Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional

dadang-solihin.blogspot.com 2

33

Materi

• Visi-Misi 2013-2018• Sinergi Perencanaan Pembangunan

Daerah• Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah• Kerangka Pembangunan

Berkelanjutan• Tantangan RT RPJMN 2015-2019• Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019• Sasaran RPJMN 2015-2019 (Indikatif)

4dadang-solihin.blogspot.com

Visi - Misi Kab. Nagekeo 2013-2018

Visi:“Terwujudnya Masyarakat Nagekeo yang

Utuh, Sejahtera, Cerdas dan Sehat berdasarkan Iman dan Budaya”


Visi - Misi Kab. Nagekeo 2013-2018

Misi:1. Mewujudkan Keutuhan Masyarakat2. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat3. Mewujudkan SDM yang Berkualitas berdasarkan Karakteristik

Budaya Lokal4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif5. Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat6. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Wilayah

Perdesaan/ Perkotaan Berwawasan Lingkungan




IMPACT

Indikator Kinerja dan Log-Frame

ABK

AT

KPJM

OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME


Alur Pikir Logic Model Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian

outcome

Apa yang ingin diubahIMPACTS

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk

beneficieries tertentu sebagai hasil dari output

Apa yang ingin dicapai

OUTCOMES

Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)

OUTPUTS

Proses/kegiatan menggunakan input

menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang dikerjakanACTIVITIES

Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam

menghasilkan output

Apa yang digunakan dalam

bekerjaINPUTS

Metode Pelaksanaan

Met

ode

Pen

yusu

nan

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007


Hirarki dari Visi ke Program

Visi

Misi

Strategi

Kebijakan

Program

• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Tujuan/ Sasaran

• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi


Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJAPRIMA

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)

KebingunganX Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program

Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program

TidakTerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program

Visi Misi SasaranTidakEfektifX Kebijakan Program

Strategi ProgramSalahLangkahXVisi Misi Sasaran

Kebijakan TidakEfisienXStrategiVisi Misi Sasaran


Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)


Status Hukum Dokumen Perencanaan


PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Pelaku Pembangunan: Stakeholders

ExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

MilitaryPolice

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations

Financial institutions Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, Bangsa, dan

Negara

Pemerintah

Masyarakat

Dunia UsahaGood Governance


Sinergi Stakeholders


Sinergi Stakeholders



Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk

mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.

22

1/2

dadang-solihin.blogspot.com

Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.

23

2/2


Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara

arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.


Langkah Penyusunan RPJMD

25

Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun Rancangan Awal

RPJMD

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

e) Program SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(7)

Indikator


Janji Jokowi – Ahok 2012-2017

1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh

2. Mengatasi Banjir3. Merintis Angkutan Massal4. Layanan Kesehatan Gratis5. Bangun Mal PKL Revitalisasi

Pasar Tradisional6. Menyediakan Ruang Publik7. Birokrasi Bersih Profesional8. Gubernur - Wagub Tanpa

Voorijder9. Pendidikan Gratis

dadang-solihin.blogspot.com26

Sistematika Penulisan RPJMD

27

Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

1/3



28

2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan

Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk

RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW

Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi

pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan

Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

2/3



29

6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,

Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah

2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah

4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)

5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

3/3


Evaluasi Kualitas RPJMD

30

1/3

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah

.

2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah

.

3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .

Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)

Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)



31

2/3

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan:

.

Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)

Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)

5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

.

6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.

.



32

3/3

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah

.

8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengankendala fiskal daerah

.

9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional

.

10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD

.

11. Kualitas RPJMD sudah SMART .



Kerangka Pembangunan Berkelanjutan


Aspek Ekonomi1. Struktur Ekonomi2. Pola Konsumsi dan

Produksi 3. Ketahanan Pangan4. Ketahanan Energi5. Infrastruktur/

Konektivitas

Aspek Sosial1. Pemerataan2. Kesehatan3. Pendidikan4. Keamanan 5. Perumahan6. Kependudukan

Aspek Lingkungan1. Atmosfir2. Tanah3. Pesisir dan Laut4. Air Bersih 5. Keaneka-ragaman

Hayati

Aspek Kelembagaan1. Kerangka

Kelembagaan

2. Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001

MDG dan Post-2015 Development Agenda

Tata Kelola dan Pemberantasan

KorupsiLingkungan dan

Keanekaragaman Hayati

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun menjadi Keharusan

Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikator Kelemahan 2: valuasi aspek

lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial

Ekonomi Hijau

Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)

Keluar dari MIT

RT-RPJMN 2015 – 2019Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek

KerangkaPendanaan :

APBN dan Non

KerangkaRegulasi

Polhukam

Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan

-RB-Tertib hukum -Anti korupsi-Demokrasi-Stabilitas DN

- TranfromasiStruktur

- Resiliensi- Infrastruktur- Inovasi

Daerah

- Mutu SDM- Kemiskinan - Pemerataan- Employment- BPJS

- PengelolaanSDA dan biodiv

- Kelautan- Mitigasi

adaptasi PI

- Pemerataan- SPM terpenuhi- Urbanisasi- Pelaksanaan

Desentralisasi

KerangkaKelembagaan

• MembutuhkanComprehensif reform

• Not BAU (out the box)• Prinsip berkelanjutan• Terpadu tidak sendiri-

sendiri

Delivery Mechanism

Jangka Panjang:Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun

• Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT

• Tidak boleh meleset masa 5 tahunke depan.

35


Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030

1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan 2. Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA

yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia4. Ketahanan pangan, energi, dan air 5. Penyediaan infrastruktur yang memadai


Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus.

2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi.

3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota.


Tantangan Utama RT-RPJMN 2015-2019

1. Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan

2. Pemberantasan korupsi 3. Percepatan konsolidasi

demokrasi4. Potensi bencana alam besar

dan resiko perubahan iklim


Tantangan RT-RPJMN 2015-2019: Bidang-Bidang RPJPN

Sosial Budaya Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan Penurunan kesenjangan akses pendidikan (antarwilayah, antarkelompok

status ekonomi, dan antargender). Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat , pencegahan dan

pengendalian penyakit Penguatan karakter dan jati diri bangsa.

Ekonomi: Pemanfaatan Bonus Demografi Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi Debottlenecking dan peningkatan kapasitas infrastruktur Pengembangan sistem inovasi dan ekonomi kreatif Penanggulangan kemiskinan dan pemerataan Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas Peningkatan kontribusi UKM terhadap ekonomi



Polhukhankam: Pemantapan dan percepatan konsolidasi demokrasi Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional Perbaikan tata kelola pembangunan dan penegakan hukum yang

berkualitas. Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional.

Wilayah dan Tata Ruang: Pengurangan kesenjangan antar wilayah Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah Peningkatan efektivitas penataan ruang



Sarana Prasarana:

Penguatan konektivitas nasional dan sinergi antarsektor

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar

Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing

SDA dan LH:

Pemantapan ketahanan pangan

Penguatan ketahanan energi dan air

Penguatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan

Pengembangan ekonomi hijau (green economy)

Penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi)



Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus.

2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi.

3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota.

4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.

5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak.6. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun.7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.8. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat.9. Pengembangan kebijakan afirmatif : pelayanan dasar, pengembangan penghidupan

berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.


Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

1. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (greensecara bertahap) dan penguasaan iptek.

2. Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal.3. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur

dan jasa (parawisata dan lainnya).4. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja

yang berkualitas.5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.


Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

1. Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Meningkatkan penegakan hukum serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3. Memantapkan dan mempercepat konsolidasi demokrasi.4. Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan

nasional.5. Meningkatkan kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia

dalam forum internasional.


Mengembangkan dan MemeratakanPembangunan Daerah

1. Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

2. Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

4. Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan.

5. Mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah.

6. Mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah.


Mempercepat Pembangunan Infrastrukturuntuk Pertumbuhan dan Pemerataan

1. Memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik).

3. Menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional

4. Mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan5. Meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam

pembangunan infrastruktur6. Mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur


Meningkatkan Pengelolaan dan NilaiTambah SDA yang Berkelanjutan

1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitasdan perluasan areal pertanian.

2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian/perikanan.

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya.

4. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi.5. Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energi.6. Mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor

dan antarwilayah.7. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.


Mitigasi Bencana Alam danPerubahan Iklim

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana

2. Mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana 3. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim



1. Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada 20301. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama didukung

oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi2. PDB per kapita 2019 sekitar USD 70003. Pengurangan angka kemiskinan menjadi 6-8 persen pada periode 2015-

20194. Meningkatnya kualitas SDM:

a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi):• APM SD/MI/sederajat : 97 % (2019)• APM SMP/MTs/sederajat : 80 % (2019)• APK SMP/MTs//sederajat : 104 % (2019)• APK SMA/SMK/MA : 89 % (2019)• APK PT/PTA : 33 % (2019)

b. Membaiknya kualitas pendidikanc. Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu

(2019)dadang-solihin.blogspot.com 52

RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4PertumbuhanPDB

6 - 8 % per tahun

PDB per kapita 2013 Sktr USD 4.000

2019:Sktr USD 7.000

2025:> USD 12.000

Kemiskinan 2013 :11,47%

6 - 8 % per tahun

Pengangguran 2013:6,25%

Roadmap MITRoadmap MIT

2015 2020 2025 20302010

Threshold Middle Income TrapUSD

12.000

BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030


2. Terjaganya Swasembada Pangan• Produksi Beras: 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun)

3. Ketahanan Energi• Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi

(renewable energy) dari 4 % (2014) 6-7 % (2019)• Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW

4. Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana dan Kualitas Layanan• Rasio Elektrifikasi 100 %• Jangkauan air bersih 85%• Kelayakan jalan raya 100 %

5. Menurunnya Emisi GRK• Mendekati 26 % (2019)


6. Menurunnya Kesenjangan• Meningkatnya peranan PDRB di luar Jawa:

– Luar Jawa: dari 41 % (2014) menjadi 45-47 % (2019)– Jawa: dari 59 % (2014) menjadi 53-55 % (2019)

• Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal: – Dari 114 Kab (2014) 39 Kab (2019)

7. Menurunnya Praktek Korupsi• Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi

(renewable energy) dari 4 % (2014) 6-7 % (2019)• Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW

8. Meningkatnya Konsolidasi Demokrasi



Education

Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional