KELOMPOK 2

Fanny Ika135060100111024

Masaji Reinhard135060100111039

Moch. Andrean 135060 Hafidz Emirudin Grahadika

135060100111047 Mala

135060101111067 Irfan Zain Al-Anwar

135060107111024 Mhd. A. Ghaffar 10910613049

KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

POKOK BAHASAN

PENGERTIAN DAN ARTI PENTING KONSTITUSI

PENGERTIAN KONSTITUSI

Konstitusi / UUD dapat diartikan sebagai peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.

ARTI PENTING KONSTITUSI

Arti pentingnya suatu konstitusi dalam suatu negara diantaranya yaitu: Dengan adanya UUD, penguasa

dapat mengetahui aturan / ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.

Sebagai hukum dasar. Sebagai hukum yang tertinggi.

HAKIKAT DAN TUJUAN KONSTITUSI

HAKIKAT KONSTITUSI

Konstitusi pada hakikatnya harus dianggap sebagai suatu bentuk kontrak sosial untuk melandasi tata pergaulan suatu umat. Konstitusi merupakan suatu kontrak antara pemerintah dengan siapapun yang diperintahnya. Dalam konstitusi ini, tatanan kekuasaan haruslah bersumber dan bersendi atas persetujuan rakyatnya.

TUJUAN KONSTITUSI

Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang; maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela sehingga bisa merugikan rakyat banyak.

Melindungi HAM; maksudnya, setiap penguasa berkewajiban menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

Pedoman penyelenggaraan negara; maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

SUPREMASI KONSTITUSI

Supremasi konstitusi yaitu dimana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Pada intinya, kedudukan konstitusi dalam suatu negara dapat dipandang dari dua aspek, yaitu : Aspek Hukum Aspek Moral

ASPEK HUKUM

Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang-undang (perwakilan rakyat),

Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat dan dilaksanakan secara langsung kepada rakyat untuk kepentingan mereka,

Secara sempit, proses pembuatan konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya (mempunyai kewenangan untuk membuat konstitusi).

ASPEK MORAL

Konstitusi tersebut tidak boleh bertentangan dengan moral. Moral dalam hal ini berkedudukan sebagai landasan fundamental konstitusi tersebut.

Konstitusi tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral.

SEJARAH PEMBENTUKAN UUD 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

AMANDEMEN UUD 1945

Amendment = Perubahan, tetapi bukan dalam pengertian Pergantian.

Mengapa UUD 1945 diubah? Lemahnya checks and balances pada

institusi-institusi ketatanegaraan. Executive heavy, yakni kekuasaan dominan

berada di tangan Presiden dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif.

Pengaturan yang terlampau fleksibel (vide: pasal7 UUD 1945 sebelum amandemen)

Terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.

PROSEDUR PERUBAHAN Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat

diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.

PERUBAHAN PERTAMA, DISAHKAN 19 OKTOBER 1999

SU MPR 14-21 Oktober1999Terdiri dari 9 pasal: Ps. 5; Ps.

7 ;Ps. 9; Ps. 13; Ps. 14; Ps. 15; Ps. 17; Ps. 20; Ps. 21.

Inti perubahan: Pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlampau kuat (executive heavy).

PERUBAHAN KEDUA, DISAHKAN 18 AGUSTUS 2000

SU MPR 7-8 Agustus2000 Perubahan: 5 Bab dan 25 pasal: Ps. 18;

Ps. 18A; Ps. 18B ; Ps. 19 ; Ps. 20 ; Ps. 20A ; Ps. 22A ; Ps. 22B ; Bab IXA, Ps 25E; Bab X, Ps. 26 ; Ps. 27; Bab XA, Ps. 28A ; Ps. 28B; Ps. 28C ; Ps. 28D ; Ps. 28E ; Ps. 28F ; Ps. 28G ; Ps. 28H ; Ps. 28I ; Ps. 28J ; Bab XII, Ps. 30; Bab XV, Ps. 36A ; Ps. 36B ; Ps. 36C.

Inti Perubahan: Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

PERUBAHAN KETIGA, DISAHKAN 10 NOVEMBER 2001 ST MPR 1-9 November 2001 Perubahan 3 Bab dan 22 Pasal: Ps. 1;

Ps. 3 ; Ps.6 ; Ps.6A ; Ps.7A ; Ps.7B ; Ps.7C ; Ps. 8 ; Ps.11 ; Ps.17, Bab VIIA, Ps. 22C ; Ps. 22D ; Bab VIIB, Ps. 22E ; Ps.23 ; Ps. 23A ; Ps. 23C ; Bab VIIIA, Ps. 23E ; Ps. 23F ; Ps. 23G ; Ps. 24 ; Ps. 24A ; Ps. 24B ; Ps. 24C.

Inti Perubahan: Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman.

PERUBAHAN KEEMPAT, DISAHKAN 10 AGUSTUS 2002

ST MPR 1-11 Agustus2002 Perubahan 2 Bab dan 13 Pasal: Ps. 2;

Ps. 6A ; Ps. 8 ; Ps. 11 ; Ps.16 ; Ps. 23B ; Ps. 23D ; Ps. 24 ; Ps. 31 ; Ps.32 ; Bab XIV, Ps. 33 ; Ps. 34 ; Ps. 37.

Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.

NEGARA HUKUM DAN PENEGAKANNYA (RULE OF LAW) DI INDONESIA

Dalam pengertian secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, misalnya negara. Secara hakiki, rule of law lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.Agar pelaksanaan rule of law berjalan dengan yang diharapkan, maka: Keberhasilan harus didasarkan pada corak

masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian bangsa.

Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.

Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara, harus ditegakkan secara adil serta memihak pada keadilan.

Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari:KepolisianKejaksaanKPK (Komisi Pemberantasan

Korupsi)Badan Perdilan;

Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Peradilan Tinggi dan Negeri

STUDI KASUSUU Ormas

Apa tujuan ditetapkannya UU ormas?

Atas dasar apa sebagian masyarakat menolak ditetapkannya UU ormas?

Sebenarnya UU Ormas didasarkan pada tujuan yang baik. UU Ormas justru sengaja diproyeksikan untuk menggantikan ketentuan lama yang bersifat lebih represif.Namun, sebagian masyarakat berpendapat bahwa, UU Ormas menimbulkan beberapa dampak seperti, Kerancuan kerangka hukum Pengaturan berlebihan dan multi tafsir bagi

organisasi tidak berbadan hukum Pengaturan lingkup organisasi yang multi

tafsir Pengaturan larangan yang multi tafsir Kemungkinan kembali bangkitnya konsep

Ormas yang mengedepankan pendekatan politik

DA

FTA

R P

US

TA

KA

• http://sukabumikota.kemenag.go.id/file/dokumen/D001189.pdf

• http://www.slideshare.net/adindahapsoh/ppt-teori-dan-hukum-konstitusi-hakikat-konstitusi#13844087398971&hideSpinner

• id.wikipedia.org• http://elisa1.ugm.ac.id/files/

andi.sandi/scSj2XUD/Supremasi%20Konstitusi.doc

• http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=104693

• http://www.slideshare.net/latifisgood/m-akalah-rule-of-law