Laporan AKhir EKPD 2009 Maluku - UNPATTI

Sedangkan tingkat pembangunan ekonomi dan tingkat pengelolaan sumber daya alam

belum sejalan atau tidak relevan di Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan nasional

berdasarkan analisis relevansi. Akan tetapi dalam perkembangan lima tahun terakhir

terhadap capaian indikator hasil yang diperoleh menunjukan angka fluktuasi dari tahun

ketahun. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara

belum atau tidak efektif berdasarkan analisis efektifitas.

Hasil analisis ini, sepenuhnya menggunakan data yang falid dari berbagai sumber yang

tersedia, akan tetapi sediaan data, permasalahan pembangunan, capaian, upaya tindak

lanjut, serta rekomendasi kebijakan berdasarkan isu-isu strategis Provinsi Maluku Utara

diharapkan menjadi bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan

nasional.

Ternate, 21 Desember 2009 Rektor Universitas Khairun,

Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S. NIP 19630928 200112 1001

Kata Pengantar

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi

dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini

juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan atau

sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari

pembangunan daerah tersebut.

Capaian indikator hasil yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja

pembangunan daerah tahun 2009 adalah (1) tingkat pelayanan publik dan demokrasi, (2)

tingkat kualitas sumber daya manusia, (3) tingkat pembangunan ekonomi, (4) kualitas

pengelolaan sumber daya alam, dan (5) tingkat kesejahteraan sosial.

Universitas Khairun sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang ditugasi oleh Kementerian

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara

berdasarkan 5 (lima) capaian indikator yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan

terhadap indikator hasil dan pencapaian indikator hasil adalah analisis relevansi dan

analisis efektifitas.

Sesuai dengan panduan yang diberikan, pendekatan evaluasi kinerja pembangunan

daerah mengunakan analisis relevansi dan analisis efektifitas serta menampilkan capaian

yang spesifik dan menonjol pada masing-masing daerah.

Hasil capaian indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara disusun

berdasarkan data sekunder yang tersedia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Maluku Utara, yang di dalamnya termasuk RPJMD Maluku Utara 2005-2007,

RMJMD 2008-2012 dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah oleh Gubernur

Maluku Utara tahun 2006 dan 2007, data BPS 2004 – 2008, Data SKPD terkait, hasil

diskusi dengan beberapa LSM yang bergerak dalam berbagai kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan lingkungan hidup, serta hasil focus group discussion (FGD) dan penilaian

EKPD Tahun 2009 untuk Provinsi Maluku Utara.

Hasil kajian dengan menggunakan pendekatan analisis relevansi dan efektifitas terhadap

kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2004 - 2008 berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan Bappenas menunjukan bahwa rata-rata capaian indikator

hasil yang telah ditetapkan diantaranya tingkat pelayanan publik dan demokrasi, tingkat

kualitas sumber daya manusia, dan tingkat kesejahteraan sosial sejalan atau lebih baik di

Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan nasional berdasarkan analisis relevansi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Tujuan.................................................................... 1 1.2. Keluaran................................................................................................... 2 1.3. Metodologi .............................................................................................. 2 1.4. Sistimatika Penulisan Laporan ................................................................ 3

BAB II HASIL EVALUASI

2.1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi ............................................. . 11 2.1.1. Capaian Indikator ……………………………………………………. 11 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol........................ 13 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan............................................................... 14

2.2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia................................................ 15

2.2.1. Capaian Indikator……………………………………………………. 16 2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol........................ 20 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan............................................................... 22

2.3. Tingkat Pembangunan Ekonomi…………………………………………... 22

2.3.1. Capaian Indikator…………………………………………………….. 23 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol......................... 27 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan................................................................ 28

2.4. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.............................................. 29 2.4.1. Capaian Indikator…………………………………………………….. 30 2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol........................ 33 2.4.3. Rekomendasi Kebijakan................................................................ 33

2.5. Tingkat Kesejahteraan Rakyat................................................................ 34 2.5.1. Capaian Indikator…………………………………………………….. 36 2.5.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol......................... 40 2.5.3. Rekomendasi Kebijakan................................................................ 41

BAB III KESIMPULAN ............................................................................................... 42

Lampiran

1

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan

nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih

baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan

dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai

relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-

2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah

mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan

manfaat dari pembangunan daerah tersebut.

Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna

sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan

pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah

dilakukan sebelumnya.

Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal

guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan

daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON).

Tujuan dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2009 adalah untuk

menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu

2004-2008, dan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai

tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari

pembangunan daerah tersebut.

2

1.2. Keluaran

Keluaran dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2009 adalah :

1. Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di tingkat

provinsi ;

2. Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan pada setiap provinsi

1.3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah adalah

metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk

mendeskripsikan lima iindikator keberhasilan pemerintah daerah yang meliputi ;(1)

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi; (2) Tingkat Kualitas sumber Daya

Manusia; (3) Tingkat Pembangunan Ekonomi; (4) Kualitas Pengelolaan Sumber

Daya Alam; dan (5) Tingkat Kesejahteraan Rakyat. Untuk menentukan capaian 5

kelompok indikator hasil digunakan metode kuantitatif sebagai berikut:

1. Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih

yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes);

2. Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator

pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase; 3. Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak

dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri;

4. Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna

negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan

terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif).

Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah;

5. Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil

dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh

untuk indikator tingkat kesejahteraan sosial disusun oleh:

a. Persentase penduduk miskin

b. Tingkat pengangguran terbuka

c. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak

d. Presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia

e. Presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial

3

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pengamatan langsung

Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan

di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik,

lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait.

Pengumpulan Data Primer

Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan

tanggapan peserta diskusi.

Pengumpulan Data Sekunder

Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS

daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Analisis Data

Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah

Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana

tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan

utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren

capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan

nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian

antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan.

Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan

daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.4. Sistimatika Penulisan Laporan

Sistimatika penulisan laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah terdiri dari 3

(tiga) bagian yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 hasil evaluasi, dan bab 3 kesimpulan.

Bagian pendahuluan berisi penjelasan mengenai pentingnya melakukan evaluasi

terhadap kinerja pembangunan daerah, tujan dan keluaran yang ingin dicapai serta

metodologi yang digunakan dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Bagian hasil evaluasi terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu (1) Tingkat pelayanan publik

dan demokrasi, (2) Tingkat kualitas sumber daya manusia, (3) Tingkat

pembangunan ekonomi, (4) Kualitas pengelolaan sumber daya alam, dan (5)

Tingkat kesejahteraan rakyat. Lima indikator tersebut berisi capaian indikator

4

dengan menggunakan analisis relevansi dan efektivitas, analisis capaian indikator

spesifik dan menonjol serta rekomendasi kebijakan. Bagian kesimpulan

menjelaskan apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah relevan

dan efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional.

5

BAB II Hasil Evaluasi

Pembangunan Provinsi Maluku Utara semenjak ditetapkan sebagai suatu daerah Otonom

dengan karakteristik wilayah kepulauan sampai saat ini menghadapi berbagai masalah

dan tantangan. Kondisi ini disebabkan karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi

antara lain :

1. Terbatasnya daya dukung infrastruktur ekonomi, sosial dan transportasi, termasuk

kelistrikan;

2. Masalah kesenjangan antar kabupaten/kota;

3. Belum optimalnya pemanfaatan SDA yang berkualifikasi komoditas unggulan di sub

sektor perikanan dan kelautan, sektor pertanian dan perkebunan serta pariwisata;

4. Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan;

5. Masih rendahnya investasi pemerintah maupun masyarakat;

6. Rendahnya pelayanan public dan demokrasi,

7. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM manusia,

8. Lemahnya penegakan hukum serta penanganan persoalan pasca konflik sosial;

9. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang mengakibatkan

rendahnya kualitas hidup masyarakat Maluku Utara

Rendahnya ketersediaan infrastruktur pembangunan di Provinsi Maluku Utara seperti di

bidang transportasi, ketersediaan jalan arteri primer (jalan utama), jalan linkungan dan

arteri sekunder banyak yang rusak, lebar badan jalan yang lama rata-rata tidak sama,

kapasitas badan jalan yang semakin terbatas terutama di daerah pedesaan. Untuk

prasarana dan sarana transportasi laut, masih sedikitnya aktivitas bongkar muat barang

dan penumpang di pelabuhan, tingginya biaya pajak yang dipungut oleh pihak pelabuhan,

belum tersedianya fasilitas prasarana dan sarana yang memadai, dan masih kurangnya

peran swasta dalam pembangunan pelabuhan. Permasalahan transportasi udara meliputi

masih rendahnya rute penerbangan pesawat, masih sedikitnya frekuensi penerbangan

pesawat untuk setiap harinya, mahalnya biaya untuk setiap penerbangan, dan masih

kecilnya kapasitas pelabuhan yang baru dapat melayani jenis pesawat tertentu.

Pada bidang pembangunan sarana pengairan irigasi, permasalahan yang dihadapi adalah

ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan akan air, jaringan yang lama rata-rata

sudah banyak yang tidak berfungsi (rusak), dan tidak berjalannya sistem pengaturan air.

Untuk bidang energi listrik, permasalahan yang muncul adalah keterbatasan kapasitas

pembangkit, karena kapasitas tenaga listrik yang tersedia tidak mampu untuk melayani

6

permintaan akan listrik, tingginya ketergantungan tehadap BBM, dan keterbatasan

kemampuan pendanaan. Permasalahan infrastruktur telekomunikasi adalah terbatasnya

ketersediaan infrastruktur informasi, tidak meratanya penyebaran infrastruktur informasi,

dan terbatasnya kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur informasi.

Permasalahan di bidang permukiman adalah terbatasnya kemampuan penyediaan

prasarana dan sarana perumahan, masih banyaknya penduduk perkotaan dan perdesaan

yang belum memiliki tempat tinggal, belum tertatanya sistem perumahan dan lingkungan,

terutama di daerah permukiman nelayan, daerah pelabuhan dan daerah permukiman

sekitar pasar, dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang

layak. Di bidang penyediaan air bersih, permasalahannya adalah masih rendahnya

ketersediaa air bersih yang disediakan oleh PDAM, rendahnya kualitas pengelolaan air

minum yang dikeluarkan oleh PDAM, tingginya tingkat kebocoran yang terjadi pada

perpipaan, permasalahan tarif yang tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya, dan

meningkatnya kecenderungan Kabupaten-Kabupaten baru untuk membentuk PDAM baru

yang terpisah dari kabupaten induk.

Kondisi kesenjangan antar daerah juga menimbulkan permasalahan, terutama

kesenjangan pelayanan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur. Pada

Kabupaten/kota tertentu penyediaan pelayanan dan ketersediaan infrastruktur lebih baik

dibandingkan dengan kabupaten lain, kondisi ini juga berdampak pada ketersediaan

sumberdaya alam yang dimiliki. Sementara disatu sisi ke depan persaingan investasi dan

persaingan antardaerah akan semakin tinggi, oleh karena masing-masing daerah

berupaya menambah lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin melalui masuknya

investasi, sehingga persaingan merebut peluang investasi antar daerah sangat ketat.

Sehubungan dengan itu setiap daerah berupaya secara maksimal untuk melakukan

promosi potensi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi.

Potensi konflik kepentingan akan semakin besar terkait dengan kewenangan tiap daerah

dalam pengelolaan potensi daerah, terutama pada daerah-daerah yang berbatasan dan

wilayah perbatasan antarnegara.

Keberhasilan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan ditandai oleh terwujudnya

keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam untuk pembangunan dengan daya

dukung lingkungannya sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara

berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor dan wilayah yang ada di

Provinsi Maluku Utara. Sampaisaat ini belum tertatanya wilayah pesisir dan kelautan yang

disesuaikan dengan peruntukannya sebagai aset untuk melestarikan populasi ikan dan

7

pengembangan pariwisata serta berfungsinya wilayah tersebut sebagai daerah mitigasi

gempa dan tsunami. Permasalahan yang dihadapi adalah, pemanfaatan SDA yang tidak

terukur dan terkendali, rendahnya penggunaan teknologi pengolahan SDA; tidak

terintegrasinya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam, sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara

pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan upaya pelestarian

lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam untuk perolehan devisa bagi daerah selama

ini cenderung memberikan penekanan yang terlalu besar terhadap eksploitasi sumber

daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan

hokum. Selain itu meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian,

menurunnya ketersediaan air dan daya dukung prasarana irigasi, rendahnya produktivitas

dan mutu komoditas pertanian, serta rendahnya kemampuan dan akses petani terhadap

sumber daya produktif.

Untuk sumberdaya kelautan, terdapat ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber

daya kelautan dan perikanan antar kawasan; adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya

kelautan dan perikanan yang ilegal dan merusak, seperti illegal fishing; belum optimalnya

pengembangan perikanan budidaya; meningkatnya kerusakan dan pencemaran

lingkungan di kawasan pesisir yang menurunkan daya dukungnya; dan belum lengkapnya

kerangka regulasi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan

pada sektor pertambangan, persoalan utama yang dihadapi meliputi (1) penegakan

hukum dalam sektor pertambangan terutama pada kegiatan pertambangan tanpa ijin

(PETI); (2) beberapa potensi bahan galian yang sudah teridentifikasi terletak pada

kawasan lindung; (4) dampak lingkungan akibat penambangan.

Masih adanya sejumlah persoalan bidang politik seperti eksistensi kelembagaan sosial

politik daerah yang masih lemah, rendahnya partisipasi pemilih, peran organisasi

kemasyarakatan yang belum optimal, belum meratanya kesadaran dan toleransi terhadap

perbedaan, kemajemukan dan kedewasaan berpolitik seperti terlihat dari munculnya

berbagai ketegangan konflik antar kelompok masyarakat maupun praktek demokrasi

dalam proses pemilihan kepala daerah hingga kepala desa.

Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih kurangnya

tranparansi perencanaan, rendahnya akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan,

pemantauan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan daerah, masih

lemahnya kelembagaan birokrasi pemerintah daerah dilihat dari belum optimalnya

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan kerja, kurangnya kualitas sumberdaya

8

aparatur, Oleh karena itu dalam kerangka reformasi birokrasi penataan sistem,

kelembagaan dan prosedur pemerintahan sangat memiliki andil dalam mempengaruhi

proses pembangunan Provinsi Maluku Utara.

Di bidang hukum permasalahan yang dihadapi meliputi banyaknya produk hukum daerah

yang disharmonis, masih terdapat tindakan diskriminasi dalam Penegakan hukum, seperti

tindakan yang tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif, rendahnya kesadaran dan

kepatuhan masyarakat terhadap hukum, Kurangnya prasarana dan sarana pendukung

dalam penegakkan hukum, Meningkatnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum

di laut terutama dalam ilegal fishing, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

pengelolaan sumber daya kehutanan dan laut, Khususnya dalam pemberantasan korupsi

diperlukan kemauan politik yang besar serta keteladanan dari pimpinan pemerintahan

beserta jajarannya , dan rendahnya aparat penegak hukum yang secara khusus

menangani perkara korupsi belum dibekali oleh kualitas pendidikan dan pelatihan yang

memadai, yang berakibat pada rendahnya kinerja aparat penegakan hukum dan tidak

tuntasnya penanganan kasus korupsi.

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara sedikit banyak akan terhambat

oleh kondisi sumberdaya manusia yang masih rendah baik kualitas maupun kuantitas.

Untuk Indkes Pembangunan Manusia (IPM) sampai pada tahun 2007 masih rendah,

berada pada 67,82%. Selain itu, masih lemahnya struktur dan kapasitas kelembagaan

kemasyarakatan menjadi tantangan sendiri dalam pengembangan sumberdaya alam

Maluku Utara di masa mendatang. Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum

mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama

disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun

kualitas serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah.

Perhitungan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2005

berada pada rangking 22 secara nasional. Sedangkan persentase penduduk miskin pada

tahun 2008 sebesar 11,28 persen dan dari 9 kabupaten/kota di Maluku Utara seluruhnya

masuk sebagai daerah tertinggal. Angka kemiskinan ini sangat rentan terhadap

perubahan kondisi politik dan ekonomi daerah, kemungkinan terjadinya masalah sosial

dan kriminalitas. Kesejahteraan sosial masyarakat yang relatif masih rendah antara lain

tercermin dari anak maupun penduduk lanjut usia yang terlantar, kecacatan,

ketunasosialan, bencana alam dan konflik sosial. Sementara itu kualitas penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan korban bencana alam dan sosial

masih rendah.

9

Berdasarkan pada permasalahan dan hambatan, maka tujuan yang hendak dicapai

dengan keberadaan Provinsi Maluku Utara baik dalam jangka pendek, menengah

maupun jangka panjang untuk mewujudkan Maluku Utara sebagai Provinsi Kepulauan

Yang Damai, Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera.

A. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat maluku utara dalam

ikatan “Marimoi Ngone Futuru” , yang ditandai oleh :

1. Meningkatnya rasa saling percaya antarkelompok masyarakat yang tercermin dari

semakin menurunnya sikap saling mencurigai, ketegangan dan potensi konflik

antarkelompok maupun antargolongan masyarakat, serta meningkanya kerjasama

antarkelompok masyarakat dalam berbagai bentuk yang positif, konstruktif dan

berkesinambungan;

2. Tertanamnya kembali nilai-nilai “Marimoi Ngone Futuru” sebagai ciri identitas

masyarakat Maluku Utara dalam rangka melestarikan falsafah budaya;

3. Meningkatnya penegakan supremasi hukum sesuai dengan perangkat perundang-

undangan yang berlaku serta aparat penegak hukum yang profesional dan

proporsional;

4. Meningkatnya keamanan yang menjamin keselamatan masyarakat dan keutuhan

wilayah NKRI.

B. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandai oleh :

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah menjadi

lebih efisien dan efektif guna mendorong ketersediaan aparatur yang profesional

dalam rangka public good services;

2. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi untuk mendukung

penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemberian kemudahan

berinvestasi, keberpihakan pada masyarakat miskin melalui prinsip transparansi,

akuntabilitas dan efektifitas kelembagaan;

3. Terciptanya peraturan perundangan daerah yang harmonis dan berpihak kepada

kepentingan masyarakat luas;

4. Meningkatnya kemampuan aparatur daerah dalam memanfaatkan teknologi

informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan daerah.

C. Terwujudnya masyarakat Maluku Utara yang maju, yang ditandai oleh :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan

sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan

setara dengan daerah-daerah lainnya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih

10

besar 7 persen pertahun, tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 10

persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 15 persen;

2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan pada komoditas

unggulan (perkebunan, perikanan dan pariwisata) yang kompetitif sesuai dengan

karakteristik masing-masing wilayah pengembangan;

3. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan antarpulau yang handal dan

terintegrasi satu sama lain dengan mengedepankan transportasi laut sebagai

andalan yang didukung oleh transportasi darat dan udara;

4. Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia, termasuk pengarusutamaan peran

perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber

daya manusia Maluku Utara ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional;

5. Berkurangnya secara nyata jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan

ekonomi masyarakat di perdesaan.

6. Berkurangnya tingkat pengangguran melalui penyediaan dan perluasan lapangan

kerja terutama yang memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

D. Terwujudnya pembangunan daerah yang Mandiri, Merata, Berkeadilan dan

Berkelanjutan, yang ditandai oleh :

1. Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah tanpa terlalu

bergantung kepada sumber pembiayaan lainnya;

2. Meningkatnya kemandirian pangan daerah melalui ketersediaan dan diversifikasi

pangan;

3. Terpenuhinya pelayanan sosial dasar dan sarana prasarana kebutuhan dasar

masyarakat di wilayah kepulauan yang terpencil dan terisolir terutama sarana

pendidikan, kesehatan, perumahan dan sanitasi, air bersih;

4. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien serta

berkembangnya pemanfaatan sumber energi alternatif sesuai dengan

ketersediaan dan daya dukung lingkungan melalui pengembangan biofuel, tenaga

surya, tenaga mikrohidro dll;

5. Meningkatnya kualitas produk-produk unggulan perkebunan (kelapa dalam, pala,

cengkeh, kakao) kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan disertai oleh

peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produk-produk dasar manjadi

barang setengah jadi bahkan barang jadi melalui pengembangan industri

pengolahan di Maluku Utara;

11

6. Terciptanya keterpaduan sistem tata ruang yang berorientasi pada wilayah

kepulauan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang

berorientasi pada perwilayahan pembangunan yang berbasis gugus pulau dengan

rencana Tataran Transportasi Wilayah (tatrawil).

7. Menerapkan sistim pengelolaan pertanahan secara efektif, efisien serta

melaksanakan penegakkan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan

prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Selain itu perlu dilakukan

penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi

daerah terutama peningkatan sumberdaya manusia di bidang pertanahan.

8. Meningkatnya kerjasama antardaerah baik antarprovinsi maupun antarkabupaten

dalam rangka pelayanan masyarakat yang berpihak pada masyarakat miskin,

terutama yang mendiami wilayah perbatasan negara dan wilayah terpencil serta

dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi.

E. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam (SDA)

secara bijaksana dan lestari, yang ditandai oleh :

1. Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam secara optimal,

bertanggungjawab dan berkelanjutan;

2. Berkembangnya pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis kearifan lokal;

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumberdaya

alam secara berkelanjutan terutama di wilayah tertinggal dengan tetap

memperhatikan hak ulayat atas sumberdaya alam;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

bagi kepentingan generasi mendatang serta

5. Terpeliharanya kekayaan, keragaman jenis (plasma nutfah) dan kekhasan sumber

daya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah sebagai modal

dasar pembangunan daerah;

6. Meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana dan

kerusakan lingkungan.

2.1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi

2.1.1. Capaian Indikator

Untuk mengukur tingkat pelayanan publik dan demokrasi digunakan beberapa

indikator yang meliputi persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani

dibandingkan dengan yang dilaporkan, persentase aparat yang berijazah minimal

S1, persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan

12

satu atap. Sedangkan untuk demokrasi digunakan indikator Gender Development

Index (GDI), Gender Empowerment Meassurement (GEM), tingkat partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan kepala daerah provinsi, tingkat partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan legislatif, dan tingkat partisipasi politik masyarakat

dalam pilpres.

Dari data indikator yang dikemukakan menunjukan bahwa selama kurung waktu

2004 – 2008 (lima tahun) capaian pelayanan publik masih dibawah 50% sedangkan

untuk demokrasi capaian rata-rata tingkat partisipasi adalah 80%.

Rendahnya pelayanan publik disebabkan karena sebagai provinsi baru, Maluku

Utara pada tahun awal berdirinya mengalami konflik horizontal, sehingga fokus

pelayanan pemerintahan lebih diarahkan pada penyelesaian dan rekonstruksi pasca

konflik serta rendahnya sumberdaya aparatur yang tersedia. Capaian indikator

tingkat pelayanan publik dan demokrasi disajikan pada grafik 1.

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

‐1.00

‐0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Tingkat Pelayanan Publik &Demokrasi Malut

Tingkat Pelayanan Publik &Demokrasi Nasional

Tren Tingkat Pelayanan &Demokrasi Malut

Tren Tingkat Pelayanan &Demokrasi Nasional

Grafik 1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2008

Bila memperhatikan capaian indikator tingkat pelayanan dan demokrasi (grafik 1)

Provinsi Maluku Utara telah berada diatas stándar nasional tingkat pelayanan publik

dan demokrasi. Namun hal ini harus menjadi catatan penting, karena tidak semua

data indikator diperoleh secara baik, misalnya untuk penanganan kasus yang

terselesaikan, data yang diberikan hanya yang telah diselesaikan sedangkan data

kasus korupsi yang terlaporkan tidak semuanya diberikan dan bahkan pada tahun

2004 dan 2005 instansi penegakan hukum tidak memperoleh.

13

2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol

Memperhatikan data dan grafik 1 diatas, indikator spesifik dan menonol terletak

pada demokrasi, terutama pada indikator pemilihan kepala daerah dan legislatif.

Penyelesaian sengketa pilkada yang berlarut-larut sangat mempengaruhi

pelaksanaan pelayanan publik kepada masyaratat. Pemilihan kepala daerah pada

tahun 2003 dan tahun 2008 diwarnai dengan konflik dengan penyelesaian yang

berkepanjangan. Untuk pilkada 2008 misalnya, konflik yang terjadi bukan hanya

pada tataran calon kepala daerah, akan tetapi juga terjadi pada penyelenggara,

DPRD dan panwas, bahwa sengketa tersebut masuk pada rana peradilan yang

bukan hanya diajukan pada Mahkamah Agung yang pada saat itu berwenang untuk

mengadili sengketa pilkada, akan tetapi juga diajukan pada Mahkamah Konstitusi

berkaitan dengan sengketa kewenangan. Hal ini dilakukan karena ada pihak yang

menganggap bahwa penetapan Gubernur terpilih yang dilakukan oleh Presiden

melalui Departemen Dalam Negeri tidak sesuai dengan hasil pemilihan kepala

daerah yang ditetapkan oleh KPUD maupun KPU Pusat.

Konflik pemilihan umum juga terjadi pada tahun 2008 ketika dilaksanakan pemilihan

legislatif. Selain permasalahan data pemilih, penetapan hasil pileg juga menjadi

permasalahan, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan pelantikan.

Walaupun telah dilakukan Pelatikan Presiden, namun terdapat 2 kabupaten

(Halmahera Utara dan Halmahera Selatan) belum dilakukan pelantikan, bahkan

sampai saat ini Kabupaten Halmahera Selatan belum dilakukan pelantikan terhadap

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih. Kondisi ini terjadi selain

permasalahan perubahan data pada tingkat PPK, juga terjadi konflik pada tataran

KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Provinsi berkaitan dengan penetapan

hasil. KPU Provinsi berdalil bahwa data yang sah dan harus digunakan oleh

Gubernur adalah hasil penetapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi, karena pada

saat ini telah dilakukan pengambilalihan tugas KPU Kabupaten Halsel dalam rangka

penetapan hasil pileg. Namun ketika dilakukan pengambilalihan tersebut tidak

secara langsung KPU Provinsi menetapkan hasil Pileg Kabupaten Halmahera

Selatanl, dan dalam rangka pelaksaaan pilpres KPU Halmahera Selatan diaktifkan

kembali. Atas dasar pengaktifan tersebut, maka KPU Halmahera selatan

mengganggap bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran dan tidak dikenakan

sanksi, dengan demikian berdasarkan ketentuan UU Nomor 22 tahun 2007 tentang

penyelenggara pemilu kewenangan untuk melakukan penetapan hasil Pileg pada

tingkat Kabupaten merupakan kewenangan KPU Kabupaten. Hal ini menimbulkan

14

dualisme usulan penetapan caleg terpilih ke Gubernur, yaitu berdasarkan data versi

KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. Dengan dualisme tersebut, maka sampai saat ini

Gubernur belum menerbitkan SK penetapan calon terpilh untuk pelaksanakan

pelantikan.

Analisis Relefansi, berdasarkan grafik 1 capaian indikator menunjukan bahwa

pelayanan publik dan demokrasi Maluku Utara telah telah berada diatas stándar

nasional atau dengan kata lain Provinsi Maluku Utara dalam aspek pelayanan publik

dan demokrasi lebih baik dibandingkan dengan capaian indikator nasional.

Analisis Efektifitas, bila memperhatikan tren, menunjukan bahwa perkembangan

pelayanan publik dan demokrasi belum mengambarkan kestabilan, namun terjadi

fluktuasi yang sangat tajam. Misalnya yang terjadi pada tahun 2006 bisa mencapai

diatas 40%, namun pada tahun 2007 turun pada level 20%, baru pada tahun 2008

meningkat. Rendahnya tren pada tahun 2007 disebabkan karena Maluku Utara

masuk dalam tahap persiapan penyelenggaran pesta demokrasi melalui pemilihan

Kepala Daerah, sehingga sumberdaya pemerintahan lebih diarahkan pada

suksesnya pelaksanan Pilkada, yang berakibat terganggunya pelayanan publik. Hal

ini mengambarkan tingkat pelayanan publik dn demokrasi di Provinsi Maluku Utara

tidak efektif.

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan dimaksud untuk dapat meningkatkan kinerja pembangunan

daerah Provinsi Maluku Utara terhadap indikator kesejahteraan sosial adalah

sebagai berikut :

1. Pelaksananan pengawasan yang intens dan diikuti dengan pemberian sangksi

yang tegas terhadap penyelenggaraan pemilihan umum pada level Provinsi

dan sampai pada tingkat Desa.

2. Penyediaan dan pemutahiran data pada institusi pelayanan umum

penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum.

3. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan

profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah guna

mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan percepatan pembangunan

Provinsi Maluku Utara.

4. Perwujudakan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang

diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan kemitraan antarlembaga

15

eksekutif dan legislatif daerah; mendorong lebih lanjut upaya peningkatan

kesadaran dan partisipasi politik masyarakat secara dewasa; meningkatkan

kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

secara langsung, aman dan demokratis sesuai dengan hukum dan peraturan

yang berlaku.

5. Penegakan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip

tata kelola pemerintah yang baik. 6. Menata dan memantapkan kelembagaan pemerintahan daerah dengan

kebijakan yang diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan

pemerintahan daerah sesuai dengan mekanisme kerja, struktur organisasi,

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai kinerja

pelayanan pemerintahan dan pembangunan. 7. Penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas,

lugas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap

HAM, keadilan dan kebenaran, terutama dalam proses penyelidikan,

penyidikan, dan persidangan yang transparan terhadap kasus korupsi.

2.2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia

Proses pembangunan sumber daya manusia merupakan sebuah interaksi berbagai

komponen lintas sektor yang berlangsung secara bertahap dari masa tradisional,

maka perkembangan, sampai dengan masa modern. Sehingga pembangunan

sumber daya manusia merupakan suatu proses berjenjang dalam jangka panjang

dan berbagai faktor sosial dan ekonomi ikut memberikan kontribusi di dalamnya.

Pembangunan manusia adalah sebuah proses untuk memperluas pilihan yang

dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai

melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia

yaitu kesehatan, pengetahuan, dan ketrampilan agar dapat digunakan untuk

mempertinggi partisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Pembangunan manusia seutuhnya tidak saja mencakup asepk fisiologi,

intelektualitas, dan kesejahteraan ekonomi semata, namun juga aspek iman dan

ketaqwaan juga perlu mendapat perhatian yang sama besar.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional dilakukan secara

berkesinambungan sesuai dengan tingkat kemampuan sumber daya manusia dan

pemanfaatan sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk dapat dimanfaatkan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, masih rendahnya sumber daya

16

manusia yang ditandai dengan pendidikan penduduk yang relatif rendah maka untuk

menggalang partisipasi penduduk dalam pembangunan nasional tidak dapat

sekaligus, akan tetapi secara bertahap


Indikator output tingkat kualitas sumber daya manusia meliputi pendidikan

diantaranya angka partisipasi murni, angka putus sekolah pada tingkat SD, SMP,

dan SMA, angka melek aksara, guru layak mengajar pada tingkat SMP,SMA, aspek

kesehatan diantaranya gisi buruk, gizi kurang, dan penduduk ber-KB. Secara rata-

rata perubahan yang terjadi selama periode 2004 hingga 2008 terlihat pada grafik 2.

Grafik 2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2008

Grafik tersebut memperlihatkan adanya dua wilayah yang diperbandingkan, yakni

wilayah Provinsi Maluku Utara dan tingkat kualitas sumber daya manusia dalam

skala nasional. Hal yang sama juga berlaku untuk melihat tren perubahan tingkat

kualitas sumber daya manusia.

Khusus untuk Provinsi Maluku Utara tingkat kualitas sumber daya manusia terlihat

seperti pada grafik di bawah ini. dalam periode 2004 – 2008 secara umum tingkat

kualitas sumber daya manusia mengalami fluktuasi. Kisarannya berada di atas 70%,

dengan kisaran terbesar terjadi pada tahun 2008 di mana tingkat kualitas sumber

daya manusia berada pada 78,01%. Angka ini sedikit mengalami kenaikan dari

periode 2007 yang berkisar 77,46%

17

Hal ini tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan tingkat kualitas sumber daya

manusia ukuran nasional dengan kisaran Provinsi Maluku Utara. Perbedaan

mencolok hanya untuk periode 2008 antara tingkat kualitas sumber daya manusia

Provinsi Maluku Utara dengan skala nasional. Pada tahun 2008 tingkat kualitas

sumber daya manusia untuk Maluku Utara berada pada 78,01% sedangkan kisaran

nasional hanya berada pada 63,94%. Secara nasional tingkat kualitas sumber daya

manusia juga berada di atas kisaran 70%.

Fluktuasi juga terjadi pada tren perubahan tingkat kualitas sumber daya manusia.

Tren penurunan untuk tingkat kualitas sumber daya manusia Maluku Utara pada

tahun 2006 turun 0,04, serta naik kembali pada angka 0,01. Tren yang mencolok

terjadi pada tahun 2008 di mana mencapai angka 0,05, turun pada angka 0,02 di

bawah nol (negative).

Perubahan-perubahan di atas merupakan hasil akumulasi dari beberapa sub

indikator yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, serta

keluarga berencana. Akan tetapi kendala terbesar adalah ketersediaan dan

konsistensi dari data yang disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Analisis relevansi, Analisa tingkat kualitas sumber daya manusia ini dilakukan

terhadap 10 unsur sebagaiamana yang diisyaratkan dalam panduan BAPENAS.

Kesepuluh unsur tersebut terdiri dari 2 unsur utama yaitu unsur pendidikan dan

unsur kesehatan. Khusus untuk unsur pendidikan, Angka Partisipasi Murni SD/MI;

Angka Putus Sekolah SD, SMP/MTS, dan SLTA; Angka Melek Aksara; serta

Presentase Jumlah Guru yang layak mengajar untuk SMP dan SLTA merupakan

elemen perhitungan kualitas sumber daya manusia.

Dari tabel 1 dan grafik 2, terlihat bahwa secara umum perbandingan capaian

indikator untuk sektor pendidikan selama periode 2004-2008 antara nasional

dengan Provinsi Maluku Utara hampir tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Angka Partisipasi Murni Nasional dan Provinsi Maluku Utara sama-sama berada

pada kisaran 90% – 93%. Hal yang sama juga terjadi pada angka melek aksara, di

mana baik indikator Nasional maupun Provinsi Maluku Utara berada pada kisaran

90% - 95%. Kecenderungan yang sama juga terjadi untuk indikator persentase

jumlah guru yang layak mengajar.

18

Perbedaan signifikan terjadi pada angka putus sekolah baik untuk tingkat SD, SLTP,

mapun SLTA. Sebagai contoh angka putus sekolah SLTP tahun 2007 untuk Provinsi

Maluku Utara sebesar 18,24, sangat tinggi dibandingkan dengan indikator yang

sama di tingkat nasional yaitu sebesar 3,94. Hal yang sama juga terjadi untuk angka

putus sekolah SLTA pada periode yang sama.

Tabel 1. Perbandingan Unsur Pendidikan Indikator Nasional dan Provinsi Maluku Utara

Pendidikan 2004 2005 2006 2007 2008

Angka Partisipasi SD/MI -Nasional 93.00 93.30 93.54 93.75 93.98 Angka Partisipasi Murni SD/MI - MU 91.44 91.73 92.46 93.22 92.78 Angka Putus Sekolah SD - Nasional 2.97 3.17 2.41 1.81 Angka Putus Sekolah SD - MU 3.15 8.27 4.86 2.66 2.61 Angka Putus Sekolah SMP/MTs - Nasional 2.83 1.97 2.88 3.94

Angka Putus Sekolah SMP/MTs - MU 2.62 0.76 2.07 18.24 17.18 Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah – Nasional 3.14 3.08 3.33 2.68

Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah - MU 3.72 2.84 3.26 5.18 4.83

Angka melek aksara 15 tahun keatas - Nasional 90.40 90.90 91.50 91.87 92.19

Angka melek aksara 15 tahun keatas - MU 95.20 95.18 94.41 93.41 93.02

Persentase Jumlah guru layak mengajar SMP/MTs – Nasional 81.12 81.01 78.04 86.26

Persentase Jumlah guru layak mengajar SMP/MTs – MU 68.88 67.81 51.43 88.11 79.39

Persentase Jumlah guru layak mengajar Sekolah Menengah - Nasional

69.47 72.44 82.55 84.05

Persentase Jumlah guru layak mengajar Sekolah Menengah – MU 74.23 74.69 87.15 86.37 92.83

Selain elemen-elemen pendidikan di atas, kualitas sumber daya manusia ditentukan

oleh indikator kesehatan yang terdiri prevalensi gizi buruk dan prevalensi gizi

kurang. Kecukupan gizi di Provinsi Maluku Utara secara umum telah tercukupi.

Khusus untuk gizi kurang pada tahun 2004 prevalensi gizi kurang provinsi sebesar

8,75% lebih rendah dibandingkan dengan indikator nasional yang sama yaitu

sebesar 25,80%. Tahun 2005 perbedaannya menjadi lebih signifikan di mana

prevalensi gizi kurang nasional sebesar 24,70%, lebih tinggi dibandingkan dengan

prevalensi gizi kurang Provinsi Maluku Utara 4,31%. Akan tetapi perbedaan besaran

ini menjadi lebih dekat pada tahun 2006 di mana prevalensi gizi kurang nasional

19

sebesar 23,60%, sedangkan indikator yang sama oleh Provinsi Maluku Utara adalah

sebesar 19,13%.

Lebih lanjut, analisis kualitas sumber daya manusia juga mencakup unsur keluarga

berencana, di mana di dalamnya terdapat elemen persentase penduduk ber-KB.

Hasil menunjukan ada kecenderungan pola yang sama antara persentase penduduk

ber-KB nasional dengan Provinsi Maluku Utara. Selama periode 2004 – 2006,

persentase penduduk ber-KB Provinsi Maluku Utara lebih rendah dibandingka

dengan indikator nasional yang sama. Selama periode ini persentase penduduk ber-

KB berkisar antara 40% hingga 60%. Angka tetapi selama tahun 2007-2008 terlihat

bahwa persentase penduduk ber-KB Provinsi Maluku Utara lebih tingg dari indikator

nasional yang sama. Persentase indikator ini untuk Provinsi Maluku Utara berkisar

antara 60% - 65%. Kisaran ini mengalami kecenderungan penurunan baik untuk

nasional maupun di Provinsi Maluku Utara.

Analisis efektifitas, capaian indikator pada kualitas sumber daya manusia Provinsi

Maluku Utara selama periode 2004-2008 mengalami kenaikan dengan

kecenderungan membaik. Pada tahun 2004 tingkat kualitas sumber daya manusia

berada pada besaran 75.41%. Angka ini kemudian naik menjadi 76,99% pada tahun

2005. Hal ini berarti bahwa terdapat perbaikan terhadap kualitas sumber daya

manusia baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun juga keluarga

berencana. Tingkat kualitas sumber daya manusia Provinsi Maluku Utara kembali

turun menjadi 73,78% pada tahun 2006; kemudian naik kembali menjadi 77,46% di

tahun 2007 dan 78,01% pada tahun berikutnya.

Apabila dilihat dari masing-masing unsur: pendidikan, kesehatan, dan keluarga

berencana, secara garis besar dapat disimpulkan terdapat perbaikan tingkat sumber

daya manusia di Provinsi Maluku Utara. Tabel 1, dan grafik 2 memberikan ilustrasi

terhadap kecenderungan ini. Dari Tabel 1, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk

SD/MI pada tahun 2004 sebesar 91,44%, membaik menjadi 91,73% pada tahun

berikutnya serta naik pada tahun 2006 menjadi 92,46%. Tahun 2007, APM ini naik

menjadi 93,22%; namun turun secara tidak signifikan pada tahun 2008 pada

besaran 92,78%. Kecenderungan yang sama (berflukttuasi) pada Persentase

Jumlah Guru Layak Mengajar.

Khusus untuk Angka Putus sekolah baik pada tingkat SD, SLTP, maupun SLTA,

secara umum kecenderungan di Provinsi Maluku Utara adalah mengalami

penurunan. Tabel 1 menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah SD cenderung

20

mengalami perbaikan dari 3,15% pada tahun 2004, naik menjadi 8,27% di tahun

2005, dan turun pada 2006 menjadi 4,86%. Penurunan ini juga terjadi di tahun 2007

(2,66%) dan 2008 (2,61%).

Kecenderungan Angka Putus Sekolah pada tingkat SD berbeda dengan yang terjadi

pada tingkat SLTP/MTs selama periode 2004-2008. Selama periode ini Angka Putus

Sekolah di Provinsi Maluku Utara mengalami kecenderungan naik dari 2,62%

(2004), 0,76% (2005), 2,07& (2006), 18,24% (2007) dan 17,18% (2008). Hal yang

sama juga terjadi pada Angka Putus Sekolah SLTA/SMK/MA seperti yang terlihat

dalam Tabel 1. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kualitas sumber daya

manusia di Provinsi Maluku Utara meskipun telah mengalami perbaikan pada

beberapa elemen di sektor pendidikan, akan tetapi masih terdapat beberapa hal

yang belum tersentuh upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks elemen sektor pendidikan

tersebut dijelaskan secara khusus dalam evaluasi ini.

Di sektor kesehatan, khusus untuk Prevalensi Gizi Kurang meskipun terjadi fluktuasi

selama periode 2004-2008, Elemen ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

Seperti yang terlihat pada Grafik 2 di atas, 8,75% Prevalensi Gizi Kurang pada

tahun 2004, turun menjadi 4,31% di tahun berikutnya. Akan tetapi pada tahun 2006,

indeks ini kemudian naik menjadi 19,13%, terus mengalami kenaikan pada tahun

2007 menjadi 21,01%, namun turun kembali pada besaran 13,23% di tahun 2008.

Dua periode terakhir menyimpulkan telah terdapat upaya perbaikan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah guna menekan jumlah balita yang mengalami kekurangan

asupan gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan dan fluktuasi dari

faktor ini tidak dijelaskan dalam evaluasi ini.

Persentase jumlah penduduk yang mengikuti program keluarga berencana. Untuk

Provinsi Maluku Utara, meskipun tampak berfluktuasi yang mengikut program

keluarga berencana mengalami kenaikan apabila dilihat dari periode 2004-2008. Hal

ini terlihat pada persentasenya, yang berada pada kisaran lebih dari 40% pada

tahun 2004, naik di atas 50% pada tahun 2005 dan 2006; serta kemudian pada

tahun 2007 dan 2008 terus naik di atas 60%.


Indikator pendidikan memberikan sumbangan paling besar dalam menentukan

tingkat kualitas sumber daya manusia selama periode 2004 – 2008. Dengan kisaran

mendekati 90%, unsur pendidikan melebihi unsur-unsur lain seperti indeks

21

pembangunan manusia (IPM) yang berada pada kisaran 65%, unsur kesehatan

yang relatif berfluktuasi relatif kecil dan berada di antara kisaran 55% - 65%.

Selama periode 2004-2008, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku

Utara mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2004 IPM provinsi ini

hanya berkisar pada angka 66,40, naik menjadi 67,00, 67,50, dan 67,82 pada tiga

tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 2008, IPM Provinsi Maluku Utara telah

mencapai hamir 68,37%.

Pada sektor pendidikan, salah satu elemennya adalah nilai rata-rata baik untuk

SLTP maupun SLTA. Secara garis besar nilai rata-rata masing-masing tingkatan

pendidikan berfluktuasi selama periode 2004-2008. Khusus untuk rata-rata nilai

akhir SLTA masih dianggap rendah dan belum mencapai nilai 6. Tahun 2004 dan

2006 nilai ini hanya berada pada kisaran 4,25 dan 4,30. Sedangkan untuk tahun

2005, 2007, dan 2008 rata-rata nilai akhir telah mencapai di atas 5,54.

Elemen lain yang menjadi perhatian dalam unsur kesehatan adalah umur harapan

hidup. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan ada perbaikan kualitas kesehatan

masyarakat yang berdampak pada bertambahnya usia harapan hidup. Selama

periode 2004-2008, umur harapan hidup Provinsi Maluku Utara bergerak dari 63

tahun (2004), 64 tahun (2005 dan 2006), 66 tahun (2007), dan 67 tahun untuk tahun

2008. Dengan kata lain bahwa dalam periode tersebut, penduduk Provinsi Maluku

Utara memiliki pertambahan usia yang lebih lama dari tahun ke tahun.

Pada angka kematian bayi, terlihat bahwa selama periode tersebut persentase

indikator ini befluktuasi. Pada tahun 2004 Angka Kematian Bayi mencapai 42%, naik

menjadi 56% pada tahun berikutnya, dan turun kembali menjadi 43% pada tahun

2006. Indeks ini kemudian naik kembali menjadi 51% pada tahun berikutnya, dan

turun kembali pada tahun 2008 menjadi 45%. Akan tetapi, untuk Angka Kematian

Ibu mengalami kenaikan yang cukup signifkan dalam periode yang sama (2004-

2008). Secara berturut dalam periode ini, Angka Kematian Ibu naik dari 12%, 15%,

37%, 41%, dan 45%.

Indikator yang lain yang tidak diikutsertakan dalam perhitungan tingkat kualitas

sumber daya manusia adalah Persentase Tenaga Kesehatan Per Penduduk dan

Persentase Pertumbuhan Penduduk untuk Provinsi Maluku Utara selama periode

2004-2008 menunjukkan bahwa Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

berfluktuasi selama periode tersebut. Tahun 2004, Persentase Laju Pertumbuhan

22

Penduduk dimulai pada kisaran 1,88% berdasarkan jumlah penduduk pada periode

sebelumnya, turun menjadi 1,71% pada tahun 2005, naik secara signifikan kembali

menjadi 3,94% pada tahun 2006, turun lagi menjadi 2,75% di tahun 2007, serta

kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2008 menjadi 1,62%.

Persentase Tenaga Kesehatan Per Penduduk merupakan indikator yang menarik

karena secara khusus menjelaskan perbandingan tenaga kesehatan yang tersedia

yang dapat melayani penduduk Provinsi Maluku Utara. Tenaga kesehatan antara

lain terdiri dari tenaga dokter, tenaga kebidanan, tenaga keperawatan, apoteker,

serta tenaga kesehatan pendukung lainnya seperti petugas laboratorium dan

radiologi. Grafik 7 memperlihatkan bahwa pola pertumbuhan jumlah tenaga

kesehatan selama periode 2004-2008 tidak mengalami perubahan yang berarti.

Persentase Tenaga Kesehatan Per Penduduk berada pada kisaran 0,13% hingga

0,16%. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara tenaga kesehatan dengan

jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara masih jauh dari cukup. Hal ini juga akan

membuat penduduk di provinsi ini akan rentan terhadap masalah kesehatan beserta

penanganannya.



daerah Provinsi Maluku Utara terhadap indikator kualitas sumberdaya manusia

adalah sebagai berikut :

1. Penurunan angka putus sekolah pada berbagai tingkat pendidikan melalui

bantuan pendidikan gratis bagi masyarakat ekonomi lemah

2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik

3. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Maluku Utara

4. Menurunkan angka prevalensi gizi buruk dan menekan menekan jumlah balita

kekurangan gizi melalui program desa mandiri pangan

5. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan melalui

peningkatan jumlah serta kualitas tenaga kesehatan

2.3. Tingkat Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian upaya dan kebijakan yang bertujuan

guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan

pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan

mengusahakan pergesaran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder

23

dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah

mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan

tingkat yang sebaik mungkin.

Pembangunan sektor ekonomi yang dimasukkan dalam perhitungan produksi

dometik bruto (PDRB) adalah Pertanian, Pertambangan dan penggalian, Industri

pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan

Restoran, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan serta jasa perusahaan,

serta Jasa-jasa. Akan tetapi pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada 9

sektor di atas. Guna mengetahui tingkat pembangunan ekonomi dalam evaluasi

kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2009 Provinsi Maluku Utara memiliki 3

unsur utama yakni ekonomi makro, invetasi, dan infrastruktur.

Dari ketiga unsur utama tersebut hanya unsur pertama yang digunakan dalam

menentukan tingkat pembangunan ekonomi. Elemen yang digunakan dari unsur

ekonomi makro ini adalah laju pertumbuhan, persentase ekspor terhadap PDRB,

persentase output manufaktur terhadap PDRB, dan persentase UMKM terhadap

PDRB.


Analisis capaian indikator tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara

merupakan bentuk pencapaian salah satu unsur pembangunan secara keseluruhan

indikator yang ada. Unsur ini kemudian dibandingkan dengan capaian indikator

pembangunan ekonomi nasional untuk periode 2004 – 2008 disajikan pada grafik 3.

Grafik 3. Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2009

24

Dari Grafik 3 terlihat bahwa secara umum tingkat pembangunan ekonomi Provinsi

Maluku Utara lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pembangunan ekonomi

nasional. Dengan kata lain dalam grafik tersebut juga terlihat adanya fluktuasi

tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara selama periode 2004-2008.

Hal ini jelas dari perbandingan tren tingkat pembangunan ekonomi nasional dengan

Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan unsur ekonomi makro dengan elemen-elemen yakni laju pertumbuhan,

persentase ekspor terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB,

dan persentase UMKM terhadap PDRB. Perbandingan antara elemen-element

tingkat pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku Utara terlhat pada

Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Elemen-elemen Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional

dengan Provinsi Maluku Utara Periode 2004-2008

Indikator 2004 2005 2006 2007 2008

Laju Pertumbuhan ekonomi - Nasional 4.25 5.37 5.19 5.63 6.30 Laju Pertumbuhan ekonomi - MU 4.71 5.10 5.48 6.01 6.40 Persentase ekspor terhadap PDRB - Nasional 20.07 20.84 19.48 21.26 20.34 Persentase ekspor terhadap PDRB - MU 34.98 43.99 48.68 58.84 65.69 Persentase output Manufaktur terhadap PDRB - Nasional 28.07 27.41 27.54 27.06 27.87

Persentase output Manufaktur terhadap PDRB – MU 14.14 13.75 13.77 13.40 13.21

Persentase output UMKM terhadap PDRB - Nasional 55.40 53.90 53.49 53.60 52.70

Persentase output UMKM terhadap PDRB - MU - - - - - Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah) - Nasional 10.61 12.68 15.03 17.58 21.70

Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah) - MU 2.71 2.92 3.07 3.35 3.52

Berdasarkan tabel di atas, apabila diperbandingkan per elemen, maka terlihat

terdapat beberapa variasi perbedaan. Selama periode 2004 hingga 2008 laju

pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 4,25% hingga 6,30%. Hal ini

tidak jauh berbeda dengan kecenderungan yang terjadi selama periode yang sama

di Provinsi yang sama, yaitu berada pada kisaran 4,71% hingga 6,40%.

Apabila dilihat dari persentase output manufaktur terhadap PDRB nasional dan

Provinsi Maluku Utara, maka terlihat bahwa besaran indeks hanya setengah dari

indeks nasional. Pada tahun 2004 besaran indeks ini untuk tingkat nasional adalah

sebesar 28,07%, sedangka untuk tingkat provinsi indeks ini hanya sebesar 14,14%.

25

Untuk periode 2005 sampai dengan 2008, secara berturut-turut adalah 27,41%

(nasional) dan 13,75% (provinsi); tahun 2006 27,54% untuk nasional dan 13,77%

untuk provinsi; tahun 2007 adalah sebesar 27,06% dan 13,40% untuk nasional;

serta untuk tahun 2008 untuk nasional sebesar 27,87% dan untuk Provinsi Maluku

Utara sebesar 13,21%.

Perbedaan besar juga terjadi untuk pendapatan per kapita antara nasional dan

Provinsi Maluku Utara. Secara nasional pendapatan per kapita telah mencapai di

atas 10,61 juta pada tahun 2004, 12,86 juta di tahun 2005, 15,03 juta untuk tahun

2006, 17,58 juta pada tahun 2007, serta 21,70 juta pada tahun 2008. Hal ini berbeda

dengan kondisi pendapatan per kapitan di Provinsi Maluku Utara. Selama periode

2004-2008, pendapatan per kapita secara berturut-turut adalah 2,71 juta, 2,92 juta,

3,07 juta, 3,35 juta, dan 3,52 juta. Dengan kata lain terdapat perbedaan signifikan

yang sangat besar antara pendapatan per kapita nasional dengan Provinsi Maluku

Utara.

Akan tetapi jika dibandingkan antara persentase ekspor terhadap PDRB maka

selama periode 2004-2008, Provinsi Maluku Utara memiliki presentase eskpor

terhadap PDRB lebih besar dibandingkan dengan indeks nasional. Persentase ini

selama periode 2004-2008 untuk Provinsi Maluku Utara berada pada kisaran antara

34,98% pada tahun 2004 hingga 65,69% pada tahun 2008.

Pada tahun 2004 tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara mencapai

angka 18,85%, masih rendah dibandingkan dengan indeks yang sama pada tahun

tersebut. Tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara cenderung naik

untuk tahun 2005 hingga 2007. Di tahun 2005 tingkat pembangunan ekonomi naik

menjadi 21,92%, 23,66% untuk tahun 2006, serta 27,20% tahun 2007. Akan tetapi

indeks ini turun pada tahu 2008 menjadi 17,76%. Hal ini mengakibatkan tren tingkat

pembangunan ekonomi berfluktuasi dari 0,00 pada tahun 2004 naik menjadi 0,16 di

tahun berikutnya. Pada tahun 2006 tren tingkat pembangunan ekonomi 0,08, naik

kembali pada besaran 0,15 di tahun 2007, dan turun hingga 0,35 di bawah nol pada

tahun 2008.

Kecenderungan ini tidak terjadi pada tingkat pembangunan ekonomi nasional yang

selama periode 2004-2008 berada pada kisaran 39,47% hingga 42,97%. Tingkat

pembangunan ekonomi nasional selama periode ini cenderung mengalami

kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada tren tingkat pembangunan ekonomi

nasional. Dari grafik di bawah ini nampak jelas bahwa hampir tidak ada perubahan

yang signifikan. Tren tingkat pembangunan ekonomi nasional berada pada kisaran

26

0,00 hingga 0,04. Pada tahun 2004 hingga 2006, tren tingkat pembangunan

ekonomi hanya berada pada besaran 0,00. Pada tahun 2007 tren ini naik menjadi

0,04 dan turun kembali menjadi 0,03 pada tahun berikutnya.

Analisis Relevansi, memperlihatkan adanya kesenjanagn antara tingkat

pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku Utara. Tahun 2004 tingkat

pembangunan ekonomi adalah sebesar 18,85% untuk Provinsi Maluku Utara,

sedangkan indeks yang sama untuk tingkat pembangunan ekonomi nasional adalah

sebesar 39,47% pada periode yang sama. Di tahun berikutnya walaupun tingkat

pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Uatar naik menjadi 21,92%, hal ini masih

jauh dibandingkan dengan indeks tingkat pembangunan nasional yaitu sebesar

40,07%. Hal yang juga masih terjadi pada tahun 2006, 2007, dan 2008, yang secara

berturut pada periode ini 23,66% (Provinsi Maluku Utara), 40,26% (nasional); 27,20

(Provinsi Maluku Utara), 27,20% (nasional); serta 17,16% (Provinsi Maluku Utara),

42,97 (nasional).

Apabila dilihat dari tren maka dengan sendirinya terlihat perbedaan signifikan antara

tren tingkat pembangunan ekonomi nasional dengan Provinsi Maluku Utara.

Walaupun tren tingkat pembangunan ekonomi nasional terlihat meningkat, tren pada

indeks yang sama untuk Provinsi Maluku Utara berfluktuasi selama periode 2004-

2008. Tren nasional tingkat pembangunan ekonomi 2005 sebesar 0,00, sedangkan

untuk Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 0,16. Pada periode berikutnya, tingkat

pembangunan ekonomi nasional masih sama dengan periode sebelumnya, namun

indeks untuk Provinsi Maluku Utara turun menjadi 0,08. Pada tahun 2007, tren

tingkat pembangunan ekonomi nasional naik menjadi 0,04, dan untuk Provinsi

Maluku Utara juga naik menjadi 0,15. Di tahun 2008, tren tingkat pembangunan

ekonomi nasional turun menjadi 0,03, sedangka untuk Provinsi Maluku Utara turun

hingga 0,35 di bawah nol.

Selama periode 2004 hingga 2008 laju pertumbuhan ekonomi nasional berada pada

kisaran 4,25% hingga 6,30%. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kecenderungan

yang terjadi selama periode yang sama di Provinsi yang sama, yaitu berada pada

kisaran 4,71% hingga 6,40%. Apabila dilihat dari persentase output manufaktur

terhadap PDRB nasional dan Provinsi Maluku Utara, maka terlihat bahwa besaran

indeks hanya setengah dari indeks nasional. Pada tahun 2004 besaran indeks ini

untuk tingkat nasional adalah sebesar 28,07%, sedangka untuk tingkat provinsi

indeks ini hanya sebesar 14,14%. Untuk periode 2005 sampai dengan 2008, secara

27

berturut-turut adalah 27,41% (nasional) dan 13,75% (provinsi); tahun 2006 27,54%

untuk nasional dan 13,77% untuk provinsi; tahun 2007 adalah sebesar 27,06% dan

13,40% untuk nasional; serta untuk tahun 2008 untuk nasional sebesar 27,87% dan

untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 13,21%.


Provinsi Maluku Utara. Secara nasional pendapatan per kapita telah mencapai di

atas 10,61 juta pada tahun 2004, 12,86 juta di tahun 2005, 15,03 juta untuk tahun

2006, 17,58 juta pada tahun 2007, serta 21,70 juta pada tahun 2008. Hal ini berbeda

dengan kondisi pendapatan per kapitan di Provinsi Maluku Utara. Selama periode

2004-2008, pendapatan per kapita secara berturut-turut adalah 2,71 juta, 2,92 juta,

3,07 juta, 3,35 juta, dan 3,52 juta. Dengan kata lain terdapat perbedaan signifikan

yang sangat besar antara pendapatan per kapita nasional dengan Provinsi Maluku

Utara. Akan tetapi jika dibandingkan antara persentase ekspor terhadap PDRB

maka selama periode 2004-2008, Provinsi Maluku Utara memiliki presentase eskpor

terhadap PDRB lebih besar dibandingkan dengan indeks nasional. Persentase ini

selama periode 2004-2008 untuk Provinsi Maluku Utara berada pada kisaran antara

34,98% pada tahun 2004 hingga 65,69% pada tahun 2008.

Analisis Efektifivitas, terhadapat indikator hasil yang telah ditetapkan untuk

pengukuran efektifitas pembangunan ekonomi diukur hanya menggunakan unsur

ekonomi makro dengan memasukkan elemen laju pertumbuhan, persentase ekspor

terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB, dan persentase

UMKM terhadap PDRB. Diperoleh bahwa tingkat pembangunan ekonomi di

Provinsi Maluku Utara memiliki kecenderungan membaik selama periode 2004-

2007. Penurunan indeks ini terjadi pada 2008. Efetifitas pembangunan ekonomi

pada tahun 2004 adalah 18,75%, naik berturut dari 2005 sampai dengan 2007 yaitu

21,92%, 23,66%, dan 27,20%. Akan tetapi pada tahun 2008 tingkat pembangunan

ekonomi Provinsi Maluku Utara menjadi 17,76%.


Secara garis besar laju inflasi selama periode 2004-2008 mengalami penurunan.

Akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menurunkan laju

inflasi ini memiliki hasil yang signifikan. Pada tahun 2004 indeks inflasi sebesar 7,69

turun secara signifikan menjadi 3,27 pada dua tahun berikutnya, kembali mengalami

kenaikan menjadi 4,64 pada 2007, namun kemudian turun kembali menjadi 2,24

pada tahun 2008.

28

Selain laju inflasi, unsur yang tidak dimasukkan dalam perhitungan tingkat

pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan investasi baik PMDN maupun PMA,

serta perkembangan infrastruktur khususnya panjang jalan. Perkembangan

investasi terihat selama periode 2004-2008 tidak terdapat banyak realisasi investasi

penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal asing yang terjadi selama

periode ini hanya terjadi pada tahun 2006. Sedangkan untuk penanaman modal

dalam negeri (PMDN) terjadi fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada tahun

2005 terjadi 100% realisasi investasi dari investasi yang direncanakan. Pada tahun

2006 nilai realisasi investasi cenderung turun hingga 83%, naik secara sangat

signifikan pada tahun 2007 menjadi 1080% akibat adanya perubahan nilai realisasi

investasi yang sangat besar. Akan tetapi angka ini negatif 91,53% pada tahun 2008

akibat penurunan nilai realisasi investasi.

Kondisi infrastruktur khususnya kondisi jalan baik jalan nasional maupun jalan

provinsi memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2008 tidak terdapat

pertambahan jalan nasional, di mana panjang jalan 458,23 km tetap selama lima

tahun terakhir. Sedangkan untuk kondisi jalan nasional berfluktuasi menurut kondisi

jalan baik, sedang, dan buruk. Kondisi jalan yang ada memperlihatkan dengan jelas

bahwa penambahan jalan hanya terjadi pada tahun 2005, dengan penambahan

sepanjang 1559,15 km. Setelah tahun 2005 tidak terdapat penambahan jalan.


Berdasarkan hasil analisis serta capaian indikator spesifik dan menonjol maka

pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota

perlu berbagai upaya nyata khususnya yang berhubungan langsung dengan

elemen-elemen pendukung pehitungan tingkat pembangunan ekonomi. Hal ini

penting karena elemen-elemen ini merupakan faktor yang menjadi dasar ukuran

kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara diantaranya :

1. Perhatian khusus pemerintah daerah adalah persentase output manufaktur

terhadap PDRB provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa produksi output belum

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

2. Perbaikan sektor riil untuk dapat pembukaan lapangan kerja baru serta insentif

wiraswasta guna memberikan dorongan bagi pelaku bisnis dan pencari kerja

untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan mereka.

3. Meningkatkan iklim investasi

4. Menyediakan database pendukung investasi dalam rangka menarik perhatian

calon investor tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan dana untuk

29

mencari tahu informasi tentang peluang investasi yang ada di Provinsi Maluku

Utara

5. Menjaga situasi politik dan keaman juga merupakan peran utama pemerintah

bersama-sama dengan masyarakat luas agar tercipta rasa aman dalam iklim

investasi.

6. Penyedediaan sarana dan prasarana yang memadai terutama infrastruktur

pendukung terutama jalan

2.4. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

Potensi sumberdaya alam alam di Provinsi Maluku Utara meliputi sumberdaya non-

hayati yaitu air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumberdaya alam hayati

yaitu hutan, flora, dan fauna.

Penggunaan lahan di Provinsi Maluku Utara didominasi oleh penggunaan lahan

hutan. Penggunaan lahan yang dominan berikutnya adalah perkebunan, dilihat dari

penyebarannya, areal hutan terbesar di Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten

Halmahera Timur 984.716 Ha. Penggunaan lahan dominan berikutnya di Provinsi

Maluku Utara adalah penggunaan lahan untuk perkebunan, yaitu 245.747 Ha,

penyebarannya yang relatif luas adalah Halmahera Selatan dan Kabupaten

Kepulauan Sula. Penggunaan lahan kampung/permukiman terluas adalah Kota

Ternate, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Jenis tanah yang tersebar di Provinsi Maluku Utara antara lain; jenis tanah

mediteran, jenis tanah Podsolik merah kuning, jenis tanah kompleks, jenis tanah

latosol, jenis tanah regosol, dan jenis tanah allufial. Berdasarkan kondisi sumber

daya alam bahwa wilayah Maluku Utara sangat cocok untuk usaha-usaha pertanian

tanaman pangan seperti padi, jagung, Ubi Kayu, Kedelai, Kacang ijo (kacang-

kacangan), umbi-umbian serta tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran);

usaha perkebunan seperti Kelapa, Kelapa Sawit, Kakao, Cengkeh, Pala, Kopi,

Jambu Mete, Lada, Kapok, Kayu Manis, Vanili, dan jenis komoditi perkebunan

lainnya. Usaha-usaha sub sektor peternakan seperti ternak Sapi, Kerbau, Kambing,

Unggas (Ayam Ras, Ayam Petelur, Ayam Buras dan Itik); usaha sektor perikanan

seperti perikanan laut dan sebagian kecil perikanan air tawar.

Maluku Utara mempunyai prospek yang potensial untuk bahan galian logam dan

non-logam seperti nikel-kobal, tembaga, emas dan perak merupakan komoditi

unggulan untuk dikembangkan lebih lanjut. Pulau Halmahera mempunyai potensi

endapan bahan galian emas yang cukup prospektif, temuan endapan emas

30

epitermal di daerah Gosowong dengan potensi yang terkandung dalam busur

magnetik. Indikasi adanya hidro karbon di Provinsi Maluku Utara ditunjukan oleh

gejala rembesan minyak seperti yang ditemukan di Pulau Halmahera yang dilakukan

oleh Pertamina dan British Petroleum di Cekungan Halmahera Selatan dengan

rembesan flour pada kedalaman 3000 meter, selain itu terdapat potensi panas bumi

di Jailolo, energi panas bumi di Songa Bacan.

Berdasarkan pencatatan Stasiun Klimatologi, rata-rata temperatur di Provinsi

Maluku Utara sepanjang tahun 2007 sekitar 270C, dengan suhu minimum 23,30C

pada bulan ahustus dan suhu maksimum 31,50C pada bulan Oktober dan

kelembaban udara 84 %. Selama tahun 2007 terjadi hari hujan sepanjang tahun

dengan intensitas beragam. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi

pada bulan Nopember.


Potensi sumber daya alam di provinsi Maluku Utara merupakan salah satu sumber

pemasukan andalan dalam menggerakan roda perekonomian daerah. Pengelolaan

sumber daya alam diyakini mampu menyerap tenaga kerja produktif. Namun disisi

lain, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan/tidak bijaksana dapat

memicu menurunnya fungsi lingkungan hidup.

Sumber daya alam perlu dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kelestraian dan fungsi

lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam yang tersedia senantiasa

mempuanyai peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource

based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support

system). Beberapa permasalahan kualitas pengelolaan sumber daya alam di

Provinsi Maluku Utara antara lain 1) ekosisten pesisir dan laut kualitasnya semakin

menurun, 2) aktifitas pertambangan yang merusak lingkungan, 3) lemahnya

penegakan hukum terhadap illegal logging dan penyelundupan kayu serta illegal

fishing.

Data luas lahan kritis di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2009 adalah

196.976 ha dengan luas kawasan konservasi adalah 215.300 ha yang terdiri dari

hutan konservasi cagar alam 48.000 ha dan hutan konservasi taman nasional

adalah 167.300 ha . Sampai dengan tahun 2008 persentase luas lahan rehabilitasi

dalam hutan terhadap total luas lahan kritisis baru mencapai 5.80 persen,

31

sedangkan rehabilitasi lahan luar hutan terhadap total luas lahan kritisis adalah 5.42

persen.

Jumlah tindak pidana perikanan yang umum terjadi pri provinsi Maluku Utara adalah

penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu,

penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan

pada daerah yang tidak sesuai dengan daerah yang dizinkan, serta penangkapan

ikan yang hasil tangkapannya tidak dilaporkan.

Berdasarkan data tahun 2004 – 2008 tentang jumlah tindak pidana perikanan

diperoleh bahwa terdapat 70 kasus tindak pidana diantara pada tahun 2005

sebanayak 9 kasus, tahun 2006 sebanyak 13 kasus, tahun 2007 sebanyak 20

kasus, dan tahun 2008 sebanyak 20 kasus. Dari jumlah kasus tersebut terdapat 53

kasus yang telah diproses ke pengadilan diantaranya 48 kasus telah diputuskan

dipengadilan dan 5 kasus dilakukan pembinaan karena tidak terbukti melakukan

tindak pidana hanya bersifat pelanggaran administrasi. Data jumlah kasus tersebut

diantaranya pelanggaran tanpa izin 15 kasus, pelanggaran alat tangkap 2 kasus,

peanggaran fishing ground 17 kasus, pelanggaran LBP/SLO 5 kasus, pelanggaran

SIB 8 kasus, pelanggaran ABK 4 kasus, pemalsuan dokumen 1 kasus, san

pembiusan 1 kasus.

Capaian Indikator kualitas pengelolaan sumber daya alam selama lima tahun

terakhir (2004 – 2008) di Provinsi Maluku Utara meliputi dua aspek yaitu aspek

kehutanan diantaranya persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap

lahan kritis, rehabilitasi lahan luar hutan, dan luas kawasan konservasi. Sedangkan

aspek kelauatan diantaranya jumlah tindak pidana perikanan, persentase terumbu

karang dalam keadaan baik, dan luas kawasan konservasi laut. Dari kedua aspek

tersebut indikator yang digunakan terhadap pengelolaan SDA adalah (1) persentase

luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, (2) persentase terumbu

karang dalam keadaan baik. Capaian indikator Provinsi Maluku Utara dibandingan

dengan indikator nasional disajikan pada grafik 4.

32

Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

28.13

1.38 0.90 0.00 0.00

15.96 15.75 14.91 15.31

0.00

0.00 ‐0.01‐0.05

0.03

‐1.00

0.00 0.00 0.00

‐1.00

0.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Kualitas Pen

gelolaan Sum

ber Daya

Alam

‐1.20

‐1.00

‐0.80

‐0.60

‐0.40

‐0.20

0.00

0.20

Tren

Kualitas Pen

gelolaan Sum

ber Daya

Alam

Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Malut Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional

Tren Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Malut Tren Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional Grafik 4. Kualitas Sumber daya Alam Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2008

Capaian indikator kualitas sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara terhadap

indikator persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, dan

persentase terumbu karang dalam keadaan baik menunjukan bahwa terjadi

penurunan kualitas sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara jika dibandingkan

dengan data nasional. Hal ini dapat dilihat dari jumlah luas lahan yang direboisasi

pada lahan kritis dari tahun ketahun yang cenderung menurun.

Analisis relevansi berdasarkan tren indikator tingkat kualitas sumber daya alam

Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan capaian indikator nasional (grafik 4)

menunjukkan bahwa tingkat kualitas sumber daya alam Provinsi Maluku Utara pada

tahun 2004 – 2008 terhadap indikator persentase luas lahan rehabilitasi dalam

hutan terhadap lahan kritis dan persentase terumbu karang dalam keadaan baik di

Provinsi Maluku Utara relatif jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata secara

nasional atau indikator hasil di daearah Provinsi Maluku Utara belum relevan

dengan indikator hasil secara nasional.

Belum relevannya hasil indikator yang dicapai pada kualitas sumber daya alam di

Provinsi Maluku Utara jika dibandingkan secara nasional berdasarkan data luas total

lahan kritis yaitu 196.976 ha baru 11.432 ha atau 5,80% yang dilakukan rehabilitasi

dalah hutan terhadap luas lahan kritis yang tersedia, sementara persentase terumbu

karang dalam keadaan baik mencapai 55 persen pada tahun 2004 dan pada tahun

2005 sampai dengan 2008 tidak dilakukan aktifitas kegiatan pada dinas terkait

33

(Perikanan dan kelautan) yang berhubungan dengan perbaikan ataupun

pemeliharan terhadap terumbu karang yang ada di wilayah Maluku Utara.

Analisis efektifitas berdasarkan capaian indikator kualias pengelolaan sumber

daya alam kinerja pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara belumk efektif. Secara

umum dapat dilihat beberapa masalah diantaranya semakin menurunya ekosisten

pesisir dan laut diberbagai daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi maluku

Utara dan aktifitas pertambangan yang merusak lingkungan dari tahun ke tahun,

serta meningkatnya illegal logging dan illegal fishing.

Jika dilihat dari capaian kinerja pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara terhadap

indikator hasil yang ditetapkan diperoleh bahwa pada aspek kehutanan yaitu dari

luas lahan kritis 196.976 ha telah dilakukan reboisasi seluas 2.486 (2.100 GNRHL

dan 386 DAK-DR) pada tahun 2004, meningkat pada tahun 2005 yaitu 5.646 (4.902

GNRHL dan 510 DAK-DR) dan kemudian terjadi penurunan pada tahun 2006 yaitu

reboisasi seluas 3.525 ha (2.935 GNRHL dan 590 DAK-DR) dan pada tahun 2007

tidak dilakukan reboisasi.

Rehabilitasi lahan luar hutan baru mencapai 10.669 ha atau 5.42 persen dari total

luas lahan kritis yaitu 196.976 ha. Aktifitas penghijauan sejak tahun 2004 sebesar

2.237 ha, kemudian meningkat pada tahun 2005 yaitu 5.646 ha, dan mengalami

penurunanan areal penghijauan pada tahun 2007 yaitu 2.686 ha, dan seterusnya

mengalami penurunan areal penghiauan pada tahun 2008 yaitu 100 ha. Disi lain

luas kawasan konservasi mengalami stagnasi yaitu sebesar 215.300 ha.


Capaian indikator spesifik dan menonjol pada kualitas sumber daya alam

menunjukan bahwa luas kawasan konservasi selama lima tahun terakhir tidak

mengalami pertambahan lus areal. Sedangkan jumlah tindak pidana perikanan dari

tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.


Rekomendasi kebijakan pada indikator kualitas sumber daya alam untuk mencapai

sasaran pembangunan daerah meliputi perbaikan manajemen dan sisten pengelolaan

sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dan sumber daya alam, rehabilitasi

dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran

lingkungan hidup. Kebijakan sumber daya alam diarah pada :

34

1. Pembangunan pertanian diarahkan pada:

a. Revitalisasi pembangunan pertanian sebagai sektor andalan

b. Pengembangan komoditas pertanian yang strategis

c. Pengembangan industri berbasis pertanian

2. Pembangunan kehutanan diarahkan pada :

a. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan

penegakan hukum

b. Membuat kesepakatan antara tingkat pemerintahan dalam hal pembagian

wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan;

c. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan;

d. Memanfaatkan hasil hutan dan jasa lingkungannya secara optimal

3. Pembangunan kelautan diarahkan pada:

a. Mengelola sumber daya kelautan, termasuk pulau ‐ pulau kecil, secara lestari

b. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan;

c. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta

merehabilitasi ekosistem yang rusak;

d. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan

sumber daya kelautan

4. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada:

a. Koordinasi pengelolaan lingkungan hidup;

b. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar

lingkungan;

c. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup

2.5. Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Terciptanya tingkat kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama

pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan

makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan,

yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani.

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah ini mengarah pada pencapaian 5 (lima) sasaran pokok dengan

prioritas pembangunan nasional sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan

target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada

35

tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran

terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan Sasaran

ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak

sosial rakyat. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan

pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan

(mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan dan Sasaran kelima adalah

meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas

dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Pada tingkat daerah, agenda dan sasaran pembangunan nasional merupakan

bagian dari agenda Provinsi Maluku Utara diantaranya agenda mewujudkan Maluku

Utara yang maju, dan mewujudkan Maluku Utara Mandiri. Untuk mewujudkan

Maluku Utara yang maju, maka sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas

sumber daya manusia Maluku Utara yang tercermin dari meningkatnya angka

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan

pengamalan ajaran-ajaran agama, termasuk meningkatnya pembangunan dan

pemberdayaan jender. Prioritas pembangunan yang dilakukan yaitu peningkatan

akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, peningkatan akses

masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, peningkatan

perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas kehidupan dan peran

perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan

penduduk, pembangunan kependudukan, dan keluarga kecil berkualitas.

Sasaran kedua adalah menurunnya jumlah penduduk miskin secara nyata yang

tercermin dari penuruan angka penduduk miskin 11,97 persen pada tahun 2007,

dan 11,28 persen pada tahun 2008, serta berkurangnya kesenjangan pembangunan

antar kawasan dengan mempercepat pengembangan kawasan serta meningkatkan

daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; mewujudkan

keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar desa/kota dengan memperhatikan

keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Secara lebih khusus,

sasaran selanjutnya adalah meningkatnya peran perdesaan sebagai basis

pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang

berkualitas di perdesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

perdesaan. Prioritas pembangunan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan,

peningkatan keserasian pembangunan antar kawasan dan antar kabupaten/kota

36

keserasian pembangunan desa-kota. Sasaran ketiga adalah meningkatnya

ketersediaan infrastruktur yang ditunjukkan oleh pembangunan dan peningkatan

berbagai sarana penunjang pembangunan. Dengan prioritas pembangunan

percepatan pembangunan Infrastruktur, pembangunan trasportasi, pembangunan

perumahan, dan ketenagalistrikan.

Sedangkan untuk mewujudkan Maluku Utara Mandiri dengan 2 (dua) sasaran yaitu

sasaran pertama adalah terciptanya lapangan kerja secara memadai yang mampu

mengurangi pengangguran terbuka menjadi 7,03 persen pada tahun 2008 dengan

didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Untuk mencapai sasaran

tersebut pertumbuhan ekonomi diupayakan meningkat dari 5,48 persen pada tahun

2005 menjadi 8,16 persen pada tahun 2009 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,67

persen per tahun. Prioritas pembangunan menciptakan lingkungan usaha yang

sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat melalui, pemulihan roda ekonomi

ekonomi daerah, peningkatan investasi dan pemasukan non-migas, pemberdayaan

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perbaikan iklim ketenagakerjaan,

peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, revitalisasi pertanian,

peningkatan pengelolaan BUMD.

Sasaran kedua adalah pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada

pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh

sektor dan bidang pembangunan dan membaiknya mutu lingkungan hidup dengan

prioritas pembangunan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian

mutu lingkungan hidup.


Memasuki 10 (sepuluh) tahun usia Provinsi Maluku Utara pada oktober 2009,

kehidupan sosial-ekonomi masyarakat harus diakui telah banyak mengalami

kemajuan dan perubahan yang pesat. Upaya perbaikan dan pemulihan telah

mampu menciptkan kembali berbagai aktivitas ekonomi, dan pendapatan yang pada

gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kebutuhan hidup

masyarakat. Namun kondisi ini masih terus dibenahi dan terus dilanjutkan karena

sejumlah indikator menunjukkan hasil yang belum memuaskan, seperti

pengangguran dan kemiskinan, disamping itu juga keseimbangan sosial dan

lingkungan perlu menjadi prioritas pembangunan daerah.

Capaian Indikator kesejakteraan rakyat selama lima tahun terakhir (2004 – 2008) di

Provinsi Maluku Utara yang meliputi (1) persentase penduduk miskin, (2) tingkat

37

pengangguran terbuka, (3) persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak

(terlantar, jalanan, balita terlantar, dan nakal), (4) persentase pelayanan

kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, dan (5) persentase pelayanan dan rehabilitasi

sosial (penyandang cacat, tuna sosial, dan korban penyalagunaan narkoba)

dibandingkan dengan capaian indikator nasional disajikan pada grafik 5.

Tingkat Kesejahteraan Sosial

95.67

94.43

95.92

96.2796.14

93.77 93.8293.66

94.29

94.68

0.00

‐0.01

0.02

0.00

0.000.00 0.00

0.00

0.01

0.00

92.00

92.50

93.00

93.50

94.00

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun

Ting

kat Ke

sejaht

eraa

n So

sial

‐0.02

‐0.01

‐0.01

0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

Tren

Tingk

at Kes

ejah

teraan

Sos

ial

Tingkat Kesejahteraan Sosial Malut Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional

Tren Tingkat Kesejahteraan Sosial Malut Tren Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional Grafik 5. Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2009

Analisis relevansi berdasarkan tren indikator tingkat kesejahteraan sosial Provinsi

Maluku Utara dibandingkan dengan capaian indikator nasional (grafik 5)

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan sosial Provinsi Utara lebih baik

dibandingkan dengan capaian tingkat kesejahteraan sosial nasional.

Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi

problem pembangunan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah krusial yang seringkali memerlukan penanganan

multi aspek, multi strategi dan multi dimensi dalam pembangunan karena memiliki

kompleksitas berbagai faktor sebagai sumber pemicu, seperti: rendahnya tingkat

pendapatan, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan

keterbatasan akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, diskriminasi gender,

serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Makna kemiskinan dalam perspektif

strategi penanggulangan kemiskinan secara nasional diartikan sebagai kondisi di

mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi

38

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang

bermartabat.

Pada prinsipnya kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan

ekonomi, atau ketidkberdayaan individu atau kelompok masyarakat secara ekonomi

sehingga berdampak kondisi kehidupan yang marginal. Adanya kegagalan dalam

memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau

sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga menjadi

faktor determinan penyebab kemiskinan. Keterpenuhan kebutuhan pangan,

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,

sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman

tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik

bagi perempuan maupun laki-laki adalah bagian dari hak-hak dasar yang diakui

secara umum. Diskriminasi perlakukan dan keterbatasan pemenuhan hak-hak

dasar ini menjadi urgensi dari upaya penanggulanngan kemiskinan untuk

mewujudkan pemenuhan kebutuhan secara mendasar bagi masyarakat miskin di

tengah keterpurukan kehidupan sosial ekonomi. Tingkat kemiskinan dan

pengangguran terbuka di Provinsi Maluku Utara selama 5 (lima) tahun terakhir

disajikan pada grafik 6.

12.42

7.53

13.2313.09 12.73

6.90

11.97

6.05

11.28

7.03

0

2

4

6

8

10

12

14

Indi

kato

r Ke

seja

hter

aan

Sosi

al

2004 2005 2006 2007 2008

T a h u n

Persentase penduduk miskin (%) Tingkat pengangguran terbuka (%)

Tingkat kesejahteraan sosial Provinsi Maluku Utara lebih baik dibanding

kesejahteraan sosial nasional dapat dilihat dari indikator tingkat kesejahteraan sosial

selama lima tahun terakhir. Rata-rata tingkat kesejahteraan sosial Provinsi Maluku

Utara pada tahun 2004 adalah 95,67 persen atau terdapat 4.33 persen jumlah

penduduk yang masuk dalam kategori penduduk miskin, pengangguran terbuka,

pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak (terlantar, jalanan, balita terlantar, dan

39

nakal), pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, dan pelayanan dan

rehabilitasi sosial (penyandang cacat, tuna sosial, dan korban penyalagunaan

narkoba). Ini bila dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan sosial secara nasional

pada tahun yang sama terdapat 6.23 persen jumlah penduduk yang masuk dalam

kategori penduduk miskin, pengangguran terbuka, pelayanan kesejahteraan sosial

bagi anak (terlantar, jalanan, balita terlantar, dan nakal), pelayanan kesejahteraan

sosial bagi lanjut usia, dan pelayanan dan rehabilitasi sosial (penyandang cacat,

tuna sosial, dan korban penyalagunaan narkoba) atau terdapat selisih 1.89 persen

lebih baik di Provinsi Maluku Utara dibanding dengan nasional.

Sampai dengan tahun 2008 tingkat kesejahteraan sosial Provinsi Maluku Utara

selalu menunjukkan lebih baik dibandingan dengan nasional dimana pada tahun

2008 terdapat 3.86 persen di Maluku Utara, sementara nasional mencapai 5.32

persen atau terdapat selisih 1.46 persen lebih baik dibandingkan dengan nasional.

Pada grafik 6, terlihat bahwa indikator tingkat kemisikinan dan jumlah pengangguran

selama lima tahun terakhir di Provinsi Maluku Utara memiliki tren yang sama yaitu

apabila terjadi meningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun tertentu akan

diiukuti dengan peningkatan jumlah pengangguran pada tahun yang sama. Sebagai

contoh dapat dilihat pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin adalah 12.42 persen

meningkat menjadi 13.23 persen pada tahun 2005, sedangkan tingkat

pengangguran pada tahun 2004 adalah 7.53 mengalami kenaikan menjadi 13.09

persen pada tahun 2005. Data ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah

penduduk miskin maka semakin tinggi pula jumlah angkatan kerja yang belum dapat

terserap pada lapangan pekerjaaan ataupun sebaliknya semakin tinggi jumlah

pengangguran maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Analisis efektifitas berdasarkan capaian indikator tingkat kesejahteraan sosial

kinerja pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara tidak efektif. Hal ini dapat dilihat

dari capaian indikator kesejahteraan sosial yang selalu mengalami fluktuasi per

tahun. Pada tahun 2004 ke 2005 terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan sosial.

Peningkatan ini bermagna negatif, artinya indikator kesejahteraan sosial yang

meliputi jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran terbuka, dan indikator sosial

lainnya semakin bertambah pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004.

Pada tahun 2006 dan 2007 indikator tingkat kesejahteraan sosial menurun.

Penurunan ini bermagna positif, artinya jumlah penduduk miskin, jumlah

pengangguran terbuka, dan indikator sosial lainnya semakin menurun. Sedangkan

40

pada tahun 2008 indikator kesejahteraan sosial kembali meningkat bila

dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007.

Tidak efektifnya kinerja pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara pada indikator

kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kondisi

pemulihan sosial masyarakat pasca konflik horisontal pada tahun 1999-2000. Hal ini

berdampak pada masalah banyaknya penduduk yang meninggalkan tempat tinggal

asal (kampung halaman) dan pekerjaan, masalah pengungsi, kurangnya

kepercayaan pihak investasi yang berdampak pada minimnya lapangan pekerjaan.

Sehingga secara langsung meningkatnya jumlah angka pengangguran yang

berimplikasi dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, banyaknya anak

jalanan, terlantar dan juga meningkatnya jumlah pelayanan kepada penduduk lanjut

usia akibat banyak anggota keluarga yang hilang akibat konflik.

Masalah sosial politik pemilihan kepala daerah baik ditingkat kabupaten/kota

maupun provinsi yang relatif membutuhnkan waktu yang cukup lama, menimbulkan

kinerja pemerintah daerah kurang efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kurangnya perhatian pemerintah dalam menciptakan lapang kerja atau usaha yang

layak (decent rork) bagi angkatan kerja yang besar dan cenderung meningkat dari

tahun ketahun karena perubahan struktur umur penduduk.


Indikator kesejahteraan sosial menunjukan bahwa masih tingginya jumlah

masyarakat kemiskinan dan jumlah penggangguran di Provinsi Maluku Utara

walaupun masih lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.

Data persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2004 adalah

107.959 jiwa (12.42 persen ) dari 869.237 jumlah penduduk dan pada tahun 2005

jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 117.368 jiwa (13.23 persen) atau

mengalami peningkatan sebesar 0.81 persen dari 887.132 jumlah penduduk.

Sampai dengan tahun 2008 jumlah penduduk miskin adalah 109.335 (11.28 persen)

dari jumlah penduduk 969.285. Angka ini, walaupun terjadi penurunan jumlah

penduduk miskin, akan tetapi jumah ini masih cukup tinggi.

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dilepaspisahkan dari masalah

pengangguran. Maluku Utara sebagai Provinsi baru yang masih berusaha

meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya juga mengalami masalah yang sama

yaitu pengangguran. Angka pengangguran di Maluku Utara pada tahun 2004 adalah

41

7.53 persen dan pada tahun 2005 menjadi 13.09 persen. Pada tahun-tahun

berikutnya angka penganggura cenderung menurun. Namun pada tahun 2008

angka pengangguran di Maluku Utara kembali meningkat yaitu sebesar 7.03 persen.



daerah Provinsi Maluku Utara terhadap indikator kesejahteraan sosial adalah

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas

pembangunan melalui kerjasama antara berbagai stakeholder yang

berkepentingan dalam mewujudkan kemajuan pembangunan di daerah.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan perizinan usaha

yang praktis, lebih cepat, mudah dan berkualitas dan tidak terlalu birokratis.

3. Program Peningkatan Promosi Investasi

Program ini bertujuan untuk merangsang investor untuk menanamkan modalnya

di Provinsi Maluku Utara melalui pelayanan izin usaha yang tidak terlalu

birokratis dan sulit tetapi lebih cepat, mudah dan berkualitas.

4. Program Peningkatan Kesejahteraan, Kemampuan Teknologi Petani dan

Nelayan

Program ini bertujuan meningkatkan kesejehteraan petani melalui kemampuan

penguasaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan

produktivitas hasil pertanian sehingga meningkatkan pendapatan rumah tangga

petani dan nelayan

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

sebelum mereka diperkerjakan di bidang usaha tertentu, yaitu melalui pelatihan

tenaga kerja.

42

BAB III Kesimpulan

Kesimpulan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara

berdasarkan capaian indicator tingkat pelayanan publik dan demokrasi, tingkat kualitas

sumber daya manusia, tingkat pembangunan ekonomi, kualitas pengelolaan sumber

daya alam, dan tingkat kesejahteraan sosial kurun waktu lima tahun terakhir (2004 -

2008) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi

Capaian pelayanan publik masih dibawah 50% sedangkan untuk demokrasi capaian

rata-rata tingkat partisipasi adalah 80%. Rendahnya pelayanan publik disebabkan

karena sebagai provinsi baru, Maluku Utara pada tahun awal berdirinya mengalami

konflik horizontal, sehingga fokus pelayanan pemerintahan lebih diarahkan pada

penyelesaian dan rekonstruksi pasca konflik serta rendahnya sumberdaya aparatur

yang tersedia.

Analisis Relefansi, menunjukan bahwa pelayanan publik dan demokrasi Maluku

Utara telah telah berada diatas stándar nasional atau dengan kata lain Provinsi

Maluku Utara dalam aspek pelayanan publik dan demokrasi lebih baik dibandingkan

dengan capaian indikator nasional.

Analisis Efektifitas, menunjukan bahwa perkembangan pelayanan publik dan

demokrasi belum mengambarkan kestabilan, namun terjadi fluktuasi yang sangat

tajam. Misalnya yang terjadi pada tahun 2006 bisa mencapai diatas 40%, namun pada

tahun 2007 turun pada level 20%, baru pada tahun 2008 meningkat. Hal ini

mengambarkan tingkat pelayanan publik dn demokrasi di Provinsi Maluku Utara tidak

efektif.

2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia

Capaian tingkat kualitas sumber daya manusia Kisarannya berada di atas 70%,

dengan kisaran terbesar terjadi pada tahun 2008 di mana tingkat kualitas sumber

daya manusia berada pada 78,01%. Angka ini sedikit mengalami kenaikan dari

periode 2007 yang berkisar 77,46%.

43

Perbedaan signifikan terjadi pada angka putus sekolah baik untuk tingkat SD, SLTP,

mapun SLTA. Sebagai contoh angka putus sekolah SLTP tahun 2007 untuk Provinsi

Maluku Utara sebesar 18,24, sangat tinggi dibandingkan dengan indikator yang sama

di tingkat nasional yaitu sebesar 3,94. Hal yang sama juga terjadi untuk angka putus

sekolah SLTA pada periode yang sama.

Kecukupan gizi di Provinsi Maluku Utara secara umum telah tercukupi. Khusus untuk

gizi kurang pada tahun 2004 prevalensi gizi kurang provinsi sebesar 8,75% lebih

rendah dibandingkan dengan indikator nasional yang sama yaitu sebesar 25,80%.

Tahun 2005 perbedaannya menjadi lebih signifikan di mana prevalensi gizi kurang

nasional sebesar 24,70%, lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi gizi kurang

Provinsi Maluku Utara 4,31%.

Selama periode 2004-2008, umur harapan hidup Provinsi Maluku Utara bergerak dari

63 tahun (2004), 64 tahun (2005 dan 2006), 66 tahun (2007), dan 67 tahun untuk

tahun 2008. Dengan kata lain bahwa dalam periode tersebut, penduduk Provinsi

Maluku Utara memiliki pertambahan usia yang lebih lama dari tahun ke tahun.

3. Tingkat Pembangunan Ekonomi

Pada tahun 2004 tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara mencapai

angka 18,85%, masih rendah dibandingkan dengan indeks yang sama pada tahun

tersebut. Tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara cenderung naik untuk

tahun 2005 hingga 2007. Di tahun 2005 tingkat pembangunan ekonomi naik menjadi

21,92%, 23,66% untuk tahun 2006, serta 27,20% tahun 2007.

Selama periode 2004 hingga 2008 laju pertumbuhan ekonomi nasional berada pada

kisaran 4,25% hingga 6,30%. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kecenderungan yang

terjadi selama periode yang sama di Provinsi yang sama, yaitu berada pada kisaran

4,71% hingga 6,40%.


Provinsi Maluku Utara. Secara nasional pendapatan per kapita telah mencapai di atas

10,61 juta pada tahun 2004, 12,86 juta di tahun 2005, 15,03 juta untuk tahun 2006,

17,58 juta pada tahun 2007, serta 21,70 juta pada tahun 2008. Hal ini berbeda dengan

kondisi pendapatan per kapitan di Provinsi Maluku Utara. Selama periode 2004-2008,

pendapatan per kapita secara berturut-turut adalah 2,71 juta, 2,92 juta, 3,07 juta, 3,35

juta, dan 3,52 juta.

44

Tingkat pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara memiliki kecenderungan

membaik selama periode 2004-2007. Penurunan indeks ini terjadi pada 2008.

Efetifitas pembangunan ekonomi pada tahun 2004 adalah 18,75%, naik berturut dari

2005 sampai dengan 2007 yaitu 21,92%, 23,66%, dan 27,20%.

Kondisi infrastruktur khususnya kondisi jalan baik jalan nasional maupun jalan provinsi

memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2008 tidak terdapat pertambahan jalan

nasional, di mana panjang jalan 458,23 km tetap selama lima tahun terakhir.

Sedangkan untuk kondisi jalan nasional berfluktuasi menurut kondisi jalan baik,

sedang, dan buruk. Kondisi jalan yang ada memperlihatkan dengan jelas bahwa

penambahan jalan hanya terjadi pada tahun 2005, dengan penambahan sepanjang

1559,15 km. Setelah tahun 2005 tidak terdapat penambahan jalan.

4. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

Beberapa permasalahan kualitas pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku

Utara antara lain ekosisten pesisir dan laut kualitasnya semakin menurun, aktifitas

pertambangan yang merusak lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap

illegal logging dan penyelundupan kayu serta illegal fishing.

Tren indikator tingkat kualitas sumber daya alam Provinsi Maluku Utara dibandingkan

dengan capaian indikator nasional menunjukkan bahwa tingkat kualitas sumber daya

alam Provinsi Maluku Utara pada tahun 2004 lebih baik dibandingkan dengan capaian

tingkat kesejahteraan sosial nasional tahun 2004. Pada tahun 2005 sampai 2008

belum diperoleh data, sehingga belum dapat dianalisis lebih lanjut.

Capaian indikator kualias pengelolaan sumber daya alam kinerja pemerintah daerah

Provinsi Maluku secara umum dapat dilihat beberapa masalah diantaranya semakin

menurunya ekosisten pesisir dan laut diberbagai daerah kabupaten/kota dalam

wilayah Provinsi maluku Utara dan aktifitas pertambangan yang merusak lingkungan

dari tahun ke tahun, serta meningkatnya illegal logging dan illegal fishing dari tahun ke

tahun.

5. Tingkat Kesejahteraan Sosial

Rata-rata tingkat kesejahteraan sosial Provinsi Maluku Utara pada tahun 2004 adalah

95,67 persen atau terdapat 4.33 persen jumlah penduduk. Bila dibandingkan dengan

tingkat kesejahteraan sosial secara nasional pada tahun yang sama terdapat 6.23

45

persen tingkat kesejahteraan sosial atau terdapat selisih 1.89 persen lebih baik di

Provinsi Maluku Utara dibanding dengan nasional.

Capaian indikator kesejahteraan sosial yang selalu mengalami fluktuasi per tahun.

Pada tahun 2004 ke 2005 terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan sosial.

Peningkatan ini bermagna negatif, artinya indikator kesejahteraan sosial yang meliputi

jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran terbuka, dan inikator sosial lainnya

semakin bertambah pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004.

Education

Laporan AKhir EKPD 2009 Maluku - UNPATTI