Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayahnasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskanWawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

STRATEGI UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

7

a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkunganbuatan;

b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dansumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan

c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatifterhadap lingkungan akibat pemanfaaatan ruang.

STRATEGI UMUMa) Menyelenggarakan penataan ruang wilayah nasional secara komprehensif,

holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikanfaktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dankelestarian lingkungan hidup

b) Memperjelas pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang

c) Memberikan perhatian besar kepada aspek lingkungan/ekosistemd) Memberikan penekanan kepada aspek pengendalian pemanfaatan ruang

STRATEGI IMPLEMENTASIStrategi implementasi dilakukan antara lain, melalui :a) Penerapan prinsip-prinsip “komplementaritas” dalam rencana struktur

ruang dan rencana pola ruang RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi.

b) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dapat dijadikan acuanpembangunan, sehingga RTRW harus memuat arah pemanfaatan ruangwilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengahlima tahunan.

c) Pemanfaatan ruang harus mampu mendukung pengelolaan lingkunganhidup yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan terjadinyapenurunan kualitas ruang.

d) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturanzonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaansanksi.

e) Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib tataruang.

STRATEGI UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG…lanjutan

13

Contoh Peraturan Zonasi untuk Blok C

16

PENGATURAN DAN PEMBINAAN TINGKAT

PROVINSI

Pelaksanaan

PERENC. TR NASIONAL

PEMANF. RUANG NASIONAL

PENGENDALIAN PEMANF. RUANG

NASIONAL

Pelaksanaan

PERENC. TR PROVINSI

PEMANF. RUANG PROVINSI

PENGENDALIAN PEMANF. RUANG

PROVINSI

PENGATURAN, DAN PEMBINAANTINGKAT

KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan

PERENC. TR KAB./KOTA

PEMANF. RUANG KAB./KOTA

PENGENDALIAN PEMANF. RUANG

KAB./KOTA

PENGAWASAN

PENGATURAN DAN PEMBINAAN TINGKAT

NASIONAL

PENGAWASANPENGAWASAN

PERA

N M

ASYA

RA

KA

TPENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

(Pembagian Kewenangan yang Lebih Jelas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang)

17

PR Berdasarkan Administrasi(Mempertegas aspek kewenangan

penyelenggaraan)

PR Wilayah Nasional

PR Wilayah Provinsi

PR Wilayah Kabupaten

PR Wilayah Kota

PR Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan(Kawasan yang secara spesifik berpengaruh

besar terhadap pencapaian tujuan PR)

Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kota

Kewenangan

Pem. Pusat

Pem. Provinsi

Pem. Kabupaten

Pem. Kota

PR BerdasarkanFungsi Utama

(Ruang yang dapatdimanfaatkan danruang yang dijaga

untuk dilindungi danmelindungi)

Kawasan Budidaya

Kawasan Lindung

PR BerdasarkanKegiatan Kawasan

(Untuk meningkatkankeseimbanganpembangunan)

Kawasan Perkotaan

Kawasan Perdesaan

PR BerdasarkanSistem

(Fungsi-fungsikewilayahan)

Sistem Internal Perkotaan

Sistem Wilayah

KLASIFIKASI PENATAAN RUANG BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI STRATEGIS KAWASAN

18

KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA ADMINISTRATIF, TETAPI DAPAT PULA FUNGSIONAL)

WIL

AYA

HPE

RK

OTA

AN

RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG

RTR KWS METROPOLITAN

RTRW NASIONAL

RTRW PROVINSI

RTRW KABUPATEN

RTR PULAU / KEPULAUAN

RTR KWS STRA. NASIONAL

RTR KWS STRA KABUPATEN

RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN

RTRW KOTARTR BAGIAN WIL KOTA

• Produk perencanaan pada tingkat administrasi terdiri dari rencanaumum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang dilengkapidengan pengaturan zonasi sebagai pedoman perijinan.

PENGUATAN ASPEK PERENCANAANPENGUATAN ASPEK PERENCANAAN

RTR KWS STRA KOTA

RDTR WIL KABUPATEN

RTR KWS STRA. PROVINSI

RDTR WIL KOTA 19

KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA ADMINISTRATIF, TETAPI DAPAT PULA FUNGSIONAL)…lanjutan

20

KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA ADMINISTRATIF, TETAPI DAPAT PULA FUNGSIONAL)…lanjutan

RTRWN :Diupayakan agar penataan sistem pusat-pusatpermukiman tidak mengganggu kawasan-kawasan yang berfungsi lindungDiupayakan agar pusat -pusat permukiman terkait secaraselaras, saling memperkuat dan serasi dalam ruangwilayah nasional, sehingga dapat membentuk satukesatuan dan menunjang pertumbuhan sertapenyebaran kegiatan budidaya dalam ruang wilayahnasionalSistem permukiman / perkotaan nasional berfungsisebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kotaDiupayakan untuk meningkatkan keterkaitan permukimanperkotaan dan kawasan sekitarnya (perdesaan)

RTRWPDiupayakan pengelolaan kawasan perkotaan tidakmengganggu kawasan-kawasan berfungsi lindungDiupayakan pengembangan sistem permukiman terkaitdengan pengembangan sentra-sentra produksiSistem permukiman dan sentra-sentra produksi terkaitdengan pengembangan sistem prasarana wilayah

Keterangan :

ZEE

Kawasan Andalan

KAPET

Jalan ArteriSungaiBatas PropinsiK. LindungK. Budidaya Pertanian (skala besar)

K. Budidaya Perkebunan (skala besar)

K. Budidaya Industri (skala besar)Pusat Permukiman

ILUSTRASI PENATAAN RUANG WILAYAH ADMINISTRASI DAN NON ADMINISTRASI

RTR Kawasan Strategis (Lindung)

K. Sentra Produksipertanian

K. Lindung

JalanArteri

K. Sentra Produksikebun

Jalan kolektor

PKN

PKW

PKL

Pengembangan kawasan didasarkan pada potensi ataukendala yang dimilikiPrioritas pengembangan infrastruktur ditekankan padaupaya menggali potensi atau mengatasi kendala yang adaUpaya pengembangan/pengelolaan kawasan dilakukandengan penerapan insentif dan disinsentif

T

RTRW Kabupaten :

RDTR :

Pengembangan wilayah tidak berada atau tidakmengganggu fungsi lindungPengembangan permukiman perumahan perkotaandan budidaya lainnya diupayakan sinergis dan salingmendukungPengembangan ekonomi wilayah/kota diupayakandengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensisumberdaya yang dimiliki melalui pola insentif dandisinsentifPengembangan ditekankan pada upayamenghubungkan kawasan dengan pusat pertumbuhanPengendalian pengembangan aktivitas wilayah/kotadengan mempertimbangkan kendala/keterbatasanwilayah

Pengembangan bagian wilayah kabupaten diimbangidengan pelestarian fungsi lindungPengembangan antar bagian wilayah kabupatendiupayakan saling terkait dan sinergis dalam rangkamendukung aktivitas wilayahPengembangan infrastruktur dan fasilitas bagianwilayah kabupaten diupayakan untuk menunjangaktivitas wilayahAksesibilitas antar bagian wilayah kabupatendihubungkan dengan jaringan prasarana dan saranaprimer dan sekunder

Keterangan :JalanSungai

Batas PropinsiK. Lindung

K. Pertanian pangan

K. Perkebunan KopiK. IndustriK. Perikanan

K. Perumahan

Keterangan :JalanIndustri

Sawah

Perumahan kepadatantinggi

Perikanan LautJasa Perniagaan

T Terminal

JalanArteri

Jalan kolektor

Taman Kota

Perumahan kepadatan sedang

Perumahan kepadatan rendah

Kawasan Tertentu