Download pdf - Silabus RPP PKN X XI & XII.pdf

PENGEMBANGAN SILABUS RPP PKN Kelas X XII SMA2 Mataram 1

ADMINISTRASI GURUADMINISTRASI GURUADMINISTRASI GURUADMINISTRASI GURU

SMA NEGERI 2 MATARAM SMA NEGERI 2 MATARAM SMA NEGERI 2 MATARAM SMA NEGERI 2 MATARAM

PENGEMBANGAN SILABUS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

( PKn )

DISUSUN OLEH

Drs. H BARAHIMA Pembina IV/a

NIP. 19520312 1985031 007

2009/2010

PENGEMBANGAN SILABUS RPP PKN Kelas X XII SMA2 Mataram

PRANGKAT ADMINISTRASI GURU PRANGKAT ADMINISTRASI GURU PRANGKAT ADMINISTRASI GURU PRANGKAT ADMINISTRASI GURU

SMA NEGERI 2 MATARAMSMA NEGERI 2 MATARAMSMA NEGERI 2 MATARAMSMA NEGERI 2 MATARAM

PENGEMBANGAN SILABUS PENGEMBANGAN SILABUS PENGEMBANGAN SILABUS PENGEMBANGAN SILABUS

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENGEMBANGAN SILABUS RPP PKN Kelas X XII SMA2 Mataram

PRANGKAT ADMINISTRASI GURU PRANGKAT ADMINISTRASI GURU PRANGKAT ADMINISTRASI GURU PRANGKAT ADMINISTRASI GURU


PENGEMBANGAN SILABUS PENGEMBANGAN SILABUS PENGEMBANGAN SILABUS PENGEMBANGAN SILABUS MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

( PKn ) ( PKn ) ( PKn ) ( PKn )

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2009/20102009/20102009/20102009/2010

2

PENGEMBANGAN SILABUS PENGEMBANGAN SILABUS PENGEMBANGAN SILABUS PENGEMBANGAN SILABUS


PENGEMBANGAN SILABUS SMA Negeri 2 MataramPENGEMBANGAN SILABUS SMA Negeri 2 MataramPENGEMBANGAN SILABUS SMA Negeri 2 MataramPENGEMBANGAN SILABUS SMA Negeri 2 Mataram

KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Puji syukur kehdirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tim Pengembang Kurikulum SMA Negeri 2 Mataram telah berhasil

menyusun 3 Revisi KTSP sebelumnya dan pengembangan pembelajaran, yaitu: 1. Pengembangan KTSP 2. Penyusunan Silabus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 3. Modul Pembelajaran

Panduan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai cara pelaksanaan pengembangan aspek-aspek pembelajaran di program studi / jurusan di lingkungan SMA Negeri 2 Mataram, namun tidak menutup kemungkinan pemanfaatan panduan-panduan ini untuk sekolah sekolah selain dari SMA Negeri 2 Mataram maupun lembaga pendidikan lainnya dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram .

Masukan, kritik dan saran untuk menyempurnakan panduan di atas sangat diharapkan untuk perbaikan materi panduan ini. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap

sekolah/madrasah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Panduan Penyusunan KTSP terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama berupa Panduan Umum dan bagian kedua Model KTSP.

Panduan Umum memuat pedoman dan rambu-rambu yang perlu diacu, dijabarkan dari berbagai ketentuan-ketentuan tentang kurikulum yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 2003 dan PP No. 19 tahun 2005, serta aturan pada umumnya yang berlaku dalam mengembangkan kurikulum. Panduan Umum diterbitkan terpisah dari model KTSP. Satuan Pendidikan yang telah melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh diperkirakan mampu secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan Umum

Penyusunan KTSP SMA Negeri 2 Mataram disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum dan sebagai hasil pengembangan SKL dan SI dengan menggunakan Penyusunan KTSP tahun sebelumnya yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi. SMA Negeri 2 Mataram sehingga perlu memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah, sekolah dan peserta didik dalam mengembangkan KTSP ini . Untuk itu Tim Pengembang Kurikulum SMA Negeri 2 Mataram yang terdiri ( H M Sartono selaku coordinator, Dra Hj Indah Deporawati , Dra. Gusti Afifah, H.M. Arsyad, S.Pd, Man dan Awaludin, S.Pd, masing masing sebagai Anggota) dapat menggunakan Penyusunan KTSP tahun sebelumnya sebagai referensi dengan melakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan.

Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam Pengembangan Silabus Bahasa Inggris SMA Negeri 2 Mataram Pengembangan silabus mata pelajaran bahasa Inggris lebih diarahkan kepada pengembangan kompetensi berkomunikasi dalam


bentuk lisan dan tulisan yang mengintegrasikan empat (4) keterampilan berbahasa; mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Kreativitas yang tinggi dari guru dalam mengembangkan materi dan metode pembelajaran sangat dituntut secara profesional. Pada kegiatan pembelajaran yang ada di silabus, siswa dituntut untuk terlibat secara lebih aktif (student center learning) dan

guru sebagai fasilitator. Kegiatan dan materi pembelajaran diarahkan pada ciri khas kedaerahan dan bersifat kontekstual. Alokasi waktu yang ada dalam silabus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-

masing.

1. Pengembangan kompetensi dasar ke dalam indikator sangat tergantung pada materi dan kegiatan pembelajaran serta kreatifitas guru. Model Pengembangan Silabus Bahasa Inggris SMA Negeri 2 Mataram

Dalam menyusun Pengembangan Silabus Bahasa Inggris SMA Negeri 2 Mataram penyusun dapat menggunakan salah satu format yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Pada dasarnya ada dua jenis, yaitu jenis kolom (format 1) dan jenis uraian (format 2). Dalam menyusun format urutan KD, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator dan seterusnya dapat ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, sejauh tidak mengurangi komponen-komponen dalam silabus.

PENYUSUNAN SILABUS SMA NEGERI 2 MATARAM PANDUAN PENYUSUNAN SILABUS

I. PENDAHULUAN Silabus adalah suatu rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar dari suatu mata

kuliah. Silabus ini merupakan bagian dari kurikulum sebagai penjabaran Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Dengan demikian pengembangan silabus ini minimal harus mampu menjawab pertanyaan sebagai berikut: kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh peserta didik, bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut, dan bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi itu. Silabus ini akan sangat bermanfaat sebagai pedoman bagi pengajar karena berisi petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan dan ruang lingkup materi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Selain itu, juga menerangkan tentang kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang harus digunakan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Dengan berpedoman pada silabus diharapkan pengajar akan dapat mengajar lebih baik, tanpa khawatir akan keluar dari tujuan, ruang lingkup materi, strategi belajar mengajar, atau keluar dari sistem evaluasi yang seharusnya.

II. KOMPONEN SILABUS Menurut para ahli pembuat kurikulum, terdapat banyak macam komponen silabus yang tersusun dalam suatu matrik silabus. Hal inilah

yang harus dicermati dan dipilih oleh suatu institusi dalam mengelompokkan komponen-komponen tersebut. Setiap institusi berdasarkan kriteria atau standar yang diacu dapat menentukan sendiri komponen apa yang dipilih dan disusun pada matrik dalam menyusun silabus suatu mata


Pelajaran. Pada prinsipnya semakin rinci silabus akan semakin memudahkan pengajar dalam menjabarkannya ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Adapun komponen silabus suatu mata Pelajaran 1. Identitas Mata Pelajaran meliputi: Nama sekolah Pengembang Silabus ( SMA Negeri 2 Mataramn Pengembangan Kurikulum Satuan

Tingkat Pendidikan (KTSP) Kelas/Semester 2. Standar Kompetensi (SK) Standar Kompetensi adalah seperangkat kompetensi yang dibakukan sebagai hasil belajar materi pokok tertentu dalam satuan

Pendidikan, merupakan kompetensi bidang pengembangan dan materi pokok per satuan pendidikan per satu kelas yang harus dicapai peserta didik selama satu semester.

3. Kompetensi Dasar (KD) Kompetensi Dasar adalah rincian kompetensi dalam setiap aspek materi pokok yang harus dilatihkan kepada peserta didik sehingga

kompetensi dapat diukur dan diamati. Kompetensi Dasar sebaiknya selalu dilakukan perbaikan dan pengayaan guna memenuhi keinginan pasar. 4. Indikator Indikator merupakan wujud dari KD yang lebih spesifik, yang merupakan cerminan dari kemampuan peserta didik dalam suatu tahapan

pencapaian pengalaman belajar yang telah dilalui. Bila serangkaian indikator dalam suatu kompetensi dasar sudah dapat dicapai peserta didik, berarti target KD tersebut sudah terpenuhi.

5. Pengalaman belajar Pengalaman belajar merupakan kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan oleh peserta didik dalam berinteraksi dengan bahan ajar.

Pengalaman belajar dikembangkan untuk mencapai KD melalui strategi pembelajaran. Dengan melakukan pengalaman belajar yang tepat mahasiswa diharapkan dapat mencapai dan mempunyai kemampuan kognitif, psikomorik, dan afektif yang sekaligus telah mengintegrasikan kecakapan hidup (life skill). Oleh karenanya yang membedakan antara perguruan tinggi satu dengan yang lain tercermin pada perbedaan pengalaman belajar yang diperoleh Peserta didik

6. Materi pokok Bagian struktur keilmuan suatu bahan kajian yang dapat berupa pengertian, konsep, gugus isi atau konteks, proses, bidang ajar, dan

keterampilan. 7. Waktu Merupakan lama waktu dalam menit yang dibutuhkan peserta didik mampu menguasi KD yang telah ditetapkan. 8. Sumber pustaka Sumber pustaka adalah kumpulan dari referensi yang dirujuk atau yang dianjurkan, sebagai sumber informasi yang harus dikuasai oleh

peserta didik. 9. Penilaian Penilaian ini berarti serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan informasi; dan kemudian menggunakan

informasi tersebut untuk pengambilan keputusan.


III. CARA PENYUSUNAN SILABUS Adapun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan dalam penyusunan silabus suatu Mata Pelajaran , sebagai berikut: 1. Identifikasi Mata Pelajaran Tuliskan identitas nama Mata Pelajaran , kelas Program Studi Semester bersumber pada kurikulum yang sudah ada sebelumnya ). 2. Perumusan Standar Kompetensi (SK) Rumuskan Standar Kompetensi (SK) dari setiap mata Pelajaran yang didasarkan pada tujuan akhir dari mata Pelajaran tersebut.

Tuliskan dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (lihat pada lampiran daftar kata kerja operasional).

3. Perumusan Kompetensi Dasar (KD) a. Jabarkan SK yang telah dirumuskan menjadi beberapa KD untuk memudahkan pencapaian dan pengukukurannya. Tuliskan dengan

kata kerja operasional seperti pada SK yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bila perlu gunakan kata kerja yang paling tinggi tingkatannya dalam ranah yang terkait.

b. Bilamana perlu dan masih dianggap relevan, dapat menambahkan beberapa KD lagi. 4. Perumusan Indikator Tuliskan indikator dengan kata kerja operasional, yang merupakan penjabaran dari KD. Kata kerja operasional pada rumusan indikator

dapat dirinci sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan dapat ditulis secara terpisah antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perlu diketahui bahwa sangatlah mungkin untuk mencapai satu KD dapat dicapai dengan beberapa indikator.

5. Penentuan Materi Pokok Materi pokok adalah pokok/sub pokok bahasan, merupakan materi bahan ajar yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai KD yang

telah ditentukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Prinsip relevansi, artinya ada kesesuaian antara uraian materi pokok dengan KD yang ingin dicapai. b. Prinsip konsistensi, artinya ada keajegan antara materi pokok dan uraian materi pokok dengan KD dan SK. c. Prinsip edukasi, artinya adanya kecukupan materi yang diberikan untuk mencapai KD. Keseluruhan materi pokok yang dijabarkan dari setiap KD, perlu dibuat bagan alur agar runtut dan sistematis dalam pembelajaran. 6. Pemilihan Pengalaman Belajar : Tuliskan pengalaman belajar dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur dengan

mudah. Pengalaman belajar merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara berurutan untuk mencapai KD. a. Sebaiknya penentuan urutan langkah pembelajaran diperhatikan, terlebih untuk materi bahasan yang memerlukan prasyarat tertentu. b. Sebaiknya urutan langkah pembelajaran disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat spiral, dari mudah ke yang lebih sukar, dari

kongkrit ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, dan sebaiknya urutan pembelajarannya terstruktur. c. Sebaiknya rumusan pengalaman belajar memberi inspirasi terhadap metode pembelajaran atau metode mengajar. 7. Alokasi Waktu Tuliskan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu KD, dengan mempertimbangkan: tingkat kesukaran materi, cakupan


materi, frekuensi penggunaan materi, tingkat pentingnya materi yang dipelajari, serta cara penyampaian materi (meliputi kegiatan Tatap muka (T), Praktek (P),

8. Sumber/Bahan/Alat Buatlah analisis kebutuhan terhadap sumber pembelajaran, alat dan bahan yang akan digunakan (didasarkan pada relevansi,

konsistensi, dan edukuasi). Penulisan sumber pustaka berdasarkan kaidah atau aturan yang telah diakui secara umum. Adapun yang dimaksud: a) sumber adalah buku-buku rujukan atau referensi berupa buku teks, jurnal, laporan penelitian atau bahan ajar lainnya; b) alat dan bahan adalah peralatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik agar SK, KD, indikator-indikator, dan pengalaman belajar yang telah direncanakan dapat berhasil dicapai (didasarkan pada 3E: Ekonomis, Efisien, dan Efektif).

9. Penilaian Tentukan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mencapai KD.Sebaiknya penyusunan alat penilaian didasarkan pada indikator

indikator yang telah dirumuskan, sehingga alat enilaian tersebut betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat penilaian dapat berupa tes lisan atau tertulis, chek list, tagihan yang dapat berupa laporan, resume materi dan lain-lain.

Kepala Sekolah

Drs. HAIRUDDIN AHMAD

Pembina IV/a NIP 19590127 198103 1 012


PENGEMBANGAN SILABUS SMA NEGERI 2 MATARAM Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : X Semester : 1 Standar Kompetensi :1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Alokasi waktu : 8 X 45 Menit

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara

Bangsa dan negara o manusia

sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial

o Pengertian

dan unsur terbentuknya bangsa

o Pengertian

Negara dan Unsur-unsur terbentuknya negara

- Rakyat - Wilayah - Pemerintah

yang berdaulat - Pengakuan

dari negara lain

Mengkaji berbagai literatur tentang kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Mendiskusikan hasil kajian literatur Pengertian dan unsur terbentuknya bangsa, Pengertian Negara dan Unsur-unsur terbentuknya negara

• Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

• Menguraikan pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa

• Menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya Negara

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

o Presentasi

2 x 45

• Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

• Darji Darmo-diharjo (1990), Pendidiikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Malang: Penerbit IKIP Malang

• Budiyanto (1999),

Tata negara untuk SMA, Jakarta Penerbit Erlangga


KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran


ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan o Hakikat

negara o Asal mula

terjadinya negara

o pentingnya pengakuan suatu negara dari negara lain

o Bentuk- bentuk kenegaraan

Mengkaji informasi dari berbagai sumber tentang pengertian, asal mula terjadinya Negara Mendiskusikan hasil kajian literatur pentingnya pengakuan suatu negara dari

negara lain dan bentuk-bentuk kenegaraan

• Menganalisis pengertian Negara

• Mendeskripsikan asal mula terjadinya negara

• Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara

• Membandingkan bentuk-bentuk kenegaraan



o Presentasi

2 x 45


• Musthafa Kamal Pasha, B.Ed,(2002), Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education), Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI

o Pengertian fungsi dan tujuan negara secara universal

o Pengertian dan tujuan NKRI

o Perbandingan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan negara

o Tujuan NKRI yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

Mengkaji dari berbagai buku sumber tentang pengertian, fungsi negara secara universal Mendiskusikan hasil

kajian literatur teori tentang fungsi dan tujuan negara serta tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Menguraikan pengertian dan fungsi negara

• Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan Negara

• Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia



o Presentasi

2 x 45


• Idrus Affandi, (1997), tata negara, Jakarta: Depdikbud- balai pustaka


KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran


ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

o Semangat kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme)

- Makna nasionalisme

- Makna patriotisme

o Macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan

o Tata cara penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan

Mengkaji dari literatur tentang semangat kebangsaan dan patriotisme dan nasionalisme Indonesia, macam-macam perwujudan nasionalisme Mendiskusikan hasil kajian literatur tentang pengertian nasionalisme serta menunjukkan bersikap positif terhadap nasionalisme dan patriotisme Indonesia

• Mendeskripsikan makna semangat kebangsaan

• Menguraikan macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan

• Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan

• Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia



o Presentasi

2 x 45


• Anhar Gonggong (2002), Nasionalisme sebuah kajian sejarah, (makalah sarasehan antar generasi) Departemen Sosial, Jakarta

• Hans Kohn (1961), Nasionalisme arti dan sejarahnya, Jakarta: PT Pembangunan Djakarta.

Mataram, 16 Juli 2009

Mengetahui

Kepala SMA Negeri 2 Mataram Guru Mata Pelajaran

Drs. Khaerudin Ahmad Drs. H Barahima

Pembina IV/a Pembina IV/a

NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : X Semester : 1 Standar Kompetensi : 2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional Alokasi Waktu : 10 X 45 Menit

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR

PENILAIAN ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

2.1 Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

Sistem hukum dan lembaga peradilan

o Pengertian hukum

o Tata hukum Indonesia

o Penggolongan hukum

o Sumber hukum

o Lembaga- lembaga peradilan

Menganalisis berbagai buku sumber tentang pengertian sistem hukum dan penggolongan hukum.

Berdiskusi hasil kajian tentang sumber hukum, pengertian lembaga peradilan nasional dan dasar hukum lembaga peradilan nasional

• Mendeskripsikan pengertian hukum

• Menentukan macam-macam penggolongan Hukum

• Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material

• Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia

• Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional



o Presentasi

2 x 45


• Soehino (1987) Ilmu Negara, Jakarta

• Sudargo Gautama (1987), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, Alumni

2.2 Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan

Lembaga Peradilan

o Perangkat atau alat kelengkapan lembaga peradilan

o Klasifikasi lembaga peradilan

Mengkaji berbagai literatur tentang perangkat lembaga peradilan

Berdiskusi kelompok hasil kajian tentang macam-macam lembaga peradilan dan peranan lembaga peradilan

• Menguraikan perangkat lembaga peradilan

• Menganalisis macam-macam lembaga peradilan

• Menganalisis peranan lembaga peradilan

• Menganalisis pelaksanaan lembaga peradilan



o Presentasi Laporan

2 x 45


• UU kehakiman Republik Indonesia

• Lembaga pemasyarakatan


KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran



SUMBER BELAJAR

o Tingkatan lembaga peradilan

o Peranan atau tugas dan fungsi lembaga peradilan

Melihat praktek peradilan pada tingkat pengadilan negeri

2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Sikap yang sesuai dengan hukum

o Perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum

o Contoh perbuatan yang melanggar hukum beserta sanksinya

Berdiskusi tentang sikap taat pada hukum

Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sanksinya

• Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum

• Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum

• Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku


o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o Presentasi

2 x 45


• Berbagai media cetak dan elektronik

2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi

o Pengertian Korupsi

o Dasar hukum pemberantas

Mengkaji dari berbagai literatur tentang aturan dan macam – macam perbuatan yang berkategori korupsi

• Mendeskripsikan macam-macam aturan tentang pemberantasan korupsi

• Menganalisis macam-


o Tes tertulis

2 x 45


• Kumpulan naskah


KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran



SUMBER BELAJAR

korupsi

o Klasifikasi perbuatan korupsi

o Kasus korupsi yang telah dikenakan sanksi

Mengkaji media cetak tentang contoh pemberantasan korupsi di Indonesia

Berdiskusi hasil kajian pemberantasan korupsi di Indonesia

macam perbuatan yang berkategori korupsi

• Menunjukkan contoh tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi

(Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

• Presentasi

yang dikeluarkan oleh KPK

2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

o Macam- macam Gerakan atau organisasi anti korupsi

o Contoh peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi

o Sikap diri anti korupsi

Menelaah berbagai literatur tentang korupsi tentang perbuatan sikap anti korupsi Mendiskusikan tentang macam- macam perbuatan anti korupsi

• Menunjukkan contoh sikap anti korupsi

• Menunjukkan contoh gerakan/ organisasi anti korupsi

• Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi

• Manampilkan sikap anti korupsi

• Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

• Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

• Presentasi

2 x 45


• Media cetak dan elektronik


SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Ganjil Standar Kompetensi : 1. menganalisis budaya politik di Indonesia

No

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi pokok/ Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian Alokasi waktu

Sumber / Bahan / Alat

Metode Bentuk

1.1 1.2 1.3

Mendeskripsikan pengertian budaya politik menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik

• Mendeskripsikan

pengertian budaya politik

• Mengidentifikasi

tipe-tipe budaya politik menurut Almond, dkk

• Mengidentifikasi tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia

• Menganalisis

budaya politik yang berkembang di Indonesia

1.1.1pengertian budaya politik

1.2.1tipe-tipe budaya politik menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba 1.2.2 tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia 1.3.1 Budaya politik yang berkembang di Indonesia

� Secara individu menggali

informasi melalui studi pustaka tentang pengertian budaya politik

� Secara klasikal

mendiskusikan tipe-tipe budaya politik menurut Almond dan tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia

� Secara kelompok menggali informasi melalui media massa tentang budaya politik yang berkembang di Indonesia

� Mempresentasikan hasil temuan dan diskusi kelompok (melalui media power point)

Ulangan

Ulangan

Tugas

kelompok Pengamatan

Uraian Uraian Laporan diskusi Dan Resume Performance

1 jam 3 jam 2 jam 2 jam

Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Budaya Politik oleh Almond , Bina Aksara 1984 Bahan Internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Alat


No

Kompetensi Dasar

Indikator





Metode Bentuk

1.4

menampilkan peran serta budaya politik partisipan

� Mendeskripsikan

budaya politik partisipan di Indonesia

1.4.1 Budaya Politik Partisipan di Indonesia

� Secara individu mendeskripsikan temuannya mengenai budaya politik partispan di Indonesia

Tugas individu (PR)

kliping

2 jam

Presentasi: - laptop - infocus Bahan : petunjuk penugasan individu dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD


Mengetahui


Drs. Khaerudin Ahmad Drs. H Barahima


NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Ganjil Standar Kompetensi : 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani

No

Kompetensi Dasar

Indikator





Metode Bentuk

2.1 2.2 2.3

Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Megidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi

• Mendeskripsikan

pengertian budaya demokrasi

• Mendeskripsikan

prinsip-prinsip budaya demokrasi

• Mendeskrisikan

pengertian masyarakat madani

• Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani

• Menganalisis

pelaksanaan demokrasi yang berkembang di Indonesia

2.1.1pengertian budaya demokrasi

2.1.2 prinsip-prinsip budaya demokrasi 2.2.1 Pengertian masyarakat madani 2.2.2 Ciri-ciri masyarakat Madani 2.3.1 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era orde lama 2.3.2


informasi melalui studi pustaka tentang pengertian budaya demokrasi

� Secara klasikal

mendiskusikan prinsip-prinsip budaya demokrasi

� Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka tentang pengertian masyarakat madani dan mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani

� Secara berkelompok

menggali iinformasi melalui studi pustaka mengenai pelaksanaan demokrasi di era orde lama

� Secara individu melalui

Kuis

Ulangan

Ulangan

Tugas Kelompok

Tugas

Jawaban singkat Uraian Uraian Laporan Tertulis Laporan

1 jam 1 jam 2 jam 1 jam 3 jam

Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Demokrasi, HAM dan Masyarakat madani, Tim ICCE UIN Jakarta, 2003 Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari koran dan


No

Kompetensi Dasar

Indikator





Metode Bentuk

2.4

Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

� Menunjukkkan

perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era orde baru 2.3.3 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era reformasi Budaya Demokrasi dalam kehidupan Sehari-hari

media film ”Tragedi Jakarta 1998” menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era Orba dan Reformasi

� Secara individu menunjukkan perilaku pada masyarakat Indonesia yang mencermikan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

Individu Tugas Individu (PR)

hasil analisa & Resume film Kliping

2 jam

internet VCD Tragedi Jakarta 1998 Alat: Laptop, infocus & speaker aktive Artikel di media cetak, bahan internet Alat: Gunting, lem dan kertas A4


Mengetahui


Drs. HAIRUDDIN AHMAD Drs. H Barahima


NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Ganjil Standar Kompetensi : 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

No

Kompetensi Dasar

Indikator





Metode Bentuk

3.1 3.2

Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

• Mendeskripsikan

pengertian keterbukaan dan keadilan

• Menguraikan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• Mengidentifikasi

dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

3.1.1pengertian keterbukaan 3.1.2 pengertian keadilan 3.1.3 Pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3.2.1 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Transparan di beberapa negara 3.2.2 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Transparan di Indonesia


informasi melalui studi pustaka tentang pengertian keterbukaan dan keadilan

� Secara klasikal

mendiskusikan alasan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

� Secara kelompok melalui media film ”The Rules in The World” menganalisis dampak pemerintahan yang tidak transparan

� Mempresentasikan hasil

Ulangan

Ulangan

Tugas

kelompok Pengama

Uraian Uraian Laporan diskusi Dan Resume Lembar


Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Bahan internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan VCD ”The Rules in The World” Alat : - laptop - infocus - speaker aktif Alat :


No

Kompetensi Dasar

Indikator





Metode Bentuk

3.3

Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

� Menunjukkan

sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari

3.3.1 Keterbukaan dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

temuan dan diskusi kelompok (melalui media power point)

Secara individu menggali informasi melalui studi pustaka dan media internet mengenai kasus-kasus keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

tan Tugas Individu

Pengamatan Laporan tertulis & Kliping

2 jam

Laptop & Infocus Artikel dari media cetak dan internet serta Foto , CD


Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Genap Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional

No

Kompetensi Dasar

Indikator





Metode Bentuk

4.1 4.2 4.3

Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara Menjelaskan Tahap-tahap perjanjian internasional Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional

• Mendeskripsikan

pengertian hubungan internasional

• Mendeskripsikan pentingnya hubungan internasional

� Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional

� Menguraikan

tahap-tahap perjanjian internasional

� Menguraikan

peranan ASEAN, AA dan PBB dalam meningkatkan hubungan internasional

4.1.1 Pengertian Hubungan Internasional 4.1.2 Peranan Hubungan Internasional 4.1.3 Sarana-sarana hubungan internasional 4.2.1 Tahap-tahap Perjanjian Internasional 4.3.1 Peranan ASEAN 4.3.2 Peranan AA 4.3.3 Peranan PBB


informasi melalui studi pustaka tentang pengertian hubungan internasional

� Secara klasikal mendiskusikan peranan hubungan internasional dan sarana-sarana dalam hubungan internasional

� Secara kelompok menguraikan tahap-tahap perjanjian internasional

� Secara kelompok menggali informasi melalui media cetak dan internet mengenai peranan ASEAN, AA, dan PBB

� Mempresentasikan hasil temuan 3 kelompok kajian

Ulangan

Ulangan

Tugas

kelompok

Tugas kelompok

Uraian Uraian Resume Laporan tertulis dalm bentuk power point

1 jam 1 jam 1 jjam 2 jam 2 jam

Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Bahan Internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Alat Presentasi: - laptop


No

Kompetensi Dasar

Indikator





Metode Bentuk

4.4

Menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

� Menunjukkan

manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia

4.4.1 Manfaat Perjanjian-Perjanjian Internasional yang melibatkan Indonesia

� Secara klasikal

menguraikan beberapa contoh perjanjian internasional

Ulangan

Uraian

2 jam

- infocus Bahan : petunjuk penugasan individu dan Artikel dari koran dan internet serta Foto , CD Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis


Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


SILABUS Nama Sekolah : SMA/MA .... Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/ Program : XI / IPA-IPS Semester : Genap Standar Kompetensi : 5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional

No

Kompetensi Dasar

Indikator





Metode Bentuk

5.1 5.2 5.3

Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional Menghargai

• Menguraikan

sistem hukum dan oeradilan internasional

� Mengidentifikasi

penyebab timbulnya sengketa internasional

� Menguraikan cara

penyelesaian sengketa internasional oleh Mahkamah internasional

� Menunjukkan

5.1.1Sistem hukum dan Peradilan Internasional 5.2.1 Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional 5.2.2 Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional 5.3.1 Menghargai


informasi melalui studi pustaka tentang sistem hukum dan peradilan internasional

� Secara klasikal

menngidentifikasi melalui kajian pustaka mengenai sebab-sebab timbulnya sengketa internasional

� Secara kelompok menggali

nformasi melalui media massa dan internet tentang peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa internasional

� Secara kelompok melalui

Ulangan

Ulangan Tugas

kelompok Tugas

Uraian Uraian Laporan diskusi & kliping Laporan


Buku PKn SMA kls XI,Retno L, Esis Budaya Politik oleh Almond , Bina Aksara 1984 Bahan Internet Bahan : petunjuk penugasan kelompok dan Artikel dari koran dan internet serta Foto ,


No

Kompetensi Dasar

Indikator





Metode Bentuk

putusan Mahkamah Internasional

sikap menghargai putusan Mahkamah Internasional

Putusan Mahkamah Internasional

diskusi menunjukkan sikap menghargai putusan Mahkamah Internasional (satu contoh kasus sesuai pilihan kelompok dan sekaligus digabung pelaksanaannya pada saat membahas materi peranan mahkamah internasional)

� Mempresentasi hasil diskusi

kelompok dalam bentuk power point

kelompok Pengamatan

tertulis dan kliping Performance

2 jam

CD/VCD Sengketa internasional: kasus Irak, Bosnia, Afghanistan, dll Alat Presentasi: - laptop - infocus


Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : X Semester : 1 Standar Kompetensi : 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Alokasi Waktu : 6 X 45 Menit

KOMPETENSI DASAR Materi

Pembelajaran KEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR


SUMBER BELAJAR

3.1 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

o Pengertian dan macam- macam HAM

o Upaya pemerintah dalam menegakan HAM

o Instrumen atau dasar hukum yang mengatur HAM

o Peran masyarakat dalam menegakan HAM

Mengkaji dari berbagai pustaka (buku paket dan sumber lain) tentang pengertian, macam- macam instrumen HAM

Mendiskusikan artikel tentang upaya

pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan pemerintah, individu dan masyarakat

• Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan pemerintah

• Menentukan instrumen HAM nasional

• Mendeskripsikan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan oleh individu dan masyarakat



o Presentasi

2 x 45


• Fakih Mansour, Antonius M. Indrianto, Eko Prasetyo, (2003), Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Pogunglor C-145, Yogyakarta: Insist Press.

• Mansyur Effendi, (

1993), HAM, Jakarta, GI






SUMBER BELAJAR

3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

peran serta dalam penegakan HAM di Indonesia

o Proses pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

o Pelanggaran HAM dan penangganan kasus pelanggaran HAM

o contoh perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

Mengkaji berbagai sumber tentang proses penegakkan HAM, menentukan sikap, perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

Melalui pengamatan dapat mengilustrasikan dan menyimpulkan contoh perilaku dalam penegakkan HAM

• Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

• Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran HAM

• Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia



o Presentasi

2 x 45


• UU HAM • Munir (2003), HAM dan posisi Hukum, LPTHI Ikadin, Jakarta






SUMBER BELAJAR

3.3 Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM

instrumen hukum dan peradilan internasional HAM

o Instrumen HAM Internasional

o Kasus –kasus pelanggaran HAM internasional

o Proses dan sanksi pelanggaran HAM pada Peradilan Internasional

Mengkaji beberapa literatur dan sumber bacaan tentang instrumen hukum dan peradilan internasional HAM serta menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional

• Mendeskripsikan instrumen HAM internasional

• Menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional

• Mendeskripsikan peradilan HAM internasional



o Presentasi

2 x 45


• Aturan HAM Internasional


Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : X Semester : 2 Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi Alokasi Waktu : 10 X 45 Menit

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran



SUMBER BELAJAR

4.1 Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

Dasar negara dan konstitusi

o Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi Negara

o Tujuan dan Nilai konstitusi

o Keterkaitan Dasar negara dan konstitusi

Mengkaji berbagai literatur tentang pe-ngertian dasar negara dan konsitusi.

Berdiskusi tentang keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi

• Mendeskripsikan pengertian dasar negara

• Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara

• Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi

• Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara



o Presentasi

4 x 45


• J.C.T.Simorangkir, SH., Dr. (1986), Hukum dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: PT: Gunung Agung.

4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara

Substansi konstitusi negara

o Muatan konstitusi negara

o Klasifikasi konstitusi di Indonesia

o Implementasi dasar negara ke dalam konstitusi atau UUD 1945

Mengkaji beberapa buku sumber atau literatur tentang unsur-unsur konstitusi

menganalisis substansi konstitusi negara, ciri sebuah konstitusi dan konstitusi Indonesia

• Menguraikan unsur sebuah konstitusi

• Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu

• Menganalisis substansi konstitusi Indonesia



o Presentasi

2 x 45


• Mimbar Demokrasi, Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Vol 5, No. 1,


KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran



SUMBER BELAJAR

Oktober 2005

4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

o Pokok pikiran pembukaan UUD 1945

o Kedudukan Pembukaan dalam UUD 1945

o Makna setiap alinia dalam pembukaan

Menglkaji UUD 1945 tentang pokok pikiran, makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

Berdiskusi hasil kajian tentang kedudukan pembukaan terhadap UUD 1945

• Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

• Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945

• Menguraikan makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945



o Presentasi

2 x 45


• H. Dahlan Thaib Dr. dkk (1999), Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta


KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran



SUMBER BELAJAR

4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

Perkembangan konstitusi Indonesia

o Periode berlakunya konstitusi

o Fungsi dan tahapan perubahan UUD 1945

o Kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan

o Contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara

Mengkaji perubahan UUD 1945 tentang priodesasi konstitusi Indonesia

Mengkaji hasil perubahan UUD 1945 dapat menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi, dan bersikap positif terhadap konstitusi negara

• Menunjukkan periodesasi konstitusi Indonesia

• Mendeskripsikan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan.

• Menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi

• Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi negara



o Presentasi

2 x 45


• Sekjen Mahkamah Konstitusi RI. (2005). UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia


Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : X Semester : 2 Standar Kompetensi : 5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan Alokasi Waktu : 8 X 45 Menit

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran



SUMBER BELAJAR

5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia

Warga negara dan pewarganegaraan

o Dasar hukum yang mengatur Warga negara

o Asas dan stesel dalam kewarganegaraan

o Syarat menjadi warga negara

o Hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan

Melalui kajian literatur tentang warga negara sesuai hukum yang berlaku

Berdiskusi berbagai kasus kewarganegaraan syarat menjadi warga negara, penyebab kehilangan kewarganegaraan dan asas kewarganegaraan

• Mendeskripsikan kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD 1945

• Menguraikan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia dan hal yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan

• Menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum



o Presentasi

4 x 45


• CT. Kansil (1976), Aku warga negara Indonesia, Jakarta,

• UU tentang Kewarganegaraan


KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran



SUMBER BELAJAR

5.2 Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

persamaan kedudukan warga negara

o Landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara

o Berbagai aspek persamaan kedudukan setiap warga negara

o contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara

Mengkaji berbagai literatur tentang kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diatur dalam Undang-undang

mendiskusikan tentang perilaku yang mencerminkan pelaksanaan persamaan kedudukan yang diatur oleh UU yang berlaku

• Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

• Mendeskripsikan landasan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

• Memberikan contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara



o Presentasi

2 x 45


• UUD 1945

5.3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan

o ras

o Agama

o Gender

o golongan,

o budaya, suku

Mendiskusikan tentang persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

• Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

• Mengidentifikasi ciri ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku secara garis besar

• Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender,

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok


o Presentasi

2 x 45


• Buletin, surat kabar dan sumber lain yang relevan


KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran



SUMBER BELAJAR

golongan, budaya, dan suku


Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : X Semester : 2 Standar Kompetensi : 6. Menganalisis sistem politik di Indonesia Alokasi Waktu : 12 X 45 Menit

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR


SUMBER BELAJAR

6.1 Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia

supra struktur dan infra struktur politik

o pengertian sistem politik Indonesia

o cara berpolitik melalui Suprastruktur politik atau lembaga formal negara

o Infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat - partai politik - kelompok

kepentingan - kelompok

penekan - media komunikasi

politik

Mengkaji literatur tentang pengertian sistem politik Indonesia Mendiskusikan tentang eksistensi supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia

• Mendiskripsikan pengertian sistim politik Indonesia

• Mendeskripsikan supra struktur politik Indonesia

• mendeskripsikan infrastruktur politik



o Presentasi

4 X 45


• Afan Gafar ( 2002) Civic education, Jakarta, Universitas Islam Negeri


6.2 Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

sistem politik Indonesia dan sistem politik di berbagai negara

o Dinamika politik Indonesia

o Sistem politik di negara Liberal dan negara komunis

Menganalisis berbagai sumber bacaan tentang dinamika politik Indonesia, Membandingkan sistem politik Indonesia dengan yang berlaku di negara liberal dan komunis

• Menguraikan dinamika politik Indonesia

• Menunjukkan kelebihan dan kelemahan sistim politik yang dianut Indonesia

• Mendeskripsikan perbedaan sistim politik Indonesia dengan negara liberal dan komunis



o Presentasi

4 X 45


• Buku yang relevan, media cetak dan media elektronik

6.3 Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia

peran serta dalam sistem politik di Indonesia

o Ciri masyarakat politik

o Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan

o Contoh peranserta dalam system politik

Menganalisis berbagai literatur tentang ciri-ciri masyarakat politik

Mendemontrasikan perilaku dan berperan aktif dalam sistem politik di Indonesia

• Mengidentifikasikan ciri – ciri masyarakat politik

• Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan

• Mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah ( Pemilu )

• Berperan serta secara aktif dalam sistim politik di Indonesia



o Presentasi

4 X 45


• Buku yang relevan, media cetak dan media elektronik



Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


SILABUS

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : XII Semester : 1 Program Studi : Ilmu Alam, Ilmu Sosial dan Bahasa Standar Kompetensi : 1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka Alokasi waktu : 6 x 45 menit

KOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran


ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

1.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka

o Makna ideologi negra

o Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara

o Fungsi pokok Pancasila

o Pancasila sebagai ideologi terbuka

• Mengkaji dari berbagai sumber (buku, nara sumber dsb.) tentang proses perumusan Pancasila sejak sidang BPUPKI sampai dengan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945

• Menguraikan fungsi pokok Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• Membandingkan ideologi terbuka dan ideologi tertutup

• Berdiskusi hasil penggalian informasi makna Pancasila sebagai ideologi terbuka

• Mendeskripsikan makna ideologi negara

• Mengemukakan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara

• Menguraikan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara

• Membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup

• Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka


• Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

• Presentasi

4 X 45

• Buku Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Retno Listyarti

• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, amandemen I, II, III dan IV, Bandung: Citra Umbara

• Nugroho Notosusanto (1983), Naskah Prokla-masi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik, Jakarta: PN Balai Pustaka.


kOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran


ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan

Nilai-nilai Pancasila o Pancasila

sebagai sumber nilai

o Pancasila

sebagai paradigma pembangunan

• Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang Pancasila sebagai sumber nilai dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.

• Berdiskusi hasil kajian tentang Pancasila sebagai sumber nilai dan sebagai paradigma pembangunan

• Mendeskripsikan Pancasila sebagai sumber nilai.

• Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.

• Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan



• Presentasi

2 X 45 • Buku Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Retno Listyarti

• UUD 1945

• Buku-buku sumber yang relevan

• Buku pelajaran lain

• Media cetak dan elektronik.

1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

o Perilaku yang sesuai nilai- nilai Pancasila

o Sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

• Mengidentifikasi berita di media elektronik (TV, internet dsb.) dan artikel dari media cetak (buku, koran, majalah dsb) sehingga dapat menunjukkan perilaku positif terhadap Pancasila

• Mengamati perilaku masyarakat lingkungannya yang sesuai dengan nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka (contoh: berani mengemukakan pendapat/demonstrasi)

• Menunjukkan contoh sikap dan perilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

• Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka.



o Presentasi


• Mustafa Kamatl Pasha, B. Ed, (2002) Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

• Media cetak dan media eletronik

• Buku-buku sumber yang relevan

• Buku pelajaran/paket lainnya.


Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : XII Semester : 1 Program Studi : Ilmu Alam, Ilmu Sosial dan Bahasa

Standar Kompetensi : 2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan Alokasi waktu : 10 X 45 menit

kOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

2.1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara

Sistem pemerintahan

• Pengertian Sistem pemerintahan

• Sistem pemerintahan Presidensial

dan Parlementer

• Ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer dan Presidensial.

• Mengkaji berbagai literatur tentang sistem pemerintahan

• Mengidentifikasi negara-negara yang menganut sistem Presidensial dan Parlementer

• Mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer

• Membandingkan dari berbagai aspek, negara-negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer

• Mendeskripsikan penegertian system pemerintahan

• Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer di berbagai Negara

• Menguraikan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer

• Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer



o Presentasi


• Moh. Kusnardi., Harmaily Ibrahim (1993) Pengantar Hukum Tata Negara RI. FHUI.

• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, perubahan I, II, III dan IV


kOMPETENSI DASAR

Materi Pembelajaran KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR JENIS PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

2.2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia

sistem pemerintahan Negara Indonesia

o System pemerintahan menurut UUD 1945 awal kemerdekaan

o Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 setelah adanya perubahan

• Mengkaji UUD 1945, dapat menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 pada awal kemerdekaan

• Mengidentifikasi sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan

• Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia menurut UUD 1945.

• Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dengan sesudah perubahan



Presentasi


• Jimly Ashieddieqy Sistem pemerintahan di Indonesia, makalah pembukaan temu wicara guru PKn Provinsi DKI dengan Mahkamah Konstitusi, 2005

• Buku- buku yang relevan

• Buku pelajaran

2.3 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain

Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia o Kelebihan sistem

pemerintahan Indonesia

o Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia

o Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain

• Mengkaji berbagai buku, media cetak dan elektronik mengenai kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI

• Menanyakan kepada pejabat pemerintah di lingkungannya tentang kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan negara RI

• Berdiskusi hasil kajian dan temuan di lapangan tentang Identifikasi sistem pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan negara lain

• Menguraikan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia

• membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain



o Presentasi


• Jimly Ashieddieqy Sistem pemerintahan di Indonesia, makalah pembukaan temu wicara guru PKn Provinsi DKI dengan Mahkamah Konstitusi, 2005


• Buku pelajaran



Standar Kompetensi : 3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi Alokasi waktu : 6 X 45 menit

kOMPETENSI DASAR


ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

3.1 Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembangan pers di Indonesia

Peranan Pers

o Pengertian pers

o Fungsi pers

o perkembangan pers di Indonesia

o Peranan Pers dalam masyarakat Demokrasi

• Mengkaji dari berbagai buku sumber mengenai pengertian dan fungsi pers

• Menguraikan

perkembangan pers di Indonesia

• Menganalisis peranan

pers di Indonesia

• Menguraikan pengertian, fungsi pers dalam masyarakat yang demokratis

• Mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia

• Menguraikan peranan pers dalam masyarakat demokratis



o Presentasi

2 X 45


• UU Pers

• UU kemerdekaan mengeluarkan pendapat

• Masduki, kebebasan pers dan Kode etik jurnalistik



kOMPETENSI DASAR


ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

3.2 Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia

kode etik jurnalistik

o Kode etik

o Penyimpang kode etik jurnalistik oleh berbagai media

o Upaya-upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers

• Mengkaji Undang-undang, buku, sumber lainnya tentang kode etik jurnalistik

• Mengkaji kode etik

jurnalistik yang berlaku dalam masyarakat demokratis di Indonesia

• Berdiskusi hasil kajian tentang kode etik jurnalkistik, penyimpangan kode etik jurnalistik dari berbagai media, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers di media cetak dan elektronik

• Menguraikan pengertian kode etik jurnalistik

• Menganalisis kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia

• Menunjukkan contoh-contoh penyimpangan kode etik jurnalistik dari berbagai media

• Menguraikan upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers



o Presentasi

2 X 45


• UU Pers

• UU kemerdekaan mengeluar-kan pendapat

• Masduki, kebebasan pers dan Kode etik jurnalistik


3.3 Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia

Kebebasan pers dan dampaknya

o Manfaat media massa dalam kehidupan sehari-hari.

o Dampak dari penyalahgunaan kebebasan pers/media massa

o Mengkritisi berbagai berita, artikel dari media cetak dan elektronik yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik

o Mengkaji manfaat pers dalam kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia

o Berdiskusi hasil temuan dan kajian tentang dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat Indonesia

• Menguraikan manfaat pers dalam kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia

• Menunjukkan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa/ pers.

• Buku

Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Retno Listyarti

• UU Pers

• UU Kebebasan Mengeluarkan Pendapat.



Standar Kompetensi : 4. Mengevaluasi dampak globalisasi Alokasi waktu : 10 X 45 menit

kOMPETENSI DASAR


ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

4.1 Mendeskripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Globalisasi

o Proses dan aspek globalisasi

o Dampak-dampak globalisasi

o Mengkaji proses dan aspek globalisasi dari berbagai media cetak dan elektronik

o Berdiskusi hasil kajian literatur tentang dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• Mengemukakan proses globalisasi

• Mendeskripsikan aspek globalisasi

• Mendeskripsikan dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara



o Presentasi

2 X 45

o Buku Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Retno Listyarti

o Media cetak dan elektronik tentang globalisasi

o Buku-buku yang berkaitan tentang globalisasi

o Anthony Giddens, Dunia Sedang Berlari.


kOMPETENSI DASAR


ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

4.2 Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia

o pengaruh globalisasi dalam bidang :

o ekonomi o social budaya o politik o Hankam

o Pengaruh

negara lain yang dirasakan Indonesia

o Mengkaji dari berbagai media cetak dan elektronik tentang pengaruh globalisasi terhadap bangsa Indonesia dalam bidang POLEKSOSBUDHANKAM

o Berdiskusi hasil kajian tentang contoh-contoh pengaruh Negara lain yang dirasakan oleh bangsa Indonesia

• Mendeskripsikan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara

o Menunjukkan contoh

pengaruh Negara lain yang dirasakan oleh bangsa Indonesia



o Presentasi

2 X 45 o Buku Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Retno Listyarti

o Media cetak dan eletkronik tentang globalisasi


4.3. Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia

o implikasi globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia

o Sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi

o Mengkaji berbagai literatur tentang implikasi globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia

o Menyimpulkan dari hasil

kajian dan menunjukkan sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi dan menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi.

• Menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• Menunjukkan sikap

selektif terhadap pengaruh globalisasi.



o Presentasi

o Skala sikap

2 X 45

o Buku Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Retno Listyarti




kOMPETENSI DASAR


ALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

4.4. Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia

Tulisan tentang globalisasi

o Langkah-langkah penulisan ilmiah

o Sistematika penulisan

o Presentasi karya tulis

o Meresensi berita/artikel dari beberapa buku, surat kabar, media elektronik tentang pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia

o Menyusun tulisan ilmiah tentang pengaruh globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia

o Mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas dan dikritisi oleh teman-temannya

• Meresensi tulisan tentang pengaruh globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• Membuat karya tulis

tentang pengaruh globalisasi

• Mempresentasikan

tulisan tentang pengaruh globalisasi



• Presentasi

• Skala sikap

4 X 45 o Buku Kewarganegaraan Esis Kelas XII, karangan Dra. Retno Listyarti




Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007




PENGEMBANGAN RPPPENGEMBANGAN RPPPENGEMBANGAN RPPPENGEMBANGAN RPP

(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

MATA PELAJARAN


( PKn )

DISUSUN OLEH


NIP. 19520312 1985031 007

2009/2010


PRANGKAT RPP

PEDOMAN PENYUSUNANPEDOMAN PENYUSUNANPEDOMAN PENYUSUNANPEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PELAKSANAAN RENCANA PELAKSANAAN RENCANA PELAKSANAAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPPPEMBELAJARAN (RPPPEMBELAJARAN (RPPPEMBELAJARAN (RPP))))


PENDAHULUAN

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan

prosedur dan menajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah

dijabarkan dalam silabus. RPP ini dapat digunakan oleh setiap pengajar sebagai pedoman umum

untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didiknya, karena di dalamnya berisi petunjuk

secara rinci, pertemuan demi pertemuan, mengenai tujuan, ruang lingkup materi yang harus

diajarkan, kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang harusdigunakan. Oleh karena itu,

dengan berpedoman RPP ini pengajar akan dapat mengajar dengan sistematis, tanpa khawatir keluar

dari tujuan, ruang lingkup materi, strategi belajar mengajar, atau keluar dari sistem evaluasi yang

seharusnya.

RPP akan membantu si pengajar dalam mengorganisasikan materi standar, serta

mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran. Baik

pengajar maupun peserta didik mengetahui dengan pasti tujuan yang hendak dicapai dan cara

mencapainya. Dengan demikian pengajar dapat mempertahankan situasi agar peserta didik dapat

memusatkan perhatian dalam pembelajaran yang telah diprogramkannya. Sebaliknya, tanpa RPP atau

tanpa persiapan tertulis maupun tidak tertulis, seorang pengajar akan mengalami kesulitan dalam

proses pembelajaran yang dilakukannya. Seorang pengajar yang belum berpengalaman pada

umumnya memerlukan perencanaan yang lebih rinci dibandingkan seorang pengajar yang sudah

berpengalaman.

KOMPONEN RPP

Pada hakekatnya RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk

memperkirakan tindakan apakah yang akan dilakukan dalam pembelajaran, baik oleh pengajar

maupun perserta didik untuk mencapai suatu kompetensi yang sudah ditetapkan. Dalam RPP harus

jelas Kompetensi Dasar (KD) yang akan dicapai oleh peserta didik, apa yang harus dilakukan, apa

yang harus dipelajari, dan bagaimana mempelajarinya, serta bagaimana pengajar mengetahui bahwa

peserta didik telah menguasai kompetensi tertentu. Aspek-aspek tersebutlah yang merupakan unsur

utama yang harus ada dalam setiap RPP.

RPP terdiri dari komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan

program. Komponen program mencakup KD, materi standar, metode pembelajaran, media

pembelajaran, sumber belajar, dan waktu belajar. Dengan demikian, RPP pada hakekatnya


merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan serta

berinteraksi satu dengan lainnya, dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya untuk mencapai

tujuan yaitu membentuk kompentensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun format RPP yang

telah dirumuskan dengan komponen RPP seperti tersebut di bawah ini.

1. Kompetensi Dasar (KD)

Kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Semakin kongkrit

kompetensi akan semakin mudah diamati, dan akan semakin mudah atau semakin tepat pula

merencanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai kompetensi tersebut. Perlu

diketahui bahwa beberapa materi standar mungkin memiliki lebih dari satu KD. Disamping itu, perlu

ditetapkan pula focus kompetensi yang diharapkan dari peserta didik sebagai hasil akhir

pembelajaran. Kompetensi ini juga akan menjadi pedoman bagi pengajar dalam menentukan materi

standar yang akan digunakan dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk membentuk

kompetensi peserta didik.

2. Materi standar Materi standar yang dikembangkan dan dijadikan bahan kajian

peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai

fungsional, praktis, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan, institusi, dan

daerah.

3. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan tahap-tahap kegiatan yang dilakukan oleh

pengajar dan peserta didik untuk menyelesaikan suatu materi standar yang telah direncanakan oleh

pengajar. Urutan kegiatan pembelajaran menggambarkan strategi pembelajaran yang telah

ditentukan. Tahap kegiatan tersebut terdiri dari tahap AWAL INTI DAN AKHIR .

4. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan cara dalam menyajikan (menguraikan,

membericontoh, memberi latihan dan lain-lain) suatu bahan kajian kepada peserta didik. Tidak semua

metode pembelajaran sesuai untuk digunakan dalam mencapai kompetensi tertentu. Oleh karena itu

harus dipilih metode pembelajaran yang paling tepat untuk suatu kompetensi yang ingin dicapai.

Berbagai contoh metode pembelajaran yang sering digunakan antara lain ceramah, diskusi, tanya

jawab, simulasi, studi kasus, praktikum, seminar, demonstrasi, bermain peran dan lainlain.

5. Media Pembelajaran

Segala sesuatu yang dapat menyalurkan atau menyampaikan pesan/informasi dari

sumber pesan/informasi ke penerima pesan/informasi disebut media pembelajaran. Jadi dengan

adanya media peserta didik dapat melihat, membaca, mendengarkan atau ketiganya sekaligus dalam

menyerap berbagai informasi yang disampaikan oleh pengajarnya. Media tersebut dapat berupa alat-

alat elektronik, gambar, buku dan sebagainya. Sedangkan alat pembelajaran adalah benda-benda


atau alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya proses

pembelajaran. Alat-alat itu tidak disebut media pembelajaran karena tidak dimaksudkan untuk

membawa pesan.

6. Sumber Belajar

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk penggalian

informasi. Sumber belajar ini dapat berupa dosen (sebagai nara sumber), buku teks, jurnal ilmiah,

laporan penelitian, internet, dan lain-lain.

7. Alokasi Waktu

Jumlah waktu dalam menit yang dibutuhkan oleh pengajar dan peserta didik untuk

menyelesaikan setiap langkah pada urutan tahap Kegiatan Pembelajaran.

III. CARA PENYUSUNAN RPP

Perlu diperhatikan bahwa untuk menyusun RPP pengajar perlu menentukan batas

lingkup materi sub pokok bahasan mana saja yang akan diajarkan setiap kali pertemuan dengan

melihat estimasi waktu dalam silabusnya. Bila suatu sub pokok bahasan dalam silabus

membutuhkan waktu lebih dari sekali pertemuan atau beberapa kali pertemuan, maka sub pokok

bahasan itu perlu dirinci lagi. Bila hal ini tidak mungkin, karena akan mengganggu keutuhan materi,

maka dapat dibuat satu RPP yang digunakan untuk dua kali pertemuan atau lebih.

RPP harus disusun secara sistemik dan sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan

beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian RPP

dapat berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang telah

direncanakan. RPP hendaknya disusun secara sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan

dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan kompetensi peserta didik. Berikut ini langkah-

langkah yang sebaiknya dilakukan dalam penyusunan

RPP suatu mata kuliah atau blok

1. Identifikasi nama Mata Pelajaran , kelas Program Studi Semester bersumber pada

kurikulum yang sudah ada sebelumnya

2. Perumusan Standar Kompetensi (SK)

Tuliskan rumusan SK dari setiap Mata Pelajaran yang didasarkan pada tujuan akhir dari

Mata Pelajaran tersebut. Tuliskan dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan

diukur, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (lihat silabusnya).

3. Perumusan Kompetensi Dasar (KD)

Tuliskan rumusan KD yang merupakan penjabaran dari SK dengan menggunakan kata kerja

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan

psikomotorik (lihat silabusnya). Tuliskan satu KD pada setiap RPP untuk satu kali

pertemuan atau lebih.


4. Perumusan Indikator

Tuliskan indikator sebagai penjabaran dari KD dengan kata kerja operasional. Kata kerja

operasional pada rumusan indikator dapat dirinci sesuai dengan kegiatan yang dilakukan

dan dapat ditulis secara terpisah antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (lihat

silabusnya).

5. Penentuan Tahap Pembelajaran

Urutan tahap pembelajaran terdiri dari komponen Pendahuluan, Penyajian, dan Penutup.

Pendahuluan merupakan tahap awal kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan

peserta didik agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap

baru. Pada tahapan ini berisi penjelasan ringkas materi yang akan dikaji, keterkaitan materi

kajian dengan materi sebelumnya atau dengan praktek keseharian (apersepsi), dan

kompetensi yang harus dicapai peserta didik.

Tahap penyajian merupakan tahapan utama dalam pembelajaran, di dalamnya berisi uraian,

contoh, diskusi atau latihan tentang materi yang dikaji. Sedangkan tahap Penutup

merupakan tahapan akhir suatu pembelajaran. Pada tahap Penutup ini digunakan untuk

memberikan penegasan, ringkasan, penilaian maupun tindak lanjut tentang materi yang

dikaji tersebut.

6. Penentuan Kegiatan Pembelajaran

Tuliskan berbagai kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pengajar maupun peserta didik

selama proses pembelajaran yang akan dilakukan, yang mampu menggambarkan strategi

pembelajaran.

7. Pemilihan Metode Pembelajaran

Tentukan metode pembelajaran yang akan diterapkan untuk memberikan pengalaman

belajar kepada peserta didik selama proses pembelajaran, mulai dari tahap Pendahuluan,

Penyajian sampai tahap Penutup. Pemilihan metode pembelajaran hendaknya disesuaikan

dengan KD yang ingin dicapai, karena tidak setiap metode pembelajaran sesuai untuk

digunakan dalam mencapai tujuan KD tertentu.

8. Pemilihan Media Pembelajaran

Tuliskan media yang akan digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Media hendaknya

dipilih yang sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Pemilihan media

pembelajaran yang tepat dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik, sehingga akan

mempermudah untuk mencapai KD yang telah ditetapkan.

9. Penentuan Sumber Belajar

Tuliskan sumber belajar yang akan digunakan (didasarkan pada relevansi, konsistensi, dan

edukuasi). Adapun yang dimaksud sumber belajar adalah buku-buku rujukan atau referensi


berupa buku teks, jurnal, laporan penelitian atau bahan ajar lainnya. Sumber belajar juga

dapat berupa manusia, misalnya dosen, peserta didik atau obyek lainnya tempat asal

informasi diperoleh, atau sebagai nara sumber.

10. Alokasi Waktu Tuliskan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh pengajar dan peserta didik untuk

menyelesaikan setiap langkah pada urutan Tahap Pembelajaran yaitu Pendahuluan, Penyajian,

dan Penutup. Porsi terbesar adalah tahap Penyajian, yaitu antara 80-90 % dari keseluruhan

kegiatan pembelajaran. Sedangkan Pendahuluan biasanya hanya membutuhkan 5 %, dan

Penutup memerlukan 10-15 % dari keseluruhan waktu yang digunakan untuk pembelajaran





(RENCANA PELAKSANAAN (RENCANA PELAKSANAAN (RENCANA PELAKSANAAN (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)PEMBELAJARAN)PEMBELAJARAN)PEMBELAJARAN)

MATA PELAJARAN


( PKn )

KELAS X

DISUSUN OLEH


NIP. 19520312 1985031 007

2009/2010


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 001 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Bangsa dan Negara

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 1

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2. Kompetensi Dasar

1.1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk

sosial

2. Menganalisis pengertian bangsa dan unsur-unsur terbentuknya bangsa

3. Menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya Negara

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu ( Menit ) Aspek lifeskill yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam siswa

- Mengabsen dan mengetahui

kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan kompetensi

yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri


3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’

- Pengendalian diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif


Mengetahui


Drs. Hairuddin Ahmad Drs. H Barahima


NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 002 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan







2. Kompetensi Dasar

1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

III. INDIKATOR

1. Menganalisis pengertian Negara

2. Mendeskripsikan asal mula terjadinya negara

3. Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara

4. Menganalisis bentuk-bentuk kenegaraan



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri










Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 003 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Pengertian, fungsi dan tujuan negara







2. Kompetensi Dasar

1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI

III. INDIKATOR

1. Menguraikan pengertian dan fungsi negara

2. Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan negara

3. Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 004 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Semangat Kebangsaan






1. Memahami hakekat bangsa dan NKRI

2. Kompetensi Dasar

1.4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan makna semangat kebangsaan

2. Menguraikan macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan

3. Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan

4. Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 006 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Sistem hukum dan lembaga peradilan






2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional

2. Kompetensi Dasar

2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan pengertian hukum

2. Menentukan macam-macam penggolongan hukum

3. Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material

4. Menjelaskan sistim tata hukum Indonesia

5. Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 007 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Lembaga peradilan






2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

2. Kompetensi Dasar

2.2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan

III. INDIKATOR

1. Menguraikan perangkat lembaga peradilan

2. Menganalisis macam-macam lembaga peradilan

3. Menganalisis peranan lembaga peradilan

4. Menganalisis pelaksanaan lembaga peradilan



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 008 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Sikap yang sesuai dengan hukum







2. Kompetensi Dasar

2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

III. INDIKATOR

1. Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum

2. Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentang dengan hukum

3. Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab 20’

- Pengendalian diri


- Penenangan










Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 009 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Pemberantasan korupsi







2. Kompetensi Dasar

2.4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan macam-macam aturan tentang pemberantasan korupsi

2. Menganalisis macam-macam perbuatan yang berkategori korupsi

3. Menunjukkan contoh macam-macam tindak pidana korupsi yang telah dikenakan

sanksi



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 010 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di

Indonesia







2. Kompetensi Dasar

2.5. Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Menunjukkan contoh sikap anti korupsi

2. Menunjukkan contoh gerakan atau organisasi anti korupsi

3. Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi

4. Manampilkan sikap anti korupsi



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 012 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Pemajuan, penghormatan dan pengakuan HAM






3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan

perlindungan HAM

2. Kompetensi Dasar

3.1. Menganalisis upaya pemajuan, dan penegakan HAM

III. INDIKATOR

1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang

dilakukan pemerintah

2. Menentukan instumen HAM nasional

3. Mendeskripsikan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang

dilakukan oleh individu dan masyarakat



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri


3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri










Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 013 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Peran serta dalam penegakan HAM di Indonesia







perlindungan HAM

2. Kompetensi Dasar

3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan

penegakkan HAM di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

2. Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran HAM

3. Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan,

dan penegakan HAM di Indonesia



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 014 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Instrumen hukum dan peradilan internasional HAM







perlindungan HAM

2. Kompetensi Dasar

3.3. Mendeskripsikan insterumen hukum dan peradilan internasional HAM

III. INDIKATOR

• Mendeskripsikan instrumen HAM internasional

• Menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional

• Mendeskripsikan peradilan HAM internasional



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 016 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Dasar negara dan konstitusi






4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

2. Kompetensi Dasar

4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan pengertian dasar negara

2. Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara

3. Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi

4. Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007

.



Nomor : 017 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Substansi konstitusi negara







2. Kompetensi Dasar

4.2. Menganalisis susbtansi konstitusi negara

III. INDIKATOR

1. Menguraikan unsur sebuah konstitusi

2. Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu

3. Menganalisis substansi konstitusi Indonesia



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 018 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik

Indonesia







2. Kompetensi Dasar

4.3. Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik

Indonesia

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

2. Menguraikan makna tiap alenia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 019 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Perkembangan konstitusi Indonesia







2. Kompetensi Dasar

4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

III. INDIKATOR

1. Menunjukkan priodesasi konstitusi Indonesia

2. Menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi

3. Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi negara



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 021 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Warga negara dan pewarganegaraan






5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek

kehidupan

2. Kompetensi Dasar

5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di

Indonesia

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD 1945

2. Menguraikan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia dan hal yang

menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan

3. Menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 022 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Persamaan kedudukan warga negara







kehidupan

2. Kompetensi Dasar

5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan negara

III. INDIKATOR

1. Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan


2. Mendeskripsikan landasan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan


3. Memberikan contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga

negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Pengendalian diri


- Penenangan










Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 023 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok:Persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan







kehidupan

2. Kompetensi Dasar

5.3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras,

agama, gender, golongan, budaya dan suku

III. INDIKATOR

1. Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras,

agama, gender, golongan, budaya, dan suku

2. Mengidentifikasi ciri ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku secara garis

besar

3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras,

agama, gender, golongan, budaya, dan suku



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Pengendalian diri


- Penenangan










Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 025 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Supra struktur dan infra struktur politik






6. Menganalisis sistem politik di Indonesia

2. Kompetensi Dasar

6.1. Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Menganalisis pengertian sistim politik Indonesia

2. Mendeskripsikan supra struktur politik Indonesia

3. mendeskripsikan infrastruktur politik



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 026 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Sistem politik Indonesia dan sistem politik di

berbagai negara







2. Kompetensi Dasar

6.2. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

III. INDIKATOR

1. Menguraikan dinamika politik Indonesia

2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan sistem politik yang dianut Indonesia

3. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik Indonesia dengan negara liberal dan

komunis



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 027 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Peran serta dalam sistem politik di Indonesia







2. Kompetensi Dasar

6.3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Mengidentifikasikan ciri – ciri masyarakat politik

2. Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan

3. Mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh

pemerintah (Pemilu)

4. Berperan serta secara aktif dalam sistem politik di Indonesia



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


KUNCI JAWABAN BAB 1 A.

1. c 2. d 3. c 4. e 5. d 6. b 7. e 8. d 9. c 10. b

B.

1. Dapat. Suatu bangsa terbentuk karena adanya persamaan dan perasaan senasib di dalam suatu masyarakat. Negara terbentuk apabila bangsa membutuhkan wadah yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Untuk itu, suatu bangsa harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk dapat disebut negara, seperti rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.

2. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu. Batas wilayah suatu negara dapat dibedakan atas batas wilayah daratan, laut, udara, dan ekstrateritorial. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat dapat berwujud batas alamiah, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang terjadi secara alamiah misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, hutan dan sebagainya; batas buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia seperti dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, pos penjagaan dan sebagainya; dan batas geografis, yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain yang dapat ditentukan melalui batas-batas secara geofisika, yang dapat dihitung dengan adanya garis lintang dan garis bujur dalam bola dunia. Misalnya letak negara

Indonesia secara geografis berada dalam 6° LU-11° LS, 95°-141° BT. Sebagaimana wilayah daratan, wilayah laut pun memiliki batas-batas. Adapun batas wilayah laut dapat dibedakan sebagai berikut. Laut Teritorial adalah wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut yang lebarnya adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara dan diukur pada saat air surut. Zona Bersebelahan adalah wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut territorial suatu negara. Jadi kalau negara sudah memiliki teritorial 12 mil, maka wilayahnya menjadi 24 mil laut diukur dari pantai. Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut suatu negara yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. Dengan keistimewaan ini, negara pantai berhak menggali dan mengolah segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi eksklusif suatu negara. Di dalam zona tersebut negara pantai berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan. Landas Kontinen ialah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 m atau lebih.


Landas Benua merupakan wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut tempat negara boleh mengelola kekayaan di wilayah tersebut dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di udara ditentukan berdasarkan teori konsepsi udara yang dikenal saat ini, yaitu Teori Udara Bebas dan Teori Negara Berdaulat di Udara. Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negaranya. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar daerah teritorial suatu negara. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara.

3. Pengakuan dari negara lain terbagi atas dua macam, yakni pengakuan de facto, yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara, dan pengakuan de jure, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional.

4. Secara formal, negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Negara dalam pengertian ini diartikan sebagai pemerintah (staat-overheid). Secara material, negara diartikan sebagai masyarakat (staat gemeinschaap) atau negara sebagai persekutuan hidup.

5. Terbentuknya negara dapat dikaji melalui beberapa teori berikut. Teori Ketuhanan. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Negara dengan sendirinya juga terjadi atas kehendak Tuhan. Teori Kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasaan adalah ciptaan orang yang paling kuat dan berkuasa. Teori Perjanjian Masyarakat. Menurut teori ini, negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Teori Hukum Alam. Menurut teori ini, hukum alam bukan buatan negara, melainkan kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah.

6. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Contoh negara yang berbentuk kesatuan antara lain Indonesia, Filipina, Belanda, Italia, dan Jepang.

7. Teori Negara Berdaulat di Udara merupakan salah satu teori tentang konsepsi udara, yang terdiri atas teori-teori berikut. Teori Keamanan. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara itu. Teori Pengawasan Cooper. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Teori Udara Schacter. Teori ini menyatakan bahwa wilayah udara harus sampai pada suatu ketinggian, di mana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara.

8. Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negaranya. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar daerah teritorial suatu negara. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara.

9. Kedaulatan ke dalam artinya pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan ke luar artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain. Pemerintah harus pula


menghormati kekuasaan negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

10. (Soal diganti): Uraikan perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme! Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sedangkan patriotisme adalah sikap yang ditunjukkan setelah memiliki nasionalisme, yaitu sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan

sesuai) BAB 2 A.

1. d 2. c 3. a 4. a 5. c 6. d 7. a 8. d 9. e 10. b

B.

1. Menurut Aristoteles, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Menurut Samidjo, SH, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut S.M. Amin, SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

2. Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Sedangkan menurut S.M. Amin, SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

3. Tata Hukum berasal dari kata dalam bahasa Belanda rechtorde yaitu susunan hukum, yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan “memberi tempat sebenarnya” yaitu menyusun dengan baik dan


tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.

4. Dalam hukum positif di Indonesia berlaku tata hukum sebagai berikut. Hukum Tata Negara (HTN), adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan. Hukum Administrasi Negara (HAN), adalah ketentuan-kententuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan dalam arti luas, yang bertujuan untuk mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum Perdata, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya atau mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum Pidana, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia alam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Hukum Acara atau Hukum Formal, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material.

• Hukum Acara Pidana, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material.

• Hukum Acara Perdata, adalah ketentuan-ketentuan mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata material.

5. Berdasarkan masa berlakunya, hukum terbagi atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Hukum positif (ius constitutum), yaitu hukum yang berlaku saat ini. Contohnya hukum pidana berdasarkan KUHP sekarang. Hukum yang akan datang (ius constituendum), yaitu hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya hukum Pidana nasional yang hingga saaat ini masih disusun. Hukum universal, hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Berlaku sepanjang masa, di mana pun, dan terhadap siapapun. Contohnya Piagam PBB tentang DUHAM.

6. Kasus korupsi dana nonbujeter Bulog, kasus korupsi pengadaan tinta Pemilu 2004, kasus korupsi Goro Batara Sakti.

7. Korupsi sulit diberantas di Indonesia karena belum ada upaya penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi. Korupsi yang terjadi di level bawah mungkin bisa diberantas. Tetapi untuk level atas, sangat sulit. Selain itu, korupsi telah menjadi budaya yang mewarnai aktivitas keseharian masyarakat Indonesia, sehingga secara tidak langsung, korupsi telah “dilegalkan” baik oleh orang yang mengkorupsi maupun yang dikorupsi. (Jawaban siswa bisa berbeda-beda tergantung pengalaman dan pemahamannya tentang korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, titik berat jawaban ada pada kesesuaian pendapat dan alasan/analisisnya)

8. Beberapa contoh organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi: GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara) OAK (Organisasi Anti Korupsi) ICW (Indonesia Corruption Watch) SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi) SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Transparency International Indonesia (TII) Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (Gerak)

9. Sikap anti korupsi haruslah dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Dari dalam diri, sejak dini harus ditanamkan sikap jujur, terbuka, adil, dan mandiri. Dengan demikian, orang akan terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Begitu pula dalam lingkungan keluarga. Antaranggota keluarga harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan. Dalam lingkungan


sekolah pun harus ada kejujuran dan keterbukaan lembaga pendidikan pada warga sekolah. Para siswa dididik untuk selalu percaya diri, mandiri, beretos kerja tinggi sehingga terhindar dari perilaku buruk, seperti menyontek.

10. Akibat korupsi bagi yang mengkorupsi

• Melatih hidup tidak jujur

• Hidup tidak tenang, selalu kekurangan

• Hilangnya kepedulian terhadap sesama Akibat korupsi bagi yang dikorupsi

• Hilangnya harta benda yang seharusnya menjadi haknya

• Hilangnya kesempatan untuk berusaha dan berprestasi

• Timbulnya ketidakpercayaan pada sesama C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan

sesuai) BAB 3 A.

1. d 2. a 3. b 4. e 5. d 6. d 7. c 8. a 9. d 10. e

B.

1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia, dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Manusia memilikinya karena dia manusia, maka hak asasi itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Sejarah kelahiran HAM tidak dapat dipungkiri dimulai di Inggris. Bangsa Inggris memiliki tradisi perlawanan terhadap para raja yang berusaha untuk berkuasa secara mutlak. Tahun 1215 kaum bangsawan memaksa Raja John untuk memberikan Magna Charta Libertatum (larangan penghukuman, penahanan dan perampasan benda dengan sewenang-wenang). Tahun 1679 lahir Habeas Corpus Act (orang yang ditahan harus dihadapkan pada hakim dalam waktu tiga hari dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan). Tahun 1689 lahir Bill of Rights (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja), dokumen ini merupakan konstitusi modern pertama di dunia. Dalam Akta tersebut ditandaskan bahwa raja tunduk kepada parlemen, raja tidak dapat memungut pajak ataupun memiliki pasukan pada masa damai tanpa persetujuan parlemen, dan raja harus mengakui hak-hak parlemen. UU ini masih diskriminatif karena hanya mengakui hak kaum bangsawan (itu pun hanya laki-laki).

2. Hak asasi pribadi (personal rights), hak asasi ekonomi (property rights), hak asasi plitik (political rights), hak asasi hukum (rights of legal equality), hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights), serta hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights).

3. Sebagai upaya untuk tetap menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia, berbagai peraturan ditulis di Indonesia. Peraturan perundang-undangan serta kovenan internasional sudah banyak diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 pemerintah membentuk lembaga independen


Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkedudukan di Jakarta.

4. Pihak masyarakat yang dapat dan berhak berpartisipasi dalam usaha perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia meliputi individu, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh pihak masyarakat adalah menggunakan haknya untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang dalam usaha perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Masyarakat dapat membantu dengan melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Masyarakat juga berhak mengajukan usulan mengenai perumusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

5. Pandangan pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab memajukan HAM adalah negara, karena dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat yang cerdas dan sadar sehingga mampu menghargai dan menghormati HAM perlu diberikan pendidikan terutama masalah yang berkaitan dengan HAM. Negara yang tidak memfasilitasi rakyat melalui pendidikan HAM berarti negara telah mengabaikan amanat rakyat. Pandangan kedua menyatakan bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal. (Dari kedua pandangan ini, siswa boleh memilih salah satunya asalkan disertai alasan yang jelas. Untuk di Indonesia, tanggung jawab memajukan HAM akan lebih efektif dengan mengacu pada pandangan kedua)

6. Jika negara tidak dapat melindungi HAM warga negaranya, yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran HAM terhadap warga negara, baik yang dilakukan oleh warga negara lain (seperti pelecehan, diskriminasi, dan penganiayaan); negara itu sendiri (seperti penghapusan etnis dan pemaksaan budaya tertentu); maupun negara lain (seperti kejahatan perang dan pembantaian).

7. Nickel mengajukan 3 alasan mengapa individu memiliki tanggung jawab dalam penegakkan dan perlindungan HAM. Pertama, sejumlah besar problem HAM tidak hanya melibatkan aspek pemerintah, tetapi juga kalangan swasta atau kalangan di luar negara dalam hal ini rakyat. Kedua, HAM sejati bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif agar umat manusia diperlakukan sesuai dengan human dignity-nya. Ketiga, individu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi tindakan pemerintah.

8. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya maupun sebagian; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

9. Kejahatan kemanusiaan merupakan serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini dapat berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran; atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum


internasional; penyiksaan; pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran secara paksa; pemaksaan kehamilan; pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik; ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.

10. Contoh kasus yang mencerminkan usaha penegakan HAM adalah pengusutan terhadap tewasnya tokoh LSM terkenal, Munir. Walaupun terkesan terlalu lambat, diusutnya kasus ini menunjukkan sinyal positif terhadap usaha penegakan HAM di Indonesia. (Siswa boleh mengajukan contoh kasus yang berbeda asalkan sesuai dengan pertanyaan)


sesuai) BAB 4 A.

1. d 2. d 3. c 4. a 5. c 6. a 7. c 8. d 9. a 10. d

B.

1. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi.

2. Sebelum sebuah negara berdiri, segala sesuatunya harus dipersiapkan agar negara tersebut dapat berdiri kokoh. Negara tersebut harus memiliki dasar negara yang kokoh pula. Selain itu, diperlukan pula aturan main yang jelas yang mengatur perilaku dalam ketatanegaraan. Aturan main dan tata cara tersebut tertuang dalam konstitusi negara. Dasar negara Indonesia, Pancasila, memiliki keterkaitan erat dengan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Dalam UUD 1945, terkandung nilai-nilai Pancasila, baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945.

3. Tiap-tiap negara memiliki isi konstitusi yang berbeda-beda, baik materi, semangat, daya jangkau, maupun sistematikanya. Hal ini tergantung pada bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem politik yang dianut negara tersebut.

4. Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat 4 (empat) pokok pikiran yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

• Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar persatuan.

• Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

• Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

• Negara berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.


5. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 sangatlah tinggi. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pembukaan UUD juga merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.Jika pembukaan itu diubah, maka itu berarti mengubah tertib hukum dan konsensus politik tertinggi, yang berarti pula menyia-nyiakan hasil jerih payah para pendiri negara (the founding fathers) Indonesia.

6. Periodisasi konstitusi di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Paniitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1945 – 17 Agustus 1950) Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) dalam konferensi tersebut. Naskah rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Naskah UUD yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) Untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah suatu panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan undang-undang itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950. (Kembali ke) Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999) Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih sebagai tetap sebagai UUD sementara. Namun, pada masa Orde Baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan semakin terpusat. Di sisi lain, siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 tahun. Akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisasi yang irasional semasa rezim Orde Baru. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 jelas merupakan UUD yang masih sementara dan belum pernah dipergunakan dan diterapkan secara sungguh-sungguh. Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Adapun keempat perubahan tersebut sebagai berikut.

• Perubahan (amandemen) pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000)

• Perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000 – 9 November 2001)

• Perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945 (9 November 2001 – 10 Agustus 2002)

• Perubahan (amandemen) keempat UUD 1945 (10 Agustus 2002 – sekarang) 7. Perubahan dalam konstitusi dimaksudkan untuk:

• Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya.


• Mengubah dan/atau menambah pengaturan-pengaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap, serta terlalu banyak mendelegasikan pengaturan selanjutnya pada undang-undang dan ketetapan lainnya.

• Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi maupun proses pembuatannya, seperti tidak konsistennya hubungan antarbab, antarpasal, serta antara bab dan pasal.

• Memperbarui beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara.

8. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah konstitusi melalui jalan penafsiran. Menurut K.C. Wheare, caranya yaitu melalui:

• beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary sources);

• perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement);

• penafsiran secara hukum (judicial interpretation);

• kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and convention). 9. Beberapa hal positif dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.

• Merupakan bukti kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Memiliki sistematika yang jelas, yang diawali dengan Pembukaan, kemudian Batang Tubuh, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.

• merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI.

• Merupakan konstitusi politik sekaligus konstitusi ekonomi.

• Memiliki pembukaan yang lengkap, karena memenuhi unsur-unsur politik, religius, moral dan mengandung ideologi negara (state ideology), Pancasila.

10. Indikator UUD pasca amandemen mirip konstitusi AS adalah sebagai berikut.

• Adanya pemilihan langsung presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat.

• Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.

• Adanya mekanisme checks and balances (saling kontrol dan saling imbang) antarlembaga negara sebagai mitra sejajar dan separation of power (pemisahan kekuasaan) di antara lembaga negara.

• Adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara.

• Adanya sistem pemilu reguler sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

• Tanggung jawab pemerintahan negara kepada pemilih dan konstitusi.

• Adanya mekanisme judicial review (uji materi).

• Adanya mekanisme impeachment (pendakwaan terhadap pejabat negara yang melanggar konstitusi dan hukum pidana).


sesuai)

BAB 5 A.

1. e (seharusnya tanpa pasal 26) 2. d 3. a 4. b 5. a (jawaban seharusnya 1, 2, 3, 5 atau semuanya) 6. d 7. a 8. c 9. e 10. a

B.

1. Referendum adalah hak warga negara untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Dalam hal kewarganegaraan, seorang warga negara berhak menyetujui


atau menolak keinginan MPR untuk mengubah UUD 1945. Ketentuan tentang referendum dimuat dalam Tap MPR No. IV/MPR/1983 jo. UU No. 5 Tahun 1985.

2. Langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka menghargai persamaan kedudukan bagi setiap warga negara.

• Menghilangkan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan.

• Menjaga keutuhan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat.

• Menghilangkan kebiasaan seperti bergosip, menggunjingkan keburukan orang lain, menyulut rasa iri atas harta atau penampilan yang lebih dari yang lain.

• Menghindari tindakan yang terlalu mengagung-agungkan ajaran agama sendiri atau mengagung-agungkan suku sendiri.

3. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958 bahwa ada 7 (tujuh) cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu:

• karena kelahiran,

• karena pengangkatan,

• karena dikabulkannya pemohonan,

• karena pewarganegaraan,

• karena perkawinan,

• karena turut ayah dan atau ibu, serta

• karena pernyataan. 4. Kawulanegara Belanda yang dapat dibagi atas 3 golongan sebagai berikut.

• Golongan Eropa

• Golongan Timur Asing

• Golongan Bumiputera (Indonesia) 5. Jika seseorang tidak memenuhi prinsip ius sanguinis ataupun ius soli, ia juga dapat

memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari sesuatu (pihak) negara (stelsel aktif). Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, apabila seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut (stelsel pasif).

6. Multipatride adalah seseorang yang memiliki 2 (dua) atau lebih status kewarganegaraan. Contohnya adalah Paul Wolfowitz (Presiden Bank Dunia), Arnold Schwarzenegger (Senator Negara Bagian California), dan Jelena Dokic (petenis).

7. Berdasarkan UU No. 62/1958, untuk memperoleh status kewaganegaraan Indonesia, diperlukan bukti-bukti sebagai berikut.

• Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran adalah dengan Akta Kelahiran.

• Surat bukti kewarganeggaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pengangkatan adalah Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing dari Peraturan Pemerintah No.67/1958, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.23/2/25, butir 6, tanggal 5 Januari 1959.

• Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkannya permohonan adalah Petikan Keputusan Presiden tentang permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia).

• Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh pewarganegaraan Indonesia karena pewarganegaraan adalah Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.

• Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pernyataan adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.3/166/22, tanggal 30 September 1958 tentang


memperoleh/kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan.

8. Berdasarkan pasal 23 UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur mengenai sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu:

• memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannnya sendiri;

• tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

• dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

• masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden;

• secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI;

• secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

• tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

• mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

• bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberi tahu secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

9. Jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia secara kultural telah tertanam melalui adat dan budaya yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama. Dalam perisai lambang burung Garuda Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” terdapat pertanda bahwa dalam kurun waktu perjalanan hidup bangsa Indonesia hingga saat ini, masalah perbedan suku, agama, ras, dan antargolongan tidaklah menajdi penghalang dalam pergaulan hidup, akan tetapi justru sebaliknya mampu menjadi perekat dalam kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Beberapa nilai kultural bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain nilai religius, nilai gotong royong, nilai ramah-tamah, serta nilai kerelaan berkorban dan cinta tanah air.

10. Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, juga telah dirumuskan dalam dasar negara Pancasila sebagai berikut.

• Ketuhanan Yang Maha Esa Bahwa segala agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia terpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, makna utama dalam sila utama ini yaitu adanya pengakuan persamaan jaminan hidup bagi warga negara Indonesia untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Menunjukkan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginana kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antarmanusia terdapat jaminan persamaan hidup


dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan moralitas yang adil dan beradab.

• Persatuan Indonesia Dengan dasar sila ini, maka setiap bangsa Indonesia mampu meletakkan kepentingan, keselamatan bangsa dan rakyat di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. Setiap warga negara harus sanggup memberikan jaminan persamaan hidup antarwarga dan siap berkorban untuk bangsa dan negara atas dasar cinta tanah air terhadap bangsanya.

• Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Merupakan kehidupan demokrasi dengan memberikan jaminan persamaan hidup bagi setiap warga negara, merupakan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan melalui konsensus adanya persamaan politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

• Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam pelaksanaan hubungan antarmanusia yang mencakup jaminan persamaan hidup, semua bentuk eksploitasi manusia oleh manusia lain sangat dilarang. Diharapkan agar setiap anggota masyarakat mampu menciptakan kondisi untuk semua golongan mendapatkan kesemapatan yang sama dan berkeadilan menuju penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

BAB 6 A.

1. a 2. c 3. a 4. e 5. d (penjelasan di buku tidak ada)

• Diktator sederhana. Diktaktor hanya dapat melaksanakan kekuasaannya melalui pengendalian yang absolut atas sarana-sarana pemaksa tradisional saja, yaitu militer, polisi, birokrasi, dan peradilan.

• Diktator kaisaristik. Dalam beberapa situasi, diktator dapat merasa dipaksa untuk membangun dukungan masyarakat, mendapatkan basis massa, baik demi mencapai kekuasaan ataupun demi pelaksanaan kekuasaan, atau demi keduanya. Yang sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, selalu berbenuk diktator personal.

• Diktator totaliter. Merupakan kombinasi paksaan dan dukungan rakyat yang tidak cukup sebagai jaminan kekuasaan. Mungkin perlu mengendalikan pendidikan, sarana komunikasi, dan lembaga-lembaga ekonomi dan karenanya memacu seluruh masyarakat dan kehidupan pribadi warga negarnya kepada sistem dominasi politik. Diktator ini dapat bersifat kolektif (bersama-sama) atau personal, yakni dapat atau tidak dapat mempunyai suatu unsur kaisaristik.

6. e 7. a 8. a 9. b 10. d

B.

1. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat yang mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi


seperti ini menggunakan madia partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu, media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut.

2. Menurut Gabriel A. Almond, ada 4 tipe kelompok kepentingan, yaitu:

• institutional interest groups, yang terdiri dari elite politik, tentara, anggota parlemen, para pemuka agama, kelompok profesi, dan lain-lain;

• non-associational interest groups yaitu kelompok etnis, suku, agama, dan lain-lain;

• anomic interest groups yaitu bersifat spontan, misalnya dalam kelompok demontrasi; dan

• associational interest groups yang merupakan pengabungan dari kelompok elite maupun kelompok tertentu (khusus), seperti perserikatan dagang, perhimpunan wiraswasta, asosiasi etnik, asosiasi yang diorganisasi oleh kelompok aliran agama, kelompok masyarakat dan sejenisnya.

3. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Sedangkan kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa atau mendesak pihak yang berada di dalam pemerintahan atau pimpinan untuk bergerak ke arah yang diinginkan atau justru yang berlawanan dengan desakannya.

4. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut.

• Ide kedaulatan rakyat Bahwa yang berdaulat di negara demokarsi adalah rakyat. Ide ini menjadi gagasan pokok dari demokrasi. Tercermin pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD”.

• Negara berdasar atas hukum Negara demokrasi juga negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti material (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

• Bentuk republik Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum (republika). Negara Indonesia berbentuk republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

• Pemerintah berdasarkan konstitusi Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Tercermin pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

• Pemerintahan yang bertanggung jawab Pemerintah selaku penyelenggara negara merupakan pemerintah yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pemerintah ke bawah bertanggung jawab kepada rakyat dan ke atas bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

• Sistem perwakilan Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu.

• Sistem pemerintahan presidensial Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

5. Lima sistem politik selain demokrasi antara lain sebagai berikut (siswa boleh menjawab berbeda asalkan benar).

• Absolutisme, merupakan Sistem politik di mana tidak ada batasan hukum, kebiasaan, atau moral atas kekuasaan pemerintah. Istilah ini secara umum digunakan untuk sistem politik yang dijalankan oleh seorang diktator, tetapi juga bisa digunakan pada sistem yang kelihatannya demokratis yang memberi kewenangan mutlak pada legislatif dan eksekutif. Sifat utama bentuk pemerintahan ini


adalah pemusatan kekuatan, kontrol kelompok sosial yang ketat, tidak adanya partai politik pesaing, dan perwakilan rakyat menjadi oposisi.

• Anarkisme, merupakan sistem politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintahan. Para anarkis percaya bahwa pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya, tidak terbatas oleh bentuk represi atau kontrol apapun. Mereka percaya bahwa kesempurnaan umat manusia tidak akan dicapai hingga semua pemerintahan dihapuskan dan setiap individu bebas sebebas-bebasnya. Namun salah satu batasan atas kebebasan itu adalah larangan melukai manusia lain. Batasan ini menimbulkan batasan lain. Jika umat manusia berusaha menyakiti orang lain, semua individu lain yang berkelakuan baik memiliki hak untuk bersatu melawannya, dan kelompok yang taat asas dapat menekan kelompok kriminal, meskipun hanya melalui kerja sama sukarela dan bukan melalui organisasi negara.

• Koalisi, merupakan kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. Istilah koalisi paling sering digunakan sehubungan dengan partai politik. Pemerintah koalisi, yang sering ditemukan di negara-negara multipartai, seperti Prancis dan Italia, dapat dibentuk ketika tidak satu partai tunggal yang cukup kuat untuk memperoleh mayoritas dalam pemilihan umum. Pemerintah yang terbentuk biasanya mendistribusikan pos-pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi.

• Persemakmuran (commonwealth), merupakan badan yang terdiri atas rakyat komunitas yang terorganisasi secara politis, yang bersifat independen atau semi-independen, dimana pemerintah berfungsi berdasarkan persetujuan rakyat.

• Komunisme. Menurut teori, komunisme dapat menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi. Namun dalam prakteknya, rezim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada persoalan kelas buruh dan pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan.

6. Totalitarianisme adalah sistem pemerintahan dan ideologi di mana semua aktivitas sosial, politik, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual tunduk pada tujuan pemimpin sebuah negara. Beberapa ciri penting membedakan totalitarianisme, bentuk otokrasi yang asing pada abad ke-20, dengan bentuk yang lebih tua seperti despotisme, absolutisme, dan tirani. Dalam bentuk otokrasi yang lebih tua, rakyat bisa hidup dan relatif independen, asalkan mereka meninggalkan arena politik. Namun, dalam totalitarianisme modern, rakyat dibuat sepenuhnya tergantung pada kemauan dan ajakan partai politik dan pemimpinnya. Otokrasi yang lebih tua dipimpin oleh seorang raja atau bengsawan lain yang memimpin dengan prinsip seperti hak dari Tuhan, sementara negara-negara totaliter modern dipimpin oleh seseorang pemimpin atau diktator yang mengontrol partai politik.

7. Proses adalah pola-pola tingkah laku (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah memiliki kehidupan sendiri, sebenarnya merupakan proses yang pola-pola ulangannya sudah mantap dan mencerminkan struktur. Struktur mencakup lembaga-lembaga formal dan informal, seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala negara, jaringan komunikasi, dan sebagainya. Fungsi adalah membuat keputusan-keputusan, policy (kebijakan) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (yang bersifat material). Keputusan-keputusan kebijakan diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.

8. Menurut Sri Soemantri, sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif) dan infrastruktur politik (ada 4 komponen: partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group, dan alat komunikasi politik). Menurut Rusadi Kantaprawira, sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Menurut David Easton, sistem politik adalah:

• Sistem yang terdiri dari alokasi nilai-nilai.

• Pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan.

• Pengalokasian tersebut mengikat masyarakat secara keseluruhan. Menurut Gabriel Almond, sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem


politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan. Menurut Samuel P. Huntington, sistem politik didefinisikan menurut beberapa cara pandang sebagai memiliki beberapa komponen yang berbeda, yaitu kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan, dan kebijakan.

9. Menurut Rusadi Kantaprawira, istilah sistem politik di Indonesia sudah lazim dipergunakan di kalangan dunia universitas. Sistem politik harus mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu, dan tentunya kapabilitas tersebut selalu berada dalam suatu ”wilayah” tertentu (dalam arti tak selalu bersifat geografis). Oleh karena itu, sistem politik Indonesia tiada lain ialah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pandangan tersebut, Sistem Politik Indonesia menunjuk pada suatu sistem: (1) yang pernah berlaku di Indonesia, (2) yang sedang berlaku atau nyata-nyata berlaku di Indonesia, (3) yang berlaku selama eksistensi negara Indonesia sampai sekarang.

10. Menurut Almond, sistem politik modern dan primitif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. • Memiliki kebudayaan politik. Masyarakat yang sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang

terdapat dalam masyarakat yang kompleks. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk perbandingan kerja yang teratur.

• Menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana frekuensi pelaksanaan fungsi-fungsi itu tadi (sering dilaksanakan atau tidak), dan bagaimana gaya pelaksanaannya.

• Memiliki spesialisasi, baik pada masyarakat primitif maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi. Oleh karena itu, sistem politik dapat diperbandingkan sesuai tingkat kekhususan tugas.



Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007





(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

MATA PELAJARAN


( PKn )

KELAS XI

DISUSUN OLEH


NIP. 19520312 1985031 007

2009/2010


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nomor : 001/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : BUDAYA POLITIK

3. Kelas/Program : XI



IV. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR


1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar

1.1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik

2. Menjelaskan orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik.



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi/Tanya jawab

- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri



1. Buku Paket PKn Kelas XI

2 Media massa (Koran, Majalah, Internet)







Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 002/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : 1. Tipe-tipe budaya politik menurut Gabriel A.

Almond dan Sidney Verba.

2. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia






1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 2. Kompetensi Dasar

1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia III. INDIKATOR

1. Mengidentifikasi tipe-tipe budaya politik menurut Almond, dkk

2. Mengidentifikasi tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia


No. Kegiatan Belajar Waktu (Menit) Aspek lifeskill yang

dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri




2. Majalah, Koran, dan internet


4. Surat kabar, majalah, dan internet.





Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 003/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia






1. Menganalisis budaya politik di Indonesia

2. Kompetensi Dasar

1.3. Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik

III. INDIKATOR

1. Menganalisis budaya politik yang berkembang di Indonesia.

2. Menjelaskan pendapat para pakar tentang perkembangan budaya politik di

Indonesia.



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi/Tanya jawab 20’

- Pengendalian

diri


- Penenangan



2. Majalah, Koran, dan Internet







Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 004/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Budaya Politik Partisipan di Indonesia






1. Menganalisis budaya politik di Indonesia

2. Kompetensi Dasar

1.4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan

III. INDIKATOR

o Mendeskripsikan budaya politik partisipan di Indonesia



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri



o Buku Paket PKn Kelas XI

o Majalah, Koran, dan Internet

o Buku-Buku Sumber yang Relevan

o Lembar Kerja Siswa





Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 006/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Budaya Demokrasi





o Standar Kompetensi

2. menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar

2.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan pengertian budaya demokrasi

2. Mendeskripsikan prinsip-prinsip budaya demokrasi



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri




o UUD 1945 yang Telah Diamandemen



o Majalah, koran, dan internet





Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 007/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Pengertian Masyarakat Madani dan Ciri-ciri

Masyarakat Madani






2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani

2. Kompetensi Dasar

2.2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani

III. INDIKATOR

1. Mendeskrisikan pengertian masyarakat madani

2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Pengendalian

diri


- Penenangan




o Majalah, Koran, dan internet






Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 008/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Demokrasi di Indonesia






2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar

2.3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru,

dan reformasi

V. INDIKATOR

1. Menganalisis pelaksanaan demokrasi yang berkembang di Indonesia

2. Menjelaskan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

3. Menganalisis pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Era Orde Lama, Orde Baru,

dan Reformasi.

VI. STRATEGI PEMBELAJARAN


dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri


VII. PERANGKAT PEMBELAJARAN


o Majalah, Koran, dan internet



VIII. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT




Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 009/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Pemilihan Umum dan Perilaku yang

Mendukung Tegaknya Prinsip-Prinsip Demokrasi






2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 2. Kompetensi Dasar

2.4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

V. INDIKATOR

1. Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

2. Memberi contoh pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Menjelaskan hakikat Pemilihan Umum, pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.

4. Menunjuk contoh perilaku yang mendukung tegaknya budaya demokrasi dalam

kehidupan sehari-hari.



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Pengendalian

diri


- Penenangan







� Penilaian Kognitif

� Penilaian Afektif


Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 010/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Keterbukaan dan Jaminan Keadilan






3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara

2. Kompetensi Dasar

3. 1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

V. INDIKATOR

o Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan

o Menguraikan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 012/RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak

Transparan




II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR

o Standar Kompetensi


bernegara

o Kompetensi Dasar

3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

III. INDIKATOR

1. Mengidentifikasi dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.

2. Menyebutkan contoh perilaku penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan

di Indonesia.



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 013/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Sikap Keterbukaan dan Keadilan







bernegara

2. Kompetensi Dasar

3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara

V. INDIKATOR

o Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

o Menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam negara.

o Menunjukkan perilaku positif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan.



dikembangkan

1. Pendahuluan


- Mengabsen dan

mengetahui kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri





o Majalah, koran, dan internet







Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 014/RPP

III. IDENTITAS

o Mata Pelajaran : PKn

o Materi Pokok : Hubungan Internasional

o Kelas/Program : XI

o Pertemuan Minggu ke : 14

o Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit


a. Standar Kompetensi

4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional

b. Kompetensi Dasar

4. 1. Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan

internasional bagi suatu negara

III. INDIKATOR

� Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional

� Mendeskripsikan pentingnya hubungan internasional

� Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri












Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 015/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Tahap-Tahap Perjanjian Internasional







2. Kompetensi Dasar

4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional V. INDIKATOR

5. Menguraikan tahap-tahap perjanjian internasional



dikembangkan

1. Pendahuluan


- Mengabsen dan

mengetahui kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri












Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 016/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Organisasi Internasional







2. Kompetensi Dasar

4.3. Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam

meningkatkan hubungan internasional

V. INDIKATOR

1. Menguraikan peranan ASEAN, AA dan PBB dalam meningkatkan hubungan

internasional



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri












Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 017/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Manfaat Kerja Sama dan Perjanjian Internasional







2. Kompetensi Dasar

4.4. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

V. INDIKATOR

1. Menunjukkan manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri












Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 018/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Hukum Internasional


4. Pertemuan Minggu ke: 18




5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional

2. Kompetensi Dasar

5.1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional

V. INDIKATOR

1. Menguraikan sistem hukum dan peradilan internasional



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Pengendalian

diri


- Penenangan











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 019/RPP

III. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Peran Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan

Sengketa






5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional

2. Kompetensi Dasar

5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian

oleh Mahkamah Internasional

V. INDIKATOR

1. Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional

2. Menguraikan cara penyelesaian sengketa internasional oleh Mahkamah internasional



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian

diri












Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007


KUNCI JAWABAN BAB 1 A. Pilihan Ganda

11. e 12. e 13. b 14. b 15. d 16. b 17. a 18. d 19. b 20. a

B.Esai 11. Kondisi budaya politik Indonesia dewasa ini berada dalam masa transisi. Karena

budaya politik Indonesia pernah mengalami beberapa pengaruh budaya politik seperti budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern. Budaya politik tradisional adalah budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia. Misalnya, budaya politik yang berangkat dari paham masyarakat Jawa. Hal itu pernah terjadi ketika negeri ini dipimpin oleh Soeharto. Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada satu keyakinan dan nilai agama tertentu, dalam hal ini tentu saja agama Islam. Agama Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas dan Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Budaya politik Islam biasanya dipelopori oleh kelompok santri. Kelompok ini identik dengan pendidikan pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Sedangkan budaya politik modern adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu atau pendasaran pada agama tertentu. Budaya ini sangat kuat pengaruhynya dalam pemerintahan Orde Baru. Di dalamnya terdapat beragam subkultur seperti kelompok birokrat, intelektual, dan militer. Dari ketiga tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia maka kita tidak bisa menentukan budaya politik mana yang paling berpengaruh dalam kehidupan negara Indonesia. Tetapi ketiga tipe budaya politik seperti yang dikemukakan oleh Almond hampir mempengaruhi seluruh budaya politik Indonesia.

12. Masa transisi menuju demokrasi sangat berdampak pada berkembangnya budaya politik partisipan di Indonesia. Karena masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Masyarakat sudah mulai memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat juga cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap perasn tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak. Masyarakt mulai menyadari bahwa merekalah pemegang kedaulatan tertinggi. Mereka bukan lagi menjadi objek politik tetapi subjek politik.

13. Politik parokial adalah budaya politik yang frekkuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. Di sini peran kepala suku, kepala kampung, atau tokoh masyarakat sangat berperan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan religius. Sedangkan budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya politik di mana anggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuai yang memadai mengenai sistem politik secara umum tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi


aktif dlaam proses politkk yang berlangsung. Jika dikaitkan dengan dimensi budaya politik maka dimensi pertama yang membedakan antara budaya politik parokial dan budaya partisipan. Di mana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sistem politik negara, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara. Selain itu pada pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan, penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam budaya politik parokial sangat bergantung pada pemimpinnya sedangkan dalam budaya politik partisipan masyarakat sudah ikut terlibat dalam sistem politik pemerintahan.

14. Menurut hemat saya, dalam menjalankan pemerintahan sekarang ini, pemerintahan masih mengedepankan hubungan patron-klien. Hal itu masih sangat dipengaruhi oleh budaya politik tradisioanl yang berkembang dalam masyarakat kita. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, sistem ini mulai diminimalisir karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan budaya politik semakin maju. Hal itu ditunjukkan lewat partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya, dan kebijakan dalam pembangunan negara.

15. Hubungan antara budaya politik dan partisipasi politik terletak pada sistem nilai bersama yang berkembang dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

16. Orientasi politik menurut Almond dan Verba sebagai berikut: - Orientasi kognitif merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik,

peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

- Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para aktor dan penampilannya. Perasaan masyarakat ini bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.

- Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki.

Dari ketiga orientasi politik ini, Almond dan Verba mengidentifikasi tiga objek yang dituju dalam orientasi politik. Ketiga objek dari orientasi politik tersebut adalah: - Peran atau struktur dari sebuah institusi politik. Contohnya adalah peran atau

struktur badan legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintah) atau birokrasi. Yang dituju pada objek ini adalah lebih pada institusinya buka aktor atau orangnya.

- Para pemegang jabatan atau aktor dari sebuah institusi negara seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator. Yang dituju pada objek kedua ini justru pada aktor atau orangnya.

- Kebijakan atau keputusan, penguatan keputusan yang dibuat oleh para aktor di dalam negara. Yang dituju pada objek ketiga ini adalah produk dari aktor-aktor politik.

17. Tidak mungkin suatu masyarakat memiliki budaya politik. Karena budaya politik

merupakan dimensi psikologis dari ssitem politik. Budaya politik juga merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu masyarakat tidak mungkin tidak ada budaya politik.

18. (Jawaban untuk nomor 8 disesuaikan dengan artikel di koran atau internet) 19. Negara sangat berperan dalam membentuk partisipasi politik masyarakatnya.

Contohnya, pada masa pemerintahan Orde Baru terjadi pembatasan politik terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat menerima begitu saja apa yang menjadi keputusan pemerintah atau negara. Meskipun negara membatasi partisipasi politik, namun ada beberapa keadaan di mana para pemimpin pemeritanhan mengambil jalan lain dan


berusaha untuk mengerahkan kelompok-kelompok politik baru untuk menunjang kedudukan mereka. Beberapa peristiwa perluasan partisipasi politik yang paling menonjol sesungguhnya adalah telah terjadi dalam beberapa keadaan di mana pihak yang mempunyai hasrat juga mempunyai kemampuan. Selian itu, negara sebagai suatu organisasi merupakan satu sistem politik yang menyangkut proses penentu dan pelaksana tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yagn berkatain hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat, lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan dan LSM, pelaksanaan Pemilu dan munculnya kelompok-kelompok kontemporer.

20. Syarat ideal menuju budaya politik yang demokratis adalah menempatkan rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat bukan lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek dari sebuah negara. Karena dengan dengan mengembangkan budaya politik demokratis diharapkan seluruh rakyat dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Dengan mengembalikan kedaulatan negara pada rakyat, maka para pemegang kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai tuan yang harus dilayani. Sebaliknya, mereka adalah pelayan yang harus melayani semua kebutuhan rakyat.


BAB 2 A. Pilihan Ganda

11. a 12. b 13. c 14. a 15. a 16. c 17. a 18. b 19. c 20. a

B. Esai

2. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Untuk mencapai tata masyarakat seperiti ini, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adanya keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, kontrol masyarakat dalam jalannya proses pemerintahan, serta keterlibatan dan kemerdekaan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut:

• Free public sphere (ruang publik yang bebas) Ruang publik diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat serbagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

• Demokratisasi Demokratisasi menjamin munculnya masyarakat madani. Karena pelaku politik daslam suatu negara cenderung menyumbat masyarakat sipil. Mekanisme demokrasilah yang memiliki kekuatan untuk mengoreksi kecenderungan itu.


Sementara itu, untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian. Syarat-syarat tersebut berbanding lurus dengan kesediaan untuk menerima dan memberi secara berimbang.

• Toleransi Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda.

• Pluralisme Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai sikap tulus bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama, dan sebangun dalam segala segi.

• Keadilan sosial Keadilan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ini memungkinkan jika tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada seseorang atau sekolompok masyarakat.

• Partisipasi sosial Partisipasi sosial yagn benarb-enar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. Antitesis dari masyarakat madani adalah tirani yang memasung kehidupan bagnsa secara kultural dan struktural, serta menempatkan cara-cara manipulatif dan represif sebagai instrumen sosialnya.

• Supremasi hukum Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Ini bisa terjadi apabila terdapat komitmen yang kuat antarkomponen bangsa untuk saling mengikat diri dalam sistem dan mekanisme yang disepakati bersama. Demokrasi tanpa didukung oleh penghargaan terhadap tegaknya hukum akan mengarah pada dominasi mayoritas yang pada gilirannya menghilangkan rasa keadilan bagi kelompok mayoritas.

Dilihat dari ciri-ciri masyarakat madani di atas, semua ciri itu sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Di mana setiap ciri sudah memberi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Free public sphere atau ruang publik yang bebas bagi masyarakat sangat terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat seperti adanya kebebasan pers, berserikat atau berkumpul. Dalam proses demokratisasi, adanya keterlibatan masyarakat Pemilu atau pemilihan umum. Toleransi, dan pluralisme sudah nampak dalam kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat saling menghormati satu sama meskipun pandangan politik, agama, ras, sukunya berbeda. Sedangkan partisipasi sosial dan supremasi hukum pun mulai ditegakkan. Sebagai contoh, muncul peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bangsa. Namun, yang masih dipertanyakan adalah ciri keadilan sosial karena keadilan sosial ini masih dalam proses perjuangan yang panjang. Karena masih ada masyarakata yang kaya dan miskin.


3. Supremasi hukum adalah sikap atau penghargaan hukum yang dapat memberi keadilan bagia semua orang. Artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Hukum harus ditegakkan dmei membentuk sebuah masyarakat beradab. Menurut hemat saya, supremasi hukum sudah mulai diterapkan di Indonesia hal itu dapat kita lihat dalam demokrasi dalam bidang politik di mana terdapat penegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum, ada upaya untuk memberi kehidupan yang layak bagi semua warga negara, dan demokrasi dalam bidang hukum seperti pengakuan dan perlindungan HAM, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Contohnya ada upaya hukum untuk mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan aktivis HAM Munir. Atau pembebasan para narapidana politik dan tahanan politik.

4. Sebab-sebab runtuhnya Orde Lama dan Orde Baru: - Pemerintahan yang bersifat otoriter yang terwujud dalam sistem pemerintahan

demokrasi terpimpin. - Terjadi penyimpangan ideologi, yaitu konsepsi Pancasila berubah menjadi

konsepsi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) - MPRS melalui ketetapan MPRS N0. III/MPRS/1963 mengangkat Presiden Soekarno

menjadi Presiden Seumur hidup. - DPR hasil Pemilu 1955 dibubaskan oleh Presiden. - Hak budge DPR tidak berjalan dengan baik pada tahun 1960 karena tidak

mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan.

- Pemimpin lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dijadikan menteri negara, yang berarti dijadikan sebagai pembantu presiden.

- Berubanya kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi ‘Poros Jakarta-Peking,” konfrontosi dengan Malaysia, hinga pada puncaknya, Indonesia kelaur dari keanggota PBB.

Sebab-sebab keruntuhan Orde Baru: - Demokrasi Pancasila dalam rezim ORBA masih sebatas retorika dan gagasan,

belum mendarat dalam tataran penerapan. Karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini tidak memberi ruang bagi kehidupan demokrasi. Rezim ini ditandai dengan adanya:

• Dominannya peranan ABRI

• Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik

• Pengebirian peran dan fungsi partai politik

• Campur tangan pemerintahan dalam berbagai urusan partai politik dan publik.

• Massa mengambang

• Monopoli ideologi negara

• Inkorporasi lembaga non pemerintah.

- Orde Baru berupaya menanamkan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik hanya bisa dicapai dengan membatasi partisipasi politik. Pada saat bersamaan, masyarakat digiring ke pemahaman ini sebagai bagian utuh dari negara.

- Adanya program indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. - Menghindari perbedaan pendapat berarti menciptakan harmoni. - Orde Baru kemudian tak ubanya sebagai sebuah panser pragmatisme yang

berjalan tanpa hambatan. - Karakter totalitarian yang berlalu kental. Karekter ini menjadi sesuatu yang

sangat ganjil di tengah Indonesia yang tengah berkembang pesat selama dekade


1990-an. Meningkatnya kesadaran rakyat dan munculnya kelas menengah baru membuat kian banyak orang yagn mulai sadar akan haknya.

5. Menurut hemat saya, stabilitas politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan belum

terwujud dalam setiap orde. Hal itu dapat kita lihat dalam setiap orde. Kondisi politik pada zaman Orde Lama tidak stabil karena sistem parlementer tidak berjalan dengan baik. Karena partai politik dan lembaga legislatif sangat mendominasi pemerintahan. Kabinet parlamenter yang dibangun sangat rapuh sehingga usia kabinet ini tidak bertahan lama. - Terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti penyimpangan ideologis,

pemusatan kekuasaan, mengangkat presiden seumur hidup, perubahan sikap politik dan lain sebagainya.

- Dari segi positifnya, Presiden memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Kondisi stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan keamaan yang terjadi pada Orde Lama lebih stabil dengan memberi koreks terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada rezim Orde Lama. Dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru berupaya menegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum, dalam bidang ekonomi ada upaya untuk memberi kehidupan yang layak bagi semua warga, dan dalam bidang hukum terdapat pengakuan dan perlindungan HAM serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun kenyataan, praktek kenegaraan dan pemeritahan rezim Orde Baru tidak memberi ruang kepada demokrasi, membatasi partisipasi politik, pengindoktrinasian P4, menghindari perbedaan pendapat, dan aspirasi politik dikebiri, dan pembatasan dalam mengeluarkan pendapat dan kritik, karakter totalitarian sangat kental. Kondisi stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan pada orde reformasi sudah mulai menunjukkan pembaruan. - Adanya kebebasan pers - Kemerdekaan membentuk partai politik - Terselenggaranya pemilu yang demokratis - Pembebasan narapidana politik dan tahanan politik - Otonomi daerah - Adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan keberadaannya pada

sebuah negara demokrasi. - Diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi Negara RI

6. Pelaksanaan demokrasi akan berjalan dengan baik jika terdapat payung hukum yang khusus mengaturnya karena penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Artinya demokrasi tanpa didukung oleh penghargaan terhadap tegaknya hukum akan mengarah pada dominasi mayoritas pada gilirannya menghilangkan rasa keadilan bagi bagi kelompok minoritas. Demikian pula jika partisipasi masyarakat dalam demokrasi tanpa penegakkan hukum makan membentuk masyarakat tanpa kendali. Kepastian hukum berhubungan dengan demokrasi terdapat dalam pemilihan umum seperti tata cara pemilu, kejelasan dan kepastian aturan main dalam pelaksanaan pemilu yang jurdil dan bebas, dan rahasia. Selain itu terdapat sanksi dan hukuman dalam penegakan hukum dan pelaksanaan penindakan bagi yang melanggar atas dasar kepastian aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian pelaksanaan keadilan dalam sanksi pelanggaran, dan penghitungan suara yang jujur karena adanya kontrol masyarakat sendiri dan independsi lembaga pengawas pemilu mengenai perselisihan hasil pemilu.

7. Perbedaan nilai demokrasi menurut Blaug & Schwarzmantel dengan pemikiran

Riswandha Imawan sebagai berikut:

• Prinsip-prinsip demokrasi menurut Blaug dan Schwarzmantel sebagai berikut:


- Kebebasan dan otonomi (freedom and autonomy) - Persamaan (equality) - Perwakilan (representation) - Kekuasan mayoritas (majority rule) - Kewarganegaraan (citizenship)

• Prinsip-prinsip demokrasi menurut Riswandha Imawan sebagai berikut: Menurut Riswandha, prinsip-prinsip demora yang dikehendaki oleh rakyat adalah sebagai berikut: - Demokrasi yang deliberatif (mengutamakan musyawarah) - Substantif (mengena ke akar permasalahan) - Partisipatif (melibatkan seluruh rakyat)

8. Yang menyebabkan Demokrasi Pancasila belum menunjukkan perubahan yang

signifikan dalam berbagai kehidupan bangsa dan negara sebbagai berikut:

• Karena demokrasi Pancasila masih dimaknai sebatas arena politik. Pendidikan politik terhadap masyarakat tidak diikuti dengan demokrasi di bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan.

• Demokrasi masih sebatas keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu, itupun masih sebatas memilih pemimpin. Padahal demokrasi adalah wahana di mana rakyat menunjukkan kedaulatannya.

• Karena kita selalu mengikuti trend demokrasi yang ada di negara-negara lain. Kita tidak pernah melihat demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

9. Kelemahan dari sistem pemilu pada tahun 2004 untuk memilih anggota DPR karena

calon wakil rakyat ditentukan oleh partai politik yang belum tentu disetujui oleh masyarakat atau rakyat. Selain itu, setiap peserta parpol dapat mengajukan calon sebanyak 120 persen dari jumlahkursi yang tersedia maka secara otomatis menguntungkan partai politik yang besar. Lalu di mana wakil rakyat yang diusulkan oleh rakyat sendiri? Itulah kelemahan dairi sistem pemilu pada tahun 2004 untuk memilih anggota DPR. Akibatnya sistem pemilihan seperti menyebabkan wakil rakyat bukan membela kepentingan rakyat tetapi justru membela kepentingan partainya.

10. Beberapa prasyarat yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani: a. Adanya free public sphere (ruang publik yang bebas)

Dalam ruang publik yang bebas ini masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara dapat melakukan keegiatan secara merdeka seperti menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul dan mempublikasikan informasi kepada publik. Dengan demikian tidak terjadi pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasnya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh pemerintah yang berkuasa.

b. Demokratisasi Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian. Syarat-syarat tersebut berbanding lurus secara berimbang. Dengan demikian, mekanisme demokrasi antarkomponen bangsa, terutama pelaku politik praktis, merupakan bagian yang terpenting dalam menuju masyarakat madani.

c. Toleransi Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.

d. Pluralisme


Pluralisme adaslah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai sikap tulus bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan.

e. Keadilan sosial Keadilan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

f. Partisipasi sosial Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga.

g. Supremasi hukum

Penghargaan terhadap hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran atas hukum.

11. Menurut hemat saya, penyusunan anggota kabinet terkesan kompromi dan

“politik dagang sapi” karena pengaruh partai politik terutama partai politik yang besar. Hal ini menimbulkan proses demokrasi di negeri ini akan berjalan sangat lamban. Jika bangsa Indonesia mau menerapkan sistem demokrasi yang murni maka harus berpaling pada esensi utama demokrasi yaitu berdasarkan pilihan rakyat dan presiden terpilih memilih anggota kabinet tanpa campur tangan dari legislatif.


sesuai) BAB 3 A. Pilihan Ganda

11. a 12. e 13. c 14. b 15. a 16. e 17. d 18. a 19. b 20. a

B. Esai

11. Pernyataan UUD 1945 tentang keadilan sebagai berikut: Keadilan yang dimaksud adalah memberi hak peada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, menurut UUD 1945 adalah rakyat yang berhak menerima apa yang menjadi haknya. Seperti pernyataan dalam pasal 34 UUD 1945, menyatakan ”Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.


12. Dampak negatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan sebagai berikut;

a. Tumbuh dan berkembangnya KKN (Korupsi, Kolusi, dsan Nepotisme) pada hampir semua aspek kehidupan yang melingkupi semua tingkatan. Mulai dari kelurahan hingga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

b. Pejabat atau kepala daerah yang terpilih karena politik uang, setelah memerintah atau memegang kekuasaan akan selalu memikirkan dan menyusun strategi bagaiman modalnya bisa kembali. Akibatnya, terjadi berbapai penyunatan anggaran bagi rakyat miskin.

c. Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam. Akses orang miskin terhadap fasilitas publik akan terus dikurangi.

d. Menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin. Akibatnya, masyarakat yang adil dan makmur semakin sulit diwujudkan. Kesenjangan ini juga menimbulkan pertikaian, yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa.

13. Pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dari KKN ternyata hanyalah sebatas peraturan yang hanya berfungsi sebagai slogan saja. Terbukti bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam kurun waktu singkat sudah sangat parah bahkan selalu menempati rangking puncak.

14. Menurut pendapat saya, kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan Pasal 34

UUD 1945 pada dasarnya belum terlaksana dengan baik. Pemerintah tidak berhasil menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akumulasi modal yang berputas pada segelintir orang saja pada masa Orde Baru, sedangkan pada masa Reformasi, upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik pula.

15. Privatisasi BUMN dilakukan pemerintah belakangan ini menurut hemat saya tidak

sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Karena kemakmuran masyarakat sebenarnya lebih diutamakan dalam penjelasan pasal tersebut, bukan kemakmuran perorangan. Jika dilakukan privatisasi BUMN maka upaya untuk mensejahterakan rakyat semakin berkurang karena sumber untuk mensejahterakan rakyat sudah berada di pihak privat bukan pemerintah.

16. Ada kaitan erat antara birokrasi pemerintah yang akuntabel dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah dan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas sebagai perwujudan good governance dapat berbentuk akuntalibitas program, keuangan, dan politik. Upaya peningkatan birokrasi pemerintah yang akuntabel berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah atas tuntutan publik, baik dalam statusnya sebagai warga negara maupun sebagai pembayar pajak. Pemerintah yang akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hubungan yang erat terdapat pada pengelolaan birokrasi yang efisien dan efektif yang menjadi syarat terpenting dalam penyediaan pelayanan publik yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat.

17. Persamaan antara birokrasi pada zaman kolonial dan pada masa sekarang ini

sebagai berikut; - Birokrasi menjadi alat dan sarana yang efektif untuk menguasai rakyat. Birokrasi

baik pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia selalu mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandang sehingga terbentuk hubungan yang tidak imbang antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat yang dikuasai.


- Peranan rakyat terhadap eksistensi birokrasi pemerintah kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan negara. Mereka yang menjabat memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh rakyat.

- Perilaku birokrasi selalu diwarnai dengan sikap sopan yang harus dilakukan oleh orang yang kekuasaannya lebih rendah.

- Birokrasi menjadi alat penguasa yang tidak mungkin netral dari kepentingan politik penguasa.

18. Prasyarat yang dibutuhkan untuk terwujudnya pemerintah yang transparan:

a. Kontrol internal penyelenggara negara berupa penanaman keimanan yang berdimensi akhlak atau moral individu penyelenggara negara.

b. Perbaikan kontrol masyarakat. Masyarakat harus peduli terhadap tindak korupsi yang dilakukan anggota masyarakat dan penyelenggara negara.

c. Perbaikan budaya yang kondusif, dengan cara memperbaiki budaya yang sudah rusak, misalnya budaya yang menganggap pejabat kaya raja adalah lumrah, budaya takut mengkritik, dan budaya takut mengontrol.

d. Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

19. Kaitan antara e-government dengan efisiensi jalannya pemerintahan: E-government adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Ada dua hal yang utama dalam pengertian e-government di atas yaitu penggunaan teknologi informasi (salah satunya internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efisien. Karena dengan teknologi informasi yang seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih cepat asal digunakan dengan tepat.

20. Parameter yang dapat dijadikan ukuran pemerintah telah mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan pada dasarnya diperulkan jaminan UU, bantuan dan rehabilitasi sosial, proses pemberian bantuan, jaring pengaman sosial, partisipasi masyarakat, transparansi, dan hak serta kewajiban dalam jaminan kesejahteraan sosial.


BAB 4 A. Pilihan Ganda

11. e 12. e 13. c 14. b 15. a 16. c 17. a 18. a 19. b 20. e

B. Esai


11. Hubungan internasional memiliki implikasi hak dan kewajiban negara yang melakukan hubungan karena hubungan internasional diperlukan demi kepentingan nasional yang meliputi kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kedaulatan wilayah. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Selain itu, hubungan internasional berdampak pada hak dan kewajiban negara tersebut guna memelihara perdamaian dunia yang meliputi penyelesaian konflik secara damai, dan membuat perjanjian damai.

12. Menurut hemat saya, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki

citra bangsa Indonesia di mata internasional adalah Indonesia harus bersifat netral, terlepas dari nilai-nilai apakah bermoral atau tidak bermoral. Penggunaan dan nilai-nilai diplomasi harus sesuai dengan tujuan, kemampuan, dan kemahiran pelaksanaan. Maka kementerian luar negeri, kedutaan besar, atau konsulat yang mewakili negara perlu melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan negara-negara yang akan diadakan kerja sama. Mereka harus membangun citra atau image yang baik tentang Indonesia.

13. Yang dilakukan negara Indonesia untuk melindungi kepentingan negaranya adalah

Indonesia sebaiknya menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia. Indonesia perlu memiliki sikap tegas terhadap kebijakan internasional tersebut. Selain itu, Indonesia juga bisa menentang segala bentuk kebijakan yang merugikan Indonesia sendiri.

14. Peranan ASEAN dalam penyelesaian masalah internasional saat ini sebagai berikut:

i. ASEAN Regional Forum (ARF) Keanggotaan ARFsemakin meluas, mulai dari 10 negara ASEAN, Amerika Seritak, Australia, RRC, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan Uni Eropa, serta Papua Niugini dan Mongolia, sebagai peninjau ARF. Dalam ARF ASEAN tetap memegang peranan penting. Tujuan dari ARF ini adalah meningkatkan kerja sama politik dan keamanan di Asia Pasifik.

ii. ASEAN memelopori Perjanjian Persahbatan dan Kerja sama di Asia Tenggara (TAC. Pada kesempatan ini, Jepang dan Pakistan juga turut menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) pada tanggal 2 Juli 2004. Para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam komunike bersama mendorong negara-negara non-Asia Tenggara lailn turut menandatangani TAC.

iii. Peranan ASEAN dalam masalah Asia Timur ASEAN hanya dapat melakukan lobi-lobi dan diplomasi dalam momen penting negara-negara ASEAN seperti KTT Asia-Afrika dan pertemuan-pertemuan lainnya.

iv. Menyelesaikan persoalan ASEAN Vegetables Oil Club (AVOC) Persoalan AVOC antara Indonesia dan Malaysia yang mengatur kesepakatan ahrga minyak kelapa sawit menjadi keruh, karena tudingan melakukan praktek kartel dan melanggar kesepakatan perdagangan bebas. Sebenarnya dalam perdangan bebas harga ditentukan mekanisme pasar. Antara asosiasi minyak sawit Indonesia dengan Malaysia tidak ada upaya mengatur harga.

15. Yang saya ketahuai tentang WTO adalah salah satu organisasi antarpemerintah yang

anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara yang berhubungan dengan perdagangan dunia. Dampaknya terhadap Indonesia, lewat organisasi perdagangan dunia, berbagai produk yang dihasilkan oleh Indonesia dapat dipasarkan atau dikenal di luar negeri. Semakin banyak orang mengenal kekayaan Indonesia dan


banyak investor ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, banyak produk-produk dari luar negeri bebas diperdagangkan di Indonesia. Namun di sisi lain, dengan adanya era perdagangan dunia ini, produk-produk Indonesia kadang-kadang kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri. Dan juga orang-orang Indonesia mulai merasa gengsi kalau menggunakan produk dalam negeri. Mereka merasa menggunakan produk luar negeri lebih bermutu daripada produk dalam negeri. Jadi pengaruh WTO di satu sisi membawa dampak positif tetapi di sisi lain membawa dampak negatif.

16. Tahap-tahap perjanjian internasional selalu berpedoman pada Konvensi Wna 1969

tentang Hukum Perjanjian Internasional. Dalam Konvensi itu disebutkan tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Tahap-tahap perjanjian internasional sebagai berikut:

i. Perundingan (Negotiation)

Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antarpihak/negara tentang objek tertentu. Jika belum pernah ada perjanjian yang dibuat oleh subjek yang akan membuat perjanjian, maka terlebih dahulu diadakan penjajakan (survei) atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Pada tahap negosiasi atau perundingan dapat diwakili oleh pejabat dengan menunjukkan surat kuasa penuh (fullpowers). Negosiasi bisa dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar. Jika ada kepercayaan dan kesepakatan maka ditindak lanjuti dengan tahapan kedua.

ii. Penandatanganan (Signature) Untuk perjanjian yang bersifat bilateral, perjanjian internasional biasanya dilakukan oleh para menteri luar negeri (menlu) atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian multilateral, penandatangan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namun, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara, sebelum diratifikasi oleh masing-masing negara.

iii. Pengesahan (Ratification) Penandatangan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Inilah yang siebut dengan ratifikasi. Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan perjanjian internasional. Adanya ratifikasi memberi keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil yang menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merugikan rakyatnya. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Contoh perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain yang sudah diratifikasi: - Kerja sama RI – Kanada dalam bidang pembangunan. Kerja sama dengan

Pemerintah Kanada meliputi proyek-proyek bantuan teknik dan buka merupakan proyek-proyek konstruksi atua pengadaan peralatan. Oleh karena itu, komponen pengiriman tenaga ahli dan studi kebijaksanaan/seminar cukup besar.

- Kerja sama RI – RRC dalam bidang pertanian. Kerja sama bilateral bidang pertanian (termasuk perikanan) dengan RRC didasari oleh beberapa kesepakatan seperti Minutes of Talk, Record of Discussion of the First Meeting between Indonesia and the People’s Republic of China on Fisheries Issue dan lain sebagainya.

- Kerja sama dengan pemerintah Iran terutama dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.

- Kerja sama Kanada dengan beberapa negara ASEAN. - RI – ASEAN


- Arab Saudi dengan negara-negara Teluk.

17. Menurut hemat saya, masuk menjadi anggota PBB bukan merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk eksis dalam pergaulan internasional. Sebagai contoh pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, negara Indonesia masih tetap eksis melakukan kerja sama dengan negara-negara lain. Indonesia masih bekerja sama dengan Filipina, Singapura, dan negara-negara lain. Selain itu, keterlibatan PBB akhir-akhir ini dipertanyakan setelah Amerika melakukan invansi ke Irak. Amerika sebagai salah satu negara anggota PBB tidak menjaga perdamaian tetapi bahkan menciptakan peperangan yang berkepanjangan di Irak.

18. Organisasi internasional nonpemerintah yang saya ketahui adalah Palang Merah Internasional (PMI). Organisasi ini biasanya bergerak di bidang kemanusiaan ketika terjadi bencana di sebuah negara. Organisasi selalu siap membantu negara yang mengalami bencana tersebut. Biasanya organisasi ini bergerak dalam bidang kemanusiaan. Mereka menolong atau membantu orang-orang yang terkena bencana. Orang-orang yang masuk dalam organisasi ini dilindungi oleh lembaga yang berwewenang.

19. Kerja sama internasional antara Indonesia dan Iran terjadi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. Cultural Agreement ditandatangani pada tanggal 27 April 1971. Draft kerja sama itu dibuat kembali dan ditandatangani kembali pada tanggal 10 Mei 2006 pada saat Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia. Penandatanganan draf dilakukan oleh Sekjen Depbudpar, Dr. Sapta Nirwandar, serta Deputi Menteri untuk Asia Pasifik dan CIS dari Kementerian Luar Negeri Iran, Mehdi Safari. Untuk bidang kepariwisataan, kerja sama dituangkan dalam MoU on Tourism yang pernah ditandatangani pada atangal 16 Desember 2002. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah The First Working Group Meeting on Tourism between Indonesia-Iran yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Minutes of Meeting yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2006. Pertemuan Menbudpar dengan Presiden Iran menghasilkan kesepakatan-kesepakatan berikut:

i. Dalam Working Group Meeting telah dibicarakan upaya-upaya peningkatan kerja sama bidang kebudayaan dan pariwisata.

ii. Hubungan baik selama ini diharapkan dapat ditingkatkan dari hubungan kerja sama bilateral menjadi kerja sama regional dan internasional.

iii. Pemerintah Iran menyampaikan ucapan terimakasihnya atas dukungan Pemerintah Indonesia terhadap usaha Iran memperoleh haknya dalam pembangunan ilmu pengetahuan.

iv. Indonesia dan Iran sepakat untuk mengembangkan kerja sama investasi di bidang spa dan pembuatan film.

v. Pemerintah Iran berharap agar Pemerintah Indonesia dapat memberikan fasilitas visa terhadap wisatawan Iran yang berkunjung ke Indonesia, sebagaimana yang telah Pemerintah Iran berikan kepada wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Iran. Menbudpar menampung permintaan tersebut dan menginstruksikan pada unit-unit terkait untuk disampaikan pada instansi yang berwenang.

vi. Wakil presiden Iran mengundang Menbudpar untuk berkunjung ke Iran.

20. Menurut pendapat saya, hubungan kerja sama di antara enam negara tersebut harus diterapkan secara serius lewat penegakan hukum. Jika tidak maka human trafficking akan terus berlanjut. Maka yang harus dilakukan oleh keenam negara dan pemerintah tersebut membentuk sebuah perjanjian yang harus diaplikasikan dalam kehidupan bersama.


D. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

BAB 5 1. Pilihan Ganda

11. c 12. b 13. e 14. c 15. a 16. c 17. c 18. c 19. c 20. a

2. Esai

8. Tiga macam perjanjian yang telah menjadi hukum internasional yang bersifat umum

antara lain: i. Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti yang klasik. Artinya, semenjak lahirnya hukum internasional, negara sudah diakui sebagai subjek hukum internasional. Bahkan , hingga sekarang pun, masih ada anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum antar negara.

ii. Takhta Suci Takhta Suci (Vatikan) merupakan subjek hukum internasional. Hal ini merupakan peninggalan sejarah masa lalu. Ketika itu, Paus bukan hanya merupakan kepala Gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang, takhta suci mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibukota negara. Takhta suci merupakan suatu subjek hukum dalam arti yang penuh. Ia mempunyai kedudukan sejajar dengan negara.

iii. Palang Merah Internasional Palanga Merah Internasional mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional, lahir karena sejarah masa lalu. Pada umumnya, kini Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, walaupun ruang lingkupnya terbatas.

9. Indonesia sebenarnya, tidak berhak kehilangan kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan

hanya karena kepatuhan Indonesia pada hukum internasional yang telah mengatur perbatasan tersebut. Jika Indonesia dapat membuktikan catatan sejarah atau budaya, posisi strategis, atau sumber daya ekonomi, misalnya adanya minyak bumi atau air tanah maka Indonesia tidak perlu kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan.

10. Indonesia berhak memiliki Blok Ambalat dan memanfaatkan sumber daya alam yang

terdapat di dalamnya karena dilihat dari posisi, batas, dan sumber daya alamnya, Blok Ambalat termasuk dalam wilayah negara Indonesia. Maka Indonesia berhak memiliki Blok Ambalat.

11. Jika terjadi pergeseran patok pada batas wilayah darat antara RI dan Malaysia,

maka kasus tersebut termasuk sengketa teritorial karena suatu negara Malaysia mengkalim sebuah wilayah itu berada di wilayahnya. Jenis sengketa ini sering


terjadi karena alasan budaya dan sejarah. Kelompok budaya tertentu mungkin telah menempati sebuah daerah dalam jangka waktu yang lamadan mendasarkan klaim mereka atas wilayah tersebut.

12. Perbedaan antara hukum publik internasional dan hukum privat internasional: i. Hukum publik internasional adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur

tentang hubungan antarnegara merdeka dan berdaulat. Hukum publik internasional disebut juga hukum antarnegara atau hukum internasional.

ii. Hukum privat (perdata) internasional, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenan dengan keperdataan. Hukum privat (perdata) internasional dikenal juga dengan istilah hukum antarbangsa.

13. Hukum internasional begitu penting untuk mengatur hubungan antarnegara karena

secara langsung dapat memberikan penyelesaian dalam suatu masalah hukum internasional.

14. Hukum internasional harus memperhatikan batas-batas teritorial suatu negara

artinya negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

15. Kawasan Asia Pasifik lebih stabil bila dibandingkan dengan kawasan Timur Tengah

karena sengketa mengenai batas negara yang muncul ketika suatu negara mengklaim daerah di suatu negara yang berdekatan karena hal-hal tertentu yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal tersebut meliputi catatan sejarah atau budaya, posisi strategis, atau sumber daya ekonomi, misalnya adanya minyak bumi atau air tanah. Misalnya, sengketa antara Israel dan Palestina, antara Israel dan Lebanon dan lain sebagainya. Sengketa seperti ini membuat wilayah atau kawasan Timur Tengah menjadi tidak stabil. Sedangkan kawasan Asia Pasifik lebih stabil karena batas wilayah, budaya, dan sumber daya alam jelas dibatasi secara jelas dan pasti. Semuanya dilakukan lewat perjanjian yang tegas.

16. Perdamian dunia dapat menciptakan kemakmuran dan penghapusan kemiskinan di

dunia jika semua umat manusia saling menghormati, hidup berdampingan dengan damai berdasarkan persamaan derajat. Dalam sudut pandang ilmu kewarganegaraan, yang juga merupakan hukum diplomatik, prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai berdasarkan persamaan derajat adalah menghormati kedaulatan negara lain, tidka mencampuri urusan dalam negera lain, dan saling bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Keadaan seperti ini akan memungkin semua warga dunia bisa menciptakan kehidupan yang lebih layak dan dengan demikian kemiskinan di dunia bisa diminimalisir atau dikurangi.

17. Terorisme dianggap sebagai kejahatan yang lintas batas negara karena dewasa ini

aksi terorisme yang semakin mengancam keamanan negara dan penggunaan senjata nuklir. Negara-negara di dunia, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu menahan diri untuk tidak mengorganisasi, menganjurkan, membantu, mengambil inisiatif, atau berperang dalam aksi-aksi terorisme. Karena perang terhadap terorisme harus dilakukan secara hati-hati karena masih banyak negara yang tidak peduli terhadap kejahatan terorisme.

D. jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)


Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007





(RENCANA (RENCANA (RENCANA (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

MATA PELAJARAN


( PKn )

KELAS XII

DISUSUN OLEH


NIP. 19520312 1985031 007

2009/2010



Nomor : 001/RPP

V. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

3. Kelas/Program : XII

4. Pertemuan Minggu ke : 1 dan 2

5. Alokasi Waktu : 6 x 45 (6 jam pelajaran)

VI. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR


1.1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

2. Kompetensi Dasar

1.1. Mendeskripsikan Pancasila sebagi ideologi terbuka

III. INDIKATOR

1. Mengemukakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara

2. Menguraikan fungsi Pancasila

3. Mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara

4. Membedakan ideologi terbuka dan tertutup

5. Mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka

6. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai

7. Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri



1. Buku Paket PKn Kelas XII








Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 002/RPP

V. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Nilai-Nilai Pancasila







2. Kompetensi Dasar

2.1. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan

III. INDIKATOR

1. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai

2. Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri










Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 003/RPP

V. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Perilaku yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



5. Alokasi Waktu : 3 x 45 ( 6 jam pelajaran )




2. Kompetensi Dasar


III. INDIKATOR

1. Menunjukan sikap positif terhadap nilai Pancasila

2. Menemukan cara bersikap positif yang sesuai denga Pancasila sebagai ideologi

terbuka



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Pengendalian diri


- Penenangan










Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 004/RPP

V. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Sistem Pemerintahan






1.1. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

2. Kompetensi Dasar

2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara

III. INDIKATOR

1. Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer di

berbagai Negara

2. Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer

3. Menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Presidensial dan

Parlementer



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri


3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri










Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 005 / RPP

I. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Sistem Pemerintahan Negara Indonesia



5. Alokasi Waktu : 6 x 45 ( 6 jam pelajaran )

II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR



2. Kompetensi Dasar

2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia

III. INDIKATOR

1. Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Negara Indonesia

menurut UUD 1945

2. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum

dan sesudah perubahan



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 006/RPP

V. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia







2. Kompetensi Dasar

2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di

Indonesia dengan negara lain

III. INDIKATOR

1. Menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Indonesia

2. Membandingkan sistem pemeintahan Indonesia dengan negara lain



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 007/RPP

V. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Peranan Pers






1.1. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi

2. Kompetensi Dasar

1.1. Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembangan pers di

Indonesia

III. INDIKATOR

1. Menguraikan pengertian, fungsi dan peranan pers dalam masyarakat yang

demokratis

2. Mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 008/RPP

IX. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Kode Etik Jurnalistik




X. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR



2. Kompetensi Dasar

2.1. Menganalisis pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik

jurnalistik dalam masyarakat Indonesia

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan kode etik jurnalistik

2. Menganalisis kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia

3. Menguraikan upaya pemerintah dalam mengendalikan pers



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 009/RPP

IX. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Kebebasan Pers dan Dampaknya




X. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR



2. Kompetensi Dasar

2.1. Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan

media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Menunjukan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa / pers

2. Menguraikan manfaat pers dalam kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007



Nomor : 010/RPP

VII. IDENTITAS


2. Materi Pokok : Globalisasi




VIII. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR


1.1. Mengevaluasi dampak globalisasi

2. Kompetensi Dasar

2.1. Mendeskripsikan proses, aspek dan dampak globalisasi dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara

III. INDIKATOR

1. Mengemukakan proses dan aspek globalisasi

2. Mendeskripsikan dampak globalisasi



dikembangkan

1. Pendahuluan



kondisi siswa

15’

- Disiplin

- Kerja sama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti


yang ingin dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerja sama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup


- Penenangan

20’

- Pengendalian diri











Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007

007


KUNCI JAWABAN BAB 1 A. Pilihan Ganda

21. a 22. b 23. a 24. d 25. d 26. a 27. c 28. b 29. b 30. a

B.Esai 21. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa Pancasila harus mampu menyesuaikan diri

dengan zaman. Namun bukan berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diganti dengan nilai-nilai dasar lain yang meniadakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif, dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus memberikan orientasi ke depan, yang mengharuskan bangsa Indonesia untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan keterbukaan. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. Tiga tokoh beserta idenya pokok yang dituangkan dalam perumusan dasar negara RI pada sidang BPUPKI

sebagai berikut: i. Muhammad Yamin

ii. Prof. Dr. Soepomo

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ke- Tuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

1. Persatuan

2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan lahir dan batin

4. Musyawarah

5. Keadilan Rakyat


iii. Ir. Soekarno

23. Menurut hemat saya, nilai dan makna Pancasila belum dijalankan dengan benar sampai sekarang ini. Sebab pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila terus terjadi. Misalnya, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab belum dihayati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia belum dipenuhi oleh pemerintah. Sering juga terjadi tindakan kekerasan yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Di bagian-bagian tertentu wilayah Indonesia belum dijamah pembangunan yang adil dan merata. Sehingga menyebabkan persatuan Indonesia pun terancam karena banyak daerah ingin melepaskan diri dari NKRI.

24. Perbedaan antara ideologi Pancasila, Komunis, dan liberal.

Ideologi Pancasila adalah ideologi yang berpatokan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutakam keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam aspek kehidupan bangsa dan negara. Ideologi komunis adalah paham yang mengetengahkan bahwa sumber produksi adalah milik negara atau milik bersama. Namun, ideologi ini sangat tertutup dan otoritas negara sangat dominan. Komunis juga mengingkari adanya peran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Ideologi liberal adalah paham yang mengetengahkan kebebasan individu daripada masyarakat. Masyarakat baginya diabdikan untuk individu. Dalam ideologi ini penghargaan terhadap HAM lebih baik, demokrasi berjalan dengan baik dan paham ini menolak adanya absolutisme.

25. Pancasila dapat dijadikan sebagai paradigma pembangunan karena dijadikan sebagai landasan,acuan, metode, nilai dan tujuan yang ingin dicapai di setiap program pembangunan negara Republik Indonesia.

26. Pancasila mengandung nilai instrumental maksdunya adalah bahwa pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalma lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan, tempat, dan waktu. Walaupun lebih rendah dari nilai dasar, nilai nin tidak kalah penting, karena dapat mewujudkan nilai umum menjadi konkret dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai instrumental merupakan tafsir positif terhadap nilai dasar yang umum.

27. Negara-negara yang menganut ideologi komunis cenderung bersifat otoriter karena hukum melanggengkan komunis, dan peran negara sangat dominan dan monopoli negara sangat jelas dan menganggap kolektivitas yagn dibentuk negara lebih penting daripada masyarakat atau individu. Paham ini lebih mengutamakan kebersamaan tetapi kebersamaan yang semu.

28. Menurut pendapat saya, budaya-budaya yang berkembang di Indonesia hanya sebagian yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya masyarakat di pedesaan mereka masih menghayati nilai-nilai kebersamaan dalam gotong-royong, dan juga saling membantu satu sama lain. Sedangkan sebagian masyarakat di kota nilai-nilai kegotongroyongan semakin menipis. Hal itu dipengaruhi oleh indivualitas manusia yang diadopsi dari budaya barat.

29. Nilai-nilai Pancasila dapat ditumbuhkan dalam lingkungan sekolah seperti nilai kerja sama dalam studi kelompok, piket kelas, dan juga menolong teman yagn sakit, dan membiarkan teman yang beragama lain berdoa sesuai denga keyakinannya.

30. Menurut hemat saya melaksanakan nilai Pancasila harus disertai dengan penegakan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Artinya orang yang melanggar nilai-nilai Pancasila harus ditindak berdasarkan aturan

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasional atau Peri Kemanusiaan

3. Mufakat atau Demokrasi

4. .Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa


yang berlaku. Misalnya, pelanggaran dalam penggunaan narkoba harus ditindak. Selain itu, upaya menerapkan nilai-nilai pada generasi muda sekarang ini harus dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun semuanya itu yang terpenting adalah keteladanan para pemimpin dalam menerapkan nilai-nilai itu.

C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 2 A. Pilihan Ganda

21. b 22. e 23. b 24. a 25. b 26. b 27. c 28. c 29. b 30. a

B. Esai 1. Perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, ditinjau dari aspek kekuasaan

badan legislatif dan eksekutif: a. Sistem pemerintahan parlementer:

• Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, kaisar) hanya berfungsi sebagai simbolis, dan tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan legislatif.

• Kekuasaan legislatif lebih kuat dariapda kekuasaan eksekutif (presiden/perdana menteri).

• Menteri-menteri diangkat, diberhentikan dan harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada badan legislatif.

• Program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Bila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

ii. Sistem Presidensial

• Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

• Kekuasaan eksekutif lebih kuat dibandingkan dengan kekuasaan legislatif.

• Menteri-menteri diangkat, diberhentikan, dan hanya bertanggung jawab kepada presiden.

• Kekuasaan eksekutik presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

• Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. Oleh karena itu, presiden dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan.

� Yang dimaksud dengan checks and balances atau kontrol dan keseimbangan adalah sebuah upaya

untuk mencegah kemungkinan satu lembaga/cabang kekuasaan memperbesar kekuasaan sendiri, masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan yang lain. Dengan cara seperti itu, posisi masing-masing cabang kekuasaan tetap dalam keseimbangan yang tepat. Di Amerika Serikat, Kongres diberi kekuasaan untuk mengontrol presiden dengan menolak RUU yang diajukan presiden, menahan persetujuan terhadap badang-badan eksekutif dan administratif, menolak memberi persetujuan terhadap calon pejabat bawahan langsung presiden, dan mengadili serta memberhentikan presiden. Kongres juga diberi kekuasaan mengontrol Mahkamah Agung dengan membatasi kewenangan banding mahkamah agung, dan menahan persetujuan terhadap calon hakim agung. Presiden diberi kekuasaan untuk mengontrol Kongres dengan hak veto atas UU yang telah disetujui Kongres, dan mengontrol mahkamah agung dengan mengajukan calon mahkamah agung. Di


lain pihak, mahkamah agung mengontrol Kongres dan presiden melalui kekuasaannya untuk melakukan judicial review.

� UUD Negara Indonesia perlu diamandemen agar menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Perubahan itu dilakukan mengingat kehidupan politik Indonesia semakin kompleks. Hal itu sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang tetap membiarkan rumusan UUD 1945 tidak kaku atau tetap saja.

� Menurut hemat saya, amandemen UUD telah membawa perubahan berarti dalam sistem pemerintahan politik di Indonesia. Sebagai contoh sebelum tahun 2004, presiden dipilih oleh MPR tetapi pada tahun 2004 telah terjadi perubahan yang sangat berarti di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Maka MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi di negara ini tetapi hanya sebagai lembaga tinggi negara saja. Selain itu, MPR tidak lagi menyusun Garis-Garis Besar Haluan negara. Presiden dan wakil presiden terpilih harus menyusun sendiri GBHN yang akan dilaksanakannya.

� Perbedaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Mahkamah Agung

� Mengadili pada tingkat kasasi � Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang � Melaksanakan wewenan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

b. Mahkamah Konstitusi

• Mengadili ada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

• Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD.

• Memutuskan pembubaran partai politik

• Memutuskan perselisiahn hasil Pemilu.

• Memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden da/ atau wakil presiden sebagai yang dimaksud dalma pasal 7A UUD 1945.

� Sistem pemerintahan yang berlaku di RRC pada dasarnya menggunakan sistem pemerintahan

parlementer yang mulai mapan sejak tahun 1954, pada masa kepemimpinan Mao Tze Tung tahun 1893-1976. Mao menjadi ketua partai komunis Cina pada tahun 1935. Setelah tahun 1976, Mao digantikan oleh Deng Xiaoping. Sistem politik dan pembagian kekuasaan di Cina melalui sistem partai tunggal adalah sebagai berikut: a. Kekuasaan eksekutif (presiden) dipegang oleh ketua partai sendiri, sedangkan sekretaris jenderal

partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat perdana menteri. b. Kongres Rakyat Nasional mengemban kekuasaan legislatif yang hanya didominasi oleh Partai

Komunis Cina. c. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan

Mahkamah Agung Cina. Pengadilan rakyat tersebut bertanggung jawab pada Kongres Rakyat Cina di setiap tingkatan.

� Pasal dalam UUD 1945 yang diselewengkan demi kepentingan penguasa misalnya pada pasal 17 ayat 1, 2, 3 dan 4. yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ssetiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pasal di atas mengisyarakatkan bahwa dalam menyusun kabinet tidak ada kewajiban resmi bagi presiden untuk menghubungi, melakukan tawar-menawar, atau menyusun bersama kabinet dengan pihak-pihak yang secara politik terwakili di parlemen. Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden, bukan parlemen. Itu artinya selama masih dipercaya presiden maka kedudukan menteri tidak bisa digantikan. Pasal 23E ayat (2) UUD 19445 menyatakan bahwa ”Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daearah, dan dilanjuti dengan ayat (3) ”Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.” Dari klausal ini jelas terlihat kembali suatu kerancuan, sebuah badan pengawas pemerintah diamanatkan untuk diatur dengan undang-undang yang adalah buatan pemerintah sendiri. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegan kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Batasan wewenang dan tanggung jaab kekuasaan itu tidak diatur lebih lanjut dalam UUD


dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan ini tidak sekedar kekuasaan eksekutif, melainkan mencakup ruang lingkup yang lebih luas daripada itu, sehingga batasan yang jelas untuk mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab kekuasaan tidak perlu dilakukan.

� Ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 19445:

• Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia mengalami pengurangan sekaligus penambahan.

• Sesuai prinsip sistem pemerintahan presidensial, terdapat larangan rangkap jabatan di antara para pejabat lembaga negara tingkat pusat.

• MPR tidak lagi berkedudukan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

• DPR telah dikukuhkan kedudukannya sebagai lembaga pembuat undang-undang.

• Ada lembaga perwakilan daerah, dalam bentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

• Presiden lebih sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

• Kedudukan Mahkamah Augn sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka semual hanya disebut dalma penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945, kini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1.

• Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 ayat UUD 1945.

• Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

� Menurut hemat saya kekurangan yang masih terdapat dalam UUD 1945 setelah amandemen adalah

pasal-pasal yang mengatur wewenang presiden sebagai kepala negara, mengangkat para menteri sesuai dengan hak prerogatif presiden, batasan-batasan kekuasaan presiden sebagai kepala negara tidak terlalu jelas. Ada kecenderungan otoriter dan terciptanya negara kekuasaan, maklumat, penpres, surat perintah. Legimitasi pemerintahan negara bukan melalui mekanisme consent by the governed atau berupa direct mandate. Selain itu masih ada lagi pasal-pasal yang perlu direvisi untuk menciptakan stabilitas dalam negara kita.

� Menurut hemat sayat sistem presidensial yang berlaku di Indonesia sudah cukup tepat untuk diterapkan. Namun dalam pelaksanaannya, perlu ada batasan-batasan yang jelas tentang tugas dan wewenang presiden. Meskipun dalam perkembangannya, sudah pembagian kekuasaan negara dan sistem check and balances menurut UUD 1945. Sistem ini akan mempermudah pengontrolan terhadap wewenang dan kerja presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

D. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 3 A. Pilihan Ganda

21. a 22. b 23. c 24. b 25. d 26. e 27. d 28. e 29. a 30. a

B. Esai

21. Fungsi pers sebagai ”Watchdog” menurut hemat saya masih relevan sekarang ini. Karena pers menjadi

”mata dan telinga” yang memberikan isyarat dan tanda-tanda dini apabila ada kejadian yang tidak pada tempat, sertai sebagai pembentuk opini masyarakat dan agenda publik. Di sini pers menjadi kekuatan keempat yang menyangga pemerintahan demokrasi, bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena pers dalam masyarakat demokrasi akan memberikan informasi


mengenai perkembangan kehidupan sosio politik, memberikan gambaran mengenai isu-isu penting yang sedang menjadi perhatian masyarakat, menyediakan wahana untuk melakukan debat publik antara berbagai sudut pandang berbeda-beda yang hidup dalam masyarakat, membantu pemerintah dalam memperhitungkan cara yang sesuai dalam menggunakan kekuasaan, dan memberikan sumbangan kepada warga masyarakat untuk belajar, memilih, dan terlibat dalam kehidupan bersama, termasuk proses politik.

22. Yang membuat surat keluar atau majalah dapat dibredel: a. Pengendalian kebebasan pers yang artinya masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan

kebebasan pers. Mereka berusaha untuk membatasi atau bahkan meniadakan kebebasan pers. b. Penyalahgunaan kebebasan pers yang artinya, insan pers memanfaatkan kebebasan pers untuk

melakukan kegiatan jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya.

23. Keadaan pers pribumi pada masa penjajah Belanda mulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff. Ketika itu terbit surat kabar pertama pada 7 Agustus 1744 di Batavia (Jakarta), yaitu Bataviaschee Nouvelles en Politique Raisonnementen. Surat kabar tersebut hanya bertahan selama 2 tahun. Ia dilarang terbit oleh gubernu jenderal atas perintah VOC, karena dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan bisnis VOC di Hindia Belanda. Selama kurun waktu 1744-1854, surat kabar cenderung dimiliki oleh orang Eropa, berbahasa Belanda, dtujukan bagi pembaca berbahasa Belanda, berisi tentang kehidupan orang Eropa dan tidak terkati dengan kehidupan pribumi. Karena itu, kurun waktu itu sering disebut Babak Putih. Barulah pada kurun sesudah itu mulai muncul surat kabar berbahasa Melayu, misalnya Slompret Melajoe. Meskipun pada waktu itu ada iklim yang memungkinkan terbitnya surat kabar, pemerintah kolonial pada dasarnya cenderung mencurigainya. Hal itu tampak dari terbitnya berbagai peraturan yang mengekang kehidupan pers. Peraturan pertama pemerintah kolonial tentang pers adalah Peraturan Barang Cetakan pada tahun 1856, yang kemudian diperbaiki pada tahun 1906. Peraturan tersebut berisi ketentuan sensor preventif untuk mengawasi tulisan yang akan dimuat dalam surat kabar.

24. Keadaan pers Indonesia pada tahun 1966 dengan pers Uni Soviet pada masa Tirani Besi hampir sama. Pada masa Orde Baru, lembaran hitam menyelimuti sejarah pers Indonesia. Pada hal dalam kurun waktu tersebut berlaku UU Pokok Pers No. 11/1966 yang memberi jaminan ”seolah-olah” ada jaminan bahwa pemerintah tidak akan melakukan sensor dan pembredelan. Namun, Peraturan Menteri Penerangan RI No.03/Per/Menpen/1969 mengharuskan adanya Surat Izin Terbit (SIT).Kemudian aturan ini dicabut bersamaan dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 1982. Undang-Undang ini kembali membuka keberadaan SIUPP/Surat Izin Usaha Penerbitan Pers melalui Permenpen Nno.01/1984. Berdasarkan legalitas Permenpen No.01/1984, ketika itu enam penerbitan dibatalkan SIUPP-nya oleh penguasa Orde Baru. Permenpen No.01/1984 sudah sejak lama menghantui kehidupan pers karena pasal 33 ayat (h) peraturan tersebut memungkinkan pemerintah membatalkan SIUPP suatu penerbitan pers. Tidaklah mengherankan kalau keberadaan peraturan tersebut sejak lama digugat untuk dihapus. Peraturan tersebut muncul karena pada dasarnya pemerintah mana pun atau individu siapapu tidak mau membiarkan tindakannya disorot, kebijakannya diteliti secara seksama, apalagi dikritik oleh media. Kekuatan politik manapun tidak akan rela melepaskan kekuasaannya tanpa berupaya membela kepentingannya. Hal itu pun terjadi pada di Uni Soviet di mana sensor oleh negara tetap ketat terhadap media massa. Oposisi politik ditekan dengan hanya mengizinkan keberadaan satu partai saja. Negara-negara dengan satu parti menentukan secara langsung gagasan dan informasi yang akan diterbitkan, disirkulasikan, dan diajarkan. Ketika penerbit, penulis, atau pembaga penyiaran dianggap telah melewati batas politik atau moral yang ditentukan oleh undang-undang atau hukum pemerintahan, mereka akan dihukum denda, dipenjara, atau dibredel, dilarang untuk terbit lagi, atau saluran komunikasinya ditutup. Pengasingan atas warga negara dari Uni Soviet telah mengungkapkan adanya pelecehan hak asasi. Di antara yang diasingkan adalah para ilmuwan dan orang-orang terpelajar, seperti Alexander pada tahun 1970, dan Andrey D. Sakharov, yang memenangkan Nobel Perdamaian pada tahun 1975. Pengakuan dunia tidak mencegah pemerintah Soviet melakukan penindasan atas karya mereka dan menghukum mereka. Namun, akhirnya hingga tahun 1980-a, Uni Soviet di bawah pemerintahan Presiden Mkhail Gorbachev memperlonggar sensor media sebagai bagian gerakan reformasi pemerintah secara umu, dan negara-negara Blok Timur lain pun terpengaruh.


25. Wartawan harus memiliki kode etik untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Karena itu, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

26. Situasi pada saat pers mengalami kebebasannya dinyatakan bahwa:

• Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

• Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Maksudnya bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

• Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau palarangan penyiaran. Hal itu berlaku baik bagi kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh media cetak maupun media elektronik.

• Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

• Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Hhak tolak adalah hak wartawan untuk melindungi sumber-sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

• Wartawan bebas memilih organisasi wartawan dan dalam melaksanakan profesinya mendapat perlindungan hukum. Ketentuan tersebut dengan sangat jelas menunjukkan bahwa pers nasional bebas untuk (mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, melindungi sumber-sumber informasi dan menolak menyebutkan identitas sumber informasi) dan bebas dari (tindakan pencegahan, pelarangan dan/atau penekanan, penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran). Bentuk kebebasan tersebut merupakan hal dasar kebebasan pers yang umumnya terdapat di berbagai negara demokratis.

27. Kebebasan pers di luar negeri merupakan suatu hal yang fundamental dalam hak-hak individual. Tnap

media yang bebas, masyarakat yang bebas dan pemerintah yang demokratis tidak akan mungkin terwujud. Melalui pengakuan atas hak untuk berseberangan pendapat, pemerintah demokratis mendorong perubahan politik dan sosial yang damai dan tertib. Sebagai contohnya di Amerika Serikat, ketika terjadi Kongres pertama Amerika Serikat bertemu di tahun 1789, tugas utamanya adalah pengesahan Bill of Rights, sepuluh amandemen atas Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen pertama berbunyi,”Kongres tidak akan membuat satu undang-undang pun...yang mengurangi kebebasan berbicara, atau pers.”

Amandemen ini kemudian diperluas untuk melindungi pers dari pengurangan haknya oleh negara. Namun, kebebasan pers di Amerika Serikat tidaklah absolut. Prinsip yang telah lama diterima adalah bahwa pers tidak boleh digunakan untuk tujuan yang menciptakan ”bahaya yang jelas dan nyata” yang membawa konsekuensi serius atas beberapa kepentingan signifikan, yang mana merupakan hak atau tugas pemerintah untuk melindunginya. Bila kita melihat kondisi kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru sangatlah memprihatinkan. Kedudukan pers selalu goyah ketika berhadapan dengan kekuasaan; dengan adaya peraturan-peraturan yang mengekang kebebasan pers itu sendiri. Banyak sekali surat kabar, majalah yang dibredel dengan menggunakan kekuasaan. H Hal ini mengindikasikan bahwa telah matinya demokrasi, sebab pemerintah tidak memberikan kebebaan bersuara dan bereksprsi. 28. Dalam negara demokratis, rakyat sangat bergantung pada pers karena pers merupaan kekuatan yang

menyangga pemerintahan yang demokratis. Karena itu pers bertindak sebagai sumber informasi altenatif bagi masyarakat, dan juga pendidikan politik. Karena lewat pers, masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan kehidupan sosio-politik, memberikan gambaran mengenai isu-isu penting yang sedang menjadi perhatian masyarakat, menyediakan wahana untuk melakukan debat publik antara berbagai sudut pandang berbeda-beda yang hidup dalam masyarakat, membantu pemerintah dalam memperhitungkan cara yang sesuai dalam menggunakan kekuasaan, dan


memberikan sumbangan keapda warga masyarakat untuk belajar, memilih, dan terlibat dalam kehidupan bersama, termasuk proses politik.

29. Maksud pers sebagai penjaga jalannya demokrasi adalah menegakkan nilai-nilai demokrasi,

mendorong penegakan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, menghormati pluralisme/kebhinekaan. Selain itu, pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Pers juga melakukan pengawasan kritis, koreks, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

30. Cara menilai etis tidaknya pemberitaan suatu media di televisi jika pemberitaan itu tidak terlepas dari

kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Artinya, suatu pemberitaan dinilai etis atau tidak harus berdasarkan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik artinya aturan atau tata susila kewartawanan, norma tertulis yang mengatus sika, tingkah laku, dan tata krama penerbitan atau pemberitaan.

C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai) BAB 4 A. Pilihan Ganda

21. a 22. a 23. d 24. a 25. c 26. e 27. b 28. c 29. e 30. d

B. Esai 1. Globalisasi pada dasarnya berhubungan dengan peningkatan saling berkaitan antarbangsa dan

antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Ada juga mempunyai pengertian tersendiri tentang globalisasi. Ada yang mengatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi relasi sosial seduia yang menghubungkan lokalitas yang saling berjauhan sedemikian rupa sehingga jumlah peristiwa sosial dibentuk oleh peristiwa yang terjadi pada jarak bermil-mil. Ada juga yang mengatakan bahwa globalisasi menunjuk pada lingkup masalah yang menyangkut kepentingan dan nasib bersama yang tidak dapat lagi dipecahkan hanya oleh negara-negara masing-masing.

2. Tiga faktor yang mendorong munculnya neoliberalisme sebagai berikut:

a. bebaskan perusahan swasta dari campur tangan pemerintah; misalnya, menjauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang-bidang perburuhan, investasi, harga, serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri.

b. Penghentian subsidi negara kepada rakyat, karena hal itu selian bertentangan dengan prinsip menjauhkan camur tangan pemerintah juga bertentangan dengan prinsip pasar bebas serta persaingan bebas.

c. Penghapusan ideologi ”kesejahteraan bersama” dan pemilikian bersama seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat tradisional.

3. Fase-fase globalisasi di Indonesia sebagai berikut:

a. Fase jatuhnya kekuatan Orde Lama Tergulingnya Presiden Soekarno akibat peristiwa G 30 S/PKI menjadi fase awal masuknya Indonesia ke kancah globalisasi setelah kemerdekaan. Setelah lima abad sebelumnya menjadi


pusat globalisasi dunia melalui rempah-rempah dan kolonialisme Belanda, Soekarno menutup diri dari modal asing. Soekarno ingin membangun neger denagn ekonomi berdikari dan politik mandiri. Ia menolak tegas IMF dan Bank Dunia dari Indonesia. Soekarno yakin, kekayaan alam yang melimpah ruah di bumi Nusantara akan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Para kapitalis dan sekutu liberalnya dengan senang hati membantu komunisme daripada liberalisme dan kapitalisme. Kejatuhan Soekarno dari tampuk kekuasaan ini menandai era baru Indonesia yang kembali menjalin hubungan mesra dengan IMF dan World Bank, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Setlah tadinya berteriak go to hell with your aid, Indonesia berbalik menjadi tamak utang. Indonesia dibangun dengan utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia begitu besar. Sebagai imbalannya, siap tidak siap Indonesia harus rela memasuki arus globalisasi ekonomi. Termasuk dengan kebanggaan yang dipaksakan menjadi anggota APEC dan penandatanganan kesepakatan pasa bebas Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

b. Fase Krisis Ekonomi 1997 Krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Perekonomian Indonesia yang tadinya terlihat fantastis, ambruk. Utang luar negeri tidak cukup membuat Indonesia makmur. Kejayaan ekonomi selama berpuluh-puluh tahun hancur karena pukulan spekulan pasar uang selama beberapa hari saja. IMF dan World Bank memberi resep untuk menyembuhkan penyakit pasiennya yang sedang kritis. Indonesia harus menghapus berbagai jenis subsidi untuk rakyat, menjadikan rupiah sebagai mata uang yang tunduk pada mekanisme pasar uang, dan melakuan privatisasi perusahaan milik negara. Tetapi rakyat yang miskin dan jumlahnya semakin banyak. Sementara segelintir orang yang kaya semakin kaya.

4. Bukti-bukti globalisasi memberikan dampak negatif bagi penduduk dunia sebagai berikut:

a. Pendapatan seperlima dari populasi kaum kaya di dunia sekarang, rata-rata sama dengan 50 tahun pendapatan seperlima dari populasi penduduk miskin.

b. Lebih dari satu juta rakyat di negara-negara berkembang hidup dalam kemiskinan absolut. c. Arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. d. Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia e. Masuknya wisatawan ke Indonesia melunturkan nilai luhur bangsa. f. Pengusaha dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan pengusaha luar negeri. Akibatnya kondisi

industri dalam negeri sulit berkembang. g. Terjadi kerusakan lingkungan adn polusi limbah industri. h. Perkembangan perusahaan nasional menjadi sangat lambat karena investasinya lebih banyak

melalui bursa efek daripada mendirikan perusahan baru.

5. Menurut pendapat saya privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN akan menyebabkan kemiskinan bagi rakyatnya. Karena sumber pengolahan kekayaan negara akan beralih kepada swasta yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Akibatnya rakyat tidak lagi mempunyai sumber pengolalaan kekayaan yang bisa diandalkan untuk membangun negaranya atau ekonominya sendiri.

6. Ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan:

a. berkembangnya pertukaran kebudayan internasional. b. Penyebaran prinsip multikebudayaan c. Berkembangnya pariwisata d. Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian dan film. e. Bertambah banyaknya event-event berskala global.

7. Kebaikan globalisasi ekonomi sebagai berikut:

a. meningkatkan produksi global b. meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam satu negara c. memperluas pasar untuk produk dalam negeri d. memperoleh modal lebih banyak dan teknologi yang lebih baik e. menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.

8. Perbandingan kebaikan globalisasi ekonomi dan kebudayaan:


Pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi adalah munculnya perusahan-perusahaan multinasional yang ada di negara kita. Dan dengan munculnya perusahaan multinasional maka gaya hidup baru yang tampak jelas di kota-kota besar dan semkain merasuki kehidupan bangsa yang dulunya terisolasi.

• Kemajuan IPTEK terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia.

• Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan IPTEK

• Kerja sama internasional dan regional yang telah menyatuhkan kehidupan berusaha bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara.

• Meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak asasi mansia dan kejiwaaan manusia di dalam kehidupan bersama, serta meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi.

9. Tujuan diadakan penelitian ilmiah tentang globalisasi adalah untuk membuktikan kebenaran yang dapat

memberikan gambaran suatu kebenaran terutama tentang globalisasi. Artinya sebuah karya yang berupaya untuk meneliti perkembangan globalisasi, proses, serta dampak negatif dan positif globaliassi terhadap kehidupan masyarakat.

10. Teknik berbicara dan presentasi karya ilmiah:

• Teknik berbicara - menarik napas dalam-dalam sebelum memulai pembicaraan - mengatur volume bicara - menggunakan kata-kata sehari-hari yang dikenal oleh pendengar - melayangkan pandangan ke pendengar yang paling bersimpati/berminat pada kita.

• Teknik presentasi karya ilmiah: - Pakaian. Pakaian yang baik, sederhana, serasi, rapi dan bersih akan menunjukkan rasa percaya

diri, rasa harga diri, dan mencerminkan kepribadian seseorang. - Pandangan mata. Memandang orang-orang yang diajak berbicara, jangan menundukkan kepala. - Air muka. Air muka mengikuti isi pembicaraan pada penelitian. - Sikap badan. Pada presentasi duduk, duduklah dengan sopan. Pada presentasi berdiri, berdirilah

dengan tegap dengan mengatur gerakan badan secara teratur agar tenang. - Suara. Suara menampakkan kesan positif dengan menjelaskan ucapan yang dikeluarkan, tidak

menoton, bersemangat, dan dapat didengar. - Tulisan. Bentuk huruf, angka, gambar sebagai sarana untuk menjelaskan apa yang dibicarakan. - Senyum. Senyum tulus yang keluar dari dalam lubuk hati.

E. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)


Mengetahui




NIP.19590127 198103 1 012 NIP. 19520312 1985031 007