BAB II

1.1 Teori-Teori Kekuasaan

A . Teori Machiavelli (Abad XVII)

Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan kedalam bahasa

dengan judul “The Prince”, Machiavelli memberikan pesan tentang cara

membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan

kokoh. Didalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang

bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara

akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut: pertama, segala cara

dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan; kedua, untuk menjaga

kekuasaan rezim, politik adu domba (divide et impera) adalah sah; dan ketiga,

dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas ), yang

kuat pasti dapat bertahan dan menang. Semasa Machiavelli hidup, buku “The

Prince” dilarang beredar oleh Sri Paus karena dianggap amoral.

Selain itu, dia mengemukakan beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1) Menitikberatkan pada sifat pribadi raja, agar dapat cerdik seperti

kancil dan menakut-nakuti rakyatnya seperti singa.

2) Pemerintah / penguasa boleh berbuat apa saja, asal untuk

kepentingan negara dalam mencapai kekuasaaan negara yang

sebesar-besarnya.

3) Siapa pun yang melawan pemerintah / raja harus ditindak tanpa

kompromi.

4) Pemerintah menghalalkan segala cara, meskipun harus melanggar

sendi-sendiri kesusilaan serta kebenaran.

5) Seorang penguasa yang cermat tidak memegang kepercayaannya jika

kepercayaan itu berlawanan dengan kepentingannya.

B . Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

1 | P a g e

Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang,

selain penganut baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di

masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan

kekuatan nasional. Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya

berupa ilmu pengetahuan teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk

menduduki dan menjajah negara-negara disekitar Perancis. Ketiga postulat

Machiavelli telah diimplementasikan dengan sempurna oleh Napoleon, namun

menjadi bumerang bagi dirinya sendiri sehingga akhir kariernya dibuang ke Pulau

Elba.

C . Paham Jendral Clausewitz (XVIII)

Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara

Napoleon dari negaranya sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan

menjadi penasihat militer Staf Umum Tentara Kekaisaran Rusia. Sebagaimana

kita ketahui, invasi tentara Napoleon pada akhirnya terhenti di Moskow dan diusir

kembali ke Perancis. Clausewitz, setelah Rusia bebas kembali, di angkat menjadi

kepala staf komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku mengenai perang

berjudul Vom Kriege (Tentara Perang). Menurut Clausewitz, perang adalah

kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah-sah saja

untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang

membenarkan Rusia berekspansi sehingga menimbulkan perang Dunia I dengan

kekalahan di pihak Rusia atau Kekaisaran Jerman.

D . Paham Feuerbach dan Hegel

Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan dua

aliran besar Barat yang berkembang didunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan

komunisme di pihak yang lain. Pada abad XVII paham perdagangan bebas yang

merupakan nenek moyang liberalisme sedang marak. Saat itu orang-orang

berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa

besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini memicu

nafsu kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat yang lain.

Inilah yang memotivasi Columbus untuk mencari daerah baru, kemudian

2 | P a g e

Magellan, dan lain-lainnya. Paham ini juga yang mendorong Belanda untuk

melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama

3,5 abad.

E . Paham Lenin (XIX)

Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah

kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi Leninisme/komunisme, perang

atau pertumpahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka

mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia. Karena itu, selama perang dingin, baik

Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke

seluruh dunia. G.30.S/PKI adalah salah satu komoditi ekspor RRC pada tahun

1965. Sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa paham komunisme ternyata

berakhir secara tragis seperti runtuhnya Uni Soviet.

Jadi negara pertama-tama tidak bertindak demi kepentingan umum,

melainkan demi kepentingan kelas-kelas atas (F.M. Suseno, 199: 120). Dengan

dasar-dasar inilah kemudian Lenin dalam level praktis merumuskan teori Marxis

ketika terjadi perdebatan dengan kaum anarkis dan kaum sosialis reformis yang

dituangkan dalam buku berjudul Negara dan Revolusi.

Maka dari itu, Lenin menambahkan bahwa revolusi adalah festival dari

kaum tertindas dan terhisap. Tidak akan pernah massa rakyat sanggup tampil ke

depan dan berperan aktif sebagai pencipta sistem sosial baru, kecuali pada waktu

revolusi (hal 122).

1.2 Teori Geopolitik

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek

geografi. Arti geopolitik secara harfiah adalah geo asal dari geografi dan politik

artinya pemerintahan jadi geopolitik artinya cara menyelenggarakan suatu

pemerintahan yang disesuaikan / ditentukan oleh kondisi / konfigurasi

geografinya (contoh NKRI memilih Negara Kesatuan karena kondisi/konfigurasi

geografinya berupa Negara Kepulauan). Beberapa teori Geopolitik menurut Para

3 | P a g e

ahli yaitu emahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di

Indonesia disasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta

disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia, sedangkan

pemahaman tentang Negara Indonesia menganut paham Negara kepuauan , yaitu

paham yang diembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan

pemahaman archipelago di Negara – Negara Barat pada umumnya. Perbedaan

yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham Barat, laut

berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia Laut

adalah “penghubung” sehinnga wilayah Negara menjadi satu kesatuan yang utuh

sebagai “Tanah air” dan disebut Negara kepulauan.

1. Teori Frederick Ratzel (Teori Ruang; 1897)

Ratsel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan

dengan organism, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau

lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut dan mati. Inti

ajaran Ratzel adalah teori ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik

(negara-negara) yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang

gagasan perutusan maupun produk.

Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik

dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok

politik itu tumbuh (teori ruang). Suatu bangsa dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang

unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng. Semakin tinggi budaya

bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila tidak

terpenuhi maka bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan

alam diluar wilayahnya (ekspansi).

2. Teori Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika negara ini berada

di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pandangan ini juga dikembangkan di Jepang

4 | P a g e

dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.

Pokok-pokok teori Haushofer ini pada dasamya menganut teori/ajaran/pandangan

Kjellen, yaitu:

Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar

kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.

Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa,

Afrika, Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.

Rumusan ajaran Haushofer lainnya adalah sebagai berikut: Geopolitik

adalah doktrin negara yang menitikberatkan soalsoal strategi perbatasan.

Ruang hidup bangsa dan tekanantekanan kekuasaan dan sosial yang rasial

mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah

landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang

hidup.

3. Teori Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan

Kedua ahli ini mempunyai gagasan "Wawasan Bahari", yaitu kekuatan di

lautan. Ajarannya mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan

menguasai "perdagangan". Menguasai perdagangan berarti menguasai "kekayaan

dunia" sehingga pada akhimya menguasai dunia.

4. Teori W. Michel dan John Frederick Charles Fuller (Wawasan Dirgantara)

Mitchel dan Fuller berpendapat bahwa kekuatan udara merupakan

kekuatan yang paling menentukan penguasaan dunia. Keunggulan yang dimiliki

dirgantara adalah pengembangan kekuatan di udara,  memiliki daya tangkis yang

andal dari berbagai ancaman lawan dalam tempo cepat, dasyat dan dampaknya

sangat mengerikan lawan sehingga tidak ada kesempatan bagi lawan untuk

bergerak. Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan di udara

mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan

lawan dengan penghancuran dikandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi

bergerak menyerang.

5 | P a g e

5. Teori Nocholas J. Spykman (Teori Daerah Batas/Rimland)

Teori Spykman juga disebut Wawasan Kombinasi, yaitu teori

menghubungkan kekuatan darat, laut dan udara, yang dalam pelaksanaannya

disesuikan kondisi dan kebutuhan. Nocholas mengatakan bahwa siapa yang

mampu mengkombinasi kekuatan darat, laut dan udara akan menguasai daerah

batas antar bangsa secara permanen dan abadi. Teori daerah batas (rimland) yaitu

teori wawasan kombinasi,yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

1.3 Wawasan Nasional Indonesia

            Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan

nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan

dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia.

1.    Paham kekuasaan Indonesia

            Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut

paham tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai,

akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa

Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal

tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme.

2.Geopolitik Indonesia

 Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar Archipelago

Concept yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi

satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.

1.4 Pengertian Wawasan Nusantara

Menurut Prof.Dr. Wan Usman, Wawasan Nusantara adalah cara pandang

bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan

6 | P a g e

dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kata wawasan berasal dari kata

“wawas” (bahasa jawa) yang berarti penglihatan, penolangan, dan tinjauan. Akar

kata ini membentuk kata “wawas” berarti melihat, memandang dan meninjau. Jadi

wawasan berarti cara pandang cara melihat dan cara tinjau. Sedangkan Nusantara

sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa jawa kuno yakni “nusa” yang

berarti pulau dan “antara” artinya lain. Wawasan nusantara merupakan wawasan

nasional yang bersumber pada pancasila. Wawasan adalah cara pandang dan sikap

bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan

nasional.

Pengertian wawasan nusantara berdasarkan Tap MPR Tahun 1993 dan

1998. Wawasan nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada

pancasila dan berdasarkan UUD 1945 yaitu : cara pandang dan sikap bangsa

Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam sumber lain wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa

Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah kesatuan republik Indonesia yang

meliputi darat, laut dan udara diatasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi,

sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Secara umum wawasan nusantara

berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungnya yang dijabarkan

dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi

geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita basional. Dengan

demikian wawasan nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia

dalam penyelenggaran kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan

mengisi kemerdekaannya. Wawasan nusantara sebagai cara pandangan juga

mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam

segenap aspek kehidupan bangsa dan Negara dalam mencapai tujuan dan cita-

citanya.

7 | P a g e

Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh

perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu

memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan

tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dan dalam mengejar

kejayaannya.

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu memperhatikan

tiga faktor utama:

1.      Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup.

2.      Jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya.

3.      Lingkungan sekitarnya

1.5 Tujuan dan Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh

seluruh rakyat dengan tujuan agar yang diyakini kebenaranya oleh seluruh rakyat

dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka

mencapai dan mewujudkan tujuan nasional.

Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan

bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan

sosial".

Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan

baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa

Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan

kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan

budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Atau dengan kata lain tujuan

wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang

dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan nasional dari pada kepentingan

orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah.

8 | P a g e

Fungsi Wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi,dorongan serta

rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan,tindakan dan

perbuatan,baik bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara

dan berbangsa.

1.6 Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara

Dalam menentukan membina dan mengembangkan wawasan nasionalnya,

bangsa Indonesia menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat

di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan

dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan

pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pembahasan

latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan

wawasan nasional Indonesia ditinjau dari:

1.      Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila

Wawasan Nasional merupakan pancaran dari Pancasila oleh karena itu

menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak menghilangkan

ciri, sifat dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa (suku

bangsa,etnis dan golongan). Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia

adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak dan daya pikir dan

sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungan

alamnya dan dengan Penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan

karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi

ke generasi demi terciptanya suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan

demi terselenggaranya keteraturan dalam berhubungan dengan sesamanya.

Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sebenarnya telah bersemayam dan

berkembang dalam hati sanubari bangsa Indonesia termasuk dalam menggali dan

mengembangkan wawasan nasional, hal ini dapat dilihat dalam sila-sila Pancasila.

2.      Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan

Dalam kehidupan bernegara, geografi merupakan suatu fenomena yang

mutlak di perhatikan dan diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya

9 | P a g e

terhadap sikap dan tata laku Negara yang bersangkutan. Geografi adalah wilayah

yang tersedia dan terbentuk secara alamiah. Kondisi obyektif geografis

merupakan wadah atau ruang sebagai ruang gerak hidup suatu bangsa yang

didalamnya terdapat Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Oleh karena

itu geografis merupakan fenomena yang mutlak diperhitungkan baik fungsi

maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tatalaku negara yang bersangkutan.

Demikian juga sebaliknya, perlu diperhitungkan dampak sikap dan tatalaku

negara terhadap geografis sebagai tata hubungan antara manusia dan wadah

lingkungan.

Kondisi obyektif geografis nusantara merupakan untaian ribuan pulau-

pulau yang tersebar dan terbentang di katulistiwa terletak pada posisi silang yang

strategis, dengan watak atau karakteristik yang berbeda dengan negara lain.

• Wilayah Indonesia Pada Saat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Masih berlaku TERRITORIALE ZEE EN MARITIEME KRINGEN

ORDONANTIE TAHUN 1939. Dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil

diukur dari garis air rendah dari masing-masing pulau Indonesia.Penetapan lebar

wilayah laut 3 mil ini, tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (bila dihadapkan dengan pergolakkan-pergolakkan yang

terjadi di dalam negeri dan lingkungan keadaan alam). Atas pertimbangan tersebut

maka keluarlah:

• Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

            Yang menyatakan tentang penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya

12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada

pulau-pulau negara Indonesia.  Maka sejak itu berubahlah luas wilayah Indonesia

dari: Kurang lebih 2 juta km persegi menjadi 5 juta km persegi, dimana kurang

lebih 65 % wilayahnya terdiri dari laut atau perairan (negara maritim), dan 35 %

adalah daratan. Terdiri dari 17.508 buah pulau dengan 5 (lima) buah pulau besar :

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya dan 11.808 pulau-pulau

10 | P a g e

kecil yang belum diberi nama. Dengan luas daratan : kurang lebih 2.028.087 km

persegi. Dengan panjang pantai : kurang lebih 81.000 km persegi. Topografi

daratannya : merupkan pegunungan dengan gunung-gunung berapi, baik yang

masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.

            Jadi pengertian Nusantara adalah kepulauan indonesia yang terdiri dari

17.508 pulau-pulau baik pulau besar dan pulau kecil dan diantara batas-batas

astronomis sebagai berikut :

Utara         : 06o 08o lintang utara

Selatan      : 11o 15o lintang selatan

Barat          : 94o 45o bujur barat

Timur        : 141o 05o bujur timur

Dengan jarak Utara – Selatan        : kurang lebih 1.888 km persegi.

Jarak antara Barat – Timur            : kurang lebih 5.110 km persegi.

• Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional yang ke-3 Tahun 1982.

Melalui konferensi tersebut maka pokok-pokok asas negara kepulauan

diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982(United Nation Convention On The

Law Of The Sea). Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang Undang

No. 17 th 1985 pada tanggal 13 desember 1985. Berlakunya UNCLOS 1982, akan

berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan

seperti , bertambah luasnya Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen

Indonesia (200 mil). UNCLOC 1982 memberikan keuntungan bagi pembangunan

nasional, yaitu:

            Bertambah luasnya perairan yuridiksi nasional berikut kekayaan alam

yang terkandung dilaut dan dasar lautnya, serta terbukanya peluang untuk

memanfaatkan laut sebagai medium transportasi namun dari segi kerawanan juga

bertambah. Perjuangan Indonesia selanjutnya menegakkan kedaulatan dirgantara

11 | P a g e

terutama dalam rangka memanfaatkan wilayah Geo Stationery Orbit (GSO) yang

dapat dijadikan wilayah kepentingan ekonomi maupun pertahanan dan keamanan

negara dan bangsa Indonesia.

3.      Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Budaya/kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang

dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita,

rasa dan karsa (budi, perasaan dan kehendak). Sosial budaya adalah faktor

dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin

yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggota-anggotanya. Kebudayaan

diungkapkan sebagai cipta, rasa dan karsa manusia (budi, perasaan dan kehendak).

Sosio budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional adalah faktor dinamik

masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir dan batin

yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggotanya. Masyarakat Indonesia,

sejak awal terbentuknya dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam oleh

pengaruh ruang hidup berupa kepulauan dengan ciri alamiah tiap-tiap pulau yang

berbeda-beda pula. Disamping perbedaan ruang hidup, masyarakat Indonesia

dibedakan pula dengan dasar Ras dan Etnik, yang memberikan perbedaan-

perbedaan secara khas kebudayaan tiap daerah dan sekaligus menampakkan

perbedaan-perbedaan daya inderawi serta pola tingkah laku kehidupan baik dalam

hubungan vertikal maupun horisontal.

            Dari ciri-ciri alamiah dapat dibedakan secara lahiriah: Orang Jawa, orang

Batak, orang Madura, orang Dayak, orang Aceh dan sebagainya.

       Dari ciri-ciri ruang hidup (asal-usul masyarakat) dapat dibedakan:

Masyarakat nelayan dengan sifat pemberani, agresif, terbuka dan

masyarakat agraris dengan sifat teratur (mengikuti ritme alam),

mementingkan keakraban, kurang terbuka.

Masyarakat Desa dengan sifat religius, kekerabatan dan paguyuban.

Masyarakat Kota dengan sifat materialistik, individual dan patembayan.

12 | P a g e

            Kebudayaan adalah warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang

bersangkutan. Artinya generasi suatu masyarakat lahir dengan serta merta

mewarisi norma-norma dari masyarakat sebelumnya.  Warisan budaya tersebut

diterima secara emosional dan mengikat ke dalan serta kuat, artinya

ketersinggungan budaya (meskipun sepele) dapat memicu antar golongan

masyarakat.  Warisan budaya membentuk ikatan pada setiap individu atau

masyarakat dengan daerah asal sehingga dapat membentuk sentimen-sentimen

kelompok, suku, daerah asal (Parochial), yang seringkali dapat dijadikan sebagai

perisai terhadap ketidakmampuan individu-individu atau kelompok masyarakat

dalam menghadapi tantangan lingkungan yang dianggap mengancam eksistensi

budayanya.

            Berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat kebudayaan serta kondisi dan

konstelasi geografi NKRI, tergambar jelas betapa heterogen dan uniknya

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam prospektif budaya tata kehidupan

nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan masyarakat

mengandung potensi konflik yang sangat besar. Terlebih dengan kesadaran

nasional masyarakat Indonesia yang relatif masih rendah sejalan dengan masih

terbatasnya jumlah masyarakat yang terdidik.

Dari tinjauan sosio budaya tersebut pada akhirnya dapat dipahami bahwa:

• Proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional sangat

membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang segenap

masyarakat, tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun mempunyai

semangat untuk membina kehidupan bersama yang harmonis.

• Wawasan nasional atau wawasan kebangsaan indonesia diwarnai dengan

keinginan untuk menumbuhsuburkan :

4. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejarahan.

13 | P a g e

            Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-citanya pada umumnya

tumbuh dan berkembang akibat latarbelakang sejarah, demikian pula dengan

sejarah Indonesia. Sebelum ada wilayah Nusantara, ada 2 kerajaan besar yang

landasannya mewujudkan kesatuan wilayah (meskipun belum timbul rasa

kebangsaan namun sudah ada semangat bernegara). Dua kerajaan tersebut adalah

Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Dalam perjuangan berikutnya,

nuansa kebangsaan mulai muncul sejak tahun 1900-an dengan konsep baru dan

modern. Wujud konsep baru tersebut adalah lahirnya Proklamasi Kemerdekaan

dan Proklamasi Penegakan Negara Merdeka.

            Pada masa penjajahan, muncul semangat kebangsaan di wadahi dalam

organisasi Boedi Oetomo (20 Mei 1908) yang disebut Kebangkitan Nasional.

Merupakan modal dari konsepsi wawasan kebangsaan Indonesia yang dicetuskan

dalam Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Dengan perjuangan menghasilkan

Proklamasi Kemerdekaan (17 agustus 1945) dimana bangsa Indonesia mulai

menegara. Melalui proses perjuangan yang panjang Indonesia berhasil merubah

batas wilayah perairan dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut, melalui Deklarasi

Djuanda 13 Desember 1957 yang sekaligus merupakan kehendak politikRI dalam

menyatukan tanah air RI menjadi satu kesatuan hingga terwujud Kesatuan

Wilayah RI dan sejak saat itu kata Nusantara resmi mulai digunakan dalam istilah

konsepsi Nusantara sebagai nama dari Deklarasi Djuanda

1.7 Bentuk Wawasan Nusantara

1. Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional

Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa

wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan

keamanan, dan kewilayahan.

2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan

Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara

pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu

14 | P a g e

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara mencakup :

a) Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik.

b) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.

c) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan

ekonomi.

d) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan

politik.

e) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan

keamanan.

3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara

Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara

mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air

Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap

kekuatan negara.

4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan

Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa

dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:

Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara

Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo

menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan

Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku -

Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa

kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil

laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau

countour pulau / darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara

kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar

wilayah yurisdiksi nasional.

15 | P a g e

·    Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah

RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:

a) Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut

(low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line)

yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar

dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.

b) Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12mil laut.

c) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana

batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut

Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal,

Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

1.8 Asas Wawasan Nusantara

Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-

kaidah dasar yang harus dipatuhi,ditaati,dipelihara dan diciptakan demi tetap taat

dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan)

terhadap kesepakatan bersama.

Asas wawasan nusantara terdiri dari :

a) Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut

kemerdekaan, kepentingan bersama Bangsa Indonesia adalah

menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain.

b) Keadilan. Yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan

andil,jerih payah usaha dan kegiatan , baik orang

perorangan,golongan,kelompok maupun daerah.

c) Kejujuran. Yang berarti keberanian berpikir,berkata dan bertindak

sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau

ketentuan itu pahit an kurang enak didengarnya.

d) Solidaritas. Yang berarti diperlukannya rasa seti kawan,mau

memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meniggalkan ciri dan

karakter budaya masing-masing.

16 | P a g e

e) Kerja sama. Berarti adanya koordinasi,saling pengertian yang

didasarka atas kesetaraan sehingga kerja kelompok,baik kelompok

yang kecil maupun kelompok yang lebih besar dapat tercapai demi

terciptanya sinergi yang lebih baik.

f) Kesetiaan/ Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah

penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan

kesatuan dalam keBhinekaan.Jika kesetiaan terhadap kesepakatan

bersama ini goyah apalagi ambruk,dapat dipastikan bahwa

persatuan dan kesatuan dalam keBhinekaan bangsa Indonesia akan

hancur berantakan.Ini berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia.

1.9 Landasan Wawasan Nusantara

Landasan wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari

stratifiskasinya sebagai berikut

1. Landasan Idiil

Pancasila sebagai faslafah ideologi bangsa dan dasar negara.

Berkedudukan sebagai landasan idiil darpada wawasan nusantara. Karena pada

hakikatnya wawasan nusantara merupakan perwujudan dari pancasila. Pancasila

merupakan kesatuan yang bulat dan utuh serta mengandung paham keseimbangan,

keselarasan, dan keseimbangan. Maka wawasan nusantara mengarah kepada

terwujudnya kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang politik, ekonomi,

sosial budaya dan pertahanan keamanan.

2. Landasan Konstitusional

UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara, yang

menjadi pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia

adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 UUD 1945) yang

kekuasaan tertingginya ada pada rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

3. Landasan Visional.

17 | P a g e

Landasan visional atau tujuan nasional wawasan nusantara sebagai

wawasan nasional bangsa indonesia merupakan ajaran yang diyakini

kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan

penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan dan tujuan

nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

4. Landasan Konsepsional

Ketahanan nasional, yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan

dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan

sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam

upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia mengahadapi

berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (HTAG). Agar dapat

mengatasinya, bangsa indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya

tahan yang dinamakan ketahanan nasional.

5. Landasan Operasional.

GBHN adalah sebagi landasan wawasan operasional dalam wawasan

nusantara, yang dikukuhkan MPR dalam ketetapan Nomor : IV/MPR/1973 pada

tanggal 22 Maret1973.

2.1 Unsur Dasar Wawasan Nusantara

1) Wadah (Contour)

18 | P a g e

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi

seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan

alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki

organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan

dalam wujud supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat

adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.

2) Isi (Content)

Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta

tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai

aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional

seperti tersebut diatas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan

kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik,

ekonomi, social budaya dan hankam. Isi menyangkut dua hal pertama realisasi

aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian

cita-cita dan tujuan nasional persatuan, kedua persatuan dan kesatuan dalam

kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

3) Tata Kelakuan (Conduct)

Hasil interaksi Antara wadah da nisi wawasan nusantara yang terdiri dari :

Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan

mentalis yang baik dari Bangsa Indonesia.

Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan

perilaku dari

Bangsa Indonesia.

Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian

bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga

dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme

yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

19 | P a g e

2.2 Implementasi Wawasan Nusantara

Penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola piker, pola sikap,

dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan Negara.

a. Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim

penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan

yang kuat, aspiratif, dipercaya.

b. Implementasi dalam kehidupan Ekonomi, adalah menciptakan tatanan

ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

c. Implementasi dalam kehidupan Sosial Budaya, adalah menciptakan sikap

batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala

bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan

karunia sang pencipta.

d. Implementasi dalam kehidupan Pertahanan Keamanan, adalah

menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara

pada setiap WNI.

2.3 Tantangan Implementasi Wasasan Nusantara

1. Pemberdayaan Masyarakat

John Naisbit dalam bukunya Global Paradox menyatakan negara harus

dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan

masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi

masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh

negara-negara maju dengan Buttom Up Planning, sedang untuk negara

berkembang dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas

sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.

Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan

keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan

masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

20 | P a g e

2. Dunia Tanpa Batas

Perkembangan IPTEK Mempengaruhi pola, pola sikap dan pola tindak

masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber daya Manusia merupakan

tantangan serius dalam menghadapi tantangan global.

Kenichi Omahe dalam bukunya Borderless Word dan The End of Nation

State menyatakan : dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah

negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam

satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa

informasi, investasi, industri dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat

menghadapi kekuatan global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah

pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan

masyarakat.Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan

dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara,

mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat

Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak di dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

3. Era Baru Kapitalisme

Sloan dan Zureker dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan

Kapitalisme adalah suatu sistim ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta

atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian

dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi

yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba

guna diri sendiri.

Di era baru kapitalisme,sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan

dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek

kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya

keseimbangan.

21 | P a g e

Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan :

untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru

yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis.

Di era baru kapitalisme, Negara_negara kapitalis dalam rangka

mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara

berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi

Manusia, Lingkungan hidup.

4. Kesadaran Warga Negara

Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban Manusia Indonesia

mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat

dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

Kesadaran bela negara Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang

dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan,

kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek,

meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara persatuan.

Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan

yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik. Prospek Implementasi Wawasan

Nusantara Berdasarkan beberapa teori mengemukakan pandangan global sbb:

1. Global Paradox menyatakan negara harus mampu memberikan peranan sebesar-

besarnya kepada rakyatnya.

2. Borderless World dan The End of Nation State menyatakan batas wilayah geografi

relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas

tsb. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti.

3. The Future of Capitalism menyatakan strategi baru kapitalisme adalah

mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat

serta antara negara maju dengan negara berkembang.

4. Building Win Win World (Henderson) menyatakan perlu ada perubahan nuansa

perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerjasama,

memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan serta pemerintahan yang

demokratis.

22 | P a g e

5. The Second Curve (Ian Morison) menyatakan dalam era baru timbul adanya

peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang

mengantar terwujudnya masyarakat baru.

Dari rumusan-rumusan diatas ternyata tidak ada satupun yang menyatakan

tentang perlu adanya persatuan, sehingga akan berdampak konflik antar bangsa

karena kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. Dengan demikian Wawasan

Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat

sekarang maupun mendatang, sehingga prospek wawasan nusantara dalam era

mendatang masih tetap relevan dengan norma-norma global. Dalam

implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, dan

terwujud apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan : keteladanan

kepemimpinan nasional, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, media

massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif, keadilan penegakan

hukum dalam arti pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Keberhasilan Implementasi Wasantara Diperlukan kesadaran WNI untuk :

1. Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warganegara serta

hubungan warganegara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia.

2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa

dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara

sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.

Agar ke-2 hal dapat terwujud diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur,

terjadwal dan terarah.

2.4 Sosialiasi Wawasan Nusantara

1. Menurut sifat atau cara penyampaiannya, dapat dilaksanakan sebagai berikut:

Langsung, yang terdiri dari Ceramah, Diskusi atau Dialog, Tatap Muka.

Tidak Langsung, yang terdiri dari Media Elektronik, Media cetak.

2. Menurut metode penyampaiannya berupa :

23 | P a g e

Ketauladanan

Melalui metode penularan ketauladanan dalam sikap perilaku sehari-hari kepada

lingkungannya terutama dengan memberikan contoh-contoh berfikir, bersikap dan

bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan

pribadi dan atau golongan sehingga menimbulkan semangat kebangsaan yang

selalu cinta tanah air

Edukasi

Melalui metode pendekatan

- Formal, pendidikan umum atau pembentukan, dimulai dari tingkat TK (Taman

Kanak-kanak) sampai Perguruan Tinggi, pendidikan karir disemua strata dan

bidang profesi dan penataran atau kursus-kursus, dsb.

- Informal, dapat dilaksanakan di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan

pemukiman, di lingkungan pekerjaan dan dalam lingkungan organiasi

kemasyarakatan.

- Komunikasi Melalui metode komunikasi tujuan yang ingin dicapai dari

pemasyarakatan (sosialisasi) dari Wawasan Nusantara adalah : tercapainya

hubungan komunikasi (timbal balik) secara baik akan mampu menciptakan

iklim/suasana yang saling menghargai, menghormati, mawas diri dan tenggang

rasa sehingga terjadi kesatuan bahasa dan tujuan tentang Wawasan Nusantara.

- Integrasi. Melalui metode integrasi tujuan yang ingin dicapai dari

pemasyarakatan (sosialisasi) Wawasan Nusantara adalah : terjalinnya persatuan

24 | P a g e

dan kesatuan. Pengertian serta pemahaman tentang Wawasan Nusantara yang

mampu memantapkan untuk membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa

Indonesia pada saat ini maupun di masa yang akan datang, kesadaran

mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita serta tujuan nasional yang

didasari Wawasan Nusantara.

BAB III

Kesimpulan

Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan

nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan

dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia.

Menurut Prof.Dr. Wan Usman, Wawasan Nusantara adalah cara pandang

bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan

dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kata wawasan berasal dari kata

“wawas” (bahasa jawa) yang berarti penglihatan, penolangan, dan tinjauan. Akar

kata ini membentuk kata “wawas” berarti melihat, memandang dan meninjau.

Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh

seluruh rakyat dengan tujuan agar yang diyakini kebenaranya oleh seluruh rakyat

dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka

mencapai dan mewujudkan tujuan nasional.

25 | P a g e

Fungsi Wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi,dorongan serta

rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan,tindakan dan

perbuatan,baik bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara

dan berbangsa.

26 | P a g e