PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 BANGIL

Jl. Bader No. 3 Bangil Pasuruan

Telp. (0343)741873 Fax. (0343) 747219

Website: www.sman1bangil.sch.id E-mail: info@sman1bangil.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMAN 1 Bangil

Mata Pelajaran : Sejarah

Topik : Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

ke Pemerintahan Orde Baru

Kelas/Semester : XII/Gasal

Alokasi waktu : 2 x 45 menit

A. Kompetensi Inti(KI)

KI. 1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI. 2 :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI. 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalamilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI. 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan Metode sesuai kaidah keilmuan.

1

B. Kompetensi Dasar

1.2 Mengamalkan hikmah kemerdekaan sebagai tanda syukur kepada Tuhan YME, dalam kegiatan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.1 Berlaku jujur dan bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran sejarah

2.2 Menunjukan sikap peduli dan proaktif yang dipelajari dari peristiwa dan para pelaku

sejarah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara Indonesia Menyajikan

hasil analisis Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke

Pemerintahan Orde Baru

C. Indikator pencapaian

1. Indikator pada KI 1

1.1. Bersyukur dapat memahami Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi

Terpimpin ke Pemerintahan Orde Baru

2. Indikator pada KI 2

2.1 Belaku jujur dalam mengerjakan tugas dari pembelajaran sejarah materi Masa

Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan Orde Baru.

2.2 Menunjukkan sikap peduli dan proaktif yang dipelajari dari peristiwa dan para

pelaku sejarah di Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke

Pemerintahan Orde Baru dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara

Indonesia

3. Indikator pada KD 3

3.1 Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia

pada Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan

Orde Baru.

4. Indikator pada KD 4

4.1 Melakukan Penelitian Sejarah tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa

Indonesia pada masa Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke

Pemerintahan Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tulisan.

2

D. Tujuan Pembelajaran

1) Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

2) Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk

memecahkan masalah.

3) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif

dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

4) Melalui kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik mampu:

a. Menjelaskan aksi Tritura

b. Menganalisis proses terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret dan pengaruhnya terhadap

kepemimpinan nasional

c. Menganalisis adanya dualisme kepemimpinan nasional pada masa transisi dari

pemerintahan masa Demokrasi Terpimpin ke pemerintahan Orde Baru

E. Materi Pelajaran

Masa Transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru

1. Pengertian Orde Baru

Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang

diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk

mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa 3

Pancasila serta UUD 1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah

11 Maret 1966. Dengan demikian Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai tonggak

lahirnya Orde Baru.

Pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1966, presiden mengucapkan pidato di

depan rakyat dari halaman Istana Merdeka yang dikenal dengan nama “Jangan sekali-kali

meninggalkan sejarah”, disingkat “Jasmerah”. Pidato yang kemudian menjadi pidato 17 Agustus

Presiden Soekarno yang terakhir tersebut mendapat reaksi dari berbagai kalangan dan menjadi

bahan pertentangan politik, yang di beberapa tempat menyebabkan timbulnya bentrokan-

bentrokan fisik.

2. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR)

Pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara diadakan Sidang Kabinet Dwikora yang

telah disempurnakan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk

mencari jalan keluar terbaik agar dapat menyelesaikan krisis yang memuncak secara bijak.

Ketika sidang tengah berlangsung, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat

pasukan yang tidak dikenal. 

Untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, maka Presiden Soekarno

menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II (Wakil Perdana Menteri II) Dr J. Laimena.

Dengan helikopter, Presiden Soekarno didampingi Waperdam I, Dr Subandrio, dan Waperdam II

Chaerul Saleh menuju Istana Bogor. Seusai sidang kabinet, Dr J. Laimena pun menyusul ke

Bogor.

Tiga orang perwira tinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M.

Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud menghadap Letnan Jenderal Soeharto selaku

4

Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan

Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk minta izin akan menghadap presiden. Pada hari itu juga, tiga

orang perwira tinggi sepakat untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor dengan tujuan

untuk meyakinkan kepada Presiden Soekarno bahwa ABRI khususnya AD tetap siap siaga

mengatasi keadaan. 

Di Istana Bogor Presiden Soekarno didampingi Dr Subandrio, Dr J. Laimena, dan

Chaerul Saleh serta ketiga perwira tinggi tersebut melaporkan situasi di ibukota Jakarta. Mereka

juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan.

Kemudian presiden mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal

Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan menjamin

keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara

Republik Indonesia. 

Adapun yang merumuskan surat perintah tersebut adalah ketiga perwira tinggi, yaitu

Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir

Machmud bersama Brigadir Jenderal Subur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden

Cakrabirawa. Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau

Supersemar.

3. Tindak Lanjut Supersemar

Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto

sebagai pengemban Supersemar segera mengambil tindakan untuk menata kembali kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai

berikut:

a. Tanggal 12 Maret 1966, dikeluarkanlah surat keputusan yang berisi pembubaran dan

larangan PKI beserta ormas-ormasnya yang bernaung dan berlindung atau senada

dengannya, beraktivitas dan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan tersebut

diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tangal

12 Maret 1966. Keputusan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan

dan dukungan dari seluruh rakyat karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura.

5

b. Tanggal 18 Maret 1966 pengemban Supersemar mengamankan 15 orang menteri yang

dinilai tersangkut dalam G 30 S/PKI dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam

Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966.

c. Tanggal 27 Maret pengemban Supersemar membentuk Kabinet Dwikora yang

disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan. Tokoh-tokoh yang duduk di dalam

kabinet ini adalah mereka yang jelas tidak terlibat dalam G 30 S/PKI.

d. Membersihkan lembaga legislatif dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPRGR

yang diduga terlibat G 30 S/PKI. Sebagai tindak lanjut kemudian dibentuk pimpinan

DPRGR dan MPRS yang baru. Pimpinan DPRGR baru memberhentikan 62 orang anggota

DPRGR yang mewakili PKI dan ormas-ormasnya.

e. Memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan

DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. MPRS dibersihkan dari unsur-unsur G

30 S/PKI. Seperti halnya dengan DPRGR, keanggotaan PKI dalam MPRS dinyatakan gugur.

Sesuai dengan UUD 1945, MPRS mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada

lembaga kepresidenan.

Sumber: http://www.materisma.com/2014/08/pemerintahan-zaman-orde-baru.html

2. Pengayaan

Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai berikut:

Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.

Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara

Tingkat Pusat dan Daerah

Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI

Bebas Aktif.

Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera.

Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang

Bertentangan dengan UUD 1945.

6

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata

Urutan Perundang-undangan di Indonesia.

Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia

dan Pernyataan Partai Komunis Indonesia dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi

Terlarang di Indonesia.

Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan

dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran Partai

Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia.

Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader Partai Komunis Indonesia juga dibantai

khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di pulau Jawa. Pembantaian ini tidak hanya dilakukan

oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai. Selain kader, ribuan

pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan

dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Sebagian

diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku. Pada tanggal 30 September

setiap tahunnya, pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia

sebagai organisasi yang keji.

3. Remedial

Dualisme Kepemimpinan Nasional

Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966

memutuskan menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Dengan dijadikannya

Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu

oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang

sama dengan Soekarno, yaitu Mandataris MPRS.

Dalam Sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku

Presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” tidak lagi

mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato

pertanggungjawabannya yang diberi judul “Nawaksara”.

7

Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam

persidangan MPRS. “Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan “Aksara”

berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap

penting oleh presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit

menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30

September 1965. 

Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal angkatan darat itu

tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS

memutuskan untuk minta kepada presiden agar melengkapi laporan pertanggung jawabannya,

khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya

dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak.

Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS

yang berisi Pelengkap Nawaksara. Dalam Pelengkap Nawaksara itu presiden mengemukakan

bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-garis Besar

Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report

yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri

mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi,

dan akhlak.

Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera

(Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Kabinet ini

mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet

tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan

pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPR RI No.

XI/MPRS/1966.

Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi

pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang

diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan

oleh “Pelengkap Nawaksara” dan bertambah gawatnya keadaan politik pada 9 Februari 1967

8

DPRGR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan Sidang

Istimewa. 

Sementara itu usaha-usaha untuk menenangkan keadaan berjalan terus. Untuk itu

pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan

kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI No. IX/MPRS/1966, yaitu Jenderal Soeharto

sebelum Sidang Umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan

untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno.

Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardi, menemui Presiden Soekarno dan memohon

agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara,

karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung

berhenti. Mr. Hardi menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS, menyatakan non

aktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI.

Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardi. Untuk itu disusunlah “Surat Penugasan

mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966.

Kemudian, Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada 7 Februari 1967, Mr.

Hardi menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Pada 8 Februari 1967,

Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. 

Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena

bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan itu

disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno pada 10 Februari 1967. Presiden menanyakan

kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden

berhalangan, atau menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966. 

Pada awalnya Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut, namun

kemudian sikap Presiden Soekarno melunak, ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima

Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967, Presiden menyetujui

draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh

Presiden. 

9

Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul

19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal

12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh

Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. 

Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik

Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No.

XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga

terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme

kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.

F. Kegiatan pembelajaran

Kegiatan Diskripsi Kegiatan Waktu

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan

memimpin doa

2. Guru mengabsen kehadiran siswa

3. Guru melakukan apersepsi terkait

dengan materi yang akan disampaikan

4. Guru menyampaikan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai

10 menit

Kegiatan inti Langkah Mengamati:

a. Siswa mengamati Gambar yang

ditampilkan oleh guru

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru

mengenai teknis pembelajaran hari ini

2. Langkah Menanya:

a. Setiap kelompok secara bergiliran

menyampaikan hasil diskusinya

70 menit

10

b. siswa diberikan kesempatan

memberikan komentar dan tanggapan

c. sebelum menjawab siswa lain diberikan

kesempatan untuk menanggapi

3. Langkah Mengeksplorasi:

Siswa diminta mengumpulkan informasi

terkait materi Masa Transisi dari

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke

Pemerintahan Orde Baru

4. Langkah Mengasosiasikan /

Mengolah informasi:

Menganalisis hasil informasi yang didapat

dari sumber tertulis dan atau internet

untuk mendapatkan kesimpulan tentang

materi Masa Transisi dari Pemerintahan

Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan

Orde Baru

5. Langkah Kolaborasi:

Siswa membuat hasil kajian dalam bentuk

menyusun gambar-gambar yang sudah

disiapkan oleh guru menjadi suatu

rangkaian peristiwa kronologi mengenai

Masa Transisi dari Pemerintahan

Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan

Orde Baru

Masing-masing siswa menuliskan

pendapatnya mengenai gambar tersebut

kedalam kertas yang sudah disiapkan 11

sebelumnya

Penutup 1) Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan materi tentang “Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan Orde Baru”

2) Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran dan pelajaran apa yang diperoleh setelah belajar tentang topik “Masa Transisi dari Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ke Pemerintahan Orde Baru”

3) Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.

- Doa penutup

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran

1. Media : Power Point ;

2. Model : Picture and Picture

3. LCD, White Board, Spidol, dsb

4. Sumber :

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2015. Sejarah Indonesia SMA XII.

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

b. http://www.materisma.com/2014/08/pemerintahan-zaman-orde-baru.html

12

G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Tehnik penilaian

Tes dan non tes

2. Insrumen Penilaian (tes)

Soal dan Kunci Jawaban

NAMA TIM : 1. TANGGAL :

: 2.

KELAS :

MASA TRANSISI MENUJU ORDE BARU

Susunlah Gambar sesuai dengan Urutan Peristiwa dan Analisislah Gambar tersebut sehingga menjadi suatu cerita yang utuh!

1. ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

2. ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

13

Gambar 1

Gambar 1

3. ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

4. ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

5. ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

6. ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

14

Gambar 1

Gambar 1

Gambar 1

Gambar 1

7. ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

1) Pedoman Penskoran

No Nama Kelengkapan Jawaban Jumlah Nilai

Nilai = ∑ Skor Perolehan x 100

Skor max

Kriteria Nilai : A = 80 – 100 Baik Sekali

B = 70 – 79 Baik

C = 60 – 69 Cukup

D = < 60 Kurang

b. Non Tes :

Lembar Pengamatan Kerja Tim

No Nama Aspek Pengamatan Jumlah Skor Nilai

Kerja sama Pendapat Toleransi Keaktifan

15

Gambar 1

Nilai = ∑ Skor Perolehan x 100

Skor max

Kriteria Nilai : A = 80 – 100 Baik Sekali

B = 70 – 79 Baik

C = 60 – 69 Cukup

D = < 60 Kurang

Kunci Jawaban Soal:

MASA TRANSISI MENUJU ORDE BARU

Susunlah Gambar sesuai dengan Urutan Peristiwa dan Analisislah Gambar tersebut sehingga menjadi suatu cerita yang utuh!

1. Aksi Mahasiswa menuntut Tritura

Peristiwa G 30 S, Serta keadaan politik

dan ekonomi yang kacau menimbulkan kemarahan

rakyat. Rakyat menuntut untuk pembubaran PKI,

pembersihan Kabinet dari anggota PKI, serta

rakyat menuntut untuk penurunan harga barang.

2. Pelantikan Kabinet 100 Menteri

Untuk meredakan Emosi rakyat, Soekarno membentuk

Kabinet 100 Menteri namun, rakyat tetap tidak mau

Menerima karena didalamnya masih ada anggota PKI

16

Gambar 1

3. Surat SUPERSEMAR

Karena Rakyat masih terus bergejolak, akhirnya

Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi diberikan

Perintah untuk memberikan mandat berupa surat

SUPERSEMAR untuk diberikan kepada Soeharto.

Nantinya Supersemar akan dijadikan TAP MPRS

4. Dualisme Kepemimpinan

Setelah SUPERSEMAR dilaksanakan timbul dua

Sosok pemimpin Indonesia. Soekarno masih tetap

Sebagai Presiden, namun yang Menjalankan tugas

Pemerintahan adalah Soeharto. Sehingga Muncul

Pendukung Soekarno Dan Pendukung

Soeharto

5. Kesaksian Tiga Jenderal

Tiga perwira Tinggi TNI AD

Brigjen Amir mahmud, Brigjen M Yusuf, dan

Brigjen Amir Mahmud

Mereka yang membawa perintah SUPERSEMAR

Kepada Soeharto

6. Pidato Pertanggungjawaban Presiden Soekarno

Berisi sembilan hal yang dianggap penting oleh

Soekarno, namun kurang memuaskan karena hanya

Menyinggung sedikit hal tentang Peristiwa G 30 S.

Presiden hanya diminta untuk melengkapi kembali

Oleh MPR

17

Gambar 1

7. Pelantikan Soeharto menjadi Presiden RI

Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan

Yang membahayakan kedaulatan RI, akhirnya

Soekarno bersedia mengundurkan diri dan

Dan dilantiklah Soeharto menjadi Pejabat Presiden.

Pasuruan, 20 November 2015

Kepala Sekolah Guru mata PelajaranSMAN 1 Bangil

Dwi Cahyosetiono S.Pd M.Si Nuri Izzatillah S.PdNIP 19640001 198702 1 004 NIP. -

18