Download pdf - REVISI VI RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019 · tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2015 yang telah ditetapkan melalui Undang –

REVISI – VI RENCANA AKSI KEGIATAN

TAHUN 2015 - 2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

KELAS III PALANGKA RAYA

TAHUN 2019

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu agenda pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN

2015 – 2019 adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia dengan pelaksanaan program Indonesia Sehat. Pembangunan

kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu

untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu pilar utama dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdaya saing, dan indeks

pembangunan manusia. Untuk itu pembangunan kesehatan bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan kesehatan

hendaklah dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Pembangunan kesehatan adalah merupakan bagian integral dalam

pembangunan Nasional sehingga diharapkan sektor kesehatan sebagai

mainstream dalam setiap kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Pada era

sekarang permasalahan kesehatan semakin kompleks dan berkembang

khususnya dalam hal transisi epidemiologi penyakit, dimana kejadian penyakit

menular masih berkembang ditambah lagi dengan munculnya penyakit new-

emerging infectious diseases.

Pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat mempunyai peran

penting sebagai pintu masuk lalu lintas orang/barang dan alat angkut dan first

contact bagi para pengunjung ke wilayah/negara, tempat kegiatan ekonomi,

industri dan naik turun penumpang, serta tempat kapal dan pesawat

berlabuh/bersandar.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berdasarkan Permenkes RI No.

356/Menkes/Per/IV/2008 tentang organisasi dan tata kerja merupakan Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit, mempunyai tugas dan fungsi yang esensinya adalah melakukan tugas

cegah tangkal penyakit di pelabuhan baik pada orang, lingkungan pelabuhan

dan alat angkut serta muatannya.

KKP Kelas III Palangkaraya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah

mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mencegah keluar

masuknya penyakit melalui pintu masuk (bandara dan pelabuhan) yang tersebar

di beberapa kabupaten/kota. Melihat kondisi diatas maka sangatlah perlu KKP

Kelas III Palangkaraya menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipintu masuk. Dengan diberlakukannya

UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan maka menjadi dasar untuk

dilakukan revisi VI pada RAK KKP Kelas III Palangka Raya 2015 – 2019 dengan

beberapa penyesuaian dibagian isi.

ii

RAK tersebut disusun agar program-program yang dijalankan oleh KKP

Kelas III Palangkaraya sesuai dengan visi dan misi Kementerian Kesehatan

khususnya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam

hal pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi, pengendalian resiko

lingkungan dan kesehatan lintas wilayah. Diharapkan dengan program-program

prioritas yang dijalankan oleh KKP Kelas III Palangkaraya bermanfaat khususnya

pada masyarakat disekitar wilayah pelabuhan, bandara dan masyarakat

Kalimantan Tengah pada umumnya.

Palangkaraya, 19 Februari 2019

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangkaraya

Solihin, SKM, MPH

NIP 196609121989031012

iii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-NYA, maka

dokumen Revisi VI (enam) Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangka Raya Tahun 2015-2019 dapat tersusun tepat pada waktunya.

Rencana aksi kegiatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program

dan kegiatan KKP Kelas III Palangka Raya kurun waktu lima tahun yang dapat dijadikan

pedoman dalam melaksanakan kegiatan secara terencana/terjadwal. Rencana aksi ini

mengalami perubahan/revisi atas dasar diberlakukan UU No. 6 Tahun 2018 dan beberapa

penyesuaian dalam isi tujuan, sasaran strategis, indikator dan capaian KKP Kelas III

Palangka Raya yang memerlukan penyesuain sesuai kondisi terkini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi

dalam penyusunan Revisi VI (enam) Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangka Raya ini, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan di sana –

sini dalam penyusunannya, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak diperlukan.

Semoga Revisi VI (enam) Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Palangka Raya Tahun 2015- 2019 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya.

Palangka Raya, 19 Februari 2019

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangka Raya

Solihin, SKM, MPH

NIP 196609121989031012

iv

DAFTAR ISI

Hal

Ringkasan Eksekutif ...................................................................................... i

Kata Pengantar ........................................................................................... iii

Daftar Isi ................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................... 1

B. Kondisi Umum ............................................................................ 3

C. Dasar Hukum ........................................................................... 10

D. Struktur Organisasi .................................................................... 11

E. Tugas Pokok dan Fungsi.............................................................. 12

F. Ruang Lingkup Tugas..................................................................13

G. Potensi Permasalahan................................................................ 14

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi ....................................................................................... 19

B. Misi .................................................................................... ...19

C. Tujuan...................................................................................19

D. Tujuan KKP Kelas III Palangka Raya.................................................20

E. Sasaran Strategis...................................................................... 21

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ........................................................... 25

B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal P2P .................................. 27

C. Strategis Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pada Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya Tahun 2015-2019 ................................... 33

BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

A. Rencana Kinerja ...................................................................... 35

B. Pendanaan Kegiatan .................................................................. 37

BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan ........................................................................... 38

B. Penilaian ............................................................................... 38

C. Pelaporan .............................................................................. 39

v

BAB VI PENUTUP ................................................................................... 41

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dokumen RAK 2015 – 2019 Rev-VI Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah

tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2015

yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007. Dengan berpayung

kepada UUD tahun 1945 dan UU Nomor 17 tahun 2007, RPJMN 2015 – 2019 disusun sebagai

penjabaran visi, misi dan agenda (nawacita) Presiden dan Wakil Presiden.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025

sebagai rencana pembangunan kesehatan nasional dibidang kesehatan untuk jangka waktu

20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan

arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat termasuk swasta dalam

mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan dasar, visi, misi dan arah

pembangunan kesehatan yang telah disepakati.

Salah satu agenda pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan pelaksanaan

program Indonesia Sehat. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi

salah satu hak dasar rakyat, yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah

satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdaya saing, dan

indeks pembangunan manusia. Untuk itu pembangunan kesehatan bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan kesehatan hendaklah

dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Arah dan kebijakan strategi program Indonesia Sehat salah satunya meningkatkan

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan surveilans

epidemiologi faktor risiko dan penyakit, peningkatan upaya preventif dan promotif

termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama

TB, HIV dan malaria dan tidak menular, pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan dan

penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; peningkatan mutu kesehatan lingkungan,

penatalaksanaan kasus dan pemutusan mata rantai penularan, peningkatan pengendalian

dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas),


perilaku dan lingkungan, peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, Peningkatan kesehatan lingkungan dan

akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; dan

pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan.

Kontribusi dari seluruh komponen bangsa, baik melalui peran pemerintah, civil society

organization maupun masyarakat (household) telah berhasil meningkatkan status

kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti angka

kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang terus menurun dan umur harapan

hidup yang semakin meningkat. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan

program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Pemutakhiran rencana aksi kerja pada tahun 2019 juga mengacu pada UU RI nomor 6

tahun 2018 diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2018, peraturan dari UU ini harus telah

ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU diundangkan. Pada saat UU ini

berlaku maka UU Nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut dan UU Nomor 2 tahun 1962

tentang karantina udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedua UU diatas sudah

tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dimana pada saat itu UU tersebut mengacu pada

regulasi International sanitary Regulation (ISR) tahun 1953. Kemudian ISR diganti dengan

International Health Regulation (IHR) 1969 lalu IHR tahun 1969 direvisi lagi menjadi IHR

tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggl 15 Juni 2007. IHR tahun 2005 merupakan suatu

instrumen internasional yang secara resmi mengikat untuk diberlakukan diseluruh negara

anggota WHO, maupun bukan negara anggota WHO yang setuju untuk disamakan dengan

negara anggota WHO.

Meskipun demikian, upaya yang lebih intensif masih sangat diperlukan, mengingat masalah

kesehatan masyarakat cenderung semakin komplek dan munculnya tantangan baru baik

dalam skala nasional, maupun global. Hal ini terlihat dengan adanya transisi epidemiologi,

transisi demografi dan lingkungan, perubahan sosia budaya masyarakat, perubahan keadan

politik, ekonomi, keamanan, disparitas status kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan

yang belum memadai, perubahan gaya hidup masyarakat (lifestyle) yang tidak sehat dan

meningkatnya faktor risiko penyakit, kinerja pelayanan kesehatan yang belum optimal,

serta keterbatasan, kesenjangan dan belum meratnya distribusi SDM kesehatan. Sementara

dalam skala global, Indonesia dituntut untuk dapat mewujudkan sasaran Millennium

Development Goals (MDGs) dan mengimplementasikan IHR 2005.


B. KONDISI UMUM

Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit

tidak menular. Secara umum, prevalensi penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat

dan pada tahun 2013, berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di Indonesia.

Peningkatan beban PTM sejalan dengan meningkatnya faktor risiko seperti hipertensi,

tingginya glukosa darah, dan obesitas, terutama karena pengaruh pola makan, kurang

aktivitas fisik, dan merokok. Meningkatnya kasus PTM diperkirakan akan menambah beban

pemerintah dan masyarakat karena penanganannya membutuhkan biaya yang besar dan

memerlukan teknologi tinggi.

Kematian akibat penyakit menular cenderung menurun, sejalan dengan penurunan

prevalensi demam berdarah dengue (DBD), diare,malaria, TB, dan AIDS. Prevalensi ISPA,

pneumonia, dan hepatitis justru mengalami peningkatan antara tahun 2007 sampai 2013.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan penanganan kasus berbagai

penyakit menular, walaupun tantangannya masih besar antara lain munculnya risiko multi-

drug resistante TB, infeksi baru HIV yang masih tinggi, serta masih tingginya insidens

malaria dan DBD di daerah-daerah tertentu. Pengendalian penyakit menular makin berat

dengan adanya kerusakan lingkungan, tingginya mobilitas, urbanisasi, serta masih belum

tuntasnya eliminasi berbagai penyakit tropis lama seperti frambusia, kusta, filariasis, dan

schistosomiasis. Tantangan pengendalian penyakit menular antara lain adalah peningkatan

surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit termasuk imunisasi, peningkatan

penemuan kasus dan tata laksana kasus serta peningkatan upaya eliminasi/eradikasi

penyakit terabaikan (neglected tropical diseases). Sementara itu, tantangan pengendalian

penyakit tidak menular adalah penurunan faktor risiko biologi, peningkatan perilaku hidup

bersih dan sehat, dan perbaikan kesehatan lingkungan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya merupakan salah satu Unit Pelaksana

Teknis dan Bertanggungjawab langsung kepada Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI yang

mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit

potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan

lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap

penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan

pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.


Status kesehatan masyarakat Indonesia secara umum masih rendah dan jauh tertinggal

dibandingkan dengan kesehatan masyarakat negara-negara ASEAN lainnya, yang ditandai,

antara lain, dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu 307 per 100 ribu

kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI, 2002–2003), tingginya

angka kematian bayi dan balita. Selain itu, gizi kurang terutama pada balita masih

menjadi masalah besar dalam upaya membentuk generasi yang mandiri dan berkualitas.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Palangka Raya telah melaksanakan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Ada beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembinaan surveilans, imunisasi,

karantina dan kesehatan matra yaitu :

a. Pemeriksaan kedatangan alat angkut dari luar negeri.

Pada tahun 2015 realisasi pemeriksaan kedatangan alat angkut dari luar negeri

adalah 4 kapal dari target 1 kapal. sedangkan pada Tahun 2016 terjadi penurunan

karna realisasi kegiatan ini hanya tercapai 1 kapal dari target 2 kapal. Pada

tahun 2017 sebanyak 5 dokumen pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kapal

dari luar negeri. Pada tahun 2018 sebanyak 12 dokumen COP dari 12 sertifikat COP,

8 diantaranya diterbitkan oleh Wilker Pulang Pisau dan 4 sertifikat diterbitkan oleh

kantor induk Palangkaraya. Dari hasil pemeriksaaan tidak ditemukan faktor risiko

pada kapal tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya kasus KKMMD (Kejadian

Kedaruratan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia).

b. Pemeriksaan Kedatangan alat angkut dalam negeri.

Capaian kegiatan pemeriksaan kedatangan alat angkut dalam negeri tahun 2015

adalah 13.631 dokumen sedangkan pada tahun 2016 tercapai 14.865 dokumen.

Secara jumlah terjadi peningkatan realisasi namun secara persentase capaian

terjadi penurunan dimana pada tahun 2015 realisasi 104,85% sedangkan pada

tahun 2016 menjadi 101%. Pada tahun 2017 14.474 dengan realisasi 99,56% menurun

dari tahun 2016. Capaian kegiatan pada tahun 2018 adalah 15.881 dokumen dengan

realisasi 111%, terjadi peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami

kenaikan sebesar 1.581 dokumen PHQC.


c. Surveilans dalam rangka situasi khusus.

Kegiatan ini meliputi surveilans epidemiologi (SE) pra embarkasi, SE embarkasi haji

antara, SE debarkasi haji antara, dan SE pasca debarkasi. Sedangkan data pada

Kegiatan SE lebaran, Natal dan Tahun Baru didapatkan dari hasil pengawasan

terhadap penumpang yang berangkat dan datang di Bandara Tjilik Riwut pada saat

arus mudik lebaran, natal dan tahun baru selama 14 hari mulai dari H-7 sampai

dengan H+7. Capaian kegiatan ini pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sama yaitu

6 laporan (100%). Dari hasil surveilans tidak ditemukan faktor resiko yang dapat

menimbulkan penyakit.

d. Surveilans wilayah bandara/pelabuhan

Kegiatan ini dilaksanakan pada puskesmas yang berada di wilayah kerja KKP

Palangkaraya di 4 lokasi yaitu kantor induk, wilker Pulang Pisau, wilker Kelanis, dan

wilker Pegatan. Persentase capaian kegiatan ini pada tahun 2015, 2016, 2017 dan

tahun 2018 sama yaitu 100%.

e. Penerbitan SSCEC

Pada tahun 2015 realisasi penerbitan SSCEC adalah 678 dokumen sedangkan pada

tahun 2016 tercapai 678 dokumen. Pada tahun 2017 sebanyak 716 dokumen tercapai

target sebesar 105%. Pada 2018 penerbitan SSCEC 756 dokumen, tercapai sebanyak

110% dari target.

f. Penerbitan dokumen P3K Kapal.

Capaian kegiatan penerbitan dokumen P3K kapal pada tahun 2015 adalah 345

dokumen sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 405 dokumen.

g. Penerbitan dokumen ICV

Realisasi penerbitan dokumen ICV pada ahun 2016 adalah 1.469 buku sedangkan

pada tahun 2016 terjadi peningkatan realisasi menjadi 1.883 buku. Tahun 2018

penerbitan ICV sebanyak 3.017 (target 2.050) dokumen.

h. Penerbitan ijin angkut jenazah.

Capaian kegiatan penerbitan ijin angkut jenazah tahun 2015 terealisasi sebesar 93

dokumen, sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan dengan realisasi 141

dokumen. Tahun 2018 surat ijin angkut jenazah 173 dari target 96.

2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Pelaksanaan untuk mendukung kegiatan ini adalah pengamatan dan pengendalian tikus

dan pinjal. Hasil tahun 2015 dan tahun 2016 indeks pinjal adalah 0 yang berarti masih

kurang dari 2, karena jika indeks pinjal lebih dari 2 harus dilakukan pemberantasan

karena kemungkinan akan adanya infestasi penyakit pes di wilayah pelabuhan/bandara.


Dalam pengamatan vektor aedes pada tahun 2015 nilai house indeks buffer area adalah

0%, perimeter area HI tertinggi 0,9% pada tahun 2016 house index perimeter 0% dan

house index buffer area tertinggi 2,9% Pada tahun 2015 untuk Dipper Index perimeter

0% dan Dipper Index buffer 0%, sedangkan pada tahun 2016 di dapatkan Dipper Index

perimeter 0% dan Dipper Index buffer paling tinggi yaitu 0,09%.

Pada tahun 2018, Capaian indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor di

wilayah perimeter dan buffer tercapai 100% dari target 4 lokasi telah tercapai 4 lokasi

(Bandara Tjilik Riwut, Pelabuhan Pulang Pisau, Pelabuhan Pegatan Mendawai,

Pelabuhan Kelanis) dimana hasil pengawasan di dapatkan hasil index pinjal index pinjal

≤ 1, HI perimeter = 0, HI Buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa

rendah dan kepadatan lalat < 6. Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan dan

manusia indikator ini tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator

jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor di wilayah perimeter dan buffer tahun

2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 59%. Dari 60

kali kegiatan surveilans vektor Aedes di 4 lokasi selama setahun telah terjadi 9 kali

kenaikan House Index yang langsung dilakukan intervensi berupa penyuluhan, larvasida

dan fogging.

3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Guna meningkatkan kesadaran dan meningkatkan fungsi cegah tangkal penyakit

menular di pintu masuk Negara terhadap penyakit menular langsung, maka Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya pada tahun 2015 dan 2016 melakukan

surveilans terhadap distribusi penyakit menular langsung pada pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2018 dilakukan screening sebanyak 509 orang.

4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran masyarakat terhadap

penyakit tidak menular di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka

Raya. Pada tahun 2015 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya telah

melaksanakan sosialisasi penyakit tidak menular kepada stake holder Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dan melakukan screening sebanyak 418 orang, pada

tahun 2016 dilakukan screening sebanyak 667 orang dan juga melakukan sosialisasi

mengenai penyakit tidak menular. Pada tahun 2017 dilakukan screening sebanyak 509

orang. Pada Tahun 2018 dan 2019 tidak dilakukan screening penyakit tidak menular

karena tidak lagi ditetapkan sebagai indikator kinerja satker dan tidak lagi di masuk

dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran dalam RKA-KL TA.2018 dan 2019.


5. Penyehatan Lingkungan

Pemeriksaan kualitas air bersih secara fisik (Kejernihan/warna, rasa, bau) di Wilayah

kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangka selama tahun 2015 telah dilakukan

pemeriksaan sebanyak 358 sampel dengan kategori baik 358 sampel (100%) dan pada

tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 363 sampel dengan kategori baik

363 (100%).

Pemeriksaan kualitas air bersih secara kimiawi di selama tahun 2015 telah dilakukan

pemeriksaan sebanyak 188 sampel dengan kategori baik 188 sampel (100%) pada

tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 310 sampel dengan kategori baik

310 sampel (100%).

Pemeriksaan kualitas air bersih secara bakteriologis (E.coli dan Total coliform) di

selama tahun 2015 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 11 sampel dengan kategori

baik 6 sampel (55%) dan kategori tidak baik 5 sampel (45%). Pada tahun 2016 dilakukan

pemeriksaan sebanyak 7 sampel dengan kategori baik 3 sampel (43%) dan kategori

tidak baik 4 sampel (57%).

Pengawasan sanitasi tempat tempat umum sebanyak 396 bangunan pada tahun 2015

dengan kategori baik 396 (100%) dan 151 bangunan pada tahun 2016 dengan kategori

baik 100%.

Kegiatan pengawasan tempat pengolahan makanan sebanyak 15 TPM pada tahun 2015

dan 79 TPM pada tahun 2016. Pada tahun 2018 dari 36 TPM yang diperiksa di 4 lokasi

(Bandara Tjilik Riwut, Pelabuhan Pulang Pisau, Pelabuhan Pegatan Mendawai,

Pelabuhan Kelanis) semuanya laik/layak. Kegiatan ini dilaksanakan setiap triwulan di 4

lokasi. Adapun 36 TPM yang diperiksa merupakan akumulasi pengulangan TPM yang

diperiksa tiap triwulan. Target pengawasan penyediaan air bersih secara fisik

ditargetkan sebanyak 12 kali di 4 wilayah kerja dengan realisasi pelaksanaan kegiatan

60 kali, dan hasil pemeriksaan sebanyak 209 sampel air bersih memenuhi syarat

kesehatan. 209 sampel yang diperiksa merupakan pengulangan pada titik yang sama di

tiap bulannya dan bersumber pada 5 (lima) penyedia air bersih di 4 wilayah kerja.

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Dilakukan pelaksanaan kegiatan yang mendukung seluruh kegiatan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya.


Berdasarkan uraian di atas, kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka

Raya dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di Pintu Gerbang Negara

pada periode 2015 -2019 masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Transisi epidemiologi

Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita hadapi saat ini dalam

pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu disatu pihak masih

banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin

meningkatnya penyakit tidak menular. Demikian pula re-emerging dan

newemerging diseases, yang berpotensi menimbulakan Kejadian Luar Biasa (KLB)

dan dan pandemi. Penyakit yang berpotensi menjadi ancaman internasional

(PHEIC) semakin nyata, sehingga diperlukan pula kesiapan semua lini baik jajaran

kesehatan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk pintu-pintu masuk

(bandara, pelabuhan, lintas darat) dalam mencegah keluar masuknya penyakit.

2. Transisi demografi

Meningkatnya umur harapan hidup menyebabkan proporsi penduduk usila semakin

meningkat, sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit dan gangguan

kesehatan.

3. Transisi lingkungan

Ditandai dengan banyaknya terjadi bencana alam, perubahan iklim global,

berkurangnya lahan pangan, dan lain-lain. Perubahan iklim di dunia (climate

change) diyakini akan sangat berpengaruh terhadap pola penyebaran penyakit

terutama penyakit bersumber binatang, penyakit tidak menular, kejadian

kecelakaan, dan gangguan kesehatan akibat perubahan lingkungan.

4. Perubahan sosial budaya

Adanya perubahan gaya hidup (lifestyle) yang cenderung menjadi tidak sehat, laju

modernisasi yang cepat, dan berkembangnya nilai-nilai baru.

5. Perubahan keadaan politik

Adanya reformasi dan desentralisasi dimana daerah mempunyai wewenang untuk

mengelola daerahnya sendiri.

6. Perubahan keadaan ekonomi

Adanya globalisasi dan pasar bebas

7. Perubahan keadaan keamanan

Perubahan keadaan keamanan dengan adanya berbagai macam konflik skala global

dan regional, terjadinya perang, dan terorisme termasuk bioterorisme.


8. Kondisi kesehatan lingkungan

Proporsi masyarakat yang memiliki akses ke sarana sanitasi dasar dan air bersih

yang memenuhi syarat masih terbatas dan lingkungan pemukiman dan perumahan

yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini diperberat dengan jumlah

penduduk yang besar yang menyebabkan daya dukung lingkungan semakin

menurun. Salah satu hal yang harus diadaptasi adalah adanya perubahan iklim

(climate change). Peningkatan muka air laut menyebabkan semakin luasnya

breeding places vektor penular penyakit, ancaman penyediaan sumber air bersih

dari sumur gali, dan kenaikan suhu menyebabkan adaptasi vektor penular penyakit

ke area yang lebih luas.

9. Perilaku masyarakat

Salah satu faktor kunci untuk menekan angka kesakitan penyakit menular dan tidak

menular adalah perilaku pola hidup bersih dan sehat yang disertai upaya

penyehatan lingkungan. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk hidup

bersih dan sehat dapat dilihat dari masih tingginya prevalensi merokok di

masyarakat, kurangnya aktifitas fisik, konsumsi gizi yang tidak seimbang.

Kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS dan penyalahgunaan

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta tingginya kecacatan dan

kematian akibat kecelakaan.

10. Kinerja pelayanan kesehatan

Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam membuka

kesempatan masyarakat memperoleh status kesehatan yang lebih baik. Pelayanan

kesehatan yang diberikan ke masyarakat telah mengalami perbaikan dari waktu ke

waktu, namun masih dirasakan belum memadai. Hal ini terlihat dari beberapa

indikator diantaranya proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan

proporsi penemuan kasus (case detection rate) TB paru, penemuan kasus baru

kusta, cakupan pengobatan massal filariasis dan lainnya.

11. Keterbatasan, kesenjangan dan distribusi SDM kesehatan

Sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan adalah tenaga fungsional seperti sanitarian, epidemiolog kesehatan,

entomolog kesehatan pada sarana kesehatan maupun tenaga masyarakat, kader

desa, juru malaria desa, jumantik, juru imunisasi. Sampai saat ini kebutuhan dan

distribusi tenaga fungsional tersebut diatas masih belum terpenuhi secara merata,

demikian pula tenaga masyarakat banyak yang kurang aktif.


C. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan tugas KKP adalah :

1. Udang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan

Haji;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit

Menular;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan

dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019;

11. Permenkes Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan;

12. Permenkes Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat

Menimbulkan Wabah;

13. Kepmenkes Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem

Surveilans Epidemiologi Kesehatan;

14. Kepmenkes Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

15. Kepmenkes Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

16. Kepmenkes 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

17. International Healt Regulation Tahun 2005;

18. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Nomor: HK.02.03/D1/I.1/2088/2015 Tentang Rencana Aksi Program Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015 – 2019;

19. Petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019.


D. Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 356/MENKES/PER/IV/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia nomor 234/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans

Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah,

Instalasi, Wilayah Kerja, dan Kelompok Fungsional.

Adapun secara struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALANGKA RAYA

KELOMPOK JAFUNG

Sanitarian

Epidemiolog

Entomolog

WILAYAH KERJA

Pulang Pisau Pegatan

Kuala Kapuas

Kelanis

INSTALASI

KEPALA KANTOR

SOLIHIN, SKM, MPH

KEPALA SUB BAGIAN TU

RADIAN NUR, S.Sos

KASIE PKSE

EMAN PRASETYO, SKM, M.Kes

KASIE PRL-KLW

ELVAN VIRGO HOESEA, SKM


E. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Peraturan Menteri Kesehatan

RI Nomor 234/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 356/ MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan maka Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi,

kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,

pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul

kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya

menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;

3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas

darat negara;

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan

penyakit yang muncul kembali;

5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;

6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;

7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar

Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk

penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;

8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat

kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen

kesehatan OMKABA impor;

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;

11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan,

dan lintas batas darat negara;


12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan,


13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan,


14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans

kesehatan pelabuhan;

15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas

darat negara;

16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

F. Ruang Lingkup Tugas

Adapun ruang lingkup tugas masing-masing sub bagian dan seksi pada Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

356/MENKES/PER/IV/2008 dan 2348/MENKES/PER/XI/2011 adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan

program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, keuangan,

kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang

kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah serta

penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan

muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta

pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan di wilayah

kerja bandara dan pelabuhan.

3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor

dan dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja,

kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang

pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.

4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan

terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional,

pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan

pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.


G. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Semakin pesatnya perkembangan transportasi, penularan penyakit semakin cepat.

Kemungkinan terjadinya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)

semakin besar. Kasus yang terjadi akhir – akhir ini adalah semakin merebaknya Mers

Corona Virus dan Ebola Disease. Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai petugas

kesehatan yang berada di pintu masuk Negara harus memiliki kemampuan dalam

detect dan respon penyakit menular potensial wabah dan PHEIC. Pada tahun 2018

disahkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dengan ada UU ini

sebagai payung hukum bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melaksanakan cegah

tangkal penyakit di pintu masuk negara. Keberadaan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangka Raya pada posisi sebagai pintu masuk Provinsi Kalimantan Tengah

menggunakan alat angkut melalui pelabuhan dan bandar udara membuat lalu lintas

alat angkut cukup padat.

Potensi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya adalah :

a. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki adalah :

- Alat komunikasi berupa : Radio HT

- Mobil operasional boarding and clearance untuk petugas yang melakukan

pemeriksaan kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut, (kapal laut dan

pesawat udara).

- Alat pemantau/pemindai suhu badan (Thermal Scanner) terhadap penumpang/

orang dilakukan screening dalam rangka kegiatan kekarantinaan kesehatan di

pelabuhan atau bandar udara.

- Alat Pelindung Diri seperti : baju pelampung, kacamata pelindung, sepatu

safety, helm boarding, masker N95, jas/jaket hujan, sarung tangan, tas dan

perlengkapan boarding lainnya.

- Alat dan bahan penunjang pelayanan kesehatan terbatas di kantor induk, dan

wilayah kerja.

- Mobil Ambulance sebanyak 4 unit

- Mobil vektor control sebanyak 1 unit

- Peralatan pengawasan tindakan penyehatan

- Alat dan bahan pengawasan alat angkut

- Alat dan bahan pengawasan vektor


b. Sumber daya manusia

Pendidikan dan pelatihan tersertifikasi yang diikuti oleh SDM Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangkaraya antara lain :

1. Diklat Teknis Kekarantinaan sebanyak 6 orang.

2. Pelatihan Kesehatan Penerbangan/Flight Nurse sebanyak 6 orang

3. Pelatihan ATLS/BTCLS sebanyak 5 orang.

4. Pelatihan Jabatan fungsional epidemiolog dan entomolog sebanyak 9 orang.

5. Diklan Pimpinan Tk III dan IV sebanyak 4 orang.

6. Diklat Barang dan Jasa sebanyak 12 orang.

c. Dasar hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

2. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

4. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

5. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional Kegiatan Kantor Kesehatan

Pelabuhan di pintu masuk tahun 2009

8. Dokumen Rencana Kontigensi (Renkon) di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka

Raya tahun 2014.

9. Dokumen Rencana Kontigensi (Renkon) di Pelabuhan Pulang Pisau tahun 2018

10. International Health Regulation tahun 2005

d. Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan

e. Kerjasama dengan lintas sektor terjalin dengan baik

- Adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota

Palangka Raya dalam Pelyanan Embarkasi Haji Antara Palangka Raya.

- Adanya kerjasama yang baik dengan dinas kesehatan Kota dan Kabupaten di

Wilayah kerja dalam penanganan vaksinasi bagi calon jamaah haji.

- Kerjasama dengan lintas sektor di pelabuhan dan bandara

f. Kesadaran yang semakin tinggi dari operator bandara dan pelabuhan dalam

menciptakan wilayah bebas vektor pes.


g. Kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam ikut serta pencegahan penyakit

DBD.

h. Bandara dan pelabuhan merupakan tempat-tempat umum yang potensial untuk

transfer vektor dan penyakit malaria dari berbagai daerah.

i. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam upaya pengawasan dan

pemberantasan vektor

j. Semakin bertambahnya jumlah TPM di pelabuhan dan bandara.

k. Isu keamanan pangan masih menjadi masalah kesehatan.

l. Belum semua penjamah makanan mendapatkan pelatihan higiene sanitasi.

m. Kebutuhan terhadap air bersih/air minum semakin meningkat seiring dengan

meningkatnya aktifitas di pelabuhan dan bandara.

n. Tuntutan terhadap kualitas air bersih/air minum semakin meningkat.

o. TTU yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan dapat menciptakan rasa nyaman

dan menjamin bebasnya TTU dari media penularan penyakit.

p. Tuntutan yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna pelabuhan/bandara

akan terciptanya TTU yang memenuhi syarat sanitasi kesehatan.

q. Isu tentang pencapaian pelabuhan dan bandara sehat sudah menjadi isu

bersama dan bukan hanya masalah kesehataan saja.

r. Adanya dukungan dari lintas sektor terkait lainnya dalam menciptakan kawasan

pelabuhan dan bandara sehat.

s. Memiliki Website www.kkppalangkaraya.com guna media informasi ke publik.

t. Dukungan anggaran yang memadai guna pelaksanaan kegiatan.

2. Permasalahan

- Belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Karantina

Kesehatan yang baru disahkan tanggal 8 Agustus 2018.

- Belum adanya pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan dan perlengkapan

kekarantinaan seperti thermal scanner diakibatkan karena keterbatasan teknisi

lokal yang dapat memperbaiki alat tersebut sehingga harus mendatangkan teknisi

dari luar daerah atau pusat.

- Belum seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya

khususnya yang bertugas di pintu masuk (point of entry) baik di pelabuhan

ataupun bandar udara yang mempunyai kompetensi teknis kekarantinaan dan

surveilans epidemiologi.

http://www.kkppalangkaraya.com/


- Belum adanya standarisasi rekruitmen pegawai khususnya petugas pemeriksa

kesehatan kapal yang mempersyaratkan secara khusus pada keadaan fisik dan

kesehatan jasmani sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja

pada saat melaksanakan tugas.

- Belum seluruhnya pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya

mengetahui dan memahami peraturan – peraturan yang berlaku baik secara teknis

ataupun yang berkaitan dengan penegakan hukum yang berhubungan dengan

kekarantinaan khususnya yang bertugas pada pintu masuk pelabuhan dan bandar

udara.

- Belum optimalnya pengawasan terhadap alat angkut di pintu masuk baik

pelabuhan ataupun bandar udara disebabkan keterbatasan jumlah tenaga

dibandingkan dengan program kegiatan yang harus dilaksanakan.

- Belum optimalnya evaluasi terhadap penataan organisasi Kantor Kesehatan

Pelabuhan melalui tingkat pusat untuk lebih memfokuskan kegiatan cegah tangkal

- Belum adanya Badan Usaha Swasta (BUS) yg mempunyai ijin lengkap (mempunyai

DK 1 dan DK 2).

- Belum adanya keseragaman tindakan dalam pelaksanaan fumigasi, disinseksi, dan

disinfeksi, utamanya pada pesawat udara pada setiap bandara.

- Sumber daya manusia belum semuanya mendapatkan pelatihan.

- Keterbatasan SDM pada setiap wilayah kerja.

- Belum adanya petugas yang menduduki jabatan fungsional entomologi.

- Informasi survey vektor pes belum disosialisasikan ke lintas sektor dengan baik.

- Kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya

- Keterbatasan sumber daya manusia dalam identifikasi vektor

- Perlu waktu untuk dapat melaksanakan pembinaan secara kontinyu.

- Perbedaan latar belakang pendidikan kader sehingga menyulitkan penyampaian

materi.

- Pengetahuan pemilik dan penjamah makanan masih perlu ditingkatkan.

- Keterbatasan sumber daya dalam analisa secara cepat (rapid test) dalam

pemeriksaan sampel.

- Kurangnya sosialisasi hasil pengawasan TPM di pelabuhan dan bandara kepada

stake holder terkait.


- Belum semua penjamah makanan memiliki pengetahuan tentang higiene sanitasi

tentang pengelolaan makanan yang dibuktikan dengan ada sertifikat penjamah

makanan.

- Belum tersosialisasinya dengan baik peraturan tentang pengelolaan makanan di

pelabuhan dan bandara kepada stake holder terkait.

- Pengelola pelabuhan dan bandara masih perlu menciptakan tempat-tempat

umum yang memenuhi syarat sanitasi.

- Belum tersosialisasikannya peraturan tentang pengawasan tempat-tempat umum

dan inspeksi gedung, bangunan dan perusahaan di lingkungan pelabuhan dan

bandara

- Penyelenggara pelabuhan/bandara masih perlu meningkatkan penyediaan air

minum baik dalam kualitas maupun kuantitas.

- Pengawasan secara eksternal oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka

Raya belum tersosialisasi kepada stake holder terkait.

- Menyatukan persepsi dari berbagai sektor dalam satu wadah tidak mudah karena

terkadang timbul ego sektorial.

- Peran Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai pemicu dalam pembentukan

forum untuk mencapai pelabuhan/bandar udara sehat dan diharapkan pengelola

pelabuhan/bandar udara mengambil peran yang lebih besar.

- Persediaan vaksin meningitis dan yellow fever, yang ditransfer oleh pusat tidak

sesuai dengan permintaan dan kebutuhan riil sehingga ada potensi tidak terpakai

dan dapat mengakibatkan kerugian negara apabila Kantor Kesehatan Pelabuhan

lain juga memiliki stock vaksin dalam jumlah banyak.


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya sebagai UPT Kementerian Kesehatan

ikut berperan serta melaksanakan visi yang ditetap oleh Kementerian Kesehatan melalui

pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan di pintu masuk Negara (poin of

entry) pelabuhan/bandara/PLDN, adapun visi yang dimaksud adalah :

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,

Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

B. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional,

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

C. Tujuan

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dan;

2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap

risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum, siklus kehidupan

(life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal,

dan kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian kesehatan bersifat dampak (impact

atau outcome). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua

kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,

kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.


Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). Dalam

peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346

menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,

serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang

akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah

memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%.

2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi

8,00.

Dukungan Ditjen P2P terhadap Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan upaya promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan

preventif diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen P2P yaitu

terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk penyehatan lingkungan

secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya melalui :

1. Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra.

2. Pengendalian penyakit menular langsung.

3. Pengendalian penyakit bersumber binatang

4. Pengendalian penyakit tidak menular.

5. Penyehatan lingkungan.

6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

D. Tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya

Sebagai dukungan atas pencapaian kepada tujuan Kementerian Kesehatan dan Direktorat

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terselenggaranya kegiatan pengendalian

dan cegah tangkal pada pintu masuk (point of entry) pelabuhan/banda udara, dengan

tujuan sebagai berikut :


1. Meningkatkan pelaksanaan surveilans dan karantina kesehatan, kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar

100%.

2. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dengan melaksanakan pengedalian vektor

dan zoonotik sebesar 100%.

3. Meningkatkan pengendalian penyakit menular langsung dengan melaksanakan screening

penyakit menular di pelabuhan/bandara sebesar 100%.

4. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program

pencegahan dan pengendalian penyakit sebesar 100%.

E. Sasaran Strategis

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-2019 adalah

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan

pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah : (1) meningkatnya status

kesehatan dan gizi ibu dan anak,(2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya

akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil,

tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal

melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya

kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem

kesehatan.

Mengacu pada hal tersebut diatas, sasaran strategis kegiatan pada Program P2P yang

terdapat dalam RPJMN 2015 – 2019 tercermin dari indikator sebagai berikut :

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

No Indikator Status Awal Target 2019

1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245

2. Prevalensi HIV (persen) 0.46 (2014) < 0.50

3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300

4. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25.8 (2013) 23.4

5. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15.4 (2013) 15.4

6. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun 7.2 (2013) 5.4


Adapun sasaran strategis pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Peyakit dalam Rencana

Aksi Program P2P adalah merupakan sasaran strategis dalam Renstra Kemenkes yang

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Peyakit.

Sasaran tersebut adalah meningkatnya pengendalian penyakit yang ditandai dengan

indikator sebagai berikut (berdasarkan petunjuk teknis (juknis) penyusunan rencana

kegiatan dan penganggaran di Lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tahun Anggaran 2019) yaitu :

a. Prevalensi HIV ditetapkan sebesar < 0,5

b. Presentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/success rate ditetapkan sebesar 90%

c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria ditetapkan sebesar 300 kab/kota

d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta ditetapkan sebesar 34 provinsi

e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis ditetapkan sebesar 35 kab/kota

f. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

tertentu sebesar 40%

g. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah ditetapkan

sebesar 100%

h. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

minimal 50% ditetapkan sebesar 50%

i. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa dan/atau napza ditetapkan 280 kab/kota.

Berdasarkan hasil kegiatan pertemuan finalisasi revisi rencana aksi program (RAP) Ditjen

P2P Tahun 2015-2019 pada tangggal 22 s.d 24 November 2017 di Hotel Novotel Bandung,

Jawa Barat yakni menetapkan sasaran strategis dan indikator serta definisi operasional

untuk masing-masing satker.

Adapun sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun 2018

dan 2019 revisi-V dan VI atas dokumen RAK Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensial kejadian luar

biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah

terjadinya KLB.

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

3. Menurunnya penyakit menular langsung

4. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program

pencegahan dan pengendalian penyakit.


Selanjutkan dari 4 sasaran strategistersebut diatas ditetapkan 4 indikator kinerja kegiatan

(IKK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya yaitu :

1. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan 100%

2. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 90%.

3. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu

sebesar 100 %.

4. Persentase satker program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal

AA

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang digambarkan

pada tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya akan diukur dengan dapat

tercapainya indikator kinerja satker pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2019 melalui

kegiatan :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan yang ditetapkan

setiap tahun dan sebanyak 15.735 sertfikat pada akhir tahun 2019.

2. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan

KKP yang ditetapkan setiap tahun dan tercapai 100 persen pada akhir tahun 2019.

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit yang

ditetapkan setiap tahun dan sebanyak 70 dokumen pada akhir tahun 2019.

4. Jumlah layanan kesehatan pada situasi khusus yang ditetapkan setiap tahun pada 2

lokasi pelabuhan/bandara dan tercapai 4 layanan pada akhir tahun 2019.

5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah melalui

kegiatan penysusunan dokumen renkon dan simulasi pada 2 lokasi pelabuhan/bandara

sampai akhir tahun 2019.

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan setiap

tahun berdasarkan permohonan dan sebanyak 4.511 sertifikat pada akhir tahun 2019.

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi, ditetapkan

setiap tahun dan tercapai 4 lokasi pelabuhan/bandara pada akhir tahun 2019.

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer

area yang memenuhi kriteria ditetapkan setiap tahun dan tercapai 4 lokasi pelabuhan/

bandara pada akhir tahun 2019.


9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung, tercapai 500 orang

pada akhir tahun 2019.

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, yang ditetapkan

setiap tahun dan tercapai 40 dokumen pada akhir tahun 2019.

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, yang ditetapkan mulai tahun 2018 dan

tercapai 6 jenis kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang P2P pada akhir tahun 2019.

12. Jumlah pengadaan sarana prasarana, yang ditetapkan mulai tahun 2018 dan tercapai

30 unit pada akhir tahun 2019.


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025,

yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat

terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai

oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan

merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah

Republik lndonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya

derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup,

menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya

prevalensi gizi kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan

kesehatan 2005–2025 adalah :

1. pembangunan nasional berwawasan kesehatan;

2. pemberdayaan masyarakat dan daerah;

3. pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan;

4. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan

5. penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan

kesehatan.

Sasaran program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam

sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut :


No Indikator Status Awal Target 2019

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

297 (2013) 245

2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,50

3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria

212 (2013) 300

4. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4

5. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15,4 (2013) 15,4

6. Prevalensi merokok penduduk usia <18 tahun 7,2 (2013) 5,4

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar

(Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan,

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung

dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu

Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor

kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan

upaya promotif dan preventif.

Strategi Nasional Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam pembangunan

kesehatan 2015-2019 adalah meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit

melalui :

1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit;

2. Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit

dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit

tidak menular;

3. Pelayanan kesehatan jiwa

4. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;

5. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan;

6. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;

7. Peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya

darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur,

aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;


8. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan;

9. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang

layak dan perilaku hygiene; dan

10. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL P2P

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal P2P didasarkan pada arah kebijakan dan

strategi Kementerian Kesehatan yang mendukung arah kebijakan dan strategi nasional

sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019. Arah kebijakan Direktorat Jenderal P2P didasarkan pada arah

kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

A. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis

upaya yaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.

2. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.

3. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.

4. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas untuk mendukung progran

pencgahan dan pengendalian penyakit dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di Puskesmas untuk tenaga

kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan termasuk tenaga fungsional

sanitarian, entomolog kesehatan, dan epidemiolog kesehatan yang dilakukan

melalui peningkatan kemampuan SDM petugas provinsi dan kabupaten/kota.

Peningkatan kemampuan SDM puskesmas tidak bisa dilakukan secara langsung oleh

Direktorat Jenderal P2P. Hal mengingat pembagian kewewenangan pusat dan

daerah serta Standar Pelanayan Minimal di Kabupaten/Kota.

2. Penguatan menu pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam menu

pembiayaan Puskesmas melalui BOK/DAK.


B. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan

upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia

kerja dan usia lanjut. Keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dilakukan oleh

Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui strategi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular

2. Penyelenggaran imunisasi

3. Penguatan surveilans epidemiologi dan faktor risiko

C. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Intervensi berbasis risiko kesehatan pada Pogram Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit dilakukan pada kegiatan khusus untuk menangani permasalahan kesehatan

pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-

kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan

daerah bermasalah kesehatan.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan integrasi dan sinergi kegiatan lintas

program maupun lintas sektor. Integrasi dan sinergi tidak hanya dilakukan pada level

antar kementerian di Pusat, namun juga antara Pusat dan Daerah termasuk

peningkatan peran swasta dan tokoh masyarakat. Bentuk sinergi dilakukan melalui

penyusunan rencana aksi, pembentukan forum komunikasi, penyusunan roadmap,

ataupun penyusunan kerjasama (MoU). Strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

dalam Rencana Aksi Program P2P dilakukan melalui :

1. Untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang dilakukan adalah:

a. Perluasan cakupan akses masyarakat (termasuk skrining cepat bila ada dugaan

potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey

untuk malaria) dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit

menular terutama di daerah-daerah yang berada di perbatasan, kepulauan dan

terpencil untuk menjamin upaya memutus mata rantai penularan.

b. Perluasan skrining AIDS. Dalam 5 tahun akan dilakukan test pada 15.000.000

sasaran, dengan target tahun 2015 sebanyak 7.000.000 tes dengan sasaran

populasi sasaran (ibu hamil, pasangan ODHA, masyarakat infeksi TB dan

hepatitis) dan populasi kunci yaitu pengguna napza suntik, Wanita Pekerja Seks

(WPS) langsung maupun tidak langsung, pelanggan/pasangan seks WPS, gay,

waria, LSL dan warga binaan lapas/rutan. Target tahun 2016 hingga 2019 akan

dilakukan secara bertahap untuk memenuhi targret 15.000.000 test.


c. Deteksi Dini Hepatitis B dan C; sampai dengan tahun 2019 akan diharapkan

paling tidak 90% Ibu hamil telah ditawarkan untuk mengikuti Deteksi Dini

Hepatitis B, paling tidak 90% Tenaga Kesehatan dilakukan Deteksi Dini Hepatitis

B dan C; demikian halnya dengan kelompok masyarakat berisiko tinggi lainnya

seperti keluarga orang dengan Hepatitis B dan C; Pelajar/mahasiswa Kesehatan;

Orang orang dengan riwayat pernah menjalani cuci darah, Orang dengan

HIV/AIDS, pasien klinik Penyakit Menular Seksual, Pengguna Napsa Suntik, WPS,

LSL, Waria, dll paling tidak 90% diantara mereka melakukan Deteksi Dini

Hepatitis B dan C. Secara absolut jumlah yang akan dideteksi dini sampai

dengan tahun 2019 paling tidak sebesar 20 juta orang.

d. Intensifikasi penemuan kasus kusta di 14 provinsi dan147 kab/kota

e. Pemberian Obat Pencegahan Massal frambusia di 74 kabupaten endemis

f. Survey serologi frambusia dalam rangka pembuktian bebas frambusia

g. Skrining di pelabuhan/bandara/PLBDN yang meliputi : skrining AIDS, skrining

hepatitis, melakukan mass blood survey malaria di pelabuhan, pada masyarakat

pelabuhan dan skrining penyakit bersumber binatang di pelabuhan.

2. Memberikan otoritas pada petugas kesehatan masyarakat (Public Health Officers),

di pelabuhan/bandara/PLBD terutama hak akses pengamatan faktor risiko dan

penyakit dan penentuan langkah penanggulangannya. Untuk mendukung strategi ini

dilakukan upaya :

a. Standarisasi nasional SOP yang digunakan oleh seluruh Kantor Kesehatan

Pelabuhan sesuai perkembangan kondisi terkini.

b. Penyediaan sarana dan peralatan pengamatan faktor risiko dan penyakit sesuai

dengan perkembangan teknologi.

c. Peningkatan kapasitas petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pengamatan

faktor risiko dan penanggulangan penyakit sesuai prosedur yang ditentukan

d. Melakukan peningkatan jejaring dengan lintas sektor dan pengguna jasa.

e. Melaksanakan Surveilans Epidemiologi penyakit menular berbasis laboratorium

f. Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana

di wilayah layanan

g. Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit menular

h. Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit menular

3. Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna


4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit

melalui community base surveillance berbasis masyarakat untuk melakukan

pengamatan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan

melaporkannnya kepada petugas kesehatan agar dapat dilakukan respon dini

sehingga permasalahan kesehatan tidak terjadi. Peningkatan peran daerah

khususnya kabupaten/kota yang menjadi daerah pintu masuk negara dalam

mendukung implementasi pelaksanaan International Health Regulation (IHR) untuk

upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi

menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

5. Untuk penyakit tidak menular maka perlu melakukan deteksi dini secara proaktif

melalui kunjungan ke masyarakat karena 3/4 penderita tidak tahu kalau dirinya

menderita penyakit tidak menular terutama pada para pekerja. Di samping itu

perlu mendorong kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS untuk menerapkan

kawasan bebas asap rokok agar mampu membatasi ruang gerak para perokok.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang upaya pengendalian difokuskan melalui :

a. Peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko PTM secara proaktif mengunjungi

masyarakat, meliputi:

1) Deteksi dini kadar gas CO dalam paru, pada masyarakat umum dan sekolah,

sasaran 514 Kabupaten/Kota dan 20.000 Sekolah

2) Deteksi dini kapasitas paru, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran 514

Kabupaten/Kota dan 20.000 Sekolah

3) Deteksi dini osteoporosis, pada masyarakat umum, sasaran 514 Kabupaten/

Kota

4) Deteksi dini obesitas, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran 40.000

Posbindu dan 20.000 Sekolah

5) Deteksi dini tekanan darah, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran

40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah

6) Deteksi dini stroke, pada masyarakat umum, sasaran 514 Kabupaten/Kota

7) Deteksi dini payudara (Sadari), pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran

40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah

8) Deteksi dini kadar alkohol dalam darah, pada kelompok masyarakat khusus

(pengemudi), sasaran 208 Terminal

9) Deteksi dini faktor risiko penggunaan zat adiktif dan psikotropika dalam

tubuh, pada pengemudi dan penghuni Lapas, sasaran 208 terminal dan 238

Lapas


b. Peningkatan cakupan deteksi dini PTM di FKTP

1) Deteksi dini Ca Cervix, pada Wanita Usia Subur (WUS), sasaran 9000 FKTP

2) Deteksi dini Diabetes Melitus, pada kelompok, sasaran 9000 FKTP

3) Deteksi dini hipertensi, sasaran 9000 FKTP

4) Deteksi dini penyakit hiper tyroid, sasaran 9000 FKTP

5) Deteksi dini penyakit ginjal kronik, sasaran 9000 FKTP

6) Deteksi dini penyakit Lupus, sasaran 9000 FKTP

7) Deteksi dini penyakit thalassemia, sasaran 9000 FKTP

8) Deteksi dini penyakit Asma dan PPOK, sasaran 9000 FKTP

9) Deteksi dini penyakit jantung, sasaran 9000 FKTP

c. Peningkatan sistem surveilans FR dan PTM

1) Surveilans FR PTM, sasaran 40.000 Posbindu

2) Surveilans FR PTM, sasaran 20.000 Sekolah

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam percepatan pengendalian Faktor

risiko PTM

1) Pembinaan kader Posbindu di Masyarakat, 40.000 Posbindu

2) Pembinaan pembina OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam pengendalian

faktor risiko PTM, sasaran 20.000 Sekolah

3) Pembinaan tenaga pemantau KTR (satpam pada fasilitas umum), sasaran 514

Kabupaten/Kota

e. Peningkatkan daya guna kemitraan/jejaring (Dalam dan Luar Negeri)

1) Menyusun Road Map dampak pengendalian tembakau bersama berbagai stake

holder potensial.

2) Menyusun Road Map dampak konsumsi alkohol bersama berbagai stake holder

potensial

3) Menjalin forum komunikasi dengan aliansi bupati/walikota dalam pengendalian

PTM dan dampak tembakau terhadap kesehatan

4) Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional dalam pengendalian PTM

dan dampak rokok terhadap kesehatan

5) Catatan stakeholder potensial : Kementerian Pariwisata, Kementerian

Pendidikan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian

Peranan Wanita, Kementerian Perdagangan, Akademisi, Satpol PP, Profesi

(IDI, PDPI, PERDOSI, PERDOGI, PGRI, dll), PHRI, Organda, LSM (IAKMI, YJI,

YLKI, YKI, dll)


f. Peningkatan SDM Kesehatan pelaksana program PTM, sasaran 34 provinsi, 514

Kabupaten/Kota, 9000 Puskesmas.

g. Mendorong penyusunan regulasi daerah dalam bentuk : Peraturan Daerah

(Perda), Peraturan Gubernur, Walikota/Bupati yang dapat menggerakkan sektor

lain di daerah untuk berperan aktif dalam pelaksanaan KTR di 7 (tujuh) tatanan,

sasaran 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.

h. Meningkatkan peran BBTKLPP dalam mendukung upaya pengendalian penyakit

tidak menular melalui peningkatan surveilans berbasis laboratorium, kajian

faktor risiko penyakit tidak menular dan pengembangan laboratorium penyakit

tidak menular.

i. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya pengendalian penyakit tidak

menular di wilayah pelabuhan/bandara/PLBD

j. Meningkatnya kesehatan lingkungan, strateginya adalah:

1) Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur, Walikota/

Bupati yang dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk berperan aktif

dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan seperti peningkatan

ketersediaan sanitasi dan air minum layak serta tatanan kawasan sehat.

2) Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan kemampuan

dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-masing daerah.

3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi.

4) Penguatan POKJA air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) melalui

pertemuan jejaring AMPL, pembagian peran SKPD dalam mendukung

peningkatan akses air minum dan sanitasi.

5) Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop

Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu Puskesmas memiliki satu

Desa SBS.

6) Meningkatkan peran daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi

dampak kesehatan akibat perubahan iklim.

7) Peningkatan cakupan TPM sehat, TTU sehat dan RS yang melaksanakan

pengelolaan limbah medis sesuai standar

8) Peningkatan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dalam keadaan

tertentu

k. Pemberian stimulan sarana dan prasarana kepada daerah (dengan kriteria

tertentu)


l. Meningkatkan peran BTKLPP dalam mendukung upaya penyehatan lingkungan

melalui peningkatan kajian penyehatan lingkungan, pengembangan teknologi

tepat guna penyehatan lingkungan, pengembangan laboratorium lingkungan dan

pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan.

m. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya penyehatan lingkungan dengan

mewujudkan pelabuhan/bandara/PLBD sehat.

C. STRATEGI TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADA KANTOR KESEHATAN

PELABUHAN KELAS III PALANGKA RAYA TAHUN 2015 – 2019

Strategi teknis penyelenggaraan kegiatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Palangka Raya dicapai melalui :

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap kasus-kasus PHEIC

berupa :

a. Melaksanakan pengawasan alat angkut di pelabuhan/bandara dalam rangka

surveilans dan kegiatan kekarantianaan kesehatan

b. Koordinasi jejaring kerja dalam rangka pengendalian kekarantinaan surveilans

epidemilogi baik pasif maupun aktif pada penumpang dan masyarakat di

pelabuhan/bandara.

c. Melakukan rencana kontigensi dan simulasi dalam rangka menghadapi kasus

PHEIC

2. Melaksanakan pengendalian faktor risiko dan penanganan kesehatan pada kondisi

matra berupa :

a. Surveilans epidemiologi pada pra embarkasi, embarkasi, debarkasi, dan pasca

debarkasi.

b. Pelayanan kesehatan situasi khusus lebaran natal dan tahun baru.

3. Melakukan kegiatan pengendalian penyakit menular langsung di wilayah pelabuhan/

bandara

4. Melakukan kegiatan monitoring penyakit tidak menular pada masyarakat di area

pelabuhan/bandara

5. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pengendalian vektor di pelabuhan/bandara

berupa, pengawasan dan pengendalian vektor DBD, malaria, dan diare.

6. Melaksanakan pengawasan dalam rangka sanitasi dan pengawasan kualitas air pada

tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) di wilayah

pelabuhan/bandara.


7. Melakukan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan berupa:

a. Pelaksanaan program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil nilai

AA melalui dokumen perencanaan dan anggaran, dokumen data dan informasi,

dokumen evaluasi dan pelaporan, laporan keuangan, target dan pagu PNBP,

laporan aset negara (BMN), dokumen penataan organisasi, layanan administrasi

kepegawaian, dokumen laporan kinerja dan layanan perkantoran.

b. Melaksanakan peningkatan sarana/prasarana untuk memenuhi standar, dan

c. Melaksanakan peningkatan SDM.


BAB IV

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

A. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja kegiatan yang akan diselenggarakan tahun 2015 – 2019 pada Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya mendukung pencapaian target indikator

Program P2P pada RPJMN 2015 – 2019, Renstra Kemenkes 2015 – 2019, Rencana Aksi

Program P2P 2015 – 2019 dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

Rencana kinerja kegiatan yang dilakukan diukur dengan indikator kinerja satker Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah

layanan KKP

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus


penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan

buffer area

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

11. Jumlah penigkatan kapasitas SDM bidang P2P

12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

Adapun kegiatan untuk mendukung pencapaian atas indikator satker tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

- Melakukan pemeriksaan alat angkut kapal sesuai dengan standar kekarantinaan

kesehatan dengan output diterbitkannya sertfikat SSCEC dan PHQC

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah

layanan KKP

- Melakukan kegiatan sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang

dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB


3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

- Melakukan kegiatan surveilans, penyelidikan epidemiologi dalam rangka deteksi

dini, respon terhadap KLB dan Kejadian Kedaruratan Masyarakat yang dapat

meresahkan dunia di pintu masuk Negara (pelabuhan/bandara), kegiatan yang

dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah :

a. Jumlah pemeriksaan kapal dari luar negeri (diterbitkannya sertifikat COP)

b. Jumlah laporan kegiatan surveilans epidemiologi wilayah pelabuhan/bandara

c. Jumlah laporan kegiatan surveilans epidemiologi kedatangan penumpang

(pengumpulan, pengolahan, analisis data dan desiminasi informasi)

d. Jumlah laporan kegiatan surveilans epidemiologi pada situasi khusus, (pra

embarkasi, embarkasi, debarkasi, dan paska embarkasi, lebaran dan nataru)

4. Jumlah Pelayanan kesehatan situasi khusus

- Melakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus berupa pelayanan kesehatan

saat posko lebaran, natal dan tahun baru yang dilaksanakan pada 2 lokasi

(bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan pelabuhan Pulang Pisau)


penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

- Melakukan kegiatan rencana kontijensi dan dilajutkan dengan kegiatan simulasi

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

- Melakukan pemeriksaan dan penerbitan dokumen sesuai dengan permintaan/

permohonan dengan output dokumen berupa sertifikat surat izin angkut laik

terbang, surat izin angkut orang sakit, surat izin angkut jenazah, ICV, dan

sertifikat pengujian kesehatan

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

- Jumlah tempat-tempat umum (TTU), TPM dan air bersih di wilayah pelabuhan/

bandara yang memenuhi syarat sanitasi

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer

area

- Melakukan kegiatan pengawasan jumlah pelabuhan/bandara baik perimeter

maupun buffer yang bebas vektor (tikus, aedes aegypti, anopheles, kecoa, dan

lalat) dengan ouput berupa laporan kegiatan pengawasan vektor yang dilakukan

di pelabuhan/bandara)


9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

- Melakukan kegiatan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS

dan lainnya.

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

- Melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran, data dan

informasi, evaluasi dan pelaporan, laporan keuangan, kepegawaian, laporan

kinerja dan layanan perkantoran dimana kegiatan-kegiatan tersebut sebagai

penunjang untuk menghasilkan dokumen yakni RKAKL/DIPA, laporan tahunan,

laporan kinerja, profil, laporan kuangan, laporan BMN, proposal PNBP, dokumen

kepagawaian, e-monev DJA, e-monev Bappenas, laporan SIMKESPEL, laporan

executive summary dan lporan e-fovermance.

11. Jumlah penigkatan kapasitas SDM bidang P2P

- Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dalam kurun waktu.

12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

- Melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa periode tahun 2015 - 2019 meliputi

pengadaan CCTV, kendaraan operasional roda-2, kendaraan operasional roda-4,

kendaraan dinas jabatan kepala satker, peralatan komunikasi, AC split dan

standing, perangkat pengolah data, gorden, mebelair kantor, mobil ambulance

emergency, peralatan komunikasi cepat embarkasi haji, peralatan komunikasi

stasioner/portable di induk dan wilker (Pulang Pisau, Kelanis dan Pegatan),

peralatan audio-visual embarkasi haji, peralatan medis penunjang pelayanan

kesehatan embarkasi haji, gedung dan bangunan (renovasi gedung kantor induk

ruang pelayanan dan ruang rapat, pembangunan gudang, pos stapam, parkiran,

dan mushola), pengadaan bahan KIE (terkait profil dan desiminasi informasi),

brankas, ginset portable, obat–obatan dan reagen, alat penunjang pelayanan

kesehatan, dan lain-lain.

B. PENDANAAN KEGIATAN

Pendanaan kegiatan/sub kegiatan/penunjang untuk tercapainya sasaran strategis,

indikator kinerja kegiatan (IKK) dan indikator kinerja satker dibebankan pada DIPA

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya setiap tahun anggaran sesuai

dengan pagu alokasi anggaran, sebagaimana data terlampir.


BAB V

PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN

Kegiatan pemantau atau monitoring harus dilakukan setiap bulannya dan evaluasi

setiap triwulannya untuk mengetahui dan mengukur atas capaian sasaran strategis,

indikator kinerja kegiatan (IKK), tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan

kegiatan dan sub kegiatan sebagai penunjang untuk pencapaian 12 indikator kinerja

satker dengan cara :

1. Melaksanakan sistem pengendalian internal pada Kantor Kesehatan Kelas III

Palangka Raya yang telah ditetapkan.

2. Melakukan bimbingan teknis ke seluruh petugas di wilayah kerja Kantor Kesehatan

Kelas III Palangka Raya

3. Melakukan pengawasan atas pengeluaran dokumen kesehatan yang berhubungan

dengan kegiatan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan terbatas.

4. Melakukan pengawasan dan pendampingan penerapaan SOP kegiatan administrasi

dan SOP teknis

5. Melakukan monev terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian

indikator kinerja satker diantaranya :

a. Monitoring dan evaluas atas pelaksanaan dari rencana operasional kegiatan dan

rencana penariikan dana melaui kegiatan rapat bulanan dan rapat triwulanan.

b. Monitoring dan evaluas atas pencapaian realiasai anggaran dan kegiatan pada

e-monev DJA dan e-monev Bapenas.

c. Monitoring dan evaluasi atas pecapaian kinerja satker pada e-performance,

matrik kertas kerja penetapan kinerja dan kertas kerja RAK.

B. PENILAIAN

Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk mengukur sejauhnya perencanaan yang telah

dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien secara tertib waktu dan tertib

operasional, kegiatan penilaian bagian dari manajemen control, ada beberapa cara

untuk melakukan penilaian diantaranya :

1. Membandingkan realisasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakanakan pada periode

waktu tertentu bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan rencana kegiatan

yang dibuat dalam rencana pelaksanaan kegiatan yang dibuat setiap awal tahun.


2. Melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data secara internal seperti laporan

kegiatan yang dilakukan di seluruh wilayah kerja dengan data penerbitan dokumen

kekarantinaan kesehatan, dokumen vaksin pada pelayanan kesehatan terbatas,

begitu juga atas realisasi kegiatan dan anggaran dapat dilakukan rekonsiliasi data

secara internal pada subbagian dan seksi.

3. Melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data realisasi kegiatan secara ekternal

kepada pihak otoritas pelabuhan dan bandar udara ataupun lintas program, lintas

sektor di wilayah kerja Kantor Kesehatan Kelas III Palangka Raya.

4. Melakukan rekonsiliasi data realisasi kegiatan dan anggaran dengan pihak ekternal

kepada KPKNL Kantor Kesehatan Kelas III Palangka Raya.

5. Melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran kegiatan dengan realisasi fisik

kegiatan guna menghindari ketidaksesuaian data antara besaran tingkat realisasi

anggaran dan target yang telah dibuat.

6. Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian dan diseminasi informasi yang

berhubungan dengan kegiatan kepada lintas program, lintas sektor dan masyarakat

di pelabuhan atau bandar udara.

C. PELAPORAN

Kegiatan pelaporan adalah betuk dari akuntabilitas atas pelaksanana tugas yang

diberikan oleh atasan diataranya melalui penetapan kinerja, turunan kinerja, sasaran

kinerja pegawai, on job descritoin, surat keputusan dan atau melalui surat perintah

tugas yang menunjang untuk penanapaian kinerja satker. Adapun kegiatan pelaporan

dari pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

1. Melakukan input data kegiatan surveilans pasif di wilayah kerja masing-masing

meliputi data pengawasan alat angkut, orang/penumpang dan barang baik harian,

mingguan dan bulanan kemudian dilaporkan ke kantor induk pada awal bulan

untuk dilakukan pengolahan dan analisa data agar dapat menjadi bahan informasi

dan dideseminasikan kepada pihak terkait LP/LS.

2. Melakukan input data kegiatan surveilans aktif seperti kejadian penyakit menular,

potensial wabah dan dapat mengakibatkan masalah kesehatan (KKM-MD) dengan

menggunakan instrument antara lain : registrasi pasien di klinik, registrasi kapal,

yang berada di wilayah pelabuhan ataupun di bandar udara, register ijin angkut

orang sakit, jenasah dan abu serta kerangka jenasah serta formulir W1 dan W2

untuk dapat diolah dan dianalisa untuk dijadikan bahan informasi, pengambilan

keputusan dan dideseminasi kepada pihak terkait LP/LS.


3. Melakukan input data kegiatan pada aplikasi SIMKESPEL dan/atau pelaporan secara

online lainnya yang telah ditetapkan unit utama agar dapat disampaikan setiap

bulan untuk kegiatan rutin dan KLB dalam waktu 24 jam.

4. Mengumpulkan seluruh laporan kegiatan untuk diinput dalam aplikasi pelaporan

dan sebagai data laporan satker diantaranya :

a. Laporan e-performance diinput dan dilaporkan setiap bulan

b. Laporan e-monev DJA diinput dan dilaporkan setiap bulan

c. Laporan e-monev Bapenas di input setiap bulan dan pelaporan tiap triwulan

5. Mengumpulkan seluruh laporan kegiatan untuk data laporan satker diantaranya :

a. Laporan monev matrik kertas kerja PK setiap bulan dan triwulanan.

b. Laporan monev matrik kertas kerja RAK setiap bulan dan triwulanan.

c. Laporan eksekutif sumary delaporkan setiap bulan

d. Laporan keuangan (LK) setiap semesteran dan tahunan.

e. Laporan tahunan, dan profil setiap tahun.

6. Melaporkan registrasi bulanan kepada kantor induk paling lambat setiap tanggal 5

setiap bulannya.

7. Melaporkan stok dan penggunaan dokumen kekarantiaan kesehatan, vaksin dan

barang persediaan setiap bulannya kepada kantor induk.


BAB VI

PENUTUP

Revisi-VI tahun 2019 atas Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangka Raya Tahun 2015-2019 ini dimaksudkan untuk selalu melakukan penyesuaian

dan uptade adanya perubahan regulasi yang berhubungan dokumen RAK ini salah satunya UU

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Kepmenkes Nomor : HK.0107 Tahun 2017

tentang Rencana Strategis Kemenkes yang mengakibatkan Kepmenkes 52 Tahun 2015 tidak

berlaku lagi dan adanya perubahan SOTK Kemenkes sehingga mengharuskan adanya Revisi

Renstra dan Revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2015-2019, selalu berkesinambungan dengan

dokumen RKT tahun 2019, Dokumen RKA-KL TA.2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK)

Tahun 2019 yang ditetapkan pada bulan Desember 2018.

Dokumen Rencana RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya Tahun 2015-2019

revisi-VI Tahun 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua bagia/seksie pada

Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya dalam melakukan perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu tertentu sampai dengan tahun 2019.

Dengan tersusunnya revisi-VI tahun 2019 atas Dokumen RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Palangka Raya Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat mewujudkan visi, misi dan

strategi yang telah ditentukan serta hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan

sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja tahunan, rencana kinerja tahunan (RKT),

perencanaan kegiatan dan penganggaran dalam RKAK-KL, serta penetapan kinerja (PK) Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan revisi-IV atas dokumen RAK ini masih banyak kekurangannya baik dari segi

penulisaan maupun isi atau substansinya, maka dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup

kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian terhadap substansi dari RAK Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas III Palangka Raya tahun 2015-2019 secara terus menerus melalui kegiatan

reviu secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam setiap tahunnya, sesuai

dengan perkembangan, perubahan dan dinamika perkembangan pembangunan kesehatan.

Lampiran I

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Defenisi Operasional Cara Perhitungan

Jumlah alat angkut sesuai dengan standar

kekarantinaan kesehatan

Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan

standar kekarantinaan Kesehatan dalam periode satu

tahun

Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC

dalam satu tahun

Persentase respon Sinyal Kewaspadaan

Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah

layanan KKP

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang

direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan

jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang

direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB

dikali 100%

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah

tangkal masuk dan keluarnya penyakit

Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan

dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah

tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode

satu tahun

Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil

pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya

dalam satu tahun

Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi

khusus

Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada

saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal,

tahun baru dan lain - lain dalam periode satu tahun

Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan

kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan

lainnya dalam satu tahun

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang

mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki

kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana

kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan


Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang

memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen

rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan

lintas wilayah yang diterbitkan

Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan

permintaan/permohonan yang diterima dalam periode

satu tahun

Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat

izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah,

jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun


memenuhi syarat-syarat sanitasi

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki

sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik,

TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat

penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang

mempunyai TPM memenuhi syarat layak/laik

hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi

syarat kesehatan

Meningkatnya pencegahan dan

pengendalian penyakit tular vector dan

zoonotic

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas

vektor pada wilayah perimeter dan buffer

area

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks

pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak

ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah

dan kepadatan lalat < 6

Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan

nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1,

tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa

rendah dan kepadatan lalat < 6 dalam satu tahun

Menurunnya penyakit menular langsung Jumlah orang yang melakukan skrining

penyakit menular langsung

Jumlah orang yang melaksanan skrining penyakit

menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya

Akumulasi jumlah orang yang melaksanan skrining

penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS

dan lainnya dalam satu tahun

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan

Posbindu

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu Akumulasi jumlah wilayah kerja yang melaksanakan

Posbindu dalam satu tahun

Jumlah tempat kerja yang melaksanakan

implementasi KTR di wilayah kerja KKP

Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi

KTR di wilayah kerja KKP

Akumulasi jumlah tempat kerja yang melaksanakan

implementasi KTR di wilayah kerja KKP dalam satu

tahun

Jumlah dokumen dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnya

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain RKAKL/DIPA,

Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN,

Lakip, Profil, Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian,

e monev DJA, e monev Bappenas, LEB dalam periode

satu tahun

Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen

terdiri dari RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dok,

Laptah 1 dok, Laporan Keuangan 2 dok, Laporan

BMN 2 dok, Lakip 1 dok, Profil 1 dok, Proposal PNBP

1 dok, dokumen kepegawaian 2 dok (kontrak dan

penilaian), e monev DJA 12 dok, e monev Bappenas

4 dok, LEB 12 dokJumlah pengadaan sarana prasarana Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan,

fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu

tahun

Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat

kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran,

kendaraan dalam satu tahun

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang

P2P

Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang

diikuti oleh SDM KKP dalam kurun waktu satu tahun

Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas

bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam

kurun waktu satu tahun

Kabupaten/kota yang melakukan

pemantauan kasus penyakit berpotensi

kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan

respon penanggulangan terhadap sinyal

KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada

Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Menurunnya angka kesakitan dan kematian

akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya

pencegahan dan penanggulangan penyakit

tidak menular

Lampiran II

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

98,489,000

3. 14,754 14,321 69 70 Dokumen 1,793,220,000 1,334,815,000 1,005,780,000 964,281,000 Seksi PKSE Semua Wilker

4. 2 2 4 4 Lokasi 101,240,000 48,540,000 38,520,000 11,580,000 Seksi PRL dan KLW

Pulang Pisau dan

Bandara Tjilik Riwut

Palangka Raya

5. - - 1 1 Lokasi - - 48,877,000 213,437,000 Seksi PKSE Pulang Pisau

6. 4,379 4,213 4,296 4,511 Serifikat 108,837,000 9,630,000 47,431,000 2,786,000 Seksi PRL dan KLWBandara Tjilik Riwut

Palangka Raya

7. 5 4 4 4 Lokasi 223,653,000 115,919,000 81,381,000 64,375,000 Seksi PRL dan KLWBandara Tjilik Riwut

Palangka Raya

Meningkatnya pencegahan

dan pengendalian penyakit

tular vector dan zoonotic

Persentase

Pelabuhan/Bandara/PLBD yang

melakukan pengendalian vektor

terpadu sebesar 100 %

8. 5 4 4 4 Lokasi 444,853,000 404,069,000 558,984,000 547,900,000 Seksi PRL dan KLW Semua Wilker

Menurunnya penyakit

menular langsung9 - - 500 500 Orang - - 133,000,000 162,980,000 Seksi PRL dan KLW Semua Wilker

Menurunnya angka

kesakitan dan kematian

akibat penyakit tidak

menular; Meningkatnya

pencegahan dan

penanggulangan penyakit

tidak menular

Persentase

Pelabuhan/bandara/PLBD yang

melaksanakan kegiatan skrining

penyakit tidak menular

10. 2 3 - - Lokasi 181,444,000 165,400,000 - Seksi PRL dan KLWWilker Pulang Pisau,

Kelanis , Kantor Induk

Persentase Satker Program PP dan

PL Yang Memperoleh Penilaian

SAKIP dengan hasil minimal AA

11 34 34 40 40 Dokumen 7,994,023,000 6,876,090,000 6,454,074,000 6,738,102,000 Sub Tata Usaha Semua Wilker

12 9 6 Kegiatan - - 172,664,000 107,140,000 Semua Seksi Semua Wilker

MATRIKS REVISI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PALANGKA RAYA TAHUN 2015 - 2019

PROGRAM/IKP IKP KEGIATAN IKK INDIKATOR SATKERTARGET/SATUAN

SatuanALOKASI

Penanggung Jawab Lokasi

Pencegahan dan

Pengen dalian

Penyakit

% Kab/Kota yang

mempu

melaksanakan

kesiapsiagaan

dalam

penanggulangan

kedaruratan

kesehatan

masyarakat yang

berpotensi wabah

Kabupaten/kota yang

melakukan pemantauan

kasus penyakit

berpotensial kejadian luar

biasa (KLB) dan melakukan

respon penanggulangan

terhadap sinyal KLB untuk

mencegah terjadinya KLB

Persentase Alat Angkut sesuai

dengan standar Kekarantinaan

Kesehatan 100%

1.Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar

Kekarantinaan Kesehatan 1,100 Semua Wilker1,070 14,985 15,985 Sertifikat Seksi PRL dan KLW

Persentase Sinyal Kewaspadaan

Dini yang Direspon 90%2.

Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini

(SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan

KKP

- Seksi PKSE

127,700,000 92,260,000 174,280,000

Semua Wilker100 100 Persentase -

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas

vektor pada wilayah perimeter dan buffer

area

- 63,361,000 5,310,000 -

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah

tangkal masuk dan keluarnya penyakit

Jumlah pelayanan kesehatann pada situasi

khusus


mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan


Jumlah sertifikat/surat ijin layanan

kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan


memenuhi syarat-syarat sanitasi

Jumlah orang yang melakukan skrining

penyakit menular langsung

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan

Posbindu

Meningkatnya Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Pada Program

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Jumlah dokumen dukungan manajemen

dan tugas teknis lainnya

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang

P2P

13 - - 22 30 Paket - - 1,033,124,000 133,822,000 Semua Seksi Semua Wilker

5,397,567,000 10,974,970,000 9,046,723,000 9,811,476,000 9,050,202,000

Pencegahan dan

Pengen dalian

Penyakit

% Kab/Kota yang

mempu

melaksanakan

kesiapsiagaan

dalam

penanggulangan

kedaruratan

kesehatan

masyarakat yang

berpotensi wabah

Meningkatnya Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Pada Program

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Jumlah pengadaan sarana prasarana