Keanekaragaman Hayati

  • View
    66

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Keanekaragaman Hayati

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang MasalahMinat masyarakat umum untuk melindungi keanekaragaman hayati dunia semakin meningkat dalam beberapa dekade belakangan ini. Baik ilmuwan maupun masyarakat umum kini memahami bawa kita hidup dalam periode pemusnahan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Keanekaragaman hayati di dunia mencakup spesies yang luar biasa banyak jumlahnya. Keanekaragaman hayati tersebut melibatkan komunitas bologi yang kompleks, dan dalam tiap spesies terdapat pula variasi genetik yang sangat kaya. Jutaan tahun diperlukan untuk membentuk komunitas biologi yang ada di dunia, termasuk hutan tropika humida, terumbu karang, hutan tua di daerah iklim sejuk, dan padang rumput. Namun, semuanya sedang mengalami kerusakan parah akibat ulah manusia. Ribuan bahkan puluhan ribu spesies dan jutaan populasi yang unik diduga akan punah dalam beberapa dekade ke depan (Lawton dan May 1995; Levin 2001; Jackson 2002).Biologi konservasi adalah ilmu lintas-disiplin (terpadu) yang dikembangkan untuk menghadapi berbagai tantangan demi melindungi spesies dan ekosistem. Ada tiga tujuan dalam biologi konservasi, yaitu:1. Menyelidiki dampak manusia terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup spesies, komunitas, dan ekosistem2. Mengembangkan pendekatan praktis untuk mencegah kepunahan spesies, menjaga variasi genetik dalam spesies, serta melindungi dan memperbaiki komunitas biologi dan fungsi ekosistem terkait3. Mempelajari serta mendokumentasi seluruh aspek keanekaragaman hayati di bumi(Wilson 1992)Biologi konservasi muncul pada tahun 1980-an akibat disiplin ilmu terapan yang bersifat tradisional mengenai pengelolaan sumber daya, termasuk kehutanan, pertanian, biologi perikanan, dan pengelolaan satwa liar, tidak cukup komprehensif untuk mengatasi ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati. Biologi konservasi berbeda dengan disiplin ilmu terapan karena lebih memberi penekanan pada pemeliharaan jangka panjang bagi seluruh komunitas biologi, dan sekaligus penekanan bagi keberlanjutan ekonomi.Keanekaragaman hayati, menurut World Wildlife Fund (1989), adalah jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, termasuk gen yang mereka miliki, serta ekosistem rumit yang mereka bantu menjadi lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati dapat digolongkan menjadi tiga tingkat:1. Keanekaragaman spesies. Semua spesies di bumi, termasuk bakteri dan Protista serta spesies dari Kingdom bersel banyak (tumbuhan, jamur, hewan, multiseluler).2. Keanekaragaman genetik. Variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis, maupun di antara individu-individu dalam satu populasi.3. Keanekaragaman komunitas. Komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan ekosistem masing-masing

BAB IIPEMBAHASAN

2.1. Keanekaragaman Hayati di IndonesiaKeunikan dan tingginya keanekaragaman hayati tidak terlepas dari latar belakang iklim, sejarah geologi, unit biogeografi, proses spesiasi, bentuk (serta jumlah dan ukuran) pulau, jumlah ekosistem dan seterusnya (Darlington 1957; Whittaker 1998). Indonesia terletak di daerah tropika yang iklimnya stabil sepanjang tahun dan menyebabkan terbentuknya habitat dan relung yang lebih banyak dibanding dengan bioma lainnya.Meletusnya Gunung Krakatau dengan begitu hebat pada tahun 1883 membuat kepulauan gunung berapi tersebut terkenal dan sangat penting secara ekologi. Setelah letusan tersbut, tidak saja seluruh vegetasi dan hewan pada permukaan terbakar, tetapi hampir dapat dipastikan bahwa seluruh permukaan tanah menjadi steril. Dengan demikian , dapat dilakukan pengamatan bagaimana caranya tumbuhan dan hewan melakukan kolonisasi di atas lahan perawan (Dammerman; 1948).Berdasarkan sejarah geologinya, pulau-pulau di Indonesia dapat terbagi atas dua kelompok:1. Pulau laut; pulau yang belum pernah berhubungan dengan daratan lainnya (misalnya Simuelue, Enggano, Buru, Kai, dan Tanimbar). Pulau-pulau lautan hanya dapat memperoleh keanekaragaman hayati dari migrasi satwa dan tumbuhan, yang berasal dari tempat-empat yang lain. 2. Pulau Benua; pulau yang pada masa lampau mempunyai hubungan dengan daratan atau benua lainnya karena turunnya permukaan laut (misalnya Nias, Bawean, Natuna, Belitung, Sumba, dan Aru). Pulau-pulau benua memperoleh keanekaragaman hayatinya ketika pulau-pulau tersebut berhubungan dengan benua. Pulau-pulau ini memperoleh tambahan dari hasil migrasi tumbuhan dan satwa.

2.2. Upaya Konservasi Spesies dan Penangkaran BiotaKonservasi spesies di Indonesia dilakukan melalui berbagai peraturan perlindungan dan pembatasan perdagangan hidupan liar, serta berbagai program penangkaran yang diupayakan berorientasi pada perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan. Lokasi-lokasi ex-situ terkait termasuk taman botani, taman safari, kebun binatang, penangkaran burung, buaya serta berbagai reptile lain, Pusat Konservasi Gajah, dan sebagainya.CITES yang merupakan konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional terhadap berbagai spesies tumbuhan dan satwa terancam punah, yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1978 telah mulai dilaksanakan. Tanggung jawab pelaksanaan, khususnya dalam mengatur tata laksan ekspor dan impor spesies tumbuhan dan satwa, berada pada LIPI dan PHKA. LIPI, khususnya Pusat Penelitian Biologi, bertanggung jawab menjalankan fungsi ilmiah (CITES Scientific Authority), dan PHKA melaksanakan fungsi manajemen (CITES Management Authority).Pendefinisian mengenai berbagai bentuk kawasan yang dilindungi diatur dalam berbagai peraturan perundangan terkait, di antaranya adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Bahkan, kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan pun pernah diatur, melalui SK Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 9 K/06/MPR/1989 Nomor 492/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kawasan yang dilindungi (kawasan konservasi) bagi pelestarian alam terbagi atas dua kelompok utama, yaitu Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta hutan yang dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan yaitu Hutan Lindung.1. Kawasan Suaka AlamKawasan suaka alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang memiliki fungsi utama sebagai penyangga kehidupan. Terdapat dua macam kawasan, yaitu Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Cagar alam hanya dapat dilakukan kegiatan-kegiatan terbaas untuk kepentingan penelitian, pendiidkan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang menunjang budidaya. Suaka margasatwa berfungsi untuk melestarikan keanekaragaman atau keunikan jenis satwa, sehingga dimungkinkan dilakukan kegiatan pembinaan habitatnya untuk tujuan penelitian, pendidikan dan juga wisata terbatas. Kawasan suaka alam dapat juga dijadikan kawasan biosfir, yaitu kawasan yang memiliki ekosistem asli, unik, dan/atau yang terdegradasi yang dilindungi untuk keperluan penelitian dan pendidikan.

2. Kawasan Pelestarian AlamKawasan pelestarian alam adalah kawasan yang hampir sama dengan kawasan suaka alam, hanya saja memiliki fungsi lebih, yaitu dapat dimanfaatkan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Contohnya adalah Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan-tuuan penelitian, pendidikan, serta menunjang budidaya, pariwisata, dan rekerasi. Taman Hutan Raya adalah kawasan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi.

3. Hutan LindungHutan lindung adalah hutan-hutan yang fungsinya untuk melindungi kawasan hutan sebagai sumber daya air, tanah, dan ekosistem, sehingga dapat memberikan perlindungan pada sistem penyangga kehidupan.

3.3. Undang-undang dan Peraturan PemerintahBerdasarkan amandemen UUD 1945, keanekaragaman hayati yang berupa ekosistem hutan tercakup dalam pengertian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria sera UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan merupakan dua undang-undang pertama setelah kemerdekaan Indonesia yang memberikan dasr hukum bagi pengelolaan keanekaragaman hayati. Penguatan dasar hukum untuk konservasi keanekaragaman hayati terjadi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Undang-undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sering disebut KSDH) memiliki latar belakang tersendiri. UU ini mengatur perlindungan keanekaragaman hayati bagi spesies dan ekosistemnya. UU ini merupakan turunan dari UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sembiring dan Husbani; 1999). Dasar hukum perlindungan spesies di Indonesia berawal pada masa pendudukan Belanda (Dierenschbechermings Ordonantie; 1931 dan Dierenschbechermings Verordening 193, Ordonansi Pelindungan Binatang Liar No. 134 tahun 1931, Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura No. 133 tahun 1939) berdasarkan pasal 43 UU No. 5 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, pasal 42 UU nNo. 5 Tahun 1990 memuat suatu ketentuan perlaihan, sehingga berbagai Keputusan Menteri Pertanian ang menetapkan berbagai spesies dilindungi masih tetap berlaku sebagai peraturan pelaksana (Marpaung; 1995).

3.4. Konvensi NagoyaIndonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya pada 8 Me