KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I, LANTAI I, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2·4, JAKARTA10710

TELEPON (021) 3449230 FAKSIMILE (021) 3846322

NemerSifatLampiranHal

: s-t1e8~/PB/2014: Penting/Segera

: Penambahan Akun PNBP yang Berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU)

Yth. Sekretaris Jenderal Kemisi Pemberantasan Kerupsi,Jln. HR Rasuna Said Kav C-1,Jakarta, 12920

Sehubungan dengan surat Saudara Nemer B-1358/50-52/05/2014 tanggal 08 Mei 2014hal Permehenan Penambahan Akun Pendapatan dalam Bagan Akun Standar, dapat kamisampaikan hal-hal sebagai b'erikut"-·

'"'l.-.~.

1. Akun yang digunakan untuk mencatat PNBP yang berasal dari Tindak Pidana PencucianUang (TPPU) sebagai berikut:

Kode Akun Uraian Keterangan4234 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Kede Akun Lama & Uraian

dan Hasil Tindak Pidana Akun Baru42342 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Kede Akun dan Uraian

dan Hasil Tindak Pidana Pencucian Akun BaruUanQ

423421 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Kede Akun dan UraianPidana Pencucian Uang yang Telah Akun BaruDitetapkan Pengadilan

Penjelasan Digunakan untuk mencatat Pendapatan Uang Sitaan Tindak PidanaPencucian Uang yang Telah Ditetapkan Pengadilan. Masuk BagianAnggaran BA Kejaksaan Agung ( BA 006) dan Bagian AnggaranKemisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).

423422 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Kode Akun dan UraianTindak Pidana Pencucian Uang Akun Baru

Penjelasan Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penjualan Hasil LelangTindak Pidana Pencucian Uang. Masuk Bagian Anggaran BAKejaksaan Agung (BA 006) dan Bagian Anggaran KomisiPemberantasan Korupsi (BA 093).

2. PNBP tersebut di atas merupakan PNBP Khusus BA Kejaksaan Agung (BA 006) danBagian Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,Direktur Akuntansi & Pelaporan Keuangan

uar Rasyid t111981012001

Tembusan:CY Direktur Jenderal Perbendaharaan;2. Kepala Biro Keuangan PPATK;3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung;4. Kepala Bire Keuangan Kejaksaan Agung;5. Direktur PNBP, DJA;6. Para Kepala Kanwil di Lingkup Ditjen Perbendaharaan;7. Para Kepala KPPN di Lingkup Ditjen Perbendaharaan.