PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DI PT MEDIA NUSANTARA CITRA

(MNC MEDIA)

Mata Kuliah Business Ethics & Good Governance

Dosen Pengampu: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA

DISUSUN OLEH:

PURWONO SUTOYO

55117110006

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PASCASARJANA

UNIVERSITAS MERCUBUANA

2017

ABSTRAK

Penerapan Good Corporate Governance dapat di dorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (ethical driven) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yan mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stake holders dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (regulatory driven) “ memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seharusnya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

Dalam perkembangannya implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang konsisten menjadi salah satu penciptaan dan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa perusahaan yang berjaya dan bertahan di persaingan global saat ini adalah perusahaan yang mampu memberi nilai tambah tidak hanya bagi internal tetapi juga kepada pihak di luar perusahaan, sehingga perusahaan perlu fokus pada upaya penciptaan nilai tambah tersebut. Untuk menjadi nilai tambah bagi perusahaan, GCG harus dipahami tidak sekedar formalitas tetapi menjadi bagian dari nilai dan budaya perusahaan.

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dan berkesinambungan di MNC Media merupakan komitmen penuh dari MNC Media, dimana pengelolaan aktivitas perusahaan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan stakeholders lainnya. Implementasi prinsip-prinsip GCG, yakni: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran, dalam aktivitas perusahaan diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan dan keberhasilan MNC Media, serta mampu meningkatkan reputasi sebagai perusahaan yang terpercaya di mata stakeholders.

Dalam mempertahankan posisi dalam industri media yang sangat dinamis dan kompetitif, MNC Media juga tetap berusaha untuk menjunjung budaya perusahaan, serta berlandaskan etika kerja dan bisnis yang telah disepakati dan dijunjung tinggi bersama. Kata kunci: etika dan peraturan, GCG yang konsisten, industri media

I. PENDAHULUAN

Perubahan era yang terjadi pada abad 21 dewasa ini, penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi hal yang mendesak untuk semua organisasi, baik dalam skala besar maupun menengah. Dalam hal ini, tidak dapat dibedakan antara perusahaan besar atau menengah sekalipun memiliki sebuah konsep GCG, meskipun dalam pelaksanaanya akan berbeda-beda. Penerapan GCG ini sendiri berkaitan dengan penyaluran atau distribusi dari kekuatan dan tanggung jawab, serta konsekuensi dan akuntabilitas pada performance atau pencapaian organisasi.

Steger dan Amann membedakan antara governance dari beberapa

tipe organisasi yang berbeda, seperti keanggotaan dengan organisasi yang terpusat, dan perusahaan publik dengan. pribadi. Good Corporate Governance (GCG) berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan sistem ekonomi modern, dengan karakteristik dan speseifikasi tertentu, sebagai berikut:

1. Memiliki izin untuk beroperasi sebagai dasar dari sistem ekonomi modern: bertujuan untuk dapat bersaing dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan yang bersedia untuk membayar. Dalam hal ini, bukan berarti organisasi dapat menghindari dampak sosial dan lingkungan sebagai efek samping dari aktivitas yang organisasi lakukan. Hal ini disesuaikan dengan aturan-aturan dari masyarakat sekitar dimana perusahaan itu berada. 2. Keuntungan (profit) adalah tolak ukur dari kesuksesan dan ketahanan hidup dari organisasi modern: Nilai tambah keuangan organisasi terdiri dari perbedaan antara biaya yang dikeluarkan dan pencapaian pendapatan organisasi. 3. Korporasi sebagai hirarki organisasi yang mungkin berbeda pada tingkatannya (seperti jumlah pegawai, wewenang, dan lainnya), tetapi selalu memiliki posisi puncak yang dapat teridentifikasi atau jelas. 4. Para pakar mengatakan bahwa dalam sebuah perusahaan didasarkan pada hak-hak atas kekayaannya, bukan pada asas demokrasi, seperti “one vote for one person”. (Steger, Urich & Wolfgang Amann, 2008:3)

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu prinsip dasar dari sistem

ini adalah semua orang memiliki tanggung jawab (responsible) dan dan mampu mempertanggung jawabkannya (accountable) pada keputusan yang mereka (institusi) ambil. Prinsip-prinsip inilah yang dimaksudkan untuk menggaransikan pertanggung jawaban tersebut untuk menggunakan wewenang dan menghormati kepentingan orang lain. Singkatnya, menurut Steger dan Amann (2008:4) mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai: “Corporate governance establishes clear structures regarding accountability, responsibility, and transperancy, at the head of the company and defines the role of boards and management”.

Sejarah dan Jejak Langkah Perusahaan

Perusahaan dalam hal ini adalah MNC Media memandang bahwa implementasi penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang selanjutnya disingkat “GCG”, merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha perusahaan. Untuk itulah MNC Media berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG secara bertahap dan berkelanjutan.

Manfaat penerapan prinsip-prinsip GCG selain menjaga kelangsungan usaha juga menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan menumbuhkan integritas perusahaan. Perusahaan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik prinsip GCG yang terbaik, selain mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan merupakan komitmen perusahaan dalam pengelolaan perusahaan dengan menjaga kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan melakukan praktik GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional Perusahaan serta peningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

Perusahaan berkomitmen untuk menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan terus melakukan pengkajian, pengembangan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan penyempurnaan pada struktur tata kelola, proses dan pelaporan.

Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui implemetasi Good Corporate Governance (GCG) yang tumbuh dalam internal PT Media Nusantara Citra Tbk.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Good Governance

Istilah Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu Gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan.

Governance pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen professional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar “memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan” benar-benar menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan. Gerakan ini dimulai secara besar-besaran di Amerika, khususnya setelah para titians entrepreneur mengalami kegagalan besar memeprtahankan kebesaran untuk mepertahankan kebesaran bisnisnya. Salah satu contohnya adalah Henry Ford II gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya karena ia tidak mengenal manajemen professional. Ia bahakan tidak mengenal manajemen. Definisi Good Governance Menurut Para Ahli

General Motor, Rockfeller, du Pont, JP Morgan secara serempak memulai untuk menggunakan mode manajemen professional untuk mengelola bisnis mereka. Hasilnya memasuki tahun 1960 an kebesaran bisnis kembali lagi, bahkan pada tahun 1980 an tampak bahwa sebagian besar korporat terbesar dan sekaligus terbaik di dunia adalah korporat Amerika Serikat yang dikelola dengan manajemen professional dengan prinsip dasar “memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan”. Eropa dan Jepang mengikutinya. Menguatnya peran institusi dana pensiun menguasai perusahaan- perusahaan publik menjadikan manajemen profesional sebagai salah satu-satunya cara terbaik mengelola usaha.

Pada tahun 1980-an mulai terlihat sisi buruk dari manjemen

professional, khususnya di Amerika Serikat. Dengan modek manajemen one tieer system, dimana lembaga komisaris menjadi satu dengan lembaga direksi. Meskipun terdapat direksi independent namun tetap saja kontrol tidak bias efektif. Pada eksekutif korporat kemudian menjadi baron-baron baru, dimana mereka menjalankan organisasi sesuka hati, mengambil keuntungan terbesar untuk mereka sendiri melalui mekanisme gaji, tunjangan, bonus, hak atas saham dan deviden dan sebagainya. Berbeda dengan model Eropa yang masih banyak menggunakan pola two tiers system, dimana terdapat pemisahan yang tegas antara lembaga kekomisarisan dan lembaga kedireksian.

Seperti halnya dalam politik, masalahnya adalah siapa yang

mengawasi pengawas. Para manajer professional bukan saja pengelola yang diberi kepercayaan pemiliknya untuk menjadikan korporat menjadi sehat dan menguntungkan, namun mereka adalah pengawas dari korporat. Kejahatan timbul mewarnai dunia usaha mulai kurun waktu 1980 an hingga 1990 an yang paling pokok adalah membohongi pemilik dengan cara cerdas, yaitu membengkakkan biaya operasi sehingga meski perusahaan tampak besar dan sehat, namun keutungan yang diberikan kepada pemilik kecil. Pemilik perusahaan melalui pasar modal banyak yang tidak mempertentangkan masalah ini, karena pada akhirnya keuntungan mereka tidak dari deviden, namun dari transaksi saham yang semakin lama semakin berjalan terpisah dari bisnis riilnya. Pasar modal bergerak sendiri korporat berjalan sendiri.

Desakan menguat ketika kepemilikan saham di korporat yang besar dan sehat tersebut adalah dana-dana pensiun dan biasanya ditanamkan untuk jangka panjang, dimana pengelolaan dana pensiun ini sangat konservatif akan keamanan investasi mereka, mengingat pemanfaatannya adalah orang tua pensiunan. Desakan untuk menyusun sebuah konsep untuk menciptakan pengendalian (bukan sekedar pengawasan) yang melekat kepada korporasi dan manjer profesionalnya, bermuara dengan diintrodusir good corporate governance. Konsepnya adalah bahwa pengelolaan usaha harus benar- benar memberikan manfaat kepada pemiliknya.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa perkataan governance pada

mulanya dipergunakan dalam dunia usaha dan konsep governance ini mempunyai arti yang penting dalam keberhasilan usaha, sehingga konsep good governance menjadi popular dan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia dan IMF meletakkan good governance sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam criteria untuk memperoleh bantuan optimal dan good governance dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi public hanya dalam arti pemerintahan

Governance adalah kata sifat dari govern, yang diartikan sebagai the action of manner of governing atau tindakan (melaksanakan) tata cara penegendalian. Sebagai sebuah kata, governance sebenarnya tidaklah baru. Pada tahun 1590 kata ini dipahami sebagai state of being governed, berkembang menjadi mode of living (1600), kemudian menjadi the office, function, or power of governing (1643), berkembang menjadi method of management, system of regulation (1660) dan kemudian dibakukan menjadi the action or manner governing. Sementara itu, berarti to rule with authority atau mengatur atas nama kewenangan. Pelaksanaannya biasa disebut sebagai government yang selain mempunyai arti sempit sebagai action of ruling and directing the affairs of a state, atau pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusan-urusan negara. Dengan demikian government indentik dengan pengelolaan atau pengurus dengan makna spesifik atau pengurus negara. ( Nugroho,2004:207).

Bintoro Tjokroamidjojo memandang good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang. Agent of change dan karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang berencana), maka disebut juga agent of development. Agent of development diartikan pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan anggaran penting. Dengan perencanaan dan anggaran juga menstimulusi investasi sector swasta. Kebijaksanaan dan persetujuan penanaman modal di tangan pemerintah. Dalam good governance peran

pemerintah tidak lagi dominan, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/ swasta yang berperan dalam good governance. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.

Pengertian Good Governance menurut Mardiasmo (1999:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34) menyebut Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat (Effendi,1996:47).

Dalam Sistem Administrasi Indonesia penerapan good governance seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan Dokumen Kebijakan UNDP dalam “Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, Januari 1997, yang dikutip dari buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), 2000, disebutkan: Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum.

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance yaitu: legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (finansial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi mengenai superioritas majemuk, multi-partai, sistem orientasi pemilihan umum, dan pemahaman bahwa perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga berkaitan terhadap argumentasi mengenai nilai-nilai kebudayaan yang relatif; sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin bervariasi mengenai respon terhadap perbedaan kumpulan nilai-nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial, atau dalam hal-hal seperti: partisipasi, individualitas, perintah dan kewenangan. UNDP menganggap bahwa good governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang komplek dan masing-masing menunjukkan tujuannya.

Prinsip-Prinsip Good Governance Berdasarkan pengertian Good Governance oleh Mardiasmo dan Bank

Dunia yang disebutkan di atas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep Good governance sebagai kepemerintahan yang baik relevan dan berhubungan satu dengan lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan Tangkilisan (2005:116) adalah bahwa Negara adalah institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai agent of change.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Good governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen professionalnya maka diterapkan good corporate governance. Sehingga dikenal prinsip- prinsip utama dalam governance korporat yaitu: transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas dan responsivitas. (Nugroho,2004:216)

Transparansi bukan berarti ketelanjangan, melainkan keterbukaan, yakni adanya sebuah sistem yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara bertingkat ke atas. Dari organisasi manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dam dari dewan direksi kepada dewan komisaris. Akuntabilitas secara luas diberikan oleh dewan komisaris kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara financial. Fairness agak sulit diterjemahkan, karena menyangkut keadilan dalam konteks moral. Fairness lebih menyangkut moralitas dari organisasi bisnis dalam menjalankan hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal.

Responsibilitas adalah pertanggungjawaban korporat secara

kebijakan. Dalam konteks ini penilaian pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika korporat, termasuk dalam hal ini etika professional dan etika manajerial. Sementara itu Komite Governansi Korporat di Negara-negara maju menjabarkan prinsip governansi korporat menjadi lima kategori, yaitu:

1. hak pemegang saham, 2. perlakuan yang fair bagi seluruh pemegang saham, 3. peranan konstituen dalam governansi korporat, 4. pengungkapan dan transparansi dan 5. tanggung jawab dierksi dan komisaris.

Karakteristik Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance di atas cenderung kepada dunia

usaha, sedangkan bagi suatu organisasi public bahkan dalam skala Negara prinsip-prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP melaui LAN yang dikutip Tangkilisan (2005:115) menyebutkna bahwa adanya hubungan sinergis dan kontruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik Good Governance yaitu:

1. Partisipasi (Participation) Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penerapan Hukum (Fairness) Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

3. Transparansi (Transparency) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. Responsivitas (Responsiveness) Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setipa stakeholders

5. Orientasi (Consensus Orientation) Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memeproleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. Keadilan (Equity) Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Efetivitas (Effectivness) Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunkan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas (Accountability) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, secor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan atau eksternal organisasi.

9. Strategi Visi (Strategic Vision) Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakterisitik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan control dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki shareholders.

Masyarakat menyelenggarakan Pemilu untuk menentukan siapa yang menyelenggarakan Negara dan itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah ibarat manajer professional yang disewa oleh rakyat untuk menyelenggarakan organisasi negara untuk sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat. Penerapan good governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat mamstikan bahwa mandate, wewenang hak da kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke depan dari good governance adalah membangun the professional government, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat. Namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi professional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi professional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi public sehingga dalam penyelenggaraan good governance didasarkan pada kinerja organisasi public, yakni responsivitas (responsiveness), responsibilitas (responsibility), dan akuntabilitas (accountability).

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program- program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (Tangkilisan,2005:177)

Berdasarkan pernyataan Tangkilisan di atas maka disebutkan bahwa responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan suatu organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek.

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi public itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan oraganisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat poltik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat poltik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidakanya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik.

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berekembang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka disebutkan bahwa apabila pemimpin organisasi public, struktur organisasi dan sumber daya manusianya baik maka akan tercipta prinsip Good Governance yang berpengaruh terhadap efektivita kerja pegawai dari organisasi itu sendiri. Dengan demikian jelaslah pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai atau karyawan. Pedoman Good Corporate Governance

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan good governance di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya good public governance dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang perkembangan tersebut, maka pada bulan November 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dengan telah dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP.31/M.EKUIN/06/2000 yang juga mencabut keputusan No. KEP.10/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. 5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Pedoman GCG ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia

termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Pedoman GCG ini, yang memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GCG, merupakan standar minimal yang akan ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektoral yang dikeluarkan oleh KNKG. Berdasarkan pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih operasional.

Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan Pedoman GCG ini. Regulator juga diharapkan dapat menggunakan Pedoman GCG ini sebagai acuan dalam menyusun peraturan terkait serta sanksi yang

perlu dikenakan. Prinsip Dasar Good Corporate Governance

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa

dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement). 2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. 3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Asas Good Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). 1. Transparansi (Transparency) Prinsip Dasar Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Akuntabilitas (Accountability) Prinsip Dasar Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan 3. Responsibilitas (Responsibility) Prinsip Dasar Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. Independensi (Independency) Prinsip Dasar Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Prinsip Dasar Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan Tujuan Penerapan Good Corporate Governance

Tujuan Penerapan dari Good Corporate Governance menurut KNKG (2006, p2) adalah.

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris,Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham

3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Manfaat yang didapat dari penerapan good corporate governance (GCG) menurut Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI) yang dikutip Ayota (2005, p27) antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang ada pada akhirnya akan meningkatkan corporate value

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen

5. Biaya modal (Cost of capital ) lebih rendah.

Selain manfaat tersebut manfaat lain menurut Tunggal Imam dan Tunggal Widjaja (2002, p9) mengemukakan manfaat penerapan good corporate governance antara lain:

1. Perbaikan dalam komunikasi 2. Memperkecil potensi benturan (konflik kepentingan) 3. Fokus pada strategi-strategi utama 4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi. 5. Menjaga keberlangsungan usaha (going concern) 6. Promosi citra perusahaan 7. Peningkatan kepuasaan pelanggan 8. Perolehan kepercayaan investor 9. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan

Sekilas MNC Media

PT Media Nusantara Citra Tbk, atau MNC, telah mengoperasikan 4 dari 11 stasiun free-to-air (FTA) TV dan memiliki bisnis inti dalam memproduksi dan mendistribusikan konten - konten televisi. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1997 merupakan perusahaan publik yang sahamnya telah tercatat dalam Bursa Efek Jakarta (BEI) sejak tanggal 22 Juni 2007, dengan kode saham ‘MNCN’.

Selain 4 stasiun TV FTA perusahaan – RCTI, MNCTV, GTV dan iNewsTV – serta 22 channel yang disiarkan di TV-berlangganan MNC Channel. MNC juga memiliki radio, media cetak, talent management dan perusahaan produksi TV, dimana kegiatan usaha tersebut mendukung penuh fokus inti bisnis dari MNC.

Maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar, adalah untuk terlibat dalam usaha perdagangan umum, perindustrian, agrikultur, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat lainya, jasa serta investasi. Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan Visi Menjadi grup media dan multimedia yang terintegrasi, dengan fokus pada penyiaran televisi dan konten berkualitas yang disiarkan melalui teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Misi Memberikan konsep hiburan keluarga terlengkap dan menjadi sumber berita dan informasi terpercaya di Indonesia.

Nilai Budaya Perusahaan Vision : Pandangan ke masa depan untuk menciptakan kesempatan usaha dan memenangkan pasar (menjadi market leader). Quality : Totalitas untuk menjadi yang terbaik. Speed : Selalu memberikan karya lebih cepat dan lebih cerdas untuk menjadi yang terdepan. Struktur Korporasi MNC Group

Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran merupakan pondasi utama dalam kegiatan penulisan ini. Disusun berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka yang menjabarkan beberapa teori, pengertian, definisi, prinsip-prinsip yang membahas mengenai Good Corporate Governance (GCG) yang ada dari berbagai sumber para pakar.

Hal tersebut di atas merupakan hubungan yang secara logis di terangkan dengan penganalisaan dari Good Corporate Governance itu sendiri yang dapat di terapkan di perusahaan atau korporasi di Indonesia dan khususnya dapat diterapkan di dalam perusahaan seperti MNC Media ini. Dikembangkan dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara singkat, observasi, dan survei literatur.

Kemudian dijelaskan dengan memaparkan penerapan Good Corporate Governance pada MNC Media. Untuk selanjutnya di susun suatu kesimpulan terhadap penerapan Good Corporate Governance di MNC Media.

III. METODE PENULISAN Metode Penulisan dan teknik pengumpulan data dari metode yang

digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskipsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Sedangkan data-data yang penulis dapatkan untuk menyusun makalah

ini bersumber dari jurnal, buku-buku referensi maupun dari tulisan-tulisan yang relevan di internet.

Menurut Hidayat (2010), penelitian deskriptif merupakan metode

penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Sedangkan menurut Punaji (2010) penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata. Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas, perubahan, karakteristik, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Penelitian deskriptif kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji

hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan. Namun demikian, bukan berarti semua penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis, ada juga penelitian deskriptif yang memakai hipotesisi. Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji melainkan bagaimana berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah.

IV. HASIL DAN DISKUSI Penerapan Kebijakan Good Corporate Governance

MNC Media memandang bahwa implementasi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha Perusahaan. Untuk itulah Perusahaan berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG secara bertahap dan berkelanjutan.

Manfaat penerapan prinsip-prinsip GCG selain menjaga kelangsungan usaha juga menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan menumbuhkan integritas Perusahaan. Perusahaan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik prinsip GCG yang terbaik, selain mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan merupakan komitmen MNC Media dalam pengelolaan perusahaan dengan menjaga kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan melakukan praktik GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan meningkatkan kinerja Perusahaan dengan terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional Perusahaan serta peningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

Penerapan Asas GCG

Pelaksanaan GCG di MNC Media dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip yang mendasari pelaksanaan GCG yang meliputi keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan & kewajaran. Seluruh unsur di dalam sosialisasi perusahaan dilibatkan, mulai dari tahap persiapan, internalisasi, implementasi, hingga evaluasi.

Untuk melaksanakan hal tersebut, telah dilakukan penyempurnaan pada struktur tata kelola, proses dan pelaporan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Pasal 1 Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Di lingkungan Perusahaan, struktur dimaksud adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Dewan Komisaris 3. Direksi 4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris 5. Sekretaris Perusahaan

Adapun penerapan asas GCG yang telah dilakukan meliputi: Keterbukaan Informasi Prinsip transparansi merupakan salah satu pedoman bagi Perusahaan dalam menyediakan akses yang sama kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan.

Akuntabilitas Penerapan prinsip akuntabilitas di MNC Media merupakan hal yang mutlak dan berada di bawah pengawasan Komite Audit. Tujuan penerapan prinsip tersebut adalah untuk memastikan bahwa profesionalisme merupakan dasar dari seluruh pelaksanaan kegiatan operasional. Selain itu, hal ini bertujuan untuk menunjukan bahwa MNC Media mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya. Dengan begitu, MNC Media mendapatkan kepercayaan penuh baik dari publik, pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban Salah satu pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban dalam tubuh MNC Media adalah pengambilan keputusan yang didasari oleh sikap adil dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dari tiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Hal ini sesuai dengan filosofi MNC Group yang menegaskan bahwa setiap tindakan harus didasari standar tertinggi untuk membangun dan memelihara kepercayaan para pemangku kepentingan serta selalu bertindak sesuai prinsip kehati-hatian guna melindungi aset serta kepentingan MNC Media dan para pemangku kepentingan. Independensi Penerapan prinsip independensi ini penting dalam organisasi MNC Media, terutama dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip independensi yang dimaksud terutama dalam hal memastikan tidak adanya intervensi dan benturan kepentingan dari pihak manapun terhadap keputusan ataupun kebijakan yang diambil MNC Media terkait kegiatan operasional dan aksi korporasi tertentu. MNC Media menunjuk Komisaris Independen untuk mengawasi pelaksanaan prinsip ini di lingkungan perusahaan. Kesetaraan dan Kewajaran MNC Media menegakkan prinsip kesetaraan dan kewajaran di lingkungan perusahaan untuk memastikan bahwa setiap karyawan, pemasok maupun pemangku kepentingan lainnya mendapat perlakuan yang sama sesuai hak dan kewajibannya. Penerapan GCG diharapkan dapat menjadi landasan usaha yang kuat untuk mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Untuk itu, sosialisasi mengenai pelaksanaan prinsip GCG senantiasa dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh SDM MNC Media mulai dari jajaran Dewan Komisaris, Direksi hingga staf, agar setiap individu mengetahui tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Pokok-Pokok Etika Perusahaan Pedoman Perilaku ini berisi tentang pedoman umum atas hubungan karyawan dengan Perusahaan, hubungan antar karyawan, hubungan dengan konsumen, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan Pemerintah, dan hubungan dengan masyarakat. Seluruh manajemen dan karyawan dituntut komitmennya untuk membaca dan memahami Pedoman Perilaku ini sebagai dasar penerapan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan MNC Media. Dengan begitu, diharapkan karyawan dapat lebih memahami bagaimana harus bersikap dan bertindak dalam upaya

mengimplementasikan visi, misi, dan filosofi perusahaan. Adapun pedoman perilaku di berbagai hubungan meliputi:

1. Karyawan dan Hubungan Industrial MNC Media fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas secara profesional. Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pengembangan masyarakat (Community Development), mengkaji persaingan usaha, dan mengelola pemangku kepentingan secara efektif.

2. Hubungan dengan Mitra Kerja Kebijakan dalam pengelolaan hubungan pelanggan, pemasok, dan kreditur, menetapkan perlunya menjalin kerja sama yang saling menguntungkan serta menjaga citra MNC Media dengan menjunjung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik: kesetaraan dan kewajaran, keterbukaan informasi, akuntabilitas dan kemandirian serta nilai-nilai etika berusaha.

3. Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah MNC Media menetapkan kebijakan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran pemerintah yang memiliki kewenangan pada bidang operasional perusahaan. Karyawan harus menghindari penyelewengan dan/ atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang serta kepatuhan.

4. Pernyataan Kode Etik berlaku di Seluruh Level Organisasi Pedoman perilaku ini berlaku sama bagi seluruh karyawan di berbagai level. Melalui penerapan pedoman perilaku ini, diharapkan semua karyawan dapat menjaga kredibilitas dan tingkat kepercayaan publik terhadap MNC Media yang sejauh ini telah dikenal memiliki reputasi baik dan terpercaya.

5. Sosialisasi dan Upaya Penegakan Etika Perusahaan kepada Karyawan Agar pelaksanaan pedoman perilaku dapat berjalan efektif, perusahaan telah membentuk tim yang terdiri dari Sekretaris Korporasi (Corporate Secretary) selaku ketua tim, Internal Audit Manager, HRD Manager dan seluruh General Manager (GM) untuk melakukan sosialisasi, implementasi serta evaluasi terhadap pelaksanaannya secara berkala. Sosialisasi diberikan kepada seluruh karyawan di seluruh bagian atau departemen, termasuk kepada entitas anak perusahaan. Sosialisasi menyeluruh ini diharapkan dapat mendorong karyawan untuk menunjukkan perilaku umum yang akan menjadi landasan bagi segenap aktivitas MNC Media dalam menjalankan usahanya.

6. Budaya Perusahaan Secara umum, budaya perusahaan dibentuk dari nilai-nilai utama perusahaan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan manajemen perusahaan dan seluruh jajaran unit kerjanya. Namun pada penerapannya, budaya perusahaan juga diharapkan menjadi panduan

bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan MNC Media. Pokok-pokok nilai utama MNC Media yang diharapkan akan menjadi budaya perusahaan tersebut adalah: - Jujur, loyal dan berdedikasi - Tegas dan ramah - Kerjasama dan sinergi - Adil - Berjiwa sosial

Dimensi dan Indikator Penerapan GCG

Penerapan dari implementasi Good Corporate Governance yang telah dilakukan MNC Media dapat di ketahui dari beberapa hal berikut:

1. Adanya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahun.

2. Adanya Komite Audit Perusahaan, yang merupakan suatu komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan komisaris. Fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan terhadap proses laporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, dan proses Perseroan untuk memonitor kepatuhan terhadap peraturan perundang– undangan, dan kode etik.

3. Adanya sistem Pengendalian Internal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, kelayakan atas laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan dan sistem Manajemen Risiko yang bertujuan mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur dan mengelola posisi risiko sesuai kebijakan dan tata cara Perusahaan.

4. Dibentuk dan di terapkannya kode etik perusahaan dan karyawan. Hal ini dapat di lihat berdasarkan: a. Kewajiban Perusahaan, yang meliputi: - penerapan hubungan kerja yang adil - pengembangan Karyawan selalu didasari atas bakat dan kinerja. - menciptakan dan menyediakan iklim kerja yang produktif, inovatif,

adil dan menyenangkan bagi kesuksesan organisasi dan juga bagi pertumbuhan kemampuan karir, dan kesejahteraan seluruh Karyawan

- melarang segala bentuk pelecehan atau intimidasi - membina lingkungan kerja yang sehat dan produktif bebas dari

Narkoba - berkomitmen untuk berlaku adil terhadap para pelanggan,

pemasok, pesaing - melindungi kebebasan pribadi dan kerahasiaan dari catatan-catatan

kesehatan dan personalia Karyawan

b. Kewajiban Karyawan, yang meliputi: - mengajukan keluhan dan masalah-masalah etika - menghindari konflik pribadi atau konflik dengan tugas mereka pada

perusahaan - komitmen Karyawan untuk memegang teguh standar etika tertinggi

dengan perilaku professional - Karyawan tidak diperbolehkan menerima hadiah, pelayanan,

pinjaman atau perlakuan istimewa dari pihak manapun juga - melaporkan hadiah dan jamuan yang diterima dalam form Gift &

Entertainment - selama masa kerja dan setelah pemutusan hubungan kerja dari

perusahaan, Karyawan harus tetap menjaga dan tidak menyebarluaskan hak milik, informasi non-publik dan informasi rahasia tentang Perseroan, serta para nasabah, pemasok dan distributornya

5. Penyampaian Laporan, pengaduan atas dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku dan pelanggaran hukum lainnya dapat dilaporkan melalui e-mail: hotline.mnc-corporation@mncgroup.com yang langsung dikelola oleh Unit Audit Internal.

6. Adanya komitmen MNC Media dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ke dalam 4 (empat) aspek: a. Tanggung Jawab Sosial Perseroan terhadap lingkungan hidup. b. Tanggung Jawab Sosial Perseroan terhadap karyawan melalui

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. c. Tanggung Jawab Sosial Perseroan terhadap masyarakat melalui

pengembangan sosial dan kemasyarakatan. d. Tanggung Jawab Sosial Perseroan terhadap konsumen.

7 Kegiatan sosial yang dilakukan oleh MNC Media merupakan wujud atas keprihatinan dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial yang terjadi di negeri ini. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun group unit-unit dibawah Perseroan dan Yayasan Jalinan Kasih yaitu lembaga sosial yang dibentuk oleh Perseroan untuk menampung dana pemirsa dan bantuan kemitraan.

V. SIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bagian IV, penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran-saran. Didasarkan dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga saran-saran yang diberikan masih jauh dari sempurna. Walaupun demikian, diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kesimpulan, adalah sebagai berikut: 1. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT. Media Nusantara Citra Tbk. MNC Media telah ditetapkan dan dijalankan dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan perusahaan media tersebut menyadari arti penting dan peran dari prinsip Good Corporate Governance. 2. Penilaian Good Corporate Governance di MNC Media mengalami peningkatan. Hal ini di tunjukkan dari indikator penerapan Good Corporate Governance di perusahaan ini, yang mengalami perbaikan dan peningkatan bila di bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya para karyawan di MNC Media saat ini telah mengalami dan merasakan perbaikan di berbagai aspek manajemen dan informasi keterbukaan. 2. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi MNC Media untuk memajukan perusahaan, ada beberapa saran yang dapat diberikan seabgai berikut: a. GCG merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kinerja karyawan di perusahaan, karena dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan harus selalu meningkatkan penerapan GCG tersebut. b. Sosialisasi GCG sepatutnya lebih ditingkatkan secara berkesinambungan agar seluruh karyawan dapat lebih merasakan, mengerti dan pada akhirnya dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Daftar Pustaka

1. https://medium.com/@muhammadfrayogi/penerapan-konsep-good-corporate-governance-gcg-dalam-budaya-indonesia-d8cef61009df (15 Des’ 2017, jam 21.08)

2. http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-definisi.html (15 Des’ 2017, jam 21.32)

3. http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf

(16 Des’ 2017, jam 22.15)

4. http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00604-

mn%20bab%202.pdf (16 Des’ 2017, jam 22.25)

5. http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.co.id/2016/06/metode-penelitian-

deskriptif-jenis.html (16 Des’ 2017, jam 22.43)

6. http://www.mncgroup.com/page/corporate-governance/tata-kelola-perusahaan (17 Des’ 2017, jam 21.13)

7. http://mnc.co.id/coc/id#content (17 Des’ 2017, jam 21.15)

8. https://cdn.indonesia-investments.com/bedrijfsprofiel/272/MNC-Sky-Vision-Annual-Report-2014-Company-Profile-MSKY-Indonesia-Investments.pdf (18 Des’ 2017, jam 09.30)