Perekonomian Indonesia“Kerapuhan Sektor Perbankan untuk Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM)”

Kelas R

Kelompok : 1. Bella Martina W (221308418)

2. Kusmawati (221308374)

3. Nina Amirotul M (221308447)

4. Junita Kresna (221308476)

5. Leni Trijayanti (221308532)

Dosen Pembimbing : Dr. Sigid Sardjono, M.Ec

Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,

karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Kerapuhan Sektor

Perbankan Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini dengan baik meskipun banyak

kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih pada Bapak Dr. Sigid Sardjono,

M.Ec selaku Dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia yang telah memberikan tugas ini

kepada kami.

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan

serta pengetahuan kita mengenai usaha mikro kecil dan menengah yang ada di indonesia, dan

juga cara memperoleh kredit pinjaman dari Bank. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa

di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami

berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di

masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang

membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang

membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri

maupun orang yang membacanya.

Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang

berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa

depan.

Surabaya, Juli 2015

Penyusun

i

Daftar Isi

Kata Pengantar......................................................................................................i

Daftar Isi................................................................................................................ii

I. Pendahuluan........................................................................................1

1.1. Latar Belakang........................................................1

1.2. Rumusan Masalah ..................................................1

II. Kondisi/Deskripsi................................................................................2

2.1. Kondisi Makro Perbankan Nasional.......................2

2.2. Laba Perbankan yang terus naik.............................4

III. Pembahasan.........................................................................................5

IV. Penutup................................................................................................9

4.1. Kesimpulan.............................................................9

4.2 Saran......................................................................10

Sumber..................................................................................................................11

Daftar Pustaka.....................................................................................................12

ii

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Perekonomian suatu negara – langsung atau tidak berhubungan dengan kinerja dan

dinamika lembaga perbankannya. Perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan

yang memindahkan uang dari kelompok yang memiliki dan berlebih(surplus) terhadap yang

kekurangan uang (deficit), disamping keg jasa keuangan lain (Dr. Kasmir, 2013).

Perbankan (sebagai perantara keuangan) bisa mengurangi biaya monitoring

penggunaan dana dari peminjam. Dalam hal itu, dorongan percepatan pembangunan ekonomi

bergantung kepada ketepatan pada kucuran modal yg salah satunya dari perbankan. UU.10

thn 1998 tentang perubahan UU no.7 thn 1992, mendefinisikan bank: “BANK adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sayangnya, kebijakan moneter

yang ada sekarang belum berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rakyat (kwalitas dan

kuantitas kemiskinan dan pengangguran)

I.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana grafik jumlah rekening dan nominal simpanan menurut kelompoknya di

Indonesia ?

2. Bagaimana alasan pelaku UMK enggan berhubungan dengan perbankan ?

3. Mengapa perbankan menganggap pelaku UMK tidak bankkabel ?

4. Bagaimana perkembangan indonesia dalam rasio kredit terhadap PDB (%) dari tahun

ke tahun ?

5. Bagaimana cara mengatasi kerapuhan perbankan untuk sektor UMKM ?

1

II. KONDISI / DESKRIPSI

2.1. Kondisi Makro Perbankan NasionalSuku bunga perbankan nasional terlalu tinggi, meski Bank Indonesia Rate telah

berupaya diturunkan.

Kelompok dan jenis suku bungaTahun

2010 2011 2012

Suku Bunga bank Indonesia 6,50 6,00 5,75

Bank Persero

Modal Kerja 13,06 12,37 12,00

Investasi 10,81 10,39 9,98

Konsumsi 13,05 12,91 12,72

Bank Swasta Nasional

Modal Kerja 13,02 12,34 12,02

Investasi 13,20 12,64 12,23

Konsumsi 14,05 13,11 13,17

Bank Umum

Modal Kerja 12,83 12,16 11,79

Investasi 12,28 12,04 11,46

Konsumsi 14,53 14,15 13,90

Bila dibanding negara tetangga, suku bunga Indonesia tertinggi. Contoh: thn 2009,

suku bunga kredit Indonesia 14,5%, Malasyia malah mematok 5,08%, Thailand 5,96%,

Korea Selatan 5,00%, China 5,31%. Dampak suku bunga tinggi; Rendahnya daya serap

pembiayaan perbankan terhadap UMKM (usaha mikro, kecil dan Menengah), ia akan

mendorong peningkatakan beban biaya bagi dunia usaha (efisiensi, pengurangan produksi,

penurunan kewalitas bahan baku, pengurangan tenaga kerja, dsb).

2

Terjadinya Krisis ekonomi merupakan musibah yang mengakibatkan pertumbuhan

ekonomi yang melamban. Pertumbuhan ekonomi yang melamban bukan berakar pada

masalah karena kelemahan pada sektor moneter dan keuangan saja, melainkan pada tidak

kuatnya struktur sektor ekonomi di riel dalam menghadapi gejolak dari luar atau gejolak dari

dalam. Sebelum krisis prioritas industri pemerintah lebih memprioritaskan untuk

mendahulukan industri hulu namun mengabaikan industri hilir. Ada semacam statement

bahwa kalau industri hulu terbangun maka industri hilir akan mengikuti. Namun dalam

kenyataanya pemerintah mengabaikan konsep membangun industri hilir yang dapat

dilaksanakan.

Sementara itu industri-industri besar yang terbangun tetap rawan gejolak luar tersebut

tidak memiliki suatu keterkaitan yang kuat baik kebelakang penyediaan input maupun

kedepan. Terlambatnya dipromosikan UKM dalam program membangun industri hilir dan

pemihakan pemerintah terhadap pengembangan usaha besar berakibat peran yang menonjol

pada usaha besar. Dengan terlambatnya dipromosikan industri hilir terjadi kepincangan yang

cukup parah ketika krisis asia melanda ekonomi. Ketika terjadi krisis industri besar

mengahadapi masalah serius sedangkan UKM bekerja menurut ritme keunggulannya. Dua

pola pertumbuhan industri berbeda karena antara lain mengunakan bahan baku bersumber

dari dalam negeri, pemakaian tenaga kerja dengan upah yang rendah dan relatif cepat

bergerak kearah penyesuaian pemakaian bahan baku dan berorientasi pasar.

Ketiga faktor diatas menempatkan UKM disalah satu pihak mampu menunjukkan diri

menjadi usaha yang memiliki keunggulam daya saing dan dinamika dalam pertumbuhan

ekonomi bahkan para ahli melihat kenyataan dan berpendapat bahwa proses pemulihan

ekonomi yang ditunjang oleh meningkatnya peran UKM secara signifikan. Dengan demikian

dapat disimpulkan terpisahnya faktor pengerak UKM dari industri besar merupakan suatu

kerapuhan dalam struktur industri yang ada sekarang. Hal ini menjadi bukti atas potensi

UKM dalam pemulihan krisis ekonomi, yang muncul akibat kemampuannya untuk secara

cepat mengubah dan mengalihkan pasar input outputnya dari input yang mahal ke yang

secara relatif lebih murah. Hal inilah menunjukkan bahwa selain sebagai penangkal krisis

juga memiliki peran yang sangat strategis dalam ekonomi suatu negara.

3

2.2. Laba Perbankan Yg terus NaikSementara di sisi lain, laba perbankan naik. Ini terlihat dari NIM (net interest margin)

sebesar antara 5-6 % (thn 2009), dan data 2003 juga memperlihatkan kenaikan laba 14-17%.

Rinciannya; Bank BRI: Rp 21,6 trilyun, Mandiri: Rp 18,2 trilyun, Danamon: Rp 4 Trilyun,

BTN: 1,56 trilyun (A. Tony Prasetiantono, 2014).

Sementara bila dibanding dengan negara tetangga berbeda, Malasyia memiliki

keuntungan hanya 3,03%, Filiphina sebesar 3,92%, Vietnam sejumlah 3,43%, Singapura

1,79%. Sementara dlm efesiensi (terlihat di BOPO: biaya operasional dibandingkan dgn

pendapatan operasional) dinilai belum bagus, yaitu sebesar 74,1% di thn 2012.

kondisi ini menyebabkan NIM tinggi.

4

III PEMBAHASAN

Grafik jumlah rekening dan nominal simpanan menurut kelompoknya di Indonesia

5

Alasan pelaku UMK enggan berhubungan dengan perbankan

Survei BI (2012) menyatakan masyarakat berpendapatan tinggi lebih suka meminjam

dan menyimpan di bank, dibanding berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat miskin

meminjam ke NLK (non-lembaga keuangan). Survei ASPPUK: 80,52% PUK (perempuan

usaha kecil) tidak pernah meminjam Bank, hanya 10,10% yang akses ke bank. Alasan pelaku

UMK enggan berhubungan dengan perbankan: 30% pengusaha kecil dan mikro berpendapat

kepengurasannya msh rumit, 11,65% mengaku tidak memiliki agunan, dan 21,19% tidak

pernah berhubungan dgn perbankan.

Perbankan menganggap pelaku UMK tidak bankkabel

Ada beberapa alasan Perbankan menganggap pelaku UMK tidak bankabel, karena;

Lokasi kelompok pengusaha mikro jauh dari perbankan.

Kegiatan usahanya masih kecil sehingga dana yg dibutuhkan masih kecil (perbankan

malas urus yg kecil-kecil, karena dianggap tdk efesien).

Administrasi keuangan pelaku UMK dianggap belum dikelola sesuai standart

perbankan.

Keterbatasan dalam kepemilikan asset yg dapat dipakai sebagai jaminan (kolateral).

Gambaran itu dipertegas dgn riset infobank yg menyatakan bahwa hampir 38 juta pelaku

usaha mikro di lapis bawah yg dijuluki “productive poor” blm tersentuh perbankan.

Kredit terhadap Pelaku Usaha

6

Adapun Beberapa permasalahan teknis lainnya yang dihadapi Perbankan untuk

membiayai UMKM adalah sebagai berikut,

1. Tidak adanya catatan administrasi yang baik.

2. Usaha relatip kecil sehingga maksimum yang dapat diberikan relatip kecil. Dengan

demikian, cost pengelolaan per unit kredit menjadi relatip mahal.

3. Tidak adanya perencanaan matang dalam pengelolaan keuangan.

4. Keterbatasan perijinan/legalitas dan kepemilikan tempat usaha.

5. Keterbatasan nilai agunan (collateral).

6. Premi asuransi yang cukup besar untuk lingkungan pasar karena tingginya resiko

kebakaran di pasar.

Perkembangan indonesia dalam rasio kredit terhadap PDB (%) dari tahun

ke tahun

Di tingkat ASEAN, Indonesia menempati posisi terendah dalam 2 hal;

Dari rasio outstanding dana pihak ketiga (DPK) terhadap produk domistik bruto

(PDB) yg bernilai 36,41%.

Dari sudut rasio kredit yg dialokasikan terhadap PDB hanya berjumlah PDB sebesar

29,62% (infobanknews, 2012)

Yang mengagetkan, bahwa 8 persen dari 20% yg punya rekening di bank, hanya

dipergunakan untuk menabung (bank dunia, 2012).

7

Rendahnya alokasi kredit perbankan kepada UMKM menimbulkan tanda tanya atas

keberpihakan negara. Padahal di sektor industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

telah berkontribusi 57,94 persen produk domestik bruto, yakni Rp 4.303,57 triliun, dengan

nilai total investasi Rp 830,9 triliun dan serapan tenaga kerja 110,80 juta orang.

Data olahan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, total UMKM di Indonesia

mencapai 56,5 juta unit, setara 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia (Kompas, 17

Feb, 2014). Apabila dirinci, mayoritas UMKM didominasi usaha mikro 55,856 juta unit atau

98,79 persen. Disusul usaha kecil 629.418 unit (1,11 persen) dan usaha menengah 48.997 unit

(0.09 persen).

Cara mengatasi kerapuhan perbankan untuk sektor UMKM

Perlu adanya keberpihakan politik-ekonomi negara terhadap UMKM, dengan adanya

kebijakan moneter yg akomodatif, seperti kebijakan suku bunga rendah. Inklusi sosial yang

sedang menjadi tren global yaitu bertujuan untuk mendekatkan perbankan dengan pelaku

UMKM dan masyarakat miskin, harus terus dilakukan. Dalam konteks permodalan bagi

UMKM, disana terdapat lembaga keuangan mikro (LKM) (ada sekitar 600.000) dan koperasi

yg sudah bekerja selama bertahun-tahun. Perlu langkah integratif antara LKM, koperasi, dan

perbankan formal dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pembangunan ke

arah sumberdaya alam (pertanian, kelautan, dan kehutanan), perlu difikirkan untuk

mendorong sumber pendanaan (melalui perbankan formal) untuk industrialisasi berbasis

sumberdaya alam dalam sistem ekonomi kerakyatan (seperti koperasi). Sumberdaya

perbankan perlu peningkatan guna mengarah ke industrialiasai berbahan sda. Bila rakyat,

pelaku perbankan, pemerintah, pelaku usaha, dsb sepakat, perlu difikirkan pembentukan bank

social (social bank), yang memaksimalisasi kemanfaatan penggunanya dibanding

maksimalisasi keuntungan (bank based on ethical).

8

IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan mengenai kerapuhan perbankan untuk sektor Usaha Mikro

Kecil Menengah yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Perbankan

merupakan lembaga intermediasi keuangan (sebagai perantara keuangan) bisa mengurangi

biaya monitoring penggunaan dana dari peminjam. Dalam hal itu, dorongan percepatan

pembangunan ekonomi bergantung kepada ketepatan pada kucuran modal yg salah satunya

dari perbankan. Pada kenyataannya di sektor industri, usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) telah berkontribusi 57,94 persen produk domestik bruto, yakni Rp 4.303,57 triliun,

dengan nilai total investasi Rp 830,9 triliun dan serapan tenaga kerja 110,80 juta orang.

Data olahan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, total UMKM di

Indonesia mencapai 56,5 juta unit, setara 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia

(Kompas, 17 Feb, 2014). Apabila dirinci, mayoritas UMKM didominasi usaha mikro 55,856

juta unit atau 98,79 persen. Disusul usaha kecil 629.418 unit (1,11 persen) dan usaha

menengah 48.997 unit (0.09 persen). Jika pada kenyataannya Perbankan tidak dapat

mengayomi UMKM maka sangat berpengaruh terhadap laju perekonomian di Indonesia. Ada

berbagai alasan yang membuat UMKM tidak terjamah oleh Perbankan baik dari sudut

pandang pelaku UMK maupun pihak perbankan. Bahkan, dalam grafik perkembangan rasio

kredit terhadap PDB indonesia menempati posisi terendah jauh dibawah Korea selatan, China

bahkan Thailand. Indonesia menempati posisi terendah dalam 2 hal, dari rasio outstanding

dana pihak ketiga (DPK) terhadap produk domistik bruto (PDB) yg bernilai 36,41%. Dan dari

sudut rasio kredit yg dialokasikan terhadap PDB hanya berjumlah PDB sebesar 29,62%

(infobanknews, 2012)

9

Perlu adanya peran serta politik-ekonomi untuk menghadapi masalah tersebut, seperti

kebijakan suku bunga rendah. Inklusi sosial dengan tujuan mendekatkan pelaku UMK dengan

perbankan harus terus berkelanjutan. Perlunya langkah yang saling bersinergi antara LKM,

koperasi dan perbankan dalam melakukan pembangunan ke arah industrialisasi berbasis

sumberdaya alam dalam sistem ekonomi kerakyatan. Perlu difikirkan pembentukan bank

social (social bank), yang memaksimalisasi kemanfaatan penggunanya dibanding

maksimalisasi keuntungan.

4.2. SARAN

Menurut kami Pihak Perbankan dan pihak UMKM sejatinya harus bisa saling

menguntungkan kedua belah pihak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,

seperti diketahui bahwa Peran UMKM yang telah terbukti perannya terhadap pertumbuhan

ekonomi Indonesia tentu perlu menjadi perhatian berbagai pihak, terutama dalam hal ini

pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Pengaruhnya terhadap peningkatan PDB atau pun

PDRB cukup besar. Sehingga memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi

nasional.

Maka akses dalam menumbuhkan dan mengembangkan sektor UMKM harus

dipahami dan dicari solusi nya . Salah satunya, Bagi pihak bank dapat membantu untuk

melakukan pembinaan dalam melakukan pencatatan yang baik sehingga penggunaan dana

dapat terkontrol dan dapat membuat rencana kas yang membawa dampak positif bagi usaha

kecil tersebut dan dapat membuat rencana untuk melakukan pengembangan. Dengan

pembinaan dan pelatihan yang dilakukan bank terhadap UMKM, maka akan dapat

membiasakan pelaku UMKM untuk tertib administrasi dan ini dapat digunakan untuk

meyakinkan pihak bank untuk memberikan kredit. Optimalisasi UMKM ini pun tentu bukan

hanya bertumpu pada pemerintah saja, melainkan perlu adanya sinergitas antara unsur

pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat (konsumen), swasta (perbankan) serta pengelola

UMKM itu sendiri.

10

Sumber

http://odhosuka.blogspot.com/2013/06/program-nasional-pemberdayaan_3271.html?m=1

www.bsi.go.id/bsbi-peran-bank-indonesia-harus-diperluas/

www.hisyamjayus.blogspot.com/2013/05/peran-ukm-terhadap-pertumbuhan-ekonomi.html?

m=1

www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/12/09/mxj8tj-indonesia-alami-11-masalah-

pokok-ekonomi

11

Daftar Pustaka

odhosuka. 2013.program nasional pemberdayaan

bsi.2013.peran bank indonesia harus diperluas

hisyamjayus.2013.peran ukm terhadap pertumbuhan ekonomi

republika.2013.indonesia alami 11 masalah pokok ekonomi

12