PAPARAN SESDITJEN KESBANGPOL

STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA MENDORONG STABILITAS KEAMANAN

DAN POLITIK DALAM RANGKA SUKSESI PEMILU 2014

1

Jakarta, 11 FEBRUARI 2014

AMANAT PEMBUKAAN

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 ALINEA

KEEMPAT

BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,

MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL

2

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK KONDUSIF

PELAKSANAAN PEMILU 2014 SUKSES

KETAHANAN NASIONAL TANGGUH

UU 32 TAHUN 2004

TENTANG PEMERINTAHAN

DAERAH

PASAL 22

HURUF a UU

32 2004

TUJUAN

NASIONAL

(ALINEA KE

EMPAT

PEMBUKAAN

UUD 1945)

3

KEWAJIBAN

PEMDA MELINDUNGI

MASYARAKAT,MENJAGA

PERSATUAN, KESATUAN

DAN KERUKUNAN

NASIONAL SERTA

KEUTUHAN NKRI

KEWAJIBAN

PEMDA PENINGKATAN KUALITAS

KEHIDUPAN

MASYARAKAT, SERTA

MEWUJUDKAN

KEADILAN DAN

PEMERATAAN

PASAL 22

HURUF b DAN

d UU 32 2004

SELARAS

KEWAJIBAN KDH/

WAKIL KDH Meningkatkan

kesejahteraan

Rakyat

Memelihara

ketentraman dan

ketertiban

masyarkat

UU 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan

Daerah

Pasal 27

ayat 1

Huruf b dan

c UU 32

2004

TUJUAN

NASIONAL

(ALINEA

KE EMPAT

PEMBUKA

AN UUD

1945)

4

I POL E KSOS BUDHANKAM

TRIGATRA

Posisi yang

strategis (antara

2 benua dan 2

samudra)

Kepulauan

terbesar di dunia

(17.667 pulau)

Jumlah

Penduduk 234 jt

Kekayaan SDA

hayati non hayati

Pertumbuhan

ekonomi nasional

5,6% (No.2 di

dunia th 2013)

Besaran PDB

1 Trilyun US

Dolar (No. 15 di

Dunia)

Tujuan

Nasional

Optimal

(Alinea Ke

Empat

Pembukaan

UUD 1945

PELAKSANAAN PEMILU 2014

SUKSES

Sikap dan

cara

pandang

Bangsa

Indonesia

Strategi

Geopoliti

k

4

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK

KONDUSIF

Satu

Kesatuan

(Integrated)

Peng ungkit -UU -PP -Perpres -Perda -Perkada

STRATEGI GEOPOLITIK

Global

Regional

Nasional

Peluang Ancaman

• HUKUM

• IPTEK

Suprastruktur

Pol,

Infrastruktur

Pol,

Substruktur

Pol. (Incl.

Ormas)

Panca

Gatra (Dinamis)

Asta

Gatra Tri Gatra (Alamiah)

KETAHANAN NASIONAL TANGGUH

5

Dijabarkan dalam

Program Pembangunan

Nasional/Daerah (K/L,

Vertikal, Pemda)

RPJPN /RPJPD

RPJMN/RPJMD

RKP/RKPD/KUA/PPAS

APBN/APBD

Tujuan

Nasional

(Alinea Ke

Empat

Pembukaan

UUD 1945

PELAKSANAAN PEMILU 2014

SUKSES

Konsepsi

Geostrategi

6

KONSEPSI GEOSTRATEGI

Sektor

Dunia

Usaha

BUMN/

BUMD

KETAHANAN NASIONAL TANGGUH

Agenda 14 Program Aksi

Prioritas Nasional

(Mis:Pendidikan,

Ketahanan Pangan,

Penanggulangan

Kemiskinan, Polhukam)

Selaras/ Sinergi

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK

KONDUSIF

OPERASIONALISASI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

DINAS/ BADAN/

KANTOR/

LTD

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK

KONDUSIF

KDH DPRD

7

SUBSTRUKTUR POLITIK

- BUMD/BUMN - INSTANSI VERTIKAL

(Mis. TNI/POLRI) - K/L

INFRASTRUKTUR POLITIK

SUPRASTRUKTUR POLITIK

KEBIJAKAN

OPERASIONAL

KESBANGPOL

BPKD/

DPKAD BAPPEDA

DINAS/ BADAN/

KANTOR/

LTD

Tujuan

Nasional

(Alinea Ke

Empat

Pembukaan

UUD 1945 KETAHANAN NASIONAL TANGGUH

PELAKSANAAN PEMILU 2014

SUKSES

Masyarakat

8

KONDISI IDPOLEKSOSBUD

DI DAERAH

PARAMETER IDPOLEKSOSBUDHANKAM:

o NILAI KEBANGSAAN (+) o KEAMANAN DAN TRANTIB (+) o SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA (+) o POLITIK (+) o KETAHANAN EKONOMI (+)

14 PROGAM AKSI

PRIORITAS RPJMN 2010-

2014

PELAKSANAAN PEMILU 2014

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK

(+) (+) (+) (+)

HAL-HAL YANG PERLU PERHATIAN

PRA PEMILU

TAHAPAN PEMILU YANG PERLU PERHATIAN KDH

(PERATURAN KPU NO. 21/2013)

9

KEWAJIBAN PEMDA TERKAIT

BANTUAN DAN FASILITAS (psl 126 UU 15/2011

BANTUAN KEUANGAN PARPOL (PP 18/2012)

PERAN KDH TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

(UU 7/2012)

PERAN KDH TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI

(INPRES 2/2013)

PERAN KDH TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WASBANG

(PMDN 71/2012)

PERAN KDH TENTANG ORMAS

(UU 17/2013)

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN

POLITIK DI DAERAH (PMDN 61/2011)

PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE

(PP 18 /2013)

PENGAJUAN CUTI KAMPANYE PEJABAT NEGARA

(PP 18/2013)

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI (RASKIN, KUR, DANA BERGULIR UMK ,

PERIJINAN USAHA)

10

OPTIMALISASI

PERAN

KESBANGPOL KONSEPSI :

o KEBIJAKAN

o STRATEGI

o UPAYA-UPAYA

TANNAS

TANGGUH

PARADIGMA NASIONAl

- PANCASILA, UUD 1945 - WASNAS, TANNAS PER-UU-AN

Tujuan

Nasional

(Alinea Ke Empat

Pembukaan

UUD 1945

OPTIMALISASI PERAN KESBANGPOL AS KOORDINATOR IDPOLEKSOSBUDHANKAM GUNA STABILITAS KEAMANAN

DAN POLITIK DALAM RANGKA SUKSESI PEMILU 2014

TAHAPAN PEMILU YANG PERLU PERHATIAN KDH (PERATURAN KPU NO. 21/2013)

KEWAJIBAN PEMDA TERKAIT BANTUAN DAN FASILITAS (psl 126 UU 15/2011

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH (PMDN 61/2011)

PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE (PP 18 /2013)

PENGAJUAN CUTI KAMPANYE PEJABAT NEGARA(PP 18/2013)

BANTUAN KEUANGAN PARPOL (PP 18/2012)

PERAN KDH TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (UU 7/2012)

PERAN KDH TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI (INPRES 2/2013)

PERAN KDH TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WASBANG (PMDN 71/2012)

PERAN KDH TENTANG ORMAS (UU 17/2013)

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI (RASKIN, KUR, DANA BERGULIR UMK , PERIJINAN USAHA) 11

LINGSTRA - Global - Regional - Nasional PELUANG & ANCAMAN -

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK

KONDUSIF

PELAKSANAAN PEMILU 2014

SUKSES

PARADIGMA NASIONAl

- PANCASILA, UUD 1945 - WASNAS, TANNAS PER-UU-AN

S

Supra Struktur

Infra Struktur

Sub Struktur

O

DPRD

Pemda TNI Polri FORKORPIMDA KOMINDA FKUB FKDM FPK KADINDA HIPMI BUMD KPU PANWAS ORMAS TOGA/TODA/TOMAS

M

Regulasi Raker Rakor Instansi Terkait Sosialisasi Pelatihan/Bintek Sarasehan/ Seminar/ Workshop • Koordinasi Rekonsiliasi & Rehabilitasi Daerah Pasca Konflik

STABILITAS KEAMANAN DAN POLITIK

KONDUSIF

12

Feed back

LINGSTRA - Global - Regional - Nasional PELUANG & ANCAMAN -

Tujuan

Nasional

(Alinea Ke Empat

Pembukaan

UUD 1945

OPTIMALISASI

PERAN

KESBANGPOL

OPERASIONALISASI

REKOMENDASI

• KESBANGPOL sebagai koordinator idpoleksosbudhankam di daerah,

perlu mendorong sinergitas 3 (tiga) pilar elemen bangsa

(Suprastruktur politik, Infrastruktur politik dan substruktur politik)

guna mengimplementasikan satu kesatuan langkah dan cara

pandang PANCAGATRA dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

• Perlu ditetapkan Intensitas pertemuan formal (Raker, Rakor)

maupun non formal (Sarasehan) secara periodik dengan melibatkan

berbagai institusi terkait dalam rangka menciptakan stabilitas

keamanan dan politik di daerah menyongsong pemilu 2014.

13

14