MAKALAH DASAR – DASAR PENDIDIKAN MIPA

MAHALNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Disusun oleh :

NAMA : SUYONO

NIM : RRA1C32008

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JAMBI

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah tugas makalah ini dapat diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tugas makalah ini berjudul “MAHALNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA”.

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini untuk memenuhi tugas dari Dosen Mata Kuliah yang bersangkutan. Selain itu juga, dengan makalah ini kami dapat lebih memahami tentang mahalnya pendidikan di indonesia ini.

Kami meyadari bahwa tugas makalah ini banyak akan kekuranganya, baik cara tulisan maupun dari isi-isi makalah yang dibuat ini. Maka dari itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran dari sumua pihak demi kesempurnaan tugas makalah ini.

Demikian pengantar dari kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih.

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

I.2 Rumusan Masalah

I.3 Tujuan Penulisan

BAB II : MAHALNYA PENDIDIKAN

1. Sumber Biaya

2. Unsur Biaya

3. Besaran

4. Penyebab Mahalnya Pendidikan

BAB III : ANALISIS SEBAB MAHALNYA PENDIDIKAN

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kunci kesuksesan dengan pendidikan kualitas hidup

rakyat itu dpat di lihat. Perekonomian Indonesia semakin tak menentu, Krisis multi

dimensional yang terus membelenggu negara kita tak kunjung ada ujungnya,belum nampak

adanya tanda-tanda Bangsa kita akan terbebas dari krisis multidimensional ini.

Kehidupan masyarakat semakin menderita. Segala jenis kebutuhan sudah tak terjangkau

lagi oleh masyarakat miskin. Kelaparan terjadi di banyak tempat di Indonesia, masalah

kesehatan, pendidikan juga merupakan masalah bangsa ynag belum dapat ditemukan

solusinya. Biaya untuk kesehatan dan pendidikan semakin mahal. Untuk mejadikan Negara

kita sebagai Negara yang maju, berhasil dibutuhkan generasi penerus yang sehat dan

berwawasan luas.

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak

generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Masalah disana-sini

masih sering terjadi. Namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya

pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat dikalangan bawah. Seharusnya

pendiikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam

Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi salah satu tujuan Negara kita adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mempunyai konsekuensi bahwa Negara harus

menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran

dan pendidikan yang layak.Maka tentu saja Negara dalam hal ini Pemerintah harus

mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan

merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan. Biaya pendidikan sekarang

ini tidak murah lagi karena dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya.

Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi melainkan juga

biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah keatas walaupun sekarang ini

sekolah sudah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semuanya masih belum

mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pendidikan di Indonesia

masih meupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta

disiapkan dana pendidikan sejak dini. Setiap keluarga harus memiliki perencanaan terhadap

keluarganya sehingga dengan adanya perencanaan keuangan sejak awal maka pendidikan

yang diberikan pada anak akan terus sehingga anak tidak akan putus sekolah. Tanggung

jawab orang tua sangatlah berat karena harus membiayai anak sejak dia lahir sampai ke

jenjang yang lebih tinggi.

Mahalnya biaya pendidikan sekarang ini dan banyak masyarakat yang berada

dibawah garis kemiskinan sehingga tidak begitu peduli atau memperhatikan pentingnya

pendidikan bagi sang buah hatinya, sehingga membuat anak putus sekolah, anak tersebut

hanya mendapat pendidikan sampai pada jenjang sekolah menengah pertama artau sekolah

menengah keatas. Padahal pemerintah ingin menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.

Jika masalah ini tidak mendapat perhatian maka program tersebut tidak akan

terealisasi. Banyak anak yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu untuk

menyekolahkan anaknya.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Makalah ini adalah:

1. Apa dampak mahalnya biaya pendidikan bagi masyarakat?

2. Bagaimana cara mengatasi dampak mahalnya biaya pendidikan?

C. Tujuan Penyusunan Makalah

Tujuan dari penulisan Makalah ini adalah untuk mengetahui mengenai:

1. Dampak mahalnya biaya pendidikan bagi masyarakat.

2. Cara mengatasi dampak mahalnya biaya pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

1. SUMBER PENDIDIKAN

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh

lembaga dari setiap sumber dana. Besarnya, dalam pembahasan pembiayaan pendidikan,

sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, yaitu pemerintah, masyarakat,

orang tua dan sumber-sumber lain (Nanang Fattah 2006: 48).

Dalam penetapan biaya pendidikan, pengeluaran biaya atas dasar keterangan yang

diperoleh dari sumber-sumber dibawah ini:

(1) Sumber dari pemerintah

Sumber anggaran penyelenggaranan sekolah adalah tersedianya degan jelas

sumber anggaran sekolah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sumber utama biaya pendidikan di sekolah adalah pajak yang dimasukan dalam bentuk

APBN dan APBD. John dan Morphet (1979) mengatakan: “Bentuk pajak yang

diperuntukan untuk membiayai pendidikan antara lain pajak kekayaan, pajak penghasilan

perorangan, pajak pendapatan penjualan, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya”.

Biaya pendidikan dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN dan APBD, anggaran

yang bersumber dari pemerintah pusat dialokasikan dalam APBN secara nasional yang

didistribusikan keseluruhan daefah tingkat 1. APBN rutin adalah anggaran dari pemeritah

pusat untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK).

APBN Pembangunan adalah anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai kegitan

pembangunan yang tercantum dalam Daftra Isian Proyek (DIP). Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peratuan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (UU Otonomi Daerah 1999:97).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan

kepada pemerintah propinsi dan kabupaten kota dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (UU Otonomi Daerah: 98). Dengan diberlakukannya UU No

22 tahun 1999 dan UUNo. 25 tahun 1999 maka setiap daerah punya kewajiban untuk

mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan pendidikan disetiap daerah, dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dana yang diperoleh sekolah direalisakan dalam bentuk

SBPP (Sumbangan Bantuan Pembinaan Pendidikan). DBO (Dana Bantuan Oprasional),

OPF (Operasional pembanguna dan Fasilitas). Dana penunjang pendidikan yaitu dana

yang diterima oleh sekolah dari Pemerintah daerah tingkat I yang merupakan bagian

setoran SPP yang dikembalikan.

Anggaran ini terdapat di SLTP dan SLTA, tetapi mulai tahun 1994 dengan

diberlakukanya wajar diknas 9 tahun maka SPP untuk tingkat SLTP dihapuskan diganti

dengan dana DPP. Pada dasarnya dana penunjang dari Dinas Pendidikan ini sebenarnya

berasal dari kekuatan orang tua siswa unfnk mendukung program kegiatan pendidikan

yang dianggap amat penting, karena orang tua terlibat langsung terhadap program

pendidikan di sekolah dimana sekolah itu berada. Karena orang tua berkepentingan untuk

mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya.

Sejak Juli 2005 anggaran dari dana DPP diganti dengan BOS (Bantuan Operasinal

Sekolah) melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak

(PKPS-BBM) bidang pendidikan. Cita-cita luhur dari pemerintah dan DPR untuk

mengimplementasikan pasal 34 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang

berbunyi bahwa "Pemerintah dan pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib

belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".

(2) Sumber dari Masyarakat

Sumber dana dari masyarakat adalah biaya yang diperoleh dari masyarakat

melalui iuran komite sekolah. Bantuan komite sekolah dibebankan kepada anak yang

masih mengikuti pelajaran di sekolah yang ditetapkan besarnya setiap siswa, digunakan

untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah.

Dengan berlakunya otonomi daerah yang akan berdampak pada otonomi pendidikan

maka peran masyarakat dalam berpartisifasi dalam pengelolaan dan pembiayaan

pendidikan. Ikut sertanya masyarakat dalam dunia pendidikan baik di dalam pengelolaan

maupun dalam pembiayaan harus disadari adanya kesadaran bahwa pendidikan

merupakan investasi jangka panjang sehingga akan memotivasi masyarakat untuk

memberikan bantuan terhadap pendidikan tanpa adanya praduga bahwa pendidikan

adalah pemborosan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal.

(3) Sumber-sumber lain

Pembiayaan pendidikan bisa juga diperoleh dari dana Bantuan Luar Negeri

(BLN) adalah semua bantuan yang berupa pinjaman (Loan Credit), atau pemberian

(Grand/hibah) dari Negara asing yang diterima oleh pemerintah sebagai bantuan yang

dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Dana pengelolaan sekolah tidak akan dapat dikelola jika sumbangannya tidak jelas, oleh

karena itu untuk dapat menyusun suatu rencana kerjaan memperoleh hasil kerja yang

bermutu tentu saja sumber-sumber dana harus jelas, sehingga dapat dilakukan prediksi

untuk menentukan target dan tujuan yang akan dicapai. Untuk itu diperlukan strategi

mencari sumber dana program sekolah, strategi yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan,

antara lain;

1). Mengadakan ekstrakurikuler yang berkualitas, contohnya Lomba karya Ilmiah untuik

memperoleh sponsorship untuk pendaan sekolah.

2). Menyelenggarakan kursus luar sekolah misalnya menyelenggarakan kursus computer,

kursus bahasa Inggris, kursus akuntansi, Pesertanya bukan siswa sendiri juga masyarakat

yang ditarik iuran

3). Membuat koperasi sekolah yang modalnya berasal dari sisiwa, guru dan pemerintah

dan dikelola secara profesionla. Koperasi yang dibentuk di sekolah merupakan suatu unit

usaha yang diharapkan akan berdampak positif baik ditinjau dari segi bisnis, karena

menurut salah seorang pengurus koperasi guru dan koperasi siswa sebenamya kalau

koperasi diurus secara baik dan dioptimalkan akan mamapu memberikan sumbangan

sebagai contoh dikemukakan bahwa anak-anak yang titip barang saja sudah mampu

membiayai sekolahnya, hanya sampai sekarang belum terpikirkan kalau koperasi bisa

menunjang dana KBM. Koperasi disisi lain akan dapat dijadikan tempat latihan siswa

memeproleh ketrampilan dikaitkan dengan kurikulum berbasisi kompetensi. Koperasi

sekolah akan memberi dampak positif kepada orang tua, karena siswa sebagai pemilik

modal akan mendapat pelayanan belajar dengan baik melalui sisa hasil usaha dari

koperasi. Sebagai gambaram salah satu koperasi yang ada sekarang mampu memberikan

sisa hasil usaha kepada setiap guru rata-rata antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 350.000,-

juga memberikan sisa hasil usaha kepada siswa, kalau dana ini dihimpun untuk

meningkatkan KBM, doharapkan orang tua akan lebih puas dibanding dengan hanya

sekedar menerima sisa hasil usaha yang dibcrikan pada saat anak meninggalkan sekolah.

4). Pada saat ini mencari dana tambahan untuk meningkatkan KBM melalui kopperasi,

adalah hal yang paling mungkin mengingat hampir setiap sekolah mempunyai koperasi,

tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga kurang sesuai dengan tujuan

pembentukannya

2.Unsur-unsur biaya pendidikan

Ketentuan pembiayaan pendidikan perlu didasarkan atas kebutuhan biaya

penyelenggaraan pendidikan setiap daerah yang berdasarkan atas biaya yang sama, juga

alokasi setiap daerah ditetapkan berdasarkan jumlah sekolah, kelas, murid, dan pegawai

sekolah. Penentuan biaya unit baku (standar unit cost) berdasarkan kecenderungan harga

standar hanya merupakan perkiraan kasar dari biaya sesungguhnya. Anggaran didasarkan

pada biaya operasional yang nyata. Permasalahan yang dihadapi dalam penentuan biaya

menyangkut perubahan dalam upah dan harga yang menentukan analisis yang terperinci

dari setiap unit-unit operasional. Masalah lain yang terjadi dalam pembiayaan pendidikan,

yaitu tujuan maupun skala prioritas suatu program yang sudah ditetapkan seringkali

mengalami perubahan kebijakan.Unsur-unsur biaya pendidikannya antara lain:

Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

Hampir seluruh univ ersitas meminta kepada mahasiswa-mahaiswinya untuk

membayar BOP setiap semester. Besarnyabiaya BOP ditentukan oleh jumlah SKS (Sistem

Kredir per Semester) yang kamu ambil. Sebagai contoh, di UGM pada tahun ini satu SKS

biayanya adalah Rp60.000,00, sehingga jika kamu mengambil 20 SKS dalam satu semester

maka kamu harus membayar sebesar Rp1.200.000,00.

Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)

Spp adalah biaya yang harus kamu bayar tiap semester, selain biaya BOP. Besarnya

SPP ditiap universitas berbeda-beda. Sebagai contoh SPP di UGM pada tahun 2010 adalah

sebesar Rp500.000,00 per semester.

Biaya awal ketika masuk pertama kali

Biaya awal ketika masuk pertama kali biasanya cukup besar akan tetapi hanya

dibayarkan sekali dan mencakup sumbangan pengembangan pendidikan, pendaftaran

asuransi kesehatan, pembelian jaket almamater dll. Besarnya biaya awal ini sangat tergantung

dengan universitas dan bidang studi yang kamu pilih. Untuk lebih jelasnya akan lebih baik

jika kamu mengecek website universitas yang kamu inginkan untuk mengetahui detail biaya

yang perlu kamu persiapkan.

3. BESARAN BIAYA PENDIDIKAN

Besaran biaya pendidikan untuk SD dan SMP melalui dana bos

Pada tahun 2012, pemerintah menaikkan anggaran Dana BOS sebesar 43,75%, dari

Rp 16 triliun menjadi Rp 23 triliun (Rp 23.594.800.000.000). Jumlah tersebut

diperuntukan bagi 36.579.003 siswa secara nasional yang terdiri dari 27.153.667

siswa SD dan 9.425.336 siswa SMP. Besar untuk siswa SD dari Rp 397.000 menjadi

Rp 580.000/siswa/tahun (naik 46,10%). Sementara untuk siswa SMP dari Rp

570.000 menjadi Rp 710.000/siswa/tahun (naik 24,56%). Kenaikan yang cukup

drastis ini adalah konsekuensi dari kenaikan biaya operasional sekolah untuk

memenuhi Standar Pelayanan Minimum. Selain itu, pemerintah ingin memastikan

program “Wajib Belajar 9 Tahun” dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Besaran biaya SMALampiran I. Daftar Besaran Biaya Pendidikan Program Magister (S-2)

Pascasarjana (Semester Pebruari - Juli 2012 atau Agustus 2012 - Januari 2013)

No. Program Studi SPP/ semester BPI/semester Matrikulasi

(dalam rupiah) (dalam rupiah) (dalam rupiah)

Smt I Smt I Smt II Smt III Smt IV

1. Linguistik 3 .500.000 2.000.000 500.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000

2. Pendidikan Bahasa Indonesia 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000

5.500.000 3.500.000

3. Ilmu Komunikasi 3 .500.000 3.700.000 570.000 7.770.000 7.200.000 7.200.000 3.500.000

4. Pendidikan Sejarah 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000

5. Ilmu Hukum 3 .500.000 3.500.000 1.000.000 570.000 7.570.000 7.000.000 7.000.000

3.500.000

6. Magister Administrasi Publik 3 .500.000 2.500.000 500.000 570.000 6.570.000 6.000.000

6.000.000 3.500.000

7. Kajian Budaya 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000 3.500.000

8. Sosiologi 3 .500.000 2.000.000 1.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000

9. Agribisnis 3 .500.000 2.500.000 500.000 570.000 6.570.000 6.000.000 6.000.000

3.500.000

10. Penyuluhan Pembangunan 3 .500.000 2.500.000 1.000.000 570.000 6.570.000 6.000.000

6.000.000 3.500.000

11. a. Ilmu Lingkungan: Reguler 3 .500.000 2.000.000 500.000 605.000 6.105.000 5.500.000

5.500.000 3.500.000

b. Ilmu Lingkungan: Eksekutif 4 .500.000 2.000.000 1.000.000 605.000 7.105.000 6.500.000

6.500.000 4.500.000

12. Pendidikan Ekonomi 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000

13. Pendidikan Bahasa Inggris 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000

14. Pendidikan Kependudukan dan 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000

5.500.000 3.500.000

15. Teknologi Pendidikan 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000

16. Ilmu Keolahragaan 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000

17. Pendidikan Sains 3 .500.000 2.000.000 605.000 6.105.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000

18. Pendidikan Matematika 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000

19. Agronomi 3 .500.000 1.000.000 605.000 5.105.000 4.500.000 4.500.000 3.500.000

20. a. Kedokteran Keluarga: Pel. Profesi 3 .500.000 2.500.000 605.000 6.605.000 6.000.000

6.000.000 3.500.000

Biaya lain-lain

(dalam rupiah) (*)

Jumlah total yang harus dibayar per Semester

(**)

b. Kedokteran Keluarga: Pend. 3 .500.000 2.000.000 605.000 6.105.000 5.500.000 5.500.000

3.500.000

c. Kedokteran Keluarga: Ilmu 10.500.000 7.500.000 605.000 18.605.000 - - -

21. a. Ilmu Gizi: Human Nutrition 3 .500.000 2.500.000 605.000 6.605.000 6.000.000

6.000.000 3.500.000

b. Ilmu Gizi: Clinical Nutrition 3 .500.000 3.500.000 605.000 7.605.000 7.000.000 7.000.000

3.500.000

22. Biosains 3 .500.000 2.500.000 500.000 605.000 6.605.000 6.000.000 6.000.000

3.500.000

23. Teknik Sipil 3 .500.000 2.500.000 605.000 6.605.000 6.000.000 6.000.000 3.500.000

24. Ilmu Fisika 3 .500.000 2.000.000 605.000 6.105.000 5.500.000 5.500.000 3.500.000

25. Teknik Mesin 3 .500.000 3.500.000 1.500.000 605.000 7.605.000 7.000.000 7.000.000

3.500.000

26. Magister Manajemen (Reguler I) 2 .000.000 4.500.000 500.000 400.000 6.900.000

4.500.000 4.500.000 4.500.000

Magister Manajemen (Reguler II) 2 .000.000 5.500.000 500.000 400.000 7.900.000

5.500.000 5.500.000 5.500.000

27. Magister Akuntansi (Reguler I) 2 .000.000 3.000.000 750.000 400.000 5.400.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000

Magister Akuntansi (Reguler II) 2 .000.000 3.750.000 750.000 400.000 6.150.000 5.750.000

5.750.000 5.750.000

28. Magister Ek.& Studi. Pemb. (Reguler I) 2 .000.000 2.000.000 400.000 4.400.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000

Magister Ek.& Studi. Pemb. (Reguler II) 2 .000.000 2.500.000 400.000 4.900.000 4.500.000

4.500.000 4.500.000

Keterangan :

1. Apabila sampai Semester IV, hanya membayar SPP saja, kecuali MM, MAKSI, dan MESP

Surakarta,13 Februari 2012

2. Untuk semester V dan selanjutnya apabila belum lulus dikenakan 50% dari SPP saja.

Rektor,

*) Buku Pedoman PPs, Jaket, Kartu mahasiswa, Pengembangan Perpustakaan,

Pengembangan Fasilitas Belajar, Dana Kasih mhs, Langganan Bandwidth/Internet.

**) Belum termasuk matrikulasi Prof.Dr.Ravik Karsidi, MS.

Penyebab mahalnya biaya pendidikan

1. Lemahnya Sumber Daya Manusia

Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan

peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia

untuk membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya. Sebagai salah satu

entity atau elemen yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan, pelajar

merupakan pihak yang paling merasakan seluruh dampak dari perubahan yang

terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia. Tak peduli apakah dampak tersebut

baik atau buruk. Permasalahan yang ikut membawa dampak sangat besar pada

pelajar adalah permasalahan mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia.

Permasalahan ini dinilai sebagai permasalahan klasik yang terus muncul

kepermukaan dan belum selesai hingga sekarang. Padahal, tingginya biaya pendidikan

saat ini tidak sesuai dengan mutu atau kualitas serta output pendidikan itu

sendiri. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari masih tingginya persentase

pengangguran terdidik (Sarjana) yaitu sekitar 1,1 juta orang (Data BPS - 2009).

Penyebab banyaknya pengangguran terdidik ini terlihat beragam dan menjadi

semakin ironis jika dilihat dari mahalnya seorang pelajar (terdidik) telah

membayar uang kuliah atau uang sekolahmereka.

2. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat

Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi.

Tyler mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja

seseorang, yang kemudia akanmeningkatakan pendapatannya. Peningkatan

pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang

bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup

masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu Jones melihat pendidikan

sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat

dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jones melihat, bahwa

pendidikan memiliki suatu kemampuan untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga

kerja potensial, dan menjadi lebih siap latih dalam pekerjaannya yang akan memacu

tingkat produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung akan meningkatakan

pendapatan nasional. Menurutnya, korelasi antara pendidikan dengan pendapatan

tampak lebih signifikan di negara yang sedang membangun. Sementara itu

Vaizey melihat pendidikan menjdi sumber utama bakat-bakat terampil dan

terampil. Pendidikan memegang peran penting dalam penyediddan tenaga kerja. Ini

harus menjadi dasar untuk perencanaan pendidikan, karena pranata ekonomi

membutuhkan tenaga- tenaga terdidik dan terlatih. Permasalahan yang dihadapai

adalah jarang ada ekuivalensi yang kuat antara pekerjaan dan pendidikan yang

dibutuhkan yang mengakibatkan munculnya pengangguran terdidik dant erlatih.

Oleh karena itu, pendidikan perlu mengantisipasi kebutuhan. Ia harus mampu

memprediksi dan mengantisipasi kualifikasi pengetahuan dan keterampilan tenaga

kerja. Prediksi ketenagakerjaan sebagai dasar dalam perencanaan pendidikan

harus mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan

sosial ekonomi dari pemerintah.

BAB III

ANALISIS SEBAB MAHALNYA PENDIDIKAN

Dari rendahnya mutu pendidikan memicu timbulnya masalah baru di dunia pendidikan di

indonesia yakni mahalnya pendidikan yang menjadi persoalan yang sangat rumit di

indonesia menurut analisis kami selain mutu pendidikan yang tidak mendukung ada

penyebab lain yakni:

1. Lemahnya Sumber Daya Manusia

2. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat

Penduduk Indonesia saat ini bermutu rendah karena kurangnya kesadaran dari pihak

pemerintah yang masih kurang memperhatikan rakyat miskin Dalam UU Nomor 20/2003

tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh

pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta

masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi

mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan

mulai dari TK hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak mempunyai pilihan

lain keculi tidak bersekolah. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah atau

gratis. Pemerintahlah yang sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setaiap warganya

memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan

pendidikan bermutu. Akan tetapi kenyataannya pemerintah jutru ingin berkilah dari tanggung

jawab padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan pemerintah untuk “cuci tangan”

Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah

daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga

negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Untuk mengatasi masalah biaya pendidikan langkah awal pemerintah adalah

mencerdaskan Sesuai dengan visi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Lemahnya pendidikan saat ini di sebabkan oleh lemahnya sumber daya

manusia sekaligus lemahnya ekonomi ,pemerintah berusaha untuk mengurangi atau

mencoba mengatasi permasalahan diatas dengan mengeluarkan bantuan dana

operasional sekolah. Namun saat ini bantuan tersbut belum bisa menjadi solusi tapi

sebagai bangsa yang dasarnya pancasila maka pendidikan itu tanggung jawab kita

semua biaya di tanggung kita bersama apalagi bagi mereka yang mampu, di dalam

islampun juga sudah di terangkan untuk setiap manusia saling tolong-menolong

dalam kebaikan. Biaya pendidikan di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan,

seharusnya upaya pemerintah tidak menaikkan biaya pendidikan tapi memperbaiki

mutu pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga

pendidik yang berkualitas, karena pendidikan bukan hanya di peruntukan untuk

kalangan orang kaya saja, tetapi pendidikan itu berlaku untuk semua kalangan.

2. Saran

Demikian makalah yang kami susun dan masih banyak kekurangannya.

Penulis yakin bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak

kesalahan oleh karenanya saran dan kritik anda yang membangun dan masukan buat

kami yang akan  menjadikan makalah ini akan lebih baik. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

http://pendidikansekolah.web.id

http://www.slideshare.net/BosBesar/mahalnya-pendidikan

http://amrtabhuana.blogspot.com/2013/01/mahalnya-biaya-pendidikan-mahalnyabiaya_21.html