STUDI KOMPARATIF PERAN LPMK (LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN) DALAM
PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN 2015 DI KELURAHAN
BENDUNGAN DAN KELURAHAN CIWEDUS KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial padaKonsenterasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Oleh
Aan Sumarni
6661140462
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTANG AGENG TIRTAYASA
SERANG, 2018
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto:
“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, dan selalu
ada jalan bagi mereka yang sering berusaha.”
Karya sederhana ini kupersembahkan
Untuk Kedua Orang TuakuYang selalu
memberikan semua yang terbaik bagiku Mudah-mudahan
ini adalah awal untuk ku menggapai apa yang ku
ingginkan dan beliau inginkan (amin)
ABSTRAK
Aan Sumarni, 6661140462. Studi Komparatif Peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pembangunan
Kelurahan Tahun 2015 di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus.
Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen pembimbing I :,
Rahmawati, M.Si., Dosen Pembimbing II : Maulana Yusuf, M.Si.
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam
pembangunan di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Bendungan dan Kelurahan
Ciwedus. Adapun yang dimaksud dengan peranan adalah serangkaian perilaku
yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik
secara formal maupun informal. Peranan didasarkan pada ketentuan dan harapan
peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu
situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang
lain menyangkut peranan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan antar teori dan praktek di lapangan yang dilakukan oleh LPMK di
Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus. Penelitian ini menggunakan teori
berdasarkan Fungsi dan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
dalam Sunyoto (2004) yaitu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai
Fasilitator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mediator, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Motivator dan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Sebagai Dinamisator. Metode yang digunakan adalah metode
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Studi Komparatif Peran (LPMK) Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 di Kelurahan
Bendungan dan Kelurahan Ciwedus bahwa terdapat perbedaaan antara partisipasi
masyarakat di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus, Partisipasi
masyarakat Kelurahan Ciwedus lebih baik secara mekanisme dalam mengatasi
kendala. Sehingga Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus perlu
menggerakan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang
LPMK adakan untuk menjadi lebih baik.
Kata Kunci : Peranan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
ABSTRACT
Aan Sumarni, 6661140462. Comparative Study The Role Of Urban Village
Community Empowerment Institution In The Development of Kelurahan In
2015 The Urban Village Of Kelurahan Bendungan And Kelurahan Ciwedus.
Departement of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences.
University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I : Rahmawati, M.Si. And
Advisor II : Maulana Yusuf, M.Si.
The role of the Kelurahan community empowerment agency (LPMK) in the
development of two villages, the urban village of Kelurahan Bendungan and
Kelurahan Ciwedus. As for what is meant by the role is a series of behaviors that
are expected in someone in accordance with the social position given both
formally and informally. The role is based on the role and role expectations that
explain what individuals must do in a particular situation in order to fulfill their
own expectations or other people’s expectations regarding the role. The purpose
of this study was to determine the relationship between theory and practice in the
field carried out by the village community empowerment institutions in the
Bendungan and Ciwedus villages. This study uses theory based on the function
and role of the urban community empowerment institutions in Sunyoto 2004,
namely, community empowerment institutions as facilitators, community
empowerment institutions as mediators, community empowerment institutions as
motivators, and community empowerment institutions as dynamicators. The
method used is descriptive research method with a qualitative approach. Data
collection techniques using observation, interviews, and documetation. The result
showed that a comparative study of the role of the urban village community
empowerment institutions in 2015 in the Bendungan and Ciwedus village that
there was a difference between community participation in the Bendungan village
and ciwedus village, the participation of the community of Ciwedus village was
better in a mechanism to overcome obstacles. So Bendungan village and Ciwedus
village need to move and invite yhe community to participation in the activities
that the village community empowerment institute is doing to be better.
Keywords :Role , Village Community Empowerment Institutions.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr. wb
Dengan mengucapkan alhamdulillahirabil’alamin, peneliti mengucapkan
syukur kepada ALLAH SWT, serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurah
limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, sahabat beserta seluruh kelurganya, karena
berkat ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya, peneliti dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul “Studi Komparatif Peran LPMK (Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dalam Pembangunan Kelurahan Tahun
2015 di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon
Kota Cilegon Provinsi Banten”.
Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana pada program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten. Dengan
selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak
yang selalu mendukung peneliti. Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada yang terhormat:
1. Prof. Dr. H. Soleh Hidayat, Drs., M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Rahmawati, M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Kandung Sapto. N, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Listyaningsih, M.Si. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Dr. Arenawati, M.Si. Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Rahmawati, M.Si. Pembimbing I yang senantiasa memberikan waktu untuk
membimbing disela-sela kesibukannya, serta terimakasih atas ilmu yang
sudah diberikan.
8. Maulana Yusuf , M.Si. Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan
membimbing serta memberi masukan yang begitu sangat berarti bagi penulis.
9. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
10. Seluruh Pihak LPMK di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus yang
telah mengizinkan dan membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk
penulisan proposal penelitian ini.
11. Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon yang telah
mengizinkan dan membantu dalam penelitian ini.
12. Ayahanda H. Rochiman dan Ibunda Hj. Munariyah, yang dengan doa dan
kasih sayangnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas yang
membuat mereka tersenyum dan sebagai sumber kehidupan, sebagai
pembimbing utama, sebagai pendidik dan orang yang telah membesarkan
penulis dengan kesabaran dan kebijaksanaan, yang memiliki peran yang
sangat penting dan tak terhingga.
13. Untuk kakak-kakak tersayang ( A’dedi, A’yayat, T’ni, T’upit, A’Aris)
terimakasih atas semua doanya, terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh
kesah selama di rumah dan juga untuk (A’erick, T’reni, T’sri, A’ade dan juga
keponakan tersayang Fathir, Raya, Dela, Rakan, Mahesa) terimakasih sudah
menjadi penyemangat untuk penulis selama ini.
14. Untuk sepupu-sepupuku Teh Iin, Teh Ima, Puput yang selalu memberikan
semangat dan dukunganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat terbaikku selama ini, Lastri Kurniawati, Siti Ida Aida , Rizki
Amilia, Anissa Rizqiyah yang selalu setia dalam suka maupun duka, dan yang
selalu menjadi tempat untuk penulis berkeluh kesah serta selalu memberi
dukungan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabatku Renita, Hera, Intan, Devi, Nina dan Feti yang telah
memberikan semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman Administrasi Publik 2014, atas kebersamaan yang
begitu besar selama empat tahun ini.
Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan
terselesaikannya penusunan skripsi ini. Penulis meyadari masih banyak kekurangan.
Penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat
bagi semua pihak.
Serang, Oktober 2018
Aan Sumarni
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL................................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah ........................................................................................ 12
1.3 BatasanMasalah............................................................................................... 12
1.4 RumusanMasalah ............................................................................................ 12
1.5 TujuanPenelitian ............................................................................................. 13
1.6 ManfaatPenelitian ........................................................................................... 13
1.7 SistematikaPenulisan....................................................................................... 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI
DASAR
2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat ....................................................................... 19
2.2 Definisi Peran .................................................................................................. 26
2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat ................................................................ 30
2.3.1 Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat ...................................... 33
2.3.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat ........................................................ 36
2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat ........................................................ 39
2.4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ............................................ 41
2.5 Penelitian Terdahulu ....................................................................................... 44
2.6 Kerangka Pemikiran ........................................................................................ 45
2.7 Asumsi Dasar .................................................................................................. 48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ................................................................. 49
3.2 Fokus Penelitian .............................................................................................. 49
3.3 Lokasi Penelitian ............................................................................................. 50
3.4 Variabel Penelitian .......................................................................................... 50
3.4.1 Definisi Konsep ...................................................................................... 50
3.4.2 Definisi Operasional ............................................................................... 52
3.5 Instrumen Penelitian........................................................................................ 53
3.6 Informan Penelitian ......................................................................................... 54
3.7 Teknik Pengumpulan Data .............................................................................. 55
3.8 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data ................................................ 65
3.9 Teknik Uji Keabsahan Data ............................................................................ 67
3.10 Jadwal Penelitian ........................................................................................... 69
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .............................................................................. 70
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Bendungan ............................................... 70
4.1.1.1 Visi Misi Kelurahan Bendungan .................................................... 71
4.1.2 Gambaran LPMK Kelurahan Bendungan ............................................... 72
4.1.2.1 Kepengurusan LPMK Bendungan ................................................. 73
4.1.3 Gambaran Umum Kelurahan Ciwedus...................................................74
4.1.3.1 Visi Misi kelurahan Ciwedus ................................................... 76
4.1.4 Gambaran LPMK kelurahan Ciwedus .................................................... 77
4.1.4.1 Kepengurusan LPMK Ciwedus ................................................. 78
4.2 Informan Penelitian .......................................................................................... 79
4.3 Deskripsi Data .................................................................................................. 81
4.4 Analisis Data .................................................................................................... 81
4.5 Reduksi Data .................................................................................................... 83
4.6 Studi Komparatif Peran LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan) Dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 Di Kelurahan
Bendungan dan Kelurahan Ciwedus ...................................................................... 85
4.6.1 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan
Ciwedus ................................................................................................. 92
4.6.2 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan
Bendungan .......................................................................................... 110
4.7 Penyajian Data ............................................................................................... 124
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian ........................................................................ 124
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan .................................................................................................... 138
5.2 Saran ............................................................................................................... 140
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Perbandingan realisasi kegiatan pembangunan kelurahan tahun 2015 di
kelurahan bendungan dan kelurahan ciwedus .......................................................... 8
Tabel 3.1 Daftar Informan...................................................................................... 55
Tabel 3.2 Pedoman wawancara narasumber: Ketua LPMK/Anggota ................... 57
Tabel 3.3 Pedoman wawancara narasumber: Aparat Kelurahan ........................... 60
Tabel 3.4 Pedoman wawancara narasumber: Masyarakat ..................................... 63
Tabel 3.5 jadwal penelitian .................................................................................... 69
Tabel 4.1 Jenis potensi di Kelurahan Bendungan .................................................. 70
Tabel 4.2 Jenis potensi di Kelurahan Ciwedus ...................................................... 75
Tabel 4.3 Informan penelitian ................................................................................ 80
Tabel 4.4 Perbandingan tingkat pendidikan anggota LPMK di Kelurahan
Bendungan dan Kelurahan Ciwedus ...................................................................... 85
Tabel 4.5 Hasil penelitian di Kelurahan Ciwedus ................................................ 128
Tabel 4.6 Hasil penelitian di Kelurahan Bendungan ........................................... 131
Tabel 4.7 Hasil Penelitian di kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan ..... 133
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran ........................................................................... 47
Gambar 4.1 Daftar hadir di Kelurahan Ciwedus .................................................... 87
Gambar 4.2 Daftar hadir di Kelurahan Bendungan ............................................ 106
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Suatu organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau
beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelola berbagai dan rangkaian
kegiatan yang di arahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan
rangkaian kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia (human being) yang
bertindak sebagai peserta dalam organisasi yang bersangkutan, maka dengan
sendirinya kinerja (performance) organisasi yang bersangkutan banyak tergantung
pada perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga
Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu
pada masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di dirikan untuk
meningkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendali pembangunan dapat meningkatkan kemampuan
masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan
memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA). Peranan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Pemerintahan adalah
2
menanamkan dan memupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
desa/kelurahan.
(Sumber : Anonim ; Acuan Pembentukan LPM Tahun 2000).
Berawal dari terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ,
LKMD membuat kesepakatn supaya melakukan temu LKMD tingkat nasional di
Bandung pada tanggal 18-21 juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat
memwujudkan peran dan fungsinya sebagai lembga sosial kemasyarakatan,
melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan. LPM di pakai sebagi pengganti nama
LKMD. LPM di deklarasikan pada tanggal 21 juli 2000 melalui forum musyaarah
temu LKMD tingkat nasional di bnadung yang di ikuti oleh para utusan LKMD
se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya
masing-masing untuk mempelajari, menelaah, dan membuat kesepakatan-
kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
(Sumber: berugaqelen2010.wordpress.com/lembaga-desa/lkmd/)
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penataan Kemasyarakatan jelas menyebutkann terkait dengan tugas dari
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan
pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakasanakan tugas sebagaimana di
3
maksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut, Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : (a) Menyusun rencana
pembangunan yang partisipatif. (b) Menggerakan swadaya gotong royong
masyarakat. (c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Fungsi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : (a) Penampung dan penyalur aspirasi
masyarakat dalam pembangunan. (b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan
dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara kesatuan Republik
Indonesia. (c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat. (d) Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. (e) Penumbuh
kembangan dan penggerak swadaya gotong royong masyarakat. (f) Penggali,
pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian
lingkungan hidup. (Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007)
Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam dalam
memberdayakan masyarakat yang merujuk pada Peraturan Walikota Cilegon No
38 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KT), dan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). ( Sumber : Perwal Cilegon )
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas
membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas
4
sebagaimana dimaksud lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi yaitu
penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penanaman dan pemupukan
rasa persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kualitas dan
percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusun rencana,
pelaksana dan pengelola pembanguna serta pemanfaat, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif .
Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga
Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat kelurahan,
merupakan wadah partisipasi dan aspirasi mayarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat
kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan,
meningkatnya kemmapuan masyarakat sebagau Sumber Daya Manusia (SDM)
untuk mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama
dalam bidang agribisnis dan pariwisata, meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam
upaya pengentasan kemiskinan. Dalam pembangunan kelurahan LPMK
merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan. pemerintah kelurahan dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting
dalam pembangunan. Kepala kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pimpinan
pemerintah kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang
5
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan. Sumber: (ejournal.unsrat.ac.id)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus terlebih
dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan
kelurahan yang menampung dan memwujudkan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat dibidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan
bersifat lokal. Dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang
mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, memaksa untuk dapat
melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan
dengan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan. Saran dalam kendala
pelaksanaan fungsi adalah pemberdayaan fungsi lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama dengan
akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan
masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan dan pemberdayaan fungsi
dalam kendala ekstern komunikasi antara pemerintah dengan lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan
dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan
mengenai sarana prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK) kaitannya dengan operasional dari pemerintah kota dan penambahan
dana operasional lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang telah
dianggarkan dalam anggaran penapatan belanja kelurahan serta anggota lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan
waktu untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonentrasi pada
6
fungsinya agar di dalam penerapan antar anggota lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik.
Sumber : (sutoro, 2002;45-46)
Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang
yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu
untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Program juga dapat dipahami
sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus
serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas
proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya - upaya secara sadar
dan terencana yang ada di Kelurahan. Pelaksanaan kegiatan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diawali dari musyawarah masyarakat tingkat
RT/RW yang dipelopori oleh pihak kelurahan sebagai pihak yang menjadi
fasilitator pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah yang telah dilakukan
ditingkat RT/RW maka akan dibawa ke musyawarah pembangunan tingkat
kelurahan, dimana di sini akan dibahas mengenai pembangunan kelurahan yang
akan dibangun. Dalam musyawarah yang dilakukan di kelurahan ini seluruh
aspirasi yang ada di RT/RW yang ada di kelurahan akan dibahas. Selanjutnya
dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang akan menjadi
prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat menghindari
pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.
( Sumber : http://jurnal.umrah.ac.id).
LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di Kelurahan
Ciwedus dilihat dari Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
7
pengendalian pembangunan sudah cukup baik dengan memanfaatkan potensi dan
menggerakan swadaya gotong royong. Berbeda dengan LPMK di Kelurahan
Bendungan dilihat dari partisispasi masyarakat yang dimana kurang aktif dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan kurang
menggerakan swadaya gotong royong masyarakat. Sejauh ini pula pelaksanaan
LPMK di Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan yang dimana sebagai
mitra dari lurah di dalam sistem pemerintahan kelurahan belum begitu
menunjukkan hal-hal yang menuju pada orientasi pembangunan yang baik. Masih
terdapat program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan belum di
laksanakan secara prioritas, bahkan ada yang sudah dilaksanakan tetapi tidak
menunjukkan hasil yang baik.
8
Tabel 1.2
PERBANDINGAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN 2015
DI KELURAHAN CIWEDUS DAN KELURAHAN BENDUNGAN
KELURAHAN CIWEDUS KELURAHAN BENDUNGAN
No Nama
Kegiatan
Lokasi Volume No Nama
Kegiatan
Lokasi Volume
Rencana Realisas
i
Anggaran Rencana Realisasi Anggaran
1. Perkerasan
Paving Block
Link.
Ciwedus
Baru Rt.
01/02
252 M2
260 M2
24.250.000 1. Pembuatan
Drainase
Jl. Pandawa
RT. 014/004
600 M2
650 M2
120.000.000
2. Perguliran
Ekonomi
Link.
Ciwedus
30
Orang
125.000.000 2. Pelatihan Las Kelurahan
Bendungan
10 Orang 10 Orang 10.000.000
3. Tembok
Penahan
Tanah
Link.
Pakuncen
Rt. 11/03
50 M3
56 M3 55.102.300 3. BPO TPTK Kelurahan
Bendungan
10.000.000
4. Perkerasan
Paving Block
Link.
Pakuncen
Rt. 11/03
450 M2 500 M
2 69.897.700 4. Penguatan
Kelembagaan
LPMK
Kelurahan
Bendungan
10.000.000
5. Pelatihan
SATPAM
Link.
Ciwedus
3 Orang 10.000.000 5. Bantuan
Raskin Gratis
Kelurahan
Bendungan
205 RTS 205 RTS 59.040.000
6. BOP TPTK Link.
Ciwedus
10.000.000 6. Dana BML Kelurahan
Bendungan
205 RTS 205 RTS 82.000.000
7. Penguatan
Kelembagaan
LPMK
Link.
Ciwedus
5.000.000
TOTAL
291.040.000
8. Bantuan
RASKIN
Gratis
Kelurahan
Ciwedus
112 RTS 112
RTS
32.256.000
9. Dana BML Kelurahan
Ciwedus
112 RTS 112
RTS
44.800.000
TOTAL 376.306.000
Sumber: LPMK Ciwedus dan LPMK Bendungan
9
Data di samping menunujukan bahwa realisasi kegiatan pembangunan di
Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan pada tahun 2015 memiliki
perbedaan kegiatan pembangunan, yang di mana dari data di samping peneliti
mengelompokkan menjadi 3 segi : 1). Segi infrastruktur, 2). Segi sosial, dan 3).
Segi pemberdayaan. 1). Segi infrastruktur berdasarkan data di samping
menunjukan bahwa dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Ciwedus meliputi
pengerasan paving block yang rencana 252 M2 namun realisainya 260 M
2, tembok
penahan tanah (TPT) rencana 50 M3 namun realisasinya 56 M
3. Untuk di
Kelurahan Bendungan meliputi pembuatan drainase saja yang rencana 600 M2
namun realisasinya 650 M2, 2). Segi sosial berdasarkan data di samping
menunjukan bahwa dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Ciwedus meliputi
bantuan raskin mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 32.256.000, dana BML
mengeluarakan anggaran sebesar Rp. 44.800.000. Untuk di Kelurahan Bendungan
meliputi bantuan raskin anggarannya sebesar Rp. 59.040.000, dana BML
anggaran sebesar Rp. 82.000.000. 3). Segi pemberdayaan data disamping
menunjukan bahwa dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Ciwedus meliputi
pelatihan satpam yang diikuti 3 orang saja. Untuk di Kelurahan Bendungan
meliputi pelatihan las yang diikuti 10 orang.
Kegiatan pembangunan di Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan
tentunya memiliki perbedaan baik dari rencana kegiatan ataupun dalam realisasi
kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbedaan juga terdapat pada jenis progran
kegiatan pembangunan baik di Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan
walaupun ada sebagian mempunyai kesamaan namun terdapat juga perbedaannya.
10
Perbedaan yang dapat dilihat dari program kegiatan yang direncanakan dan
dilaksanakan ialah dimana Kelurahan Ciwedus dalam merealisasikan kegiatan
pembangunan pada tahun 2015 lebih banyak kegiatan pembangunannya di
banding Kelurahan Bendungan yang cenderung lebih sedikit kegiatan
pembangunannya.
Setiap pembangunan khususnya pembangunan kelurahan tahun 2015 di
Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus tentunya memiliki perbedaan baik
itu dari program yang direncanakan ataupun program yang telah terealisasikan
walaupun sebagaian besar mempunyai kesamaan namun terdapat juga
perbedaannya.
Pada observasi awal penelitian peneliti menemukan beberapa kendala dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2015 antara lain :
Pertama, sosialisasi program kepada masyarakat yang dilakukan oleh LPMK
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di Kelurahan Bendungan , jika
dilihat peran LPMK di Bendungan sangat kurang dalam mensosialisasikan
programnya sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang ada baik dalam merencanakan pembangunan maupun dalam
melaksanakan kegiatan tersebut. Berbeda dengan LPMK di Kelurahan Ciwedus
yang dimana peran LPMK cenderung aktif dalam mensosialisaikan programnya
baik dalam perencanaan pembangunan yang dimana masyarakat ikut
berpartisipasi dan maupun dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga pelakasanaan
kegiatan pembangunan berjalan dengan baik dan lancar
11
Kedua, setiap kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan
Bendungan, masyarakat kurang antusias terhadap kegiatan pembangunan yang
ada. Berbeda dengan Kelurahan Ciwedus di wilayah sana masyarakat itu lebih
antusias terhadap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan oleh LPMK
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) itu sendiri dan disetiap
pembangunan yang berjalan masyarakat Kelurahan Ciwedus ikut bergotong
royong dalam meneyelesaikan pembangunan tersebut.
Ketiga, program yang ingin terlaksana oleh LPMK di Kelurahan Ciwedus
menjadi terhambat dikarenakan keterkaitan masalah tanah atau bisa dikatakan
perizianan tanah yang dimana disalah satu program yaitu pemasangan paving
block. Berbeda dengan LPMK di kelurahan Bendungan dimana dalam keterkaitan
dengan perizinan tanah tidak ada permasalahan saat melaksanakan program
pembangunan salah satunya pemasangan paving block.
Berdasarkan uraian masalah-masalah di atas maka peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian yang berjudul “ Studi Komparatif Peran LPMK
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dalam Pembangunan
Kelurahan Tahun 2015 di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus
Kota Cilegon Provinsi Banten.”
12
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka
perlu diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas yaitu :
1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali
pembangunan yang dilaksanakan LPMK di Kelurahan Ciwedus lebih
aktif dibandingkan di Kelurahan Bendungan.
2. Perizinan tanah terkait masalah program pembangunan fisik di kelurahan
Ciwedus lebih sulit dibandingkan di Kelurahan Bendungan
3. Sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat jauh lebih baik di
Kelurahan Ciwedus dibandingkan di Kelurahan Bendungan.
1.3 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan pada :
Studi Komparatif Peran LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)
dalam Pembangunan Kelurahan tahun 2015 di Kelurahan Bendungan dan
Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
rumusan masalah yang akan dikaji adalah Bagaimana Peran LPMK dalam
Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 Perbandingan di Kelurahan Bendungan dan
Kelurahan Ciwedus?
13
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
Perbandingan Peran LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)
dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 di Kelurahan Bendungan dan
Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon.
1.6 Manfaat penelitian
a) Secara Teoritis
1. Untuk mengetahui hubungan antar teori dan praktek yang ada di
lapangan
2. Untuk dapat memberikan input atau masukan mengenai peran LPM itu
sendiri
b) Secara praktis
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi LPM
di Kelurahan agar dapat memperbaiki serta meningkatkan peran
LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan).
2. Bagi peneliti dapat memberikan input dan menambah pengetahauan
dan wawasan serta melatih kemampuan menganalisis khususnya
dibidang manajemen publik.
14
1.7 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bagian masing-masing terdiri dari
sub bagian, sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup
dan kedudukan masalah yang diteliti. Bentuk penerangan dan penjelasan
dalam penelitian ini akan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari
penjelasan yang berbentuk umum hingga menjelaskan ke masalah yang
lebih spesifik dan relevan dengan tema yang diambil.
1.2 Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang
akan diteliti,kemudian dikaitkan dengan tema/topik/judul penelitian.
1.3 Batasan Masalah
Untuk mempermudah penelitian dan untuk menghemat waktu dan biaya
maka peneliti membatasi penelitian ini.
1.4 Rumusan Masalah
Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah
yang paling urgent yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam
bagian ini juga akan didifiniskan permasalahan yang telah diterapkan
dalam kalimat tanya.
1.5 Tujuan Penelitian
15
Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan
dilaksanakan penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi
dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah
penelitian.
1.6 Sitematika Penulisan
Menjelaskan isi bab per babnya dan menjelaskan urutan penulisan
skripsi ini secara keseluruhan.
BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI
DASAR
2.1 Landasan Teori
Landasan teori mengkaji teori dan konep yang relevan dengan
permasalahan penelitian, sehingga akan memperoleh konsep penelitian
yang jelas.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan kaji penelitian yang perlu dilakukan
oleh penulis sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber
ilmiah.
2.3 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikian menggambarkan alur pemikiran penliti sebagai
kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memebrikan penjelasan
kepada pembaca mengenai asumsi dasanya.
2.4 Asumsi Dasar Penelitian
16
Asumsi dasar merupakan jawaban sementara dan akan diuji
kebenarannya.
BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan dan metode yang akan
digunakan dalam penelitian ini.
3.2 Ruang Lingkup Penelitian
Dalam bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian
penelitian yang akan dilakukan.
3.3 Lokasi Penelitian
Menjelaskan tempat atau locus penelitian yang akan dilakukan.
3.4 Variabel Penelitian
3.4.1 Definisi Konsep
Memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang
akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka
teori yang digunakan.
3.4.2 Definisi Operasional
Merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam
rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel
penelitian dilengkapi dengan tabel matriks berisi dimensi, sub
dimensi dan nomor pertanyaan sebagai lampiran.
3.5 Instrumen Penelitian
17
Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data
yang akan digunakan, dalam hal ini instrumennya adalah peneliti
sendiri akan disampaikan pedoman wawancara yang akan digunakan
dalam pengumpulan data dan obsevasi.
3.6 Informan Penelitian
Informan penelitian yaitu pihak yang memberikan informasi baik secara
lisan maupun tulisan kepada peneliti. Pemberian informasi biasanya di
dapatkan dengan cara wawancara dengan peneliti.
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisa Data
Menjelaskan teknis analisis rasionalisasinya, yaitu memaparkan teknik
pengolahan dan analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.
3.8 Jadwal Penelitian
Menjelaskan jadwal penelitian, beserta tahapan penelitian yang akan
dilakukan serta dilengkapi dengan tabel jadwal penelitian.
BAB IV : HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian
secara jelas, struktur organisasi serta hal lain yang berhubungan dengan
objek penelitian.
4.2 Deskripsi Data
Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah
menggunakan teknik analisis data yang relevan.
4.3 Temuan Lapangan
18
Menjelaskan hasil penelitiam yang telah diolah dari data mentah dengan
menggunakan analisa data kualitatif.
4.4 Pembahasan
Melakukan pembahsan lebih lanjut terhadap analisa data.
BAB V : PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas
dan mudah dimengerti.
5.2 Saran
Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang
diteliti baik secara teoritis maupun praktis,
DAFTAR PUSTAKA
Pada bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam
penyusunan skripsi ini.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Memuat lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan relevan, bersusun
secara berurutan yang dianggap perlu oleh peneliti karena berkaitan dengan data
penelitian dan sebagai bukti kuat dalam penyusunan penelitian.
19
BAB II
LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN ASUMSI DASAR
2.1. Konsep Partisipasi Masyarakat
Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat,
digunakan secara uum dan luas. Di dalam kamus besar bahasa indonesia
partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan
(keikutsertaan).
Partisipasi menurut menurut Nogi (2005) adalah keterlibatan seseorang dalam
kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembangunan,
terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Partisipasi menurut Steele adalah :
Merupakan unsur kunci pembangunan, pengertian partisipasi bukan semata-
mata melalui pilihan umum saja, ia juga mengandung suatu sistem yang
benar-benar menjamin terwujudnya hak sosial dan ekonomi, setelah hak-hak
sipil dan politik serta pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya harus ada
budaya parisipasi (aculture of participation) di mana rakyat membutuhkan
sejumlah kemampuan dan sumber daya untuk berperan.
Sedangkan menurut Keith Davis mengemukakan bahwa partisipasi adalah
“Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in
a group situation which encourages him to group goals and share responbility in
them”. Artinya partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang
kepada pencapaian dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.
Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan
emosi. Sebenarnya partispasi adalah suatu gejala demokrasi di mana orang di ikut
sertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaaan dan juga ikut
20
memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat
kewajibannya. Partispasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun
bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta
dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses
belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas
keterlibatannya.
Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu
dengan sesamanya serta alam lingkungan disekitarnya dengan menggunakan
pikiran, naluri, perasaan, dan keinginan. Manusia memberi reaksi dan melakukan
interaksi dengan lingkungannnya, pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan
yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat. Istilah “rakyat” menunjuk pada
adanya jumlah yang besar dari “penduduk” yang memiliki kehendak umum
bersama (masyarakat sipil) dan dihadapkan pada pemerintah yang mengatur dan
memerintah kehendak tadi. Sehingga dengan demikian terdapat kepentingan akan
terprioritas yang jelas. Menurut Budiarjo bahwa masyarakat adalah keseluruhan
antara hubungan-hubungan yang di tata (societymeans a system of ordered
relation)”. Menurut Ralp masyarakat adalah setiap kelompok yang telah cukup
lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorgansisasikan
dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-
batas tertentu.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting
ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting
21
tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Maka di dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibagi dalam
empat tahapan Kaho yaitu: (1) Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan,
dalam tahap ini partisipasi masyarakat sangat penting, terutama karena putusan
politik yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Masyarakat
hanya akan terlihat dalam aktivitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut andil
dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan. (2) Partisispasi dalam
Pelaksanaan, partisipasi ini merupakan tindakan selanjutnya dari tahap pertama,
partisipasi dalam pembangunan akan terlihat ketika masyarakat ikut serta dalam
memberi kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud
tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksana
pembangunan. (3) Partisipasi dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan, Tujuan
pembangunan adalah memwujudkan masyarakat adil dan makmur, maka dalam
tahap ini masyarakat masyarakat secara bersama akan menikmati hasil
pembangunan dengan adil tanpa ada pengecualian. Setiap masyarakat akan
mendapatkan bagian sebesar kontribusi atau pengorbanan yang diberikan.
Manfaat yang dapat diterima dalam pembangunan ini yaitu manfaat materialnya;
manfaat sosialnya; dan manfaat pribadi. (4) Partisipasi dalam Evaluasi, suatu
kegiatan dapat dinilai apabila memberi manfaat yang sepantasnya bagi
masyarakat. Maka dalam tahap ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai
sendiri hasil yang sudah didapat dalam pembangunan, dan masyarakat menjadi
hakim yang adil dan jujur dalam menilai hasil yang ada.
22
Dari teori di atas yang dikemukakan oleh Bintoro dapat dilihat empat aspek
penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan yaitu: (1) Terlibatnya dan
ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme prose politik dalam suatu
negara turut menetukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang di
lakukan oleh pemerintah. (2) Meningkatnya artikulasi (kemampuan) untuk
merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu
yang sebaiknya. Oleh karena itu pemerintah perlu dikembangkan kemampuan
masyarakat dan terutama organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung
pembangunan. (3) partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang
konsisten dengan arah, strtegi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses
politik. (4) adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif
dalam pembangunan yang berencana.
Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Kementrian Dalam
Negeri Republik Indonesia partisipasi meliput: (1) Disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat yang nyata. (2) Dijadikan stimulus terhadap masyarakat yang
berfungsi mendorong timbulnya jawabanyang dikehendaki. (3) Dijadikan
motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang
dikehendaki secara berlanjut, misalnya partisipasi horizontal. (4) Proyek
pembangunan yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh
masyarakat dan menyalurkan aspirasi rakyat. (6) Peningkatan peran masyarakat
dalam pembangunan.
Menurut Sastropoetro dalam partisipasi masyarakat ternyata terdapat unsur-
unsur penting yaitu:
23
(1) Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil.
(2) Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh
pengertian yang menumbuhkan kesadaran. (3) Kesadaran yang didasarkan
kepada perhitungan dan pertimbangan. (4) Antusias atau partisipasi
(Enthoussiasme) yang menumbuhkan spontanitas, yaitu kesediaan dipaksa
orang lain. (5) Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan
bersama.
Menurut Bintoro hasil pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan
keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Keterlibatan aktif ini juga
disebut partisipasi, ada tiga aspek dalam partisipasi yaitu :
(1) Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti
keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijkasanaan
pembangunan yang dilakukan pemerintah. (2) keterliabatan dalam memikul
beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini
dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber- sumber pembiayaan
pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas
jalannya pembangunan dan lain-lain. (3) Keterlibatan dalam memetik hasil
dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun
golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam
kegiatan produktif mereka, melalui kesempatan-kesempatan dan pembinaan
tertentu.
Sedangkan Sastropoetro mengemukakan bahwa dasar atau alasan adanya
partisipasi masyarakat yaitu:
(1) Pemerintah sebagai lembaga yang terbesar dan mempengaruhi kehidupan
dan tujuan hidup masyarakat, didirikan untuk melayani kepentingan
kesejahteraan umum dari rakyatnya yang merupakan sumber terbesar bagi
setiap negara, sehingga karenanya rakyat itu haruslah dilibatkan dan didorong
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. (2) Untuk mencapai tujuan
dasar tersebut, biasanya pemerintah melancarkan rencana-rencana
pembangunan desa yang berujuan untuk memperbaiki tingkat hidup di daerah
pedesaan yang merupakan pemukiman sebagian terbesar rakyat. (3) Namun
demikian sifat-sifat khusus dari suatu proyek pembnagunan desa, program
program sedemikian mungkin tidak akan berhasil, kecuali bila terdapat
partisipasi masyarakat yang cukup. (4) Mengingat kepada luas lingkup nyata
dari suatu rencana pembanguan desa, pemerintah sekalipun tidak dapat secara
berhasil memenuhi jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan
program tersebut, namun baginya partisipasi masyarakat tetap diperlukan
karena faktor itu merupakan sumber tenaga manusia terbesar dengan biaya
sedikit.
24
Sedangkan mekanisme yang dapat melancarkan timbulnya partisipasi dalam
masyarakat yaitu :
(1) Bila mungkin, maka suara aklamsi di dalam proses pengambilan
keputusan, merupakan faktor ideal yang yang akan menjamin keberhasilan
dari setiap program, oleh karena hal demikian menunjukan telah tercapainya
keterlibatan yang bersifat menyeluruh dari masyarakat yang bersangkutan.
Namun demikian, faktor ideal tersebut sangat bergantung kepada aspek
budaya, kebiasaan, tradisi dan sistem nilai yang berlaku bagi masyarakat di
suatu negara. (2) Tingkat desa, konsultasi sederhana melalui suatu pertemuan
dalam bentuk “rumbuk desa” yang besar sangat perlu diadakan. Pertama-tama
untuk mencapai “feedback”yang maksimal dan gagasan-gagasan dari
masyarakat yang mungki tidak dapat menyertai suatu rapat desa yang besar,
namun demikian hasil dari konsultasi yang bersifat sederhana itu, kemudian
dapat lebih diuraikan dalam rapat-rapat yang lebih besar. (3) Semua rencana
pembangunan desa wajiblah berorientasi dan bersifar konsisten dengan
filsafat nasional, prinsip-prinsip dan tujuan negara. (4) Pemkrakarsa atau
“change again” yang bukan merupakan warga dari daerah opearsinya,
haruslah dilatih terlebih dahulu dalam hal ketrampilan , keahlian teknik dan
pengetahuan teknologi pengembangan sumber daya manusia guna
mlancarkan partisipasi masyarakat secara maksimal.
Pandangan Sastropoetro di atas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat
dalam tahapan-tahapan pembnagunan pada prinsipnya merupakan tahapan
pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya
dalam pelaksaanaan kegiatan di lapangan yaitu menerima manfaat secara
proporsional, dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan
perencananaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti
sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan masyarakat. Hal ini
penting dalam tahapan proses selanjutnya, dimana masyarakat akan melaksanakan
program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan
manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif
melakukan pengaawasan terhadap program. Sehingga penyimpangan -
25
penyimpangan dapat lebih dihindarkan, guna mencapai keberhasilan
pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan.
Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, (Siagian,
1989:108) menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan
merupakan proses dalam memlih alternatif yang diberikan semua unsur
masyarakat, lembaga sosial dan lain-lain.
Ini berarti bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat
penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin
dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat
mengatasi masalah itu, dan alternatif mana yang terbaik harus dilakukan guna
mengatasi permasalahan tersebut.
Maka disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat
sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umunya masih relatif
terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan
sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakholder), baik dari
unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait
perlu di selenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan
persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut. Pusic
(dalam Adi, 2001: 206-207) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa
memperhatikan partisipasi masyrakat akan menjadi perencanaan di atas kertas.
Berdasarkan pandangannya, partisipasis atau keterlibatan warga masyarakat
dalam pembangunan desa dapat dilihat dari 2 hal yaitu:
(1) Partisipasi dalam perencanaan, segi positif dari partisipasi dalam
perencanaan adalah prpogram-program pembnagunan desa yang telah di
26
rencanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan
tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang
dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Di
sini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan
hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk
masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan
sisitem perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat. (2) Partisipasi
dalam pelaksanaan, segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah
warga bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan
perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah
kecendrungan menjadikan warga negara sebagai objek pembangunan, dimana
warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa di dorong untuk
mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa
ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat
tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan
seringkali tidak dapat dihindari.
2.2 Konsep Peran
Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud yaitu Peran merupakan tugas
utama yang di harapkan oleh masyarakat berupa penanganan masalah
pembangunan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) salah
satu perangkat desa yang memiliki jabatan dalam menangani masalah kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Peran dalam ilmu sosia terkait megenai peran aktif yang berdampak positif bagi
kehidupan sosial.
Menurut Siagian (Sjafari, 2007: 151) peran serta adalah keterlibatan langsung
dari warga tanpa adanya dorongan yang kuat dari pihak luar. Dalam dalam hal ini
peran serta yang diharapkan tumbuh dan berkembang dari seluruh warga
masyarakatnya hendaknya meliputi:
1. Peran serta dalam pemikiran, misalnya dalam identifikasi masalah-masalah
yang perlu segera dibangun, membuat perencanaan pemabangunan, dan
sebagainya.
27
2. Peran serta dalam perhimpunan dana, misalnya memberikan sumbangan
uang dan bahan-bahan guna pembangunan.
3. Peran serta dalam penyelesaian tenaga, misalnya turut serta dalam kegiatan
kerja bakti melaksanakan pembanguan.
Sarwono (2006:215-230) menyatakan bahwa,
“Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi,
maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan
masih tetap di gunakan dalam sosiologi dan antroplogi. Istilah “peran”
diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain
sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia
diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teori itu
kemudian dianalogikan denga posisi seseorang dalam masyarakat.
Sebagaimana halnya dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan dari
padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan
orang-orang lain yan berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari
sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.”
Dalam teorinya Biddle & Thomas dalam Sarwono (2006:224) yang dimaksud
dengan peran adalah “Serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku
yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu”. Masih dalam buku Sarwono
(2006:215) pada teori Biddle & Thomas ini terbagi peristilahan dalam teori peran
kedalam empat golongan, yaitu:
a Orang-orang yang mengambi bagian dalam interaksi sosial.
b Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
c Kedudukan orang-orang dalam perilaku
d Kaitan antara orang dan perilaku
Pertama, orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi
dalam dua golongan sebagai berikut:
28
a Aktor (actor, pelaku) yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu
peran.
b Target (sasaran) atau orang lain (other) yaitu orang yang mempunyai
hubungan dengan aktor dan perilakunya.
Aktor maupun target bisa berubah individu maupun individu (kelompok).
Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah
paduan suara (aktor) dan pendengar (target).
Kedua, menurut Biddle & Thomas dalam sarwono (2006:216), ada lima
istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran :
a Expectation (harapan)
Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya
tentang perilaku yang pantas, yang ditujukan pada orang yang memiliki
peran-peran tertentu dalam masyarakat.
b Norm (norma)
Menurut Secord dan Backman (1964) dalam sarwono norma hanya
merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis-jenis harapan menurut Secord
dan Backman adalah sebagai berikut :
1. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan tentang
suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif adalah keharusan yang menyertai peran Biddle dan
Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam dua jenis yakni :
i. Harapan yang terselubung (covert): harapan itu tetap ada
walaupun tidak diucapkan.
29
ii. Harapan yang terbuka yaitu harapan yang diucapkan.
c Performance (wujud perilaku)
Wujud perilaku yaitu peran yang diwujudkan oleh aktor, Goffman dalam
sarwono (2006: 220) meninjau perwujudan peran ini dengan
memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukan
perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang
lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor)
d Evoluation (penilain) dan sanction (sanksi)
Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahakan jika dikaitkan dengan peran.
Biddle & Thomas dalam sarwono (2006:220) menyatakan bahwa kedua
hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang
norma. Berdasarkan norma itu, orang memberikan kesan negatif atau
positif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif dan positif inilah yang
dinamakan penilaian peran. Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi
adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar
perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya
dinilai negatif menjadi positif.
2.3 Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri untuk
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang di
milikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya upaya tersebut
diikuti dengan memperkuat potensi ataua daya yag dimiliki oleh masyarakat itu
sendiri. Dalam konteks ini di perlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari
30
hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi
langkah-langkah nyata, dan menyangku penyediaan berbagai masukan (input),
serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan
membuat masyarakat menjadi makin berdaya. (Kartasasmita, 1996)
Menurut Parsons dalam Suharto (2010: 58-59).
“Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat
untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi
terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi
kehidupanya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memeproleh
ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi
kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.”
Sumodiningrat (1999), mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat
kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu memwujudkan kemajuan,
kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.
Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu
melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain
pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan kemandiriran masyarakat.
Menurut Rappaport dalam Suharto (2010:59). “Pemberdayaan adalah suatu
cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu
menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.”
Dan Chambers dalam Suharto (2009:99).
“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi
yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru
dalam pembangunan, yakni yang bersifat “people- centered, participatory,
empowering, and subtainable”.
31
Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata mempengaruhi kebutuhann
dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses
kemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan
sebagai upaya untuk mencari alternativ terhadap pertumbuhan-pertumbuhan di
masa lalu.
Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga
sisi.
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa
setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat
dikembangkan, artinya tidak ada msyarakat yang sama sekali tanpa daya.
Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan
mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi
yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam
rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya
menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini mengikuti langkah-langkah
nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta
pembukaan akses kedalam berbagai peluang (opportunities) yang akan
membuat masyarakat makin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini,
upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat
kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti
modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar., masukan
32
pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar
baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, jembatan, maupun sekolah, dan juga
fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat di jangkau oleh masyarakat ada
lapisan bawah, serta kesediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan,
dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang
keberadaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program-program umum
yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada lapisan
masyarakat ini.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses
pembedayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh
karena itu kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena
itu, perlindungan dan pemihakan yang lemah amat mendasar sifatnya
dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai
upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta
eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama
mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang
terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara
mandiri. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatnya yang menjadi aktor
dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat
merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik
bijak bagi program nasional.
33
Menurut sumodiningrat (1999) dalam Totok Mardikanto & Poerwoko
Soebiato (2013:52) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk
memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemmapuan yang mereka
miliki.
Dari berbagai uraian di atas maka, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah
proses atau upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam berbagai aspek
untuk memperbaiki kehidupannya. Yang mana dalam melakukan pemberdayaan
masyarakat tentunya tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena pada saat
ini banyak sekali program-program pemberdayaan masyarakat yng dilakukan oleh
pemerintah namun belum menuai hasil yang maksimal. Sehingga dalam
pemberdayaan masyarakat harus sangat diperhatikan agar output dari
pemberdayaan itu sendiri dapat tercapai. Sebelumnya dapat dilakukan
pendekatan-pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat agar pemberdayaan
menjadi tepat sasaran.
2.3.1 Pendekatan-Pendekata dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dianggap perlu agar
pemberdayaan itu sendiri menjadi tepat sasaran. Dalam buku Suharto (2005:
67). Pelaksana proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yang dapat
disingkat 5P, yaitu :
1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang secara optomal. Pemberdayaan harus
mampu membebaskan masyarakat dari sekar-sekar kultural dan struktural
yang menghambat.
34
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan
segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang
kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok
lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya
persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat
dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap
kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada pegnhapusan
segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat
kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat
mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh
kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan
keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh
kesempatan berusaha.
35
Dubois dan Miley dalam bukunya Suharto (2005: 68). Memberi
beberapa titik atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam
pemberdayaan masyarakat:
1. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati,
menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-
determination), menghargai perbedaan dan keunikan individu,
menekankan kerja sama klien (client partnership)
2. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri
klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, dan
menjaga kerahasian klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partispasi klien
dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak
klien, merangkaian tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar dan
melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketataan
terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan
profesional, riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-
kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk
diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa banyak cara yang
dilakukan dalam tahap pemberdayaan masyarakat masing-masing tahap
tentunya memberikan gambaran bahwa dengan melakukan tahapan tersebut
pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan sesuai harapan. Namun
36
dalam tahapan pemberdayan masyarakat yang paling penting adalah
konsistensi dengan tujuan karena terkadang kondisi masyarakat yang tidak
selalu sama sewaktu-waktu dapat menyebabkan kegagalan dalam
pemberdayaan masyarakat.
2.3.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat
Terdapat beberapa prinsip dalam pemberdayaan yaitu menurut Ife dan
Kartasasmita dalam bukunya Indrawijaya dan Pranoto (2011: 64-65), yaitu:
a) Prinsip partisipasi, bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaanya
harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin
sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan
sampai tahap memetik hasil.
b) Prinsip sustainability, mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui
kegiatan pemberdayaan hendaknya dapat di lestarikan masyarakat sendiri
sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah sosial ekonomi
setempat.
c) Prinsip demokratis, menghendaki agar rakyat dalam kegiatan
pemberdayaan perlu diberikan kesempatan dan keleluasan kepada dalam
hal untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai
dengan kebutuhan dan kapasitas yang mereka miliki.
d) Prinsip transparansi, mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan itu
melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan sumber daya-
sumber daya. Terutama keuangan harus dilakukan secara transparan
37
(terbuka) agar semua pihak ikut memantau dan mengawasi penyaluran dan
mulai dari pihak sponsor sampai pada masyarakat sasaran.
e) Prinsip akuntabilitas, mengharuskan pengelolaan keuangan harus dapat
dilakukan oleh masyarakat dan pelaksana secara terpusat atau
tersentralisasi dengan petunujuk dan aturan yang ketat yang dilakukan
oleh pemerintah.
f) Prinsip desentralisasi, dimaksudkan bahwa pelaksaan kegiataan
pemeberdayaan bukan lagi dilakukan secara terpusat atau tersentarlisasi
dengan petunjuk dan aturan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah.
g) Prinsip profitable, memberikan pendapat yang memadai dan mendidik
masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis.
h) Prinsip acceptable, mengarahkan agar bantuan yang diberikan kepada
kelompok sasaran hendaknya dikelola sedemikian rupa agar mudah
diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana serta
pengelola.
i) Prinsip replicable, mengisyaratkan agar pengelola program pemberdayaan
agar dapat memperhatikan aspek pengelolaan dana dan pelestarian hasil
dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam
lingkup yang lebih luas.
Peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan
dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dengan menganut
beberapa prinsip sebagai berikut :
38
1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok
sasaran (acceptable).
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat di
pertanggungjawabkan (accountable).
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat
untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable)
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (sustainable)
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan
dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas
(replicable). (Gunawan Sumodiningrat, 1999).
Sumodiningrat (1999) juga mengemukakan indikator keberhasilan yang
dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
yang mencakup :
1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan
penduduk miskin dengan memanfatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan
kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin
berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin
kuatnya pemodalan kelompok, makin rapinya sistem adminisitrasi
kelompok, serta makin luasnya interaksi sosial dengan kelompok lain.
39
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang
ditandai dengan peningkatan pendapatan keluaraga miskin yang
mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.
Kesimpulan dalam penjelasan prinsip pemberdayaan masyarakat adalah
bahwa dalam mengukur keberhasilan sebuah pemberdayaan masyarakat
diperlukan indikator-indikator yang telah di jelaskan di atas namun indikator
yang terpenting dalam mengukur sebuah keberhasilan dalam pemberdayaan
masyarakat adalah terciptanya kemandirian masyarakat dimana masyarakat
dapat mengatasi sendiri permasalahan yang ada di lingkungannya tanpa
bergantung kepada pemerintah sehingga dalam hal ini pemerintah tidak lagi
menjadi fasilitator seperti yang saat ini kebanyakan terjadi.
2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Suharto (2010: 59-60) pemberdayaan adalah sebuah proses
dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam
masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah
kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan
atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat
yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,
ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam
kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
40
Pegertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai
indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai proses.
Schuler, Hashemi dan Riley dalam bukunya Suharto (2010: 63-66),
mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai
empowerment index atau index pembedayaan. Keberhasilan pemberdayaan
masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut
kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan
kemampuan cultural dan poitis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat
dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (power within), kekuasaan
untuk (power to), kekuasaan atas (power over), kekuasaan dengan (power
with). Tabel merangkum indikator pemberdayaan.
1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau
wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika
indivudu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk
membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk
membeli barang-barang sekunder atau tersier.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu
membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai
keputusan-keputusan keluarga.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
41
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui salah seorang pegawai
pemerintah desa, anggota DPRD setempat, presiden, mengetahui
pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap
berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain
melakukan protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah,
tanah, aset produktif, dan tabungan.
2.4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penataan Kemasyarakatan jelas menyebutkann terkait dengan tugas dari
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan
urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakasanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan
fungsi sebagai berikut:
Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :
a Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
b Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat.
c Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :
a Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan
42
b Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam rangka memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia.
c Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat.
d Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
e Penumbuh kembangan dan penggerak swadaya gotong royong
masyarakat.
f Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta
keserasian lingkungan hidup.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas membantu desa dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan
memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/
kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator
pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/ layak.
Untuk mengetahui seberapa besar peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (Sunyoto Usman, 2004). ada beberapa indikator yang diuraikan
berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu:
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai fasilitator:
43
Peranan LPM Kelurahan sebagai fasilitator adalah menfokuskan pada
mendampingi masyarakat di dalam melakukan rencana-rencana
pembangunan.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai mediator:
Peranan LPM Kelurahan sebagai mediator dalam pembangunan adalah
mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana
pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan
pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan
terpadu kepada semua elemen masyarakat.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai motivator:
Kelurahan sebagai motivator menempatkan diri sebagai garda. Bimbingan,
pembinaan dan pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan
atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui
setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun
fungsional.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai dinamisator:
Peranan LPM Kelurahan sebagai dinamisator adalah dapat
mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM harus
jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di
masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah
masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih
berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing
wilayahnya.
44
2.5 Penelitian Terdahulu
Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan hasil penelitian
terdahulu, dengan adanya penelitian terdahulu ini diharapkan akan mampu
memecah masalah dalam penelitian Perbedaan Peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan. dalam
penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dari segi Fokus, tema dan judul
namun lokusnya berbeda. Sehingga penelitian terdahulu ini sangat membantu
peneliti. Di bawah ini adalah hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti baca:
Penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh Abid Muhtarom, Universitas
Islam Lamongan, 2016 dengan judul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
dalam pembangunan desa di Kabupaten Lamongan. Dalam penelitiannya peneliti
an ini menggunakan penelitian metode deskriptif Kualitatif yang mendapatkan
hasil dari penelitiannya ialah untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam
pembangunan harus sesuai dengan peraturan desa dan kelurahan yang sudah
dibuat. Namun ada beberapa fungsi yang baik untuk dijalankan guna
meningkatkan pembangunan.
Penelitian selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firana,
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2014 dengan judul Peranan
LPM dalam Penyelenggaraan pembangunan Pemerintah di Kelurahan karas
Kecamatan Galang Kota Batam. Dalam penelitiannya, penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mendapatkan hasil dari
penelitiannya ialah bahwa partisipasi msyarakatnya sangat tinggi namun kurang
45
aktif dalam memberikan pendapatnya dan masyarakatnya kurang perhatian dalam
merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat.
Adapun penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan
Ciwedus dan Kelurahan Bendungan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif, dengan berfokus pada perbedaan Peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK). Dan menganalisisnya menggunakan teori
Sunyoto, 2004 yang menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman
dalam menilai peran lembaga kemasyarakatan.
2.6 Kerangka Pemikiran
Kerangka berfikir merupakan alur berfkir peneliti dalam penelitian, untuk
mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan
penelitian maka dibuatlah kerangka berpikir yang mengacu pada identifikasi
masalah yang dijabarkan pada bab 1 dan akan dikupas dengan teori yang
dijabarkan pada bab 2 dan akan dihasilkan kesimpulan yang akan memberikan
manfaat. Di bawah ini adalah kerangka berfikir dari penelitian Studi Komparatif
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam
pembangunan kelurahan Tahun 2015 di Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan
Bendungan.
Oleh karena itu penelitian ini mencoba membandingkan peran LPMK
Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan dengan menggunakan teori
Sunyoto,2004 yang menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman
46
dalam menilai peran lembaga masyarakat antara lain sebagai berikut : fasilitator,
mediator, motivator, dan dinamisator. Diharapkan dengan menggunakan teori
tersebut dapat mengetahui peran LPMK Kelurahan Ciwedus dan peran LPMK
Kelurahan Bendungan dan hasil akhinya mengetahui perbedaan peran LPMK di
Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan .
47
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
(Sumber: Peneliti 2018)
Studi Komparatif Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (LPMK) dalam Pembangunan Kelurahan Tahun
2015 di Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan
Input :
1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pengendali pembangunan yang dilaksanakan LPMK di
Kelurahan ciwedus lebih aktif dibandingkan di Kelurahan
Bendungan
2. Perizinan tanah terkait masalah program pembangunan fisik
dikelurahan Ciwedus lebih sulit dibandingkan di Kelurahan
Bendungan.
3. Sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat jauh
lebih baik di Kelurahan Ciwedus dibandingkan di
Kelurahan Bendungan.
Proses :
Menurut Sunyoto Usman, 2004 berdasarkan pada beberapa fungsi
dan peranannya LPMK:
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai
Fasilitator
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai
Mediator
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai
Motivator
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai
Dinamisator
Output:
Gambaran Peran LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan) Kelurahan Bendungan dan Ciwedus.
48
2.7 Asumsi Dasar
Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas maka peneliti
berasumsi bahwa penelitian tentang Studi Komparatif Peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pembangunan Kelurahan
Tahun 2015 di Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan belum optimal.
49
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Dalam penelitian Studi Komparatif Peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 di
Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon, peneliti
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena
dengan bentuk penelitian ini memungkinkan peneliti untuk dapat menggambarkan
dan melakukan perbandingan hal-hal terkait Peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 di Kelurahan
Bendungan dan Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon, guna memahami
fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara
deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah berupa wawancara mendalam,
studi dokumetasi dan observasi.
3.2 Fokus Penelitian
Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup
penelitian memfokuskan pada Studi Komparatif Peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 di
Keluarahn Ciwedus dan Kelurahan Bendungan. J adi fokus penelitian ini ada pada
perbedaan peran LPMK sedangkan lokus penelitian ini di Kelurahan Bendungan
dan Kelurahan Ciwedus.
50
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan
khususnya pada bagian kelembagaan masyarakat salah satunya Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Dipilihnya lokasi ini dikarenakan
peneliti ingin mengetahui bagaimana perbedaan peran LPMK baik itu di
Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan dimana jika kita melihat dari
jumlah penduduk tidak berbeda jauh.
3.4 Variabel Penelitian
3.4.1 Definisi Konsep
Variabel dari penelitian ini adalah Peran LPMK Kelurahan Ciwedus dan
Kelurahan Bendungan, menurut peneliti teori yang dapat diujikan untuk
mengetahui perbedaan peran LPMK adalah teori sunyoto 2004, peneliti
menggunakan teori tersebut karena ingin mengetahui perbedaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan(LPMK). Berdasarkan permasalahan di
lapangan maka peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Sunyoto,2004
untuk mengetahui bagaimana peran LPMK di Kelurahan Ciwedus dan
Kelurahan Bendungan.
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Fasilitator : Peranan
LPM Kelurahan sebagai fasilitator adalah memfasilitasi segala aktivitas
masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan
kemudian di laksanakan. Sebagai fasilitator LPMK selain mengusulkan
pembangunan juga melakukan pendampingan masyarakat di dalam
51
melakukan rencana-rencana pembangunan di kelurahan dapat dilakukan
dengan melaksanakan musyawarah rencana pembanagunan / musrenbang.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator : Peranan LPM
Kelurahan sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas
mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah
ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan
rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen
masyarakat. LPMK mensosialisasikan hasil rancangan yang akan
diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-
rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator : Peranan LPM
Kelurahan sebagai motivator menempatkan diri sebagai garda. Bimbingan,
pembinaan dan pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan
atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui
setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun
fungsional.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator : Peranan LPM
Kelurahan sebagai dinamisator adalah dapat mengoptimalisasikan
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM harus jeli dan bijaksana
dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu
dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa
langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat
dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayahnya.
52
3.4.2 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel
penelitian dalam rincian yang terukur atau disebut juga indikator
penelitian. Biasanya menggunakan tabel matriks, indikator dan nomor
pertanyaan sebagai lampiran. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasionalnya akan
dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang tentunya dikaitkan
dengan konsep teori yang digunakan menurut Sunyoto (2004) seperti yang
telah dijelaskan di dalam definisi konsep sebelumnya.
Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan
apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan, kemudian akan
diolah dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu
rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga
menjadi suatu hasil penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan
keabsahan datanya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dari
Sunyoto (2004) dengan beberapa indikator dan sub indikator dalam peran
LPMK. Adapun indikatornya :
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator.
a Pendampingan pada saat kegiatan Musrenbang.
b Menyalurkan usulan rencana pembangunan.
c Masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program.
d Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator
53
a Mensosialisasikan hasil rancangan yang bersifat fisik maupun non
fisik.
b Mensosialisasikan usulan rencana pembangunan.
c Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program
pembangunan.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Motivator
a Ikut memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun.
b Ikut mengawasi dan memantau kegiatan pembangunan
c Masyarakat ikut merawat dan menjaga pembangunan yang sudah
dibuat.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator
a Menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat
b Ikut memantau dan mengawasi jalannya kegiatan pembangunan
c Ikut melakukan evaluasi pada program pembangunan
3.5 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain
merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena menggunakan
alat bukan manusia maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian
dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, hanya manusialah yang dapat
berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan mampu memahami
kaitannya dengan keadaan di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi
instrumen utama adalah peneliti sendiri, karena dalam sebuah penelitian kualitatif
yang menjadi instrumen terpenting adalah peneliti sendiri.
54
Penelitian mengenai Studi Komparatif Peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 di
Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciweudus Kecamatan Cilegon, peneliti
kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian,
memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat
kesimpulan atas semuanya.
3.6 Informan Penelitian
Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian
sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya. Jadi,
objek penelitian ini yaitu Studi Komparatif Peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 di
Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon.
Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya teknik
purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami
fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu
key informan dan secondary informan. Key informan sebagai informan utama
yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan secondary informan
sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut
merupakan informan dalam penelitian Studi Komparatif Peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pembangunan Kelurahan
Tahun 2015 di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus Kecamatan
Cilegon.
55
Tabel 3.1.
Daftar Informan Penelitian
No Informan Keterangan
1. Sekertaris Lurah Kelurahan Bendungan Key Informan
2. Kasi Pemerintahan Kelurahan Bendungan Key Informan
3. Ketua LPMK Bendungan Key Informan
4. Anggota LPMK Bendungan Key Informan
5. Sekertaris Lurah Kelurahan Ciwedus Key Informan
6. Kasi Pemerintahan Kelurahan Ciwedus Key Informan
7. Ketua LPMK Ciwedus Key Informan
8. Anggota LPMK Ciwedus Key Informan
9. Masyarakat di Kelurahan Ciwedus Secondary Informan
10. Masyarakat di Kelurahan Bendungan Secondary Informan
(Sumber : Peneliti 2018)
3.7 Tehnik Pengumpulan Data
Sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah
penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang ada di
lapangan. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulakan data sebagai
berikut:
1. Observasi
Observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengumpulan data
dengan menggunkan data tanpa danya pertolongan alat satndar lain. Observasi
56
adalah sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang
diselidiki.
Sebagai metode ilmiah observasi diartikan pengamatan dan pencatatan
dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang
sebenarnya tidak hanya sebatas pada pengamatan yang dilaksanakan secara
langsung maupun tidak langsung.
2. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data denga
mengadakan studi penelaahan terhadap literatur-literatur, catatan-catatan,
buku-buku, laporan-laporan yang memuat informasi yang berkaitan dengan
topik penelitian. Sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal,
majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber lain yang sesuai (internet, koran,
dan lain-lain) dalam hal ini peniliti melakukan studi kepustakaan melalui hasil
penelitian sejenis yang pernah dilakukan, jurnal ilmiah, maupun artikel atau
yang membuat konsep maupun teori, dokumen mapun gambar yang
dibutuhkan terkait dengan topik penelitian.
3. Wawancara Mendalam
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam
penelitian kualitati bersifat mendalam (indepth interview). Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara
dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat
57
dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah
peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan
dibahas dalam fokus penelitian tersebut.
Dalam sebuah wawancara tentunya dibutuhkan suatu pedoman wawancara.
Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam mencari data dari para informan
dan memudahkan peneliti dalam menggali sumber informan untuk mendapatkan
informasi. Adapun pedoman wawancara yang telah peneliti susun yaitu sebagai
berikut :
58
Tabel 3.2
Narasumber : Ketua LPMK / Anggota LPMK
Pedoman wawancara
No Dimensi Pertanyaan Informan
1 Fasilitator 1. Bagaimanakah menurut bapak,
keterlibatan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan yang
difasilitasi LPMK ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat
dalam menjalankan program
LPMK ?
3. Kapan LPMK mengadakan
musyawarah rencana pembangunan
tersebut ?
4. Menurut bapak, apakah ada
pendampingan dari pihak LPMK
pada saat kegiatan musyawarah
rencana pembangunan ?
5. Apakah LPM menyalurkan usulan-
usulan rencana program
pembangunan yang ada di
kelurahan ?
6. Apakah ada hambatan-hambatan
dalam merencanakan program
pembanagunan yang LPMK
laksanakan ?
7. Apakah masyarakat ikut
menentukan prioritas usulan
program yang LPMK tentukan ?
8. Menurut bapak apakah program
LPMK ini benar-benar dibutuhkan
atau tidak ?
Ketua/Anggota
LPMK
2 Mediator 1. Apakah LPMK mensosialisasikan
hasil rancangan yang bersifat fisik
maupun non fisik kepada
59
masyarakat ?
2. Apakah LPMK mensosialisasikan
usulan rencana pembangunan
kepada masyaarakat kelurahan?
3. Apakah ada hambatan-hambatan
dalam mensosialisasikan program
LPMK ?
4. Menurut bapak apakah masyarakat
pernah mengikuti setiap
diadakannya rapat LPMK ?
5. Menurut bapak, apakah LPM
mengajak masyarakat dalam
mengikuti rapat yang diadakan
oleh LPMK Kelurahan ?
6. Apakah masyarakat ikut
memberikan informasi bagi
berjalannya program pembangunan
?
7. Menurut bapak, sudah adakah
kesadaran masyarakat untuk ikut
dalam memberikan informasi bagi
berjalannya program pembangunan
?
3 Motivator 1. Apakah selama ini masyarakat
sudah memanfaatkan tempat yang
sudah dibangun LPMK Kelurahan
?
2. Bagaimana pemanfaatan
masyarakat terhadap pembangunan
yang ada di Kelurahan ?
3. Menurut bapak, apakah masyarakat
ikut merawat pembangunan yang
telah dibuat oleh LPMK Kelurahan
?
4. Bagaiamana masyarakat dalam
merawat pembangunan yang telah
dibuat oleh LPMK Kelurahan ?
5. Bagaimanakah menurut bapak,
60
dengan keikutsertaan masyarakat
dalam merawat pembangunan yang
sudah ada di Kelurahan ?
6. Apakah bapak, ikut memantau
kegiatan pembangunan yang
diadakan LPMK di Kelurahan ?
7. Bagaimana bapak memantau
kegiatan pembangunan yang
dilakukan LPMK Kelurahan ?
8. Bagaimana masyarakat menjaga
pembangunan yang sudah ada di
Kelurahan ?
4 Dinamisator 1. Sebagai pendamping program,
apakah ada pemantauan dan
pengawasan program dari pihak
LPMK ?
2. Bagaimana pemantauan dan
pengawasan terhadap jalannya
kegiatan pembangunan oleh LPMK
Kelurahan ?
3. Berapa lama pemantauan dan
pengawasan tersebut berjalan ?
4. Apakah LPMK melakukan evaluasi
terhadap kegiatan program
pembangunan ?
5. Bagaimana LPM mengevaluasi
kegiatan pembangunan di
Kelurahan tersebut ?
61
Tabel 3.3
Pedoman wawancara
Narasumber : Aparat Pemerintah Kelurahan
No Dimensi Pertanyaan Informan
1 Fasilitator 1. Bagaimanakah menurut bapak,
keterlibatan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan yang
difasilitasi LPMK ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat
dalam menjalankan program LPMK
?
3. Kapan LPMK mengadakan
musyawarah rencana pembangunan
tersebut ?
4. Menurut bapak, apakah ada
pendampingan dari pihak LPMK
pada saat kegiatan musyawarah
rencana pembangunan ?
5. Apakah LPM menyalurkan usulan-
usulan rencana program
pembangunan yang ada di
kelurahan ?
6. Apakah ada hambatan-hambatan
dalam merencanakan program
pembanagunan yang LPM
laksanakan ?
7. Apakah masyarakat ikut
menentukan prioritas usulan
program yang LPM tentukan ?
8. Menurut bapak apakah program
LPM ini benar-benar dibutuhkan
atau tidak ?
Aparat Pemerintah
Kelurahan
2 Mediator 1. Apakah LPM mensosialisasikan
hasil rancangan yang bersifat fisik
maupun non fisik kepada
masyarakat ?
2. Apakah LPM mensosialisasikan
62
usulan rencana pembangunan
kepada masyaarakat kelurahan?
3. Apakah ada hambatan-hambatan
dalam mensosialisasikan program
LPMK ?
4. Menurut bapak apakah masyarakat
pernah mengikuti setiap
diadakannya rapat LPMK?
5. Menurut bapak, apakah LPMK
mengajak masyarakat dalam
mengikuti rapat yang diadakan oleh
LPMK Kelurahan ?
6. Apakah masyarakat ikut
memberikan informasi bagi
berjalannya program pembangunan
?
7. Menurut bapak, sudah adakah
kesadaran masyarakat untuk ikut
dalam memberikan informasi bagi
berjalannya program pembangunan
?
3 Motivator 1. Apakah selama ini masyarakat
sudah memanfaatkan tempat yang
sudah dibangun LPMK Kelurahan ?
2. Bagaimana pemanfaatan
masyarakat terhadap pembangunan
yang ada di Kelurahan ?
3. Menurut bapak, apakah masyarakat
ikut merawat pembangunan yang
telah dibuat oleh LPMK Kelurahan
?
4. Bagaiamana masyarakat dalam
merawat pembangunan yang telah
dibuat oleh LPMK Kelurahan ?
5. Bagaimanakah menurut bapak,
dengan keikutsertaan masyarakat
dalam merawat pembangunan yang
sudah ada di Kelurahan ?
63
6. Apakah bapak, ikut memantau
kegiatan pembangunan yang
diadakan LPMK di Kelurahan ?
7. Bagaimana bapak memantau
kegiatan pembangunan yang
dilakukan LPMK Kelurahan ?
8. Apakah masyarakat ikut menjaga
pembangunan yang sudah ada di
Kelurahan ?
9. Bagaimana masyarakat menjaga
pembangunan yang sudah ada di
Kelurahan ?
4 Dinamisator 1. Sebagai pendamping program,
apakah ada pemantauan dan
pengawasan program dari pihak
LPM K?
2. Bagaimana pemantauan dan
pengawasan terhadap jalannya
kegiatan pembangunan oleh LPMK
Kelurahan ?
3. Berapa lama pemantauan dan
pengawasan tersebut berjalan ?
4. Apakah LPMK melakukan evaluasi
terhadap kegiatan program
pembangunan ?
5. Bagaimana LPMK mengevaluasi
kegiatan pembangunan di
Kelurahan tersebut ?
64
Tabel 3.4
Pedoman wawancara
Narasumber : Masyarakat
No Dimensi Dimensi Pertanyaan Informan
1 Fasilitator 1. Apakah LPMK mengundang
bapak/ibu dalam rapat untuk
merencanakan pembangunan di
Kelurahan ?
2. Apakah bapak/ibu pernah ikut
merencanakan pembangunan dalam
LPMK yang akan dilaksanakan di
Kelurahan ?
3. Apa saja yang bapak/ibu lakukan
dalam menentukan prioritas dalam
menyelenggarakan program
pemerintah yang akan dilaksanakan
di Kelurahan ?
4. Apakah bapak/ibu menemukan
hambatan-hambatan dalam
memberikan usulan program yang
akan dilaksankan di Kelurahan ?
Masyarakat di
Kelurahan
Bendungan dan
Kelurahan
Ciwedus
2 Mediator 1. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti
rapat yang diadakan LPMK di
Kelurahan ?
2. Apakah LPMK mensosialisaikan
program pembangunan yang akan
diselenggarakan kepada masyarakat ?
3. Apakah sosialisasi yang diberikan
LPMK sampai kepada masyarakat ?
4. Bagaimana LPMK mensosialisasikan
prgram pembangunan di Kelurahan ?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui
program apa saja yang diprioritaskan
oleh LPMK dalam pembangunan
Kelurahan ?
65
6. Apakah bapak/ibu ikut menentukan
program apa saja yang di prioritaskan
terlebih dahulu ?
7. Selama berjalannya program LPMK
Kelurahan, apakah bapak/ibu pernah
memberikan informasi bagi
berjalannya program pembangunan ?
3 Motivator 1. Apakah selama ini bapak/ibu sudah
memanfaatkan tempat yang sudah
dibangun LPMK Kelurahan ?
2. Bagaimana bapak/ibu memanfaatkan
tempat yang sudah dibangun LPMK
Kelurahan ?
3. Apakah bapak/ibu ikut merawat
tempat yang sudah dibangun oleh
LPMK Kelurahan ?
4. Bagiamana bapak/ibu merawat
tempat yang sudah dibangun oleh
LPMK Kelurahan ?
5. Apakah LPMK ikut merawat dan
menjaga tempat yang sudah dibangun
?
6. Bagaimana bapak/ibu merawat
tempat yang sudah dibangun LPMK ?
7. Apakah bapak/ibu ikut memantau
kegiatan pembangunan yang diadakan
?
8. Bagaimanakah LPMK dalam
memantau kegiatan pembangunan
Kelurahan ?
4 Dinamisator 1. Menurut bapak/ibu apakah selama
berjalannya program LPMK di
Kelurahan ada pemantauan atau pengawasan oleh anggota LPMK ?
2. Apakah LPMK mengajak bapak/ibu
66
dalam menghadiri evaluasi
pembanagunan yang diadakan LPMK
?
3. Menurut bapak/ibu apakah
berjalannya program LPMK di
Kelurahan ada evaluasi terhadap
pembangunan ?
4. Apakah bapak/ibu pernah ikut dalam
rapat evaluasi terhadap pembangunan
yang dilaksanakan ?
5. Bagaimana bapak/ibu dalam
mengikuti rapat evaluasi
pembangunan yang diadakan LPMK?
6. Bagimanakah LPMK mengevaluasi
program pembangunan yang ada di
Kelurahan ?
7. Kapan diadakannya rapat evaluasi
pembangunan yang LPMK
laksanakan ?
(Sumber : Peneliti 2018)
4. Dokumentasi
Studi dokumentasi yakni setiap bahan tertulis, ataupun film, gambar, dan
foto-foto yang di persiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Studi
dokumentasi dapar di artikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-
bahan tertulis yang di tertibkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek
penelitian.
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas,
diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian
kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai
di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah
67
dengan menggunakan teknik analisis data mengikuti konsep yang diberikan leh
Miles dan Huberman. Menurut keduanya, bahwa aktifitas dalam analisa data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada
setiap tahapan penelitian sehingga samapai tuntas dan datanya jenuh.
Analisis data kualitatif merupakan uapaya yang berkelanjutan, berulang dan
terus menerus. Masalah reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi
menjadi gambaran dari keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan
analisis yang saling usul menyusul. Namun dua hal lainnya itu senantiasa
merupakan bagian dari lapangan. Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis
data dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Reduksi data
Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari
tema dan pola nya dan membuang yang tiak perlu. Data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila di perlukan.
2) Penyajian Data
Penyajian data merupakan, alur penting kedua dari kegiatan analisis.
Penyajian data paling sering di lakukan dlam penelitian kualitatif pada
masa lalu adalah bentuk teks naratif, tetapi ada beberapa bentuk
penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan
68
bagan. Maka dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam
bentuk naratif.
3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi
Penarikan kesimpulan/ verifikasi merupakan, langkah menyimpulkan
dari temuan-temuan peneliti untuk dijadikan suatu kesimpulan
penelitian yang di kemukakan diawal masih bersifat sementara, dan
akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat peeliti kembali ke lapangan untuk
mengumpulakan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan keismpulan yang kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan
harus diverfikasi selama penelitian berlangsung.
3.9 Teknik Uji Keabsahan Data
Data hasil penelitian kualitatif dapat di percaya dan dapat di pertanggung
jawabkan jika menggunakan uji keabsahan data. Ada berbagai macam kriteria
untuk menguji keabsahan data, salah satunya melalui uji kredibilitas data yang
akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Namun peneliti hanya menggunakan
uji kredibilitas yang dilakukan melaui dua teknik pemeriksaan, yaitu triangulasi
serta member check yaitu:
1) Triangulasi
Triangulasi adalah proses check and recheck antara satu sumber data
dengan sumber data yang lainnya. (Irawan, 2006:5.34). sedangkan
69
menurut sugiyono (2011:273) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas di
artikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara, berbagai waktu,
seperti dijelaskan berikut:
a Triangulasi Teknik
yaitu untul menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda.
b Triangulasi Sumber
yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
c Triangulas Waktu
yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara
melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik
lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
Ketiga macam triangulasi diatas, peneliti dalam melakukan analisis
data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Sumber data pada
penelitian ini adalah aparat Kelurahan Bendungan, anggota Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan , masyarakat di Kelurahan
Bendungan dan aparat Kelurahan Ciwedus, anggota Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, masyarakat di Kelurahan Ciwedus
2) Mengadakan Membercheck
Membercheck merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data (sugiyono, 2011:276). Tujuan membercheck adalah
70
untuk mengetahui seberapa jauh data yag diperoleh sesuai dengan apa
yang diberikan oleh pemberi data.
3.10 Jadwal penelitian
Tabel 3.5
Jadwal Penelitian
No
Kegiatan
2017 2018
ags se
p
o
kt
no
v
d
es
ja
n
Fe
b
M
ar
a
pr
me
i
J
u
n
Jul
1. Pengajuan Judul
2. Observasi Awal
3. Pengumpulan
Data
4. Penyusunan
Laporan
5. Seminar Ujian
Proposal
6 Revisi proposal
7 ACC Lapangan
8 Proses Pencarian
Data di Lapangan
9 Pengolahan Data
10 Penyusunan Data
Hasil Penelitian
11 Sidang Skripsi
12 Revisi Skripsi
71
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Bendungan
Kelurahan Bendungan adalah Kelurahan yang terletak di Kecamatan
Cilegon Kota Cilegon yang memiliki luas wilayah 106 Ha. Berbatasan
dengan Kelurahan Ciwaduk (sebelah utara), Kelurahan Karangasem
(sebelah selatan), Kelurahan Ciwedus (sebelah barat), dan Kelurahan
Ketileng (sebelah timur). Yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Rukun
Tetangga (RT) dan 6 (enam) Rukun Warga (RW). Dengan tingkat
pertumbuhan penduduk rata-rata 10% setiap bulannya dengan jumlah
penduduk seluruhnya sebanyak 9.432 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki
4.793 jiwa dan perempuan 4,639 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan
penduduk setiap bulannya sekitar 10% sedangkan jumlah Kepala Keluarga
sebanyak 1.980 Kepala Keluarga.
Tabel 4.1
Jenis Potensi di Kelurahan Bendungan
No Jenis Potensi Lokasi Keterangan
1. Sumber Daya Alam Kel. Bendungan Meliputi: sarana penerangan
(PLN), sarana air bersih
(sumur gali, sumur pompa
dan PAM)
2. Sumber Daya Manusia Kel. Bendungan Mencakup jenis-jenis pekerjaan penduduk di
Kelurahan bendungan yang
dapat diklasiikasikan menjadi
72
beberapa jenis yaitu petani,
buruh, wiraswasta, PNS,
pedagang, peternak, montir,
bidan, dokter dan lain
sebagainya.
3. Sumber Daya
Kelembagaan
Kel. Bendungan Meliputi: lembaga
pemberdayaan masyarakat
kelurahan, karang taruna,
PKK, RW,RT dan lembaga
lainnya.
4. Sumber daya sarana
prasarana
Kel. Bendungan Meliputi: sarana dan
prasarana pemerintahan,
transportasi, peribadata,
olahraga, pendidikan,
kesehatan, penerangan,
komunikasi dan air bersih
(Sumber : Kelurahan Bendungan)
Dari luas wilayah Kelurahan Bendungan yang mencapai kurang lebih
106 Ha, merupakan bagian wilayah Kecamatan Cilegon, yang mempunyai
beberapa potensi yang sangat potensial. Potensi Kelurahan Bendungan yang
mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
kelembagaan dan sumber sarana dan prasarana, tingkat perkembangan dari
sumber potensi tersebut sangat potensial untuk ditingkatkan perkembangan
dan kemajuannya. Perlu dijelaskan dari potensi sumber daya alam di
Kelurahan Bendungan, tingkat perkembangannya masih relatif kecil,
mengingat kondisi pertanian,kehutanan, peternakan dan sumber daya alam
yang lainnya wilayah Kelurahan Bendungan kurang mendukunng. Hal ini
disebabkan karena tidak adanya / sempitnya lahan untuk tingkat
perkembangannya.
73
4.1.1.1 Visi Misi Kelurahan Bendungan
Visi :
“Memantapkan Kelurahan Bendungan yang maju, peduli dan mandiri.”
Misi :
1. Meningkatkan pelayanan ramah, cepat dan berbasis teknologi
informasi.
2. Menciptakan lingkungan yang religius.
3. Menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan sehat.
4. Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
5. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan kelembagaan
masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.
6. Meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat.
7. Membudayakan jiwa memberi dan gotong royong.
8. Meningkatkan masyarakat gemar membaca.
4.1.2 Gambaran Umum Lembaga pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Bendungan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan wadah
partisipasi masyarakat dalam pembangnan desa/kelurhan. Sumberr dana
yang digunakan dalam kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Bendungan berasal dari dana operasional bantuan pemerintah
provinsi Banten dan pemerintah kota Cilegon, serta ada dana sukarela dar
masyarakat Kelurahan Bendungan.
74
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penataan Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait
dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Mempunyai tugas membantu lurah dalam
pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan
pemberdyaan masyarakat. adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
dan ayat (2) mempuyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu :
a Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
b Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat
c Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakata yaitu:
a penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan
b penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan republik
indonesia
c peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
msyarakat
d penyusunan rencana, pelaksna, pengendali, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipastif
e penumbuh kembangan dan penggerak swadaya gotong royong
masyarakat.
75
f penggali, pendayagunaan dan pengembangna potensi sumber daya serta
keserasian lingkungan hidup.
4.1.2.1 Kepengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Bendungan
1. Ketua : - Drs. Entus Mulyadi
2. Sekertaris : - Didi Rihadi Spd.i
3. Bendahara : - Rosyati
4. Bid. Pemb. Infrastruktur : - Sofan Sofian
: - Aceng Suandi
: - A. Riyanto
: - Aisah
: - Maryuni
5. Bid. Kom. dan Informasi : - Agus hasanudin
: - Sarino
4.1.3 Gambaran Umum Kelurahan Ciwedus
Kelurahan Ciwedus ditetapkan berdaasarkan Peraturan Daerah Kota
Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Cilegon. Kelurahan Ciwedus merupakan salah satu
Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, yang
berada pada ketinggian (MDPL) antara 15 m s/d 55 m dari permukaan
laut, dengan luas wilayah yang dimiliki adalah 175 Ha / 1,75 km2 dengan
batas-batas wilayah yaitu :
76
- Sebelah utara perbatasan dengan Kelurahan Ciwaduk
- Sebelah selatan perbatasan dengan Keluarahan Bagendung
- Sebelah barat perbatasan dengan Kelurahan Taman Baru
- Sebelah timur perbatsan dengan kelurahan Bendungan
Berdasarkan RT RW Pemerintah Kota Cilegon bahwa peruntukan
lahan di Kelurahan Ciwedus sebagai wilayah zona pemukiman perkotaan,
maka presentase cakupan wilayah Kelurahan Ciwedus yaitu 80 % adalah
daratan pemukiman sedangkan 20 % adalah tegalan dan sawah.
Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk di Kelurahan
Ciwedus khususnya pengembangan perumahan di sebelah selatan, realaita
yang ada bahwa Kelurahan Ciwedus kedepan akan memiliki jumlah
penduduk terbanyak di wilayah Kecamatan Cilegon, sebagai gambaran
jumlah penduduk Kelurahan Ciwedus adalah sebagai berikut :
Jumlah penduduk : 10.167 Jiwa, 2794 KK
a. Laki-laki : 5.070 Jiwa
b. Perempuan : 5.097 Jiwa
c. Usia 0 – 15 : 1.827 Jiwa
d. Usia 15 – 65 : 7.035 Jiwa
e. Usia 65 ke-atas : 1.245 Jiwa
Kelurahan Ciwedus memiliki tipologi : persawahan, perladangan,
perkebunan, peternakan, pertambangan, kerajinan / industri kecil, jasa dan
perdagangan.
77
Tabel 4.2
Potensi Kelurahan Ciwedus
No Jenis Potensi Lokasi Keterangan
1. Sumber Daya Alam Kel. Ciwedus Meliputi: sumber daya air,
pertanian
2. Pendidikan Kel. Ciwedus Sarana dan prasarana
pendidikan, pelatihan/
ketrampilan
3. Sumber Daya Manusia Kel. Ciwedus Mencakup ketergantungan
dan kemamapuan,
pendidikan, mata
pencaharian, tenaga kerja,
keahlian dan pelatihan-
pelatihan.
4. Kelembagaan Kel. Ciwedus Peningkatan kelembagaan
meliputi; lembaga
pemerintahan,
kemasyarakatan, ekonomi,
pendidikan, keamanan,
maupun politik.
5. Perekonomian Kel. Ciwedus Peningkatan dan
pembinaan ukm / home
inustri.
6. Kimpraswail Kel. Ciwedus Melingkup; kebutuhan
sarana dan prasarana jalan
lingkungan, drainase,
pengelolan sampah, sarana
olaraga dan
sarana/prasarana lainya.
(sumber: Kelurahan Ciwedus)
Dari luas wilayah Kelurahan ciwedus yang mencapai 137 Ha,
merupakan bagian wilayah Kecamatan Cilegon, yang mempunyai
beberapa potensi yang sangat potensial. Untuk mencapai keberhasilan
dalam pembangunan yang selaras, seimbang dan sesuai kondisi kebutuhan
masyarakat, indikator yang terpenting dalam perumusa perencanaan
78
pembangunan harus menitik beratkan pada sektor potensi yang ada di
Kelurahan.
4.1.3.1 Visi dan Misi Kelurahan Ciwedus
Visi :
“ Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima Menuju Masyarakat
yang Mandiri dan Pintar “
Misi :
1. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan masyarakat Kelurahan
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Masyarakat yang Transparan dan
Akuntabel
3. Melengkapi Sarana dan Prasarana Penunjang Keiatan Pelayanan
Masyarakat
4. Meningkatkan Sinergisitas dan Kondusifitas Internal mauoun Eksternal
Kelurahan
5. Dan Mengembangkan Sistem Pelayanan Masyarakat yang Efektif dan
Efisien.
Tujuannya adalah meningkatkan sumber daya masyarakat yan
berhasil dan berdaya guna sera pengkatan kualitas dalam pelaksanaan
pemerintahan dibidang pelayanan masyarakat dalam mendukung
kebijakan pemerintah Kota Cilegon dan suksesnya pelaksanaan
pembangunan daerah secara makro.
79
4.1.4 Gambaran Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Ciwedus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan wadah
partisipasi masyarakat dalam pembangnan desa/kelurhan. Sumberr dana
yang digunakan dalam kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Ciwedus berasal dari dana operasional bantuan pemerintah
provinsi Banten dan pemrintah kota Cilegon, serta ada dana sukarela dar
masyarakat Kelurahan Ciwedus.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penataan Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait
dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Mempunyai tugas membantu lurah dalam
pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan
pemberdyaan masyarakat. adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan
ayat (2) mempuyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu :
a Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
b Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat
c Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakata yaitu:
a penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan
80
b penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan republik
indonesia
c peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
msyarakat
d penyusunan rencana, pelaksna, pengendali, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipastif
e penumbuh kembangan dan penggerak swadaya gotong royong
masyarakat.
f penggali, pendayagunaan dan pengembangna potensi sumber daya serta
keserasian lingkungan hidup..
4.1.4.1 Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Ciwedus
1. Ketua : Ahmad Ahsan
2. Wakil Ketua : Anazmudin
3. Sekertaris : Umi Kulsum
4. Bendahara : Mawadah
5. Seksi Infrastruktur : - Ari Ruddy Yuliyawan
- Hamziah
6. Seksi Ekonomi : - Ade Amrulloh
- Pendi
7. Seksi Sosial : - Muhtadin
- Burahim
81
4.2 Informan Penelitian
Pada penelitian kali ini mengenai Perbandingan Peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pembangunan Kelurahan
Tahun 2015 di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus, peneliti
menggunakan metode penentuan informan dengan cara teknik purposive
sampling. Dalam penentuan informan secara purposive artinya bahwa informan
yang telah dipilih berdaarkan pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan apa
yang telah peneliti tetapkan sebelumnya. Adapun, mereka (informan) yang telah
dipilih merupakan oran-orang yang memiliki informasi terkait penelitian ini.
Dalam penelitian kali ini yang dijadikan sebagai informan merupakan Aparat
Pemerintah, RT/RW , Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan).
Pada bagian Aparat Pemerintah yang dijadikan sebagai salah satu Informan
yaitu Aparat Kelurahan di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus.
Selanjutnya lembaga kemasyarakatan yaitu LPMK (Lembaga Pemberdayan
Masyarakat Kelurahan) dan yang terakhir yaitu masyarakat yang meliputi RT,
RW dan masyarakat lainnya. Untuk memudahkan peneliti dalam penulisan, maka
peneliti memberikan kode untuk masing-masing informan sebagai berikut :
1. Kode I1 untuk pihak Aparat Kelurahan Ciwedus
2. Kode 12 untuk pihak Aparat kelurahan bendungan
3. Kode I3 untuk pihak LPMK Bendungan
4. Kode I4 untuk pihak LPMK Ciwedus
82
Tabel 4.3
Informan Penelitian
No Nama Informan Usia Keterangan Kode
1. Suherman 33 Thn Sekertaris Lurah Kelurahan
Ciwedus
I1-1
2. Heru Sulistyo 52 Thn Kasi Pemerintahan
I1-2
3. Dadang Iskandar 50 Thn Sekertaris Lurah Kelurahan
Bendungan
I2-1
4. Omat Rohmat 34 Thn Kasi Pemerintahan
I2-2
5. Drs.Entus mulyadi 50 Thn Ketua LPMK Bendungan
I3-1
6. Didi Rihadi 33 Thn Anggota LPMK Bendungan
I3-2
7. Ahmad ahsan 37 Thn Ketua LPMK Ciwedus
I4-1
8. Ari Ruddy Y 42 Thn Anggota LPMK Ciwedus
I4-2
9. Hamziah 42 Thn Anggota LPMK Ciwedus
14-3
10 Sihaburomli 38 Thn Ketua RT 08 di Kel. Bendungan
I5-1
11 Ahmad habibi 37 Thn Ketua RT 11 di Kel. Ciwedus
I6-1
12. Rochiman 64 Thn Masyarakat Kel. Bendungan
I5-2
4.3 Deskripsi Data
4.3.1 Operasional konsep
Deskripsi data merupakan hasil data yang diperoleh selama observasi di
lapangan. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa
data hasil dari wawancara. Data yang diperoleh yaitu berupa kata-kata yang
diamati dari hasil wawancara yang juga merupakan sumber utama dalam
83
penelitian kali ini. Sumber data ini kemudian di catat secara tertulis atau
dengan alat perekam yang digunakan selama wawancara di lapangan
berlangsung.
Dalam penelitian kali ini menggunakan teori berdasarkan pada
beberapa fungsi dan peranannya LPMK dalam Sunyoto Usman (2004) yang
mengemukakan bahwa dalam teori ini memiliki beberapa fungsi dan
peranannya yaitu: Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator. Metode
yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif
dengan demikian data yang diperoleh yaitu berupa deskriptif berbentuk kata
dan kalimat yan dilakukan selama wawancara mendalam, hasil observasi dan
studi dokumentasi.
4.4 Analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu
menggunakan teknik analisis data menurut Miles & Huberman (2009:20) sebagai
berikut:
1) Pengumpulan Data
Pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data selama penelitian ini
berlangsung. Adapun proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu yang
berkaitan dengan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK) dalam Pembangunan Perbandingan di Kelurahan Ciwedus dan
Kelurahan Bendungan dilakukan dengan cara berawal dari pengumpulan data
dari LPMK terkait realisasi kegiatan pembangunan. adapun dalam
pengumpulan data teknik yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi,
84
studi dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh valid dan bisa
dipertanggungjawabkan.
2) Reduksi Data
Dalam tahap kali ini yaitu reduksi data merupakan langkah selanjutnya
dimana peneliti mulai merangkum dan memilih-milih data mana saja yang
sesuai dan berkaitan dengan penelitian dengan cara memfokuskan hal yang
dianggap penting, mencari tema dan pola yang sesuai, dengan demikian akan
memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga akan memudahkan peneliti
dalam mengumpulkan data yang selanjutnya akan dilakukan dan dalam
menyajikan data.
3) Penyajian Data
Dalam penelitian kali ini mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pembangunan Tahun 2015
Perbandingan di Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan dalam
penyajian data yang menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan
penyajian data yang sistematif, dalam bentuk uraian singkat, bagan, kategori,
yang selanjutnya disajikan dalam kalimat yang naratif. Dengan penyajian
mana saja masalah-masalah yang terjadi dalam penelitian.
4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Dalam penarikan kesimpulan didukung dengan bukti-bukti dan hasil
lapangan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Adapun dengan cara
menghubungkan dengan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi
85
yang telah dilakukan. Kemudia selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang
bisa dipertanggungjawabkan.
4.5 Reduksi Data (data reduction)
Analisis dalam penelitian kali ini dilakukan selama penelitian berlangsung.
Adapun dalam mereduksi dara yaitu mengumpulkan seluruh data yang telah
diperoleh selama di lapangan dan mencari mana saja tema-tema yang berkaitan
dengan penelitian. Pemberian kode-kode Informan dianggap juga penting karena
untuk mengetahui aspek-aspek mana saja yang berkaitana dengan penelitian dan
aspek jawaban yang dianggap sama dalam pembahasan penelitian. Ini bertujuan
untuk memudahkan proses reduksi data dalam penelitian, serta peneliti juga
melakukan kodefikasi identitas informan sebagai berikut :
1) Kode Q, menunujukan pertanyaan.
2) Kode Q,Q,Q menunjukan pertanyaan selanjutnya.
3) Kode I, menunjukan informan penelitian.
4) Kode I1, menunjukan pihak Aparat Kelurahan Bendungan.
5) Kode I2, menunjukan daftar informan dan urutan kategori Aparat
Kelurahan Ciwedus
6) Kode I3, menunjukan daftar informan dari pihak LPMK Bendungan.
7) Kode I4, menunjukan daftar informan dari pihak LPMK Ciwedus
8) Kode I5, menunujukan daftar informan dan urutan kategori Masyarakat di
Link. Kel. Bendungan
9) Kode I6, menunjukan daftar informan dan urutan kategori Masyarakat di
Link. Kel. Ciwedus.
86
Setelah melakukan kategorisasi dan pengkodean maka, ditemukan pola dan
tema yang sama terkait persoalan penelitian. Maka selanjutnya yaitu dilakukan
kategorisasi berdasarkan hasil dari jawaban-jawaban yang telah ditemukan.
Analisa data yang dilakukan selanjutnya yaitu menghubungkan dengan dimensi
yang dianggap sesuai dnegan permasalahan dalam penelitian. Adapun dimensi-
dimensi yang dipakai yaitu berdasarkan fungsi dan peranannya LPMK menurut
Sunyoto Usman (2004).
4.6 Studi Komparatif Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (LPMK) Dalam Pembangunan Tahun 2015 Di kelurahan
Bendungan dan Kelurahan Ciwedus.
Lembaga Pemberdayaan Masyaakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas membantu desa/kelurahan dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan
pemeberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah
memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan
keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan.
Peran dari lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan perbandingan di
Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan tersebut bisa kita liat dari beberapa
indikator pembahasan yang akan diuraikan oleh peneliti. Adapun indikator yang
diuraikan berdasarkan fungsi dan perannya yaitu : Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sebagai Mediator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sebagai Motivator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai
87
Dinamisator bagi pembangunan di Kelurahan tersebut. Berikut beberapa indikator
uraian yang menjadi pembahasan untuk mengetahui seberapa besarnya peran
LPMK Perbandingan di Kelurahan Ciwedus dan Bendungan dilihat dari tingkat
pendidikan anggota LPMK diantara lain sebagai berikut :
Tabel 4.4
Perbandingan Tingkat Pendidikan Anggota LPMK di Kelurahan Ciwedus
dan Kelurahan Bendungan
Kelurahan Ciwedus Kelurahan Bendungan
NO Nama Anggota Riwayat
Pendidikan
No Nama Anggota Riwayat
Pendidikan
1. Ahmad Ahsan SLTA 1. Drs. Entus mulyadi S1
2. Anazmudin SLTA 2. Didi rihadi S.Pd.i
3. Umi kulsum SLTA 3. Rosyati Tamat SD
4. Mawadah SLTA 4. Sofan sofian D3
5. Ari ruddy. Y SLTA 5. Aceng suandi D2
6. Hamjiah SLTA 6. A. riyanto D3
7. Ade amrulloh SLTA 7. Aisah SLTA
8. Pendi SLTA 8. Maryuni SLTA
9. Muhtadin SLTA 9. Agus hasanudin SLTA
10. Burahim SLTP 10. Sarino SLTA
Sumber : Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Bendungan
88
Berdasarkan tabel di atas bahwa anggota Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Ciwedus berjumlah 10 orang dan
riwayat pendidikan para anggota LPMK di dominasi tingkat pendidikan yang
setara dengan SLTA. Dibanding dengan di Kelurahan Bendungan Jumlah anggota
LPMK sama dengan di Kelurahan Ciwedus yaitu 10 orang dan riwayat
pendidikan para anggota LPMK di Kelurahan Bendungan di dominasi dengan
tingkat pendidikan Diploma sampai sarjana, namun ada juga beberapa anggota
yang tingkat pendidikannya setara dengan SLTA.
LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di Kelurahan
Ciwedus dilihat dari Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan masyarakatnya sudah memanfaatkan potensi dan
menggerakan swadaya gotong royong. Sejauh ini pula pelaksanaan LPMK di
Kelurahan Ciwedus yang dimana sebagai mitra dari lurah di dalam sistem
pemerintahan kelurahan sudah menunjukkan hal-hal yang menuju pada orientasi
pembangunan yang baik. Berikut beberapa indikator uraian yang menjadi
pembahasan untuk mengetahui seberapa besarnya peran LPMK di Kelurahan
Ciwedus dilihat dari daftar kehadiran masyarakat dalam kegiatan rapat yang
diselenggarakan oleh LPMK dibawah ini gambar daftar hadir sebagai berikut:
89
90
91
92
Gambar diatas merupakan daftar hadir salah satu kegiatan rapat yang
diadakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciwedus. Hal ini
terlihat bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Ciwedus sangat
tinggi hal ini terbukti dari daftar hadir yang ada pada saat kegiatan rapat yang
diadakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau pihak
Kelurahan.
4.6.1 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan
Ciwedus :
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Fasilitator
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang yang disebut
sebagai Fasilitator di Kelurahan tersebut adalah LPMK sendiri memfasilitasi
segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program LPMK. Selain
sebagai Fasilitator dalam program pembangunan masyarakat, LPMK sendiri
merupakan pendamping terhadap perangkat-perangkat Kelurahan seperti RT
dan RW. Adapun peran yang dijalani oleh LPMK di Kelurahan Ciwedus
dilihat dari observasi awal sudah terlihat fasilitator dalam rancangan
pembangunan masyarakat. untuk dapat menjadikan Fasilitator yang baik
berikut peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator di dalamnya
sebagai berikut :
a Masyarakat ikut merencanakan pembangunan
Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-
masing desa/kelurahan merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing
desa/kelurahan untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang
93
akan dilaksanakan di desa/kelurahan mereka demi tercapainya
pembangunan di segala bidang, baik pembnagunan bersifat fisik maupun
bidang nonfisik. Msyarakat diboleh untuk ikut merencanakan
pembangunan yang akan dilaksanakan kelurahan dan mereka harus bisa
bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam
musrenbang tingkat kelurahan dan seterusnya. Adapun peneliti melakukan
wawancara I4-1 dengan ketua LPMK di Kelurahan ciwedus menyatakan
bahwa:
“masyarakat yang ada di Kelurahan Ciwedus alhamduliah sangat aktif
dalam kegiatan perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik
yang diadakan oleh LPMK”. (Sumber: wawancara dengan Bapak Ahmad
Ahsan, Ketua LPMK Kelurahan Ciwedus pada hari jumat tanggal 02 maret
2018 pukul: 10:15 WIB di Kantor Kelurahan Ciwedus).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LPMK Kelurahan Ciwedus
terakait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
menjelaskan bahwa di lingkungan Kelurahan Ciwedus masyarakat yang
ikut dalam perencanaan pembangunan sangat banyak bisa dikatakan sangat
aktif, hal ini dikarenakan masyarakat sangat sadar bahwa di setiap kegiatan
yang diadakan LPMK akan bermanfaat juga untuk masyarakat dengan
begitu masyarakat menyempatkan hadir dan ikut dalam perencanaan
pembangunan agar masyarakat dapat mengetahui rencana-rencana apa saja
yang akan dilaksanakan oleh LPMK.
94
Masyarakat yang aktif seperti kutipan wawancara di atas dalam
pembangunan di daerahnya itu akan mempercepat kemajuan khususnya di
bidang pemberdayaan masyarakat. hal ini juga karena partisipasi
masyarakat sangat tinggi, dimana mereka tidak harus digerakan terlebih
dahulu atau diajak untuk memberikan perhatiannya kepada pembangunan
termasuk dalam merencanakan kegiatan LPMK di Kelurahan Ciwedus.
Ikut merencanakan pembangunan bukan hanya pada bidang fisik tetapi
pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan juga dapat
disampaikan melalui LPMK Kelurahan Ciwedus. Masyarakat juga diberi
kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan
pencapaian tujuan LPMK Kelurahan Ciwedus. Dengan pertanyaan yang
sama, peneliti mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam
kutipan wawancara sebagai berikut :
“Pernah ikut, karena kan sekalian memberikan usulan dalam rencan-
rencana yang LPMK buat apalagi saya kan sebagai ketua RT harus
ikut sebagai perwakilan dari warga RT 11 kalo saya tidak ikut
nantinya saya gatau apa aja rencana-rencana pembangunan yang ada
di Kelurahan Ciwedus ini dan saya juga hadir dalam rapat juga atas
undangan dari pihak LPMK karenakan terkait rencana
pembangunan”. (Sumber Wawancara dengan Bapak Ahmad Habibi
selaku Ketua RT 11 pada hari minggu tanggal 04 maret 2018 pukul
09.00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengetahui bahwa
masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Ciwedus sangat aktif dalam
mengikuti kegiatan yang direncanakan oleh LPMK baik dalam
perencanaan pembangunan maupun kegiatan yang sedang berjalan.
Masyarakat yang aktif di dalam mengerakkan kemajuan pembangunan
95
kelurahan memainkan peranan penting dalam pembangunan khususnya
LPMK Kelurahan Ciwedus
Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator melalui LPMK Kelurahan
Ciwedus sangat baik, maka dapat diketahui bahwa di Kelurahan Ciwedus
,LPMK mampu menggerakan masyarakat dan memberikan kesadaran
akan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan Kelurahan.
b Masyarakat Ikut Menentukan Prioritas Usulan Program
Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan baik ditingkat desa maupun
Kelurahan Ciwedus. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin
dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena
masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan
oleh masing-masing desa dan mendesak untuk dilaksanakan. Melalui
usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum
musyawarah akan ditindaklanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di
tingkat Kecamatan Cilegon. Adapun peneliti melakukan wawancara I4-3
dengan salah satu anggota LPMK Kelurahan Ciwedus sebagai berikut:
“Yang saya lakukan dalam menentukan prioritas dalam
penyelenggaraan program Kelurahan Ciwedus hanya untuk
kepentingan orang ramai atau masyarakat umum kan nantinya
masyarakat juga yang merasakan hasil pembangunan yang udah ada.”
(Sumber Wawancara dengan Ibu Hamziah selaku Anggota LPMK pada
hari Senin tanggal 12 maret 2018 pukul 11.00 WIB)
96
Berdasarkan wawancara dengan pihak anggota LPMK Kelurahan
Ciwedus menyatakan bahwa Masyarakat yang memiliki rasa peduli
dengan kemajuan pembangunan dapat ditunjukan dengan keikutsertaannya
di dalam memberikan usulan program LPMK Kelurahan Ciwedus antara
lain dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat
yaitu dengan hadir ketika rapat diadakan di desa maupun di Kelurahan
Ciwedus kecamatan Cilegon.
Selanjutnya peneliti juga mewawancarai 14-1 Ketua LPMK Kelurahan
Ciwedus. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :
“Penentuan prioritas dapat dilihat dulu apa yang sangat dan amat
dibutuhkan masyarakat itu yang diprioritaskan untuk kepentingan
bersama dan ikut mensosialisaikan apa-apa saja yang sudah
diprogramkan pemerintah setelah itu disesuaikan dengan apa yang
menjdi kebutuhan masyarakat itu sendiri.” (Sumber Wawancara
dengan Ketua LPMK Bapak Ahmad Ahsan pada hari senin tanggal 12
maret 2018 pukul 14.00 WIB)
Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara maka, peneliti
mencoba menyimpulkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator sangat baik hal ini dapat dilihat
dari partisipasi masyarakat dalam ikut menetukan prioritas usulan program
yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara
oleh ketua LPMK Kelurahan Ciwedus bahwa dalam penentuan usulan
rapat prioritas masyarakat sangat merespon dengan baik tidak hanya
mendengarkan saja tetapi masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
97
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator
Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dianggap
sebagai mediator dalam pemabngunan yaitu LPMK sendiri yang memiliki
tugas untuk mensosialisasikan beberapa hasil usulan dari rencana
pembangunan yang sudah ditetapkan dan akan dijadikan pembangunan
jangka menengah kepada warga masyarakat. Untuk LPMK Kelurahan
Ciwedus sendiri mensosialisaikan rancangan pembangunan pada saat
melakukan pertemuanpertemuan yang nantinya akan diambil beberapa
menit untuk mensosialisasi program-program pembangunan tersebut.
Adapu hal yang menjadi penghambat dari program tersebut biasanya
dikarenakan faktor dari geografis. Untuk dapat menjadikan mediator yang
baik. Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator di
dalamnya sebagai berikut:
a Masyarakat Ikut Dalam Rapat Yang Diadakan
LPMK merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan
terlihat jelas peran LPMK seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari
masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh LPMK. Tanpa
danya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan rapat, maka progrm
kebijakan pmerintah yang melalui LPMK di Kelurahan tersebut tidak
mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat
yang ikut berpartisipasi. Namun tujuan dari LPMK sendiri adalah untuk
memandirikan dan memberdayakan masyarakat yang ada, baik itu di
desa maupun di Kelurahan. Untuk memperoleh informasi yang jelas
98
mengenai partisipasi masyarakat yang ikut dalam rapat yang diadakan
LPMK di Kelurahan Ciwedus, peneliti melakukan wawancara 14-3 yaitu
anggota LPMK di Kelurahan Ciwedus menyatakan bahwa:
“Selama ini pihak LPMK selalu mengundang perwakilan-
perwakilan masyarakat di setiap RT/RW nya melalui undangan
dengan perantara ketua rt/rw untuk hadir dalam setiap
diadakannya rapat, dan didapatnya respon yang baik dan antusias
dari masyarakat akan berapartisipasinya sanggat tinggi.” (Sumber
Wawancara dengan ibu Hamziah selaku anggota LPMK Kelurahan
Ciwedus pada hari rabu tanggal 21 maret 2018 Pukul 14:00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak anggota LPMK
menyatakan bahwa pihak LPMK selalu mengundang masyarakat dalam
kegiatan rapat yang diadakan oleh LPMK agar masyarakat dapat
mengusulkan rencana-rencana apa saja yang ingin di lakukan di
lingkungan Kelurahan Ciwedus. Kemudian selanjutnya peneliti
melakukan observasi ulang dengan mewawancarai I6-2 salah satu
masyarakat di Kelurahan Ciwedus sebagai berikut:
“kalau ada undangan rapat dari LPMK saya sempatkan hadir dan
banyak juga masyarakat dari perwakilan RT/RW yang hadir di
karenakan rapat ini menyangkut prioritas rencana pembangunan di
lingkungan Kelurahan Ciwedus yang dimana kita sebagai warga
masyarakat Kelurhan Ciwedus ingin tau apa saja pembangunan
yang diprioritaskan terlebih dulu”. (Sumber:: Wawancara dengan
Bapak Mahdum bahar salah satu masyarakat Kelurahan Ciwedus
pada hari senin tanggal 19 maret 2018 pukul 09:00 WIB.)
Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pihak LPMK dan
masyarakat sering menghadiri rapat yang diadakan LMK, tujuan beliau
ikut pastinya supaya bisa mengusulkan apa-apa saja yang menjadi
kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Kelurahan Ciwedus.
99
b Masyarakat Ikut Memberikan Informasi Bagi Berjalannya
Program Pembangunan
Informasi pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi
LPMK, apalagi yang bersifat membangun. Masyarakat yang ikut
berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan diharapkan bisa
memberikan informasi mengenai berjalannya pembangunan dibuat oleh
LPMK Kelurahan Ciwedus. Adapun kegiatan pembangunan yang telah
direncanakan dan sedang berjalan tidak akan berjalan maksimal tanpa
adanya informasi dari masyarakat. baik menyampaikan melalui rapat,
maupun hanya melalui RT/RW setempat. Namun pada saat rapat yang
diadakan barulah RT/RW menyampaikan informasi yang didapatkan
dari masyarakat. selain itu masyarakat yang mengikuti rapat juga
memberikan informasi kepada LPMK Kelurahan Ciwedus. Adapun
peneliti melakukan wawancara I1-1 selaku sekertaris lurah di Kelurahan
Ciwedus sebagai berikut:
“Masyarakat disini sangat terbuka dimana masyarakat itu
memberikan informasi-informasi pada saat rapat yang diadakan
LPMK, jadi rapat yang diadakan LPMK tidak hanya sekedar rapat
tentang rencana-rencana pembangunan namun justru menjadi
sarana bagi masyarakat untuk memberikan informasi – informasi
yang berkaitan dengan kegiatan LPMK maupun diluar kegaitan
LPMK.” (Sumber Wawancara dengan bapak Suherman selaku
sekertaris lurah pada hari senin tanggal 18 maret 2018 pukul 14:10
WIB di Kantor Kelurahan Ciwedus)
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan
selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti
dapatkan sebagai berikut :
100
“Informasi dari masyrakat mengenai berjalannya pembangunan
tersebut sangat dirasakan sangat penting juga ya, karna berdampak
baik juga bagi kegiatan yang LPMK selenggarakan dan semua ini
untuk memperlancar rencana pembangunan atau pembangunan
yang sedang berjalan.” (Sumber wawancara dengan Bapak Ahmad
Ahsan Ketua LPMK pada hari selasa tanggal 27 maret 2018 pukul
11:00 WIB)
Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa masyarakat di
Kelurahan Ciwedus tingkat partisipasi nya sangat baik kita bisa lihat
dari keikutsertaan dalam menghadiri rapat dan memberikan informasi-
informasi pembangunan yang dimana dapat membantu untuk kemjauan
pembangunan yang ada di Kelurahan Ciwedus.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Seabagi
Motivator
Motivator merupakan orang atau sekelompok yang mampu membuat
orang lain untuk bisa melkukan sesuatu. Di dalam LPMK sangat
dibutuhkan motivator yang bisa mendororng masyarakat yang ada di
Kelurahan untuk bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan demi
memwujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang sesuai keinginan
masyarakat. sehingga tantangan untuk LPMK Kelurahan Ciwedus sendiri
merupapkan cara membentuk para motivator-motivator pemberdayaan
masyarakat yang bisa memotivasi masyarakat di Kelurahan Ciwedus.
Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator di dalamnya
sebagai berikut :
101
a Masyarakat Memanfaatkan Pembangunan Yang Sudah Di
Bangun
Pembangunan di Kelurahan akan terwujud apabila kerjasama antara
Lembaga bersangkutan dan masyarakat. karena tugas LPMK sendiri
merupakan untuk mensejahterakan masyarakat dan tempat untuk
menyalurkan aspirasi masyarakat. masalah pembangunan yang ada di
Kelurahan Ciwedus sudah maksimal karena sudah adanya kerjasama
antara masyarakat dengan LPMK. Adapun peneliti melakukan
wawancara I1-2 selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Ciwedus sebagai
beriku:
“Masyarakat di sini sangat memanfaatkan dan menjaga
pembangunan yang ada, karena menurut mereka pembangunan
yang ada akan menguntungkan bagi mereka misalnya dengan
pembangunan pembuatan gardu pos ronda yang sudah terlaksana
dimana warga memanfaatka dengan mengunakan gardu tersebut ya
untuk tempat warga yang bertugas ronda dengan begitu terlihat
bahwa pembangunan gardu digunakan dengan sebaik-sebaiknya
dan semestinya” (Sumber Wawancara dengan Bapak Heru Sulistyo
selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Ciwedus pada hari senin
tanggal 19 maret 2018 pukul 10:20 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan pemanfaatan dan
menjaga pembangunan yang sudah ada, masyarakat sudah
memanfaatkan dan menjaga dengan baik pembangunan yang sudah
dibangun oleh LPMK. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dan menjaga
pembangunan yang sudah ada merupakan hal yang penting karena
apabila tidak di manfaatkan dan dijaga maka akan sia-sia hasil
pembangunan yang sudah ada.
102
b Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan Yang Sudah Ada
Merawat pembangunan yang ada di Kelurahan merupakan hal yang
sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat agar
pembangunan yang diberikan oleh pemerintah merupakan perwujudan
dari kebiajkan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan
partisipasi dari masyarakat untuk menjaga dan merawat pembangunan
yang sudah ada maupun pembangunan yang masih dalam proses
perencanaan. Adapun peneliti melakukan wawancara I4-2 anggota
LPMK sebagai berikut:
“Kalo masalah merawat kegiatan pembangunan yang sudah ada
masyarakat disini cukup ikut merawat kok dari mulai pembangunan
fisik seperti pembangunan drainase, gardu pos ronda dan lain
sebagainya yang penting dari pihak kitanya selalu mengingatkan
akan merawat dan menjaga pembangunan yang sudah ada sih yang
dan warganya ada yang tanpa perlu kita iingatakan ada yang
langsung bergerak walaupun ada sedikit masyarakat yang kurang
peduli dengan merawat pembangunan yang ada.” (Sumber
Wawancara dengan Ari Ruddy y selaku anggota LPMK pada hari
sabtu 21 maret 2018 pukul 13:00 WIB)
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengetahui bahwa
setiap merawat dan menjaga hasil pembangunan yang sudah ada harus
adanya pengingatan dari pihak LPMK. Bisa dikatakan masyarakat akan
merawat dan menjaga apabila diingatkan oleh pihak LPMK bukan dari
masyarakatnya sendiri.
Selanjutnya kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah
satu masyarakat di Kelurahan Ciwedus sebagai berikut:
103
“kita sih dalam merawat dan menjaga pembangunan yang sudah
ada sebagai masyarakat ikut menjaga ya dan merawat walaupun
hanya membersihkan kayak menyapu yang pentingkan ada niatan
menjaga hasil pembangunan yang sudah ada tidak sama sekali cuek
sama hasil pembangunan yang sudah ada”.(Sumber: wawancara
dengan Bapak Mahdum Bahar salah satu masyarakat pada hari
minggu tanggal 19 maret 2018 pukul 09:00 WIB.)
Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dalam merawat dan
menjaga pembangunan yang sudah ada masyarakat masih banyak yang
belum peduli akan pembangunan yang sudah ada mereka cenderung
tidak peduli terhadap pembangunan yang ada. Apabila ada masyarakat
yang peduli itu dikarenakan adanya pengingatan dari pihak LPMK
untuk merawat dan menjaga pembangunan yang ada.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai
Dinamisator
Mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat LPMK
seharusnya lebih bijaksana dalam memantau serta melihat berbagai
kegiatan serta program yang ada di lingkungan masyarakat. selain harus
bijaksana pemantauan kegiatan masyarakat, LPMK juga diharapkan untuk
bisa menempatkan dirinya ditengah masyarakat dan mendorong
masyarakat untuk berperan aktif dalam program-program yang dibuat oleh
LPM. Layanan publik seprti pendidikan, kesehatan, transportasi serta lain-
lainnya, sudah mulai LPMK berikan, meskipun tidak belum maksimal
namun sudah ada perahatian dari LPMK untuk pendidikan mereka
memberikan nbantuan beasiswa dengan cara memasukan proposal ke
104
instansi-instansi dan bank-bank yang ada di Kota Cilegon. Adapn
pengawasan yang diperlukan untuk mengawasi perencanaan program yang
berbentuk pembangunan. dengan adanya pengawasan dari pihak lain selain
LPMK akan memperkecil dampak negatif yang mungkin saja akan timbul
dikemudian harinya. Berikut peneliti akan mengkajikan beberapa sub
indikator di dalamnya sebagai berikut :
a LPMK Kelurahan Melakukan Pemantauan dan Pengawasa
terhadap Kegiatan Pembangunan
Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasional
pembangunan merupakan suatu hal yang memang sudah seharusnya
terjadi. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan
operasional pembangunan sangat membantu berjalannya program-
program yang dilaksanakan LPMK Kelurahan beserta orang Kelurahan.
Kerjasama antara masyarakat dan pihak LPMK yang sangat baik
mampu memberikan kemajuan pembangunan yang ada di Kelurahan
Ciwedus. Adapun keberhasilan pembangunan merupakan tercapainya
semua program-program yang sudah direncanakan oleh pihak
pemerintah.
Program tidak akan bisa bisa tercapai apabila tidak ada kerjasama
antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga untuk
mendapatkan pencapaianyang maksimal masyarakat harus bisa ikut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatann, bai itu yang
bersifat tenaga, pikiran maupun materi agar apa yang dilakukan
105
masyarakat dapat termonitoring dengan baik, dan bahkan untuk
mnegetahui sudah sampai dimana program pemerintah yang telah di
fasilitator oleh LPMK Kelurahan tersebut. Adapun peneliti melakukan
wawancara I1-2sebagai berikut :
“Mereka dari pihak LPMK ikut memantau dan mengawasi
pembangunan yang sedang berjalan, karena setiap kegiatan
pembangunan harus adanya pengawasan dari pihak LPMK ataupun
Kelurahan agar sesuai rencana yang sudah di rencanakan jadi kalo
pihak LPMK ataupun Kelurahan tidak memantau atau mengawasi
nantinya apa yang direncankan dan dilaksnakan tidak sesuai
rencana yang sebelumnya udah dibuat.” (Sumber: Wawancara
dengan Bapak Heru kasi pemerintahan Ciwedus pada hari senin
tanggal 23 maret 2018 pukul 09:35 WIB)
Dari penjelasan yang telah dikemukakan oleh pihak aparat
pemerintah Kelurahan ciwedus peneliti mengetahui bahwa proses
pemantauan dan pengawasan yang dilakukan LPMK dilakukan dengan
cara memantau pembangunan yang sedang berjalan baik fisik maupun
non fisik agar rencana yang sudah direncanakan matang-matang
berjalan dan terlaksana sesuai yang sudah ditetapkan.
Selanjutnya kemudian peneliti melakukan wawancara dengan
masyarakat di Kelurahan Ciwedus sebagai berikut:
“yang saya tau dari pihak LPMK atau aparat Kelurahan selalu
memantau ya, kegiatan pembangunan yang sedang berjalan dan
selalu mengawasi juga dari mulai memberikan arahan, memantau
kegiatan sampai mana prosenya seperti itu sih ” (Sumber:
wawancara dengan Bapak Mahdum Bahar pada hari minggu tanggal
22 maret 2018 puku 15:00 WIB)
Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara di atas bahwa LPMK di
Kelurahan Ciwedus memiliki peran penting dalam setiap kegiatan
106
pembangunan salah satunya dengan memantau dan mengawasi kegiatan
yang sedang berjalan. Karena tanpa pengawasan dan pematuan apa
yang direncanakan dan dilaksankan dapat menuju ke arah yang
bertentangan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya
pemantauan dan pengawasan dari pihak LPMK maka akan terlihat
bahwa tidak adanya lepas tangan dari pihak LPMK akan kegiatan yang
sedang berjalan maka dari itu masyarakat kan melihat adanya tanggung
jawab dari LPMK itu sendiri.
b LPMK Kelurahan Melakukan Evaluasi Pada Program
Pembangunan
Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan
minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembagunan
baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan LPMK Kelurahan
merupakan peran serta masyarakat dalam memlihara hasil
pembangunan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah
dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak
LPMK sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di
Kelurahan Ciwedus. Adapun peneliti melakukan wawancara I4-1 sebagai
berikut :
“Evaluasi ditiap tahunnya LPMK selalu dilakukan,malah dijadikan
hal yang penting tiap tahunya, supaya mengetahui kondisi
pembangunan baik itu fisik maupun non fisik dengan mengundang
perwakilan-perwakilan masyarakat di Kelurahan Ciwedus.”
(Sumber: wawancara dengan bapak Ahmad ahsan selaku Ketua
LPMK pada hari senin tanggal 23 maret 2018 pukul 09:25 WIB)
107
Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait evaluasi terhadap
pembangunan yang sudah diselenggarakan oleh LPMK peneliti
mengetahui bahwa disetiap kegiatan yang sudah terselenggara
diadakannya evaluasi agar mengetahui kendala-kendala apa saja ang
ditemui dilapangan saat pembangunan berjalan dan evaluasi sangat
diperlukan untuk mengetahui hasil pencapaian kegiatan pembangunan
baik fisik maupun non fisik.
LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di Kelurahan
Bendungan dilihat dari Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan masyarakatnya masih belum aktif dan juga belum
memanfaatkan potensi dan menggerakan swadaya gotong royong. Sejauh ini pula
pelaksanaan LPMK di Kelurahan Bendunggan yang dimana sebagai mitra dari
lurah di dalam sistem pemerintahan kelurahan belum begitu menunjukkan hal-hal
yang menuju pada orientasi pembangunan yang baik. Berikut beberapa indikator
uraian yang menjadi pembahasan untuk mengetahui seberapa besarnya peran
LPMK di Kelurahan Bendungan dilihat dari daftar kehadiran masyarakat dalam
kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh LPMK dibawah ini gambar daftar hadir
sebagai berikut:
108
109
110
111
Gambar diatas merupakan daftar hadir salah satu kegiatan rapat yang
diadakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendungan.
berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan
Bendungan sudah cukup baik hal ini dikarenakan daftar hadir yang cukup banyak
dari partisipasi masyarakat yang hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan oleh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau pihak Kelurahan.
4.6.2 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan
Bendungan :
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Fasilitator
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang yang disebut
sebagai Fasilitator di Kelurahan tersebut adalah LPMK sendiri memfasilitasi
segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program LPMK. Selain
sebagai Fasilitator dalam program pembangunan masyarakat, LPMK sendiri
merupakan pendamping terhadap perangkat-perangkat Kelurahan seperti RT
dan RW. Adapun peran yang dijalani oleh LPMK di Kelurahan Bendungan
dilihat dari observasi awal sudah terlihat fasilitator dalam rancangan
pembangunan masyarakat. untuk dapat menjadikan Fasilitator yang baik
berikut peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator di dalamnya sebagai
berikut :
a Masyarakat ikut merencanakan pembangunan
Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-
masing desa/kelurahan merupakan bentuk tanggungjawab masing-
masing desa/kelurahan untuk menumbuhkan rasa peduli tentang
112
program yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan mereka demi
tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat
fisik maupun bidang nonfisik. Msyarakat diboleh untuk ikut
merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan kelurahan dan
mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah
mereka ajukan dalam musrenbang tingkat kelurahan dan seterusnya.
Adapun peneliti melakukan wawancara dengan I3-2 sebagai berikut:
“di kelurahan bendungan masyarakatnya sebagian kurang aktif
dalam mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan seperti dalam
kegiatan musrenbang padahal kegiatan ini sangat penting karena
masyarakat dapat mengusulkan rencana-rencana pembangunan
yang masyarakat butuhkan. (Sumber: wawancara dengan Bapak
Entus mulyadi, Ketua LPMK Kelurahan Bendungan pada hari rabu
tanggal 04 maret 2018 pukul: 10:15 WIB di Kantor Kelurahan
Bendungan).
Dari hasil wawancara dengan Ketua LPMK Kelurahan bendungan
terakait dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan
perencanaan pembangunan menjelaskan bahwa di lingkungan
Kelurahan Bendungan masyarakat yang ikut dalam perencanaan
pembangunan sangat sedikit bisa dikatakan kurang aktif, hal ini
dikarenakan masyarakat belum menyadari bahwa di setiap kegiatan
yang diadakan LPMK akan bermanfaat juga untuk masyarakat begitu
sebaliknya.
Masyarakat yang kurang aktif seperti kutipan wawancara di atas
dalam pembangunan di daerahnya itu akan memperlambat kemajuan
khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. hal ini juga karena
113
partisipasi masyarakat yang kurang aktif, dimana mereka harus
digerakan terlebih dahulu atau diajak untuk memberikan perhatiannya
kepada pembangunan termasuk dalam merencanakan kegiatan LPMK
di Kelurahan Bendungan.
Selanjutnya kemudian peneliti melakukan wawancara dengan I5-2
sebagai berikut:
“sesekali ikut hadir dan untuk memberi masukan atau usulan terkait
rencana pembangunan, namun saya rasa kenyataanya masukan
yang diberikan jarang dipake. Jadi saya rasa kehadiran masyarakat
disini hanya sebagai pelengkap saja karna apa yang diusulkan dari
kita sebagai warga yang hadir tidak dipake malah justru yang
dilaksanakan usulan-usulan yang pihak Kelurahan
tentukan”(Sumber Wawancara dengan Bapak H.Rochiman salah
satu tokoh masyarakat pada hari minggu tanggal 10 april 2018 pukul
09.00 WIB)
Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara di atas masyarakat yang
ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa/kelurahan
merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa/kelurahan untuk
menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di
desa/kelurahan, namun partisipasi masyarakat di Kelurahan Bendungan
dalam mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan kurang aktif hal
ini di karena pihak LPMK kurang optimal dalam menampung masukan-
masukan dari masyarakat. .
b Masyarakat Ikut Menentukan Prioritas Usulan Program
Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan baik ditingkat desa
maupun Kelurahan Bendungan. Di dalam ikut menentukan prioritas
114
usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang
sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan
apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa dan mendesak untuk
dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh
masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindaklanjuti melalui
musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan Cilegon. Adapun
peneliti melakukan wawancara I3-2 sebagai berikut:
“dalam menentukan prioritas usulan dalam pembangunan ini kan
yang terpenting hanya untuk masyarakat banyak juga. tetapi tetap
kita melihat mana yang lebih masyrakat butuhkan tidak asal memilih
karena ini untuk masyarakat manfaatkan nantinya ” (Sumber
Wawancara dengan Bapak Didi rihadi anggota LPMK pada hari
Selasa tanggal 27 maret 2018 pukul 19.00 WIB)
Berdasarkan wawancara dengan pihak anggota LPMK Kelurahan
Bendungan menyatakan bahwa Masyarakat yang memiliki rasa peduli
dengan kemajuan pembangunan dapat ditunjukan dengan
keikutsertaannya di dalam memberikan usulan program LPMK
Kelurahan Bendungan antara lain dengan ikut menentukan prioritas
usulan program yang ingin dibuat yaitu dengan hadir ketika rapat
diadakan di desa maupun di Kelurahan Bendungan.
Selanjutnya peneliti juga mewawancarai 13-1 Ketua LPMK
Kelurahan Bendungan. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :
“setiap melakukan penentuan prioritas dilihat dulu mana yang
sangat dan dibutuhkan oleh masyarakat itu yang diprioritaskan
untuk kepentingan bersama dan ikut mensosialisaikan apa-apa saja
yang sudah diprogramkan pemerintah setelah itu disesuaikan
dengan apa yang menjdi kebutuhan masyarakat itu sendiri misalnya
115
apakah yang dibutuhkan itu seperi pembuatan MCK dilihat dulu
seberapa pentingnya nih untuk masyarakat yang masih belum punya
MCK kalo banyak ya kita masukan lah ke rapat musrenbang kita
musyawarakan dalam tingkat kelurahan dan nantinya kita dapat
menemukan solusinya seperti apa. Namun kebanyakan masyarakat
menyerahkan ke pihak LPMK saja bagaimana hasil akhir nantinya”
(Sumber Wawancara dengan Bapak E ntus mulyadi selaku ketua
LPMKpada hari senin tanggal 09 april 2018 pukul 14.00 WIB)
Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara maka, peneliti
mencoba menyimpulkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator sangat baik hal ini dapat
dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menetukan prioritas
usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari
hasil wawancara oleh ketua LPMK Kelurahan Bendungan bahwa dalam
penentuan usulan rapat prioritas masyarakat tidak merespon dengan
baik melainkan mereka menyerahkan semua nya kepada pihak LPMK
dan aparat kelurahan.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator
Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dianggap
sebagai mediator dalam pemabngunan yaitu LPMK sendiri yang memiliki
tugas untuk mensosialisasikan beberapa hasil usulan dari rencana
pembangunan yang sudah ditetapkan dan akan dijadikan pembangunan jangka
menengah kepada warga masyarakat. Untuk LPMK Kelurahan Bendungan
sendiri mensosialisaikan rancangan pembangunan pada saat melakukan
pertemuanpertemuan yang nantinya akan diambil beberapa menit untuk
mensosialisasi program-program pembangunan tersebut. Adapu hal yang
116
menjadi penghambat dari program tersebut biasanya dikarenakan faktor dari
geografis. Untuk dapat menjadikan mediator yang baik. Berikut ini peneliti
akan mengkajikan beberapa sub indikator di dalamnya sebagai berikut:
a Masyarakat Ikut Dalam Rapat Yang Diadakan
LPMK merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan
terlihat jelas peran LPMK seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari
masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh LPMK. Tanpa
danya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan rapat, maka progrm
kebijakan pmerintah yang melalui LPMK di Kelurahan tersebut tidak
mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang
ikut berpartisipasi. Namun tujuan dari LPMK sendiri adalah untuk
memandirikan dan memberdayakan masyarakat yang ada, baik itu di
desa maupun di Kelurahan. Adapun peneliti melakukan wawancara 13-2
yaitu anggota LPMK di Kelurahan Bendungan menyatakan bahwa:
“Pihak LPMK itu sudah mengundang masyarakat melalui
perwakilan rt/rw setiap diadakannya rapat, rapat yang diadakannya
yaitu seperti rapat kepengurungan oranisasi, rapat rencana kegiatan
kemasyarakatan dan lain sebagainya. namun begitu rapat yang
diadakan tidak banyak masyarakat yang hadir dan ada sebagian
juga masyrakat yang tidak hadir padahal kami mengundang
masyarakat agar sama-sama bersosialiasasi, dan merencanakan
kegiatan-kegiatan kemasyrakatan maupun kegiatan
pembangunan.”(Sumber Wawancara dengan Didi Rihadi sekertaris
LPMK Kelurahan Bendungan pada hari rabu tanggal 09 april 2018
Pukul 11:00 WIB)
Dari hasil wawancara di atas pihak LPMK menyatakan bahwa
pihak LPMK selalu mengundang masyarakat dalam kegiatan rapat yang
117
diadakan walaupun tidak banyak masyarakat yang mengikuti rapat yang
diadakan oleh LPMK padahal justru agar masyarakat dapat
mengusulkan rencana-rencana apa saja yang ingin di lakukan di
lingkungan Kelurahan Bendungan . Kemudian selanjutnya
peneliti melakukan observasi ulang dengan mewawancarai I5-1 salah
satu masyarakat di Kelurahan Bendungan sebagai berikut:
“undangan sih ada ya, tapi jarang hadir dalam rapat karena saya
rasa sekarang-sekarang ini kurang adanya keterbukaan dalam hal
anggaran yang digunakan dan lain sebagainya dari pihak LPMK
kepada masyarakat paling sebagai warga menyerahkan aja gimana
nantinya ikut aja apa yang diselenggarakan oleh LPMK atau Pihak
Kelurahan. (Sumber: Wawancara dengan Sihabu romli salah satu
RT di Kelurahan Bendungan pada hari senin tanggal 30 maret 2018
pukul 15:00 WIB.)
Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pihak LPMK kurang
terbuka kepada masyarakat hal menyebabkan masyarakat kurang
antusias dalam menghadiri rapat yang diadakan LPMK, tujuan beliau
ikut pastinya supaya bisa mengusulkan apa-apa saja yang menjadi
kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Kelurahan Bendungan.
b Masyarakat Ikut Memberikan Informasi Bagi Berjalannya
Program Pembangunan
Informasi pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi
LPMK, apalagi yang bersifat membangun. Masyarakat yang ikut
berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan diharapkan bisa
memberikan informasi mengenai berjalannya pembangunan dibuat oleh
LPMK Kelurahan Bendungan. Adapun kegiatan pembangunan yang
118
telah direncanakan dan sedang berjalan tidak akan berjalan maksimal
tanpa adanya informasi dari masyarakat. baik menyampaikan melalui
rapat, maupun hanya melalui RT/RW setempat. Namun pada saat rapat
yang diadakan barulah RT/RW menyampaikan informasi yang
didapatkan dari masyarakat. selain itu masyarakat yang mengikuti rapat
juga memberikan informasi kepada LPMK Kelurahan Bendungan.
Adapun peneliti melakukan wawancara I2-1 selaku sekertaris lurah di
Kelurahan Bendungan sebagai berikut:
“di kelurahan bendungan masyarakatnya cukup aktif, ada beberapa
masyarakat yang aktif dengan memberikan informasi pada setiap
kegiatan rapat diadakan” (Sumber Wawancara dengan Bapak
Dadang Iskandar selaku sekertaris lurah pada hari senin tanggal 30
maret 2018 pukul 09:10 WIB di Kantor Kelurahan Bendungan)
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 13-1
selanjutnya dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti
dapatkan sebagai berikut :
“masyarakat disini memberikan informasi mengenai kegiatan yang
sedang berjalan walalupun dari mulut ke mulut dengan begitu
kegiatan pembangunan akan berjalan dengan lancar dan makin
banyak masyarakay yang ikut dalam kegiatan pembangunan.”
(Sumber wawancara dengan Bapak Didi rihadi Sekertaaris LPMK
pada hari selasa tanggal 31 maret 2018 pukul 12:20 WIB)
Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa masyarakat di
Kelurahan Bendungan tingkat partisipasi nya masih kurang bisa dilihat
dari keikutsertaan dalam menghadiri rapat dan memberikan informasi-
informasi pembangunan yang dimana masyarakatnya cenderung pasif
119
padahal jika masyarakatnya aktif maka dapat membantu untuk kemjauan
pembangunan yang ada di Kelurahan Bendungan.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Seabagi Motivator
Motivator merupakan orang atau sekelompok yang mampu membuat
orang lain untuk bisa melkukan sesuatu. Di dalam LPMK sangat dibutuhkan
motivator yang bisa mendorong masyarakat yang ada di Kelurahan untuk bisa
melakukan apa yang bisa mereka lakukan demi memwujudkan kesejahteraan
masyarakat itu sendiri yang sesuai keinginan masyarakat. sehingga tantangan
untuk LPMK Kelurahan Bendungan sendiri merupapkan cara membentuk para
motivator-motivator pemberdayaan masyarakat yang bisa memotivasi
masyarakat di Kelurahan Bendungan. Berikut ini peneliti akan mengkajikan
beberapa sub indikator di dalamnya sebagai berikut :
a Masyarakat Memanfaatkan Pembangunan Yang Sudah Di
Bangun
Pembangunan di Kelurahan akan terwujud apabila kerjasama antara
Lembaga bersangkutan dan masyarakat. karena tugas LPMK sendiri
merupakan untuk mensejahterakan masyarakat dan tempat untuk
menyalurkan aspirasi masyarakat. masalah pembangunan yang ada di
Kelurahan Bendungan sudah maksimal karena sudah adanya kerjasama
antara masyarakat dengan LPMK.
Partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah apabila
masyarakat tidak mau ikut bekerja dan bergabung didalam membangun
kelurahannya serta mensukseskan pembangunan yang dibuat oleh
120
LPMK. Adapun peneliti melakukan wawancara I2-2 selaku staff
Kelurahan Bendungan sebagai berikut:
“sudah, contohnya memanfaatkan gedung serbaguna untuk
mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan
kelurahan dan warga lainnya walaupun hanya sebagaian saja yang
memanfaatkannya namun tetap setidaknya masih digunakan atau
dimanfaatkan dengan sebaik baiknya”(Sumber Wawancara dengan
Bapak Omat Rohmat selaku staff Kelurahan Bendungan pada hari
senin tanggal 27 maret 2018 pukul 08:30 WIB)
Program LPMK merupakan program yang ditujukan untuk kelurahan
maka perlu partisipasi masyarakat kelurahan untuk ikut bekerja di dalam
pelaksanaan pembangunan yang akan dibuat. Adapun pembangunan-
pembangunan yang sudah dilaksanakan di kelurahan seperti pemasangan
paving block di gang-gang kecil, penyedian sarana MCK dan lain-lain
yang telah dinikmati oleh masyarakat Kelurahan Bendungan Kecamatan
Cilegon. Adapun peneliti melakukan wawancara I2-1 selaku sekertaris
Lurah Kelurahan Bendungan yang mengatakan sebagai berikut :
“sudah, salah satunya MCK yang dibangun dilokasi tempat saya
tinggal yang dimana MCK ini sangat dibutuhkan masyarakat disini
usulan ini juga dibantu oleh RT disini untuk diusulkan ke pihak
Kelurahan atau LPMK untuk di jadikan prioritas terlebih dulu karna
warga disini kebanyakan tidak punya MCK dan tidak lama
pembangunan MCK pun terlaksana ” (Sumber: wawancara dengan
Bapak Puryanto salah satu masyarakat di Kelurahan Bendungan
pada hari minggu tanggal 08 april 2018 pukul 16:00 WIB)
Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat
telah menikmati hasil pembangunan yang ada di Kelurahan mereka
walaupun partisipasi masyarakatnya kuran dalam kegiatan pembangunan,
121
hal ini dapat memberi gambaran bahwa warga setempat dapat
memanfaatkan bangunan yang telah dibuat.
Untuk memperkuat data dengan permasalahan di atas peniliti
melakukan wawancara I3-1 ketua LPMK sebagai berikut:
“menurut penilaian saya masyarakat sudah cukup memanfaatkan
pembangunan, khususnya di sarana prasarana mislanya
pembangunan MCK yang sudah terselenggarakaan atau yang udah
dibangun itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan
Bendungan khusunya diwilayah lingkungan munjul” (Sumber:
wawancara dengan Bapak Drs. Entus ketua LPMK pada hari rabu
tanggal 04 april 2018 pukul 10:15 WIB.)
Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan pemanfaatan dan
menjaga pembangunan yang sudah ada, masyarakat sudah memanfaatkan
dan menjaga dengan baik pembangunan yang sudah dibangun oleh
LPMK. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dan menjaga pembangunan
yang sudah ada merupakan hal yang penting karena apabila tidak di
manfaatkan dan dijaga maka akan sia-sia hasil pembangunan yang sudah
ada.
c Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan Yang Sudah Ada
Merawat pembangunan yang ada di Kelurahan merupakan hal yang
sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat agar
pembangunan yang diberikan oleh pemerintah merupakan perwujudan
dari kebiajkan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan
partisipasi dari masyarakat untuk menjaga dan merawat pembangunan
yang sudah ada maupun pembangunan yang masih dalam proses
perencanaan.
122
Partisipasi masyarakat di dalam perawatan pembangunan yang telah
dibuat merupakan rasa peduli karena masyarakatlah yang menikmati
hasil pembangunan tersebut. Adapun peneliti melakukan wawancara I2-2
staff Kelurahan Bendungan sebagai berikut:
“iya mau, tetapi hanya sebagian saja yang merawatnya mungkin
paling disekitaran hasil pembangunan yang sudah ada karena rasa
memiliki tersebut kurang, mereka berfikir yang sudah disediakan
rusak toh nanti pemerintah akan bantu lagi. Mereka tidak merasa
rugi karna dianggapnya itu bukan uang dari mereka” (Sumber:
wawancara dengan Bapak Omat Rohmat Kasi Pemerintahn
Kelurahan Bendungan pada hari jumat tanggal 12 april 2018 pukul
13:15 WIB)
Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulakan bahwa
masyarakat belum menyadari untuk merawat bangunan yang telah
dibangun. Selanjutnya kemudian hal yang senada juga diungkapkan 15-2
oleh salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut :
“kurang, masyarakat disini di Kelurahan Bendungan sebagian besar
hanya memanfaatkann dan urusan pemeiliharaan diserahkan
kepada pemerintah saja karena mereka lebih mengurusi kepentingan
dirinya sendiri” (Sumber: wawancara dengan Bapak H.Rochiman
pada hari selasa tanggal 10 april 2018 pukul 09:00 WIB)
Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa
partisipasi untuk merawat bangunan yang telah dibuat masih rendah. Hal
ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara di atas. Selanjutnya hal
senada juga di ungkapkan oleh 13-1 ketua LPMK sebagai berikut:
“itulah yang menjadi kendala dilingkungan masyarakat kami,
bangunan yang suda dibangun sudah difasilitasi, sebagian besar
mereka terlalu mengabaikan program yang diadakan LPMK.
123
(Sumber: wawancara dengan Bapak Drs.Entus Ketua LPMK
Bendungan pada hari rabu 04 april 2018 pukul 10:15 WIB)
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat
maka dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat sebagai motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang
dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Bendungan dalam perawatan
hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatian
masyarakat merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai
Dinamisator
Mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat LPMK
seharusnya lebih bijaksana dalam memantau serta melihat berbagai kegiatan
serta program yang ada di lingkungan masyarakat. selain harus bijaksana
pemantauan kegiatan masyarakat, LPMK juga diharapkan untuk bisa
menempatkan dirinya ditengah masyarakat dan mendorong masyarakat untuk
berperan aktif dalam program-program yang dibuat oleh LPM. Layanan
publik seprti pendidikan, kesehatan, transportasi serta lain-lainnya, sudah
mulai LPMK berikan, meskipun tidak belum maksimal namun sudah ada
perahatian dari LPMK untuk pendidikan mereka memberikan nbantuan
beasiswa dengan cara memasukan proposal ke instansi-instansi dan bank-
bank yang ada di Kota Cilegon. Adapun pengawasan yang diperlukan untuk
mengawasi perencanaan program yang berbentuk pembangunan. dengan
adanya pengawasan dari pihak lain selain LPMK akan memperkecil dampak
124
negatif yang mungkin saja akan timbul dikemudian harinya. Berikut peneliti
akan mengkajikan beberapa sub indikator di dalamnya sebagai berikut :
a LPMK Kelurahan Melakukan Pemantauan dan Pengawasa
terhadap Kegiatan Pembangunan
Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasional
pembangunan merupakan suatu hal yang memang sudah seharusnya
terjadi. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan operasional
pembangunan sangat membantu berjalannya program-program yang
dilaksanakan LPMK Kelurahan beserta orang Kelurahan. Kerjasama
antara masyarakat dan pihak LPMK yang sangat baik mampu
memberikan kemajuan pembangunan yang ada di Kelurahan Bendungan.
Adapun keberhasilan pembangunan merupakan tercapainya semua
program-program yang sudah direncanakan oleh pihak pemerintah.
Program tidak akan bisa bisa tercapai apabila tidak ada kerjasama
antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga untuk
mendapatkan pencapaian yang maksimal masyarakat harus bisa ikut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatann, baik itu yang
bersifat tenaga, pikiran maupun materi agar apa yang dilakukan
masyarakat dapat termonitoring dengan baik, dan bahkan untuk
mengetahui sudah sampai dimana program pemerintah yang telah di
fasilitator oleh LPMK Kelurahan tersebut.
Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah
adalah terwujudnya semua program-program yang telah direncankan
125
dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik itu di dalam
pelaksanaan kerja maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun
materi yang bertujuan untuk mensukseskan pembangunan yang telah
diupayakan agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh
pemerintah. Untuk itu LPMK sendiri semestinya melakukan pemantauan,
pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. agar apa yang dilakukan
masyarakat dapat termonitoring dengan baik. Adapun peneliti melakukan
wawancara I5-2 sebagai berikut :
“menurut saya sih pihak LPMK melakukan pengecekan pada saat
diawal saja, dan dari kegiatan yang sedang berjalan sampai akhir
kegiatan sama sekali tidak ada lagi pemantauan secara berkala”
(Sumber: wawancara dengan Bapak H.Rochiman Masyarakat
Kelurahan Bendungan pada hari sabtu tanggal 14 april 2018 pukul
09:10 WIB)
Program LPMK Kelurahan ini merupakan program yang ditujukan
untuk kelurahan maka perlu partisipasi masyarakat kelurahan untuk ikut
bekerja di dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dibuat. Adapun
pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kelurahan
seperti pembangunan drainase, pemasangan paving block dan lain
sebagainya. Selanjutnya kemudian peneliti mewawancarai 15-1 ketua RT
08 di Kelurahan Bendungan sebagai berikut:
“pembangunan fisik yang sudah dibangun di daerah kami berjalan
semestinya, saya selama ikut dalam kegiatan pembangunan belum
pernah melihat anggota atau ketua dari pihak LPMK sendiri secara
langsung ada di lapangan.” (Sumber: wawancara dengan Bapak
Sihabu romli ketua rt pada hari jumaat tanggal 30 maret 2018 pukul
15:00 WIB)
126
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai dinamisator
tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil
wawancara oleh masyarakat dan fasilitator kelurahan yang mengatakan
bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka
masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya
sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program
pemerintah tersebut.
b LPMK Kelurahan Melakukan Evaluasi Pada Program
Pembangunan
Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan
minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembagunan
baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan LPMK Kelurahan
merupakan peran serta masyarakat dalam memlihara hasil pembangunan
yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun,
melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak LPMK sendiri
maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Kelurahan Bendungan.
Adapun peneliti melakukan wawancara 15-2 sebagai berikut:
“baik tidaknya dari hasil pembangunan tersebut masyarakat yang
menentukan, dari pihak LPMK tidak ada melakukan pengecekean
kembali hanya awal kegiatan itu berjalan. ”(Sumber: wawancara
dengan Bapak Rochiman pada hari selasa 10 april 2018 pukul 10:25
WIB)
Selanjutnya kemudian peneliti mewawancarai pihak masyarakat
sebagai berikut:
127
“setau saya selama ini belum ada kegiatan evaluasi yang dilakukan,
dan tidak ada undangan juga untuk kegiatan pengevaluasian
padahal pengevaluasian ini sangat diperlukan, bila emang ada
undangan saya juga akan dateng mungkin sekarang apa yang
diperbuat itulah yang diterima masyarakat.”(Sumber: wawanacara
dengan Bapak Rohiman selaku masyarakat Kelurahan Bendungan
pada hari minggu tanggal 15 april 2018 pukul 14:00 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait kegiatan evaluasi bahwa
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai
Dinamisator tidak berjalan dengan baik tidak dijalankan sama sekali.
Setelah terjadi pembangunan dan sampai selesai tiak dilakukan
pengeevaluasian mungkin pengevaluasian dilakukan tanpa mengundang
masyarakat hanya pihak anggota, ketua LPMK dan aparat pemerintah
Kelurahan tanpa adanya campur tangan masyarakat Kelurahan
bendungan.
4.9 Penyajian Data
Pembahasan pada penyajian data (Display Data) merupakan hasil analisis
dari fakta yang ditemukan di lapangan. Peneliti menggunakan teori berdasarkan
fungsi dan perannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam
Sunyoto Usman (2004) yang mengemukakan bagaimana peran LPMK
berdasarkan fungsi dan perannya.
4.10 Pembahasan Hasil Penelitian
Pembahasan penelitian merupakan hasil analisis dan fakta yang ditemukan
selama di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan yaitu teori
Sunyoto Usman (2004) yang bersudut pandang berdasarkan fungsi dan perannya
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dimana proses ini harus dilakukan agar
128
mengetahui bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
yang sebenarnya dan sesuai tidak dengan kegiatan yang telah direncanakan.
Adapun fungsi dan peranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yaitu
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Fasilitator, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Sebagai Mediator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai
Motivator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Dinamisator
Pembahasan tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
dalam Pembangunan di Kelurahan Ciwedus dapat dikatakan lebih baik
dibandingkan dengan Kelurahan Bendungan sehingga perbedaan yang terasapun
sangat jauh. Artinya dalam menjawab rumusan masalah yang telah peneliti
uraikan di awal tentang bagimanakah Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (LPMK) dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 Perbandingan di
Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon? Di temukan
perbedaan yang cukup jauh.
Masih kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pembangunan yang diadakan oleh LPMK Kelurahan Bendungan di karenakan
tentunya berbagai hal, baik dari sarana dan prasarana. Selain itu jika dilihat dari
segi kependudukan wilayah Kelurahan Bendungan hampir sama dengan
Kelurahan Ciwedus tetapi tingkat partisipasinya yang lebih tinggi adalah
Kelurahan Ciwedus. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori
dalam menentukan fungsi dan perannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan dalam menentukan perbandingan peran LPMK Kelurahan Bendungan
dan Kelurahan Ciwedus. Temuan lapangan yang telah peneliti temukan mengenai
129
perbedaan peran LPMK dalam pembangunan di Kelurahan Bendungan dan
kelurahan Ciwedus diantaranya:
Pertama, berdasarkan pengamatan peneliti tugas dan fungsi LPMK baik di
Kelurahan Bendungan maupun Di kelurahan Ciwedus tidak berbeda jauh
karena tugas dan fungsi telah disusun dimasing-masing wilayah, namun dalam
penerapannya Kelurahan Ciwedus lebih baik dibandingkan dengan Kelurahan
Bendungan.
Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang
LPMK laksanakan di Kelurahan Bendungan kurang baik terlihat dari ke tidak
pedulian masyarakat dengan kegiatan pembangunan yang ada di bandingkan
dengan partisipasi masyarakat di Kelurahan Ciwedus sangat baik dilihat
dengan antusias nya masyarakat dimulai dalam mengikuti rapat sampai
kegiatan pembangunan mulai berjalan.
Ketiga, kesadaran masyarakat di Kelurahan Bendungan kurang baik dapat
dilihat dari masih adanya rasa peduli dalam kegiatan pembangungan dengan
memberikan masukan-masukan demi kemajuan kegiatan pembangunan
tersebut. Dibandingkan Kelurahan Ciwedus kesadaran akan peduli dengan
pembangunan yang sudah ada masyarakatnya terlihat aktif dari menjaga dan
merawat hasil pembangunan yang sudah ada.
Keempat, pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan
oleh pihak LPMK di kelurahan Bendungan hanya awalan saja tidak berkala,
sama hal nya di Kelurahan Ciwedus pihak LPMK hanya sesekali memantau
dan mengawasi saat awal berjalannya kegiatan pembangunan dan sampai
130
setelah selesai pun tidak ada lagi pemantauan dan pengawasan yang dilakukan
pihak LPMK dalam kegiatan pembangunan tersebut.
Kelima, merawat dan menjaga di Kelurahan Bendungan dapat dilihat dari
hasil penelitian diatas bahwa masyarakat di Kelurahan Bendungan cenderung
tidak peduli dengan bangunan yang sudah ada, dibandingkan dengan di
Kelurahan Ciwedus masyarakat lebih merawat dan menjaga hasil
pembangunan yang sudah ada walaupun tidak semua masyarakat menjaga dan
merawat.
Keenam, kegiatan pengevaluasian yang ada di Kelurahan Bendungan
kurang berjalan dengan baik karena tidak adanya campur tangan dari
masyarakatnya dan tanpa mengundang masyarakat dalam kegiatan
pengevaluasian hasil pembangunan, dibandingkan dengan Kelurahan Ciwedus
kegiatan pengevaluasian cukup berjalan dengan baik hal ini dikarenakan pihak
LPMK mengundang masyarakat dalam mengevaluasi hasil pembangunan
yang telah terrealisasi.
131
Tabel 4.5
Hasil Penelitian di Kelurahan Ciwedus
No Dimensi Indikator Hasil Penelitian
1. Fasilitator a. Masyarakat ikut
merencanakan
pembangunan
b. Masyarakat ikut
menentukan
prioritas usulan
program
Kelurahan Ciwedus partisipasi
masyarakat dalam mengikuti
perencanaan pembangunan sangat
aktif dan dapat dilihat dari data
kehadiran masyarakat di Kelurahan
Ciwedus hal ini dikarena kan
masyarakat disana sadar akan
pentingnya partisipasi dalam
merencanakan pembangunan.
Kelurahan Ciwedus partisipasi
dalam menentukan proritas usulan
program sangat aktif hal ini terlihat
dari hasil wawancara oleh Ketua
LPMK Kelurahan Ciwedus bahwa
dalam penentuan usulan rapat
prioritas masyarakat banyak yang
hadir dan memberikan usulan-usulan
rencana pembangunan.
2. Mediator a. Masyarakat ikut
dalam rapat yang
diadakan
b. Masyarakat ikut
memberikan
informasi bagi
berjalannya
program
pembangunan
Kelurahan Ciwedus masyarakat
begitu aktif hadir dan bisa dikatakan
sangat baik dalam menghadiri
kegiatan rapat yang diadakan oleh
LPMK .
Masyarakat di Kelurahan Ciwedus
partisipasi dalam memberikan
informasi - informasi cukup baik hal
ini dikarenakan masih banyaknya
masyarakat yang turut memberikan
informasi-informasi yang dimana
sangat penting bagi LPMK yang
dapat bersifat membangun
3. Motivator a. Masyarakat
memanfaatkan
pembangunan
yang ada
masyarakat ini sudah memanfaatkan
dan dengan baik pembangunan yang
sudah dibangun oleh LPMK. Hal ini
dikarenakan pemanfaatan dan
pembangunan yang sudah ada
132
b. Masyarakat
merawat
pembangunan
yang sudah ada
merupakan hal yang penting karena
apabila tidak di manfaatkan dan
dijaga maka akan sia-sia hasil
pembangunan yang sudah ada.
Kelurahan Ciwedus dalam
merawat pembangunan yang sudah
ada masih sama-sama kurang baik
sebab masih kurangnya perhatian
masyarakat merawat keadaan fisik
bangunan yang telah dibuat apabila
ada masyarakat yang peduli itu
dikarenakan adanya pengingatan dari
pihak LPMK untuk merawat dan
menjaga pembangunan yang ada.
Padahal Merawat pembangunan yang
ada di Kelurahan merupakan hal
yang sudah seharusnya dilakukan
oleh masyarakat setempat agar
pembangunan yang diberikan oleh
pemerintah merupakan perwujudan
dari kebijakan pemberdayaan
masyarakat.
4. Dinamisator a. Pemantauan dan
pengawasan
terhadap
pembangunan
b. Evaluasi pada
program
pembangunan
Pemantauan di Kelurahan Ciwedus
pihak LPMK ataupun Aparat
Kelurahan dalam kegiatan
pemantauan dan pengawasan pada
saat pembangunan berjalan
dilakukan dengan baik. Hal ini
karenakan dengan adanya
pemantauan dan pengawasan dari
pihak LPMK maka akan terlihat
bahwa tidak adanya lepas tangan dari
pihak LPMK akan kegiatan yang
sedang berjalan maka dari itu
masyarakat akan melihat adanya
tanggung jawab dari LPMK itu
sendiri.
Kelurahan Ciwedus pihak LPMK
mengadakan kegiatan evaluasi
kegiatan pembangunan yang sudah
terselesaikan dengan mengundang
dan melibatkan masyarakat
Kelurahan Ciwedus hal ini dilihat
133
dari wawancara dengan masyarakat
yang mengatakan bahwa masyarakat
menerima undangan dari LPMK
untuk hadir dalam pengevaluasian
pembangunan .
Kegiatan evaluasi disetiap
kegiatan yang sudah terselenggara
diadakannya evaluasi agar
mengetahui kendala-kendala apa saja
yang ditemui dilapangan saat
pembangunan berjalan dan evaluasi
sangat diperlukan untuk mengetahui
hasil pencapaian kegiatan
pembangunan baik fisik maupun non
fisik.
134
Tabel 4.6
Hasil Penelitian Di Kelurahan Bendungan
No Dimensi Indikator Hasil Penelitian
1. Fasilitator a. Masyarakat ikut
merencanakan
pembangunan
b. Masyarakat ikut
menentukan
prioritas usulan
program
Partisipasi masyarakat dalam ikut
merencanakan pembangunan di
Kelurahan bendungan masih belum
maksimal atau belum adanya kesadaran
masyarakat untuk ikut hadir dalam
merencanakan pembangunan yang
dilaksanakan oleh pihak LPMK
Kelurahan Bendungan.
Partisipasi masyarakat dalam ikut
menentukan prioritas usulan program
yang ingin dibut masing-masing. Hal ini
terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua
LPMK Kelurahan Bendungan bahwa
dalam penentuan usulan rapat prioritas
masyarakat hanya hadir dan ikut
mendengarkan saja tapi no coment.
2. Mediator a. Masyarakat ikutt
dalam rapat yang
diadakan
b. Masyarakat ikutt
memberikan
informasi bagi
berjalannya
program pembangunan
Masyarakat di Kelurahan Bendungan
dalam kegiatan rapat yang diadakan
oleh Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK) masih
cukup baik hal ini dikarenakan masih
adanya beberapa masyarakat yang aktif
hadir dalam rapat yang diadakan dan
masyarakat beranggapan bahwa untuk
menghargai undangan dari LPMK.
Masyarakat di Kelurahan Bendungan
partisipasi nya masih kurang bisa dilihat
pada saat memberikan informasi-
informasi pembangunan yang dimana
masyarakatnya cenderung pasif padahal
jika masyarakatnya aktif maka dapat
membantu untuk kemjauan pembangunan yang ada di Kelurahan
Bendungan.
135
3. Motivator a. Masyarakat
memanfaatkan
pembangunan
yang ada
b. Masyarakat
merawat
pembangunan
yang sudah ada
Pemanfaatan pembangunan yang sudah
ada, di Kelurahan Bendungan tidak jauh
berbeda dengan Kelurahan Ciwedus,
masyarakat dari kedua Kelurahan ini
sudah memanfaatkan dan dengan baik
pembangunan yang sudah dibangun
oleh LPMK. Hal ini dikarenakan
pemanfaatan dan pembangunan yang
sudah ada merupakan hal yang penting
karena apabila tidak di manfaatkan dan
dijaga maka akan sia-sia hasil
pembangunan yang sudah ada.
Kelurahan Bendungan dalam merawat
pembangunan yang sudah ada masih
kurang baik sebab masih kurangnya
perhatian masyarakat merawat keadaan
fisik bangunan yang telah dibuat apabila
ada masyarakat yang peduli itu
dikarenakan adanya pengingatan dari
pihak LPMK untuk merawat dan
menjaga pembangunan yang ada.
Padahal Merawat pembangunan yang
ada di Kelurahan merupakan hal yang
sudah seharusnya dilakukan oleh
masyarakat setempat agar pembangunan
yang diberikan oleh pemerintah
merupakan perwujudan dari kebijakan
pemberdayaan masyarakat.
4. Dinamisator a. Pemantauan dan
pengawasan
terhadap
pembangunan
b. Evaluasi pada
program
pembangunan
Pemantauan dan pengawasan dalam
kegiatan pembangunan yang sedang
berjalan dari pihak LPMK atau dari
pihak Aparat Kelurahan bendungan
hanya pada saat awal saja tetapi tidak
secara berkala.
Kegiatan evaluasi yang ada di LPMK
Kelurahan Bendungan tidak berjalan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari
hasil wawancara dengan masyarakat
bahwa mereka tidak pernah ada
undangan untuk menghadiri
pengevaluasian kegiatan pembangunan
yang ada.
136
Tabel 4.7
Hasil Penelitian
Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus
No Dimensi Indikator Hasil Penelitian Perbandingan
1. Fasilitator a Masyarakat ikut
merencanakan
pembangunan
b Masyarakat ikut
menentukan
prioritas usulan
program
- Kelurahan Bendungan:
Partisipasi masyarakat
dalam ikut
merencanakan
pembangunan di
Kelurahan bendungan
masih belum maksimal
atau belum adanya
kesadaran masyarakat
untuk ikut hadir dalam
merencanakan
pembangunan yang
dilaksanakan oleh pihak
LPMK Kelurahan
Bendungan.
- Kelurahan Ciwedus:
Kelurahan Ciwedus
partisipasi masyarakat
dalam mengikuti
perencanaan
pembangunan sangat
aktif dan dapat dilihat
dari data kehadiran
masyarakat di Kelurahan
Ciwedus hal ini dikarena
kan masyarakat disana
sadar akan pentingnya
partisipasi dalam
merencanakan
pembangunan.
- Kelurahan Bendungan:
Partisipasi masyarakat
dalam ikut menentukan
prioritas usulan program
yang ingin dibuat
masing-masing. Hal ini
- Partisipasi masyarakatnya
di kelurahan bendungan
masih belum aktif secara
keseluruhan tidak seperti
di kelurahan ciwedus yang
sangat aktif dalam
mengikuti kegiatan yang
LPMK selenggarakan.
- Kegiatan program yang
sudah terealisai di
kelurahan ciwedus lebih
banyak dibandingkan di
kelurahan bendungan
kegiatan program hanya
beberapa saja tidak seperti
yang di kelurahan
ciwedus.
- Dilihat dari tingkat
pendidikan para anggota
LPMK di kelurahan
bendungan yang
mendominasi yaitu tingkat
Pendidikan sarjana,
berbeda dengan di
kelurahan ciwedus tingkat
pendidikannya yang lebih
mendominasi yaitu tingkat
pendidikan SLTA.
137
terlihat dari hasil
wawancara oleh Ketua
LPMK Kelurahan
Bendungan bahwa dalam
penentuan usulan rapat
prioritas masyarakat
hanya hadir dan ikut
mendengarkan saja tapi
no coment.
- Kelurahan Ciwedus:
Partisipasi dalam
menentukan proritas
usulan program sangat
tinggi hal ini terlihat dari
hasil wawancara oleh
Ketua LPMK Kelurahan
Ciwedus bahwa dalam
penentuan usulan rapat
prioritas masyarakat
banyak yang hadir dan
memberikan usulan-
usulan rencana
pembangunan.
2. Mediator a. Masyarakat ikut
dalam rapat
yang diadakan
- Kelurahan Bendungan:
Masyarakat di Kelurahan
Bendungan dalam
kegiatan rapat yang
diadakan oleh Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan
(LPMK) masih cukup
baik hal ini dikarenakan
masih adanya beberapa
masyarakat yang aktif
hadir dalam rapat yang
diadakan dan masyarakat
beranggapan bahwa
untuk menghargai
undangan dari LPMK.
- Kelurahan Ciwedus:
Masyarakat begitu aktif
hadir dan bisa dikatakan
sangat baik dalam
menghadiri kegiatan
138
b. Masyarakat ikut
memberikan
informasi bagi
berjalannya
program
pembangunan
rapat yang diadakan oleh
LPMK .
- Kelurahan Bendungan:
Masyarakat di Kelurahan
Bendungan partisipasi
nya masih kurang bisa
dilihat pada saat
memberikan informasi-
informasi pembangunan
yang dimana
masyarakatnya
cenderung pasif padahal
jika masyarakatnya aktif
maka dapat membantu
untuk kemjauan
pembangunan yang ada
di Kelurahan
Bendungan.
- Kelurahan Ciwedus:
Masyarakat di Kelurahan
Ciwedus partisipasi
dalam memberikan
informasi-informasi
cukup baik hal ini
dikarenakan masih
banyaknya masyarakat
yang turut memberikan
informasi-informasi
yang dimana sangat
penting bagi LPMK
yang dapat bersifat
membangun.
3. Motivator a. Masyarakat
memanfaatkan
pembangunan
yang ada
- Kelurahan Bendungan &
Kelurahan Ciwedus:
Pemanfaatan
pembangunan yang
sudah ada, di Kelurahan
Bendungan tidak jauh
berbeda dengan
Kelurahan Ciwedus,
masyarakat dari kedua
Kelurahn ini sudah
memanfaatkan dan
139
b. Masyarakat
merawat
pembangunan
yang sudah
ada
dengan baik
pembangunan yang
sudah dibangun oleh
LPMK. Hal ini
dikarenakan
pemanfaatan dan
pembangunan yang
sudah ada merupakan hal
yang penting karena
apabila tidak di
manfaatkan dan dijaga
maka akan sia-sia hasil
pembangunan yang
sudah ada.
- Kelurahan Bendungan &
Keluarahan Ciwedus:
Kelurahan Bendungan
dan kelurahan Ciwedus
dalam merawat
pembangunan yang
sudah ada masih sama-
sama kurang baik sebab
masih kurangnya
perhatian masyarakat
merawat keadaan fisik
bangunan yang telah
dibuat apabila ada
masyarakat yang peduli
itu dikarenakan adanya
pengingatan dari pihak
LPMK untuk merawat
dan menjaga
pembangunan yang ada.
Padahal Merawat
pembangunan yang ada
di Kelurahan merupakan
hal yang sudah
seharusnya dilakukan
oleh masyarakat
setempat agar
pembangunan yang
diberikan oleh pemerintah merupakan
perwujudan dari
kebijakan pemberdayaan
140
masyarakat.
4. Dinamisator a. Pemantauan
dan
pengawasan
terhadap
pembangunan
b. Evaluasi
pada
program
pembanguna
n
- Kelurahan Bendungan:
Pemantauan dan
pengawasan dalam
kegiatan pembangunan
yang sedang berjalan
dari pihak LPMK atau
dari pihak Aparat
Kelurahan bendungan
hanya pada saat awal
saja tetapi tidak secara
berkala.
- Kelurahan Ciwedus:
Kelurahan Ciwedus
pihak LPMK ataupun
Aparat Kelurahan dalam
kegiatan pemantauan dan
pengawasan pada saat
pembangunan berjalan
dilakukan dengan baik.
Hal ini karenakan
dengan adanya
pemantauan dan
pengawasan dari pihak
LPMK maka akan
terlihat bahwa tidak
adanya lepas tangan dari
pihak LPMK akan
kegiatan yang sedang
berjalan maka dari itu
masyarakat akan melihat
adanya tanggung jawab
dari LPMK itu sendiri.
- Kelurahan Bendungan:
Kegiatan evaluasi yang
ada di LPMK Kelurahan
Bendungan tidak
berjalan dengan baik.
Hal ini dapat dilihat dari
hasil wawancara dengan
masyarakat bahwa
mereka tidak pernah ada
undangan untuk
141
menghadiri
pengevaluasian kegiatan
pembangunan yang ada.
- Kelurahan Ciwedus :
Pihak LPMK di
Kelurahan Ciwedus
mengadakan kegiatan
evaluasi kegiatan
pembangunan yang
sudah terselesaikan
dengan mengundang dan
melibatkan masyarakat
Kelurahan Ciwedus ha
ini dilihat dari
wawancara dengan
masyarakat yang
mengatakan bahwa
masyarakat menerima
undangan dari LPMK
untuk hadir dalam
pengevaluasian
pembangunan .
Kegiatan evaluasi
disetiap kegiatan yang
sudah terselenggara
diadakannya evaluasi
agar mengetahui
kendala-kendala apa saja
yang ditemui dilapangan
saat pembangunan
berjalan dan evaluasi
sangat diperlukan untuk
mengetahui hasil
pencapaian kegiatan
pembangunan baik fisik
maupun non fisik
142
Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian di Kelurahan Bendungan dan
Kelurahan Ciwedus menunjukan bahwa di setiap LPMK (Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan) yang ada di Kelurahan memiliki Peran yang sama antara
Kelurahan Ciwedus maupun Kelurahan Bendungan walapun berbeda-beda dalam
melaksanakan tugas-tugas yang akan dilaksanakan.
Kelurahan Bendungan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
ataupun kegiatan yang LPMK adakan seperti rapat, musyawarah dan lainya
kurang aktif hal ini dikarenakan masyarakat menganggap kehadiran masyarakat
pada saat kegiatan rapat atau lainya hanya dijadikan sebagai pelengkap saja
namun keputusan tetap di pegang oleh pihak Kelurahan ataupun LPMK itu
sendiri.
Kelurahan Ciwedus, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
ataupun kegiatan yang ada sangat aktif hal ini dikarenakan masyarakat menyadari
akan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan ataupun
musyawarah yang diadakan oleh aparat Kelurahan.
Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat
memberikan informasi secara keseluruhan dimana partisipasi masyarakat dalam
pembangunan di desa/kelurahan sangat penting dan sangat memberikan pengaruh
besar dalam pembangunan dengan berpartisipasi aktif dalam pemabangunan maka
akan dapat memwujudkan sebuah keberhasilan pembangunan yang ada di
desa/kelurahan menjadi lebih optimal dan maksimal dengan didampingi pihak-
pihak aparat kelurahan dan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
dalam menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
143
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat
mengambil kesimpulan bahwa dari penelitian Studi Komparatif Peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pembangunan Kelurahan
Tahun 2015 di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus peneliti dapat
menarik kesimpulan secara keseluruhan adalah dimana Peran LPMK Kelurahan
sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, dan Dinamisator terdapat hasil yang
berbeda yaitu dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang LPMK rencanakan
dari segi merencanakan pemabangunan, menentukan prioritas usulan program,
keikutsertaan masyarakat dalam rapat yang diadakan LPMK, memanfaatkan dan
merawat pembangunan yang ada, pemantauan dan pengawasan terhadap
pembangunan dan terakhir melakukan evaluasi apa tidak pada program
pembangunan yang sudah terealisasikan. Dengan melakukan perbandingan antara
Peran LPMK di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus yang dimana
peneliti menyimpulkan bahwa Peran LPMK dalam pembangunan di Kelurahan
Ciwedus jauh lebih baik dibandingkan di Kelurahan Bendungan.
144
5.2 Saran
Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengajukan
beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk peningkatan peran LPMK
dalam pembangunan Kelurahan tersebut. Saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada aparat Kelurahan untuk memberikan perhatian
dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakan,
mangajak, atau mengundang masyarakat ntuk berpartisipasi sehingga
LPMK tidak berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman
yang baik tentang alur dan tahapan LPMK. Diharapkan kepada
fasilitator LPMK agar lebih memotivasi masyarakat agar kemandirian
masyarakat dapat terwujud.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung didalam
LPMK baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan sehingga
masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh
pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan di Kelurahan.
3. Diharapkan kepada pihak aparat kelurahan/desa, pihak LPMK dan
masyarakat untuk bekerjasama dalam hal merencanakan
pemabangunan, menentukan prioritas usulan program, keikutsertaan
masyarakat dalam rapat yang diadakan LPMK, memanfaatkan dan
merawat pembangunan yang ada, pemantauan dan pengawasan
terhadap pembangunan dan terakhir melakukan evaluasi program
pembangunan yang sudah terealisasikan sehingga terciptanya
keberhasilan pembangunan yang ada di desa/kelurahan.
145
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku :
Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat
Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada
Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka
Utama.
Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakata:
Balai pustaka
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu
Sosial. Depok: Fisip UI
Kaho, Josef Riwa. 2007. Prosfek Otonomi Daerah. Jakarta: PT.Raya Grafindo
Persada
Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat.
Bandung: Alfabeta.
Miles, Matihew B dan A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif.
Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press)
Sarwono, Sarlito Wirawan. 2006. Teori-Teori Psikologi sosial. Edisi Revisi.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Sastropoetra, Santoso. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin
dalam Pembangunan Nasional. Bandung : PT. Alumni
Siagian, Sondang P. 2009. Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan
strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian H. 1989. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung
Sjafari, 2007. Pembangunan Masyarakat. Dalam Sjafari (Syunting), Community
Development sebagai Dasar Otonomi Daerah. Bogor. CDI Press
Sugiyono.2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung :
CV. Alfabeta
146
Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung:
PT. Refika Aditama
Sunyoto Usman. 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Yogyakarta :Pustaka Pelajar
Syani, Abdul. 1995. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Lampung: Pustaka
Jaya.
Tangkilisan, S.Nogi, Hessel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo
Tjokromidjojo, Bintoro. 1988. Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: LP3S.
Dokumen – Dokumen :
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan
Peraturan Walikota Cilegon No 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Kelurahan
Sumber Lain :
http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/E-journal-F-I-R-A-N-
A-NIM-10056520136.Pdf
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15513/15054
MEMBER CHECK
Nama : Ahmad Ahsan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua LPMK Kelurahan Ciwedus
Umur : 48
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Link. ciwedus
PERTANYAAN:
1. Bagaimanakah menurut bapak keterlibatan masyarakat dalam
merencanakan pembangunan yang difaslitasi oleh LPMK?
Jawab: “masyarakat yang ada di Kelurahan Ciwedus alhamduliah sangat
aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik
yang diadakan oleh LPMK.”
2. Bagaimana LPMK menentukan prioritas usulan program yang diusulkan
oleh masyarakat kelurahan?
Jawab: “Penentuan prioritas dapat dilihat dulu apa yang sangat dan amat
dibutuhkan masyarakat itu yang diprioritaskan untuk kepentingan bersama
dan ikut mensosialisaikan apa-apa saja yang sudah diprogramkan pemerintah
setelah itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu
sendiri.”
3. Apakah msyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program
pembangunan?
Jawab: “Informasi dari masyrakat mengenai berjalannya pembangunan
tersebut sangat dirasakan sangat penting juga ya, karna berdampak baik juga
bagi kegiatan yang LPMK selenggarakan dan semua ini untuk memperlancar
rencana pembangunan atau pembangunan yang sedang berjalan.”
4. Bagaimanakah menurut bapak dengan keikutsertaan masyarakat dalam
merawat pembangunan yang sudah dibangun?
Jawab: ”Kalo masalah merawat kegiatan pembangunan yang sudah ada
masyarakat disini cukup ikut merawat kok dari mulai pembangunan fisik
seperti pembangunan drainase, gardu pos ronda dan lain sebagainya yang
penting dari pihak kitanya selalu mengingatkan akan merawat dan menjaga
pembangunan yang sudah ada sih yang dan warganya ada yang tanpa perlu
kita iingatakan ada yang langsung bergerak walaupun ada sedikit masyarakat
yang kurang peduli dengan merawat pembangunan yang ada.”
5. Apakah LPMK melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan program
pembangunan yang telah dilaksanakan?
Jawab: “Evaluasi ditiap tahunnya LPMK selalu dilakukan,malah dijadikan
hal yang penting tiap tahunya, supaya mengetahui kondisi pembangunan baik
itu fisik maupun non fisik dengan mengundang perwakilan-perwakilan
masyarakat di Kelurahan Ciwedus.”
MEMBER CHECK
Nama : Hamziah
Pekerjaan/Jabatan : Anggota LPMK Ciwedus
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl.Undulusi Link.Pakuncen
PERTANYAAN:
1. Menurut ibu apakah program LPMK yang sudah diprioritaskan benar-
benar dibutuhkan atau tidak?
Jawab: “program yang sudah diprioritaskan itu pasti sudah sangat
dibutuhkan oleh masyarakat dan saya dalam menentukan prioritas dalam
penyelenggaraan program Kelurahan Ciwedus hanya untuk kepentingan atau
kebutuhan orang ramai atau masyarakat umum kan nantinya masyarakat juga
yang merasakan hasil pembangunan yang udah ada.”
2. Apakah pihak LPMK mengajak masyarakat dalam mengikuti rapat yang
diadakan oleh LPMK?
Jawab: “Selama ini pihak LPMK selalu mengundang perwakilan-perwakilan
masyarakat di setiap RT/RW nya melalui undangan dengan perantara ketua
rt/rw untuk hadir dalam setiap diadakannya rapat, dan didapatnya respon
yang baik dan antusias dari masyarakat akan berapartisipasinya sanggat
tinggi.”
3. Apakah masyarakat ikut merawat pembangunan yang telah dibuat oleh
LPMK?
Jawab: “Kalo masalah merawat kegiatan pembangunan yang sudah ada
masyarakat disini cukup ikut merawat kok dari mulai pembangunan fisik
seperti pembangunan drainase, gardu pos ronda dan lain sebagainya yang
penting dari pihak kitanya selalu mengingatkan akan merawat dan menjaga
pembangunan yang sudah ada sih yang dan warganya ada yang tanpa perlu
kita iingatakan ada yang langsung bergerak walaupun ada sedikit masyarakat
yang kurang peduli dengan merawat pembangunan yang ada.”
4. Apakah selama ini masyarakat sudah memanfaatkan tempat yang sudah
dibangun LPMK?
Jawab: “karna pembangunan yang sudah dibangun lebih banyak dari segi
infrastruktur yaitu jalan-jalan kecil yang kita pasangi paving blok jadi
masyarakat lebih banyak memanfaatkannya menggunakannya jalan itu karena
dapat memudahkan masyarakat mengangkut hasil padi mereka dengan baik.
MEMBER CHECK
Nama : Suherman
Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris Lurah Kelurahan Ciwedus
Umur : 33
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Link. Seruni RT 01/03
PERTANYAAN:
1. Menurut bapak apakah masyarakat ikut memberikan informasi bagi
berjalannya program pembangunan?
Jawab: “Masyarakat disini sangat terbuka dimana masyarakat itu
memberikan informasi-informasi pada saat rapat yang diadakan LPMK, jadi
rapat yang diadakan LPMK tidak hanya sekedar rapat tentang rencana-
rencana pembangunan namun justru menjadi sarana bagi masyarakat untuk
memberikan informasi – informasi yang berkaitan dengan kegiatan LPMK
maupun diluar kegaitan LPMK.”
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjalankan program LPMK?
Jawab: “untuk masyarakatya sangat berpartisipasi sekali setiap ada kegiatan
yang LPMK adakan dari mulai rapatnya sampai dilapanganpun masyarakat
sangat berpartisipasi sekali.”
3. Apakah ada hambatan-hambatan dalam merencanakan program
pembangunan yang LPMK laksanakan?
Jawab: “paling hanya kurangnya memberikan sosialisasi - sosialisasi ke
masyarakat tentang pembangunan fisik seperti pmasangan paving blok
mengenai ukuran per meter yang akan di psang paving blok.”
4. Apakah dari pihak aparat kelurahan mendampingi kegiatan program
pembangunan yang diadakan oleh LPMK?
Jawab: “ kita mendampingi dan ikut memantau sebagai pihak kelurahan
dalam kegiatan pembangunan yang direncanakan maupun yang sudah
berjalan.”
5. Menurut bapak apakah masyarakat ikut merawat pembangunan yang
telah dibangun oleh LPMK Kelurahan?
Jawab: “ sebelumnya udah ada pemberitahuan ke masyarakat untuk menjaga
dan merawat pembangunan yang sudah dibangun untuk merawatnya jangan
sampai dirusak tapi kembali lagi ke masyarakatnya dirawat apa tidak”
MEMBER CHECK
Nama : Heru Sulistyo
Pekerjaan/Jabatan : Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ciwedus
Umur : 51
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kavling Blok i
PERTANYAAN:
1. Apakah LPMK mensosialisasikan hasil rancangan yang bersifat fisik
maupun non fisik kepada masyarakat?
Jawab: “ sampai saat ini pihak dari LPMK selalu mensosialisasikannya dari
mulai rencana-rencana pembangunan sampai rencana yang ditetapkan untuk
diselenggarakan.”
2. Apakah masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program yang
LPMK tentukan?
Jawab: “ selalu kami ikutsertakan masyarakat ke dalam menentukan prioritas
usulan yang ingin dilaksanakan dan masyarakatpun ikut turut adil dalam
menentukan program mana yang terlebih dahulu dilaksanakan.”
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan
yang difasilitasi LPMK?
Jawab: “disetiap rapat yang diadakan khususnya mengenai perencanaan
pembangunan masyarakat sangat antusias untuk hadir dalam undangan rapat
karena masyarakat dapat mengusulkan rencana-rencana pembangunan apa
yang diinginkan dan dibutuhkan.”
4. Apakah LPMK mensosialisasikan usulan rencana pembangunan kepada
masyarakat di Kelurahan?
Jawab: “iya mensosialisasikan pastinya karena kalo tidak di sosialisasikan
masyarakat tidak tahu usulan rencana mana yang mau dilaksanakan oleh
LPMK.”
5. Menurut bapak apakah ada pendampingan dari pihak LPMK pada saat
kegiataan pembangunan berjalan?
Jawab: “ada salah satu anggota yang mendampingi proses kegiatan
pembangunan yang sedang berjalan untuk memantau proses pembangunan
itu.”
MEMBER CHECK
Nama : Ahmad Habibie
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 11
Umur : 43 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : link. pakuncen
PERTANYAAN:
1. Apakah LPMK mengundang bapak/ibu dalam rapat untuk merencanaka
pembangunan di Kelurahan?
Jawab: “iya LPMK mengundang dari perwakilan di setiap RT untuk hadir
dalam rapat.”
2. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti rapat rapat yang diadakan LPMK
di Kelurahan?
Jawab: “Pernah ikut, karena kan sekalian memberikan usulan dalam rencan-
rencana yang LPMK buat apalagi saya kan sebagai ketua RT harus ikut
sebagai perwakilan dari warga RT 11 kalo saya tidak ikut nantinya saya gatau
apa aja rencana-rencana pembangunan yang ada di Kelurahan Ciwedus ini
dan saya juga hadir dalam rapat juga atas undangan dari pihak LPMK
karenakan terkait rencana pembangunan”
3. Apakah sosialisasi yang diberikan LPMK sampai ke masyarakat?
Jawab: “mengenai sosialisasi pembangunan seperti itu sih ada pada saat
kegiatan rapat di kantor kelurahan pihak LPMK memberitahu ke masyarakat
yang hadir dalam rapat itu.”
4. Bagaimana pihak LPMK dalam memantau dan mengawasi kegiatan
pembangunan yang sedan berjalan?
Jawab: “paling hanya mendampingi saja dan melihat proses pembangunan
sampai mana selain itu udah tidak ada lagi.”
MEMBER CHECK
Nama : Ary Ruddy Yuliawan
Pekerjaan/Jabatan : Anggota LPMK Ciwedus
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Link.ciwedus
PERTANYAAN:
1. Apakah LPMK mengundang bapak/ibu dalam rapat untuk merencanaka
pembangunan di Kelurahan?
Jawab: “masalah ngundang mah pihak LPMK selalu mengundang seperti
mengajak masyarakat turut hadir dalam kegiatan rapat maupun kegiatannya
lainnya.”
2. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti rapat rapat yang diadakan LPMK
di Kelurahan?
Jawab: “kalau ada undangan rapat dari LPMK saya sempatkan hadir dan
banyak juga masyarakat dari perwakilan RT/RW yang hadir di karenakan
rapat ini menyangkut prioritas rencana pembangunan di lingkungan
Kelurahan Ciwedus yang dimana kita sebagai warga masyarakat Kelurhan
Ciwedus ingin tau apa saja pembangunan yang diprioritaskan terlebih dulu”
3. Apakah sosialisasi yang diberikan LPMK sampai ke masyarakat?
Jawab: “pemberitahuan atau sosialisasi sih ada dari LPMK dan saya rasa
sampai kalo tidak sampai mana mungkin kita sebagai masyarakat mau hadir
dalam kegiatan yang diadakan.”
4. Bagaimana pihak LPMK dalam memantau dan mengawasi kegiatan
pembangunan yang sedan berjalan?
Jawab: “kalo menurut saya pihak LPMK hanya pada saat awal saja
memantau atau mengawasinya dan paling selanjutnya seperti itu saja.”
5. Apakah bapak ikut merawat hasil pembangunan yang sudah ada?
Jawab: “Kalo masalah merawat kegiatan pembangunan yang sudah ada
masyarakat disini cukup ikut merawat kok dari mulai pembangunan fisik
seperti pembangunan drainase, gardu pos ronda dan lain sebagainya yang
penting dari pihak kitanya selalu mengingatkan akan merawat dan menjaga
pembangunan yang sudah ada sih yang dan warganya ada yang tanpa perlu
kita iingatakan ada yang langsung bergerak walaupun ada sedikit masyarakat
yang kurang peduli dengan merawat pembangunan yang ada.”
MEMBER CHECK
Nama : Entus Mulyadi
Pekerjaan/Jabatan : Ketua LPMK Kelurahan Bendungan
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Bima Kav.Blok H
PERTANYAAN:
1. Bagaimanakah menurut bapak keterlibatan masyarakat dalam
merencanakan pembangunan yang difaslitasi oleh LPMK?
Jawab: “di kelurahan bendungan masyarakatnya sebagian kurang aktif dalam
mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan seperti dalam kegiatan
musrenbang padahal kegiatan ini sangat penting karena masyarakat dapat
mengusulkan rencana-rencana pembangunan yang masyarakat butuhkan.”
2. Bagaimana LPMK menentukan prioritas usulan program yang diusulkan
oleh masyarakat kelurahan?
Jawab: “setiap melakukan penentuan prioritas dilihat dulu mana yang sangat
dan dibutuhkan oleh masyarakat itu yang diprioritaskan untuk kepentingan
bersama dan ikut mensosialisaikan apa-apa saja yang sudah diprogramkan
pemerintah setelah itu disesuaikan dengan apa yang menjdi kebutuhan
masyarakat itu sendiri misalnya apakah yang dibutuhkan itu seperi pembuatan
MCK dilihat dulu seberapa pentingnya nih untuk masyarakat yang masih
belum punya MCK kalo banyak ya kita masukan lah ke rapat musrenbang kita
musyawarakan dalam tingkat kelurahan dan nantinya kita dapat menemukan
solusinya seperti apa. Namun kebanyakan masyarakat menyerahkan ke pihak
LPMK saja bagaimana hasil akhir nantinya”
3. Apakah masyarakat ikut merawat hasil pembangunan yang sudah ada di
Lingkungan Kelurahan Bendungan?
Jawab: “itulah yang menjadi kendala dilingkungan masyarakat kami,
bangunan yang suda dibangun sudah difasilitasi, sebagian besar mereka
terlalu mengabaikan program yang diadakan LPMK.
4. Bagaimanakah menurut bapak dengan keikutsertaan masyarakat dalam
merawat pembangunan yang sudah dibangun?
Jawab: “menurut penilaian saya masyarakat sudah cukup memanfaatkan
pembangunan, khususnya di sarana prasarana mislanya pembangunan MCK
yang sudah terselenggarakaan atau yang udah dibangun itu sudah
dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Bendungan khusunya diwilayah
lingkungan munjul”
MEMBER CHECK
Nama : Didi Rihadi
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris LPM Kelurahan Bendungan
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Purbaya Link.Palas
PERTANYAAN:
1. Apakah LPMK mengundang masyarakat dalam kegiatan rapat untuk
merencanakan pembangunan di kelurahan?
Jawab: “Pihak LPMK itu sudah mengundang masyarakat melalui perwakilan
rt/rw setiap diadakannya rapat, rapat yang diadakannya yaitu seperti rapat
kepengurungan oranisasi, rapat rencana kegiatan kemasyarakatan dan lain
sebagainya. namun begitu rapat yang diadakan tidak banyak masyarakat yang
hadir dan ada sebagian juga masyrakat yang tidak hadir padahal kami
mengundang masyarakat agar sama-sama bersosialiasasi, dan merencanakan
kegiatan-kegiatan kemasyrakatan maupun kegiatan pembangunan.”
2. Menurut bapak apakah masyarakat ikut memberikan informasi bagi
berjalannya program pembangunan?
Jawab: “masyarakat disini memberikan informasi mengenai kegiatan yang
sedang berjalan walalupun dari mulut ke mulut dengan begitu kegiatan
pembangunan akan berjalan dengan lancar dan makin banyak masyarakay
yang ikut dalam kegiatan pembangunan.”
3. Sudah adakah program yang diprioritaskan atau terealisasikan di
Kelurahan bendungan?
Jawab: “sudah, salah satunya MCK yang dibangun dilokasi tempat saya
tinggal yang dimana MCK ini sangat dibutuhkan masyarakat disini usulan ini
juga dibantu oleh RT disini untuk diusulkan ke pihak Kelurahan atau LPMK
untuk di jadikan prioritas terlebih dulu karna warga disini kebanyakan tidak
punya MCK dan tidak lama pembangunan MCK pun terlaksana ”
4. Apakah setiap kegiatan yang sudah terealisasikan ada kegiatan evaluasi
pembangunan?
Jawab: “ada, kegiatan evaluasi dilakukan apabila pembangunan itu sudah
terselesaikan dengan baik baru kita melakukan pengevaluasian dengan
mengundang perwakilan aparat kelurahan dan perwakilan masyarakat dari RT
atau RW.”
MEMBER CHECK
Nama : Dadang iskandar
Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris Lurah Kelurahan Bendungan
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl.KH.Umar RT 004/002
PERTANYAAN:
1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat atau kegiatan
pembangunan yang diadakan?
Jawab: “di kelurahan bendungan masyarakatnya cukup aktif, ada beberapa
masyarakat yang aktif dengan memberikan informasi pada setiap kegiatan
rapat diadakan”
2. Apakah ada hambatan-hambatan dalam merencanakan program
pembangunan yang LPMK laksanakan?
Jawab: “tidak ada, sampai saat ini pun program berjalan dengan lancar tidak
ada hambatan paling hanya sedikit tapi tidak terlalu masih bisa diatasi dengan
baik.”
3. Apakah dari pihak aparat kelurahan mendampingi kegiatan program
pembangunan yang diadakan oleh LPMK?
Jawab: “kami sebagai aparat kelurahan terus mendampingi kegiatan yang
dijalankan oleh LPMK dari mulai perencanaan pembangunan sampai
programitu berjalan masih terus kami pantau”
4. Menurut bapak apakah masyarakat ikut merawat pembangunan yang
telah dibangun oleh LPMK Kelurahan?
Jawab: “ada sebagian masyarakat disini masih kurangnya kesadaran dalam
merawat hasil pembangunan yang ada namun ada juga masyarakat yang ikut
merawat hasil pembangunan yang ada.”
5. Apakah LPMK melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan
pembangunan?
Jawab: “pengevaluasian pembangunan diadakan terus karna dirasakan
sangat penting akan adanya evaluasi seperti ini karna akan dapat berpengaruh
besar untuk pembangunan selanjutnya dan saya sebagai aparat kelurahan
hadir dalam kegiatan pengevaluasian ini.”
MEMBER CHECK
Nama : Omat Rohmat
Pekerjaan/Jabatan : Kasi Pemerintahan Kelurahan bendungan
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Sadewa Link.Palas
PERTANYAAN:
1. Apakah masyarakat sudah memanfaatkan hasil pembangunan yang
sudah dibangun di kelurahan bendungan?
Jawab: “sudah, contohnya memanfaatkan gedung serbaguna untuk
mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan kelurahan dan
warga lainnya walaupun hanya sebagaian saja yang memanfaatkannya namun
tetap setidaknya masih digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik baiknya”
2. Apakah ada kesadaran dari masyarakat untuk mau merawat hasil
pembangunan yang ada?
Jawab: “iya mau, tetapi hanya sebagian saja yang merawatnya mungkin
paling disekitaran hasil pembangunan yang sudah ada karena rasa memiliki
tersebut kurang, mereka berfikir yang sudah disediakan rusak toh nanti
pemerintah akan bantu lagi. Mereka tidak merasa rugi karna dianggapnya itu
bukan uang dari mereka”
3. Apakah LPMK mensosialisasikan hasil rancangan pembangunan kepada
masyarakat kelurahan?
Jawab: “disosialisasikan pastinya ke masyarakat agar masyarakat
mengetahui hasil rancangan pembangunan yang ingin dilaksanakan melalui
setiap RT/RW dan selanjutnya nanti RT/RW lah yang memberitahu ke warga
nya tentang hasil rancangan pembangunan itu.”
4. Apakah ada hambatan-hambatan dalam mensosialisaikan program
LPMK keapada masyarakat?
Jawab: “hanya dari RT/RW nya yang kurang memberitahu ke setiap warga
nya sehingga banyak warga dari salah satu RT yang tidak mengetahui
program LPMK sehingga warga menanyakan langsung ke pihak LPMK
mengenai program yang ingin dilaksanakan.”
MEMBER CHECK
Nama : Sihabu Romli
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 08/06
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Bukit Tinggi Kav.Blok i
PERTANYAAN:
1. Apakah LPMK mengundang masyarakat dalam kegiatan rapat untuk
merencanakan pembangunan di kelurahan?
Jawab: “undangan sih ada ya, tapi jarang hadir dalam rapat karena saya
rasa sekarang-sekarang ini kurang adanya keterbukaan dalam hal anggaran
yang digunakan dan lain sebagainya dari pihak LPMK kepada masyarakat
paling sebagai warga menyerahkan aja gimana nantinya ikut aja apa yang
diselenggarakan oleh LPMK atau Pihak Kelurahan.
2. Apakah dari pihak LPMK melakukan pemantauan atau pengecekan
dalam kegiatan pembangunan?
Jawab: “menurut saya sih pihak LPMK melakukan pengecekan pada saat
diawal saja, dan dari kegiatan yang sedang berjalan sampai akhir kegiatan
sama sekali tidak ada lagi pemantauan secara berkala”
3. Apakah ada undangan untuk hadir dalam kegiatan pengevaluasian
pembangunan?
Jawab: “tidak ada, yang ada hanya undangan rapat kegiatan musrenbang
kalo untuk kegiatan pengevaluasian hasil pembangunan belum ada
pemberitahuan.”
4. Bagaimana LPMK mensosialisasikan program pembangunan di
Kelurahan?
Jawab: “sekedar memberitahu program-program apa saja yang di
rencanakan, apa saja program yang diprioritaskan terlebih dahulu lalu hasil
rancangan pembangunan dan lain sebagainya.”
5. Bagaimanakah pihak LPMK dalam memantau atau mengecek hasil
kegiatan pembangunan kelurahan?
Jawab: “baik tidaknya dari hasil pembangunan tersebut masyarakat yang
menentukan, dari pihak LPMK tidak ada melakukan pengecekean kembali
hanya awal kegiatan itu berjalan.
MEMBER CHECK
Nama : Rochiman
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
Umur : 64 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Bukit tinggi Kav.Blok i
PERTANYAAN:
1. Apakah bapak pernah ikut dalam merencanakan pembangunan yang
LPMK adakan di kelurahan?
Jawab: “sesekali ikut hadir dan untuk memberi masukan atau usulan terkait
rencana pembangunan, namun saya rasa kenyataanya masukan yang
diberikan jarang dipake. Jadi saya rasa kehadiran masyarakat disini hanya
sebagai pelengkap saja karna apa yang diusulkan dari kita sebagai warga
yang hadir tidak dipake malah justru yang dilaksanakan usulan-usulan yang
pihak Kelurahan tentukan”
2. Apakah masyarakat di kelurahan bendungan menjaga atau merawat hasil
pembangunan yang ada?
Jawab: “kurang, masyarakat disini di Kelurahan Bendungan sebagian besar
hanya memanfaatkann dan urusan merawat atau menjaga diserahkan kepada
pemerintah saja karena mereka lebih mengurusi kepentingan dirinya sendiri”
3. Menurut bapak adakah pihak LPMK ikut dalam pembanguann yang
sedang berjalan?
Jawab: “pembangunan fisik yang sudah dibangun di daerah kami berjalan
semestinya, saya selama ikut memantau dalam kegiatan pembangunan belum
pernah melihat anggota atau ketua dari pihak LPMK sendiri secara langsung
ada di lapangan.”
4. Apakah bapak pernah ikut dalam kegiatan rapat evaluasi hasil
pembangunan yang ada di kelurahan bendungan?
Jawab: “setau saya selama ini belum ada kegiatan evaluasi yang dilakukan,
dan tidak ada undangan juga untuk kegiatan pengevaluasian padahal
pengevaluasian ini sangat diperlukan, bila emang ada undangan saya juga
akan dateng mungkin sekarang apa yang diperbuat itulah yang diterima
masyarakat.”
LAMPIRAN
DOKUMENTASI
Wawancara dengan Bapak Suherman
(Sekertaris Lurah Kelurahan Ciwedus)
Wawancara dengan Bapak Heru Sulistyo
(Kasi Pemerintahan Kelurahan Ciwedus)
Wawancara dengan Ibu Hamziah
(Anggota LPMK Kelurahan Ciwedus)
Wawancara dengan Bapak Ahmad Ahsan
(Ketua LPMK Kelurahan Ciwedus)
Wawancara dengan Bapak Dadang Iskandar
(Sekertaris Lurah Kelurahan Bendungan)
Wawancara dengan Bapak Omat Rohmat
(Kasi Pemerintahan Kelurahan Bendungan)
Wawancara dengan Bapak Dadang Iskandar
(Sekertaris Lurah Kelurahan Bendungan)
Wawancara dengan Bapak Omat Rohmat
(Kasi Pemerintahan Kelurahan Bendungan)
Wawancara dengan Bapak Didi Rihadi
(Sekertaris LPMK Kelurahan Bendungan)
Wawancara dengan Ibu Mutmainah
(Anggota LPMK Kelurahan Bendungan)
CURRICULUM VITAE Personal Data
Education
2002-2008 : SD NEGERI BLOK I
2008-2011 : SMP NEGERI 5 CILEGON
2011-2014 : SMA NEGERI 1 CILEGON
2014-Sekarang : S1 Ilmu Administrasi Publik (Manajemen
Publik), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Additional Skill
Computer : Ms. Office (Word, Excel, Powerpoint)
Interpersonal Skill : Disiplin,jujur serta bertanggung jawab, kreatif,siap
berkembang dan dikembangkan.
AAN SUMARNI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Cilegon , 31 Agustus 1996
Status Perkawinan : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tinggi / Berat Badan : 150cm 46kg
Alamat : Jln. Bukit Tinggi No. 208 Kavling Bloki RT 008 RW 006 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon
Telepon : 081911121217
E-mail : [email protected]
Seminar
2014 : Diskusi Publik Dynamic Governance Peluang dan
Tantangan
Di Indonesia
2015 : Seminar Nasional Kebijakan Publik Untuk Solusi
Melawan
Asap
2016 : Diskusi Publik Mewujudkan Generasi Muda Yang
Sehat dan
Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba
2016 : Seminar Nasional Peran Kebijakan Pemerintah
Dalam
Melindungi Produk UMKM
2016 : Seminar Nasional dan Workshop Beasiswa Dalam
Tirtayasa
Research Competition and Festival “Teknologi
Untuk
Kearifan Lokal Indonesia”
Organization Experience
2010-2011 : Anggota organisasi Paduan Suara di SMPN 5 CILEGON
2012-2013 : Anggota organisasi Paduan Suara, Anggota PMR, Anggota di
SMAN 1 Cilegon
2014 : Anggota Organisasi PANDAWA di Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
Recommended
