KEWARGANEGARAAN

(SEGI POLITIK)

Mischaelle Angle

XI MIA/23

SMA Tarakanita Citra Raya

APA SIH HAK KITA DALAM BIDANG

POLITIK SEBAGAI WARGA NEGARA ?

HAK BIDANG POLITIK SEBAGAI WARGA NEGARA

Berhak memilih berdasarkan keinginannya

tanpa paksaan pihak manapun

Berhak membuat organisasi masyarakat

Berhak mendapat suaka politik dari negara lain

Berhak berserikat, berkumpul, dan berpendapat

Berhak ikut serta dalam kegiatan politik

Berhak mendirikan atau ikut serta dalam suatu

partai politik

APA SIH KEWAJIBAN KITA DALAM

BIDANG POLITIK SEBAGAI WARGA

NEGARA ?

KEWAJIBAN BIDANG POLITIK SEBAGAI WARGA NEGARA

Wajib memilih Presiden dan Wakil Presiden, tidak

boleh golput

Wajib berpendapat sesuai aturan yang ada (tidak

anarkis)

Wajib bertindak jujur dalam penyelenggaraan

kegiatan politik (tidak melakukan tindak korupsi

yang merugikan negara)

Hak politik adalah salah satu hak yang diakui dan dilindungi oleh Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia

lewat UU No. 12 tahun 2005.

MENEGASKAN BAHWA :

“setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan tanpa pembedaan, termasuk untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan

melalui pemungutan suara secara rahasia, menjamin kebebasan berekspresi dari kehendak pemilih.”

KASUS PELANGGARAN HAK POLITIK WARGA NEGARA

o Fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan

bahwa 14 kabupaten di pegunungan bagian tengah Papua tidak ada

sama sekali aktivitas Pemilu, seperti dalam keterangan Novela

Mawipa selaku saksi mandat Prabowo-Hatta.

o Leo, sebagaimana dilansir Antara di Jayapura, Minggu (11/5/2014),

tak kuasa menyembunyikan fakta miris di lapangan bagaimana

penguasa dan politikus termasuk lembaga penyelenggara

memainkan suara rakyat. Ada permainan uang membeli suara

rakyat.(Money Politic)

o Sebelum tahun 2009 ada larangan hak politik bagi mantan

narapidana. Namun sejak tahun 2009, hak politiknya dipulihkan

karena dimungkinkan mencalonkan diri lagi karena memiliki hak

untuk memilih dan dipilih

APA DAMPAK DARI KASUS

PELANGGARAN HAK POLITIK ?

DAMPAK KASUS PELANGGARAN HAK POLITIK

Penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan menjadi cacat dalam makna “esensi demokrasi“. Hal tersebut dikarenakan prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang partisipatif, adil, jujur, bebas dan berdasarkan kehendak Rakyat, tidak terpenuhi.

Menghalangi proses rekonsiliasi yang tengah terjadi dalam kehidupan politik di negara kita karena bentuk diskriminatif belum terhapuskan.

Stigma sosial terhadap eks anggota PKI maupun simpatisannya, tetap akan muncul dan berkembang ditengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh tetap dipertahankannya aturan-aturan yang membatasi hak politik mereka.

Tidak dapat melarang paham/ideologi, bila melarang suatu paham, ideologi, agama, pikiran atau gagasan individu maupun kelompok, sama saja negara telah menghadirkan kekerasan psikis terhadap warga negaranya.

APA DAPAT KITA LAKUKAN UNTUK

MENJAGA KETAHANAN DAN KEDAULATAN NEGARA ?

UPAYA MENJAGA KETAHANAN & KEDAULATAN NEGARA

Tidak membeda bedakan teman berdasarkan suku, ras, dan

golongan

Mempertahankan kebudayaan tanah air

Bangga berbahasa Indonesia

Menghormati simbol negara, seperti Garuda dan Bendera

Merah Putih

Menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan

Indonesia

Bersikap sesuai kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki

sopan santun dan ramah

TERIMA KASIH !