17

Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian
Page 2: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Pendahuluan

Dalam kerangka peningkatan sinergitas,

sinkronisasi dan integrasi segenap potensi

pembangunan daerah, dibutuhkan sebuah

rencana pembangunan yang dapat menjadi

pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan

dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan

daerah di Bone Bolango

Rencana pembangunan tersebut diwujudkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.

Page 3: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah Kabupaten Bone Bolango

merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati

dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam strategi

pembangunan daerah berupa kebijakan dan

program pembangunan, kerangka pendanaan

pembangunan serta kaidah pelaksanaannya,

terutama dalam sektor pertanian, peternakan, dan

kelautan.

Page 4: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Gambaran Umum

Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bone Bolango pada akhir tahun 2008 yakni sejumlah 5,80%. Angka ini masih di atas ratarata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi sebesar 5,65. angka pengangguran terbuka tersebut cenderung memburuk menjadi 10,87% sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk perbaikan kinerja sektor ketenagakerjaan.

Dilihat dari lapangan kerja utama penduduk di Kabupaten Bone Bolango, sampai dengan tahun 2009 umumnya mendominasi lapangan kerja di sektor pertanian, kemudian sektor jasa dan sektor bangunan. Lapangan kerja sektor pertanian tersebut terdiri atas sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor peternakan, perkebunan dan perikanan.

Page 5: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Kebijakan Pemerintah dalam RPJMD

Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan cluster yang berbasis keunggulan lokal dan daya saing pemasaran

Meningkatkan produksi dan produktifitas di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan kelautan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pembinaan dan penyuluhan, penguatan manajemen usaha dan pemasaran produksi, serta penguatan kelembagaan produksi.

Mengembangkan usaha-usaha sektor industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan rumah tangga (home industri) yang berbasiskan kekhasan lokal termasuk industri kerajnan kerawang, industri aren dan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan, melalui pembinaan usaha dan manajemen, pengembangan pemasaran dan kelembagaan produksi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dunia usaha.

Page 6: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Arah Kebijakan Pemerintah

Pengembangan Usaha Pertanian merupakan Program Strategis

Kabupaten Bone Bolango yang menjadi Program Unggulan

(Leading Program) untuk memperkuat daya tumbuh bagi

pembangunan ekonomi daerah kedepan nanti

Dapat menjadi program pemicu dan mampu menjadi stimulator

perekonomian daerah secara keseluruhan melalui pemberdayaan

potensi sumber daya alam yang tersedia.

Dapat memiliki dampak riil terhadap penyerapan tenaga kerja serta

peningkatan produktivitas masyarakat

Page 7: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Tujuan Kebijakan Pemerintah

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan

Presiden, Keputusan Menteri, dll

Memajukan

pertanian

Mengusahakan

agar pertanian

menjadi lebih

produktif

Meningkatnya

produksi & efisiensi

produksi

Tingkat pendapatan

petani meningkat

Tingkat

kesejahteraan

petani &

masyarakat

meningkat

Page 8: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

kebijakan pemerintah pada sektor pertanian

diperlukan karena beberapa hal :

untuk stabilisasi harga input dan output

kegagalan pasar timbul karena

eksternalitas

Beberapa bentuk intervensi pemerintah

seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi

(aturan) perlu ditetapkan sehingga biaya

penerimaan akan sepenuhnya

menggambarkan biaya eksternalitas (dampak

negatif dari suatu aktivitas ekonomi)

Page 9: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

kebijakan

harga

kebijakan

struktural

Kebijakan

pemerintah

Dibidang

Pertanian

Mencakup ;

Kebijakan

subsidi

Kebijakan

fasilitas

Kebijakan

intervensi

Page 10: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Kebijakan Harga Minimum, ini bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya ;

Harga gabah kering terhadap harga pasar yg terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (pihak yg membeli dgn harga murah dan dijual kembali dgn harga yg mahal) yg membeli produk tersebut diluar harga yg ditetapkan pemerintah.

Kebijakan Harga Maksimum (harga eceran tertinggi), ini bertujuan untuk melindungi konsumen, kebijakan harga maksimum dilakukan pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen)

Kebijakan Harga

Page 11: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk

Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak

tanah, BBM

Kebijakan Subsidi

Berpengaruh;

Menurunkan biaya produksi & meningkatkan

penawaran.

Page 12: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Perbaikan prasarana pertanian

Pengenalan teknologi pertanian

Penyuluhan pertanian

Pengusahaan alat-alat pertanian

Kebijakan Struktural

Page 13: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Investasi & kredit

Pengadaan fasilitas penyimpanan

Layanan informasi & berita pasar

Penelitian tataniaga

Pendidikan & penyuluhan tataniaga

Kebijakan Fasilitas

Page 14: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Guna Informasi Pasar

Produsen :

Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha

Mengarahkan produksi & penjualan hasil

Merencanakan pembelian sarana produksi

Lembaga pemasaran

Menentukan tempat & waktu pembelian & penjualan

Kebijaksanaan pembiayaan & kredit pemasaran

Memperlancar proses pemasaran

Konsumen

Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis, kualitas, tempat,

harga & waktu yg diinginkan

Page 15: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Kebijakan Intervensi

Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2

pemasaran brg-brg yg dianggap penting

bagi kesejahteraan penduduk

Tujuan : meliindungi produsen & konsumen

dan sebagainya....

Page 16: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian

Pengembangan pertanian

hortikultura organik (Organic

Farming) berkualitas tinggi dan

berbasis pada pemberdayaan

petani/kelompok tani dan

kemitraan dengan retailer

16

Petani

Hortikultura

(organik)

Koperasi Petani : Sortasi,

Grading, Packaging, dll

Produk hortikultur

berkualitas tinggi

Page 17: Kebijakan pemerintah dalam pengolahan produksi hasil pertanian