NO PERATURAN NOMOR TAHUN PERIHAL1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA

13 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA

2 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL

3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA

8 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH

4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA

1 1985 TENTANG PELAKSANAAN TATA CARA PEMBUATAN

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)

5 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

4 1993 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA

6 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

1 1999 TENTANG UPAH MINIMUM

7 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

100 2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA

WAKTU TERTENTU

8 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

102 2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR

9 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

3 2005 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN

PENGUPAHAN NASIONAL

10 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

6 2005 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN SERIKAT

PEKERJA/SERIKAT BURUH

11 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

17 2005 TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN

PENCAPAIAN

KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

12 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

21 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN

13 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

1 2006 TENTANG PELAKSANAAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR

KEP-231/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN

PELAKSANAAN UPAH UMUM

14 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

14 2006 TENTANG TATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI

PERUSAHAAN

15 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

22 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI

TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP-226/MEN/2003

TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

16 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

24 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN

SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN

PEKERJAAN DI LUAR HUBUNGAN KERJA

17 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

12 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN,

PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN, DAN

PELAYANAN

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

18 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

17 2007 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA

PELATIHAN KERJA

19 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

2 2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

20 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

18 2008 TENTANG PENYELENGGARA AUDIT SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA

21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

32 2008 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

KEANGGOTAAN

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT

22 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA 22 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK

INDONESIA

NEGERI