi

dan Sosial.

Salah satu kompetensi yang sangat berperan langsung terhadap

peningkatan mutu pembelajaran adalah dimensi kompetensi supervisi.

Dengan kompetensi itu dapat menunaikan kewajiban menumbuhkan

motivasi diri serta menguasai prinsip-prinsip supervisi sehingga memiliki

tingkat kesiapan yang baik sebagai insan pembina sekolah. Melalui

kompetensi ini kepala sekolah mempunyai tugas yang sangat penting di

dalam mendorong guru untuk melakukan proses pembelajaran agar

mampu menumbuhkan kemampuan kreatifitas, daya inovatif,

3

kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan memiliki naluri jiwa

kewirausahaan bagi siswa sebagai produk suatu sistem pendidikan.

Kepala Sekolah merupakan pembina guru dalam pengelolaan

mutu pendidikan, meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan

dalam melaksanakan tugas pokoknya. Menunjukan potensi akademik

sehingga dapat membimbing guru dalam mengembangkan,

melaksanakan, dan melakukan penjaminan mutu KTSP, mengarahkan

pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran,

meningakatkan kinerja dalam mengevaluasi pembelajaran sehingga

dapat menghasilkan standar lulusan yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan Indonesia terutama proses

pembelajaran di kelas saat ini seolah-olah masih merupakan otoritas

sepenuhnya pada guru. Hampir tidak ada pihak luar yang peduli,

memperhatikan serta mencermati pelaksanaan pembelajaran guru di

hadapan peserta didiknya. Bahkan sering dikatakan bahwa pekerjaan

guru adalah merupakan profesi yang tidak dapat dilihat oleh orang lain,

kecuali klien (siswa). Apabila ada pengawas, kepala sekolah, atau

sesama guru yang ingin tahu bagaimana seorang guru mengajar, hal ini

sering dianggap tabu dan dikatakan tidak percaya pada guru. Kondisi

tersebut sering dipengaruhi oleh budaya tertutup yang melingkupi iklim

kerja di sekolah-sekolah selama ini. Oleh karena itu walau pun kepala

sekolah dan pengawas (supervisor) memiliki kewenangan untuk

monitoring dan menilai kinerja guru dalam pembelajaran, namun selama

ini kurang maksimal dilakukan.

4

Penilaian kinerja guru sering hanya diukur dari administrasi

pembelajaran yang ditulis. Kunjungan kelas seakan masih merupakan

formalitas, atau bahkan hanya dilakukan bila seorang guru dianggap

bermasalah. Kondisi demikian tentu tidak mendukung upaya peningkatan

mutu pendidikan, yang ruhnya terletak pada interaksi antara guru dan

siswa di kelas. Akuntabilitas guru menjadi rendah, dan hanya terfokus

pada bagaimana membuat siswa dapat mengerjakan soal-soal ujian.

Pada mata pelajaran tertentu yang tidak termasuk materi ujian nasional,

bahkan dikesankan lebih santai lagi. Pembelajaran yang aktif, kreatif,

efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi kehidupan siswa, masih jauh

dari harapan.

Dalam kondisi demikian, maka peran kepala sekolah sebagai

pembina guru sangat diharapkan. Kepala sekolah harus berfungsi

sebagai kontrol kualitas dalam proses pendidikan, khususnya

pembelajaran/bimbingan. Kualitas tidak hanya pada dimensi ketercapaian

target materi dan nilai ulangan siswa, namun juga kebermaknaan proses

pembelajaran yang dilakukan guru. Demi mendukung peran kepala

sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di

sekolah/madrasah maka dibutuhkan kepala sekolah yang mempunyai

kompetensi kuat dalam kontrol kualitas pembelajaran yang dilakukan

guru. Dengan kepala sekolah yang kuat kompetensinya diharapkan

dapat membimbing, menjadi contoh, dan menggerakkan guru dalam

peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

5

Oleh karena itu, program penyiapan calon kepala sekolah yang

dilakukan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

(LPPKS) Surakarta merupakan upaya sangat penting sebagai

perwujudan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No

28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Program penyiapan calon kepala sekolah ini merupakan upaya yang

sangat penting untuk menghasilkan kepala sekolah yang kuat di dalam

mewujudkan kualitas siswa yang diharapkan yaitu berpikir kritis, kreatif,

inovatif, cakap menyelesaikan masalah, dan bernaluri kewirausahaan

(entrepreneurship).

Salah satu proses yang dilalui untuk menjadi calon kepala sekolah

adalah tahapan melakukan penilaian diri melalui Analisis Pengembangan

Kebutuhan Keprofesian (AKPK), yang di dalamnya memuat lima dimensi

kompetensi kepala sekolah. Berdasarkan hasil AKPK juga menunjukkan

dimensi kompetensi calon kepala sekolah yang masih rendah. Oleh

karena itu sebagai calon kepala sekolah pada kesempatan ini penulis

berusaha melakukan upaya awal dengan malakukan kajian Peningkatan

Kualitas Pembelajaran Matematika di Sekolah Melalui Optimalisasi

Peran Kepala Sekolah dalam Kegiatan Supervisi Akademik.

B. Tujuan

Kegiatan penyiapan program calon kepala sekolah khususnya

dalam kegiatan supervisi akademik ini bertujuan:

6

1. Meningkatkan kompetensi supervisi akademik calon kepala sekolah

yang meliputi: konsep supervisi akademik, membuat rencana program

supervisi akademik, menerapkan teknik-teknik supervisi akademik,

dan melaksanakan tindak lanjut supervisi akademik.

2. Memberikan kesempatan kepada calon kepala sekolah untuk

mendapatkan pengalaman dan pembelajaran melalui praktik supervisi

akademik dengan paradigma, pendekatan dan teknik-teknik yang

telah diperoleh selama kegiatan diklat In Service Learning

3. Membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam

memahami kegiatan akademik, kehidupan kelas, mengembangkan

keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya melalui

teknik-teknik tertentu.

4. Mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan

tugas-tugas mengajarnya, pengembangan kemampuannya sendiri,

serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-

sungguh (komitmen) terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

C. Kompetensi Sasaran

Kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina guru dalam

meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik

adalah guru yang meliputi kegiatan proses pembelajaran, penyusunan

silabus dan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran,

penggunaan media dan teknologi informasi pembelajaran, dan penilaian

proses dan hasil pembelajaran.

7

Dengan demikian, kompetensi yang diharapkan dari kegiatan

supervisi akademik bagi calon kepala sekolah diharapkan mampu:

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka

peningkatan profesionalisme guru

2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan pendekatan

dan teknik supervisi yang tepat

3. Melakukan tindak lanjut hasil supervisi akademik terhadap guru dalam

rangka peningkatan profesionalisme guru

8