41

Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sosialisasi Penyusunan Renstra Kota Adm Jakarta Pusat DI Tanah Abang-Jakarta, 3 Juli 2012

Citation preview

Page 1: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Page 2: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

dadang-solihin.blogspot.com 2

Page 3: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

P b D hPembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

33dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com

Page 4: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

MateriMateriMateriMateri

• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan j g

Daerah• Penyusunan Renstra SKPD

4dadang-solihin.blogspot.com

Page 5: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

PP 8/2008PP 8/2008--Permendagri 54/2010Permendagri 54/2010ggtentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Pembangunan Daerah;2. Perencanaan Pembangunan Daerah;3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD);7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;9 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;9. Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;10. Pengendalian;11. Evaluasi;12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

5dadang-solihin.blogspot.com

Page 6: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

6dadang-solihin.blogspot.com

Page 7: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Proses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.p g) y p j

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah olehMenggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top down dan bottom up:Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

7dadang-solihin.blogspot.com

Page 8: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

UU (Ps 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Perda (Ps 13 Ayat 2)Jangka Panjang Nasional

(RPJP-Nasional)(Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah

(RPJP-Daerah)(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan J k M h

Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h

Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)(Ps. 19 Ayat 2) ) (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

8

(Ps. 21 Ayat 1) ( Ps. 21 Ayat 3)

dadang-solihin.blogspot.com

Page 9: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

PersyaratanPersyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan::Persyaratan Persyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan: : SMARTSMART

SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)g g )

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

dadang-solihin.blogspot.com 9

Page 10: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

10dadang-solihin.blogspot.com

Page 11: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdayaP t t d d• Penetapan standar dan pengawasan kualitas

11dadang-solihin.blogspot.com

Page 12: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

12dadang-solihin.blogspot.com

Page 13: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1 Peningkatan standar hidup (levels proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang papan pelayanan

melalui upaya yang dilakukan secara t

pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana.

p g y gmemungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orangorang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000

13dadang-solihin.blogspot.com

Page 14: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Ho ?Ho ?How?How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).g y (p )

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

14dadang-solihin.blogspot.com

Page 15: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerahg gg g

Sarana dan P

• Mengurangi ketimpanganPrasarana yang

memadai dan berkualitas

ketimpangan• Memberdayakan

masyarakat • Mengentaskan

kemiskinan.• Menambah lapangan

Pemanfaatan

Dunia usaha yg kondusif

kerja.• Menjaga kelestarian

SDAPemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Peningkatan kapasitas

15SDM

dadang-solihin.blogspot.com

Page 16: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan

masyarakat di seluruh daerahPemerintahan Daerah masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu S hi t i t tSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:p y

M ik ti k lit k hid Memberikan pelayanan kepada masyarakat, M l l b d

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.

16dadang-solihin.blogspot.com

Page 17: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance

Dilaksanakan Melalui:

Daerah Sumberdaya Good Governance

K i b P Ti PilKeseimbangan Peran Tiga Pilar

P i t h D i U h M k t

Menjalankan dan

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

kondusif bagi unsur-unsur lain.

pendapatan. politik.

17dadang-solihin.blogspot.com

Page 18: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya

dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.18dadang-solihin.blogspot.com

Page 19: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y

Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.

19dadang-solihin.blogspot.com

Page 20: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

TingkatTingkatNasionalNasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)

20dadang-solihin.blogspot.com

Page 21: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg

i i d i t

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

Legislature

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg

Public serviceMilitaryPolice

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Police Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions

Stock exchange

21dadang-solihin.blogspot.com

Page 22: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

TroikaTroika

22dadang-solihin.blogspot.com

Page 23: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan

VISI

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance

23dadang-solihin.blogspot.com

Page 24: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders

24dadang-solihin.blogspot.com

Page 25: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders

25dadang-solihin.blogspot.com

Page 26: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

26dadang-solihin.blogspot.com

Page 27: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

1/21/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah t k hk l SKPD kh d buntuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan

daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. p p p p p

• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPDpenyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

dadang-solihin.blogspot.com 27

Page 28: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

2/22/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) K l SKPD k di hk b1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya

dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; ) g p y ;3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.U t k d tk d k ti l b i i l t i• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk p (Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

dadang-solihin.blogspot.com 28

Page 29: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Outline Renstra SKPDOutline Renstra SKPDOutline Renstra SKPDOutline Renstra SKPD

1. Pendahuluan;2. Gambaran pelayanan SKPD;3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;4 Vi i i i t j d t t i d k bij k4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; danpendanaan indikatif; dan

5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 40 Pasal 40 PP 8PP 8//20082008

dadang-solihin.blogspot.com 29

Page 30: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Sistematika Penulisan RenstraSistematika Penulisan Renstra SSKKPDPDBAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan

3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD

1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD

dalam Perencanaan Daerah1 5 Sistematika Penulisan

3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD2.1 Struktur Organisasi

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi SKPD 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain

yang perlu)

4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,

Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)yang perlu)

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut

b b i k l d i

Time Bound)4.4 Strategi 4.5 Kebijakan

BAB 5 PROGRAMberbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)

3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal

BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan g g

3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini

g y5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber

Pendanaan BAB 6 PENUTUP

dadang-solihin.blogspot.com 30

Page 31: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDRenstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Renstra SKPD

Bappeda menyusun Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD

(2)

(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah

Program SKPD(3)

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

c) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(4)

Penetapan RPJMDBappeda menyusun (5)Penetapan RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah (6)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

b) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)

dadang-solihin.blogspot.com 31

Page 32: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

St b St P R t SKPDSt b St P R t SKPDSt b St P R t SKPDSt b St P R t SKPDStep by Step Penyusunan Renstra SKPDStep by Step Penyusunan Renstra SKPDStep by Step Penyusunan Renstra SKPDStep by Step Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan 1 Penyusunan 3 5

PersiapanRancangan

Awal Renstra SKPD

Rancangan Akhir RPJMD/ Renstra SKPD

P l kPenyusunan Rancangan

Awal RPJMD

Pelaksanaan Musrenbangda

Jangka

Penetapan Perda tentang

RPJMDAwal RPJMD Menengah RPJMD

2 4 6

dadang-solihin.blogspot.com 32

Page 33: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Tahap PersiapanTahap Persiapan1 p pp p1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDy3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publikp10.Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen

RPJMD11 P t SK Ti P d SK P d P D k RPJMD11.Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12.Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS

agar berkontribusi dalam proses RPJMDg p13.Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14.Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang

RPJMDRPJMDdadang-solihin.blogspot.com 33

Page 34: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Tahap Penyusunan Rancangan 2

Awal RPJM DaerahAwal RPJM Daerah1 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depany p p p3. Kajian terhadap RPJPD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih 5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMDg10.FGDs untuk setiap Topik11.Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs12.Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang

RPJMD

dadang-solihin.blogspot.com 34

Page 35: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Tahap Penyusunan Rancangan 3

Awal Renstra SKPDAwal Renstra SKPD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengahy p p y p j g g3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi SKPD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD

dadang-solihin.blogspot.com 35

Page 36: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka MenengahMenengah4 gg

• Musrenbang RPJMD • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD p g

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPDDaerah/ Renstra SKPD

5

• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah • Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD y p• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

dadang-solihin.blogspot.com 36

Page 37: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Tahap Penetapan Peraturan Tahap Penetapan Peraturan 6 p pp pDaerah tentang RPJMDDaerah tentang RPJMD

• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi

• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi • Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada

DPRD • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD

P t R d j di P d• Penetapan Ranperda menjadi Perda • Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan

Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

dadang-solihin.blogspot.com 37

Page 38: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

E l i K lit R t SKPDE l i K lit R t SKPD1/31/3

Evaluasi Kualitas Renstra SKPDEvaluasi Kualitas Renstra SKPD

1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja

.

faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.

2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian .j j p ppelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

3 Ad k ji ktif d SKPD 3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: .

mengantisipasi perubahan-perubahan,

kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,

merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.

dadang-solihin.blogspot.com 38

Page 39: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Evaluasi Kualitas Renstra SKPDEvaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/32/3

4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.

.

p p y p y5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan

agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian .

program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasipelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.

6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .p j y g , ,dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan

b l SKPD i TUPOKSI SKPD

.

pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

dadang-solihin.blogspot.com 39

Page 40: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

Evaluasi Kualitas Renstra SKPDEvaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/33/3

7 Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada 7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.

.

8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD

.

dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah

dengan kendala fiskal SKPD..

10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan

.

pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam

keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra .

SKPD

dadang-solihin.blogspot.com 40

Page 41: Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD

41dadang-solihin.blogspot.com