Download pdf - Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN

TUPOKSI DINAS KEHUTANAN

1.1. DASAR HUKUM

a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Nomor 13)

b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. GAMBARAN UMUM SKPD

Pemerintah Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Pada saat ini Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Undang Undang

Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011

A. Dasar Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 47 tahun 2011

tanggal 30 Mei 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas

Kehutanan Kabupaten Blora, Dinas Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana

Pemerintah di bidang Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas , serta

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah

dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas

penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kehutanan

berdasarkan asas otonomi daerah.

Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II

dengan susunan unit kerja eselon III terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Perlindungan

dan Pengembangan Usaha Kehutanan (PPUK), Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Pengelolaan Hutan (PPPH), dan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan DAS

(RLPDAS). Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut

:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Subbagian Program;

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Umum.

3. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RLPDAS)

membawahkan :

a. Seksi Rehabilitasi Lahan;

b. Seksi Pembibitan Dan Perbenihan Tanaman Hutan; dan

c. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan

4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Hutan (P3H) membawahkan :

a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan Rakyat;

b. Seksi Produksi dan Provisi Sumber Daya Hutan; dan

c. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.

5. Bidang Perlindungan Dan Pengembangan Usaha Kehutanan, membawahkan:

a. Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan Konservasi SDA;

b. Seksi Pembinaan Dan Perijinan Industri Hasil Hutan; dan

c. Seksi Bina Lembaga Dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.

6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kehutanan setingkat eselon IVa, dan Tata Usaha

(TU) UPTD setingkat eselon IVb terdiri dari 4 (empat) UPTD yaitu meliputi UPTD

Wilayah I Blora, UPTD Wilayah II Cepu, UPTD Wilayah III Ngawen, UPTD Wilayah

IV Randublatung.

7. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Kehutanan.

Secara lengkap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun Tahun 2011 adalah sebagai

berikut :

Gambar 1.1.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013

B. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang

kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan;

2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kehutanan;

3. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan bidang kehutanan;

4. pelaksanaan rehabilitasi lahan;

5. pengelolaan daerah aliran sungai;

6. pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;

7. perlindungan hutan; dan

8. pengembangan usaha kehutanan.

Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Dinas Kehutanan Kabupaten Blora didukung oleh

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM

SEKSI

PENGELOLAAN DAS DAN SISTEM INFORMASI

KEHUTANAN

SEKSI

REHABILITASI LAHAN

SEKSI

PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN

HUTAN

SEKSI

PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN HUTAN

RAKYAT

SEKSI

PRODUKSI DAN PSDH

SEKSI

PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN

.

SEKSI

PENGAMANAN HUTAN DAN MUTASI KAWASAN DAN

KSDA

SEKSI

PEMBINAAN DAN PERIJINAN INDUSTRI

HASIL HUTAN

SEKSI

BINA LEMBAGA & PENGEMBANGAN ANEKA

USAHA KEHUTANAN

UPTD

BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN

PENGELOLAAN DAS

BIDANG PERLINDUNGAN DAN

PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN

BIDANG PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/ komponen Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan serta jajaran komponen pada lingkup

Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang kehutanan berdasarkan wewenang yang

diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan

operasional Dinas Kehutanan;

b. merumuskan program kegiatan pada Dinas Kehutanan berdasarkanketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang kehutanan berdasarkan ketentuan


d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

e. mengendalikan seluruh kegiatan bidang kehutanan sesuai kebijakan yang

ditetapkan Bupati;

f. memberikan rekomendasi perizinan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan;

g. menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pengembangan usaha hasil

hutan meliputi produksi, pegembangan teknologi dan aneka usaha kehutanan,

serta bina lembaga dan sumber daya manusia;

h. menyelengarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan dan

lahan meliputi perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan, rehabilitasi hutan

dan lahan, serta pengawasan dan peredaran hasil hutan;

i. melaksanakan dan mengkoordinasi pelayanan dan informasi kehutanan serta

promosi dan pemasaran hasil hutan;

j. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi kepada unit-unit kerja di

bawahnya agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan visi dan misi organisasi sampai ke

unit kerja terendah;

k. menyelenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar

pelaksanaan pelayanannya mudah, cepat, dan tepat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kehutanan;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

pengambilan kebijakan di bidang kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas

kesekretariatan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, penata-usahaan

keuangan, urusan umum dan kepegawaian satuan kerja perangkat daerah secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan

tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan

arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan

agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di Sekretariat;

f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana

kegiatan Bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja pada Dinas Kehutanan ;

g. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah tangga

Dinas Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna

kelancaran tugas;

h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan laporan keterangan

pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan


i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran

sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan

kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Subbagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan

teknis, bahan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan kegiatan satuan kerja

perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Subbagian Program

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan pada Subbagian Program berdasarkan ketentuan




c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi

petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan KepalaSubbagian dan Kepala Seksi di

lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang program sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan;

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran / dokumen

pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing

Bidang, Seksi, dan Subbagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

guna menghindari kesalahan;

h. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan

pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan


i. menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-

masing Bidang, Seksi, dan Subbagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan kegiatan;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan

teknis, bahan pengkoordinasian penatausahaan keuangansatuan kerja perangkat

daerahserta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang

tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan padaSubbagian Keuangan berdasarkan ketentuan






pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi lingkungan

Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan pengelolaan, pengoordinasian, menyiapkan bahan proses pencairan

dana dan pelayanan administrasi keuangan;

f. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung, pengadaan barang

dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui

oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;

g. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat

permintaan pembayaran ganti uang, surat permintaan pembayaran tambahan uang,

surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil

serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

h. melaksanakan verifikasi surat permintaan pembayaran dan menyiapkan surat

perintah membayar;

i. melaksanakan akuntansi satuan kerja perangkat daerah yang meliputi jurnal

umum, buku besar dan buku besar pembantu;

j. menyiapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang meliputi

laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

k. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan keuangan

yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Seksi di lingkungan Dinas

Kehutanan ;

l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk bahan laporan

kepada atasan;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;




5. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan

teknis, bahan pengkoordinasian pelaksanaan urusan umumdan kepegawaian satuan kerja

perangkat daerahserta melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Subbagian Umum mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Subbagian Umum berdasarkan ketentuan






pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di

lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna


e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum sesuai dengan


f. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum,

organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan,

dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi

kepegawaian;

g. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah

tangga Dinas Kehutanan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengadaan barang;

h. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang;

i. membuat laporan rutin data kepegawaian, daftar urut kepangkatan dan daftar

nominatif pegawai peremajaan pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi

terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan

pelatihan pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun

bahan kebijakan teknis serta melaksanakan rehabilitasi lahan dan pengelolaan daerah

aliran sungai. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Lahan dan

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi lahan

dan pengelolaan daerah aliran sungai;

b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang

rehabilitasi lahan dan pengelolaan daerah aliran sungai;

c. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasandibidang rehabilitasi lahan dan

pengelolaan daerah aliran sungai;

d. pelaksanaan rehabilitasi lahan;

e. pelaksanaan pembibitan dan perbenihan tanaman hutan;

f. pengelolaan daerah aliran sungai; dan

g. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Rehabilitasi Lahan dan

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;




arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan

Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk


e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi lahan dan

pengelolaan daerah aliran sungai ;

f. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan reklamasi pada areal bencana

alam dan bekas tambang ;

g. memberikan pertimbangan teknis pengelolaan daerah aliran sungai atau sub

daerah aliran sungai;

h. melaksanakan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan dan lahan;

i. menyelenggarakan sertifikasi sumber benih dan mutu benih atau tanaman hutan;

j. merumuskan rencana pembuatan dan pendistribusian bibit tanaman kehutanan;

k. menyelenggarakan system informasi geografis kehutanan humerik danspasial;

l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang rehabilitasi lahan dan

pengelolaan daerah aliran sungai;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;



pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi lahan dan pengelolaan daerah aliran

sungai guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan


7. Seksi Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan teknis,bahan pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pengawasan di

bidang rehabilitasi lahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sesuai bidang

tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya,Seksi Rehabilitasi Lahan mempunyai

tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Lahan sesuai ketentuan



tugas sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;


petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala

UPTD di lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi

guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penetapan lahan kritis ;

f. menyusun rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi

hutan;

g. melaksanakan rehabilitasi hutan/ lahan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan

dan lahan diluar kawasan hutan;

h. menyiapkan pertimbangan teknis rencana reklamasi, pemantauan dan pelaksanaan

reklamasi hutan;

i. menyusun rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam dan

bekas tambang;

j. melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi lahan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

8. Seksi Pembibitan Dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan

pengawasan di bidang pembibitan dan perbenihan tanaman hutan serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pembibitan dan Perbenihan Tanaman

Hutan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Seksi Pembibitan dan Perbenihan Tanaman

Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;






e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber

daya genetik;

f. melaksanakan pembinaan penggunaan benih/ bibit tanaman hutan;

g. melaksanakan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/ bibit tanaman hutan;

h. menyusun rencana pembuatan dan pendistribusian bibit tanaman kehutanan;

i. melaksanakan pembuatan bibit tanaman kehutanan;

j. melaksanakan pendistribusian bibit tanaman kehutanan;

k. menyusun laporan perkembangan pembuatan dan penditribusian bibit tanaman

kehutanan;

l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pembibitan dan

perbenihan tanaman hutan;


bawahan;



pengambilan kebijakan di bidang pembibitan dan perbenihan tanaman hutan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan


9. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan mempunyai

tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan

bimbingan, pengembangan dan pengawasan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai

dan sistem informasi kehutanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungaisesuai bidang

tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Sistem Informasi Kehutanan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem

Informasi Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;








e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai;

f. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan daerah

aliran sungai dan sub daerah aliran sungai ;

g. menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan

dan lahan ;

h. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi wilayah daerah aliran sungai dan sub

daerah aliran sungai ;

i. menyusun prioritas penanganan daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai

;

j. menyusun sistem informasi geografis kehutanan ;

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengelolaan daerah

aliran sungai dan sistem informasi kehutanan;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan sistem

informasi kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

10. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan

kebijakan teknis serta melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pengawasan di

bidang pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengendalian Dan Pengawasan

Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan

pengawasan pengelolaan hutan;

b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;

c. pembinaan dan pengawasan pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;

dan

d. pengendalian peredaran hasil hutan.

e. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian dan

Pengawasan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas :

f. menyusun program kegiatan pada Bidang Pengendalian Dan Pengawasan

Pengelolaan Hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan


h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan


i. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan

Dinas Kehutanan serta instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi

serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

j. merencanakan operasional survey dan observasi lapangan serta pengumpulan data

untuk dianalisis dan dibahas sehingga menjadi informasi sebagai bahan

pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan/atasan;

k. merumuskan kebijakan dan pembinaan dalam hal pengembangan, rehabilitasi,

konservasi, optimasi dan pengendalian lahan kehutanan agar sesuai dengan

peruntukan;

l. melaksanakan perumusan kebijakan tentang penentuan lokasi hutan kota/hutan

desa dan kawasan hijau kota;

m. melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan/rehabilitasi, pemanfaatan,

perlindungan dan pengamanan hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota

dalam rangka mendukung program penghijau Pemerintah Daerah;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan

hutan kota/hutan desa dan kawasan hijau kota;

o. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan konservasi;

p. melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan monitoring

rehabilitasi dan konservasi;

q. melaksanakan kegiatan administrasi, pengarsipan data dan pelaporan;

r. melaksanakan bimbingan dan pembinaan rehabilitasi lahan dan peremajaan hutan

dalam rangka mempertahankan hasil dan keseimbangan lingkungan hidup;

s. melaksanakan pembinaan reklamasi bekas penambangan agar daya dukung lahan

tetap terjaga fungsinya;

t. pertimbangan teknis ijin kegiatan lembaga konservasi di daerah;

u. menyusun dan menyajikan data yang berkaitan dengan potensi lahan guna

penentuan sasaran kegiatan serta data kawasan lindung dan potensi yang ada di

dalamnya;

v. melaksanakan tugas pemantauan kelompok tani hutan yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) guna

mendukung keberhasilan penghijauan;

w. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan hutan;

x. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

y. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

pengambilan kebijakan di bidang perlindungan hutan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

aa. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

11. Seksi Pengembangan Dan Pengendalian Hutan Rakyat mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan,

pengembangan dan pengawasan hutan rakyat serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dan Pengawasan Pengelolaan Hutansesuai

bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan

Rakyat mempunyai tugas:

a. menyusun program kegiatan pada Seksi Pengembangan Dan Pengendalian Hutan

Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;









pengembangan dan pengendalian hutan rakyat;

f. menyusun rencana pembinaan pengelolaan hutan rakyat ;

g. menyusun petunjuk teknis pemeliharaan hutan rakyat ;

h. melaksanakan fasilitasi teknis pemberian ijin penebangan kayu rakyat ;

i. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan sertifikasi hutan

rakyat ;

j. melaksanakan inventarisasi potensi hutan rakyat ;

k. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi hutan rakyat ;

l. menyusun laporan perkembangan dan potensi hutan rakyat ;

m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengembangan dan

pengendalian hutan rakyat;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

pengambilan kebijakan di bidang pengembangan dan pengendalian hutan rakyat


q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

12. Seksi Produksi Dan Provisi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan

pengawasan dibidang produksi dan provisi sumber daya hutanserta melaksanakan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dan Pengawasan Pengelolaan

Hutan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Produksi Dan

Provisi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Seksi Produksi Dan Provisi Sumber Daya







UPTDdi lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi



penyelenggaraan produksi dan provisi sumber daya hutan;

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana karya tahunan, lima tahunan dan dua

puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi ;

g. melaksanakan fasilitasi pengesahan rencana tebangan tahunan ;

h. melaksanakan fasilitasi pengesahan rencana tebangan tahunan di luar tebangan

rutin ;

i. melaksanakan pemantauan dan supervisi kegiatan eksploitasi hutan ;

j. melaksanakan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang

kehutanan ;

k. menyusun laporan perkembangan bulanan produksi dan pembayaran Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

l. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi persediaan kayu akhir tahun (stock opname);

m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang produksi dan provisi

sumber daya hutan;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

pengambilan kebijakan di bidang produksi dan provisi sumber daya hutan guna


q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

13. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan,

pengembangan,pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan,serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Pengelolaan Hutan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi

Pengendalian Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;









pengendalian peredaran hasil hutan;

f. menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin industri primer hasil hutan kayu;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan;

h. melaksanakan pembinaan penatausahaan kayu pada industri primer;

i. menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan teknis perpanjangan dan atau

pengajuan baru tenaga teknis kehutanan pada industri primer;

j. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penertiban peredaran hasil hutan;

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengawas tenaga teknis kehutanan;

l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengendalian peredaran

hasil hutan;


bawahan;



pengambilan kebijakan di bidang pengendalian peredaran hasil hutan guna



14. Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun

bahankebijakan teknis, melaksanakan bimbingan, pengembangan dan

pengawasandibidangperlindungan dan pengembangan usaha kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perlindungan Dan Pengembangan Usaha

Kehutanan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan

pengembangan usaha kehutanan;

b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang

perlindungan dan pengembangan usaha kehutanan;

c. pembinaan dan pengawasandibidang perlindungan dan pengembangan usaha

kehutanan;

d. pelaksanaan pengamanan hutan, mutasi kawasan dan konservasi sumber daya

alam;

e. pelaksanaan pembinaan dan perijinan industri hasil hutan;

f. pengembangan sumber daya manusia mitra kehutanan; dan

g. pengembangan aneka usaha kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Perlindungan dan Pengembangan

Usaha Kehutanan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Bidang Bidang Perlindungan Dan

Pengembangan Usaha Kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;





d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan

Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk


e. menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan


f. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian penunjukan dan penetapan kawasan

hutan ;

g. menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin primer hasil hutan non kayu ;

h. menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin primer hasil hutan non kayu ;

i. menyelenggarakan pengawasan peredaran hasil hutan

j. melaksanakan penelitian dan pengembangan aneka usaha kehutanan ;

k. menyusun pertimbangan teknis usulan pengelolaan kawasan dengan tujuan

khusus, perubahan status kawasan dan/ atau fungsi hutan ;

l. menyusun laporan kebakaran hutan dan pencurian hasil hutan ;

m. melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi yang bergerak di bidang kehutanan;

n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan dan


o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

pengambilan kebijakan di bidang perlindungan dan pengembangan usaha

kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

15. Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan

pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan pengawasan di bidang pengamanan hutan,

mutasi kawasan dan konservasi sumber daya alam serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan

sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan

Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

a. menyusun program kegiatan pada Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan

Konservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;








e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengamanan

hutan, mutasi kawasan dan konservasi sumber daya alam;

f. menyiapkan bahan pemberian ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang

tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran apendix cites ;

g. menyiapkan pertimbangan teknis ijin kegiatan lembaga konservasi ;

h. melaksanakan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan perlindungan hutan

pada hutan yang dibebani hak ;

i. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penindakan pelanggaran

peraturan tentang peredaran hasil hutan ;

j. menyusun rencana operasi dan pengamanan peredaran hasil hutan ;

k. melaksanakan pengamanan peredaran hasil hutan, kebakaran hutan dan pencurian

hasil hutan ;

l. menyusun dan menghimpun laporan pengamanan peredaran hasil hutan,

kebakaran hutan dan pencurian hasil hutan ;

m. melaksanakan fasilitasi pengusulan penunjukan kawasan hutan, pengelolaan

kawasan hutan dengan tujuan khusus, perubahan penggunaan, status kawasan dan

fungsi hutan ;

n. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis penyusunan rancang bangun

dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan ;

o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengamanan hutan,

mutasi kawasan dan konservasi sumber daya alam;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

pengambilan kebijakan di bidang pengamanan hutan, mutasi kawasan dan

konservasi sumber daya alam guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

16. Seksi Pembinaan dan Perijinan Industri Hasil Hutan mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan dan

pengembangan di bidang pembinaan dan perijinan industri hasil hutan serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan

Pengembangan Usaha Kehutanan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas

pokok Kepala Seksi Pembinaan dan Perijinan Industri Hasil Hutan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan pada Seksi Pembinaan Dan Perijinan Industri Hasil









e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pembinaan

dan perijinan industri hasil hutan;

f. menyiapkan pertimbangan teknis pemberian ijin industri hasil hutan non kayu;

g. melaksanakan inventarisasi industri hasil hutan non kayu;

h. menyusun rencana pembinaan dan pengendalian industri hasil hutan non kayu :

i. melaksanakan pembinaan dan pengendalian industri hasil hutan non kayu ;

j. melaksanakan fasilitasi dan mendorong pertumbuhan industri hasil hutan non

kayu;

k. menyusun laporan perkembangan industri hasil hutan non kayu ;

l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pembinaan dan

perijinan industri hasil hutan;


bawahan;



pengambilan kebijakan di bidang informasi kehutanan guna kelancaran

pelaksanaan tugas; dan


17. Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas

pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pelaksanaan bimbingan,

pengembangan dan pengawasan di bidang bina lembaga dan pengembangan aneka

usaha kehutanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan

Aneka Usaha Kehutanan:

a. menyusun program kegiatan pada Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan Aneka

Usaha Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;








e. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan bina

lembaga dan pengembangan aneka usaha kehutanan;

f. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia

mitra kehutanan ;

g. melaksanakan pembinaan kelompok tani hutan dan Lembaga Masyarakat Desa

Hutan (LMDH) ;

h. melaksanakan pengembangan aneka usaha kehutanan ;

i. melaksanakan penyebarluasan perkembangan aneka usaha di bidang kehutanan ;

j. menghimpun laporan dan perkembangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH) ;

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang bina lembaga dan

pengembangan aneka usaha kehutanan;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

pengambilan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran guna kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

18. UPTD Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan/ atau kegiatan teknis penunjang dibidang kehutanan serta melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya pada wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala UPTD Kehutanan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pada UPTD berdasarkan



tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



d. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di

lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna


e. mengelola tata usaha, perumusan/perencanaan kehutanan di wilayah kerja;

f. menyusun dan penetapan rencana kehutanan di wilayah kerja;

g. melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas di lapangan;

h. melaksanakan pengelolaan dan perawatan inventaris kekayaan milik

Daerah/Negara;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan


l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Subbagian Tata Usaha pada UPTD Kehutanan mempunyai tugas:

a. mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan pada Subbagian Tata Usaha

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang

berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;


petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;

d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,

pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta

pengelolaan administrasi UPTD;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

19. Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan sesuai dengan

Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.