Transcript
  • 1. dadang-solihin.blogspot.com 2

2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan: Direktur Evaluasi KinerjaPembangunan DaerahgBappenas Alamat Kantor: Jl. Taman Suropati No. 2JakartaJ k t 10310 Telp/Fak Kantor: (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email: [email protected] Website:http://dadang-solihin.blogspot.comdadang-solihin.blogspot.com 3 3. MateriM t i Alat Kelengkapan DPRD Peran dan Fungsi Bamus DPRD Mengukur Kinerja DPRD Best Practices Orientasi Dasar P litik DPRDOi t iD Politik Tujuan dan PermasalahanPembangunan Daerah DPRD dan Perencanaan PembangunanDaerah Penyusunan RPJPD, RPJMD, sertaRenstra SKPD Visi RPJMN 2010-2014 dan PrioritasNasional dadang-solihin.blogspot.com 4 4. Alat Kelengkapan DPRD PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD1. Pimpinan;y;2. Badan Musyawarah;3. Komisi;4. Badan Legislasi Daerah; g ;5. Badan Anggaran;6. Badan Kehormatan; dan ;7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.Pasal 36 PP16/2010dadang-solihin.blogspot.com5 5. Badan Musyawarah1.1 Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.2. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRDDPRD.3. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi Badan DPRD komisi, Anggaran, dan fraksi.4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah d b k sebagai anggota. Mh dan bukan b itPasal 46 PP16/2010dadang-solihin.blogspot.com6 6. 1/2Tugas Badan MusyawarahT B d Mh1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Ranperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan g garis kebijakan y g menyangkut p j yangy gpelaksanaan tugas dang wewenang DPRD;3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; dadang-solihin.blogspot.com 7 7. 2/2 Tugas Badan Musyawarah T B d Mh4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; p pp g ;6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada badan musyawarah.Pasal 47 PP16/2010dadang-solihin.blogspot.com8 8. dadang-solihin.blogspot.com 9 9. Wadah PW d h Perwakilan Rakyat kil R k tPemerintah Daerah yang dipimpinMana yang paling dekatoleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secarasecara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkankepentingan rakyat?DPRD sebagai organisasi politikOrganisasi mana yang terkaitNegara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkanuntuk kepentingan rakyatkepentingan rakyat?Berbagai partai politik yang Lembaga dan organisasi manaseharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdayai b dsipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapatdidayagunakan untuk secaraLSM dan berbagai bentuk asosiasinyata dan cepat memenuhit d t hiyang menjadi wadah fungsional ataskebutuhan hidup rakyat?perjuangan kepentingan tertentu Organisasi mana yangBerbagai organisasi kemasyarakatanmempunyai dasar pijakan kuatyang dibentuk mulai dari tingkatdan konkrit di lingkungandusun sampai tingkat nasional rakyat?dadang-solihin.blogspot.com 10 10. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam PembangunanBentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda DPRD ParpolLSMOrmasKebijakan danProduk-produkProgram partai Kebijakan dan Agenda lobi danProgramgFungsi DPRD g dan janji j jp gprogram khusustekanan politikpPembangunan kampanyeLSM Arena PembangunanSosial EkonomiLingkunganKelembagaan Kesejahteraan sosialPertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatanbagi seluruh warga pemerataansehat dan lestari keputusan partisipatifLembaga Intermediary Pemda DPRD ParpolLSMOrmas KDH, Sekda, Pimpinan,Pimpinan Partai,Berbagai bentukBerbagai bentuk SKPDKomisi, Fraksi,Biro-biro dalamdan jenis LSM dan jenis OrmasKaukus Partai Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneurWarga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender EkonomiDomisili KeamananOrganisasi Laki KayayTetap p Mapan pKelompok p dadang-solihin.blogspot.com11 PerempuanMiskin Tidak Tetap Rentan Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005) 11. Fungsi DPRDmenurut UU 27/20091.1Legislasi2.2Anggaran A3. Pengawasandadang-solihin.blogspot.com 12 12. Fungsi LegislasiF ngsi Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan PeraturanDaerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan PeraturanDaerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolakRaperda yang diusulkan oleh eksekutif. Perda kP d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di djkeberlanjutan b h kebijakan daerah.h Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligusmenjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerahdaerah. Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com13 13. Fungsi Anggaran Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolakdan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui prosespembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancanganAPBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perdatentang APBD. APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyatmelalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,DPRD dan pemerintah daerah. p APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruhnyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalamsatu tahun anggaran. Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politikanggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: kepadadaerah kepadakelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apapemerintah bertindak.dadang-solihin.blogspot.com 14 14. Fungsi Penga asanF ngsi Pengawasan Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerjapemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dankerjasama internasional di daerahdaerah. Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkanadanya kebijakan daerah y g p gyj yang progresif memihak masyarakat. y Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publikdaerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatankualitas pelayanan publik. Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebihresponsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadappenyediaan pelayanan publik di daerah. dadang-solihin.blogspot.com15 15. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)P d Fi(1966- DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dankewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yangdiprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untukmelakukan analisa secara independen atau untuk memintamasukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dankemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkanprioritas ki it konstituen. tit Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilihanggota DPRD yang loyal pada rezim rezim. dadang-solihin.blogspot.com16 16. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)P d Fi(S t I i) DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masalalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturandaerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan olehpemerintah,pemerintah dan memainkan peran penting dalam prosespenganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenaikeputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secaraaktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembanganekonomi d masyarakat di dki dank t daerahnya.h Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kinilebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat lalu,memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. dadang-solihin.blogspot.com 17 17. 1/2Tantangan bagi DPRD yang EfektifT t b iEf ktif Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkaliterlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan dirisendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realitakemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnaikehidupan sehari-hari di Indonesia.sehari hari Indonesia Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa danmerasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindakatas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khususdan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. dadang-solihin.blogspot.com 18 18. 2/2Tantangan bagi DPRD yang EfektifT t b iEf ktif Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yangterus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikiskepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebihdari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam 1 000penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanyamenyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupunmerencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRDuntuk menyetujuinya. dadang-solihin.blogspot.com19 19. Mengapa Hal Ini Terjadi? M H l I i T j di? Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadilebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripadaberpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulandana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggotaberikut,DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gajimereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintaipendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanyepemilihan k b li ilih kembali. Hubungan Konstituensi berarti memelihara kelompok kepentingantertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dandipilihseringkali melibatkan uang. dadang-solihin.blogspot.com20 20. Kemauan untuk M K t k Mereformasi f i Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakinsadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidakhanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahamipermasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat padapara politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yangmemungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkantransparansi.t i dadang-solihin.blogspot.com21 21. dadang-solihin.blogspot.com 22 22. 1/4Best PracticesB tP tiPeraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan danmemberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnyadalam proses pembuatan keputusan.Penggunaan Masa Reses yang Bermakna Setiap tahun DPRD memiliki dua kali masa reses untuk tahun,reses,melakukan konsultasi dengan para konsituennya. Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baikbaik,misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. dadang-solihin.blogspot.com23 23. 2/4 Best Practices B tP tiKeterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukandari kelompok-kelompok masyarakat sipil. Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melaluikebijakan lokal t kk bij k l k l untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil d l lib tkii k t i il dalamproses penyusunan peraturan daerah. Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam prosespembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebihmantap dan mudah dilaksanakan.dadang-solihin.blogspot.com24 24. 3/4Best PracticesB tP tiDengar Pendapat Publik Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi denganmasyarakat melalui dengar pendapat publik. Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanismekonsultatif yang lebih i t ktif dibandingkan dengan komunikasik lt tifl bih interaktif dib di k d k ik isatu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa gunameningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan inipun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.dadang-solihin.blogspot.com25 25. 4/4Best PracticesB tP tiTransparansi Anggaran Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. B b Beberapa DPRD t l h melakukan di l i t ktif melalui programtelahl k k dialog interaktif l l i radio untuk membicarakan anggaran daerah.Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forumMusrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untukKebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD. dadang-solihin.blogspot.com 26 26. dadang-solihin.blogspot.com 27 27. Agenda Politik NyataA d P litik N t Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan k P btkorupsi d reformasi i dan f i birokrasi. dadang-solihin.blogspot.com28 28. Argumentasi Politik MendasarArgumentasi politik yang dibangun adalah sangatmendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dariwarga, anggota DPRD akan d tk dapat memperkuattk tpijakan mereka dalam proses politik yangberlangsung dalam berbagai sidang DPRD.g ggg Dengan informasi dan pengetahuan yanglangsung diperoleh dari warga masyarakat, paraanggota DPRD akan mampu membawakansemua kepentingan warga ke dalam prosespembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD Daerah,dan pengawasan politik. dadang-solihin.blogspot.com29 29. Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya y g p yperbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.fungsinya Sering tanpa disadari kebiasaan ini j justru meningkatkan kapasitas g p modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. t kt litikd kdadang-solihin.blogspot.com 30 30. Membangun Sistem Umpan BalikMembangun dan memperkokoh sistemg pumpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partaipolitiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan programkerjanya.kerjanya Partai politik yang diwakili oleh anggotaDPRD tersebut juga secara terus j gmenerus mengevaluasi diri apakahmereka mempunyai akar yang kuat ditingkat kti k t akar rumput atau justrut t j tberkembang menjadi partai politik yangmengambang. gg dadang-solihin.blogspot.com31 31. Siklus RSikl Representasi Wakil Rakyat t i W kil R k t Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwarakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili olehanggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untukmempengaruhi proses pengambilan keputusankeputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentinganmereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapatmemilihnya,dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahunyang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorangwakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,maka secara politik yang bersangkutan akan mengalamidelegitimasi di mata publik. dadang-solihin.blogspot.com 32 32. Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYATPEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Hubungan dengan DPRDFungsi Legislasi Pemilih Hubungan denganMEMBUATmedia dan kelompok KEPUTUSANFungsi Anggaran kepentingan POLITIK Sumber daya(anggaran, staf,(anggaran staf risetFungsi Pengawasan dan informasi) PerlindunganPeningkatanhak-hak Individu Kesejahteraan IndividuSumber: NDI, LGSP ,dan masyarakat ydan Masyarakaty dadang-solihin.blogspot.com33 33. 1/2Indikator P l kI dik t Pelaksanaan Mandat yang BaikM d t B ik Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapatmenghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampakpositif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politikperwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanahketerwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikapdan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikanmelalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupunindividu-invidu warga negara. dadang-solihin.blogspot.com34 34. 2/2Indikator P l kI dik t Pelaksanaan Mandat yang BaikM d t B ik Secara substansial pperlindungan hak g peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural p mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnyaypy Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lainmencakup anggaran, staf, riset dan informasi. dadang-solihin.blogspot.com35 35. dadang-solihin.blogspot.com 36 36. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke1. 1Peningkatan standar hidup (levelsarah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baikbaikpendapatannya, tingkat konsumsipangan, sandang, papan,pangan sandang papan pelayanan melalui upaya yangkesehatan, pendidikan, dll.dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g pg yangterencana.t memungkinkan tumbuhnya rasapercaya diri (self-esteem) setiaporang.orang 3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.Todaro, 2000dadang-solihin.blogspot.com 37 37. How? Ho ?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). )2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.pp g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alampj g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com38 38. Tantangan dalam Pembangunan Daerah g g MengurangiSarana danPrasarana yangP ketimpangan memadai dan Memberdayakanberkualitas masyarakat Mengentaskankemiskinan. Menambah lapangankerja.Dunia usaha yg Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatansumber daya secaraberkualitasKoordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitasSDMdadang-solihin.blogspot.com39 39. PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerahPemerintahan DaerahSehingga tercipta suatuSehingga tercipta suatu S hi t i t tkemampuan yang andal danlingkungan yang memungkinkan profesional dalam: p masyarakat untuk: y Memberikan pelayanan kepada M ik ti k lit k hid Menikmati kualitas kehidupanmasyarakat,yang lebih baik, maju, dan tenteram,, MMengelola sumber d l l b daya Peningkatan harkat, martabat,ekonomi daerah.dan harga diri.dadang-solihin.blogspot.com 40 40. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan OtonomiPengelolaan Good Governance DaerahSumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar K i bP Ti Pil Pemerintahan Pi t h Dunia U hD i Usaha MasyarakatMk t Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dansosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com41 41. Pergeseran Paradigma:From Government to GovernanceGovernmentGovernance M b ik h k ekslusif b iMemberikan hak k l if bagi PPersoalan-persoalan publik l l bliknegara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersamapublik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapatdunia usaha sebagai tiga aktordisertakan sejauh negarautama.mengijinkannya.mengijinkannyadadang-solihin.blogspot.com42 42. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakatyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga KerjaKontrolKontrolDunia UsahaPemerintah yMasyarakatSwastaStNilai Redistibusi PertumbuhanMelalui PelayananPasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akanGood.Gooddadang-solihin.blogspot.com43 43. Model Go ernance GovernanceSektor SwastaSektor PublikSektor Ketiga TingkatPerusahaanOrganisasi LSMSupranasionaltransnasional Antar Pemerintah InternasionalTingkatPerusahaan Ph Ormas/LSMNasional NasionalGOVERNANCENasional TingkatPerusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal(Kamarack and Nye Jr., 2002)dadang-solihin.blogspot.com44 44. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executiveiorganized into:i di t Judiciary Community-based organizationsgLegislatureNon-governmental organizationsProfessional Associations Public serviceReligious groupsMilitaryWomens groups Police Media BUSINESSSmall / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit tiStock exchangedadang-solihin.blogspot.com 45 45. Troikadadang-solihin.blogspot.com 46 46. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat SwastaMasyarakat,Bangsa, danNegaraMasyarakat VISI PemerintahGood GovernanceDunia Usahadadang-solihin.blogspot.com 47 47. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 48 48. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 49 49. dadang-solihin.blogspot.com 50 50. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam planning), RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. itu Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antarastakeholders, lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 51 51. Syarat Dokumen PerencanaanyS.M.A.R.T1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan Achievable: kapasitas dan sumber daya yang ada; py y g ;4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;5. Time Bond:5 TiBondB d: Waktu/periode W kt / i d pencapaian ki j dit t k i kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 52 52. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:Hiliki t h i dhit k1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.dadang-solihin.blogspot.com53 53. Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian p Minimalisasi inefisiensisumberdaya Penetapan standar danpengawasan kualitasdadang-solihin.blogspot.com 54 54. Status Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional(Ps. ( 13 Ayat 1) y ) Jangka Panjang Daerah(Ps.( 13 Ayat 2) y )(RPJP-Nasional)(RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana PembangunanPeraturan KDHJangka Menengah N i lJ k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerahh (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional)(RPJM-Daerah)Renstra Kementerian /Peraturan Renstra Satuan KerjaPeraturanLembaga (Renstra KL)Pimpinan KLPerangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD)(Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja PemerintahPer Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP)(Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD)(Ps. 26 Ayat 2)Rencana KerjaPeraturan Rencana Kerja SatuanPeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KLKerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD((Renja KL)j) (Ps. (Ps 21 Ayat 1)( (Renja SKPD) j )( Ps. 21 Ayat 3)Ps dadang-solihin.blogspot.com55 55. Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaatdari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhentipada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjaminadanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan terus menerus kesejahteraan,jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan danp ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atausektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalamkeutuhan konsep secara keseluruhan keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning andadaptive system). system) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).dadang-solihin.blogspot.com 56 56. R.P.J.M.DRenstra SKPDdadang-solihin.blogspot.com57 57. 1/31/3Apa it RPJPDitu RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yangdipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalamjangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnyaPemerintah DPi t h Daerah, DPRD d masyarakat memberikan perhatian h DPRD, dan k tb ik h tipenting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dantentunya diikuti dengan py g pemantauan, evaluasi, dan review berkala , ,atas implementasinya.dadang-solihin.blogspot.com58 58. 2/3Apa it RPJPDitu Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadiacuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skalayang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, danRKPD, Oleh kOl h karena itu, kualitas penyusunan RPJPD d i segi:it k lit dari i analisis kecenderungan dan perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dih d i di masa h t it t i ki dihadapidepan, kejelasan visi misi tujuan arah dan strategi kebijakanvisi, misi, tujuan,pembangunan 20 tahun ke depan yakan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya. dadang-solihin.blogspot.com59 59. 3/3 Apa it RPJPD ituRPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g p g g yp yang hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;2. bagaimana mencapainya dan;3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.dadang-solihin.blogspot.com 60 60. Tata Cara Penyusunan RPJPDSaran,,Rumusan Rancangantanggapan, hasil Visi & Misi Rekomendasikesepakatan stakeholders & komitmenRancangan Prediksi KondisiAkhir RPJPD Umum DaerahRancangan RPJP- VisiMerumuskan- MisiPenetapanPt- Geomorfologi &gambaran awal Sosialisasi, Perda ttgKonsultasi Musrenbang - Arahlingkungan- Visi Jangka RPJPDPublik, dan Pembangunan- Ekonomi & SDA - MisijaringPanjangPeraturan- Arah Pembangunan asmaraDaerah Arahan Daerah ttg- DemografiUmum RPJP Daerah- Prasarana dan Fungsi &sarana peran sub wilayah/- dll. kawasan Rancangan ArahPembangunanRencana tata ruang www.dadangsolihin.com61 61. Sistematika Penulisan RPJPD1/2 Bab I PENDAHULUAN 1. Latar BelakangRencana Pembangunan2. Maksud dan Tujuan RPJPDJangka Panjang Daerah3. Landasan Hukum Perlunya PenyusunanRPJPD UU No 25/2004 UU No 32/2004 SE Mendagri No 050/2020/SJ 4. Hubungan RPJP Daerah dengan DokumenPerencanaan Lainnya RPJP Nasional RPJP Provinsi RTRW Nasional RTRW Provinsi 5. Sistematika Penulisan Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 1. Profil Kinerja Capaian P b 1 P fil Ki j Ci Pembangunan D DaerahhMasa Kini Pelayanan umum Ketertiban dan keamanan EkonomiProvinsi/Kabupaten/Kota Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umumdadang-solihin.blogspot.com62 62. Sistematika Penulisan RPJPD1/2 Kesehatan Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN Pariwisata dan budaya DAERAH Pendidikan Perlindungan sosial 1. Visi2. Misi2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 3. Arah dan Strategi Pembangunan Daerah G Geomorfologi dan Lingkungan Hidup f Jangka Panjang Demografi Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Ekonomi dan Sumber Daya Alam Panjang Sosial Budaya dan Politik Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah Prasarana dan Sarana Pemerintahan Bab IV PENUTUP3. Implikasi d Penyelenggaraan3 I lik i pada P lLampiranL i Pembangunan Daerah Masa Depan Pelayanan umum Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum Kesehatan Pariwisata dan budaya Pendidikan Perlindungan sosial dadang-solihin.blogspot.com 63 63. 1/2 Apa it RPJMD itu RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untukmengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnyaPemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatianppenting p g pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atasimplementasinya. dadang-solihin.blogspot.com64 64. 2/2 Apa it RPJMD ituRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y gp gg yp yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.dadang-solihin.blogspot.com65 65. Substansi RPJMDS bstansi RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secaraarif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukurkeberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5tahun k dt h kedepan. dadang-solihin.blogspot.com66 66. Step b St PSt by Step Penyusunan RPJMD 3 5 1 Tahap PenyusunanPenyusunanRancangan AwalRancanganPersiapanAkhir RPJMD Renstra SKPD Tahap PenyusunanPenetapanPenyusunanRancangan AkhirRancangan RPJMD Daerah /Perda/PerkadaAwal RPJMD R Renstra SKPDttentang RPJMD24 6 dadang-solihin.blogspot.com67 67. 1Tahap Persiapanp p1. Orientasi Perencanaan Daerah2.y Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7.7Penyusunan Rencana K j P PR Kerja Penyiapan d ki dokumen RRenstra SKPDt8. Identifikasi Stakeholder9.9Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumenRPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMDdadang-solihin.blogspot.com68 68. 2Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD1.1 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan PemerintahDaerah 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan p yp prediksi masa depan p3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7.7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMDg10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam MusrenbangRPJMD dadang-solihin.blogspot.com 69 69. 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD1.Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2.Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3.Tupoksi SKPD4.Perumusan Visi dan Misi RPJMD5.5 Evaluasi RE li Renstra SKPD (Rt(Renstra Di t Dinas) periode l l)i d lalu6.Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7.7 Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8.Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9.Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12.12Musrenbang RPJMDMb13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com70 70. 4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMDyp3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPDy g dadang-solihin.blogspot.com 71 71. 5 Tahap Penetapan Perda/Perkadap p tentang RPJMD1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen R7 D kRenstra SKPD t l h dittelah disyahkanhkdadang-solihin.blogspot.com 72 72. Langkah Penyusunan RPJMDg y (1) Visi, Misi, ProgramIndikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun(2)Rancangan AwalSKPD Menyusun Renstra SKPDRPJMD(3) Program SKPDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMDe) Program SKPD (5) Bappeda menyusunPenetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMDa) Visi, Misi Kepala Daerah (7)b) Strategi Pembangunan Daerah (6)c) Kebijakan UmumDigunakan sebagaid) Kerangka Ekonomi Daerahpedoman penyusunane) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 73 73. Sistematika Penulisan RPJMD1/31/3 Bab I Pendahuluan 1.1.Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2.Landasan HukumJangka Menengah Daerah 1.3.Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4.Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. 15Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi danPermasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status,kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,serta rumusan isu dan permasalahanstrategis dalam penyelenggaraan fungsifungsi-fungsi pemerintahan daerah secaramenyeluruh 2.1Kondisi Geografis Daerah 2.2 22 Pelayanan UP lUmum 2.3Ketertiban dan Ketentraman 2.4Ekonomi 2.5Lingkungan Hidup ggp 2.6Perumahan dan Fasilitas UmumProvinsi/Kabupaten/Kota2.7Kesehatan 2.8Pendidikandadang-solihin.blogspot.com 74 74. Sistematika Penulisan RPJMD 2/32.9Pariwisata dan BudayaBab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah2.112 11 Perlindungan sosialBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala visi2.12 Keuangan DaerahDaerah Terpilih dirumuskan tujuan2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan(SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untukmasing-masing strategi pembangunanBab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsiRPJM Provinsi)pemerintahan daerah)3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan3.434RTRW Provinsi d RTRW P i i danKerangka PendanaanKk P dKabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing p g gg program pperluBab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerahtarget kinerja capaian program dan pagu4.1Visiindikatif424.2Misi 616.1Program Pembangunan4.3Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD6.1.2 Program Lintas SKPD6.1.3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 75 75. Sistematika Penulisan RPJMD 3/36.2 Program Pengembangan KelembagaanLampirandan Legislasi DaerahTabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masinguntuk dapat mengimplementasikanfungsi pg pemerintahan daerahRPJMD secara efektif2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMDRKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD3. Program,3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurutpencapaian program RPJMD fungsi-fungsi pemerintahan daerah7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitasDPRD untuk memantau dan mengevaluasi4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 TahungRPJMDlalu (Penerimaan dan Belanja)7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal DaerahNon Government Stakeholders untuk6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengahmemantau dan mengevaluasi t d l iimplementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 76 76. 1/2Apa Itu Renstra SKPD Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerahyang didipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD tkt k hk lkhususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangkawaktu 5 tahun ke depan masa p p ppimpinan Kepala Daerah dan Wakil pKepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi, kebijakanstrategi kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalampenyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.dadang-solihin.blogspot.com 77 77. 2/2Apa Itu Renstra SKPD Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya Kelk diarahkanb dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;2) Bagaimana mencapainya; ) gp y ;3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. UntukU t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l dtk d k ti l bagi implementasinya, t iproses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangunkomitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasukp (Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan RenstraSKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabeldengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,partisipatif, dan politis. dadang-solihin.blogspot.com78 78. Sistematika Penulisan Renstra SKPDBAB 1 PENDAHULUAN3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI1.2 Maksud dan TujuanSKPD1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dandalam Perencanaan Daerah efektif)1.51 5 Sistematika Penulisan BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DANBAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN2.1 Struktur Organisasi4.1 Visi SKPD2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan4.2 Misi SKPD2.3 TUPOKSI4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,yang perlu)Time Bound) 4.4 StrategiBAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD4.5 Kebijakan3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurutberbagai aspek pelayanan d capaianb b i k ldaniBAB 5 PROGRAMterhadap Standar Pelayanan Minimal)5.1 Program SKPD3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal5.2 Program Lintas SKPD3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal g g 5.3 Program Lintas Kewilayahang y3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumberdihadapi masa kini Pendanaan BAB 6 PENUTUP dadang-solihin.blogspot.com79 79. Penyusunan Renstra SKPD Pasal 27 ayat 3 Rancangan Renstra- Mengacu kepadaM kdMasukan SKPD oleh SKPD RPJMD dan bersifat Rancangan indikatifRenstra SKPDMemuat visi misi tujuan,visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunansesuai dengan tugas dan fungsinya Pasal 25 ayat 2 dan 4 Renstra SKPD ditetapkan dalamPasal 26Keputusan Kepala SKPD dadang-solihin.blogspot.com 80 80. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPDBappeda menyusun(2) Rancangan AwalSKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD(3)Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD(5)Bappeda menyusunPenetapan RPJMDRancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan UmumDigunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerahpedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPDdadang-solihin.blogspot.com 81 81. VISI RPJMN 2010-20142010- VISIINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILANSejahteraS j htDemokratisD k tiBerkeadilanB k dil Memperkuat penegakan Memperkuat triple hukumtracks strategy Memantapkan Pemberantasan korupsi Pembangunan inklusif konsolidasi demokrasi Pengurangandan berkeadilan kesenjangan dadang-solihin.blogspot.com82 82. Prioritas Nasional1Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2Pendidikan3Kesehatan4Penanggulangan Kemiskinan11 Prioritas Nasional 5Ketahanan PanganKabinet Indonesia Bersatu II6Infrastruktur2009 20142009-2014 7Iklim I Ikli Investasi dan Iklim Usaha t i d Ikli U h8Energi9Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi12 Bidang Politik Hukum dan KeamananPolitik, Prioritas Lainnya13 Bidang Perekonomian14 Bidang Kesejahteraan Rakyatg jy dadang-solihin.blogspot.com 83 83. dadang-dadang-solihin.blogspot.com 84


Recommended