33
Bagian Pertama KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS HALU OLEO

Dokumen kebijakan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Dokumen kebijakan

Bagian Pertama

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS HALU OLEO

UNIVERSITAS HALU OLEOKENDARI

2014

Page 2: Dokumen kebijakan

6

Kebijakan MutuSistem Penjaminan Mutu Internal

Universitas Halu Oleo

SPMI-UHO KM 3 1 0

UNIVERSITAS HALU OLEO

Kode/No.KM-SPMI-UHO/3/1/0Tanggal: 30-4-2014

KEBIJAKAN MUTURevisi: 0Halaman 1-

ProsesPenanggung

JawabJabatan Tanda tangan Tanggal

1. PerumusanDr. Ir. Suaib,

M.Sc.Agric.Ketua Tim

30 April

2014

2.

PemeriksaanProf. La Rianda PR. I Mei 2014

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 3: Dokumen kebijakan

7

3. Persetujuan Prof. H. Usman Rianse Rektor Mei 2014

4. Penetapan Prof. H. Usman Rianse Rektor Mei 2014

5. Pengendalian Prof. H. Harapin Hafid Ketua LJMMEP Mei 2014

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO

Nomor : 0000/UN29/PP/2014

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO) TAHUN AKADEMIK 2013/2014–2015/2016

REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang

pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Halu Oleo;

b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo (UHO), dipandang perlu menyusun Dokumen Kebijakan SPMI-UHO;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Dokumen Kebijakan SPMI-UHO untuk Tahun Akademik 2013/2014–2015/2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2012 tentang

Statuta Universitas Halu Oleo; 5. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 000/UN29/PP/2013,

tanggal 000 Desember 2013 tentang Tim Penyelaras Visi Misi Universitas Halu Oleo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu

Oleo (UHO) disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 4: Dokumen kebijakan

8

Ke dua : Kebijakan SPMI Universitas Halu Oleo Tahun Akademik 2013/2014-2015/2016 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan Manual dan Standar SPMI Universitas Halu Oleo.

Ke tiga : Kebijakan SPMI Universitas Halu Oleo Tahun Akademik 2013/2014-2015/2016 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.

Ke empat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan pengembangan/ pening-katan Standar SPMI Universitas Halu Oleo Tahun Akademik 2013/2014-2015/2016, Ketua Lembaga Jaminan Mutu, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan (LJMMEP) Universitas Halu Oleo ditugaskan untuk melakukan mengkoordinasikan secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Halu Oleo yang tertuang dalam Standar SPMI Universitas Halu Oleo.

Ke lima : Lembaga Jaminan Mutu, Monitoring, dan Evaluasi Pendidikan Universitas Halu Oleo ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Halu Oleo dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Halu Oleo;

Ke enam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri

Ke tujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan.

Ke delapan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ke sembilan : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Kendari Pada tanggal : 0000 Mei 2014

Rektor Universitas Halu Oleo,

Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S.NIP. 19620204 198703 1 004

Tembusan Yth : 1. Para Pembantu Rektor dalam Lingkungan UHO2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UHO; 3. Para Ketua Lembaga dalam Lingkungan UHO; 4. Para Kepala Pusat dalam Lingkungan UHO; 5. Para Kepala Biro dalam Lingkungan UHO;

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 5: Dokumen kebijakan

9

6. Kepala Perpustakaan UHO; 7. Para Ketua Unit Jaminan Mutu dalam Lingkungan UHO;8. Arsip

I.

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 6: Dokumen kebijakan

10

I. VISI, MISI, TUJUAN, PENGEMBANGAN, DAN SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA UNIVERSITAS HALU OLEO

A. Visi Universitas Halu Oleo

Menjadi perguruan tinggi yang maju, bermartabat, dan berbudaya akademik dalam membentuk sumberdaya manusia cerdas komprehensif secara berkelanjutan.

Visi di atas sebagaimana tertera pada Pasal 9 ayat [1] dalam Statuta Universitas Halu Oleo sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Nomor: 43 Tahun 2012, memiliki makna: 1. Maju, adalah kemampuan untuk mencapai nilai atau standar yang diakui dalam

pelaksanaan tri dharma yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;

2. Bermartabat, adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Universitas yang bermartabat adalah universitas yang menjadikan sivitas akademikanya mempunyai harga diri yang tinggi berpedoman kepada keyakinan dasar nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur, dan menghargai eksistensi hak asasi manusia dengan prinsip kesetaraan, dan keadilan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain;

3. Berbudaya akademik, berarti dalam semua kegiatannya, sivitas akademika akan senantiasa berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompe-tensi dan kapabilitas, berwawasan, memahami cara mengimplementasikan IPTEKS dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme;

4. Cerdas komprehensif meliputi: a. Cerdas spiritual, adalah beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menum-

buhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul;

b. Cerdas emosional dan sosial, adalah beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.

c. Cerdas intelektual, adalah beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. Cerdas kinestetis, adalah beraktualisasi diri melalui olahraga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar dan berdaya tahan, sigap, terampil, dan cekatan.

B. Misi Universitas Halu Oleo

1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;

2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten;

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 7: Dokumen kebijakan

11

3. Menerapkan hasil-hasil penelitian dan produk unggul lainnya untuk kesejahteraan institusi, masyarakat, dan kemajuan IPTEKS;

4. Menguatkan sistem tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan;

5. Mengembangkan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan untuk membangun citra UHO di tingkat nasional dan internasional;

6. Mengembangkan lingkungan universitas yang nyaman, aman, dan berwawasan lingkungan, dan

7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk menjamin kepastian layanan kepada pemangku kepentingan.

C. Tujuan Universitas Halu Oleo

1. Tersedianya layanan pendidikan bermutu, relevan, dan berdaya saing; 2. Tercapainya peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian yang memiliki daya

saing; 3. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan

prima pendidikan; 4. Tercapainya peningkatan prestasi mahasiswa dalam kegiatan penalaran, seni dan

budaya, kewirausahaan, serta olahraga di tingkat nasional; 5. Tersedianya sarana dan prasarana kampus yang nyaman, aman dan berwawasan

lingkungan, dan 6. Terbangunnya sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara

menyeluruh di fakultas/lembaga dan unit lainnya.

D. Pengembangan Universitas Halu Oleo

1. Pengembangan kegiatan tri dharma a. Pengembangan pendidikan; b. Pengembangan penelitian, dan c. Pengembangan pengabdian/layanan kepada masyarakat.

2. Pengembangan penunjang tri dharma a. Pengembangan sumber daya manusia; b. Pengembangan dana dan sumberdana; c. Pengembangan prasarana dan sarana; d. Pengembangan kemitraan dan kerja sama, dan e. Pengembangan tata kelola.

E. Sejarah Singkat Universitas Halu Oleo

Universitas Halu Oleo (UHO) didirikan pada tahun 1964 sebagai perguruan tinggi swasta filial dari Universitas Hasanuddin Makassar. Setelah tujuh belas tahun berselang,

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 8: Dokumen kebijakan

12

Universitas Halu Oleo diresmikan sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Sulawesi Tenggara oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Doddy Achdiat Tisnaamidjaja mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang masa itu dijabat oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto pada tangggal 19 Agustus 1981 sebagai perguruan tinggi negeri ke 42 di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1981 yang terdiri dari: - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Ekonomi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan - Fakultas Pertanian.

Ketika diresmikan, Universitas Halu Oleo menempati kampus Kemaraya yang arealnya hanya seluas 7 Ha. Kondisi kampus yang relatif sempit ini mengharuskan para pendiri untuk mencari kampus alternatif sekaligus sebagai perluasan daya tampung`dan mengantisipasi pertambahan fakultas. Seiring dengan itu, kepercayaan masyarakat pun semakin besar terhadap Universitas Halu Oleo, kendati hanya didukung oleh 17 orang tenaga dosen tetap.

Setelah dua tahun diresmikan, dimulailah pembangunan kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu yang menempati areal 250 Ha, yang ketika itu berada di pinggiran Kota Kendari, berjarak 14 kilometer dari pelabuhan laut Teluk Kendari. Setelah perluasan Kota Kendari, kampus Anduonohu saat ini berada di jantung kota. Bersamaan dengan itu, Senat Universitas Halu Oleo menyhetujui singkatan Universitas Halu Oleo berubah menjadi UHO.

Pembangunan kampus yang relatif luas ini membutuhkan waktu sekitar sepuluh tahun untuk merampungkan gedung perkulihan dan gedung perkantoran serta fasiltas penunjang lainnya. Menandai rampungnya pembangunan kampus Anduonoho ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro pada tanggal 4 April 1994 melakukan penandatanganan prasasti peresmian.

Menjelang penyelesaian pembangunan Kampus Anduonohu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menutup pengoperasian Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO), sehingga semua fasilitas berikut tenaga pengajar dan karyawannya dialihkan ke Universitas Halu Oleo. Sejak saat itu Universitas Halu Oleo memiliki dua kampus perkuliahan utama, yakni; Kampus Kemaraya dan Kampus Anduonohu, ditambah dua kampus pendukung perkuliahan bekas SPG dengan luas areal 4 ha dan bekas SGO seluas 3 ha.

Sebagai Perguruan Tinggi terkemuka di jazirah tenggara Pulau Sulawesi, Universitas Halu Oleo secara aktif memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan 2960 desa, 133 kecamatan, 10 kabupaten dan 2 Kotamadya yang ada di wilayah ini. Termasuk pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara yang mencapai 2,72% per tahun, jauh di atas pertumbuhan rata-rata penduduk nasional yakni; 1,92. Saat ini penduduk Sulawesi Tenggara berjumlah 2,72 juta jiwa yang sebagian besar bermukim di perdesaan.

Kata “Halu Oleo” diambil dari nama salah seorang raja pada Kerajaan Konawe yang hidup sekitar abad tujuh belas. Halu Oleo selain dikenal sebagai pemimpin yang bijak, diyakini pula sebagai ksatria yang tak kenal menyerah dan gigih membela tumpah darahnya. Secara harfiah Halu Oleo berarti delapan hari dalam bahasa Tolaki – bahasa

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 9: Dokumen kebijakan

13

penduduk asli Kerajaan Konawe yang mendiami bagian tengah dan timur wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. TUJUAN DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS HALU OLEO

Dokumen tertulis Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo yang disingkat menjadi KSPMI-UHO merupakan sarana komunikasi antar pemangku kepentingan, landasan dan arah dalam penetapan standar dan manual, dan bukti otentik akan kepemilikan SPMI. Penyusunan KSPMI-UHO dimaksudkan sebagai:1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang

SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Halu Oleo;2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam

SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI dalam lingkup UHO;3. Bukti otentik bahwa Universitas Halu Oleo telah memiliki dan melaksanakan SPMI

sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan, dan tuntutan pemangku kepentingan.

Seperangkat dokumen yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sistem Penja-minan Mutu Internal Perguruan Tinggi, idealnya menyediakan dokumen-dokumen berikut dengan hirarki seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Hirarki penyusunan dokumen SPMI-PT (Kemdiknas-Dikti, 2010)II.

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Formulir Kerja

Instruksi Kerja

Prosedur SPMI

Standar SPMI

Manual SPMI

Kebijakan SPMI

Page 10: Dokumen kebijakan

14

III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Halu Oleo mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Bidang akademik mencakup: pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang non akademik mencakup: Kerjasama, Sumber-daya Manusia, Keuangan, Prasarana dan Sarana, Kemahasiswaan, Lingkungan dan Budaya, Tata Kelola, Monitoring dan evaluasi.

IV. PIHAK-PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo berlaku untuk semua jenjang/strata pendidikan (Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana), dan semua unit dalam universitas yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan/Bagian, Program Studi, Laborato-rium, Kebun Percobaan, Pusat Studi, Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan SPI.

V. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyeleng-garaan pelayanan pendidikan tinggi.

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).

4. Mutu adalah Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

5. Pejaminan Mutu adalah Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

6. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.

7. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 11: Dokumen kebijakan

15

8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.

9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).

10. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifi-kasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

13. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

15. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penye-lenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk menco-cokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

16. Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi UHO.

17. Pengembangan atau Peningkatan Standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.

18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya

19. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

20. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

21. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

22. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di UHO dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 12: Dokumen kebijakan

16

dilakukan oleh Auditor Internal UHO untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di UHO.

23. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

24. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

25. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).

26. Benchmarking adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

VI. RINCIAN KEBIJAKAN

A. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan UHO dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan pada manual mutu, standar mutu, prosedur kerja, dan instruksi kerja yang ditetapkan dalam SPMI-UHO, dan secara periodik dilakukan evaluasi diri, serta audit internal mutu dan tindaklanjut benchmarking.

B. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UHO dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas UHO kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

3. Mengajak semua pihak di lingkungan UHO untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

C. Azas Pelaksanaan Kebijakan

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 13: Dokumen kebijakan

17

saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senan-tiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasar-kan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

Azas pelaksanaan SPMI-UHO mengikuti mekanisme seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Mekanisme pelaksanaan SPMI-UHO (Kemdiknas-Dikti, 2010)

PelaksanaanStandar Mutu

ContinuousImprovement

(Kaizen)

Penjaminan MutuBerkelanjutan

SustainableQuality Assurance

Tidak

Ya

Evaluasi Untuk Peningkatan

Standar Mutu

Integrasikan padaproses SDCAberikutnya

Laksanakanaction

Identifikasi action untuk memenuhi

Standar Mutu

Ada Gap antara

Standar Mutu &Pelaksanaan?

Audit PelaksanaanStandar Mutu

PenetapanStandar Mutu

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 14: Dokumen kebijakan

18

D. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI-UHO dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (Plan, Do, Check, Action). Dengan model ini maka yang dimaksud dengan "Plan" adalah: universitas dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi akativitas tersebut akan selalu diawasi secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap "Do", setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

1. Quality first bahwa semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu2. Stakeholders-in bahwa semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada ke-

puasan pemangku kepentingan3. The next process is our stakeholders bahwa setiap pelaku yang melaksanakan tugas

harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholdernya yang harus dipuaskan

4. Speak with data bahwa setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan meng-ambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.

5. Upstream management bahwa semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif

Di dalam tahap "Check": setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PDCA berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidak sesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PDCA disebut dengan "Action". Penyelenggaraan manajemen SPMI UHO mengikuti model Gambar 3.

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 15: Dokumen kebijakan

19

Gambar 3. Model manajemen SPMI UHO (Kemdiknas-Dikti, 2010)

E. Kelembagaan

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal UHO terdiri atas: Senat Universitas, Rektor Universitas, dan Lembaga Jaminan Mutu Monitoring dan Evaluasi Pendidikan (LJMMEP). Di tingkat Fakultas/ Program Pascasarjana, lembaga pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Ketua Unit Jaminan Mutu (Ketua UJM Fakultas/PPs/Lembaga).

Pada tingkat Biro dan Unit Pelaksana Teknis, pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Kepala Biro/Kepala Unit Pelaksana Teknis/Tim Jaminan Mutu (Ketua TJM pada Biro dan Unit Pelaksana Teknis). Di tingkat Jurusan/ Program Studi, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) terdiri atas: Kelompok Kerja Jaminan Mutu (K2JM) dan Tim Monitoring Jaminan Mutu (TMJM).

Dengan terbentuknya Unit SPMI-UHO, maka Struktur Organisasi bagi implementasi SPMI Universitas Halu Oleo adalah seperti pada Gambar 4.

PDCA = Plan, Do, Check, Action

SDCA = Standard, Do, Check, Action

Kaizen / continuous improvementSDCA

PDCA

PDCA

PDCA

PDCA

SDCA

SDCA

SDCA

SDCA

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 16: Dokumen kebijakan

20

Gambar 4. Struktur Organiasi Dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo Tahun 2014-2016.

VII. DAFTAR MANUAL STANDAR

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR (MTS)B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR (MLS)C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR (MKS)D. MANUAL PENINGKATAN STANDAR (MPS)

VIII. DAFTAR STANDAR

Standar SPMI Universitas Halu Oleo terdiri atas:

A. STANDAR ISIIdealnya, Standar isi harus memuat: 1. Kesesuaian Kurikulum dengan Visi Misi Program Studi2. Struktur Kurikulum

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

UJM LEMBAGA

KETUA LEMBAGA

KEPALA UPT

AUDITOR INTERNAL

DEWAS

GJM PRODIPASCA-

SARJANA

GJM JURUSAN/

PRODI

UJM PASCA-SARJANA

UJM FAKULTAS

POKJA LJMMEP

KEPALA BIRO

KETUA LJMMEP

DIREKTUR PASCA-

SARJANA

DEKAN FAKULTAS

SENATREKTOR

TJM UPTTJM BIRO

Page 17: Dokumen kebijakan

21

3. Cakupan Kurikulum4. Ketersediaan Peta Kurikulum5. Urutan Matakuliah di dalam Peta Kurikulum6. Urutan Pelaksanaan Matakuliah di dalam Kurikulum Dibandingkan dengan Peta

Kurikulum 7. Relevansi Kurikulum8. Relevansi Kesesuaian Kurikulum9. Beban Kredit Kurikulum10. Integrasi Kurikulum, 11. Kesesuaian Keahlian Dosen dengan Mata Kuliah yang Diajarkan12. Fleksibilitas Kurikulum13. Fleksibilitas Mata Kuliah Pilihan14. Kesesuaian Praktikum, dan15. Kecukupan Modul Praktikum

B. STANDAR PROSESStandar Proses mencakup:1. Perencanaan Proses Pembelajaran 2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran, dan 3. Pengawasan Proses Pembelajaran

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Standar Kompetensi Lulusan meliputi kualifikasi minimum di bidang: 1. Pengetahuan (Knowledge) sebagai tolok ukur Kognitif, 2. Keterampilan (Skill) sebagai tolok ukur Afektif, 3. Sikap (Attitude) sebagai tolok ukur Psikomotorik, dan4. Perilaku (Behaviour) sebagai tolok ukur Kooperatif

D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKANStandar Dosen meliputi:1. Hak-hak Normatif Dosen dan Tenaga Kependidikan2. Kewajiban Normatif Dosen dan Tenaga Kependidikan3. Kualifikasi Akademik Dosen4. Sertifikasi Dosen5. Kompetensi Dosen6. Jabatan Akademik Dosen7. Beban Tugad Dosen8. Rasio Dosen Tetap dengan Mahasiswa9. Rekrutasi Dosen10. Tenaga Kependidikan

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANAStandar Sarana dan Prasarana, meliputi:1. Sarana dan Prasarana Minimal yang Harus Dimiliki,2. Jenis dan Jumlah Minimal Sarana dan Prasarana yang Harus Dimiliki,3. Jenis dan Jumlah Buku Teks di Perpustakaan,4. Jenis dan Jumlah Sumber Belajar lainnya,5. Lahan untuk Bangunan UHO,6. Letak Lahan dan Bangunan UHO,

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 18: Dokumen kebijakan

22

7. Rasio Luas Ruang Kuliah per Mahasiswa,8. Kualitas Bangunan Minimal,9. Fasilitas Khusus untuk Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, dan10. Keberkalaan dan Kesinambungan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

F. STANDAR PENGELOLAAN

Standar Pengelolaan meliputi:1. Manajemen Akademik, 2. Manajemen Kemahasiswaan, 3. Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,4. Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur, 5. Manajemen Sumberdaya Manusia,6. Manajemen Keuangan, dan7. Manajemen Sistem Informasi.

G. STANDAR PEMBIAYAAN Standar Pembiayaan mencakup tolok ukur atau kriteria minimum mengenai:1. Biaya Investasi,2. Biaya Operasi, dan3. Biaya Personal.

H. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Standar Penilaian Pendidikan mencakup:1. Penilaian Pendidikan oleh Dosen,2. Penilaian Pendidikan oleh Perguruan Tingggi

I. STANDAR MAHASISWAStandar Mahasiswa mencakup:1. Cara Pembimbingan Kemahasiswaan,2. Kegiatan dan Proses Pembimbingan Kemahasiswaan, dan3. Fasilitas Kegiatan.

J. STANDAR SUASANA AKADEMIK

Standar Suasana Akademik mencakup:1. Etika Akademik Dosen dan Mahasiswa, dan2. Budaya Akademik.

K. STANDAR PENELITIAN Standar Penelitian mencakup:1. Agenda Penelitian,2. Pelaksanaan dan Manajemen Penelitian,3. Kode Etik dan Metode Penelitian,4. Pendanaan Penelitian,5. Sarana dan Prasarana Penelitian, dan6. Output dan Outcome Penelitian.

L. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Standar Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup:1. Relevansi (kesesuaian program dengan kebutuhan stakeholders sasaran),2. Efisiensi (Kehematan penggunaan sumberdaya: dana, tenaga, dan waktu),

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 19: Dokumen kebijakan

23

3. Efektifitas, (Kesesuaian perencanaan dengan hasil),4. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban),5. Kreatifitas (Kemampuan mengadakan inovasi, pembaharuan, dan

penciptaan),6. Empati (Pelayanan sepenuh dan setulus hati),7. Ketanggapan (Perhatian dan respon yang cepat dan tepat), dan8. Produktifitas (Kemampuan menghasilkan jasa yang dibutuhkan

stakeholders).

M. STANDAR SISTEM INFORMASIStandar Sistem Informasi mencakup:1. Perangkat Lunak (Software) dan Keras (Hardware),2. Perangkat Sumberdaya Manusia (Humanware),3. Organisasi dan Tatakelola (Organoware), dan4. Perangkat Diseminasi Informasi (Infoware).

N. STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri mencakup:1. Kerjasama Manajemen, 2. Program Kembaran, 3. Program Gelar Kembaran (Dual degree),4. Program Credit Transfer Syatem (CTS),5. Kerjasama Penelitian,6. Kerjasama Tukar Menukar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan7. Kerjasama Pemanfaatan Sumberdaya dalam Kegiatan Akademik, Penelitian, dan

Pengabdian kepada Masyarakat,8. Kerjasama Penerbitan Bersama Karya Ilmiah,9. Kerjasama dalam Kegiatan Pertemuan Ilmiah Bersama, dan10. Kerjasama dalam Pemberian Beasiswa atau Pemberian Kesempatan Magang.

REFERENSI

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Revisi atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Paraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo.

Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 20: Dokumen kebijakan

24

VIII. LAMPIRAN

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Universitas Halu Oleo menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran untuk membentuk insan akademik yang cerdas komprehensif dan berkelanjutan.

2. Universitas Halu Oleo menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.

3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, UHO dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.

4. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, UHO berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

5. Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan UHO harus mengembangkan Sumber Daya Manusia untuk memenuhi persyaratan sebagai Universitas Pendidikan yang menuju ke Universitas Penelitian.

6. Universitas Halu Oleo perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan regional.

7. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.

8. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistim pendidikan tatap muka dan atau blended learning.

9. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program: Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor

10. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Lembaga Jaminan Mutu Monitoring dan Evaluasi Pendidikan (LJMMEP).

11. Program Studi, Bagian, Jurusan dan fakultas dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif

12. Jurusan/prodi/bagian membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya dan mata kuliah sesuai dengan program studi yang diasuhnya.

13.

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 21: Dokumen kebijakan

25

14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui benchmarking dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional.

15. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmu-an, perkembangan Ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat

16. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.

17. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan

18. Setiap mata kuliah per kelas untuk program sarjana dan diploma diasuh oleh maksimum lima orang dosen, untuk program pasca sarjana diasuh maksimum oleh tiga orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab. Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikoordinasikan oleh dosen penanggungjawab.

19. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan

20. Universitas menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. 21. Dalam menerapkan standar tersebut UHO memperhatikan keragaman mutu Sekolah

Menengah Atas, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan atau lembaga lain.

22. Universitas Halu Oleo dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan universitas.

23. Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ditetapkan standar akademik tersendiri.

24. Penerimaan mahsiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat di universitas.

25. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas rauang dan sarana prasarananya, minat masyarakat, penugasan nasional dan perkembangan IPTEKS

26. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik27. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional

sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya28. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu

pendidikan29. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik,

pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh setiap fakultas30. Lulusan program pendidikn di UHO diberi gelar atau sebutan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku31. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan

apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 22: Dokumen kebijakan

26

32. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar, dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di universitas

33. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistim jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan universitas

34. Evaluasi sistim jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik

B. BIDANG PENELITIAN

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.

2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar UHO bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.

3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (royalty) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan UHO.

4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.

5. Memotivasi sivitas akademika UHO agar handal dalam bidang penelitian.6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, baik di tingkat Program Studi,

Jurusan, Fakultas, maupun Universitas yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.

7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem reward and punishment.

8. Pendidik/Dosen/Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/ fasilitas penelitian di Fakultas/Universitas serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Pendidik/Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya

10. Fakultas/Lembaga Penelitian/Universitas berhak dan berkewajiban mengatur, menge-lola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian

11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau penelitian kerja-sama institusi

12. Program Studi/Jurusan/Fakultas menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat Penelitian/Lembaga Penelitian menyeleng-garakan penelitian yang bersifat interdisiplin

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkembangkan

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014

Page 23: Dokumen kebijakan

27

IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.

2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang iterapkembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.

3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewira-usahaan, meningkatkan kemandirian dan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

4. Mengembangkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, ketrampilan hidup (life skills), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.

5. Tenaga Pendidik/Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di Fakultas/Universitas untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Fakultas/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat/Universitas berhak dan berke-wajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengem-bangkan pengabdian kepada masyarakat

7. Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian kepada masyarakat atas dasar kerjasama institusi

8. Program Studi/Jurusan/Fakultas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat inter-disiplin.

9. Universitas Halu Oleo berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di bidang Politik, Ekonomi, Sosial di tingkat lokal, nasional, dan regional demi kesejahteraan umat manusia.

Kebijakan Mutu SPMI-UHO, 2014