Daerah konvergensi dan dinamika ekonomi indonesia

Daerah Konvergensi dan Dinamika Ekonomi Indonesia

Abstrak

Makalah ini menggambarkan pola ketimpangan dan konvergensi pendapatan regional

Indonesia sejak tahun 1979an. Meskipun kerangka pertumbuhan ekonomi sebagian besar

telah diterapkan untuk menganalisis pertumbuhan dan konvergensi lintas negara,

beberapa negara regional telah dilakukan penelitian. Namun, dampak dari kondisi

ekonomi makro di tingkat nasional atas ketimpangan pembangunan ekonomi dan proses

konvergensi perlu disertakan.

Indonesia merupakan studi kasus yang menarik, karena ekonomi indonesia telah melalui

banyak pergolakan dalam beberapa dekade terakhir dari pergolakan eksternal sampai

beberapa perubahan kebijakan utama nasional. Catatan yang berbeda dalam

pembangunan sub nasional telah membuat ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan

menjadi topik yang sangat penting.

Hal ini menunjukkan pola yang dipengaruhi oleh beberapa perubahan besar di Indonesia

dalam hal kebijakan dan pembangunan ekonomi, termasuk kondisi ekonomi makro dan

perubahan struktural.

Kata Kunci: Analisis pertumbuhan, Pembangunan dan Perubahan, Ukuran dan Distribusi

Spasial Daerah, Indonesia

Arief Anzarullah et all_PEP Page 1

1. PENGANTAR

Tingkat pembangunan yang berbeda antar negara dan wilayah telah menjadi subjek

perhatian di bidang ekonomi pembangunan untuk waktu yang lama. Penelitian terbaru

menempatkan lebih menekankan pada pertumbuhan regional dan konvergensi dalam

suatu negara. Untuk tujuan itu, analisis dan kerangka empiris telah diadaptasi dari teori

pertumbuhan dan pembangunan diterapkan untuk studi internasional lintas negara.

Meskipun sebagian besar kerangka kerja telah diterapkan untuk menganalisis

pertumbuhan lintas negara, beberapa negara regional telah dilakukan penelitian.

Menggunakan kerangka kerja ini, mungkin ada beberapa aspek yang berbeda dalam

pelaksanaan dan interpretasi antara kedua aplikasi. Apa yang akan membedakan

penerapan analisis ketimpangan adalah dampak dari kondisi makro ekonomi yang

dihadapi perekonomian nasional atas ketimpangan pembangunan ekonomi, dan proses

konvergensi, termasuk reformasi ekonomi di tingkat nasional. Selain perbedaan dalam

pengalihan dan kebijakan alokasi investasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah, perubahan kebijakan tunggal nasional dapat memiliki efek ekonomi yang berbeda

untuk daerah yang berbeda dan karenanya berdampak pada ketimpangan pendapatan.

Indonesia merupakan studi kasus yang menarik, karena ekonomi indonesia telah

melalui banyak pergolakan dalam beberapa dekade terakhir dari pergolakan eksternal

sampai pada beberapa perubahan kebijakan utama nasional. Sebelum tahun 1982,

Indonesia didominasi dengan ekonomi berbasis sumber daya. Kemudian harus

menyesuaikan diri dengan penurunan harga minyak selama periode 1983-1986. Dari

1987-1992, pentingnya reformasi berkelanjutan berhasil meningkatkan ekspor non migas

tetapi momentum reformasi melambat selama periode 1993-1997. Pada periode tahun

1997-1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang mendalam yang

menyebabkan melemahnya pemerintah pusat dan akhirnya ke program desentralisasi

pada tahun 2001.


Selama masa pembangunan ini, catatan pembangunan sub nasional telah membuat

topik penting ketimpangan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan. Provinsi

pertambangan yang kaya menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan pemerintah pusat,

menuntut pemindahan pendapatan yang lebih besar dan kewenangan yang lebih besar

dalam menyusun perencanaan pembangunan mereka. Ini merupakan salah satu isu utama

pada saat perubahan politik secara cepat setelah krisis ekonomi. Akibatnya, pada tahun

2001 Indonesia telah bergeser secara drastis dari sistem pemerintah yang terpusat ke

sistem desentralisasi (Alm et al, 2001;. Tadjoedin et al, 2001;.. Balisacan et al, 2002)

Makalah ini menggambarkan pola ketimpangan dan konvergensi pendapatan

regional di Indonesia, yang memberi perubahan dalam perekonomian nasional sejak

1970-an. Daftar isi dari sisa makalah adalah sebagai berikut, bagian 2 dan 3 akan

meninjau kembali kerangka kerja dan data yang akan digunakan untuk analisis. Episode

perekonomian Indonesia dari tahun 1970-an hingga tahun 2003 dijelaskan pada bagian 4.

Bagian 5 mengungkapkan ketidaksetaraan dan proses konvergensi selama periode yang

dipelajari. Bagian 6 akan menyimpulkan diskusi.

2. METODOLOGI

Konsep konvergensi telah banyak digunakan untuk menganalisis ketimpangan

pendapatan antar daerah, juga dikenal sebagai ketimpangan regional. Ada dua konsep

konvergensi umum yang digunakan dalam analisis ketimpangan regional, yaitu β (beta)

dan σ (sigma) konvergensi.

Konsep konvergensi β berfokus pada apakah daerah miskin tumbuh lebih cepat dari

daerah kaya. Di sisi lain, perubahan konvergensi σ merupakan langkah-langkah dalam

dispersi pendapatan per kapita antar negara. Meskipun berfokus pada dua aspek yang

berbeda, kedua konsep konvergensi memiliki hubungan yang kuat dengan satu sama lain.

2.1 Penerapan konvergensi

Konvergensi β dinamai koefisien korelasi parsial antara pertumbuhan pendapatan

dan nilai awal. Pendekatan ini dikembangkan dari karya Solow (1956) dan Swan (1956)

dalam model pertumbuhan mereka. Model Solow-swan menunjukkan bahwa pendapatan


per kapita tumbuh dari semua perekonomian untuk jangka panjang yang akan

menggunakan rumus :

In yt – In y* = e-βt In y0 – e-βt In y* = e-βt (In y0 – In y*) …………………………….. (1)

Dimana yt adalah pendapatan per kapita saat ini, y0 adalah pendapatan awal per kapita

dan y* adalah pendapatan per kapita negara maju. Studi dalam konvergensi β

menggunakan persamaan lintasan untuk mencari keberadaan dan kecepatan konvergensi.

Lintasan ini diperkirakan dalam bentuk tereduksi

In (yt / y0) / t= α + (eβ –1 ) In y0 + ut ………………………………………… (2)

Nilai negatif dari koefisien (eβ -1) dan β berarti bahwa pertumbuhan tinggi yang dialami

perekonomian yang mulanya berpenghasilan rendah. Ini juga berarti bahwa rata-rata,

negara berpenghasilan rendah mengejar ketertinggalan dari negara yang berpenghasilan

yang lebih tinggi, dengan kata lain konvergensi β. Nilai β juga digunakan untuk

menghitung kecepatan tangkapan proses. Secara khusus, dapat digunakan untuk

memperkirakan saat setengah jalan titik steady state akan dicapai untuk kecepatan

tertentu. Mengingat persamaan (1) dan asumsi bahwa semua pendapatan akan pergi ke

steady state, titik setengah jalan berarti e-βt dalam persamaan (1) harus setengah eβt bijih

sama dengan 2. Ini menyiratkan bahwa βt sama dengan 0,69. itu misalnya, β adalah sama

dengan 2% maka t akan 35 tahun yang berarti dalam 35 tahun yt semua sudah harus

berada di setengah jalan dari perjalanan dari y0 ke * y.

Dalam literatur pertumbuhan, ada dua jenis konvergensi β yaitu mutlak dan bersyarat.

Konvergensi β mutlak adalah ketika kondisi konvergensi dicapai tanpa mengontrol

variabel lain dalam persamaan (2). Di sisi lain, dalam konvergensi β kondisional, kondisi

konvergensi hanya dapat dicapai jika satu atau lebih variabel dikendalikan. Ilustrasi dapat

diformalkan oleh persamaan

Dalam (yt / y0) / t = α + (eβ -1) Dalam y0 + χ'it yx + ut............................ (3)


Dimana χ'it adalah vektor dari variabel kontrol. Jika β negatif dicapai tanpa adanya χ'it

ada β mutlak dapat dicapai hanya jika χ'it ada, konvergensi β tidak mutlak tapi bersyarat.

Ini berarti tidak ada konvergensi kecuali beberapa ekonomi atau non faktor ekonomi yang

ditentukan harus sama di seluruh ekonomi. Jika β negatif dengan kami tanpa adanya χ'it

terdapat konvergensi absolut maupun kondisional pada saat yang sama. Namun, ada

kasus-kasus ketika kondisi tertentu tidak harus dikontrol untuk menghasilkan adanya

konvergensi. Migrasi adalah salah satu contoh. Pergerakan tenaga kerja dan modal di

antara negara harus mengarah pada lebih seimbang, proses konvergensi mungkin berhenti

atau setidaknya menjadi lebih lambat.

Bab ini akan fokus pada pembahasan konvergensi β absolut didasarkan pada dua

argumen. Pertama, Sala-i-Martin (1996) berpendapat bahwa keterbukaan dan komersial

integrasi antar daerah dalam satu negara telah membuat adanya konvergensi negara intra

lebih mungkin. Selanjutnya, hasil empiris penelitian menunjukkan negara intra bahwa

nilai β tidak berubah secara substansial diberikan variabel kontrol, yang berarti bahwa

kecepatan konvergensi antara ekonomi nasional sub tidak terpengaruh oleh faktor-faktor

lainnya. Hal ini mungkin tidak berlaku untuk negara berkembang studi, sejak Sala-i-

martin (1996) melaporkan hasil penelitian hanya dari negara maju. Kedua dan lebih

penting, penelitian ini akan fokus pada proses konvergensi dari waktu ke waktu di masa

lalu. Ini berarti kecepatan konvergensi akan diperiksa dengan kondisi sejarah yang ada.

Akibatnya, tidaklah tepat untuk mengendalikan atau mengatur beberapa kondisi harus

sama di seluruh daerah jika itu bukan realitas pada waktu itu.

Ekonometris, keberadaan non-dari setiap variabel kontrol berarti istilah error (ut) dalam

persamaan (2) adalah murni acak dan tidak dapat diprediksi oleh variabel apapun,

termasuk salah satu yang berkorelasi dengan pendapatan awal sebagai harapan korelasi

antara variabel independen dan istilah kesalahan. Ini salah satu dari asumsi tiga adalah

variabel eksogen linear independen, yang harus dicapai karena hanya ada satu variabel

eksogen asumsi terakhir, diharapkan nilai nol kesalahan, harus dicapai dengan adanya


intercept dalam persamaan sehingga jika sarana Kesalahan tidak nol akan ditambahkan

atau dikurangi untuk mencegat.

2.2 Penerapan konvergensi

Konsep lain, konvergensi σ, adalah ukuran standar deviasi. Standar deviasi dan nilai

kuadrat nya, varians, mengukur dispersi distribusi dengan jarak total jumlah setiap rata-

rata mereka. Atau, pengukuran analisis konvergensi σ derajat perbedaan antara

pendapatan, distribusi pendapatan diperkirakan menurun dari waktu ke waktu.

Dalam literatur teori pertumbuhan, pengukuran dispersi dalam konsep konvergensi σ

menggunakan varians nilai logaritma dari pendapatan per kapita. Baumol (1986) telah

mempopulerkan digunakan pengukuran ini untuk menganalisis σ konvergensi antara

ekonom pertumbuhan (Baro dan Sala-i-Martin 1991, Dowrick dan Quiggin 1997). Rumus

untuk varians nilai logaritma adalah

Ada dua keuntungan dari menggunakan nilai logaritma bukan nilai tingkat pendapatan

per kapita. Yang pertama menyangkut efek skala dan second hubungan antara B dan

konvergensi o.

Mengenai efek skala, nilai logaritma akan menghilangkan masalah yang sering terjadi

ketika bentuk dua distribusi dengan skala yang berbeda atau rata-rata rata-rata

dibandingkan. Bentuk yang sama distribusi akan memiliki standar deviasi yang lebih

tinggi jika melibatkan nilai nominal lebih besar. Sebagai contoh, jika semua angka dalam

distribusi telah menjadi dua kali lebih besar maka bentuk distribusi harus sama tetapi

besarnya standar deviasi akan berlipat ganda dan varians akan empat kali lipat.

Mengambil nilai logaritma akan menghilangkan efek skala, karena pengurangan dari dua

nilai logaritma adalah sama dengan nilai logaritma dari rasio angka-angka. Jika berarti

setiap pendapatan individu dalam persamaan (4) sebenarnya skala oleh rata-rata. Dengan

konsep itu, persamaan (4) dapat ditulis kembali sebagai....... (Rumus)....... Jadi, jika

semua nilai dalam distribusi semakin besar dengan proporsi yang sama, varians nilai

logaritma akan sama karena sarana juga akan dikalikan dengan proporsi yang.


3. DATA

Data terdiri dari 26 propinsi di Indonesia selama periode tahun 1975 - 2002.

Database utama di didirikan dari dua publikasi dari indonesia statistik papan (BPS), yang

merupakan rekening regional dengan produksi atau nilai tambah dan dengan pengeluaran.

Data Populasi diambil dari Database Asian CEIC.

3.1 Provinsi

Beberapa kekhawatiran telah ditujukan kepada diskusi tentang apa tingkat analisis

daerah di Indonesia harus dilakukan, karena ada provinsi dan tingkat kabupaten / kota.

Makalah ini adalah berurusan dengan provinsi meskipun fakta bahwa desentralisasi telah

menempatkan kekuasaan lebih pada alasan level.

Sebelum dan Juli 1976, Indonesia terdiri dari 26 provinsi dan timur timor adalah

provinsi dari 27 Indonesia dari Juli 1976 hingga Agustus 1999. Setelah undang-undang

baru tentang pemerintahan daerah yang disahkan pada tahun 1999, tujuh provinsi baru

yang diusulkan, namun, sampai sekarang, hanya empat telah sepenuhnya didirikan, yaitu

Banten dari Jawa Barat, Maluku Utara dari Maluku, bangka belitung dari selatan

sumatera dan gorontalo dari utara sulawesi.

3.2 Pendapatan proxy

Kami fokus pada pendapatan per kapita dalam analisis ini. Ada proxy pendapatan

tiga yang akan dievaluasi, produk domestik provinsi bruto (PDB) per kapita, non

pertambangan PDB per kapita dan pengeluaran rumah tangga per modal. Alasan untuk

tiga proxy adalah karena penggunaan PDB per kapita telah dikritik, atas dasar bahwa

sebagian besar output pertambangan besar timbul kepada pemerintah pusat dan

perusahaan minyak.

3.3 Harga Tetap

Perbedaan harga antar wilayah merupakan isu penting dalam diskusi kesenjangan

regional, karena pendapatan nominal yang sama akan memberikan keranjang yang

berbeda dari barang dan jasa jika harga berbeda.


4. PEREKONOMIAN INDONESIA

Penelitian Pertumbuhan diprakarsai oleh Solow (1956) dan angsa (1956)

kekhawatiran pertumbuhan jangka panjang. Secara khusus sehubungan dengan proses

ekonomi untuk mencapai jalur pertumbuhan yang seimbang dan karenanya pergi ke

kondisi steady state. Dalam studi negara intra, yang litelature awal seperti barro dan sala-

i-martin (1990) dan sala-i-martin (1996) menggunakan 10 tahun sebagai periode jangka

panjang, tetapi sebagian besar studi terbaru menurun waktu periodd sampai 5 tahunan ,

mengingat kebutuhan untuk pengamatan lainnya menggunakan teknik ekonometrik

canggih.

4.1 Episode Pembangunan Ekonomi sejak tahun 1975

Berdasarkan argumen di atas, harus ada tiga kriteria untuk memilih episode. Ada

kondisi ekonomi internal, orientasi kebijakan dan keadaan eksternal. Lima eposodes

1975-2002 dapat indetified.first adalah periode 1975-1981 ketika pertumbuhan ekonomi

sangat tergantung pada ekspor minyak. Kedua adalah periode 1982-1986 ketika harga

minyak jatuh dan Indonesia harus menyesuaikan ekonominya. The promosi ekspor non

migas selama periode 1987-1992 dari adalah episode ketiga. Episode keempat adalah

reformasi ekonomi yang melambat pada periode 1993-1997. Krisis ekonomi dan

desentralisasi adalah episode kelima.

4.1.1. periode 1975-1981

Tingginya harga minyak internasional yang mendominasi gambaran ekonomi pada

periode 1975-1981. Ini dimulai dengan kenaikan harga minyak besar-besaran pada tahun

1973-an hingga 1974 dipicu oleh embargo minyak tahun 1973 Arab. Sebagai negara

pengekspor minyak, hal ini mengakibatkan peningkatan pendapatan besar bagi

pemerintah pusat Indonesia dan pertamina sebagai perusahaan minyak negara. Aliran

pendapatan besar juga akibat dari kebijakan pemerataan yang memungkinkan pemerintah

pusat untuk mempertahankan pendapatan dari minyak untuk provinsi penghasil

menyebarluaskannya secara nasional. Pendapatan ini sebagian digunakan oleh


pemerintah pusat dan sebagian mendistribusikan ke seluruh provinsi sebagian besar

didasarkan pada populasi. Pendapatan besar memungkinkan pemerintah pusat untuk

memperluas usaha negara dan semakin membatasi investasi asing (bukit, 2000).

Selama periode ini, Indonesia tumbuh dengan sangat pesat pada 7,7% per tahun.

Pertumbuhan ini sedikit lebih lambat pada tahun 1978 dan 1979 karena kekhawatiran

bahwa harga minyak akan menurun, dan devaluasi besar terjadi pada bulan November

1978. Namun, devaluasi meningkatkan pangsa ekspor nonmigas terhadap PDB dari 7,2%

pada tahun 1978 menjadi 12,8% pada tahun 1979, karena pengaruh nilai tukar, sedangkan

ekspor minyak bagian dari PDB sedikit menurun dari 17,4% menjadi 15,7%. pada tahun

1980, pertumbuhan ekonomi dijemput untuk lebih dari 9%, bukan hanya karena

peningkatan ekspor non minyak tetapi juga karena lain kenaikan karena harga minyak

untuk dimulainya perang Iran-Irak.

4.1.2 Periode 1982-1986

Pada tahun 1982, harga minyak mulai terjun dan terus melakukannya hingga

1986. Ini adalah periode penyesuaian perekonomian Indonesia dengan harga minyak

yang lebih rendah. Pertama, pemerintah harus menyesuaikan diri dengan pendapatan

rendah, sementara pada saat yang sama meningkatkan proporsi yang dedt asing

diperlukan pembayaran. Akibatnya, pemerintah pusat harus memotong kembali

pengeluaran dengan membatalkan beberapa proyek besar. Kedua, pemerintah berusaha

untuk memperkuat ekspor non migas melalui sejumlah kebijakan. Pada tahun 1983,

pemerintah mulai mengubah strategi industrialisasi menuju orientasi ekspor dan rupiah

didevaluasi untuk mendukung strategi (Rachbini, 2003). Reformasi di pajak dan bea

cukai diperkenalkan dalam oleh instruksi presiden pada tahun 1985 untuk mengurangi

ekonomi biaya tinggi. Reformasi perdagangan beberapa juga diperkenalkan, terutama

pada hambatan tarrif, dan rupiah kembali devaluasi pada tahun 1986. Namun, ada

perubahan dalam kebijakan transfer daerah ekonomi dan kebijakan pemerataan tetap di

tempatnya.

Pertumbuhan turun tajam selama periode 1982-1986 dari, dengan rata-rata 4,4% per

tahun. Setelah jatuh hampir 2% pada tahun 1982, pertumbuhan naik dalam dua tahun ke

depan sebelum terjun lagi pada tahun 1985. Pangsa ekspor non migas terhadap PDB


meningkat setelah jatuh pada tahun 1982. Ini mencapai 13,4% dari total PDB pada tahun

1986. Sementara itu, pangsa ekspor minyak jatuh dari 15,7% pada tahun 1982 menjadi

hanya 6% dari PDB pada tahun 1986.

4.1.3 Periode 1987-1992

Periode 1987-1992 adalah orientasi ekspor periode dengan rasio ekspor terhadap

PDB meningkat dari 16,4% pada tahun 1987 menjadi 25,2% tahun 1992. Hal ini terutama

didorong oleh meningkatnya pangsa ekspor non migas sebagai akibat dari penyesuaian

terhadap harga minyak yang lebih rendah. Selama periode 1987-1992, pangsa ekspor non

migas meningkat sebesar 5,4 persentase poin dari 24% menjadi 29,4% dari total PDB.

Ada juga keputusan untuk mendepresiasi nilai nominal rupiah terhadap dolar pada tingkat

yang cukup stabil, rata-rata 3,3% per tahun sejak devaluasi 1.986 sedangkan inflasi

mencapai 8%. Pertumbuhan PDB meningkat dari 4,9% pada tahun 1987 menjadi 6,5%

pada tahun 1992 dengan rata-rata tahunan sebesar 6,5% untuk seluruh periode.

Perdagangan utama dan deregulasi keuangan terjadi selama periode ini. Dengan

dan tahun 1987, pemerintah datang dengan paket deregulasi yang termasuk insentif

ekspor, monopoli impor, modal asing, saham domestik / saham ditandai, dan promosi

wisata (stan, 1988). Hal ini diikuti oleh tiga deregulasi utama 1988. Paket deregulasi

pertama dirilis pada tanggal 27 Oktober 1988. Ini berfokus pada deregulasi masuk pasar

terutama di lembaga-lembaga keuangan. Kedua adalah November 21 paket yang

berfokus pada perdagangan dan pengiriman. Dan ketiga adalah 22 Desember paket yang

berfokus pada sistem keuangan (simanjuntak, 1989).

4.1.4 periode dari tahun 1993 sampai krisis

Namun, reformasi melambat selama periode 1993-1997. Sebaliknya, modal swasta

dari kedua sumber daya asing dan domestik semakin dominan. Para konglomerat yang

muncul sebelum deregulasi erahad diserap suatu Berbagi peningkatan investasi

(Rachbini, 2003). Akibatnya, pangsa ekspor per PDB mengalami penurunan sedikit dari

23,6% pada tahun 1993 menjadi 22,6% pada tahun 1996 (setelah berada di 25.2.5 pada

tahun 1992). Pada tahun 1997, pangsa ekspor meningkat menjadi 24,7% dari total PDB,

tetapi hanya karena nilai tukar melonjak dari dolar Rp2383/us pada akhir tahun 1996


terhadap dolar Rp4650/us. Tahun 1993-1996 menjadi hanya 4,6% pertumbuhan itu.

Sebenarnya masih kuat pada kuartal pertama di tahun 7,5% pada tahun dan mulai turun

sebesar 5% pada kedua dan ketiga sebelum pertumbuhan 1% hanya dicapai pada kuartal

terakhir.

Dengan nilai tukar terus menjadi sekitar Rp15, 000/us dolar pada Juni 1998,

Indonesia memiliki masalah mata yang serius. Masalahnya telah menjadi krisis keuangan

dengan runtuhnya pasar saham, bangkrutnya perusahaan lokal, dan masalah serius yang

dihadapi oleh bank (soessastro dan basri, 1998). Hal ini menyebabkan krisis sosial dan

politik ditandai dengan pengunduran diri presiden soeharto pada Mei 1998 setelah setelah

memimpin negara itu selama 32 tahun.

Pengunduran dirinya tidak berhenti krisis. Ada vertikal dan horisontal sengketa af

terwards. Sebuah perselisihan vertikal, yang berarti sengketa antara dua lembaga di

berbagai tingkat birokrasi, didorong oleh pemerintah pusat yang lemah. Beberapa daerah

menuntut bagian lebih besar dari output pertambangan atau kemerdekaan. Pemerintah

pusat berlalu undang-undang berita dua untuk memberikan otonomi yang lebih dan

wewenang kepada pemerintah daerah pada Mei 1999. Undang-undang ini, yang tidak

dilaksanakan sampai tahun 2001, mulai formula pemerataan baru yang memberikan porsi

lebih besar kepada provinsi sumber daya yang kaya. Sengketa ini telah menghasilkan

suara kemerdekaan di timur timor Agustus 1999 yang memisahkan provinsi yang telah

bergabung dengan Indonesia in 1976.

Sengketa dan konflik horisontal muncul di nasional maupun tingkat lokal. Di

tingkat nasional, Pemilu 1999 hanya membawa kedamaian sementara dan presiden

terpilih digantikan oleh wakil presidennya pada Juli 2001 jakarta sangat serius (Barron et

al 2005). Pada satu tahap, konflik tampak sangat serius, tetapi frekuensi agak berkurang

pada tahun 2002.

Periode 1998-2002 episode juga ditandai dengan penurunan 13% dari PDB pada

tahun 1998, diikuti 0,8% pertumbuhan pada tahun 1999 dan melanjutkan pertumbuhan

kuat pada tahun 2000 dari 4,9%. Namun, nilai tukar, yang telah sekitar Rp7 dollar, 000/us

pada akhir tahun 1999, lagi mendaki ke dolar sekitar Rp9.600/us pada tahun 2000 dan

terus Rp10 dollar, 500/us pada tahun 2001. Akibatnya, pertumbuhan diadakan di 3,9%

pada tahun 2001, dan tren yang sedikit meningkat setelah itu.


4.2 Provinsi econies antara 1975 dan 2002

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 5 pulau. Setiap pulau dipisahkan

oleh sejumlah besar laut diberkahi dengan berbagai jenis atau jumlah tanaman mineral,

tanah dan hewan. Indonesia juga mempunyai sejarah yang cukup besar, ditambah lagi

indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah.

4.2.1 Populasi

Mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa meskipun kenyataannya

bahwa ia hanya menempati 7% dari luas lahan. Alasan untuk ini adalah bahwa java

memiliki tanah paling subur di negeri ini. Selain itu, pada tahun tahun 1930 Belanda

memutuskan untuk berkonsentrasi pada industrialisasi java. Pertumbuhan penduduk

Indonesia selama periode 1975-2002 bervariasi antarprovinsi, dari 0,7% per tahun di

Yogyakarta menjadi 3,9% per tahun di riau.

Pertumbuhan penduduk telah menurun. ini sebagian disebabkan oleh penurunan

populasi yang signifikan dalam angka kelahiran total dari 4,7 sampai 1980 menurut

sensus hanya 2,8%. Nusa Tenggara Barat, Bengkulu dan Maluku memiliki tingkat

fertilitas tertinggi pada tahun 1980, sedangkan Yogyakarta, Jawa Timur dan Jakarta

adalah yang. Tingkat kesuburan Bengkulu telah menurun drastis menjadi hanya 3,2 pada

tahun 1955. Maluku dan Nusa Tenggara Barat keduanya berhasil memiliki 3,7 sebagai

tingkat kesuburan mereka pada tahun 1955, tepat di bawah 3,8 dengan tingkat kesuburan

tertinggi pada tahun 1995 yang dicapai oleh papua. Jakarta, Yogyakarta dan bali adalah

terendah tingkat pertumbuhannya.

4.2.2 Pendapatan

Pendapatan dari segi produk domestik bruto harga konstan 1993, empat provinsi di Jawa,

termasuk Yogyakarta, telah antara ekonomi-ekonomi terbesar di Indonesia sejak tahun

1975. Keempat provinsi terdiri 47,4% dan 56,4% dari perekonomian Indonesia pada

tahun 1975 dan 2002, masing-masing. Namun, dengan 61,1% dan 57,0% dari total

penduduk Indonesia pada tahun 1975 1nd 2002, populasi mereka juga jauh lebih besar

daripada provinsi lainnya. Akibatnya, kecuali yhe ibukota Jakarta, PDB per kapita


mereka belum pernah di fife atas. Jakarta PDB per kapita adalah nomor empat pada tahun

1975 (di bawah riau, Kalimantan, dan papua) dan kedua pada tahun 2002 (di bawah timur

Kalimantan dan di atas riau, papua dan bali).

Kalimantan timur, papua dan riau, yang selalu berada di lima besar karena

provinsi yang kaya mineral, dan aceh adalah provinsi yang kaya keenam pada tahun

2002. Namun demikian, sebagian besar manfaat dari pendapatan tambang telah disimpan

oleh pemerintah pusat. Akibatnya, banyak peneliti berpendapat bahwa kesejahteraan

provinsi-provinsi yang tampaknya kaya dengan PDB per kapita yang tinggi yang dinilai

terlalu tinggi.

Pengeluaran per kapita merupakan ukuran lain dari kesejahteraan provinsi

tersebut. Data provinsi untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tersedia dari

tahun 1983. Di sini juga Jakarta juga memiliki angka tertinggi pada tahun 1993

berdasarkan data yang harga konstan. Tiga sumber daya provinsi yang kaya berada di

tempat atas, dengan timur Kalimantan kedua, ketiga dan papua riau kelima, sementara

bali berada di tempat keempat. Meskipun tidak ada provinsi kaya sumber daya di antara

provinsi-provinsi pertumbuhan tertinggi selama periode 1983-2002 dari, pada tahun 2002

empat lima propinsi dengan pengeluaran per kapita tertinggi adalah propinsi yang kaya

akan sumber daya. Jakarta berada di tempat pertama diikuti oleh Kalimantan timur,

papua, riau dan aceh.

PDB Indonesia tumbuh 5,7% per tahun pada periode 1975-2002. Bali, Bengkulu

Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat semua memiliki

pertumbuhan di atas 7,4% per tahun. Namun demikian, untuk mengukur kecepatan

pembangunan, pertumbuhan PDB per kapita dianggap lebih penting. Dengan

pertumbuhan penduduk dari 1,8% per tahun, Indonesia PDB per kapita tumbuh sebesar

sekitar 3,9% per tahun. Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jakarta dan Sulawesi

Utara memiliki pertumbuhan tertinggi per kapita tahunan semua dengan di atas 5%,

sedangkan lima terendah adalah riau, Sumatra Selatan, papua, Maluku, dan Jambi dengan

di bawah 3% per tahun.


4.2.3 Kinerja yang tinggi

Bali adalah provinsi yang paling cepat berkembang selama periode 1975-2002. Itu juga

ekonomi pertumbuhan yang paling konsisten, dalam hal ini bali selalu berada di antara

provinsi-provinsi dengan pertumbuhan tertinggi dari tahun 1975-1997, sebelum ekonomi

mengalami pertumbuhan negatif pada periode 1998-2002. Alasan di balik konsistensi ini

adalah booming di bidang pariwisata di bali selama 1970-an dan 1980-an. pembukaan

Bandara ngurah rai ke maskapai penerbangan internasional pada awal tahun 1970

memainkan peran penting di samping daya tarik budaya yang unik dan pemandangan

indah sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berwisata ke pulau bali.

Selain pulau bali, indonesia juga mempunyai pulau Nusa Tenggara Barat yang mana

adalah salah satu dari tiga provinsi bawah dalam hal PDB per kapita sejak tahun 1975.

Nusa Tenggara Barat mampu mempertahankan pertumbuhan sebesar 6,0% per tahun.

Alasan utama adalah pertambangan tembaga. Setelah sepuluh tahun eksplorasi,

perusahaan tambang Newmont memulai tahap konstruksi di Batu Hijau pada tahun 1997,

proses pertambangan dimulai pada tahun 1999 dan mendirikan produksi komersial pada

tahun 2000.

Sumatera Barat adalah satu dari provinsi pertumbuhan yang tinggi selama periode

1975-2002. Dalam 5 episode pembangunan, sumatra barat menjadi salah satu dari lima

provinsi yang pertumbuhan ekonomi didominasi oleh pertumbuhan sektor jasa. Hal ini

mungkin didasarkan pada budaya perdagangan dan migrasi keluar. Fakta lain yang

menarik adalah sumatra barat memberikan hasil positif dalam sektor manufaktur

produktivitas selama periode 1998-2002, sedangkan provinsi lainnya mengalami

pertumbuhan yang negatif.

Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta telah secara konsisten berada di antara

provinsi terkaya. Jakarta juga merupakan pusat perdagangan, komunikasi dan transportasi

di Indonesia. Bagian dari sektor jasa yang sangat tinggi dengan 75% pada tahun 1975,

sedikit menurun menjadi 66% pada tahun 2002 karena adanya pesatnya perkembangan

dari sektor manufaktur. Dengan struktur itu, Jakarta merupakan salah satu provinsi yang

paling cepat berkembang selama periode 1987-1997, yang merupakan periode orientasi

ekspor dan perkembangan keuangan yang cepat.


Jakarta juga menjadi pusat dari modal swasta dalam periode 1993-1997. Alasan yang

sama menyebabkan Jakarta menjadi provinsi yang paling parah terkena krisis keuangan

dalam hal PDB.

Namun, migrasi yang keluar dari Jakarta memperlemah ketegangan dan ini tidak ada

penyusutan dalam hal PDB per kapita selama periode krisis ekonomi selama periode

tahun 1999-2002.

Sulawesi Utara juga di antara lima provinsi yang paling cepat berkembang selama

periode 1987-1997. Namun, Sulawesi Utara tidak mengalami penyusutan PDB dalam

periode 1998-2002. Sebaliknya PDB dan PDB per kapita tumbuh masing-masing sebesar

3,7% dan 2,4%, pada saat krisis di Indonesia. Salah satu alasannya adalah kuat sektor

jasa, dengan Bitung sebagai pelabuhan besar dan Pulau Bunaken sebagai daya tarik

wisata utama. Selain itu, Sulawesi Utara juga memiliki sektor pertanian yang kuat dengan

kelapa dan ikan sebagai komoditas ekspor utama yang meningkat secara dramatis dalam

memperpanjang waktu (Jones dan Sondakh, 2003).

4.2.4 Perubahan Struktural

Meskipun existense dari sumber daya mineral yang kaya provinsi, provinsi

Indonesia lainnya juga mengalami perubahan struktural yang cepat selama periode 1975-

2002. indonesian provinsi memiliki ekonomi terutama pertanian pada tahun 1975, dengan

21 0f 26 provinsi yang memiliki lebih dari sepertiga dari PDB mereka dari pertanian

sembilan provinsi tersebut. memiliki lebih dari setengah dari PDB mereka dari sector.yet

pertanian, tidak memiliki seperti sektor pertanian yang besar pada tahun 2002 dan hanya

5 dari 26 provinsi memiliki lebih dari sepertiga sebagai pangsa pertanian dalam PDB

provinsi mereka. sektor isdustrial sedang berkembang pesat di sebagian besar provinsi-

provinsi dari hanya 4 tahun 1975 dengan lebih dari 25% sebagai bagian Indutrial mereka

ke 15 di 2002.The sektor jasa selalu memiliki pangsa yang tinggi di Indonesia PDB,

selalu sekitar 40% sejak 1975 sampai 2002.The sektor masih tumbuh dengan 15 provinsi

yang memiliki lebih dari sepertiga dari PDB mereka dari layanan pada tahun 1975,

meningkat menjadi 20 provinsi pada tahun 2002


Perdagangan adalah bagian yang sangat penting dari sektor jasa yang diberikan

kondisi geografis Indonesia dan output dibedakan antara saham sektor provinces.the dari

PDB intriasing dari 16% pada tahun 1975 menjadi 18% di 2002.bali, jakarta, jawa tengah

dan jawa timur memiliki pangsa tertinggi di atas 20% pada tahun 2002, sementara aceh

dan papua adalah terendah dengan 7,6% dan 4,7%. transportasi dan sektor keuangan

adalah sekitar 7% sampai 8% dari PDB masing-masing selama periode 1.975-2.002,

sementara transportasi hampir tersebar merata,. keuangan Sektor ini juga besar dengan

pangsa awal mereka adalah 12% 0f PDB pada tahun 1975 tapi kemudian menyusut

menjadi 9% di 2002.east Nusa Tenggara, yogyakarta, dan bengkulu merupakan provinsi

dengan pangsa terbesar dari sektor ini sebesar 25% sampai 18% pada tahun 2002 .

5. PADA KONVERGENSI PENDAPATAN DAERAH

Analisis konvergensi dimulai dengan membandingkan kinerja pertumbuhan

provinsi masing-masing dengan pendapatan awal (yaitu mutlak b konvergensi). seperti

dapat dilihat dalam gambar #, ada empat provinsi, riau, kalimantan timur, papua dan

jakarta, yang memiliki PDB per kapita atas rata-rata, tetapi hanya jakarta punya di atas

pertumbuhan rata-rata selama periode 1975-2002,0 nly ada provinsi tumbuh kurang dari

rata-rata pertumbuhan rate.As Akibatnya, konvergensi tampaknya terjadi dalam

perekonomian daerah Indonesia itu.

Namun, banyak peneliti menyarankan proses konvergensi di Indonesia mungkin

overstated.inclusion dari sektor pertambangan dalam perhitungan PDB per kapita adalah

output reason.the utama sektor pertambangan tidak merata dengan hanya lima provinsi

yang memiliki contributins sangat besar dalam sektor. sebagai hasilnya, inequaliy daerah

tinggi karena sektor tersebut, tetapi sebagian besar output pertambangan dipegang oleh

pemerintah pusat untuk didistribusikan, yang berarti pendapatan masyarakat di provinsi-

provinsi tambang yang kaya tidak dapat diwakili oleh output dari sector.moreover itu,

konvergensi tidak jelas dalam kasus per kapita PDB tanpa pertambangan, di mana 2 dari

7 provinsi dengan rata-rata di atas dan 6 dari 19 provinsi di bawah rata-rata tumbuh di

bawah pertumbuhan rata-rata

Regresi untuk konvergensi mutlak b menegaskan estimasi argument.the atas

koefisien b dalam PDB per kapita untuk seluruh masa 1975-2002 adalah 1,5%, yang


berarti kesenjangan akan dibagi dua dalam waktu 46 years.it juga statistik sangat

signifikan. di sisi lain, koefisien b untuk GDP per kapita tanpa pertambangan di 1975-

2002 (0,4%) jauh di bawah koefisien dengan pertambangan dan statistik tidak signifikan,

yang berarti bahwa ia tidak dapat mengatakan ada b konvergensi mutlak dalam

pertambangan non per kapita GDP.unfortunately, temuan tersebut tidak dapat

dikonfirmasikan dengan meansures pendapatan lainnya, yaitu konsumsi rumah tangga,

karena tidak tersedianya data. Namun demikian, koefisien untuk data keluar (1983-2002)

menunjukkan koefisien adalah 0,2% pada tahun 1993 harga konstan dan secara statistik

tidak signifikan

hasil menunjukkan konvergensi yang kuat dalam PDB per kapita, tetapi sangat lemah

dalam hal PDB per kapita non pertambangan selama 1975-2002 dan juga dalam

konsumsi per kapita selama periode 1983-2002. hal ini juga berguna untuk

membandingkan beberapa hasil dari konvergensi negara lain studies.generally,

diharapkan bahwa hasil dari negara berkembang akan berbeda dengan satu dari negara

maju karena mekanisme proses konvergensi lebih cocok diterapkan pasar baik deleloped

ekonomi (Solow, 2001)

5.1 Perbandingan dari Konvergensi keseluruhan untuk Negara Lainnya

Cina akan menjadi negara dengan karakteristik sistem perencanaan pada periode 1952-

1965 dan sistem pasar setelah reformasi pada tahun 1993. Besaran koefisien PDB per

kapita Indonesia pada periode 1975-2002 lebih tinggi dari China pada periode 1952-1965

(0,6%) tetapi lebih kecil dari China pada periode 1978-1993 sebesar 1,7% (Jian, Warner

dan Sachs, 1996) atau 2% pada periode 1978-1989 dari (Gundlach, 1997). Disesuaikan

R2 dengan regresi yang relatif tinggi dibandingkan dengan regresi Cina. Meskipun

demikian, besarnya dari konvergensi β untuk pertambangan PDB per kapita lebih rendah

dari konvergensi Cina dalam masa sistem perencanaan. Vietnam, perekonomian lain yang

hanya melalui proses pasar reformasi memiliki tingkat konvergensi yang sangat rendah

sebesar 0,3% selama periode 1995-2000 (Klump dan Nguyen, 2004).

Dibandingkan dengan penelitian negara berkembang lainnya, besarnya 0,4% dari

PDB per kapita non pertambang sebenarnya tidak terlalu rendah. India telah mengalami


perbedaan regional antara tahun 1961 dan 1991 (Cashin dan Sahay, 1995). Meksiko

hanya akan tercapai 0,2% tingkat konvergensi selama 1970-2003, sementara Argentina

dan Brazil yang sedikit lebih baik dengan masing-masing 0,5% dan 0,6% (Serra et Al,

2006;.. Ferreira, 2000; Azzoni, 2001). Konvergensi tertinggi di kawasan Amerika Latin

pada periode ini adalah Chile dengan 1,2% diikuti oleh Peru dengan 1,1%, semua

didasarkan pada konvergensi PDB per kapita meskipun hal ini tidak setinggi Philiphpines

selama periode 1988-1997 dengan 10,7% (Balisacan dan Fuwa, 2003). Menariknya,

tingkat konvergensi ini tidak selalu rendah selama periode dan itu akan dibahas sebagai

perbandingan terhadap dampak ekonomi pada peristiwa konvergensi regional di

Indonesia nanti.

Hasil dari penelitian negara maju menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari

konvergensi dengan rata-rata 2% (Sala-i-Martin, 1996). Dari 8 negara, Kanada pada

periode 1961-1991 dan Spanyol pada periode 1950-1987 merupakan yang tertinggi

masing-masing sebesar 2,4% dan 2,3%. Namun demikian, tingkat konvergensi PDB per

kapita di Indonesia juga hampir sama dengan koefisien β untuk Perancis (1,6%) dan

Jerman (1,4%), dan lebih tinggi dibandingkan Italia (1,0%) selama periode 1950-1990

(Sala- i-Martin, 1996). Hasil ini telah dikonfirmasi oleh Coulembe dan Lee (1995) untuk

Kanada dan Paci dan Pigliaru (1997) untuk Italia.

5.2 Konvergensi dalam ekonomi berbasis minyak

Pada episode pertama, 1975-1981 ada konvergensi mutlak signficant untuk GDP

per kapita dengan besarnya koefisien diperkirakan 2,0%. waktu dilingkungan untuk

perbedaan tersebut untuk mengurangi separuh dari tahun 1975 nilai koefisien 35 years.the

lebih tinggi dari periode overhall dari 1.975-2.002 estimtion, tapi mengejutkan nilai

disesuaikan hanya 0,19, yang berarti ada faktor yang mempengaruhi proses selain hanya

proses konvergensi karena meskipun sangat signifikan, proses konvergensi hanya

menjelaskan 19% dari growth.this provinsi berarti bahwa ada determinats pertumbuhan

lainnya yang harus duscussed kemudian on.in juga penting untuk dicatat bahwa,

meskipun tidak signifikan, koefisien untuk non pertambangan PDB per kapita relatif

tinggi pada 1,0%


konvergensi o dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam perubahan

ketidaksetaraan, karena menunjukkan tren kesenjangan distribusi dari tahun ke tahun.

Menurut konsep konvergensi. Ada actully varians 1981.the dari PDB per kapita logaritma

inreased dari 0,71 pada tahun 1975 menjadi 0,74 pada 1.977 sebelum turun ke 0,58 pada

tahun 1981. Di sisi lain, varians untuk PDB per kapita pertambangan non berfluktuasi

slighty sepanjang masa dan menurun dari 0,26 pada tahun 1975 menjadi 0,25 1981.these

dua meansurements inequlity juga menunjukkan bahwa perbedaan dalam Econmy daerah

Indonesia itu jauh lebih parah ketika pertambangan exclued dari produk domestik.

Sejak episode pertama indonesia ekonomi didominasi oleh ekonomi berbasis

minyak, diharapkan penjelasan harus berpusat pada kinerja provinsi tambang yang kaya

dibandingkan dengan cerita tentang bagaimana others.The kuat minyak mendominasi

perekonomian dapat dilihat dari kinerja pertambangan provinsi yang kaya, riau.east

Kalimantan dan papua berada di antara propinsi dengan GDP per kapita tertinggi bersama

dengan jakarta dan selatan sumatrain 1975, sedangkan aceh, pusat Kalimantan, bali,

sulawesi utara dan Kalimatan Timur mencapai growth.so tertinggi penangkapan proses

pada periode itu masih disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat dari dua provinsi yang

kaya tambang, aceh dan Kalimatan Timur selain pertumbuhan sedikit negatif dari riau,

yang memiliki GDP per kapita tertinggi pada tahun 1975. sebagai hasilnya,. aceh

bergabung dengan PDB tertinggi per kapita di kelompok 1981.while kesenjangan antara

riau dan Kalimatan Timur sebagai yang pertama dan kedua dalam daftar itu sangat dekat.

namun demikian, ada juga pertumbuhan yang tinggi di kedua provinsi pertambangan non

kaya, bali dan sulawesi utara.

Cepat konvergensi di sektor pertambangan sebagai jatuhnya harga minyak

Indonesia adalah etimated t memiliki konvergensi mutlak cepat menyusul jatuhnya harga

minyak dalam besarnya episode.the kedua koefisien itu tinggi sebesar 2,8% itu lebih

tinggi secara statistik signifikan dan adjusted R ². Dibandingkan periode sebelumnya

sebesar 0,30 iterestingly ada tanda perbedaan β di pertambangan non kapita PDB per

meskipun itu bukan estimasi significant.the juga dapat dilakukan untuk konsumsi rumah

tangga dengan koefisien β yang lebih rendah sebesar 1,7% dan lemah signifikan.

Ada juga konvergensi o dalam PDB per kapita dari periode 1981-1986. varians

turun dari 0,58 pada 1981-0,50 pada tahun 1982 dan kemudian terus menurun terus


menjadi 0,46 pada tahun 1968. di sisi lain, perbedaan peningkatan sedikit dalam PDB per

kapita non pertambangan juga ditangkap oleh slightincrease di dissparity. di adalah 0,23

pada tahun 1982 dan 0,27 pada tahun 1986. varians dari konsumsi rumah tangga per

kapita di kedua harga memiliki kemiringan ke bawah sedikit dari tahun 1983 menuju

1986.they adalah 0,21 pada tahun 1983 dan telah menjadi 0,19 1986.so oleh perbedaan

dalam konsumsi lebih rendah daripada perbedaan dalam PDB non pertambangan dan

memiliki becomeeven rendah dalam periode ini adalah nya. mungkin karena variabel

konsumsi juga mencakup konsumsi dari miming CPNS.

Konvergensi dalam PDB per kapita adalah karena fakta bahwa provinsi

pertambangan dua kaya, riau dan papua, memiliki pertumbuhan paling lambat dan bali,

jawa tengah, barat kalimantan, bengkulu dan barat sumatra, yang memiliki pertumbuhan

tertinggi, semuanya di bawah median fo ini distribution.on pendapatan sisi lain,

divergance PDB pertambangan non per kapita sebagian besar disebabkan oleh

pertumbuhan yang tinggi dari aceh dan Kalimatan Timur di sektor pertambangan non. Ini

menunjukkan theat kedua provinsi itu albe untuk tranfer pendapatan tinggi dari

pertambangan ke sektor pertambangan non selama periode tersebut.

Perlambatan konvergensi selama liberalisasi perdagangan

Kecepatan konvergensi β dalam PDB per kapita telah menjadi jauh lebih lambat

dalam episode ketiga ekonomi indonensian ketika ekonomi sedang membuka oleh

deregulasi perdagangan utama di hppens 1987.it sebagai ekonomi regional yang lebih

baik terhubung ke ekonomi global diuntungkan most.after tersebut mengalami 2,0% dan

laju konvergensi 2,8% selama episode iklan thr pertama, kedua besarnya koefisien β

diperkirakan menjadi rendah sebesar 1,7% selama periode tahun 1986 -. 1.992 Sementara

itu, fot estimasi pertambangan PDB per kapita non koefisien β menunjukkan konvergensi

insignnificant. engkau hasil yang sama diperkirakan untuk koefisien β untuk konsumsi

rumah tangga.

Hasil ini mirip dengan dampak dari liberalisasi perdagangan di Amerika latin

pada awal tahun 1990 yang dilakukan oleh argentina, brazil, Kolombia dan peru. Dalam

agrgentina dan Kolombia kecepatan konvergensi jatuh dari 1,5% dan 1,7% pada periode

1980-1990 menjadi 0,4% dan 0,8% pada periode 1990-2000 masing-masing, namun

kedua negara telah mengalami konvergensi rendah sebelum pada periode 1970-1980


untuk untuk colombia.nevertheless, peru, yang telah mengalami konvergensi sejak tahun

1970, juga memperlambat kecepatan konvergensi secara signifikan dari 1,8% pada

periode 1980-1970 menjadi 2,0% pada periode 1990-2000 (serra et.al., 2006) dampak

besar liberalisasi perdagangan mengalami konvergensi kuat dalam periode 1970-1980

sebesar 2,1% dan periode 1980-1985 sebesar 3,4% (serra et.al 2006, paluzie 1999,

Hanson, 2003)

Varians dari PDB per kapita diperkirakan telah menurun dari 0,46 pada tahun

1986 menjadi 0,38 di tahun 1992 sebagai tanda convrgence o. Bagaimanapun,

konvergensi lebih lambat di babak pertama dari periode dan kemudian menurun di lereng

curam setelah 1989.in estimasi pertambangan non kapita PDB per, kesenjangan hanya

memiliki sangat sedikit penurunan frrom 0,27 pada tahun 1986 menjadi 0.26 pada tahun

1992, sementara hampir tidak ada konvergensi o n konsumsi rumah tangga namun, ada

kecenderungan terjadi peningkatan kesenjangan terhadap 1.989 menurun setelahnya.

5.5 Disparitas peningkatan konsumsi dalam reformasi memperlambat

Selama episode ini promosi ekspor, lampung, bali, sumatra utara, jakarta utara

dan sulawesi adalah lima provinced yang paling cepat berkembang. Deregasi tambahan

dalam perdagangan dan keuangan meningkatkan kinerja ekonomi negara-provinced yang

memiliki pangsa yang relatif tinggi dari sektor jasa untuk memulai.Bali dan jakarta

memiliki pangsa yang sangat tinggi dari sektor perdagangan dalam GDP mereka, apalagi

jakarta juga memiliki bagian yang besar dari sektor keuangan, sementara bali memiliki

pangsa yang tinggi sektor pariwisata. Utara sumatra sulawesi utara dan dua provinsi

dengan sektor transportasi tertinggi terutama karena mereka juga memiliki pelabuhan

yang relatif baik. Semetara itu, lampung merupakan perbatasan sumatra dan jawa jadi

meskipun tidak memiliki sebagian besar dari sektor jasa tetapi memiliki dampak

meningkatnya mobilitas baik dari dua pulau besar. Kecuali jakarta , provinsi ini tidak di

antara lima provinsi teratas dalam jangka GDP per kapita, meskipun tiga dari mereka,

termasuk jakarta , berada di sepuluh besar. Alasannya karena yang ini propinsi memiliki

ekonomi yang relatif besar dengan populasi yang tinggi.


5.5 Disparitas peningkatan konsumsi dalam reformasi memperlambat

Setelah episode promosi ekspor, proses reformasi terutama pada perdagangan melambat

doen. Namun, kecepatan konvergensi β lebih rendah dibandingkan periode

sebelumnya. The β magnitudeof koefisien untuk GDP per kapita esmated telah menjadi

hanya 1.0% dan itu adalah signifikan. Sementara itu, konvergensi β dalam GDP per

kapita non pertambangan tidak signifikan. Ini juga ditampilkan dalam tren konvergensi α,

varians yang sedikit menurun pada GDP per kapita dan relatif konstan dalam GDP

pertambangan per kapita.

Perbedaan dalam konsumsi rumah tangga meningkat pada periode ini sebagai

indikasi oleh kedua konvergensi β dan α meskipun statistik tidak signifikan. Pertumbuhan

konsumsi yang tinggi dicapai oleh sebagian besar provinsi di kalimantan dengan

Kalimantan timur, provinsi terkaya di antara mereka, memiliki pertumbuhan

tertinggi. Jawa tengah dan Sumatra barat juga di antara lima besar, sementara Jakrta

berada di peringkat 60.Mengingat jakarta dan Kalimantan barat berada di posisi pertama

dan kedua dalam konsumsi rumah tangga per capita, pertumbuhan yang tinggi dari kedua

provinsi telah memicu keseimbangan meningkat.

Dalam hal GDP per kapita, pertumbuhan propisi yang terkemuka hampir sama dengan

sebelumnya, kecuali untuk lampung yang turun ke 14 dan digantikan oleh papua. Aceh

memiliki pertambangan terendah dalam GDP non kapita. P ertumbuhan pada periode

1992-1996, setelah pertumbuhan tertinggi pada periode sebelumnya. Satu penjelasan

yang mungkin adalah eskalasi konflik setelah pemerintah Indonesia menyatakan aceh

menjadi daerah operasi militer pada tahun 1990. Langkah ini diambil pemerintah karena

bentrok dengan gerakan kemerdekaan aceh (GAM), tapi bukannya memecahkan masalah,

malah operasi ini secara perlahan memperburuk itu.

5.6 Dampak Krisis

Ini mungkin kejutan bagi mereka yang percaya bahwa krisis ekonomi pada tahun 1998

dan 2002 telah mempengaruhi propinsi lainnya. pertama karena memukul sektor


keuangan. konvergensi α bisa memberikan pandangan yang lebih jelas.Meskipun

diperkirakan telah relatif konstan antara tahun 1997 dan 1998 untuk GDP per kapita,

tetapi dua lainnya mengukur, terutama konsumsi rumah tangga, menunjukkan penurunan

yang signifikan pada tahun 1998 kesenjangan dibandingkan 1997. Termasuk pendapatan

GDP per kapita, meningkat pada tahun 1998 sebelum penurunan lagi tahun 2000 dan

menjadi konstan sesudahnya.

Stuasi ini mungkin menunjukkan dampak yang berbeda dari krisis ekonomi dan

sisial-politik, pada perbedaan pendapatan di Indonesia atau karena provinsi kaya telah

berhasil pulih lebih cepat. tetapi orang telah menderita karena terkena krisis

tersebut. Revolusi china dapat menjadi perbandingan bagaimana sosial-politik krisis

penuh konflik harus diselesaikan. Selama periode 1965-1978, gangguan besar pada

sistem perencanaan pusat di cina kunjung stabil. Namun, dampak pada daerah pertanian

wilayah industri terus tumbuh.

Namun, seperti yang dinyatakan sebelumnya konflik ini juga terjadi di aceh,

jakarta dan juga papua yang termasuk dalam peringkat kelima, kedua dan keempat dalam

GDP per kapita di dampingi Maluku, sulawesi tengah yang menduduki peringkat ke 17

dan 22, Sebagai hasil dari tidak adanya dampak yang jelas dari konflik dengan GDP per

kapita dan konsumsi rumah tangga serta GDP non pertambangan. Namun, di peringkat

non pertambangan ,GDP papua lebih rendah dari peringkat ke 22 lainnya.

Singkatnya, kecepatan konvergansi GDP per kapita provinsi di Indonesia menjadi

lebih lambat dari satu periode ke periode yang lain. setelah ekonomi disesuaikan dengan

turunya harga minyak dan liberalisasi perdagangan. Ada konvergensi dalam GDP

pertambangan non per kapita di salah satu periode ekonomi indonesia , sementara

konsumsi rumah tangga lemah ketika ekonomi sedang menyesuaikan diri dengan

menurunkan harga minyak. Akibatnya, perbedaan dalam GDP per kapita, yang jauh di

atas dua lainnya termasuk pendapatan di awal, telah menutup kesenjangan dalam priode

tersebut karena pertumbuhan yang relatif lambat oleh sektor pertambangan

7. CONSULATION


Makalah ini telah melihat pola ketimpangan dan konvergensi pendapatan daerah

Indoneisa yang diberikan perubahan dalam perekonomian nasional sejak tahun 1975. Hal

ini juga menunjukkan bahwa konvergensi telah dipengaruhi oleh beberapa perubahan

besar dalam kebijakan Indonesia dan kondisi makroekonomi yang terutama dalam

kaitannya dengan perubahan stuktural dari dominasi sektor pertambangan ke sector

manufaktur. Namun. Hal ini juga menunjukkan bahwa pola perbedaan adalah sebagian

besar datar, yaitu tidak adanya konvergensi, kecuali untuk GDP per kapita.

Umumnya, kecepatan GDP provinsi per kapita konvergensi di Indonesia telah

tumbuh lebih lambat dari satu episode ke yang lain setelah perekonomian disesuaikan

dengan penurunan harga minyak. Tidak ada konvergensi dalam GDP pertambangan non

per kapita di salah satu episode perekonomian Indonesia , sementara konsumsi rumah

tangga lemah berkumpul selama waktu ekonomi sedang membuka tetapi menyimpang di

ibukota waktu terakumulasi selama periode 1992-1996. Perbedaan daerah dalam PDB per

kapita, yang jauh di atas dua lainnya meansures pendapatan pada awalnya, menjadi lebih

dekat selama tahun-episode karena lambatnya pertumbuhan provinsi yang kaya tambang


Education

Daerah konvergensi dan dinamika ekonomi indonesia