Download pdf - Surat Kabar RBN Edisi 015

Transcript
Page 1: Surat Kabar RBN Edisi 015

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:Laspen SianturiPemimpin Perusahaan:Bernike Miranda Pardede

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranewsEDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Bicara Rakyat

Surat Kabar

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos ki rim)BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

Bersambung ke hal. 5

Bersambung ke hal. 2

Foto Ist.

Foto Ist.

Foto Ist.

Bersambung ke hal. 3

Bersambung ke hal. 2

Akses BacaRAKYAT BICARA ONLINE

Surat KabarRAKYAT BICARA NEWS

Website www.suratkabarrbn.co.cc

Akses Baca Tabloid RBNOnline: http//issuu.com/tabloid_rbnWebsite www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com

Jakarta, Kantor BeritaRBN

Indikasi kebobrokanSyahrul Effendi ketikamenjabat Walikota JakartaSelatan (Jaksel) yang didugadilakukan bersama samadengan Sotar Harahap saatmenjabat Kepala BagianUmum Kantor WalikotaJaksel, yaitu diduga perkayadiri dengan merugikankeuangan negara masih dalamberbentuk “misteri” aliasbelum dapat dituntaskandengan baik, karena pelakuindikasi korupsi masih dapataman dan terkendali untukmenikmati hasil indikasikorupsinya tanpa dapattersentuh hukum dalammempertanggungjawabkanperbuatannya.

Telusur Indikasi Korupsi Syahrul Effendi (Bag. 2)

Mantan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo(foto:ist)

“Borok warisan”Syahrul Effendi didugamelakukan secara bersamasama dengan Sotar Harahaptersebut, aliran dananya jugadisinyalir ikut dinikmati olehFauzi Bowo selaku GubernurDKI Jakarta , akibatnyapenegakan supremasi hukumdi wilayah hukum DKIJakarta khususnya terkaitindikasi “borok warisan”Syahrul Effendi terkesan“status quo” dan dibalikperitiwa diduga ter jadiperistiwa dibalik peritiwa,karena Sekretaris Kota(Seko) Jaksel, SyamsudinNoor bantah keras terkaitindikasi korupsi SyahrulEffendi, padahal ketika

Aliran Dana Juga Kepada Gubernur DKI?Syahrul Effendi Tinggalkan “Borok Warisan”,KPK Diminta Lakukan Penyelidikan

Dari “Surat Palsu” Sampai Indikasi Rencana Pembunuhan

SBY Diminta Copot Pejabat “Premanisme”

Presiden SBY

(foto:ist)

Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD

Jakarta, Kantor Berita RBNSelaku Kepala Negara

dan Kepala Pemerintahanyang melaksanakan tugasmulia terhadap nusa danbangsa, negara, dan masyara-katnya, demi terwujudnyakeamanan masyarakat untuktinggal di negara hukum yangmerdeka dan berdaulat yaituNegara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI), PresidenRepublik Indonesia, SusiloBambang Yudhoyono (SBY)diminta untuk segera copotpejabat yang mentalnyaterindikasi kurang bagus serta

kurang peduli terhadapmasyarakat, karena kebijakanyang diterbitkan maupundilakukan terindikasi arogandan premanisme, karenadiduga menggunakan caradan tangan preman untukmenyelesaikan delik yangterjadi, dimana terjadi kisahdibalik kisah, perkara dibalikperkara dan rencana dibalikrencana terkait tanahHambalang Bogor.

Joyo Winoto, PhD didu-ga sebagai otak perencanaterkait penganiayaan,

Jakarta, Kantor Berita RBNPenyelidikan Kejaksaan

Agung (Kejagung) RepublikIndo-nesia (RI) terhadapoknum pelaku terindikasi“mafia proyek” alias proyekfiktif di Lemigas Cipulirsangat dinantikan masyarakatdemi terwujudnya pe-nelitiandan penyelidikan terhadapoknum pelaku yang diduga

dilakukan oleh Rudi Suhar-tono W, Tunggal, SyamsudinMukhtar beserta kroninya.

Permainan korupsi, ko-lusi, nepotisme dan gratifikasipada perebutan tender diLemigas Cipulir sudah ber-langsung sekitar tahun 2008,2009, 2010 yang sarat dengandugaan korupsi dan sudahseharusnya dibasmi. Terma- Gedung Pendukung Litbang Lemigas Cipulir Jakarta Selatan (Foto: ist)

Penyelidikan Kejagung RI Terhadap Rudi Suhartono W, Tunggal, SyamsudinMukhtar Sangat Dinantikan

suk Anggaran Tahun 2011 barubaru ini juga terindikasi masihpermainan lama dan triknyajuga beti (beda tipis) karenadiduga pemenang tendersudah diatur sedemikian rupadengan rapi ataupun pelak-sana pekerjaan proyek adalahkroni orang dalam sehingga

Lemigas Cipulir “Sarang Korupsi” Dengan Proyek “Fiktif”

Bersambung ke hal. 7

Memperindah Kota Jakarta DenganPenataan Taman dan Penanaman Pohon

Kasudin Pertamanan Jaksel, Heru Bambang Ernanto:

Jakarta, KantorBerita RBN

“Memperindah kotaJakarta dengan penataantaman dan penanaman pohonmerupakan target dan sasaranSuku Dinas (Sudin)Pertamanan Jakarta Selatan(Jaksel), agar kota Jakartakian tertata kian indah dapat

terwujud, sesuai denganprogram Gubernur DKIJakarta” imbuh KasudinPertamanan Jaksel, Drs. HeruBambang Ernanto, M.Mamemulai pembicaraan kepadaKantor Berita RBN di ruangkerjanya Minggu lalu.

Jakarta, Kantor Berita RBN

Disebabkan Lurah Srengseng, Febri dalam penerbitanSurat Keterangan Tidak Sengketa (SKTS) tanah “peras”warga yang mau mengurus SKTS Rp. 50 juta, WalikotaJakarta Barat (Jakbar) dan Inspektorat Pembantu Kota(Irbanko) Jakbar diharapkan untuk tidak tegas perilaku lurahyang terindikasi persulit pelayanan masyarakat dengan alasanpenelitian berkas.

Padahal berkas sudah diteliti sekitar dua bulan tetapiberkas masih tetap berada di tangan Lurah Srengseng karenasampai saat ini masih proses penelitian. Apakah karena belumselesai diteliti, atau karena permintaan lurah sebesar Rp. 50Juta belum diberikan, sangat dipertanyakan keberadaannya,akibatnya kinerja Lurah Srengseng terindikasi bobrok dan“doyan duit” dengan jalan dugaan pemerasan terhadapmasyarakat.

Selaku seorang Lurah, Febri diduga kurang mengindahkanamanah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo agar kelurahansebagai ujung tombak terdepan dalam pelayanan masyarakatmenjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan yang berlaku,yaitu tidak menerima uang pelicin maupun pungutan liar sepertidiacuhkan oleh Lurah Febri.

Febri selaku Lurah Srengseng malah meminta uang jasauntuk tanda tangan penerbitan Surat Keterangan TidakSengketa (SKTS) sebesar 1 % dari total NJOP (nilai jual objekpajak) tanah yang sedang diurus, yaitu sekitar Rp. 50 juta.

Drs. Heru Bambang Ernanto, M.Ma(foto:atr)

Walikota dan Irbanko JakbarDiharapkan Tindak TegasLurah Srengseng “Peras” WargaRp. 50 Juta Tanda Tangan SKTS

Bersambung ke hal. 2

Alamat Redaksi/Tata UsahaGedung Kuning R 101Jl. Melawai III No. 28 Kawasan M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

website: www.suratkabarrbn.co.cc

Page 2: Surat Kabar RBN Edisi 015

DKI Jakarta 2EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: BinsarRajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A. Sianipar BIRO SIMALUNGUN:Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILANBANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan BIRO PEMKOTTANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIROTANGERANG SELATAN: Parlindungan Maharaja (Kepala), BIROPEMKOT BEKASI: Sutisno BIRO BOGOR: Yunani BIRO DEPOK: -BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: -.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMATREDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28, Blok M.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504,(021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: [email protected] online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.ccPercetakan: PT. Meridian Mega IndahJl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta PusatDALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TISURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGANKARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

PEMIMPIN PERUSAHAAN:Bernike M Pardede, SPd.

SEKRETARIS REDAKSI:Miranda

KOORDINATOR LITBANG:Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

MANAGER UMUM & SIRKULASI:L. Sianturi

MANAGER IKLAN:Syamsudin Sihombing

ASISTEN MANAGER IKLAN:Lelo Pamuji Sihombing, SH.

LAYOUT/DESIGN:Guntur

MARKETING/IKLAN:Ayu Supinah, Sri Wulandari,

Condro Pranoto

PEMIMPIN REDAKSI/PENJAB I:Laspen Sianturi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:Witman Hutagalung

REDAKTUR PELAKSANA:Dicky Siahaan, SH.

Polman SianturiREDAKTUR KHUSUS:

Drs. Dolok F. SiraitKOORDINATOR LIPUTAN:

Polman SianturiREDAKTUR:

Rodeo Sujana MarbunSTAF REDAKSI:

Syamsudin Sihombing, LeloPamuji Sihombing, Minggus S.,

Sutisno, Polman Sianturi,Bernhard Silaban, SPd., Monang

S, Ahmad Nurlisan, ZulkifliSianturi, Ujang, Eko Budiono,Sudrajat, Andrew Richard P.,

Negeri Parhitar Manurung,M.DIV, Adam Parningotan S.,Sahat Tumanggor, Yulianto

Effendi, Yunani, Topan SinagaAbdul Aziz Bulex, MA, Thomson

Gultom

Penerbit:CV. Multimedia Rakyat Bersatu

(Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:

31.234.970.7-013.000PENDIRI:

Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny.KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak

DEWAN PEMBINA:Irjen Pol. (Purn) Hadiman

Irjen Pol. (Purn). Putra AstamanDEWAN PENASEHAT:

Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. BudimanSiringo-ringo, Ismet Fauzie

PENASEHAT HUKUM:R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH,

Dicky Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:

Laspen Sianturi

1 Halaman Full Colour : Rp 20.000.000,-1/2 Halaman Full Colour : Rp 10.000.000,-1/4 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,-1/8 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,-1/16 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,-1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,-1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,-1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,-1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,- Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi PemimpinPerusahaan dan Bagian IklanTelp (021) 72781504, 94705665

DAFTAR HARGA IKLAN

Jangan Takut Bicara BenarBersatu Untuk Bicara danBerbicara Untuk Bersatu

Adapun program SudinPertamanan Jaksel untukmemperindah kota Jakarta,sesuai dengan program daridinas pertamanan yaituperluasan RTH (ruang terbukahijau) yang ditargetkan 10.000meter persegi setiap tahunnyauntuk meningkatan lahanRTH dengan melakukanpembebasan yang banyakdilakukan oleh DinasPertamanan DKI Jakarta.

Program lain yaitu de-ngan menertibkan taman ataujalur hijau dengan mengem-balikan fungsi taman sesuaidengan peruntukannya, kare-na taman dan jalur hijau disa-

Sambungan dari halaman 1 Kasudin Pertamanan Jaksel, ...........

Pencairan Dana BOS TerlambatKepala Sekolah Wilayah TangselMengeluh

Tangsel, Kantor Berita RBNAkibat dari pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) terlambat di wilayah Tangerang Selatan, para kepalasekolah mengeluh karena acara harus berlangsung tetapianggaran belum tersedia. Hal itu membuat para kepalasekolah “kucar kacir” untuk mencari pinjaman supayakegiatan tetap dapat berlangsung.

Hal tersebut disampaikan kepala sekolah yang tidakberkenan namanya ditulis dalam berita, karena tujuannya jugasupaya terjadi evaluasi ke masa mendatang.

Keluhan Kepala Sekolah SD Negeri I Cisarua bersamarekan rekan Kepala Sekolah yang lain menuturkan,terlambatnya dana BOS sangat memprihatinkan karenabantuan dana tersebut belum cair, ini menjadi suatu bebanyang berat kepada siswa/i dan juga kepada guru-guru honorer,apalagi pada saat menjelang ujian semesteran di sekolahsangat membutuhkan dana tersebut.

Menunggu dana tersebut cair, solusinya terpaksa kamiharus pinjam ke sana sini atau ke bank, dan dengan adanyakontrol sosial dari pers yang menjalankan tupoksinya, kamiberharap, mudah-mudahan untuk ke masa mendatang.(vvv)

Tangerang, Kantor Berita RBN“Bahwa bakti sosial itu sangat penting untuk diadakan di

setiap kelurahan, karena hal itu merupakan progar yang baikdan sekaligus menjalin keakraban danserta kebersamaansesama warga, dan dampak positipnya adalah masyarakatakan menyadari sendiri bahwa bersih itu adalah sehat. Sayasebagai seorang lurah harus bisa mengajak dan memotivasiwarga di lingkungan kelurahan saya, serta mengarahkanmereka untuk punya tanggung jawab bersama dalam menjagakebersihan lingkungan di Kelurahan Pondok Betung.”

Hal tersebut dipaparkan Lurah Pondok Betung, H. Rasamkepada Kantor Berita RBN di ruang kerjanya minggu laluketika diwawancara tentang bakti sosial yang sering dilakukanmasyarakat Pondok Betung.

Kebersihan lingkungan adalah sangat penting tapiterkadang kita tidak menyadari apakah lingkungan kita sudahbersih. Saya sangat bangga dengan keakraban masyarakatdi Kelurahan Pondok Betung, Kelurahan Jurang Mangu Baratdan Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren,Tangerang Selatan yang selalu mengadakan bakti sosial untukmembersihkan lingkungan mereka secara bersama setiap hariMinggu. Harapan kita, hal seperti ini harus dapat terusdilestarikan dan dipertahankan. “Kalau bukan kita yang peduliterhadap lingkungan kita dan bumi kita, terus siapa lagi yangmau memikirkan hal tersebut kalau bukan kita?” ujarnyamenutup pembicaraan. (SaTu)

Lurah Pondok Betung H. RasamBakti Sosial Itu Sangat Penting

Jakarta. Tadi juga kita baruselesai geladi posko, yaituposko untuk mengantisipasipohon tumbang dan menye-lesaikan sebab akibat yangterjadi dari pohon tumbangtersebut” tandasnya.

Nanti pada tanggal 23Desember 2011, di daerahSetiabudi dan serentak di se-mua kecamatan se-JakartaSelatan akan melakukan pe-nanaman pohon secara bersa-ma sama dengan WalikotaJaksel dan Sudin PertanianJaksel.

Selain itu, Sudin Perta-manan Jaksel juga memilikiprogram dengan melakukan

perbaikan taman dengan me-moles dan memperindah ta-man secara estetika, baik itujalur maupun taman denganmerapikan dan mengecat u-lang pagar jalur dan pagar ta-man, terlebih dalam menyam-but penilaian P2 pada bulanJanuari mendatang. Juga de-ngan menanam pohon sejenispada jalur dan taman supayapadat tanamannya dan jalur-nya penuh dengan tanaman,karena salah satu penilaianAdipura adalah kepadatantanaman itu sendiri.

“Kita juga turut mendu-kung program Fauzi Bowoselaku Gubernur DKI Jakarta,

lahgunakan ataupun dialih-fungsikan oleh pedagang kakilima dan oknum lainnya.

Berkaitan dengan cuacadan iklim yang tidak menentusaat ini mengakibatkan ba-nyak pohon tumbang, perlu di-antisipasi dan dinetralisirdengan cepat dan sesegeramungkin. Sehingga untuk ke-butuhan tersebut dibentukposko. “Jadi… begitu ada in-formasi pohon tumbang, kitaakan langsung turun ke lokasikejadian untuk menetralisirsituasi maupun kondisi di la-pangan, supaya pohon tum-bang tersebut tidak meng-ganggu kegiatan masyarakat

yaitu membina RW yangkondisinya kumuh, baik darisegi penyuluhannya, maupunpembelian tanamannya danpemberdayaan masyarakatsekitar RW kumuh itu”ujarnya.

Hal itu memangmerupakan program terpadudengan Sudin PerumahanJaksel, Sudin PU, SudinKebersihan, SudinKebakaran dan Satpol PPdalam melaksanakan tugassecara bersama sama demisuksesnya program PemdaDKI Jakarta. (Polman/Fanni/STR)

Hal itu disampaikan oleh ahli waris I. Sihombing (alm) berinisial SS dan LS karenakecewa terhadap kinerja lurah yang terkesan seperti memeras warga yang mau mengurusSKTS.

Seperti penuturan ahli waris, “Apa maksud dan tujuan lurah yang diduga mempersulitwarga untuk mengurus SKTS. Pada awalnya SKTS dan Surat Keterangan Tanah sudahdiketik oleh stafnya, tetapi saat mau tanda tangan, lurah mengatakan agar surat tersebutditeliti dulu, setelah permintaannya Rp 50 juta melalui stafnya tidak diberikan. Tetapi sudahdua bulan surat keterangan tanah dan SKTS tersebut berada di tangan lurah dengan alasanpenelitian”

Setelah hal tersebut dikonfirmasi Kantor Berita RBN kepada lurah, penawaran turunmenjadi 0,5 persen dari nilai NJOP tanah. Diduga cara dan trik lurah dalam meminta sejumlahduit kepada masyarakat yang mengurus SKTS seperti sudah terbiasa, tanpa takut ketahuankepada atasannya ataupun kepada pers.

Menurut ahli waris, kalau hal seperti ini dibiarkan, tanpa ditindak tegas oleh walikotaatau Gubernur DKI, maupun Irbanko Jakabar, perilaku lurah seperti ini nanti bisa merajaleladan menyusahkan masyarakat. Jadi kinerja Irbanko Jakarta Barat diharapkan segera untukturun tangan, agar hal seperti ini dapat dituntaskan dan dibasmi, demi terciptanya pemerintahandaerah yang bersih dan transparan.

Ketika hal tersebut kembali dikonfirmasi kepada lurah melalui telepon genggamnya,bahwa, apabila uang ahli waris tidak ada Rp. 50 juta, apakah SKTS tersebut tidak dapatditerbitkan? Ketika ahli waris mau memberikan uang terima kasih sebesar 10 juta secaraiklas, sang lurah juga belum berkenan untuk tanda tangan, karena tanah tersebut tadinyatempat sampah dan lurah yang membersihkan tempat tersebut sebagai alasannya untukmeminta uang sebesar Rp 50 juta kepada ahli waris. (Minggus/Rodeo/STR)

Sambungan dari halaman 1 Walikota dan Irbanko Jakbar Diharapkan....

Serpong, Kantor BeritaRBN

Disebabkan operatorTV berlangganan Kabel SiarAlam Sutera terindikasilanggar ijin penyiaran danhak siar, sesuai dengan UUNo. 32 Tahun 2002 pasal 33ayat 1 tentang ijin penyiarandan UU No. 32 Tahun 2002pasal 43 ayat 1 tentang haksiar, PT Kabel Siar MediaMandiri akan dilaporkan keKepolisian, supayaterciptanya supremasi hukumsesuai aturan yang berlaku diwilayah hukum Indonesia. PTKabel Siar Media Mandirijuga disinyalir mengemplang

Basmi Operator TV Berlangganan “Illegal”

Kabel Siar Alam SuteraDiduga Curi Siaran

pajak yang merugikankeuangan negara.

Hal tersebutdisampaikan sumberberinisial MS kepada KantorBerita RBN Minggu lalu,seperti penuturannya,“Perusahaan seperti PTKabel Siar Media Mandiriseharusnya cepat dibasmikarena diduga tidak memilikihak siar yang mengakibatkanmelanggar undang undangtentang hak cipta sesuai yangtersurat dengan jelas di UUNo. 19 Tahun 2002 Pasal 2ayat 1 dan pasal 49 ayat 3.Hal ini merupakan perbuatanmelawan hukum dan

termasuk ranah pidana”tandasnya.

Dalam hal ini penelitiandan penyelidikan bersinergisantara Kepolisian dan PPNS(penyidik pegawai negerisipil) terkait indikasipelanggaran oleh PT KabelSiar Media Mandiri sangatdinantikan agar pencuriansiaran yang belum meilikilegalitas hukum dapatditertibkan.

Ketika hal tersebutdikonfirmasi kepada PTKabel Siar Media Mandiri,Bambang Sugeng selakupenanggung jawab takbersedia memberikankomentar. (Minggus/ATR)

Page 3: Surat Kabar RBN Edisi 015

Dari “Surat Palsu” Sampai Indikasi Rencana PembunuhanSambungan dari halaman 1

Bersambung ke halaman 4..

Bidik Korupsi 3EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

pengeroyokan dan penyer-buan di Kantor Redaksi SuratKabar Rakyat Bicara Newsketika berdomisili di Jl. CiledugRaya No. 17 KecamatanPesanggrahan Jakarta Sela-tan pada tahun 2010 lalu,dimana massa tidak kenal da-tang dengan tiba tiba menyer-bu ke dalam ruangan kantor,kemudian Pemimpin RedaksiSurat Kabar Rakyat BicaraNews, menjadi korbanpenganiayaan, pemukulan danpengeroyokan yang sudahdilaporkan kepada KepolisianSektor Metro PesanggrahanJakarta Selatan dan sampaisaat ini masih dalampenyelidikan.

Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN, JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN RI diduga memberikananggaran ratusan juta rupiahuntuk penyerbuan danrencana indikasi pembunuhanterhadap wartawan dan atauPemimpin Redaksi SuratKabar Rakyat Bicara Newsyang saat itu mengekpospemberitaan tentang indikasi“salahgunakan jabatan” olehJoyo Winoto terkait tanahHambalang Kabupaten Bogordan Joyo Winoto disinyalirmenjadi otak perencanaandengan menggunakan tanganoknum berinisial, WilmarSitorus (Pengacara) yangsehari hari sering keluarmasuk Kantor BPN RI(ruangan Joyo Winoto), dansering mengaku kepadamasyarakat selaku seorangAnggota BIN (Badan IntelijenNegara). Dalam tim yangdiduga dipimpin oleh oknumberinisial Wilmar Sitorustersebut juga diduga dibantuoleh Pemimpin RedaksiMedia Nafza, Sahat Naibaho,dimana istri dari SahatNaibaho sendiri adalahpengawai negeri sipil di BPNRI. Kemudian muncul juganama oknum Untal Manikyang terkenal selaku oknumpreman di Terminal LebakBulus yang disinyalir menjadi“Eksekutor” dan dibayarjutaan rupiah.

Dalam hal ini, JoyoWinoto sudah kurang pantasmenjadi Kepala BPN RIkarena kurang profesionalmenjalankan tugasnya selakupejabat publik, diduga kurangmenghormati hukum terkaittanah Hambalang Bogor dandisebabkan kinerjanya terkaitpenerbitan SK Nomor 9 ditulissecara jurnalistik, wartawanpenulisnya diduga maudibunuh dengan menyerbukantor media sertamengeroyok pemimpinredaksi media di lingkungankantornya sendiri. Pada saatperistiwa pengeroyokan ituterjadi, saat yang sama jugaJoyo Winoto terindikasimengeluarkan anggaranuntuk menyelesaikan misinyaterhadap wartawan penulisterkait kinerjanya secara“premanisme”.

Menurut sumber lainyang layak dipercaya dan

tidak bersedia namanya ditulisdalam pemberitaan, sekitardua tahun lalu seorang KetuaLSM berinisial MG jugamenjadi korban penganiayaandan penculikan di kantorWalikota Jakarta Selatan,dimana dalam kejadiantersebut juga diduga dilakukanoknum yang sama yaituoknum preman pelakupraktek “preman” terhadapwartawan maupun LembagaSwadaya Masyarakat (LSM)yang mengkritisi kinerjalembaga yang dibekinginya.

Walaupun oknum oknumtersebut mengaku sebagaiseorang wartawan maupunsebagai seorang jurnalis yangmenjalankan fungsi danperanan pers, serta pengurusharian di sebuah LSM, tetapioknum tersebut terindikasiberlindung dibalik profesiwartawan yang didugamenerima order untukmenghambat kinerja perssecara trik dan carapremanisme ataupun denganintimidasi terhadap wartawanyang menjalankan tugasjurnalistiknya, imbuh sumber.

Kepala Badan PertanahanNasional (BPN) RITerindikasi “CuekBebek” Terhadap SuratSudi Silalahi SelakuMenteri SekretarisNegara

Disebabkan JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBadan Pertanahan Nasional(BPN) RI terindikasi “Cuekbebek” terhadap surat SudiSilalahi selaku MenteriSekretaris Negara terkaitarahan Presiden RepublikIndonesia, serta dimana JoyoWinoto kurang menjaga namabaik dan nama besar SusiloBambang Yudhoyono (SBY)selaku atasan langsung dariJoyo Winoto, Presiden SBYdiharapkan untuk melakukanpengkajian terhadapkeberadaan Joyo Winoto,apakah masih layakdipertahankan jabatannyaselaku Kepala BPN RIsetingkat kementeriantersebut.

Selain “cuek bebek”terhadap arahan Presiden RI,pengakuan Joyo Winoto jugaterindikasi “aneh bin aneh”karena pernyataannya sertakebijakan maupun keputusanyang diterbitkan oleh JoyoWinoto selaku Kepala BPNRI bertolak belakang denganarahan Presiden, yaitu arahansesuai isi surat yangdisampaikan secara tertulisoleh Sudi Silalahi selakuMenteri Sekretaris Negaradengan menggunakan kopsurat MENTERISEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIAkepada Joyo Winoto selakuKepala BPN RI agar hukumtetap ditegakkan, namunsampai berita ini diturunkan,Joyo Winoto disinyalir kurangmenghormati arahan Presidentersebut, yaitu Joyo Winotobelum bersedia menerbitkan

SK terkait penerbitanSertifikat Hak GunaBangunan atas nama PTGenta Prana, tetapi malahtanahnya menjadi status quo.

Dan, dalam suratpembatalan yang diterbitkanuntuk menjalankan putusanMahkamah Agung RItersebut, Joyo Winoto selakuKepala BPN RI membuatSurat Keputusan (SK)pembatalan yang dapatdikatakan “jauh panggang dariapi” karena status tanah PTGenta Prana menjadi statusquo.

Padahal berdasarkanpenetapan putusanPengadilan Tata UsahaNegara Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT dan putusantersebut sudah memilikikekuatan hukum tetap, dimanaKepala BPN RI dan KepalaKantor Pertanahan Bogortelah dihukum untukmemproses lebih lanjutpenerbitan Hak GunaBangunan atas nama PTGenta Prana, tetapi JoyoWinoto selaku Kepala BPNRI membuat SK Pembatalanyang akibatnya tanah PTGenta Prana menjadi statusquo. Putusan hakim dariMahkamah Agung RI jugaseperti “dicuek bebek”.

Apa karena Joyo Winotomantan Dosen dari SBY,sehingga arahan Presiden takdiindahkan, namun demikianpejabat yang bersangkutan“tidak dicopot”, sangatdiper tanyakan apasebenarnya yang sedangterjadi di negeri ini. Kenapaputusan hukum yang sudahmemiliki kekuatan hukumtetap tidak dapat dijalankanoleh Joyo Winotosebagaimana mestinya.Dalam hal ini dimintaketegasan SBY selakuPresiden RI agar menindaktegas jajarannya atau pejabatpertanahan yang kurangmenghormati hukum.

Untuk terciptanyasupremasi hukum di wilayahhukum Negara KesatuanRepublik Indonesia sertasemakin nyatanya aplikasidan pelaksanaan UndangUndang Pokok Agrariabahwa bumi, air, udara adalahmilik bangsa Indonesia yangtidak dapat dipisahkan sertadikelola demi keadilan dankesejahteraan rakyat,ketegasan Kapolri TimurPradopo selaku figur harapanyang dicintai masyarakatsangat dinantikan, supayapenyelidikan terhadap indikasipenyalahgunaan jabatan olehJoyo Winoto, PhD selakuKepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia(BPNRI) terkait TanahHambalang Bogor dapatdijalankan sesuai denganaturan yang berlaku tanpapilih kasih.

Joyo Winoto selakupejabat penyelenggaraNegara dan pejabat publikyang mengemban tugas danseharusnya setia kepada

Negara dipertanyakankinerjanya, karena kurangmenghormati hukum dan SKyang diterbitkan Joyo Winotosebagai Kepala BPN RIterindikasi kurang profesional.

Pasalnya, Joyo Winotodiduga kurang menghormatihukum terkait dengankeberadaan delik pertanahanHambalang Kabupaten Bogorserta terindikasi salahgunakanjabatan selaku Kepala BPNRI. Demi terciptanyasupremasi hukum di bidangpertanahan, Mabes Polridiminta lakukan penyelidikanterhadap indikasi tersebut danKejaksaan Agung selakupengacara Negara “layak”turun tangan untuk lakukanpenelitian terhadap indikasikorupsi, kolusi, nepotisme,gratifikasi sertapenyalahgunaan jabatan yangdilakukan oleh Joyo Winotoselama menjabat kepalabadan.

Disebabkan penerbitandan pembatalan SuratKeputusan (SK) terhadapTanah HambalangKabupaten Bogor didugaterjadi penyalahgunaanjabatan oleh Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN)RI, Joyo Winoto dilaporkankepada Mabes Polri untukdilakukan penyelidikansampai ke penyidikan demiterciptanya supremasi hukumdi Bumi Persada Indonesia,khususnya di instansipertanahan.

Polisi Tidak Perlu LagiTakut Memeriksa JoyoWinoto

Dalam isi suratnyakepada Kepala KepolisianRepublik Indonesia (Kapolri),Direktur Utama PT GentaPrana, Drs. Dolok F Siraitmengatakan, sesuai dengansurat PT Genta Prana No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011 perihal pokok surat, dansurat tersebut telah berada 5(lima) bulan pada KANIT IIPIDKOR BARESKRIM,dan sampai saat ini sayaselaku pelapor belum pernahdiperiksa oleh Polisi.

Dolok Sirait jugamengatakan, Polisi tidak perlulagi takut memeriksa JoyoWinoto selaku orang dekatPresiden RI, disebabkanPresiden sendiri telahmemberi arahan kepada JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN RI, dan Joyo Winotoharus melaksanakan PutusanMA No. 482K/TUN/2007 tgl20-02-2008 dan hasilnyadilaporkan kepada PresidenRI, sesuai surat MenteriSekretaris Negara RI No. 92/M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/2011 tanggal 02 Mei 2011.

Beberapa bukti bahwaJoyo Winoto, PhD telahmelakukan tindak pidanakorupsi UU RI No. 31 tahun1999 yaitu dengan adanyaPutusan Mahkamah Agung(MA) RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-02-2008 Jo

No. 72/PK/TUN/2008 tanggal16 September 2009 yaitumembatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006, yang diterbitkan olehJoyo Winoto, PhD denganm e n y a l a h g u n a k a nwewenangnya, danmenghukum Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI, sertadiper intahkan untukmenerbitkan antara lainsertifikat HGB atas nama PTGenta Prana seluas 211, 75 ha.Akan tetapi hal tersebut tidakdiindahkan oleh Joyo WinotoPhD. Ketua PTUN Jakartajuga telah mengeksekusi danmemerintahkan Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RIuntuk melaksanakan putusanMA tersebut sebagaimanamestinya, karena sudahmempunyai kekuatan hukumtetap, bahkan PK Joyo Winotosudah ditolak, namundemikian tetapi putusantersebut belum jugadilaksanakan oleh JoyoWinoto, PhD.

Aryanto Sutadi selakuDeputi V BPN RI juga telahmembuat konsep surattentang pelaksanaan PutusanMA dimaksud, atas dasarperintah Ketua PTUNJakarta dan ataspertimbangan teknis danhukum dari Kepala KantorPertanahan Bogor serta dariKepala Kantor Wilayah BPNJawa Barat, akan tetapipelaksanaan putusan belumdisetujui oleh Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RI.

Seperti pengakuan JoyoWinoto waktu itu, “Bahwaselama SBY masih Presiden,Saya (Joyo Winoto) tidak akandiganti sebagai KepalaBPN.” Demikian penjelasanJoyo Winoto, PhD kepadaseorang Inspektur JenderalPolisi di BPN, ketika Dolok F.Sirait dan Ruhut Sitompulmenghadap Joyo Winoto dikantornya, dalam rangkamemohon agar putusan MAdimaksud dilaksanakan. Joyojuga menjawab aneh saatditanya apa sebab takutmembatalkan SK No 9, “Saya(Joyo Winoto) takut kepadaProbosutejo.” Rasa takuttersebut patut didugadisebabkan adanya pidanakorupsi, ujarnya.

“Saya telah bertugas diKepolisian RI selama 32tahun, sekarang sedangtertindas atas kesewenangandari Joyo Winoto, PhD.Kiranya tidaklah berlebihanapabila saya meminta tolongkepada Bapak KAPOLRIdan Staf untuk menindaklanjutilaporan saya No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011, atausebagaimana mestinya yangterbaik menurut BapakKAPOLRI dan Staf” tandasDolok dalam suratnya.

Menurut Dolok,“Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) adalahPresiden pilihan rakyat, dansaya sendiri termasuk salahseorang dari masyarakatIndonesia yang

menggantungkan masa depanterhadap pemerintahan SBY.Saya berharap supaya masadepan bangsa ini dapatterwujud sebagaimanamestinya, sesuai dengan citacita para pahlawan kita yaituterwujudnya masyarakatyang adil dan makmur”

“Supaya terciptanyasupremasi hukum, maka JoyoWinoto saya laporkan keMabes Polri dengan dugaanmenyalahgunakan jabatanterkait dengan penerbitanSurat Keputusan (SK) Nomor9 yaitu SK perpanjanganHGU PT Buana Estate danpenerbitan SK PembatalanNomor 1/Pbt/BPN RI/2011terhadap SK Nomor 9” ujarDirektur Utama PT GentaPrana, Drs. Dolok F Siraitkepada Kantor Berita RBN diJakarta Minggu lalu.

Patut Diduga JoyoWinoto, PhD SelakuKepala BPN RI KurangMenghormati ArahanPresiden RI Tetapi TakutKepada Probosoetedjo

Dolok Sirait jugamengatakan, “Patut didugajuga bahwa Joyo Winoto, PhDselaku pejabat Negara yangmenjabat Kepala BPN RIadalah individu yang tidakpatuh hukum, bahkan kebalhukum. Tidak perduliterhadap arahan BapakPresiden RI, apalagi terhadapsurat Bapak Bupati Bogor.”

Surat Ketua PTUN JKTjuga tidak dilaksanakan,bahkan surat dari KepalaKantor PertanahanKabupaten Bogor, dan dariKepala Kantor Wilayah BPNJawa Barat, yang pada intinyamemohon supaya putusanMA No 482K/TUN/2007tanggal 20-2-2008dilaksanakan, juga t idakdiperhatikan maupun didengarsebagai masukan yang baik.

Sehingga sampai dengansaat ini Kepala BPN RI belummenerbitkan SK BPN tentangpenerbitan sertifikat HGBatas nama PT. Genta Pranaatas tanah seluas 2.117.500m2, yaitu sesuai dengan apayang dimaksud pada putusanMA No 482K/TUN/2007 jo.72 PK/TUN/2009 yang sudahmempunyai kekuatan hukumtetap.

Disebut kebal hukumkarena: Ketua PTUN JKTsudah membuat surat kepadaJoyo Winoto, PhD selakukepala BPN RI, dan kepadaPresiden RI maupun kepadaKetua DPR RI yang padaintinya supaya Joyo Winoto,PhD melaksanakan putusanMA No 482K/TUN/2007.Akan tetapi putusan tersebutbelum dilaksanakansebagaimana mestinya, antaralain belum menerbitkan SKpenerbitan HGB an PT.Genta Prana atas tanah2.117.500 m2.

Dalam rangkamemenuhi ketentuan pasal 116ayat(6) UU No 51 tahun2009, Presiden RI telah

memberi arahan kepadaKepala Badan PertanahanRI, akan tetapi tetap sajabelum menerbitkan SKpenerbitan sertifikat HGBatas tanah 2.117.500 m2 anPT. Genta Prana sesuaiketentuan perundang-undangan. Apabila KepalaBPN tidak melaksanakanarahan Presiden RI tersebut,maka Presiden RI dapatmemberi sanksi berupahukuman sesuai pasal 116tersebut.

Akan tetapi Joyo Winoto,PhD selaku kepala BPN,tetap saja tidak melaksanakanarahan Presiden RI tersebutsebagaimana mestinya. JoyoWinoto, PhD tidak merasatakut akan sanksi yang akantimbul dari Presiden. Mungkinkarena Joyo Winotomengetahui bahwa selamaSusilo Bambang Yudhoyonomasih Presiden RI, tidak akanmengganti Joyo Winoto selakukepala BPN RI (sesuaikesaksian Joyo Winotokepada Deputi V BPN).

Joyo Winoto, PhD selakuKepala BPN RI takut kepadaProbosoetedjo/ PT BuanaEstate. Ketika PT GentaPrana bersama RuhutSitompul, SH datangmenghadap Joyo Winoto,PhD di Kantor BPN RI untukmemohon supaya putusanMA yang sudah berkekuatanhukum tetap tersebutdilaksanakan, maka JoyoWinoto memberi jawabanyang sangat mengharukan,“Saya (Joyo Winoto) takutkepada Probosoetedjo”

Patut diduga JoyoWinoto takut kepadaProbosoetedjo, karena JoyoWinoto sejak semula turutmerencanakan supayapenyelesaian penguasaangarapan masyarakatdiselesaikan dengan cara:tidak perlu membayar gantirugi garapan tanah kepadamasyarakyat yang nilainyaditaksir Rp.2.117.500.000.000,- (duaratus sebelas miliar tujuh ratuslima puluh juta rupiah)2.117.500m2 x Rp. 100.000,-/m2. Tetapi supayadilaksanakan dengan caramemasukkan para penggarapke penjara dan hal tersebutberhasil, yaitu sesuaiputusan PN CibinongNo. 207/Pid.B/PnCbn tanggal12-6-2007 dan 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007.

Keter libatan JoyoWinoto atas putusan PNCibinong tersebut, adalahdibuktikan sebagai berikut,pada lazimnya segala suratkeputusan yang menyangkutpembebasan tanah, baik itutanah milik maupun garapan,selalu ditekankan agarmenyelesaikan dengan caramembayar ganti rugi. Kataganti rugi selalu ditonjolkan.

Lain halnya dengan SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 DIKTUMKETIGA a. Penerima

Page 4: Surat Kabar RBN Edisi 015

Nasional 4EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Dari “Surat Palsu” Sampai Indikasi Rencana PembunuhanSambungan dari halaman 3

perpanjangan jangka waktuHGU bertanggung jawabmenyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakatsesuai ketentuan peraturanperundangan yang berlakudan sesuai dengan suratPernyataan PT. Buana Estatetgl 3-8-2004, yang realisasipelaksanaannya BPN segeramenerbitkan 8 buah sertifikata.n. PT Buana Estate dan duadiantaranya asli tapi palsuyaitu sertifikat No. 146 danNo. 150 .

2 (dua) sertifikat No. 146tahun 2006 dengan luas637.940 m2 dan 594.014 m2,1 (satu) sertifikat No. 147tahun 2006 dengan luas74.650m2, 1 (satu) sertifikatNo. 148 tahun 2006 denganluas 375.110m2, 1 (satu)sertifikat No. 149 tahun 2006dengan luas 448.6975m2(terdapat didalamnya2.117.500 m2 tanahsengketa), 2 (dua) sertifikatNo. 150 tahun 2006 denganluas 428.570 m2 dan 178.570m2 dan 1 (satu sertifikat No.151 tahun 2006 dengan luas575.070m2. Dengan demikianjumlah sertifikat ada 8 buah(sesuai SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011hal 1 menimbang b dan hal 5DIKTUM KE ENAM)

1 (satu) sertifikat No. 146seluas 594.014 m2 dan satulagi sertifikat No. 150 seluas178.570 m2 telah dijualdengan istilah kerjasama olehPT. Buana Estate kepadaKementerian Pertahanan RI.Dan BPN RI pun telahmengetahui dengan carasupaya merubah sertifikat No.146 dan 150 menjadi an.Menteri Pertahanan RI.

Setelah terbit HGU No149 tgl 15-6-2006, tanpamembayar ganti rugi kepadamasyarakyat penggaraptanah 2.117.500m2 makapada tgl 14-8-2006, suratpernyataan PT. Buana Estatetgl 3-8-2004 dicabut oleh PT.Buana Estate. Dan pada tgl7-2-2007, PT Buana Estatemelaporkan masyarakat kePolres Cibinong, bahwarakyat menguasai fisik tanahmilik sah PT. Buana Estatesesuai sertifikat No. 149 yangterbit tgl 15-6-2006 dan jugamerusak tanaman-tanamanmilik PT. Buana Estate,padahal masyarakat sudahmenguasai tanah tersebutsejak tahun 1960-an secaraturun temurun s/d saat initahun 2011. Dan tanamanyang dimaksud dirusak adalahtanaman yang ditanam PT.Buana Estate bersamaoknum di kebun masyarakatpada waktu malam hari tgl 5-2-2007. Akibat laporantersebut, masyarakyatdihukum masuk penjarasesuai Putusan PN CibinongNo. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007.

Menurut Joyo Winotoselaku Kepala BPNRI,putusan PN Cibinong No. 207dan 208/Pid.B/PnCbn adalahsah secara hukum bahwatanah 2.117.500 m2 adalahmilik sah PT. Buana Estate

sehingga Kepala BPN RImengajukan PeninjauanKembali (PK) ke MahkamahAgung dengan NOVUMPutusan PN Cibinong No. 207dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebut sudahditolak Mahkamah Agungdengan putusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009,karena NOVUM yangdiajukan BPN RI bukan buktisah kepemilikan tanah2.117.500bm2.

Patut diduga bahwasesungguhnya Joyo Winototakut kepada Probosoetedjoadalah karena dana yangditaksir ratusan milliar yangseharusnya dibayarkankepada masyarakat sebagaiganti rugi garapan tanahrakyat, dan patut diduga jugabahwa dana tersebut telahmengalir kepada Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI.Sehingga mati-matian JoyoWinoto membelaProbosoetedjo sampai tegamemasukkan masyarakat kepenjara, bahkan tidak takutlagi akan sanksi dari PresidenRI. Hal tersebut dapatditerima akal sehat, karenasanksi dari Presiden tidakseberapa dibanding kalau JoyoWinoto masuk penjara,apabila sampai ada laporandari Probosoetedjo denganlaporan indikasi “suapmenyuap”.

Asal MulaKepemilikan TanahSengketa 2.117.500m2 an.PT. Genta Prana.

Adapun asal mulakepemilikan tanah sengketaatas nama PT. Genta Prana,yaitu, pada tahun 1994 s/d1996 H. Sukandimembebaskan tanah dibeberapa lokasi di KecamatanCiteureup. Tanah dimaksudadalah untuk kepentinganYayasan TIRASA milikHutomo Mandala Putra.Sebahagian atau 2.117.500m2 tanah yang telah dibayaroleh Yayasan TIRASAdikembalikan kepada H.Sukandi, sehingga H. Sukandimempunyai utang kepadaYayasan TIRASA sebesarRp. 20 miliar yang belumdibayar sampai saat ini.

H. Sukandimembebaskan tanah rakyatdengan sepengetahuan aparatpemerintah setempat. Tidakdalam keadaan sengketa.Masyarakat maupunpemerintah daerah setempattidak mengetahui bahwatanah yang dibebaskan olehH. Sukandi telah menjadisertifikat HGU PT. BuanaEstate sejak tahun 1997. H.Sukandi maupun masyarakattidak bisa berbuat apa-apa,karena pemilik HGU No. 1adalah Probosoetedjo adikPresiden Suharto.

Akan tetapi setelah H.Sukandi mengetahui dari BPNbahwa HGU No. 1 tidakdiperpanjang sesuai SuratKantor PertanahanKabupaten Bogor No. 250-46tgl 23-12-2002, makamasyarakat meminta Bupati

Bogor agar tanah Negara EksPerkebunan Cideratidikembalikan kepadamasyarakyat. Akhirnyadidapat kesepakatan danpersetujuan antara PT. BuanaEstate dengan Pemda Bogor/Instansi Terkait, KetuaDPRD, Camat Citeureup danpara Kepala Desa, supayaEks HGU No. 1 seluas705,055 Ha diretribusikan.

Bupati tidak keberatanEks HGU No. 1 seluas455,055 Ha diperpanjangHGUnya seluas 4.550.550 m2(455.055Ha) kepada PT.Buana Estate, dan 250 Hadiprioritaskan untuk rakyat(termasuk di dalamnya 211,75Ha tanah sengketa). PT.Buana Estate telahmembayar Setoran RetribusiDaerah (SSRD) tgl 24-8-2004atas tanah 455,055 Ha (sesuaiBA Pemeriksaan TanahPanitia B tahun 2004 hal 2)dan H. Sukandi pun mengurussertifikat tanah 211,75 Ha keBPN. Karena luas tanah2.117.500 m2, maka harusdiurus atas nama perusahaanberbadan hukum, dan dalamhal ini PT Genta Pranadimana H. Sukandi adalahKomisaris PT. Genta Pranasesuai Akta Notaris No. 01 tgl8-2-2006 Notaris YokoveraMokoagow,SH.

Surat KeputusanKepala BPN RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011Membuat Tanah PT GentaPrana Status Quo

Di lain sisi Kepala BPNRI, Joyo Winoto, PhD sudahmembatalkan SuratKeputusan (SK) Nomor 9yang merupakan dasarpenerbitan sertifikat PTBuana Estate dengan SKpembatalan Kepala BPN RINo. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011.

Adapun SK Nomor 9adalah SK perpanjangan HakGuna Usaha (HGU) PTBuana Estate yang notabenemilik pengusaha kondangProbosutedjo, dimanapenerbitan SK tersebut“cacat hukum” danpembatalan tersebutdilakukan untuk menjalankanputusan hukum yang telahmemiliki kekuatan hukumtetap, tetapi status tanahnyamenjadi status quo.

Sesuai dengan SKNomor 1/Pbt/BPN RI/2011tentang “PEMBATALANSEBAGIAN SURATKEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATASTANAH SELUAS2.1175.500 M2 DANP E M B A T A L A NSERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAIP E L A K S A N A A NPUTUSAN YANG SUDAHM E M P U N Y A IKEKUATAN HUKUMTETAP SERTAPEMBERIAN IZIN

PELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.”

Bahwa atas terbitnyaKeputusan tersebut di atas,telah diajukan keberatan olehPT Genta Prana qq. Drs.Dolok F.Sirait dan H.MSukandi dengan menggugatKepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia,Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor danPT.Buana Estate diPengadilan Tata UsahaNegara Jakarta di bawahregister perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT.

Bahwa perkara tersebuthuruf “(C)” telah diputusdengan Putusan PengadilanTata Usaha Negara JakartaNomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis.Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Jakarta Nomor112 B/2007/PT.TUN-JKTTanggal 29 Agustus 2007,Putusan MARI Nomor 482K/TUN/2007 Tanggal 20Februari 2008 dan Nomor 482K.TUN/2007 Tanggal 20Februari 2008 dan PutusanMARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September2009, dengan ini amarputusan antara la in :Menyatakan batal SuratKeputusan Kepala BPNNomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 1 Juni 2006 danSertifikat Hak Guna UsahaNo. 149/Hambalang atasnama PT.Buana Estate;Memerintahkan kepadaKepala BPN dan KantorPertanahan KabupatenBogor untuk mencabutkeputusannya masing-masingsebagaimana tersebut dalamamar putusan di atas, danmenerbitkan keputusan barutentang perpanjangan HakGuna Usaha atas nama PT.Buana Estate;Memerintahkan kepadaKepala BPN dan KantorPertanahan KabupatenBogor untuk memproses lebihlanjut penerbitan Hak GunaBangunan atas nama PT.Genta Prana atas tanahseluas 2.117.500 M2 sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Kepala BadanPertanahan NasionalRepublik Indonesia telahditegur oleh KetuaPengadilan Tata UsahaNegara Jakarta untukmelaksanakan putusantersebut huruf “(D)” di atassebagaimana surat NomorW.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa KetuaPengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dengan suratN o m o rW2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010telah menyampaikan kepadaPresiden Republik Indonesiadan Ketua DewanPerwakilan Rakyat RepublikIndonesia untuk mengawasipelaksanaan putusanpengadilan oleh Badan

Pertanahan Nasional RepublikIndonesia.

Bahwa PutusanPengadilan Tata UsahaNegara yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap, berkaitan dengan tanahseluas 2.117.500 M2 yangterletak di Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor tersebut diatas yang merupakan bagiandari Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang atas namaPT.Buana Estate seluas4.486.975 M2, saat ini masihmenjadi obyek gugatankepemilikan antara PT. BuanaEstate (Penggugat) melawanPT. Genta Prana dan H.MSukandi (Para Tergugat) danKepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia,Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat sertaKantor PertanahanKabupaten Bogor (Para TurutTergugat) di PengadilanNegeri Cibinong yangterdaftar dalam registerperkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampaisaat ini masih dalam tahappemeriksaan di TingkatBanding, dan 2010 NomorW11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yang intinyamemerintahkan melakukanpenyitaan jaminan terhadaptanah Hak Guna Usaha, dariSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang seluas4.486.975 M2 yang tercatatdan terdaftar atas nama PT.Buana Estate (Penggugat)yang diakui para Tergugat(PT. Genta Prana) sebagaibarang miliknya seluas2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana Estate,Desa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat.

Bahwa terhadap bidangtanah Hak Guna Usaha yangtidak menjadi obyek perkarayaitu Hak Guna Usaha Nomor146/Sukahati seluas594.014M2, Hak Guna UsahaNomor 147/Sukahati seluas74.650 M2, Hak Guna UsahaNomor 148/Sukahati seluas375.110 M2, Hak Guna UsahaNomor 150/Tangkil (dahuluHambalang) seluas 178.570M2 dan Hak Guna UsahaNomor 151/Tangkil (dahuluHambalang) seluas 575.070M2, oleh PT. Buana Estatesebagaimana suratnya tanggal1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telahdimohonkan izin pelepasanhak dan akan dipergunakanoleh Kementrian PertahananRepublik Indonesia untuklokasi Pembangunan PusatMisi PemeliharaanPerdamaian Tentara NasionalIndoneisa (PMPP TNI)berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Rapat tanggal 26Mei 2010 Nomor 46, yangdibuat di hadapan Sri Rahayu,SH, Notaris di Bekasi danpersetujuan Komisaris PT.Buana Estate, sebagaimanaSurat Persetujuan untukmelepaskan hak atas tanah

tanggal 28 Juni 2010 Nomor002/Spj/BE/VI/2010, sebagaitindak lanjut dari SuratPerjanjian Kerjasama antaraPT. Buana Estate denganKementerian PertahananRepublik Indonesia tanggal 7Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaitindak lanjut PutusanPengadilan Tata UsahaNegara yang telahmempunyai kekuatan hukumtetap serta denganm e m p e r t i m b a n g k a npermohonan izin pelepasanHak Guna Usaha PT. BuanaEstate, terdapat alasan hukumuntuk: Membatalkan sebagianSurat Keputusan KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 1 Juni 2006 atas tanahseluas 2.117.500 M2;Membatalkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas4.486.975 M2; Menerbitkansertifikat sebagai penggantiSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149 Hambalang untuktanah seluas 2.369.475 M2atas nama PT. Buana Estate;Memberikan izin kepada PT.Buana Estate untukmelepaskan Hak GunaUsaha, untuk kepentinganKementerian PertahananRepublik Indonesia; Menatakembali peruntukan,penggunaan, penguasaan, danpemilikan tanah yangdilepaskan oleh PT. BuanaEstate untuk kepentinganKementerian PertahananRepublik Indonesia gunapembangunan Pusat MisiPemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia(PMPP TNI).

M E M U T U S K A NMenetapkan: KEPUTUSANKEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL TENTANGP E M B A T A L A NSEBAGIAN KEPUTUSANKEPALA BADANP E R T A N A H A NNASIONAL NOMOR 9HGU/BPN/2006 ATSTANAH SELUAS 2.117.500M2 DAN PEMBATALANSERTIFIKAT HAK GUNAUSAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATASNAMA PT. BUANAESTATE SEBAGAIP E L A K S A N A A NPUTUSAN PTUN YANGTELAH MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUMTETAP SERTAPEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNAUSAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.

P E R T A M A :  Menyatakan batal sebagianSurat Keputusan KepalaBadan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006tanggal 6 November 2006tentang PemberianPerpanjangan Jangka WaktuHak Guna Usaha Atas TanahSeluas 6.578.315 M2 terletak

di Kabupaten Bogor ProvinsiJawa Barat, sepanjang atastanah seluas 2.117.500 M2sebagaimana dimaksud dalamPutusan Mahkamah AgungRI Nomor 72 PK/TUN/2009tanggal 16 September 2009.

KEDUA: Menyatakanbahwa Surat KeputusanKepala Badan PertanahanNasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6November 2006 selanjutnyahanya berlaku sah untukpemberian perpanjanganjangka waktu Hak GunaUsaha Nomor 149/Hambalang kepada PT.Buana Estate atas tanah sisaseluas 4.460.815 M2.

K E T I G A :    Membatalkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukurNomor 7/Hambalang/2006tanggal 15 Juni 2006 sebagianseluas 2.117.500 M2 dari luaskeseluruhan 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate,untuk diganti dengan SertifikatHak Guna Usaha untuk tanahsisa seluas 2.369.475 M2 atasnama PT. Buana Estate.

K E E M P A T : Menetapkan  tanah  bekasHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana EstateDesa Hambalang,Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat yang telahdibatalkan sebagaimanaDiktum KESATU danKETIGA, dalam keadaanstatus quo sampai perkaraperdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimanadimaksud dalam konsideranMenimbang huruf “g”, telahmemperoleh putusanpengadilan yang berkekuatanhukum tetap.

K E L I M A :  Memerintahkan kepadaKepala Kantor PertanahanKabupaten Bogor untuk: (A)Mencatat batalnya SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975M2 atas nama PT. BuanaEstate sebagaimana dimaksudpada Diktum KETIGA, padaBuku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yangada pada administrasipendaftaran tanah. (B)Mencatat status quo dalamBuku Tanah Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalangterhadap tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempatdikenal sebagai arealperkebunan PT. BuanaEstate, Desa Hambalang,Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat. (C) MenarikSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalangsebagaimana dimaksud padahuruf  “a”, dan apabila tidakdapat ditarik dari peredaran,agar diumumkan 1 (satu) kalidalam 1 (satu) surat kabarharian yang beredar diwilayah Kabupaten Bogor.

Bersambung ke hal. 5

Page 5: Surat Kabar RBN Edisi 015

Nasional 5EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. Dolok Siraitdalam acara silaturahmi baru baru ini (foto:ist)

Dari “Surat Palsu” Sampai Indikasi Rencana PembunuhanSambungan dari halaman 4

(D) Menerbitkan SertifikatHak Guna Usaha Penggantiatas nama PT. Buana Estate,untuk tanah sisa Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475M2, setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimanadimaksud dalam DiktumKESATU.

KEENAM: Memberikanizin kepada PT. Buana Estateuntuk melepaskan Hak GunaUsaha atas tanah seluas1.797.414 M2, untukkepentingan KementerianPertahanan RepublikIndonesia guna pembangunanPusat Misi PemeliharaanPerdamaian Tentara NasionalIndonesia (PMPP TNI), terdiridari : Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 146/Sukahatiseluas 594.014 M2; SertifikatHak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 148/Tangkil seluas375.110 M2; Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2;Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 151/Tangkil seluas575.070 M2.

K E T U J U H :Memerintahkan PT. BuanaEstate untuk melaksanakanpelepasan Hak Guna Usahaatas tanah sebagaimanaDiktum KEENAM di hadapanPejabat yang berwenang.

K E D E L A P A N :Mempersilahkan kepadaKementerian PertahananRepublik Indonesia untukmengajukan permohonan hakatas tanah, untuk kepentinganpembangunan Pusat MisiPemeliharaan PerdamaianTentara Nasional Indonesia(PMPP TNI), setelahdilaksanakannya pelepasanhak sebagaimana dimaksuddalam Diktum KETUJUH.

K E S E M B I L A N :Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan, denganketentuan apabila di kemudianhari terdapat kekeliruan/kesalahan dalampenetapannya, akan ditinjaukembali sebagaimanamestinya.

Dari awal Joyo Winoto, Phdselaku Kepala BPN RIDiduga TelahMerencanakan UntukTidak Membayar GantiRugi

Dari awal terbitnya SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 tentangperpanjangan eks HGU No. 1an. PT Buana Estate seluas6.578.315 m2 telah terlihatdengan jelas bahwa JoyoWinoto selaku Kepala BPN RItelah merencanakanpembebasan tanahmasyarakat tanpa membayarbiaya ganti rugi.

Rencana tersebut terlihatjelas sebagaimana disebutkanpada DIKTUM KE TIGA (a)SK BPN No. 9 tersebut yangberbunyi: “Penerimaperpanjangan jangka waktu(PT. Buana Estate)bertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/

penggarapan masyarakatmenurut ketentuan peraturanperundangan yang berlaku,dan sesuai surat pernyataanPT. Buana Estate tgl 3-8-2004.”

Pada umumnya bahwaseluruh surat keputusan yangmenyangkut pelepasan hakatas tanah milik ataupenggarapan, selalu denganjelas disebutkan harusterlebih dahulu diselesaikandengan cara membayar gantirugi. Lain halnya dengan SKBPN No. 9/HGU/BPN/2006tgl 1-6-2006 bahwa PT.Buana Estatebertanggungjawab untukmenyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakatmenurut ketentuanperundangan yang berlaku.

Menurut Joyo Winoto,Phd selaku Kepala BPN RI,bahwa pembebasanpenguasaan/penggaraapanmasyarakat tanah 2.117.500m2 tanah Desa Hambalangtelah diselesaikan sesuaidengan ketentuanperundangan yang berlakuyaitu melalui putusanPengadilan Negeri CibinongNo. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl 12-6-2007 dengancara pelaksanaannya sebagaiberikut; Atas dasar SK BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 langsung sajaditerbitkan 8 (delapan)sertifikat tanpa membayarganti rugi garapanmasyarakat.

Adapun sertifikat yangditerbitkan an. PT. BuanaEstate adalah: 2 (dua)sertifikat No. 146 dengan luas637.940 m2 dan 5.940.14 m2asli tetapi palsu, 1 (satu)sertifikat No. 147 dengan luas74.650 m2, 1 (satu) sertifikatNo. 148 dengan luas 375.110m2, 1 (satu) sertifikat No. 149dengan luas 4.486.975 m2, 2(dua) sertifikat No. 150dengan luas 428.570 m2 dan178.570 m2 asli tetapi palsu,1 (satu) sertifikat No. 151dengan luas 575.070 m2.

Setelah terbit SertifikatHGU an. PT. Buana Estate,kemudian surat pernyataanPT. Buana Estate tgl 3-8-2004 di cabut/dibatalkan olehPT. Buana Estate pada tgl 14-8-2006.

Bahwa sertifikat No.146 yang luasnya 594.014 m2dan sertifikat No. 150 yangluasnya 178.570 m2 sudahdijual oleh PT. Buana Estatekepada KementerianPertahanan RI.

Bahwa sertifikat No.149 yang luasnya 4.486.975m2 termasuk didalamnyatanah garapan masyarakatyang belum dibayar gantiruginya ditaksir sebesar Rp.211.750.000.000 (dua ratussebelas miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dengarincian 2.217.500 m2 x Rp.100.000 /m2.

Setelah terbit sertifikatNo. 149 tgl 15-6-2006 an. PT.Buana Estate, maka padamalam hari tgl 5-2-2007 PT.Buana Estate bersamaoknum menanam 270 batang

bibit pohon coklat, 33 bibitpohon mahoni dan 18 buahplang nama an. PT. BuanaEstate. Keesokan harinyaplang nama dan tanamantanaman tersebut yangditanam di kebun masyarakatspontan dicabut olehmasyarakat selaku pemilikkebun.

T a n a m a n - t a n a ma ntersebut dikumpulkan di satutempat, yang sesuai rencanaakan di serahkan kepadaPolisi besok harinya, karenahari sudah sore. Akan tetapibesoknya tgl 7-2-2007 pagi-pagi buta tanaman-tanamanyang dikumpulkan itu sudahtidak ada dan kemudiandiketahui telah berada diKantor Polres Bogor. Ataskejadian tersebut PT. BuanaEstate melaporkanmasyarakat ke Polres Bogorbahwa masyarakatmenguasai fisik tanah PT.Buana Estate, dimana tanahtersebut adalah HGU an PT.Buana Estate tertanggal 15-6-2006 yang masih berlakuhingga tahun 2027.

Padahal fisik tanahsudah dikuasai masyarakyatsejak tahun 1960-an secaraturun-temurun. Dandilaporkan juga soalpencabutan tanam-tanamandan plang nama yangdilakukan masyarakat pemilikkebun dengan istilah merusakharta milik PT. Buana Estate.

Realisasi dari laporanpolisi tanggal 7-2-2007tersebut, akhirnya parapenggarap H. Sukandi dankawan-kawan dimasukkanpenjara antara 9 bulan s/d 1tahun 4 bulan sesuai putusanpidana PN. Cibinong No 207dan 208/Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007.

Dengan adanya putusanpidana tersebut, Joyo Winotoselaku kepala BPNberpendapat bahwapenyelesaian/penguasaanpenggarapan telah selesai dansudah sesuai denganketentuan/peraturan hukum,yaitu putusan pidana PNCibinong No 207 dan 208/ Pid/cbn yang kemudian dijadikanNovum oleh kepala BPN RIdalam rangka PeninjauanKembali (PK) ke MahkamahAgung, akan tetapi sudahditolak dengan putusanMahkamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009.

PT. Genta Prana kalah diPengadilan Negeri Cibinongdan Pengadilan TinggiBandung Karena JoyoWinoto, PhD Selaku KepalaBPN RI Tak Taat Hukum

Di Pengadilan NegeriCibinong PT. Genta Pranakalah yang kemudiandikuatkan oleh PengadilanTinggi Bandung. Kekalahantersebut diduga disebabkan,Joyo Winoto, PhD belummembatalkan sertifikat HGUNo. 149 seluas 4.489.675 m2dimana di dalamnya ada tanahsengketa 2.117.500 m2sehingga masih sah milik PT.Buana Estate, disebabkansertifikat adalah produk BPN

dan belum dibatalkan sesuaiputusan PTUN.

Karena sertifikat No.149 tersebut belum dibatalkan,walaupun sudah ada surateksekusi dari Ketua PTUNJKT kepada Kepala BPN RIsupaya melaksanakanputusan MA No. 482K/TUN/2007 yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap yaituantara lain supaya mencabut/membatalkan sertifikat No.149 dan memprosespenerbitan sertifikat HGB anPT. Genta Prana atas tanahseluas 2.117.500 m2.

Joyo Winoto, PhD tidakpatuh hukum, serta tidakmelaksanakan Putusan MAyang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap.Majelis Hakim PN Cibinongmenyatakan sah sertifikat No.149 walaupun olehMahkamah Agung RI(PTUN) sudah menyatakantidak sah.

Alasan Majelis HakimPN Cibinong menyatakan sahsertifikat No. 149 tersebutadalah: tanah sertifikat No.149 pada mulanya didapat dariKodam V Jaya sesuai AktaNotaris No. 38 tgl 18-06-1976Notar is R. SoerojoWongsowidjojo, SH. Aktatersebut berbunyi antara lain,Kodam V Jaya telahmembebaskan tanah rakyat632 Ha dan akanmembebaskan lagi 131Ha,dan pada saat pengakuantersebut, yaitu tgl 18-6-1976,tanah yang dibebaskan danyang akan dibebaskantersebut adalah tanahperkebunan NV Handel enCultuur MatschappyTjideratie yang HGUnyamasih berlaku s/d tahun 1980sesuai dengan surat BupatiKepala Daerah Tk II Bogorcq Kepala Sub DirektoratAgraria Kabupaten Bogor tgl13-8-1976 No. 63/1976 tertulisan. NV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie.Dalam arti Kodam V Jayatelah menjual tanah yangbukan miliknya kepada PTBuana Estate. Pengakuan ituadalah palsu, karena sesuaidengan ketentuan danperundangan yang berlaku diKodam V Jaya tidakdiperbolehkan dan t idakpernah menjual tanah yangdikuasai Kodam V Jayaapalagi menjual yang masihhak milik orang lain. ApabilaKodam V Jaya melepas hakatas tanah yang dikuasai,maka tata carapelaksanaannya harus melaluiTim Interdep dan ataspersetujuan MenteriKeuangan RI. Tidakdibenarkan melalui Notaris.Ketika ditanyakan hal inikepada Ketua Majelis HakimPT Bandung, jawabnya,silahkan laporkan ke Polisi.Ketika ditanya bagaimana hatinurani Bapak selaku KetuaPT Bandung, jawab beliau,hati nurani itu mahal.

Majelis Hakim PNCibinong menjelaskan bahwadiatas tanah HGU No. 149luas 4.486.975m2, dengan

rincian 2.369.475 milik PT.Buana Estate dan 2.117.500m2 milik rakyat/PT. GentaPrana (yang disengketakantentunya) terdapat villa,tanam-tanaman coklat, jatidan lain-lain adalah bohong.

Pada saat sidang di PNCibinong, bahwa pihak PTGenta Prana memohon agardilakukan sidang di lokasi(PL), dengan tegas ditolakoleh Majelis Hakim PNCibinong dengan alasan sudahmengetahui dengan jelaskeadaan lapangan/lokasi.Majelis Hakim PN Cibinongadalah berbohong, karenadiatas tanah 2.117.500 m2tersebut tidak ada villa,tanaman coklat maupun jati.Yang ada hanya tanam-tanaman singkong milikmasyarakat. Villa dantanaman tersebut berada diatas tanah 2.369.475m2 milikPT. Buana Estate.

Para saksi dari PTBuana Estate bersaksi di PNCibinong, bahwa pada tahun1970 para saksi sudahmengetahui bahwa tanahsengketa adalah milikPT. Buana Estate karena diatstanah tersebut telah berdiriplang nama PT. BuanaEstate semenjak tahun 1970.Ketika pihak PT. GentaPrana menginformasikankepada Majelis Hakim PNCibinong bahwa kesaksiantersebut adalah palsu, denganpenjelasan bahwa PT. BuanaEstate berdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33 jo tgl 29-05-1973No. 119, bagaimana bisa adaPlang tahun 1970. Akan tetapiMajelis Hakim tidakmempedulikannya, bahkandijadikan sebagai dasarkepemilikan tanah PT. BuanaEstate.

Sesuai barang bukti yangdiajukan oleh PT. BuanaEstate dalam perkara PNCibinong berupa sertifikat

HGU No. 1 yang terbit atasdasar SK Menteri DalamNegeri No. SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 yangberbunyi antara lain: BahwaPT. Buana Estate diwajibkanmemberi ganti rugi kepadamasyarakat penggarap danNV Handel en CultuurMatschappy Tjideratie dankepada masyarakatpenggarap. Ganti rugi tersebuttidak pernah diterimamasyarakat penggarap tanah2.117.500 Ha. Bahkanmasyarakat tidak ada yangmengetahui bahwa tanahtersebut sudah terbit HGUNo. 1 tahun 1977. Tanahtersebut tidak pernah dijadikanperkebunan oleh PT. BuanaEstate dan masyarakat tetapmenguasainya sejak tahun1960 dan secara turuntemurun hingga sekarang.

Para Kepala Desa jugasudah membuat suratketerangan bahwa tanah2.117.500 m2 tersebutdikuasai rakyat/H. Sukandidan juga dinyatakan tidakdalam perkara. Karenamemang sebelumnya tidakpernah perkara. Uraiantersebut telah dijelaskankepada Majelis Hakim PNCibinong, akan tetapi MajelisHakim tetap berpendapattanah tersebut diperoleh dariKodam V Jaya. Dijelaskanpada SK Menteri DalamNegeri No. SK1/HGU/DA/77 supaya memberi ganti rugikepada masyarakatpenggarap dan NV Handel enCultuur MatschappyTjideratie, tentu adalahkarena tanah tersebut bukantanah Kodam V Jaya. Atautanah tersebut bukan tanahyang sudah dibebaskan olehKodam V Jaya. Itu terbuktidari SK Menteri yang samasekali tidak ada menyinggungKodam V Jaya. Skep No. 1tersebut menjelaskan bahwatanah dimaksud adalah tanah

HGU milik NV Handel enCultuur MatschappyTjideratie yang sebahagiandigarap oleh masyarakat.

PT. Buana Estatemenuntut Perdata PT. GentaPrana di PN Cibinong, JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN-RI tidakmengindahkan putusanMahkamah Agung No.482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl16-09-2009. Joyo Winoto,PhD antara lain belummembatalkan Sertifikat No.149 yang sudah memperolehkekuatan hukum tetap.

Dilain sisi, KetuaPengadilan Negeri Cibinongselaku Ketua MajelisPerkara tidak mengindahkanputusan Mahkamah AgungNo. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009tgl 16-09-2009. MajelisHakim menyatakan sertifikatNo. 149 masih sah milik PT.Buana Estate karena belumdibatalkan oleh Kepala BPNRI.

Atas ketidak patuhanKepala BPN-RI terhadapKeputusan hukum yangsudah memperoleh kekuatanhukum tetap dan MajelisHakim PN Cibinong yangsangat menghargai ke-tidakpatuhan Kepala BPN-RI yang tak bersediamelaksanakan PutusanMahkamah Agung yangsudah memperoleh kekuatanhukum tetap, maka majelisHakim PN Cibinongmemutuskan PerkaraPerdata antara PT BuanaEstate dan dikuatkan oleh PTBandung. Dalam arti, PT.Genta Prana kalah diPengadilan Negeri danPengadilan Tinggi adalahkarena Joyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN-RI tidaktaat hukum dan majelis

Bersambung ke hal. 6

Page 6: Surat Kabar RBN Edisi 015

Bidik Korupsi 6EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 05 JANUARI 2012

Sambungan dari halaman 5 Dari “Surat Palsu” Sampai Indikasi Rencana Pembunuhan

Surat Sudi Silalahi Selaku Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPNRIdan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011Kepada Yth.1. Kepala Badan Pertanahan NasionalJalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BogorJalan Tegar Beriman,Cibinong,BogorBersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada PresidenRI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT.Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala BadanPertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat IntervensiII) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKTjo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKTjo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat inibelum dilaksanakan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepadaPenggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukumharus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangandan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden.

Demikian ,atas perhatian dan kerja samanya ,kami mengucapkan terima kasih.Menteri Sekertaris Negara RI, dtoSudi SilalahiTembusan:1. Presiden RI2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

SURAT KONFIRMASI DARI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWSKEPADA KEPALA BPN RI, JOYO WINOTO

Jakarta, 4 Desember 2011

No. : 093/Kf-SK/11Perihal : konfirmasi dan atau klarifikasi

Kepada Yth.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

(Bapak Joyo Winoto)Di Jakarta.

Dengan hormat.Kami juga berharap agar Bapak Joyo Winoto selaku Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sehat walafiat dan selaludilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas maupun amanahselaku pemimpin yang baik dan profes ional serta peduli kepadamasyarakat.

Demi terciptanya keterbukaan informasi publik dengan pemberitaanyang akurat dan berimbang serta untuk menjalankan fungsi dan perananpers selaku kontrol sosial maupun pengawal kebenaran dan keadilan,sangat diharapkan kesediaan Bapak Joyo Winoto selaku Kepala BPN RIuntuk dapat dikonfirmasi.

Adapun hal-hal yang akan dikonfirmasi adalah sebagai berikut:1. Terkait dengan ins iden terjadinya penyerbuan kantor pers,

penganiayaan, pengeroyokan terhadap Pemimpin Redaksi Surat KabarRakyat Bicara News di kantornya ketika berdomisili di Jl. Ciledug Raya No.17 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tahun 2010 lalu, dimanamassa tidak kenal datang dengan tiba tiba dan menyerbu ke dalam ruangankantor, kemudian Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News,Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan, pemukulan danpengeroyokan yang sudah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor MeAtroPesanggrahan Jakarta Selatan dan sampai saat ini masih dalampenyelidikan.

2. Sehubungan dengan poin nomor 1 di atas, dimana pada saatbersamaan sesuai dengan opini yang berkembang saat ini, “Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI diduga memberikan anggaran ratusan jutarupiah untuk rencana penyerbuan dan indikasi rencana pembunuhanterhadap wartawan dan atau Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat BicaraNews yang saat itu mengekpos pemberitaan tentang indikasi“salahgunakan jabatan” oleh Joyo W inoto terkait tanah HambalangKabupaten Bogor dan Joyo Winoto disinyalir menjadi otak perencanaandengan menggunakan tangan oknum berinisial, Wilmar Sitorus (Pengacara)yang sehari hari sering keluar masuk Kantor BPN RI (ruangan Joyo Winoto),dan sering mengaku kepada masyarakat selaku seorang Anggota BIN(Badan Intelijen Negara). Dalam tim yang diduga dipimpin oleh oknumberinisial Wilmar Sitorus tersebut juga diduga dibantu oleh Pemimpin RedaksiMedia Nafza, Sahat Naibaho, dimana istri dari Sahat Naibaho sendiri adalahpengawai negeri sipil di BPN RI. Kemudian muncul juga nama oknum UntalManik yang terkenal selaku oknum preman di Terminal Lebak Bulus disinyalirmenjadi “Eksekutor” yang dibayar jutaan rupiah.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas:A. Apakah benar Saudara Wilmar Sitorus bertugas di BPN RI sebagai

Pengacara Anda selaku Kepala BPN RI dan atau selaku pribadi? Kamiminta untuk konfirmasi.

B. Apakah benar Saudara Wilmar Sitorus menjalankan tugas selakuAnggota BIN yang ditugaskan di BPN RI? Sangat diharapkan kesediannyauntuk konfirmasi demi terciptanya pemberitaan yang akurat dan berimbang.

C. Bagaimana komentar Bapak selaku seorang Kepala BPN RI dansekaligus Pejabat Publik yang diduga selaku otak perencanaan penyerbuandan rencana pembunuhan terhadap Wartawan Surat Kabar Rakyat BicaraNews? Kami minta komentar anda selaku Kepala BPN RI.

D. Apakah ada hubungan singkron antara Bapak Joyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN RI dengan Saudara Sahat Naibaho, karena istri dariSaudara Sahat Naibaho merupakan staf BPN RI, sehingga Sahat Naibahodiduga turut serta bergabung dengan oknum “Mafia Pertanahan” karenaistri dari Sahat Naibaho adalah staf BPN RI yang ingin menunjukkanloyalitasnya terhadap atasannya Joyo Winoto? Sangat diharapkan untukkonfirmasi dan atau klarifikasi.

E. Bagaimana pendapat anda selaku Kepala BPN RI, bahwa diLingkungan BPN RI terindikasi “mafia pertanahan” dipelihara oleh JoyoWinoto selaku Kepala BPN RI?

F. Menurut Bapak selaku Kepala BPN RI, bila media/pers mengirimkansurat konfirmasi kepada Anda selaku pejabat publik agar terwujudnyapemberitaan yang akurat dan berimbang, apakah surat konfirmasi secaratertulis tersebut seharusnya dijawab atau “dicuek bebek” saja? Kamiminta untuk konfirmasi terkait surat konfirmasi kami yang sudah beberapakali dikirimkan oleh Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News kepadaKepala BPN RI, namun sampai saat ini surat jawaban konfirmasi tersebutbelum pernah dijawab, baik secara lisan maupun secara tertulis.

G. Menurut Bapak Joyo Winoto, PhD selaku pejabat yang memasukidua periode, bagaimana pendapat anda kalau Kepala BPN RI berikutnyaberasal dari pejabat karir pengawai BPN RI yang sudah terkader sejakKepala Kantor Pertanahan Tingkat Kabupaten dan Kepala Kantor WilayahPertanahan Tingkat Provinsi, dengan dimaksud diterbitkan SK dapat lebihprofesional? Kami minta untuk dapat konfirmasi.

Demikian surat konfirmasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kamiSurat KabarRAKYAT BICARA NEWS,

d.t.o.

Laspen Sianturi

Tembusan akan disampaikan kepada yth. Bapak/Ibu:1. Presiden Republik Indonesia c/q Menteri Sekretaris Negara di Jakarta2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.4. Ketua Dewan Pers di Jakarta.5. Ketua Komnasham di Jakarta.6. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta.7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta.8. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta.9. Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta.10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta.11. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.12. Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung RI di Jakarta.13. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di Jakarta.14. Inspektur Utama BPN RI di Jakarta.15. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta.16. Deputi I, II, III, IV dan V BPN RI di Jakarta.17. Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN RI di Jakarta.18. Kabag Humas BPN RI di Jakarta.19. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Tingkat Provinsi di Wilayah NKRI.20. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya di Jakarta.21. Para Kepala Kantor Pertanahan Tingkat Kota/Kabupaten di Wilayah NKRI.22. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan di Jakarta.23. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggarahan di Jakarta.24. Para Pemimpin Redaksi Media/Wartawan di Jakarta.25. Arsip.

SURAT KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KEPADAKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DAN KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jakarta, 9 Juli 2009Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009Lamp. : -Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetapKepada Yth :1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RIJalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran BaruDi Jakarta2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGORJalan Tegar Beriman CibinongDi Bogor

Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni2009, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belummelaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007,tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, danberdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkaraantara PT. GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugatmelawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai PihakTergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagaiPihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi:

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April 20072. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/PT.TUN-JKT, tanggal 29 Agustus2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007

3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesiatelah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II,dan III tersebut :

4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan :

5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L IMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,

Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANAESTATE tersebut :

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKTtanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : ——

- Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut :- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26

April 2006 yang dimohonkan banding :MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi :Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian :- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni

2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor,Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuhpuluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannyamasing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentangPerpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat I I Intervensi/Terbanding denganmengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratustujuh belas ribu lima ratus meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjutpenerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanahseluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkaraini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah):

- Menolak gugatan yang selebihnya :Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara

ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) :6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha

Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Olehkarena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-UndangNomor : 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :

7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjungtegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat)diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : PeradilanTata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : PelaksanaanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : ——

Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal iniTergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap:

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada :1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI :2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR :Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26

April 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :

Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikanuntuk menjadi perhat ian sebagaimana mest inya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agarmemberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAKETUA

dtoH. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH

NIP. 040052306

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaDi – Jakarta2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik IndonesiaDi - Jakarta3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaDi - Jakarta4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. SukandiDirektur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 132405. Arsip.

hakim Pengadilan Negeri Bogor tidak menghargai putusanMahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukumtetap.

SK Kepala BPN-RI No. 1/Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011telah membatalkan sertifikat HGU No. 149 an. PT. BuanaEstate, akan tetapi belum memproses sertifikat HGB atasnama PT. Genta Prana seluas 2.117.500 m2, sesuai putusanMA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008. Juga Presiden RItelah memberi arahan Kepada Kepala BPN-RI sesuai suratMensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/05/2011 tgl 2Mei 2011, supaya seharusnya melaksanakan putusan MA No.482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akantetapi Kepala BPN RI belum juga memproses sertifikat HGBan PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2.

PT. Genta Prana Tempuh Kasasi ke MahkamahAgung

Pada saat ini, PT. Genta Prana sedang tempuh Kasasike Mahkamah Agung, dengan harapan mudah-mudahan PT.Genta Prana bisa menang perkara melawan PT Buana Estatekarena; Sertifikat HGU No. 149 an PT. Buana Estate sudahdibatalkan oleh Kepala BPN RI dengan SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011; dan Presiden sudah memberiarahan kepada Kepala BPN RI, sesuai surat Mensesneg No.R92/M.Sesneg/D-4/10.01/05/2011 tgl 2-5-2011 yaitu, supayaKepala BPN-RI seharusnya melaksanakan PutusanMahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Antaralain yang dimaksud dalam putusan tersebut adalahmembatalkan sertifikat HGU No. 149 tgl 15-6-2006 an PT.Buana Estate.

Putusan Mahkamah Agung 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang diterbitkan oleh Hakim MahkamahAgung, sudah tentu tidak akan dibatalkan oleh HakimMahkamah Agung sendiri. Apalagi telah ada SK Kepala BPNRI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 sebagai diuraikandi atas dan arahan Presiden RI.

Kami berdoa memohon kepada Allah Maha Kuasa untukmemberi Roh Hikmat dan bijaksana kepada yang muliaMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang sedangmenangani Kasasi Perkara PT. Genta Prana melawan PT.Buana Estate. Kiranya Tuhan Allah ikut campur memberikeadilan melalui yang mulia Majelis Hakim Agung MahkamahAgung RI, imbuh Dolok Sirait.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPNRI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan ko-mentar.Terhadap pers yang menjalankan tugas liputan dimana persmelakukan kon-firmasi secara tertulis maupun secara lisan,Joyo Winoto belum bersedia memberikan komentar, dan JoyoWinoto termasuk kurang menghormatiketerbu-kaan informasi publik, padahal Joyo Winoto sendiritermasuk pejabat publik yang seharusnya menghormatiketerbukaan informasi publik, seperti apa yang dimaksud didalam UU RI No 14/2008 tentang keterbukaan informasipublik. (TIM DUA)

Page 7: Surat Kabar RBN Edisi 015

EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Estetika 7

diduga terjadi setor menyetormaupun disetorkan dansetoran setoran.

Kemudian, pemenangtender disinyalir memberikansetoran kepada panitia,pejabat pembuat komitmendan kuasa penggunaanggaran. Tak jauh darikegiatan setor dan menyetormaupun atur mengatur,bagaimana dari atur mengaturtercipta setor dan setoran,tetapi dampaknya didugaNegara dirugikan sebagaiakibat dari praktek permainanproyek fiktif maupunpermainan indikasi barangbekas, tetapi dalam rinciananggaran biaya tertulis adalahbarang yang baru. Indikasipersekongkolan merugikanNegara tersebut sudahselayaknya diputus secarasistemik.

Walaupun hal tersebutsudah terjadi tiga tahunbelakangan ini, namun hal itubelum dapat tercium olehJajaran Kejaksaan AgungRepublik Indonesia maupunPenyidik KomisiPemberantas Korupsi(KPK), akibatnya pelakuindikasi korupsi masih dapatberkeliaran dengan menikmatihasil indikasi korupsinya.

Untuk terbasminyakoruptor dari Bumi PertiwiIndonesia khususnya diLemigas Cipulir, Jaksa AgungRepublik Indonesia besertaJajaran, baik Jaksa AgungMuda Intelijen (JAMINTEL)maupun Jaksa Agung MudaPidana Khusus(JAMPIDSUS) diharapkanmenurunkan timnya untuklakukan penelitian,penyelidikan sampai kepenyidikan, agar misteriindikasi korupsi yang sedanggencar terjadi di LemigasCipulir dapat dibasmi demimengamankan keuangannegara.

Pada sisi lain, selakuKepala Pusat (Kapus)Penelitian danPengembangan TeknologiMinyak dan Gas BumiLemigas yang seyogianyaberperan selaku penanggungjawab terhadap jajarannya,baik pertanggungjawabanterhadap prestasibawahannya maupunterhadap anggaran yangdigunakan oleh jajarannya,kemampuan kepemimpinanKapus Lemigasdipertanyakan.

Pasalnya, Ir. RudiSuhartono W, Ir. TunggalM.Sc dan SyamsudinMukhtar, SE terindikasiperkaya diri dengan pelihara“pohon duit” karena diduga“doyan duit” dari setoransetoran proyek di LingkunganLemigas, baik itu setoran darikontraktor binaan maupundari hasil perselingkuhandengan uang negara karenadisinyalir lakukan praktekproyek “fiktif”.

Namun demikian, KapusLemigas Cipulir disinyalir“cuek bebek” terhadap

permainan proyek tersebutdan terkesan merestui haltersebut karena KapusLemigas diduga jugamendapat bagian dari anakbuahnya.

Pada tahun anggaran2009 lalu, Ir. Rudi SuhartonoW diduga perkaya diri karenamenerima setoran setoran darikontraktor binaannya. Mulaidari proses lelang yangterindikasi melanggarKeppres 80 Tahun 2003tentang penyedia barang danjasa sampai denganpengawasan kualitaspekerjaan yang “tak beres”.

Juga pengadaan barangAC Tahun Anggaran 2009lalu disinyalir barang yangdigunakan terindikasi barang bekas dimana Ir. RudiSuhartono W terindikasikorupsi, kolusi, nepotisme danterima gratifikasi. Sebelumtender dimulai didugapemenang tender sudahditentukan karena sudah diplotterlebih dahulu.

Walaupun kontraktormenggunakan barang bekas,serta dokumen yang“amburadul” karena BankGaransi yang digunakan jugaterindikasi palsu, tetapi praktektersebut dapat berlangsungdengan baik tanpa dapattercium oleh penyidik maupunoleh pers dan lsm, karenapermainan yang merugikannegara tersebut sudah diaturrapi sedemikian rupa.

Hal tersebut disampaikansumber yang tidak berkenannamanya ditulis dalampemberitaan di Jakarta barubaru ini.

Di lain sisi, Ir. TunggalM.Sc dan SyamsudinMukhtar, SE didugabersekongkol merugikanNegara disebabkanterindikasi terima suap ratusanjuta rupiah untuk perkaya diridan mengakibatkan kerugiannegara, karena negaramembayar tagihan proyek“fiktif” kepada kontraktorpelaksana PT. DelapanPancuran Emas. PermintaanPengadaan Barang (PPB)dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/2010 sebesarRp.424.487.877,- dengan nilaikontrak Rp 419.100.000,-terindikasi “fiktif” alias tidakdikerjakan.

Menurut sumber, terkaitdengan pengumuman Nomor:01.Pm/91.04/PPBJ/2010yang pekerjaannya dibiayaidari DIPA TA 2010 laludengan jumlah paket 35 (tigapuluh lima) paket, dimanadalam proses tender disinyalirmelanggar Keppres 80 Tahun2003, serta Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimanatelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001.

 Diduga  dari  35  pakettersebut sarat korupsi, kolusi,nepotisme, gratifikasi danberbagai kepentingan antaraP2K, Panitia, dan Kontraktor

Pelaksana. PengumumanNomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 tersebut terindikasi tidakdiumumkan di media saat itusupaya tidak diketahui publik.

Pembuatan Garansi Bankjuga terindikasi “aspal” yangumumnya digunakan olehkontraktor binaan, dimana haltersebut didugapersekongkolan antara P2K,Panitia dan KontraktorPelaksana.

P2K, Panitia danPengawas di LingkunganLemigas juga terindikasi“doyan setoran” dariKontraktor Binaan, baik dariproyek pekerjaan penunjukanlangsung maupun pekerjaanpemilihan langsung untukperkaya diri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20Tahun 2001 Pasal 12, tersuratdengan jelas, bahwa “Dipidanadengan penjara seumur hidupatau penjara paling sedikit 4(empat) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun danpidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliarrupiah): a. Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negarayang menerima hadiah ataujanji, padahal diketahui ataupatut diduga bahwa hadiahatau janji tersebut diberikanuntuk menggerakkan agarmelakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengankewajibannya; b. Pegawainegeri atau penyelenggaranegara yang menerima hadiah,padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telahmelakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengankewajibannya.

Dalam hal ini Kejaksaandan atau Intelijen Kejaksaanselaku pengacara Negarayang mempunyai tugas muliayaitu membasmi para pelakuindikasi korupsi, perlu turuntangan untuk menuntaskanindikasi kerugian Negaratersebut” imbuhnya.

Ketika hal tersebutdikonfirmasi secara tertuliskepada Lemigas Cipulir,Kapus Lemigas maupun, Ir.Tunggal M.Sc, SyamsudinMukhtar, SE dan Ir. RudiSuhartono W tidak bersediamemberikan komentar. Sesuaidengan pantauan KantorBerita RBN, pejabat Lemigasterkait diduga kurangmenghormati keterbukaaninformasi publik, karena sudahbeberapa kali indikasi korupsiyang terjadi di LingkunganLemigas dikonfirmasi secaratertulis, pejabat yangbersangkutan belum pernahmenjawab konfirmasi, baiksecara tertulis maupun secaralisan. (ttr/str/and/mls/minggus)

Lemigas Cipulir “Sarang Korupsi” .....Sambungan dari halaman 1

Banten, Kantor Berita RBN“Dalam menunjukkan program kemanusiaan secara nyata tanpa rekayasa terhadap Bumi Pertiwi Indonesiaserta sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat, PT Jaya Real Property, Tbk sudahmelakukan program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam dua tahun terakhir ini, yaitu sejak tahun2010 dan 2011 lalu, papar Humas PT Jaya Real Property, Rudi kepada Kantor Berita RBN Minggu lalu diruangan kerjanya menanggapi tentang CSR.

Adapun program Corporate Social Responsibility yang sudah kami realisasikan adalah kegiatan kegiatankemanusiaan, yaitu:@ Program Orang Tua Asuh (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Bantuan SPP dan transportAudiensi : Siswa SD, SMP, SMU, Siswa MTs, Aliyah, yang saat ini jumlah siswa/I anak asuh 17orangGoals : Kepedulian JRP terhadap pendidikan yang diberikan kepada masyarakat sekitar Bintaroyang kurang mampu

@ Bantuan Perangkat Sekolah (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Bantuan meja + bangku belajarAudiensi : MI Nurul Huda, SMP Dahlia Pd. Pucung, MI Al-Hidayah, SDN Pondok Aren VII, MTsDarussalam, SMPN 5 Ciputat, SDN Pondok Aren 2Goals : Bantuan yang diberikan agar proses belajar lebih baik dan dirasakan langsung oleh anakdidik sekolah yang dibantu JRP@ Bantuan Penunjang Pendidikan (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Bantuan pembuatan tanggul, WC, alat-alat olahraga dan buku-buku pelajaranAudiensi : SMPN 1 Pondok Aren, SDN Jurangmangu Barat 3, MI Baiturrahim, MI TarbiyahIslamiyah, MI Nurul Sa’adah, MI UnwanunnajahGoals : Kepedulian JRP terhadap sekolah-sekolah yang terkena banjir, wc yang tidak standar,serta memberikan alat-alat olah raga dan buku-buku pelajaran agar anak-anak tumbuh sehat dan belajarlebih baik@ Bantuan Tempat Ibadah (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Bantuan material untuk renovasiAudiensi : Mushollah Assyafa’ah, Mushollah Nurul Hidayah, Musholla BaiturrahimGoals : JRP peduli terhadap tempat ibadah yang kurang layak@ Program Bakti Sosial (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Pengobatan gratis, pembuatan saluran, dana santunan, khitanan massal, layanankesehatan umat, pembagian sembako, pasar murah ramadhanAudiensi : Gereja, warga Jl. Beruang II, Panti Asuhan Bina Ummat, masyarakat kurang mampuGoals : JRP peduli kepada masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan-bantuan di bidangsosial dan kesehatan, bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat di wilayah Bintaro@ Pendidikan dan Ibadah(Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Lomba MTQ tingkat Kecamatan, Lomba pidato dan cerdas cermat, pemberianAlqur’anAudiensi : Sekolah yang ada disekitar Kecamatan Pondok ArenGoals : Menunjang program pemerintah didalam agama dengan membantu dana gunakeikutsertaan dalam lomba MTQ tingkat nasional@ PB. Bintaro Jaya Raya (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Pembelian makanan, vitamin dan perlengkapan olah ragaAudiensi : Atlit PB Bintaro Jaya RayaGoals : JRP peduli pada atlit-atlit yang berprestasi khususnya atlit PB Bintaro Jaya Raya@ Program Bina Lingkungan (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Bantuan Kredit LunakAudiensi : Pedagang Kaki lima, masyarakat tuna runguGoals : JRP bekerjasama dengan Masjid Jami sector 1, memberikan bantuan dana untukpedagang kaki lima sector 1-2, serta masyarakat tuna rungu agar penghasilannya lebih meningkat@ Program Bina Lingkungan (Jan-Sep)Bentuk Kegiatan : Pelatihan teknik pendingin AC, HP, otomotif dan montir sepeda motorAudiensi : Karang Taruna Pondok Jaya, Karang Taruna Pondok PucungGoals : Untuk mengurangi pengangguran, JRP juga melatih pemuda-pemuda agar mandiri danmendapat pekerjaan“Selaku perseroan terbatas yang peduli terhadap kelangsungan masyarakat banyak dalam berbangsa danbernegara, kami harapkan dengan realisasi CSR ini dapat membantu masyarakat dan bangsa Indonesia padaumumnya”, tandas Rudi. (SaTu)

Program CSR PT Jaya Real Property,Tbk Dalam Dua Tahun Terakhir

Page 8: Surat Kabar RBN Edisi 015

EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Estetika 8

indikasi korupsi tersebutterjadi Syamsudin Noorsendiri belum menjabatsebagai Seko Jaksel.

Disebabkan mantanWalikota Jakarta SelatanJaksel, Syahrul Effendi, SH,MSi terindikasi meninggalkan“borok warisan” kepadaWalikota penggantinya, AnasEffendi terkait dugaankorupsi yang terjadi ketikaSyahrul Effendi menjabatwalikota, kepiawaianpenyelidikan KejaksaanAgung (Kejagung) RI danJajarannya, baik ituJAMPIDSUS (Jaksa AgungMuda Pidana Khusus),JAMINTEL (Jaksa AgungMuda Intelijen) maupunJajaran Kejaksaan di tingkatKejaksaan Tinggi DKIJakarta dan KejaksaanNegeri Jakar ta Selatan,sangat dinantikan masyarakatgebrakannya, demiterciptanya supremasi hukumdan pelaku indikasi korupsidapat tersentuh oleh hukumdan kinerja walikota yang barudapat berjalan sebagaimanamestinya tanpa tanpaterbebani oleh “borokwarisan” pejabat yangdigantikannya.

Komisi PemberantasKorupsi (KPK) jugadiharapkan turun tangandalam melakukan penelitiandan penyelidikan terhadapindikasi korupsi SyahrulEffendi ketika menjabatWalikota Jaksel, yang didugamerugikan keuangan negaraserta terindikasi juga mengalirkepada Fauzi Bowo selakuGubernur DKI Jakarta.

Pasalnya, ketika SyahrulEffendi menjabat WalikotaJaksel merupakan Jajaran dariMuspiko Jaksel, dan sekarangSyahrul Effendi sudahmenjabat Deputi di JajaranGubernur DKI Jakarta yangmerupakan tingkat MuspidaDKI Jakarta . Sedangkankroni kroni dari SyahrulEffendi saat indikasi korupsiterjadi masih ada yangmenjabat di tingkat JajaranPemerintah Kota (Pemkot)Administrasi Jaksel. Satudiantaranya diduga SotarHarahap yang juga terindikasiperkaya diri secara bersamasama dengan Syahrul Effendi.

Terkait dengan “delikindikasi korupsi” yang belumdapat tersentuh hukumtersebut, diminta FauzieBowo (Foke) selakuGubernur DKI Jakarta untuklakukan “pengkajian” yangdalam, agar kesuksesanFauzie Bowo di masasekarang dan di masamendatang semakin baik,karena indikasi korupsiSyahrul Effendi dapat menjadi“duri dalam onak” yangmenjadi tantangan berat buatFauzi Bowo pada perebutansuara dalam menyambutPilkada DKI pada tahunmendatang, bila pada masaFoke menjabat Gubernur,kinerjanya kurang peduliterhadap pembasmian korupsidi jajarannya, khususnyakinerja Syahrul Effendi ketikamenjabat Walikota Jaksel .

Hal itu disebabkanmantan Walikota JakselSyahrul Effendi terindikasitinggalkan “borok warisan”terkait setoran setoran untukperkaya diri, mulai dariurusan sepeda ontel, urusanproyek proyek dengan markup, setoran dari honor panitiapelaksana kegiatan denganNorek 5.2.1.01.01 dansetoran dari kegiatan lainnyamaupun dari indikasi “upeti”pengangkatan pejabat dilingkungan Pemkot Jaksel,dan seharusnya hartakekayaan Syahrul Effendibersama Sotar Harahap perlu“diperiksa”, apakah adahartanya yang berasal darihasil “perselingkungan”dengan negara yangmengakibatkan kerugiannegara.

Selama Syahrul Effendimenjabat Walikota Jaksel,Syahrul Effendi terindikasi“doyan setoran” dan “doyanduit” untuk perkaya diri, sertadiduga pelihara mafia proyekdalam melakukan praktekkorupsi, kolusi, nepotisme dangratifikasi. Sebab akibat darihal tersebut, pelayananmasyarakat di kotaadministrasi Jaksel menjadi“bobrok” karena semarakdengan pungli serta penuhdengan indikasi praktekpraktek kotor untukmerugikan Negara danmasyarakat.

Selaku walikota“terlama” maupun walikota“terkaya” ketika masihmenjabat Walikota Jaksel biladibandingkan dengan limawalikota lainnya di wilayahProvinsi DKI Jakarta,Syahrul Effendi terkesankurang menghormatiketerbukaan informasi publikdan sering mengorbankananak buahnya maupunjajarannya, disebabkanSyahrul Effendi dapatmelakukan indikasi korupsidengan pintar untuk “cucitangan” serta seolah olahbersih dari praktek indikasikorupsi.

Hal tersebutdisampaikan sumber KantorBerita RBN yang t idakberkenan namanya ditulisdalam pemberitaan di Jakartabaru baru ini.

Syahrul Effendi saatmenjabat Walikota Jakseldiduga doyan setoran untukperkaya diri denganmelakukan konspirasi dengan“staf khususnya”, sehinggapengelolaan anggaran kurangprofesional. Disinyalir haltersebut dilakukan bersamadengan Mantan KabagUmum Sotar Harahap yangsaat ini menjabat AsistenPerekonomian danAdministrasi. Sotar Harahapdiduga juga ikut untukperkaya diri dari setoransetoran.

Selaku pejabatpemerintah, Syahrul Effendiseharusnya menjaga namabaiknya serta dapat berperanaktif untuk antisipasi danmembasmi korupsi, demiterwujudnya pelaksanaanUndang Undang Tindak

Pidana Korupsi Nomor 31Tahun 1999 sebagaimanadiubah Undang UndangNomor 20 Tahun 2001.

“Begitu sih…. selamaSyahrul Effendi jadi walikota,indikasi korupsinya sepertimemelihara pohon duit.Berlaku sistem setor dansetoran. Diduga Syahrulperkaya diri bersama dengankroninya. Mereka sepertipelesetkan amanah GubernurDKI, karena lebihmementingkan pengurusansepeda ontel dan jalurnyadaripada mengurusi pelayananmasyarakat” ujar sumber.

Diduga telah melakukanperbuatan melanggar hukumdengan memperkaya diriserta terindikasi “SelingkuhTerhadap Negara” terkaitdengan indikasi setoransetoran, baik dari setoransetoran proyek perawatancleaning service, proyekpemeliharaan, dan setorandari honor panitia pelaksanakegiatan.

Praktik korupsi, kolusi,nepotisme di Kantor WalikotaJaksel tersebut diduga mulaiterjadi sejak tahun anggaran2007, 2008, 2009 dan 2010lalu, tanpa dapat tersentuhhukum untuk terciptanyasupremasi hukum danpemerintahan yang bersihmaupun transparan.

Contohnya, anggaranperawatan gedung, genset,AC, lift dan splingker jugadiduga pakai sistim setoran.Adapun proses tender untukproyek cleaning serviceterindikasi sudah diatursedemikian rupa danmelanggar Keppres 80/2003serta Perpres perubahannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubaholeh Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 Pasal 12,tersurat dengan jelas, bahwa“Dipidana dengan penjaraseumur hidup atau penjarapaling sedikit 4 (empat) tahundan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan pidana denda palingsedikit Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah): poin a.Pegawai negeri ataupenyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan untukmenggerakkan agarmelakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengankewajibannya; poin b.Pegawai negeri ataupenyelenggara negara yangmenerima hadiah, padahaldiketahui atau patut didugabahwa hadiah tersebutdiberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telahmelakukan, tidak melakukansesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengankewajibannya.”

Bila dilakukanpengkajian dengan honorpanitia pada proyek cleaning

Sambungan dari halaman 1 Telusur Indikasi Korupsi Syahrul Effendiservice dimana anggarannya“dipecah” padahal dapatdikerjakan dengan satupanitia, diduga sudah terjadipemborosan uang negara.Tetapi, kenapa pada anggaran2009 dan 2010 proyek tersebutdipecah sedangkan padatahun anggaran 2011 barubaru ini tidak “dipecah”,sangat dipertanyakankeberadaannya, tandassumber.

Sotar Harahap danSyahrul Effendi juga disinyalirkonspirasi untuk perkaya dirisecara bersama sama denganmelakukan mark up terhadapHonorarium PanitiaPelaksana Kegiatan dengannomor rekening 5.2.1.01.01senilai miliaran rupiah yangbelum dapat tersentuh hukumsampai saat ini.

Ketika hal tersebutdikonfirmasi ke WalikotaJaksel saat Syahrul Effendimenjabat Walikota, SekretarisKota Jaksel Syamsudin Noormenjawab surat konfirmasidengan membantah keras,bahwa Syahrul Effendi tidakada melakukan korupsi,padahal ketika indikasi korupsitersebut terjadi, SyamsudinNoor belum menjabat SekoJaksel.

Seko JakselSyamsuddin Noor BantahKeras Indikasi KorupsiSyahrul Effendi

Walaupun SyamsuddinNoor baru menjabatSekretaris Kota (Seko)Administrasi Jakarta Selatanpada tahun 2011 baru-baru ini,dan indikasi korupsi yangdikonfirmasi adalah anggarantahun 2009 dan 2010 lalu,namun Seko JakselSyamsuddin Noor “berani”membantah keras indikasikorupsi yang dilakukan olehWalikota Jaksel SyahrulEffendi, seolah-olah pada saatindikasi korupsi tersebutterjadi, Syamsuddin Noormengetahui dengan jelas, danikut mendengar, atau melihatdan atau menyaksikansehingga dari surat bantahantersebut, seolah olahSyamsuddin Noor sudah siapmenjadi saksi bila dipanggilpenyidik bahwa indikasikorupsi tersebut tidak benar,padahal surat konfirmasiditujukan kepada SyahrulEffendi selaku Walikotadengan tembusan surat SekoSyamsuddin Noor.

Sesuai dengan suratjawaban konfirmasi dari SekoJaksel Nomor 1123/-078.24tertanggal 6 Oktober 2011,yang tersurat dengan jelas,Menanggapi surat SaudaraNomor 035/KF-SK/11 tanggal19 Sepetember 2011 perihalkonfirmasi/klarifikasi, denganini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkaitdengan Anggaran OtonomiDaerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah TahunAnggaran 2010 lalu dengananggaran kegiatan Rp143.799.000.000,- dan totalrekening Rp

135.983.149.600,- dandikembalikan ke Kas DaerahRp 7.815.850.400,- dapatkami jelaskan bahwaAnggaran Kegiatan maupuntotal Rekening Pengeluaranserta jumlah pengembalian keKas Daerah t idak sesuaidengan laporan realisasianggaran yang ada di kotaAdministrasi Jakarta Selatansehingga kami tidak bisamenjelaskan apa yangdimaksud dengan adanyadugaan tentang Korupsi,Kolusi, Nepotisme danGratifikasi.

Bahwa adanya indikasiMark Up dan fiktif terhadapanggaran perawatan lift, acdan genset adalah tidak benar,karena kegiatan tersebut diatas sudah dilakukan sesuaidengan prosedur atau aturanyang berlaku mulai dari prosesperencanaan denganpelaksanaan di lapangan.Secara bertahap danberjenjang bahwa prosessudah dilalui melalui prosesperencanaan oleh unsur dinasteknis, proses pelelangandilakukan oleh PanitiaPengadaan Barang dan Jasaserta proses pelaksanaan dilapangan diawasi juga olehunsur Suku Dinas Teknisbegitupun proses penagihanatau pencairan dilakukansesuai dengan aturan dansebelum pencairan terlebihdahulu dilakukan pemeriksaanoleh panitia pemeriksa serahterima pekerjaan. Perlu kamisampaikan bahwa kegiatantersebut merupakan kegiatanyang sifatnya terus menerussesuai dengan Pergub 23tahun 2008 sistemkontraknya menggunakankontrak tahun jamak selama12 bulan sehingga sejakpenandatangan kontraksampai dengan berakhirnyamasa kontrak kegiatantersebut masih tanggungjawabpihak Penyedia Jasa.

Bahwa perawatan MobilDinas tahun anggaran 2008,2009, 2010 diduga terjadiMark Up dan fiktif itu jugatidak benar, dapat dijelaskanbahwa pemeliharaanKendaraan Dinas operasionalperbaikan service besar dankecil telah diatur olehPeraturan Gubernur KepalaDaerah Khusus IbukotaJakarta No. 38 tahun 2010tentang Pemberian JatahUang Service KendaraanDinas OperasionalPemerintah Khusus IbukotaJakarta. Dimana Bab IIpelaksanaan service dalampasal 2 bahwa ServiceKendaraan bermotor dinasoperasional sebagaimanadalam pasal 1 terdiri dariservice besar dan kecil pasal3: service kecil kendaraanbermotor dinas roda 4(empat) dilakukan 8 (delapan)kali dalam 1 (satu) tahun,sedangkan roda 2 (dua)dilakukan 10 kali dalam 1(satu) tahun, dan servicebesar kendaraan bermotordinas roda 4 (empat)dilakukan 4 (empat) kalidalam 1 (satu) tahun,

sedangkan roda 2 (dua)dilakukan 2 kali dalam 1 (satu)tahun. Dalam pasal 4: jatahservice kecil dan servicebesar diberikan setiap 3 bulandalam bentuk uang jeniskelompok I dan II yangbesarnya dari perkalian jenisservice, jumlah bulan denganpatokan harga service yangditetapkan oleh GubernurKepala Daerah KhususIbukota Jakarta. Adapunperbaikan Kendaraan DinasOperasional melalui bengkel-bengkel yang telah ditetapkanoleh Kepala Badan PengelolaKeuangan Daerah ProvinsiDKI Jakarta.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendy,SH,MMterindikasi perkaya diridengan melakukan konspirasibersama Sotar Harahap darisetoran-setoran hal ini tidakbenar sama sekali bahwasemua kegiatan sudahdilakukan sesuai prosedur,kegiatan yang dipihakketigakan telah dilaksanakansesuai Perpres 54 tahun 2010tentang PedomanPelaksanaan PenyediaBarang/Jasa Pemerintah.

Berkembangnya opinibahwa rehab Rumah DinasWalikota Jakarta Selatantahun anggaran 2009, 2010dimana kontraktor pelaksanaadalah Saudara (kerabat) dariWalikota itu tidak benar, perlukami jelaskan bahwa padatahun anggaran 2008 terdapatbiaya pemeliharaan RumahDinas Walikota Rp434.508.433,- . Setelahdilakukan pelelangandimenangkan oleh PT.HEXADAYA PUTRASEJATI namun setelahpelaksanaan ternyataditemukan dokumen (SBU)dari Penyedia Jasa tersebutpalsu sehingga terhadappenyedia barang jasa tersebutterjadi pemutusan kontraksepihak dan anggarantersebut tidak dibayarkan ataudirealisasikan dandikembalikan ke Kas Daerah.Atas perhatian saudara sayaucapkan terima kasih.

Adapun surat jawabankonfirmasi tersebut dibuattembusannya kepada:Walikota Jakarta Selatan,Inspektur Pembantu KotaAdm Jakarta Selatan, AsistenPerekonomian danAdministrasi Seko AdmJakarta Selatan.

Di la in sisi, suratjawaban tersebut munculkarena adanya suratkonfirmasi dari RedaksiRakyat Bicara News untukmempertanyakan dengantujuan terciptanyapemberitaan yangberimbang, yaitu denganbeberapa pertanyaan:“Menindaklanjuti 2 (dua) suratkonfirmasi kami terdahulukepada Bapak SyahrulEffendi, SH, MSi selakuWalikota Jakarta Selatan danPejabat Publik dimana sampaisaat ini kami masih menunggusurat jawaban dari suratkonfirmasi tersebut. MenurutBapak selaku Walikota Jaksel

dan Pejabat Publik, bila adasurat konfirmasi dari mediaapakah hal tersebutseharusnya dijawab atautidak?”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik pasal 3bahwa tujuan Undang-Undang tersebut adalah:Menjamin hak warga negarauntuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik,program kebijakan publik danproses pengambilankeputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusanpublic; Mendorong partisipasimasyarakat dalam prosespengambilan kebijaksanaanpublik; Meningkatkan peranaktif masyakat dalampengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publikyang baik; Mewujudkanpenyelenggaraan negarayang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapatdiper tanggungjawabkan;Mengetahui alasan kebijakanpublik yang mempengaruhihajat hidup orang banyak;Mengembangkan ilmupengetahuan danmencerdaskan kehidupanbangsa; dan/atau;Meningkatkan pengelolaandan pelayanan imformasi yangberkualitas di Indonesia.Untuk terciptanyapemberitahuan yang akuratdan berimbang sesuai denganUndang Undang Pers No 40/1999 dan menghormatiUndang Undang No 14/2008tentang KeterbukaanInformasi Publik, menurutBapak selaku Walikota danPejabat Publik, apakah suratkonfirmasi dari media perludijawab atau tidak, baiksecara tertulis maupun secaralisan.

Terkait dengan anggaranOtonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi KeuanganDaerah T.A 2010 laludengan anggaran kegiatanRp. 143.799.000.000,- dantotal rekeningRp.135.983.149.600,- dandikembalikan ke KasDaerah Rp. 7.815.850.400,-.Total Rekening Rp.135.983.149.600,- terindikasisarat dengan korupsi, kolusi,nepotisme dan gratifikasi.Bagaimana sebenarnya yangterjadi ? Kami minta untukkonfirmasi.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendi, SH, MMterindikasi perkaya diridengan melakukan“konspirasi” bersama SotarHarahap dar i “setoran-setoran” tersebut. Bagaimanakomentar anda terkait haltersebut? Kami mintakonfirmasi dan atauklarifikasi.

Sesuai dengan opini yangberkembang bahwaperawatan mobil dinas TahunAnggaran 2008, 2009 dan2010 silam diduga terjadi

Bersambung ke hal 9

Page 9: Surat Kabar RBN Edisi 015

EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

HUKUM 9

mark up dan fiktif karena mobil dinas tersebut masihkondisi baik, tetapi sudah dibuat kondisi rusaksedemikian rupa dan anggaran perawatan dikeluarkanuntuk perkaya diri. Kami minta konfirmasi dan atauklarifikasi.

Indikasi mark up dan fiktif terhadap anggaranperawatan lift dan AC Kantor Walikota JakartaSelatan Tahun Angggaran 2008, 2009, 2010 lalu.Apakah benar demikian? Kami minta konfirmasi danatau klarifikasi.

Indikasi korupsi dan kolusi pada anggaranperawatan Genset pada tahun 2008, 2009 dan 2010lalu. Hal tersebut diduga juga terjadi korupsi dankonspirasi. Diharapkan untuk dapat konfirmasi danatau klarifikasi.

Berkembangnya opini bahwa proyek rehabrumah dinas Walikota Jakarta Selatan TahunAnggaran 2009 dan 2010, dimana kontraktorpelaksana adalah saudara dari walikota sendiri dandokumen penawaran ditemukan indikasi “pemalsuandokumen”. Bagaimana komentar anda terkait haltersebut?

Ketika surat jawaban tersebut dikonfirmasikembali, apakah Seko Jaksel Syamsuddin Noormengetahui dengan jelas indikasi korupsi SyahrulEffendi, karena saat indikasi korupsi tersebut terjadi,Syamsuddin Noor belum menjabat Seko Jaksel,Syamsuddin Noor tak bersedia memberikankomentar.

Di lain sisi, saat indikasi “borok warisan”tersebut dikonfirmasi secara tertulis kepada DeputiGubernur dengan tembusan surat kepada GubernurDKI Jakarta, Syahrul Effendi juga belum bersediamemberikan komentar. (Polman/Minggus/STR/Satu)Anggaran Tahun 2010 Terindikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi oleh

Syahrul Effendi Ketika Menjabat Walikota Jakarta Selatan dan Sotar HarahapSaat Menjabat Kabag Umum

Penelitian/Pengujian dan Pengesahan PertanggungjawabanKeuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan 89.177.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 9.874.000,00- Belanja Fotocopy 59.339.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.964.000,00Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Adm Jakarta SelatanTahun 2011 85.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00- Belanja Fotocopy 15.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00- Belanja Makanan dn Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 5.000.000,00Penyusunan Perubahan Anggaran Pemerintah Kota Adm.Jakarta Selatan 2010 75.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00- Belanja Fotocopy 15.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 5.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00Evaluasi dan Pelaporan Surat Penyediaan Dana 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00- Belanja Fotocopy 20.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.000.000,00Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Asisten Perekonomiandan Administrasi 75.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00- Belanja Fotocopy 16.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00- Belanja Fotocopy 15.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00Pengembangan Wawasan Bidang Administrasi and Keuangan 75.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 5.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00- Biaya Kepesertaan 15.000.000,00- Uang Saku/Transport 10.000.000,00Pengamanan Pasca Penertiban Jakarta Selatan 2.000.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 250.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 24.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 6.000.000,00- Belanja Penjilidan 12.000.000,00- Belanja Fotocopy 24.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.654.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan PemerintahKota Administrasi Jakarta Selatan 2.000.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 250.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 30.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 50.000.000,00- Belanja Penjilidan 30.000.000,00- Belanja Fotocopy 300.000.000,00- Belanja Sewa Meja/Kursi 80.000.000,00- Belanja Sewa Tenda 80.000.000,00- Belanja sewa Sound System 40.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 980.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00Pembinaan dan Peningkatan Koordinasi Pemerintah Kota Jak-Seldengan Organisasi Sosial, Keagamaan danKemasyarakatan serta Lembaga Pendidikan 493.400.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 15.000.000,00- Belanja Pelayanan Santunan Sosial 0,00- Belanja Cetakan Umum 35.000.000,00- Belanja Fotocopy 25.000.000,00- Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00- Belanja sewa Sound System 3.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 200.000.000,00Pelaksanaan Tutup Buku Setko. Adm. Jakarta Selatan 86.300.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 37.364.000,00- Belanja Fotocopy 14.736.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 34.200.000,00Cleaning Service Bassment I, II Kantor WalikotaJakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.800.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 177.200.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Lantai 1 dan 2 Kantor Walikota Jakarta SelatanJl. Prapanca Raya No. 9 430.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.575.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 392.725.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Lantai 3 s/d 5 Kantor WalikotaJakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 500.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00

- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 459.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Lantai 6 s/d 9 Kantor WalikotaJakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 630.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.440.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 582.060.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Lantai 10 s/d 13 Kantor WalikotaJakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 650.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 601.350.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Lantai 14 s/d 17 Kantor WalikotaJakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 650.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 601.350.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Blok I Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 275.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.700.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 248.300.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Blok II Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Trunojoyo 1 250.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Blok III Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Trunojoyo 1 250.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Blok IV Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Trunojoyo 1 250.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Blok V Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Trunojoyo 1 330.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.500.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 300.850.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Plaza dan Taman Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Halaman Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap AJL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Rumah Dinas Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Cleaning Service Lapangan Tenis KantorWalikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 43.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Taman WadukKantor Walikota Jakarta SelatanJL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Potnisasi di Lingkungan Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.775.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 270.625.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Pengharum Ruangan di Lingkungan KantorWalikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.775.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 270.625.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap BJL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL)Kantor Walikota Jakarta Selatan 7.200.000.000,00- Belanja Telepon 1.650.000.000,00- Belanja Air 1.900.000.000,00- Belanja Listrik 3.650.000.000,00Evaluasi dan Koordinasi Tertib Administrasi Ketatausahaan diLingkungan Sekretariat Kota AdministrasiJakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.350.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000,00- Belanja Penjilidan 3.000.000,00- Belanja Fotocopy 5.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.850.000,00- Uang Saku/Transport 4.000.000,00Peningkatan Kinerja Operasional Induk Tata Usaha danCabang Tata Usaha di Lingkungan SekretariatKota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.250.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 13.530.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.620.000,00- Belanja Cetakan Khusus 10.000.000,00- Belanja Fotocopy 10.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.600.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00- Uang Saku/Transport 68.000.000,00Penataan, Penyusutan dan Perawatan ArsipTingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 250.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000,00- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 11.750.000,00- Belanja Cetakan Khusus 33.000.000,00- Belanja Penjilidan 7.500.000,00

- Belanja Fotocopy 20.000.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 40.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.500.000,00- Uang Saku/Transport 8.000.000,00Bimbingan dan Konsultasi Penyusunan RKA, DPA danLaporan Kinerja 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 9.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00- Belanja Fotocopy 12.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 18.000.000,00- Belanja Sewa Komputer dan Printer 12.000.000,00- Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 6.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Peningkatan Koordinasi Antara Kota AdministrasiJakarta Selatan dengan Instansi Terkait 60.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00- Belanja Fotocopy 10.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.500.000,00Monitoring Gaji, SPP, SPM Giro 100.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 19.390.000,00- Belanja Fotocopy 20.646.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00Pembinaan Bendaharawan 53.483.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 7.200.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 26.286.000,00- Belanja Fotocopy 9.813.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.184.000,00Pelaksanaan Operasional Tim PertimbanganPengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu 77.361.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 41.127.000,00- Belanja Penjilidan 400.000,00- Belanja Fotocopy 11.362.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.822.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 1.650.000,00Peningkatan Bidang Perbendaharaan denganInstansi Terkait 57.562.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 11.011.000,00- Belanja Fotocopy 13.263.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.288.000,00Pelaksanaan Kegiatan Operasional Belanja Pegawai 100.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 19.924.000,00- Belanja Fotocopy 36.452.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.624.000,00

Penerapan Sistem Pencairan SPM Giro 373.900.000,00- Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 149.850.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 15.560.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 2.600.000,00- Belanja Fotocopy 41.226.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00- Belanja Pengadaan Komputer Mainframe/Server 100.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00Penyediaan Penunjang Kegiatan Rutin dan Rapat-rapat Dinasdi Lingkungan Pemerintah KotaAdministrasi Jakarta Selatan 300.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 200.000.000,00Penyediaan Jasa Sarana Penyedia Tenda, Kursi dan SoundSystem Kegiatan Operasional Kerumahtanggaan PemerintahKota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00- Belanja Sewa Meja/Kursi 75.000.000,00- Belanja Sewa Tenda 100.000.000,00- Belanja Sewa Sound System 25.000.000,00Peninggian Pagar Gedung Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Pemeliharaan Pagar Tanaman 132.050.000,00Pemeliharaan Building Management System (BMS) Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 91.000.000,00Pemeliharaan Pengolahan IPAL Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00- Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan AirKotor/Limbah (IPAK/IPAL) 45.665.000,00Pemeliharaan Jam Dinding Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 30.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.875.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000,00- Belanja Pemeliharaan Jam Dinding/Meja 26.965.000,00Penyediaan Kelengkapan Kamar Mandi di Lingkungan KantorWalikota Jakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00- Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 47.940.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00Peremajaan Taman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9

100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Pemeliharaan Taman dan jalur Hijau 88.250.000,00Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional(Perbaikan, Service Besar dan Kecil) 2.930.794.000,00- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan DaratBermotor Mikro Bus 1.326.686.000,00- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan DaratBermotor Truck 417.296.000,00- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan DaratBermotor Pick Up 729.238.000,00- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan DaratBermotor Sepeda Motor 457.574.000,00Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan DinasBermotor (KDO-BBM) 3.458.312.000,00- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.920.000,00- Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 2.873.660.000,00- Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 564.732.000,00Pemeliharaan dan Perawatan KDO(Perpanjangan STNK) 50.824.000,00- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.824.000,00Pelaksanaan Pengamanan Dalam di Lingkungan KantorWalikota dan Rumah Dinas Jabatan WalikotaJakarta Selatan 1.760.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.699.200.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 8.780.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.520.000,00- Belanja Fotocopy 10.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Atribut Petugas PengamananDalam di Lingkungan Kantor Walikota dan Rumah DinasWalikota Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Pakaian Kerja Lapangan 89.400.000,00Pelaksanaa Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL)Kota Administrasi Jakarta Selatan 159.371.400,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.318.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 14.500.200,00- Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00- Belanja Penjilidan 902.000,00- Belanja Fotocopy 4.312.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.339.200,00Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bidang Tatapraja TingkatKota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.320.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 3.688.200,00- Belanja Penjilidan 690.000,00- Belanja Fotocopy 1.230.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 13.072.000,00Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan 176.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.679.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 14.496.000,00- Belanja Penjilidan 10.145.000,00- Belanja Fotocopy 6.200.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.480.000,00Persiapan Kegiatan Pekan Panutan PBB Kota AdministrasiJakarta Selatan 82.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00- Belanja Barang Pakai Habis 4.999.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00- Belanja Cetakan Khusus 12.250.000,00- Belanja Penjilidan 900.000,00- Belanja Fotocopy 3.045.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.805.400,00Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BendaraPengeluaran Sekretariat Kota AdministrasiJakarta Selatan 120.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 49.970.000,00

- Belanja Cetakan Umum 10.030.000,00- Belanja Fotocopy 60.000.000,00Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan PetugasPenatausahaan Keuangan 106.832.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 9.651.000,00- Belanja Fotocopy 9.581.000,00- Belanja Sewa Tempat 30.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00- Uang Saku/Transport 8.000.000,00Cleaning Service I s/d III Gedung Sayap AJL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00Cleaning Service IV s/d VI Gedung Sayap AJL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00Cleaning Service VII s/d X Gedung Sayap AJL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.700.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 647.800.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Sistem Pengendalian Program dan Anggaran 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 40.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00- Belanja Fotocopy 12.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 24.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00Penyediaan Jasa Internet 12.000.000,00- Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00Pelaksanaan Evaluasi dan Inventarisasi/Penegasan Batas WilayahTingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.214.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.961.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 425.000,00- Belanja Penjilidan 7.480.000,00- Belanja Fotocopy 1.260.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.660.000,00Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Pendudukan, Monografi di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan 36.637.500,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00- Belanja Barang Pakai Habis 14.457.300,00- Belanja Penjilidan 1.064.000,00- Belanja Fotocopy 596.200,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.520.000,00Paparan Kantor Walikota Jakarta Selatan 60.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00- Belanja Penjilidan 4.000.000,00- Belanja Fotocopy 20.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00Sosialisasi Penyelenggaraan Otda Bagi Pengurus Rt/Rw 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00- Belanja Fotocopy 20.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00Sosialisasi Sadar Kebersihan di Lingkungan Bagi Rt/Rw 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000,00- Belanja Fotocopy 30.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00Pembinaan Penanganan Pengaduan Masalah HukumBagi Rt/Rw 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 40.000.000,00- Belanja Fotocopy 35.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.000.000,00Penyuluhan Sadar Hukum Generasi Muda 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00- Belanja Fotocopy 15.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaandan regulasi otonomi Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianPelaksanaan Ibadah Haji 160.000.000,00- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasara AparaturPemeliharaan Gedung Kantor Walikota Jakarta SelatanJl. Prapanca Raya No. 9 1.000.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 934.000.000,00Pemeliharaan Instalasi Travo dan Cubicle Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 179.900.000,00

Pemeliharaan Lift Walikota Jakarta SelatanJL. Prapanca Raya No. 9 990.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.400.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00- Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat BermotorLift/Elevator 925.100.000,00

Pemeliharaan Gondola dan Pembersihan Gedung Luar (CS) Lantai 1 s/d 16Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 25.600.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 16.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.375.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.200.000,00Monitoring Usaha Industri di Jakarta Selatan 145.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 14.216.600,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00- Belanja Fotocopy 20.405.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.718.400,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00Pelaksanaan Flora dan Fauna(FLONA) Tahun 2010 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 4.722.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00- Belanja Fotocopy 8.015.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.620.000,00- Belanja Sewa Alat Kesenian 13.200.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.712.500,00- Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00Pelaksanaan Monitoring Produk Unggulan Daerah(PUD) di Jakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.310.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 18.633.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00- Belanja Fotocopy 18.561.500,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.365.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.400.000,00Pelaksanaan Monitoring dan PelaporanBerkala Bidang Perekonomian 120.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 12.216.000,00- Belanja Penjilidan 1.800.000,00- Belanja Fotocopy 19.909.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.770.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00Pelaksanaan Monitoring Transportasi Jakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 19.363.200,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00- Belanja Penjilidan 2.600.000,00- Belanja Fotocopy 24.944.800,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00Pelaksanaan Monitoring Ketenagakerjaan Usaha Kecil Menengah danPMA di Jakarta Selatan 205.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 22.135.950,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.610.000,00

Sambungan dari hal 8 ....

Page 10: Surat Kabar RBN Edisi 015

EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

Sambungan dari halaman 9

Jakarta Selatan 10

- Belanja Penjilidan 2.600.000,00- Belanja Fotocopy 23.007.800,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 52.181.250,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.335.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00Pelaksanaan Monitoring Bidang Kepariwisataandi Jakarta Selatan 275.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.320.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 30.080.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00- Belanja Penjilidan 4.580.000,00- Belanja Fotocopy 33.300.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.720.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00Koordinasi Asisten Perekonomian dan AdministrasiBidang Perekonomian 130.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.280.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 15.729.000,00- Belanja Penjilidan 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 19.293.200,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.572.800,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.125.000,00Operasional Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasidi Jakarta Selatan 222.208.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.512.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 27.390.000,00- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00- Belanja Cetakan Khusus 29.000.000,00- Belanja Penjilidan 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 4.600.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 65.206.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV 0,00Pembinaan Program Pelayanan Publik Kecamatan 120.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.620.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 22.464.200,00- Belanja Penjilidan 3.600.000,00- Belanja Fotocopy 1.715.800,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000,00Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Administrasidi Jakarta Selatan 57.702.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.290.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 8.713.500,00- Belanja Cetakan Khusus 11.000.000,00- Belanja Fotocopy 6.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.698.500,00- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00Penyelenggaraan HUT Kota Jakarta dan HUT RIdi Lingkungan PemerintahKota Administrasi di Jakarta Selatan 150.000.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 1.180.000,00- Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 2.500.000,00- Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00- Belanja Sewa Tenda 30.000.000,00- Belanja Sewa Sound System 5.000.000,00- Belanja Sewa Level/Panggung 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 970.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 87.350.000,00Penyelenggaraan Kegiatan Upacara Hari-hari Besar di LingkunganKantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00- Belanja Bahan Peraga 7.500.000,00- Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.000.000,00Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Sarana Keprotokol PemerintahKota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 93.900.000,00Operasional Keprotokol Dalam Rangka Penyelenggaraan Resepsi DanPenerimaan Kunjungan TamuDi Lingkungan Kota AdministrasiJakarta Selatan 200.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 13.390.000,00- Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir 40.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 21.8850.000,00- Belanja Fotocopy 7.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.975.000,00Pelaksanaan Penilaian Kinerja Layanan Publik Kota/Kabupaten Administrasi 128.963.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.683.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.688.500,00- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 8.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 23.850.000,00- Belanja Penjilidan 10.000.000,00- Belanja Fotocopy 2.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.341.500,00Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap 9 Unit Kerja dan 3 SekolahKota Administrasi Jakarta Selatan 1.100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 5.412.000,00- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 8.000.000,00- Belanja Sertifikasi 1.076.125.000,00- Belanja Penjilidan 1.000.000,00- Belanja Fotocopy 1.923.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 282.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Penyediaan Pengadaan Meubelair Gedung Sayap Belakang Kiri danKanan JL. Prapanca Raya No. 9 24.360.408.100,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.000.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.510.408.100,00- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.050.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 4.180.200.000,00- Belanja Modal Pengadaan Lemari 1.300.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 300.000.000,00Pengadaan Elektrik (Sound System) Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Sound System 283.000.000,00Pengadaan Komputer dan Printer di Lingkungan Kantor WalikotaJakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 93.700.000,00Pengadaan Laptop di Lingkungan KantorWalikota Jakarta Selatan 35.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 32.380.000,00Pengadaan Papan Nama Ruangan di Lingkungan Kantor WalikotaJakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Pengadaan Sofa dan Kursi Tamu Ruangan Pimpinan di LingkunganKantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Sofa 93.700.000,00Pengadaan Penunjuk Ruangan KantorWalikota Jakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Penyediaan Karpet Mesjid dan Musholla Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 93.700.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Pengadaan Bak Sampah Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Tong Sampah 93.700.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Pengadaan Vertikal Blind Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden 479.000.000,00Pembuatan Partisipasi Ruangan Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Prapanca Raya No. 9 1.500.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruangan 933.000.000,00Pelaksanaan dan Pengawasan larangan Merokok di Ruang Kerja diLingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 75.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00- Belanja Cetakan Khusus 282.500.000,00- Belanja Fotocopy 1.923.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00Penyediaan Konsumsi Tamu dan Para Pejabat Dalam Rangka PelayananKepada Masyarakat di LingkunganKantor Walikota Jakarta Selatan 300.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai 300.000.000,00Operasional Bendahara Barang dan Pembantu Pengurus Barang diLingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 125.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 50.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 75.000.000,00- Belanja Fotocopy 50.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 150.000.000,00Pendataan, Inventaris dan Pengamanan Aset Pemda di LingkunganPemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 550.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.400.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 110.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 37.650.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.000.000,00- Belanja Bahan Peraga 20.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 14.000.000,00- Belanja Penjilidan 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 29.950.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 300.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 168.000.000,00- Uang Saku/Transport 180.000.000,00Penyediaan Surat Kabar dan Majalah untuk Para Pejabat di LingkunganSekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00- Belanja Surat Kabar/Majalah 75.000.000,00Pelaksanaan Penggandaan Surat-surat Dinas Pimpinan di LingkunganSekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00- Belanja Fotocopy 75.000.000,00Operasional Petugas Pengawalan Para Pimpinan di LingkunganPemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 48.000.000,00Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Kota/KabupatenAdministrasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kelengkapan danKelayakan Fasilitas Gedung Bertingkat dan PusatPerbelanjaan 300.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 27.336.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00- Belanja Penjilidan 2.500.000,00- Belanja Fotocopy 21.544.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 42.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 51.000.000,00Pelaksanaan Kegiatan MonitoringBangunan Menara Telekomunikasi 260.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.840.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 29.816.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00- Belanja Penjilidan 2.500.000,00- Belanja Fotocopy 13.144.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 66.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00Monitoring dan Pemantauan Pembangunan Utilitas 140.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 12.771.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000,00- Belanja Penjilidan 1.200.000,00- Belanja Fotocopy 7.819.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.200.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00Pelaksanaan Kegiatan Asisten Pembangunan dan Lingkungan HidupBidang Pembangunan 260.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 20.160.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00- Belanja Penjilidan 2.000.000,00- Belanja Fotocopy 15.930.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00Pelaksanaan Monitoring KegiatanPemberdayaan Perempuan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.430.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.200.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 4.476.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.865.000,00- Belanja Penjilidan 1.440.000,00- Belanja Fotocopy 3.479.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.610.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.500.000,00Pelaksanaan Monitoring KegiatanBidang Pemberdayaan Masyarakat 60.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.196.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.969.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.300.000,00- Belanja Penjilidan 480.000,00- Belanja Fotocopy 7.555.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00Pelaksanaan Monitoring Organisasi Kemasyarakatan 75.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.490.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 5.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 2.969.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.300.000,00- Belanja Penjilidan 800.000,00- Belanja Fotocopy 7.341.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000,00Pelaksanaan Monitoring TPUKS Jakarta Selatan 149.925.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.772.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 11.302.000,00- Belanja Penjilidan 500.000,00- Belanja Fotocopy 12.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 47.175.000,00Pelaksanaan Monitoring Bidang Kesehatan 70.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.930.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.166.500,00- Belanja Fotocopy 1.600.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40.250.000,00Pelaksanaan Monitoring Keluarga Berencana 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.810.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 5.600.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 2.814.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.090.000,00- Belanja Penjilidan 360.000,00- Belanja Fotocopy 1.326.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 27.500.000,00Pelaksanaan Monitoring Bidang Sosial 149.950.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.432.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 9.805.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.660.500,00- Belanja Penjilidan 100.000,00- Belanja Fotocopy 10.273.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.240.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.240.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 17.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.700.000,00Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Raskin di KotaAdministrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.144.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 5.085.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.205.000,00- Belanja Penjilidan 300.000,00- Belanja Fotocopy 6.986.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.820.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00Koordinasi Asisten Kesmas Sekko Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.576.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.770.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.250.000,00- Belanja Penjilidan 1.500.000,00- Belanja Fotocopy 12.164.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.320.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.320.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 600.000,00Pelaksanaan Monitoring Kota Sehat 149.900.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 5.497.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.777.500,00- Belanja Fotocopy 2.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.950.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.400.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 1.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00Pelaksanaan Monitoring Gerakan Jum’at Sehat 60.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.672.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.154.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.216.500,00- Belanja Fotocopy 2.062.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.960.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.560.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.375.000,00Koordinasi Penanganan Sengketa HukumDengan Instansi Terkait 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 9.367.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Tekonilogi Informasi 13.525.000,00- Belanja Penjilidan 2.595.000,00- Belanja Fotocopy 38.013.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00Rakor Wakil Camat dan Instansi Terkait 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00- Belanja Barang Pakai Habis 4.998.300,00- Belanja Penjilidan 300.000,00- Belanja Fotocopy 1.496.200,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.152.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.053.500,00Koordinasi MUSPIKO Jakarta Selatan 1.150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 250.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 250.000.000,00Pelaksanaan Operasional Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatandalam APEKSI 200.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.030.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 4.542.400,00- Belanja Registrasi/Keanggotaan 70.000.000,00- Belanja Penjilidan 2.125.000,00- Belanja Fotocopy 702.600,00- Belanja Sewa Tempat 7.000.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.800.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 50.000.000,00Penyelenggaraan Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatandalam APEKSI 553.800.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 118.638.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 373.800.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 17.188.600,00- Belanja Penjilidan 480.000,00- Belanja Fotocopy 1.994.600,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.698.800,00Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyediaan Bahan/Data PemetaanWilayah Kota/Kecamatan Dan Kelurahan di Kota AdministrasiJakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.280.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 36.124.000,00- Belanja Cetakan Khusus 5.850.000,00- Belanja Penjilidan 746.000,00- Belanja Fotocopy 5.600.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.400.000,00Pelaksanaan Evaluasi dan Pendataan dalam Rangka PotensiWilayah Kota/Kecamatan Dan Kelurahandi Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.960.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 15.431.000,00- Belanja Penjilidan 4.185.000,00- Belanja Fotocopy 9.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.024.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.000.000,00Pelaksanaan Monitoring Juru Pemantau Jentik di Kota AdministrasiJakarta Selatan 120.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.824.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 3.640.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.464.000,00- Belanja Fotocopy 2.637.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.040.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.770.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.625.000,00Pelaksanaan Audiensi Bidang Kesejahteraan Sosial 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.988.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 3.175.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.360.000,00- Belanja Penjilidan 500.000,00- Belanja Fotocopy 6.122.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 25.355.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 53.000.000,00Pembinaan Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa SLTA 125.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 8.938.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 816.000,00- Belanja Penjilidan 4.000.000,00- Belanja Fotocopy 3.306.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.940.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 54.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 30.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.000.000,00Pembinaan Guru-Guru Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.242.500,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 6.000.000,00- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 19.000.000,00- Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 10.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 11.757.500,00- Belanja Penjilidan 4.000.000,00- Belanja Fotocopy 2.000.000,00- Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 1.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 18.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.000.000,00Pembinaan Tentang Perpustakaan Bagi Ketua OSIS SLTP 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.242.500,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 6.300.000,00- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 25.442.100,00- Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 4.800.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.380.000,00- Belanja Cetakan Umum 8.757.500,00- Belanja Penjilidan 4.500.000,00- Belanja Fotocopy 1.877.900,00- Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 1.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 20.000.000,00Koordinasi Dengan DewanPendidikan di Bidang Pendidikan 100.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.600.000,00- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43.200.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 18.011.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.035.000,00- Belanja Penjilidan 125.000,00- Belanja Fotocopy 3.560.900,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.869.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 800.000,00Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Bidang Pendidikandan Perpustakaan 80.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.500.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 7.526.700,00- Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 15.742.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.100.000,00- Belanja Penjilidan 2.000.000,00

- Belanja Fotocopy 2.894.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.736.800,00- Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 2.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan White Board 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 3.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 2.000.000,00Pelaporan dan Evaluasi Saran dan Prasarana Bidang Pendidikan danPerpustakaan 70.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.500.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 7.727.300,00- Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 15.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.950.000,00- Belanja Penjilidan 4.000.000,00- Belanja Fotocopy 2.322.700,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00Pelaksanaan Kegiatan Saresehan Ulama dan Umaro 200.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.395.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.600.000,00- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 2.320.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.330.000,00- Belanja Penjilidan 250.000,00- Belanja Fotocopy 2.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 69.205.000,00Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan STQ dan MTQ Tingkat KotaJakarta Selatan 450.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.955.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 116.800.000,00- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.500.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 3.240.000,00- Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 9.660.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00- Belanja Bahan Percontohan 42.000.000,00- Belanja Penjilidan 570.000,00- Belanja Fotocopy 4.300.000,00- Belanja Sewa Gedung 50.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 0,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.600.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 78.875.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 50.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Ramadhan 1431 H/2010 M 60.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.632.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.840.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.610.000,00- Belanja Penjilidan 600.000,00- Belanja Fotocopy 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.068.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.500.000,00Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Syawal 1431 H/2010 M 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.282.500,00- Belanja Alat Tulis Kantor 4.337.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00- Belanja Penjilidan 600.000,00- Belanja Fotocopy 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13.517.500,00Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Jum’at 105.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.146.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 3.687.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00- Belanja Penjilidan 600.000,00- Belanja Fotocopy 3.800.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 71.004.000,00Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Tempat Ibadah 60.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.816.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 3.917.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00- Belanja Penjilidan 1.200.000,00- Belanja Fotocopy 4.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.104.000,00- Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.050.000,00Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Tempat Ibadah 60.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.816.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 3.917.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00- Belanja Penjilidan 1.200.000,00- Belanja Fotocopy 4.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.104.000,00- Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.050.000,00Pendataan Tempat dan Fasilitas Olah Raga 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.735.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 2.428.700,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 707.000,00- Belanja Penjilidan 100.000,00- Belanja Fotocopy 3.566.800,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.512.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 200.000,00Pembinaan Bidang Olah Raga dan Pemuda TK Jakarta Selatan 200.000.000- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.725.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 36.500.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 49.883.200,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 7.110.000,00- Belanja Cetakan Umum 10.000.000,00- Belanja Penjilidan 1.250.000,00- Belanja Fotocopy 12.031.800,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40.000.000,00- Uang Saku/Transport 1.000.000,00Pelaksanaan Kegiatan Audiensi danRapat Bidang Mental Spiritual 75.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.516.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 5.250.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.530.000,00- Belanja Penjilidan 500.000,00- Belanja Fotocopy 1.504.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.060.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.640.000,00Pelaksanaan Kerja Bidang Kepemudaan Tingkat Kota AdministrasiJakarta Selatan 75.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.200.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.550.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 17.548.600,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.448.000,00- Belanja Cetakan Umum 3.000.000,00- Belanja Penjilidan 375.000,00- Belanja Fotocopy 3.878.400,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.250.000,00- Uang Saku/Transport 15.000.000,00Pelaksanaan Kegiatan MonitoringBidang Pemuda dan Olah Raga 100.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 7,290.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 5,138.200.00- Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 985.000.00- Belanja Penjilidan 375.000.00- Belanja Fotocopy 5.111.800.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.880.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 45.220.000.00Pelaksanaan Monitoring Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan RumahBersalin di Kota Adm. Jakarta Selatan 60.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00- Belanja Alat tulis Kantor 1.193.500.00- Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan publikasi 1.186.500.00- Belanja Fotokopy 800.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8,400.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00Pelaksanaan Monitiring Klinik Pengobatan Tradisional diKota Adm. Jakarta selatan 60.000.000.00- Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500.00- Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan publikasi 1.186.000.00- Belanja Fotokopy 800.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00Pelaksanan Monitoring Apotik dan Toko Obatdi Kota Adm. Jakarta Selatan 60.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500.00- Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 1.186.500.00- Belanja Fotokopy 800.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00Monitoring Pelaksanan Pemberantasan Sarang Nyamuk di KotaAdm. Jakarta Selatan 120.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.824.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 3.721.500.00- Belanja Dokumentasi,dekorasi dan publikasi 1.666.500.00- Belanja Fotocopy 2.353.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.040.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.770.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 61.625.000.00Pembina Penanganan Sengketa Hukum Bagi AparatPemko Adm. Jakarta Selatan 100.000.000.00- Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.338.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 26.670.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 4.875.000.00

Page 11: Surat Kabar RBN Edisi 015

Hukum 11EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.980.000.00- Belanja Penjilidan 11.500.000.00- Belanja Fotocopy 14.414.000.00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.948.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.400.000.00Monitong Pembenahan RW Kumuh Sedang dan PembangunanRumah Sehat PKK di 10 (sepuluh)Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 8.225.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.300.000.00- Belanja Penjilidan 2.400.000.00- Belanja Fotocopy 10.000.000.00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.550.000.00Pembinaan dan Peningkatan Ketrampilan dalam Rangka PemberdayaanPerempuan Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.860.000.00- Honorarium Tenaga Ahli /instruktur/Nara sumber 5.600.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.784.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.475.000.00- Belanja penjilidan 800.000.00- Belanja Fotocopy 3.981.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000.00- Uang saku/transport 5.000.000.00Sosilisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Masyarakat/Perempuan di Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.860.000.00- Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 5.600.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.784.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.475.000.00- Belanja Penjilidan 800.000.00- Belanja Fotocopy 3.981.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000.00- Uang Saku/Transport 5.000.000.00Inventarisasi Data Pengurus RT/RW Dewan Kelurahan danDewan Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000.00- Belanja Barang Pakai Habis 20.405.700.00- Belanja Penjilidan 875.000.00- Belanja Fotocopy 3.555.275.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 75.164.025.00Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan BimbinganTeknis (BINTEK) Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan BagiSekcam dan Sekkel Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00- Belanja Barang Pakai Habis 14.614.000.00- Belanja penjilidan 700.000.00- Belanja Fotocopy 4.084.400.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.601.000.00Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan PelaksanananLomba Kinerja RT/RW dan Dewan Kelurahan TingkatKota Adm Jakarta selatan 125.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.012.000.00- Belanja Barang Pakai Habis 9.803.200.00- Belanja Hadiah Lomba /Penghargaan/Souvenir 572.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0.00- Belanja Penjilidan 3.795.000.00- Belanja Fotocopy 512.800.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.305.000.00Donor Darah 25.564.360.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.228.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000.00- Belanja Fotocopy 1.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.900.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 936.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0.00Program peningkatan dan Kesejahteraan PegawaiSenam kesegaran jasmani Kota Administrasi Jakarta selatan 300.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.245.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000.00- Belanja Fotocopy 2.000.000.00- Belanja Sewa Sound System 30.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 187.500.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Peserta /Petugas/Panitia 64.255.000.00Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia(HAM)Penyuluhan Hukum Bagi MasyarakatDi 10 Kecamatan Kota Adm. Jakarta Selatan 175.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.942.000.00- Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 30,000.000.00- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 10.000.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 31.104.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1.053.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.700.000.00- Belanja Cetakan Khusus 46.645.000.00- Belanja Fotocopy 2.426.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.250.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.500.000.00Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di 10 Kelurahankota Adm. Jakarta Selatan 100.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.890.000.00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber 22.500.000.00- Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 7.500.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 15.293.000.00- Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 350.000.00- Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 3.000.000.00- Belanja Cetakan Khusus 23.400.000.00- Belanja Fotocopy 192.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.750.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 18.750.000.00Lomba Keluarga Sadar Hukum Tk. Kota Adm. Jakarta Selatan 45.500.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.049.500.00- Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 15.000.000.00- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.250.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 844.500.00- Belanja Hadiah Lomba /Penghargaan/Souvenir 3.775.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 875.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 950.000.00- Belanja Cetakan Khusus 875.000.00- Belanja Fotocopy 2.256.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.375.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.875.000.00Pengadaan dan Penyebarluasan Produk Hukum 62.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.654.000.00- Belanja Alat Tulis kantor sarana Teknologi informasi 828.000.00- Belanja Cetakan Khusus 37.000.000.00- Belanja Penjilidan 280.000.00- Belanja Fotocopy 14.363.000.00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4.500.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00Kliping Warta Hukum 63.000.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 2.712.000.00- Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 528.000.00- Belanja surat kabar/Majalah 10.800.000.00- Belanja Cetakan Khusus 43.200.000.00- Belanja Fotocopy 5.760.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penerimaanPBB,BPHTB,PPH Pasal 21 obyek pajak Dalam Negeri (OPDN) TerhadapPengurus RT/RW di Kota Administrasi Jakarta Selatan. 100.000.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00- Belanja Barang Pakai Habis 22.902.000.00- Belanja Penjilidan 3.325.000.00- Belanja Fotocopy 1.043.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 46.130.000.00Program Pelayanan dan Bantuan HukumPenanganan Perkara Pengadilan 149.950.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.100.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 12.344.000.00- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 900.000.00- Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 15.450.000.00- Belanja Penjilidan 10.000.000.00- Belanja Fotocopy 40.006.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 38.400.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000.00Pembekalan Penyelesaian Hukum Bagi PNS di LingkunganKota Adm. Jakarta Selatan 104.500.000.00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.968.000.00- Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 10.800.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 9.127.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 7.675.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.125.000.00- Belanja Cetakan Khusus 36.000.000.00- Belanja Fotocopy 6.480.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.500.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000.00- Uang Saku/Transport 1.200.000.00Program Koordinasi Kebijakan Pembangunan Monitoring Kawasan IndustriYang Tidak Sesuai dengan Peruntukan 123.568.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 19.928.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 7.500.000.00- Belanja Penjilidan 3.500.000.00- Belanja Fotocopy 15.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.928.000.00Pelaksanaan Kegiatan Fasos Fasum di Wilayah Jakarta Selatan 200.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00- Belanja Cetakan Umum 5.000.000.00- Belanja Fotocopy 17.082.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 54.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000.00- Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.850.000,00

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bidang Tata Ruang Kota Jakarta Selatan 100.000.000,00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 13.512.000.00- Belanja Fotocopy 8.200.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.360.000.00Pelaksanaan Pengendalian dan PemanfaatanBangunan Berubah Fungsi 240.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 40.532.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00- Belanja Cetakan Umum 12.000.000.00- Belanja Fotocopy 45.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 54.450.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.450.000.00Monitoring Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 19.995.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00- Belanja Penjilidan 4.000.000.00- Belanja Fotocopy 13.529.800.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.561.600.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.561.600.00Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan PemantauanPembangunan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 12.521.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000.00- Belanja Penjilidan 600.000.00- Belanja Fotocopy 2.469.000.00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.500.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000.00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer(Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut PengaduanMasyarakat Masalah Pembangunan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 18.620.500.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000.00- Belanja Penjilidan 2.600.000.00- Belanja Fotocopy 3.269.500.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000.00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer(Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan BagianTata Ruang dan LH tahun 2011 147.562.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 47.557.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00- Belanja Penjilidan 7.500.000.00- Belanja Fotocopy 19.793.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.360.000.00Monitoring Pembuatan Sumur Resapan 162.568.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 18.808.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.568.000.00- Belanja Penjilidan 10.000.000.00- Belanja Fotocopy 15.000.000.00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.480.000.00Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bidang Prasarana Kota 115.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 23.801.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.000.000.00- Belanja Penjilidan 600.000.00- Belanja Fotocopy 4.489.500.00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.500.000.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000.00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse,Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00Monitoring Pembangunan di Kawasan PBB 173.248.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00- Belanja Alat Tulis Kantor 20.243.000.00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00- Belanja Penjilidan 6.000.000.00- Belanja Fotocopy 19.573.000.00Rehab Gedung Kantor Camat 1.000.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 900.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.200.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 929.900.000,00Rehab Gedung Kantor Lurah 3.000.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 242.500.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 52.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.250.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2.681.550.000,00Rehab Gedung Rumah Dinas Lurah 1.500.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.400.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00- Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 1.361.600.000,00Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten AdministrasiPelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 230.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 12.791.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00- Belanja Cetakan Khusus 25.000.000,00- Belanja Penjilidan 2.100.000,00- Belanja Fotocopy 23.299.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 28.800.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.350.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 15.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan Handycam 6.000.000,00Silaturahmi Minggu Pagi 400.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 43.413.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 19.995.000,00- Belanja Cetakan Umum 0,00- Belanja Penjilidan 15.000.000,00- Belanja Fotocopy 40.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 164.160.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.080.000,00- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 0,00Monitoring dan Evaluasi Program Bangun Praja/Adipura 584.150.400,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 176.820.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 45.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 19.500.000,00- Belanja Cetakan Umum 29.694.000,00- Belanja Penjilidan 19.500.000,00- Belanja Fotocopy 45.924.000,00- Belanja Sewa Meja/Kursi 15.750.000,00- Belanja Sewa Tenda 20.000.000,00- Belanja Sewa Sound System 17.500.000,00- Belanja Sewa Alat Kesenian 17.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 63.781.200,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.781.200,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 49.400.000,00Pembinaan Pengusaha Jasa Konstruksi Klasifikasi Gred 2 dan Gred 3di Kota Administrasi Jakarta Selatan 280.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.800.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 2.225.000,00- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 89.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 21.231.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.500.000,00- Belanja Cetakan Umum 7.500.000,00- Belanja Penjilidan 1.200.000,00- Belanja Fotocopy 18.543.500,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 66.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00Pelaksanaan Monitoring Koperasi di Jakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.440.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 18.483.200,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00- Belanja Fotocopy 19.874.800,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.500,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00Pelaksanaan Pemantauan Harga Sembako di Jakarta Selatan 165.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 18.707.300,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.882.500,00- Belanja Fotocopy 24.200.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.075.200,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.335.000,00Pelaksanaan Monitoring Perpasaran Swasta Sesuai Perda No. 2Tahun 2002 di Jakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.310.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 15.708.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00

- Belanja Fotocopy 19.380.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 3.900.000,00Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalamAPEKSI tahun 2010 240.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.425.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 4.061.400,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 66.000.000,00- Belanja Fotocopy 5.688.600,00- Belanja Sewa Gedung 66.000.000,00- Belanja Sewa Tempat 25.600.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 16.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.375.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.200.000,00Monitoring Usaha Industri di Jakarta Selatan 145.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 14.216.600,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00- Belanja Fotocopy 20.405.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.718.400,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00Pelaksanaan Flora dan Fauna(FLONA) Tahun 2010 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 4.722.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00- Belanja Fotocopy 8.015.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.620.000,00- Belanja Sewa Alat Kesenian 13.200.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.712.500,00- Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00Pelaksanaan Monitoring Produk Unggulan Daerah (PUD)di Jakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.310.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 18.633.500,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00- Belanja Fotocopy 18.561.500,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.365.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.400.000,00Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan BerkalaBidang Perekonomian 120.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00

- Belanja Alat Tulis Kantor 12.216.000,00- Belanja Penjilidan 1.800.000,00- Belanja Fotocopy 19.909.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.770.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00Pelaksanaan Monitoring Transportasi Jakarta Selatan 150.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 19.363.200,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00- Belanja Penjilidan 2.600.000,00- Belanja Fotocopy 24.944.800,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00Pelaksanaan Monitoring Ketenagakerjaan Usaha Kecil Menengah danPMA di Jakarta Selatan 205.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 22.135.950,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.610.000,00- Belanja Penjilidan 2.600.000,00- Belanja Fotocopy 23.007.800,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 52.181.250,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.335.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00Pelaksanaan Monitoring Bidang Kepariwisataan di Jakarta Selatan 275.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.320.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 30.080.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00- Belanja Penjilidan 4.580.000,00- Belanja Fotocopy 33.300.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.720.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00Koordinasi Asisten Perekonomian dan AdministrasiBidang Perekonomian 130.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.280.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 15.729.000,00- Belanja Penjilidan 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 19.293.200,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.572.800,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.125.000,00Operasional Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasidi Jakarta Selatan 222.208.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.512.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 27.390.000,00- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00- Belanja Cetakan Khusus 29.000.000,00- Belanja Penjilidan 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 4.600.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 65.206.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV 0,00Pembinaan Program Pelayanan Publik Kecamatan 120.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.620.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 22.464.200,00- Belanja Penjilidan 3.600.000,00- Belanja Fotocopy 1.715.800,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000,00Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Administrasidi Jakarta Selatan 57.702.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.290.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 8.713.500,00- Belanja Cetakan Khusus 11.000.000,00- Belanja Fotocopy 6.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.698.500,00- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00Penyelenggaraan HUT Kota Jakarta dan HUT RI di Lingkungan PemerintahKota Administrasi di Jakarta Selatan 150.000.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 1.180.000,00- Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 2.500.000,00- Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00- Belanja Sewa Tenda 30.000.000,00- Belanja Sewa Sound System 5.000.000,00- Belanja Sewa Level/Panggung 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 970.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 87.350.000,00Penyelenggaraan Kegiatan Upacara Hari-hari Besar di LingkunganKantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00- Belanja Bahan Peraga 7.500.000,00- Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.000.000,00Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Sarana Keprotokol PemerintahKota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 93.900.000,00Operasional Keprotokol Dalam Rangka Penyelenggaraan Resepsi DanPenerimaan Kunjungan TamuDi Lingkungan Kota AdministrasiJakarta Selatan 200.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 13.390.000,00- Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir 40.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 21.8850.000,00- Belanja Fotocopy 7.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.975.000,00Pelaksanaan Penilaian Kinerja Layanan Publik Kota/Kabupaten Administrasi 128.963.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.683.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 6.688.500,00- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 8.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 23.850.000,00- Belanja Penjilidan 10.000.000,00- Belanja Fotocopy 2.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.341.500,00Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap 9 Unit Kerja dan 3 SekolahKota Administrasi Jakarta Selatan 1.100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 5.412.000,00- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 8.000.000,00- Belanja Sertifikasi 1.076.125.000,00- Belanja Penjilidan 1.000.000,00- Belanja Fotocopy 1.923.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 282.500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Penyediaan Pengadaan Meubelair Gedung Sayap Belakang Kiri danKanan JL. Prapanca Raya No. 9 24.360.408.100,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.000.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.510.408.100,00- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.050.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 4.180.200.000,00- Belanja Modal Pengadaan Lemari 1.300.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 300.000.000,00Pengadaan Elektrik (Sound System) Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Sound System 283.000.000,00Pengadaan Komputer dan Printer di Lingkungan Kantor WalikotaJakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 93.700.000,00Pengadaan Laptop di Lingkungan KantorWalikota Jakarta Selatan 35.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 32.380.000,00Pengadaan Papan Nama Ruangan di Lingkungan Kantor WalikotaJakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Pengadaan Sofa dan Kursi Tamu Ruangan Pimpinan di LingkunganKantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Sofa 93.700.000,00Pengadaan Penunjuk Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00- Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00Penyediaan Karpet Mesjid dan Musholla Kantor WalikotaJakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Barang Pakai Habis 93.700.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Pengadaan Bak Sampah Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00- Belanja Tong Sampah 93.700.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00Pengadaan Vertikal Blind Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden 479.000.000,00Pembuatan Partisipasi Ruangan Kantor Walikota Jakarta SelatanJL. Prapanca Raya No. 9 1.500.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00- Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruangan 933.000.000,00Pelaksanaan dan Pengawasan larangan Merokok di Ruang Kerja diLingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 75.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00- Belanja Cetakan Khusus 282.500.000,00- Belanja Fotocopy 1.923.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00Penyediaan Konsumsi Tamu dan Para Pejabat Dalam Rangka PelayananKepada Masyarakat di Lingkungan KantorWalikota Jakarta Selatan 300.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai 300.000.000,00Operasional Bendahara Barang dan Pembantu Pengurus Barang diLingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 125.000.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 50.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 75.000.000,00- Belanja Fotocopy 50.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 150.000.000,00Pendataan, Inventaris dan Pengamanan Aset Pemda di LingkunganPemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 550.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.400.000,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 110.000.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 37.650.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.000.000,00- Belanja Bahan Peraga 20.000.000,00- Belanja Cetakan Umum 14.000.000,00- Belanja Penjilidan 5.000.000,00- Belanja Fotocopy 29.950.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 300.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 168.000.000,00- Uang Saku/Transport 180.000.000,00Penyediaan Surat Kabar dan Majalah untuk Para Pejabat di LingkunganSekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00- Belanja Surat Kabar/Majalah 75.000.000,00Pelaksanaan Penggandaan Surat-surat Dinas Pimpinan di LingkunganSekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00- Belanja Fotocopy 75.000.000,00Operasional Petugas Pengawalan Para Pimpinan di LingkunganPemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 48.000.000,00Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Kota/KabupatenAdministrasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kelengkapan danKelayakan Fasilitas Gedung Bertingkat dan PusatPerbelanjaan 300.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.920.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 27.336.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00- Belanja Penjilidan 2.500.000,00- Belanja Fotocopy 21.544.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 42.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 51.000.000,00Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bangunan Menara Telekomunikasi 260.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.840.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 29.816.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00- Belanja Penjilidan 2.500.000,00- Belanja Fotocopy 13.144.000,00- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 66.000.000,00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00- Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00- Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00Monitoring dan Pemantauan Pembangunan Utilitas 140.000.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00- Belanja Alat Tulis Kantor 12.771.000,00- Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000,00- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 118.638.000,00

Page 12: Surat Kabar RBN Edisi 015

EDISI 15 | TAHUN II | 20 DESEMBER 2011 - 04 JANUARI 2012

12Serba Serbiss

Page 13: Surat Kabar RBN Edisi 015