HALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan
dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat di rampungkan dengan
baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan bangga dan bahagia saya
khaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:
Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, karena berkat dan rahmat
kurnianya skripsi ini dapat berjalan sesuai dengan rencananya dan tepat
pada waktunya.
Ibunda Tercinta Marsiana, S.Pd SD yang telah memberikan dukungan dan
doa serta selalu hadir untuk menyemangati saya untuk menyelesaikan
skripsi ini.
Bapak Adrianus Eliyas yang memelihara dan menyanyangi saya sebagai
bapak yang baik sehingga saya bisa menjalani dan menyelesaikan skripsi
ini penuh dengan keyakinan.
Kakek Ajiku dan Nenek Norima yang masih kuat mendoakan dalam
menyelesaikan skripsi ini hingga menjadi nanti menjadi orang yang
membanggakan untuk semua orang.
Bapak Drs. Suharyanto, MM yang telah bersedia membimbing dan
mengarahkan saya dengan ikhlas hati dan tidak bosan untuk terus
menuntaskan skripsi ini hingga selesai.
Kak Agnes Erni Sugia & Suami beserta Anaknya yang selalu memberi
semangat dan masukan kepada saya.
iv
Kak Angela Cecilia Multi beserta Suami beserta Anaknya yang menjadi
penghibur di saat mengalami kejenuhan dalam mengerjakan skripsi ini.
Victoria Delima yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi,
mendoakan saya , dan mendukung saya selalu dalam segala hal yang
menjadi tujuan hidup saya.
Om Damianus yang mengantarkan saya pertama kali ke kampus STPMD
“APMD” yang juga merupakan alumni STPMD “APMD” yang menjadi
inspirasi saya.
Om Devoti yang menjadi motivator saya dalam memilih kuliah di STPMD
“APMD”.
Segenap dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi sahabat dan keluarga
yang baik selama dikampus.
Sahabat Tino AME (Fans Tino AME) yang selama ini menjadi semangat
hidup saya dalam menjalani kuliah dan karir saya sehingga semua terukur
sesuai dengan rencana yang ada.
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya
persembahkan skripsi ini untuk kalian semua. Semoga skripsi ini dapat
bermamfaat dan berguna untuk kedepannya. Amin
v
vi
MOTTO
Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada
kasih seorang yang
memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya
(Yoh 15:13)
vii
INTISARI
Pengadaan air bersih merupakan masalah yang sangat vital yang terjadi di
masyarakat, hal ini tak terbantahkan karena setiap manusia atau masyarakat tidak
dapat hidup jika kekurangan air bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, pelbagai desa
di Indonesia mulai mengembangkan pengelolaan sumber mata air untuk pengadaan
air bersih di wilayahnya masing-masing. Seperti halnya di Desa Bleberan,
Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Desa Bleberan merupakan
salah satu desa yang sering mengalami krisis air bersih dari tahun ke tahun. Krisis air
bersih ini menimbulkan keprihatinan pemerintah desa kepada masyarakat setempat
untuk mengelola potensi desa yang ada yaitu sumber mata air. Sumber mata air
inilah yang di kelola oleh pemerintah desa bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga
dalam mendistribusikan air bersih ke seluruh masyarakat desa Bleberan.
Selain memenuhi pendistribusian air bersih kepada masyarakat desa
Bleberan, kehadiran pengadaan air bersih ini juga memberikan dampak
kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat desa Bleberan, serta dengan adanya
pengadaan air bersih ini menjadi suatu pendapatan pemerintah desa melalui BUM
Desa. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Air
Bersih oleh BUM Desa” dengan rumusan masalah ”Bagaimana Pengelolaan Air
Bersih oleh BUM Desa di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten
Gunungkidul?”
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode
penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam Objek penelitian mengenai
pengelolaan air bersih oleh BUM Desa yang berlokasi di Desa Bleberan, Kecamatan
Playen, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan
data yang meliputi: pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Subjek Penelitian/
Informan yang ditetapkan melalui pendekatan purposive dengan jumlah 10 orang
yang semua nya berjenis kelamin laki-laki dan berdasarkan pekerjaan, tingkat
pendidikan dan umur yang berbeda. Serta teknik analisis data berupa Pengumpulan
data, membuat reduksi data, penyajian data & menarik kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan air bersih di Desa Bleberan terjadi
karena krisis air bersih yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga menjadi keprihatinan
pemerintah desa pada saat itu untuk mengangkat potensi sumber mata air yang ada
& didistribusikan kepada warganya. Hingga akirnya Pemerintah desa mendirikan
BUM Desa untuk mengelola air bersih dengan bantuan dari pusat & pihak ke tiga
dengan pelaksana operasionalnya ialah unit kerja PAB. Perencanaan dalam
pengelolaan air bersih terdiri dari rencana produksi, keuangan, fasilitas, pemasaran
& SDM. Terdapat 3 (tiga) subsistem dalam pelaksanaan operasional dalam
pengelolaan air bersih, yaitu : Pembiayaan, Tenik Operasional dan Peran serta
masyarakat. Pemerintah desa mengawal langsung jalannya pengelolaan air bersih
Oleh BUM Desa yang dilaksanakan oleh Unit PAB yang bertanggung jawab kepada
BUM Desa.
Perkembangan pengelolaan air bersih ini bukan tanpa kendala. Pelbagai
kendala tersebut, seperti keterbatasan SDM, kebocororan jaringan pipa, meteran
rusak, jaringan distribusi yang belum optimal, serta lemahnya kesadaran sebagian
pelanggan untuk berpartisipasi dan memenuhi kewajibanya pembayaran.
Kata Kunci : Pengelolaan, Air Bersih, BUM Desa
viii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-
Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul: “Pengelolaan Air
Bersih oleh BUM Desa”. Peneliti benar-benar menyadari sepenuhnya dalam menulis skripsi
ini masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan dan perlu dipelajari lebih dalam lagi, usaha
tersebut sudah peneliti lakukan, namun karena terbatas kemampuan peneliti menyebabkan
skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan adanya masukan yang
bersifat membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Kelancaran proses penyusunan skripsi ini
berkat bimbingan, arahan, dan petunjuk serta kerja sama dari berbagai pihak, baik pada tahap
persiapan, penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penyusun dalam kesempatan ini
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun
sampaikan pula kepada yang terhormat :
1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD”Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S. IP, M.A, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Suharyanto, MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan
dalam persiapan penelitian ini.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD ”APMD” Yogyakarta yang
telah memberikan ilmu kepada saya selama dibangku perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta yang selama ini tidak mengenal pamrih dalam membimbing dan
menuangkan ilmu pengetahuan kepada saya selama duduk di bangku perkuliahan.
ix
6. Seluruh Staf Pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta, atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna menunjang
kegiatan perkuliahan yang kami butuhkan selama ini.
7. Bapak Supraptono, selaku Kepala Desa Bleberan beserta jajarannya yang telah berkenan
untuk menerima saya, untuk melakukan kegiatan penelitian di Desa bleberan.
8. Bapak Sardjana, selaku Bendahara BUM Desa berserta jajarannya yang telah berkenan
menerima saya, untuk melakukan penelitian di BUM Desa “Sejahtera” Desa Bleberan.
9. Bapak Udi Waluyo, selaku Ketua Unit PAB beserta jajarannya yang telah berkenan
menerima saya, untuk melakukan penelitian di unit Pengelolaan Air Bersih di Desa
Bleberan.
Semoga atas berkat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dalam penelitian ini,
semoga mendapatkan hasil yang baik dan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu tugas
akhir peneliti yang dapat berguna bagi seluruh elemen di Kampus STPMD “APMD”
Yogyakarta dan seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini.
Yogyakarta, 5 Oktober 2018
Penyusun
Tino Asprilla Anthon
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................................... i
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................................. iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................................... iv
HALAMAN MOTTO ................................................................................................................ vi
INTISARI .................................................................................................................................. vii
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. viii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... x
DAFTAR TABEL ................................................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. xiv
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian ........................................................................................................ 8
D. Manfaat Penelitian ...................................................................................................... 8
E. Kerangka Konseptual ................................................................................................. 9
1. Pengelolaan ............................................................................................................ 9
a. Planning (Perencanaan) …………………………………………………… 10
b. Organizing (Pengorganisasian) …………………………………………….. 11
c. Actuating (Pelaksanaan) ………………………………………..………...... 11
d. Controlling (Pengawasan) …………………………….………….……….. 12
x
2. Air Bersih ........................................................................................................... 13
a. Definisi Air Bersih …………………………..……………………………. 13
b. Sumber Sumber Air ………………………………………..…………….. 12
c. Persyaratan dalam Penyediaan Air Bersih …………………………...…….. 16
d. Sistem Pelayanan Air Bersih ………………...………………….…………. 18
e. Pendistribusian Air Bersih ……………………….………………...………. 19
3. Badan Usaha Milik Desa ..................................................................................... 20
a. Definisi & Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ………….…….. 20
b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) …………………….. 23
c. Tujuan Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ……….……….. 23
d. Perencanaan Bisnis Usaha Milik Desa (BUM Desa) ………………………. 25
e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ………………………. 27
f. Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) …………………..……… 30
F. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................................... 33
G. Metode Penelitian ...................................................................................................... 33
1. Jenis Penelitian ............................................................................................... 33
2. Lokasi Penelitian ........................................................................................... 33
3. Objek Penelitian ............................................................................................ 34
4. Metode Pengumpulan Data ............................................................................ 34
5. Subjek Penelitian ......................................................................................... 35
6. Teknik Analisis Data ..................................................................................... 38
BAB II PROFIL DESA BLEBERAN & BUM DESA SEJAHTERA .................................... 40
A. Profil Desa Bleberan ............................................................................................... 40
1. Sejarah Desa Bleberan ....................................................................................... . 40
2. Kondisi Geografis Desa Bleberan ..................................................................... 41
3. Demografis Desa Bleberan …………………………………………………… 48
xi
4. Perekonomian Desa Bleberan …………………………………………...…… 50
5. Kelembagaan Desa Bleberan …………………………………………………. 52
6. Pemerintah Desa Bleberan ……………………………………………………. 54
B. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Sejahtera” .................................... 55
1. Kondisi Umum BUM Desa “Sejahtera” ........................................................... 55
2. Tujuan Pembentukan BUM Desa “Sejahtera” ……………………………….. 56
3. Dasar Hukum BUM Desa “Sejahtera” ……………………………………….. 57
4. Unit Usaha BUM Desa “Sejahtera” ………………………………………….. 58
5. Struktur Kepengurusan BUM Desa “Sejahtera” ……………………………... 59
6. Tingkat Pendidikan Pengurus BUM Desa “Sejahtera” ………………………. 63
BAB III ANALISIS DATA ...................................................................................................... 63
A. Sejarah Pengelolaan Air Bersih di Desa Bleberan .................................................. 64
B. Perencanaan dalam Distribusi Air Bersih .............................................................. 68
C. Pengorganisasian Pengelolaan Air Bersih melalui BUM Desa Sejahtera ................ 71
D. Pelaksanaan dalam Pengadaan dan Distribusi Air Bersih ...................................... 80
E. Pengawasan dalam Pengadaan dan Distribusi Air Bersih ....................................... 84
F. Kedala Pengelolaan Air Bersih ............................................................................... 87
G. Solusi Atas Permasalahan Pengelolaan Air Bersih ................................................. 89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................................. 91
A. KESIMPULAN ............................................................................................................... 91
B. SARAN ............................................................................................................................ 93
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PERTANYAAN
LAMPIRAN
xii
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Bencana Kekeringan Kab. Gunungkidul Tahun 2003-2013 …… 7
Tabel I.2 Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa ……………………………. 31
Tabel I.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis kelamin ........................... 35
Tabel I.4 Informan Berdasarkan Pekerjaan ................................................. 36
Tabel I.5 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................. 37
Tabel I.6 Informan Berdasarkan Umur ........................................................ 38
Tabel II.1 Kependudukan berdasarkan Populasi Perwilayah 2017 …….. 42
Tabel II.2 Batas Wilayah Desa Bleberan ..................................................... 42
Tabel II.3 Komposisi Penduduk Padukuhan Berdasarkan Jenis Kelamin… 47
Tabel II.4 Penduduk Berdasarkan Usia ……………………………….… 48
Tabel II.5 Penduduk Berdasarkan Pendidikan ………………………….. 49
Tabel II.6 Jumlah KK di Pedukuhan Desa Bleberan …………………....... 50
Tabel II.7 Tingkat Pendidikan Pegawai Desa Bleberan …………………... 55
Tabel II.8 Pengurus BUM Desa “Sejahtera” …………………………….... 59
Tabel II.9 Tingkat Pendidikan Pengurus BUM Desa “Sejahtera” ………… 62
Tabel III.1 Jumlah SR (Saluran Rumah) Air Bersih ...................................... 75
Tabel III.2 Nama & Tugas Pengeloaan Air Bersih (PAB) ............................. 75
xiii
Tabel III.3 Ketentuan Gaji Karyawan Unit Pengelolaan Air Bersih .............. 76
Tabel III.4 Program Kerja Unit PAB……………………………….…….... 77
Tabel III.5 Pencapaian Tiap Bidang Unit PAB .............................................. 78
Tabel III.6 Pendapatan Unit PAB BUM Desa “Sejahtera” Desa Bleberan ... 85
Tabel III.7 Biaya Unit PAB ........................................................................... 85
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Meskipun di permukaan bumi ini sekitar 70% nya ditempati oleh air,
namun 97% dari air tersebut adalah berupa air asin yang tidak dapat dimanfaatkan
langsung untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di bumi ini. Jumlah yang
sedikit tersebut harus dihadapkan lagi dengan masalah variasi musim dan
ketimpangan spasial ketersediaan air. Indonesia merupakan negara yang memiliki
dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Dari variasi musim ini pun
sedikit banyak menimbulkan ketimpangan spasial ketersediaan air. Pada musim
penghujan beberapa daerah di Indonesia mengalami kelimpahan air yang sangat
besar dibanding dengan daerah lain yang mengakibatkan terjadinya musibah
banjir dan kerusakan yang lain akibat banjir tersebut, sedangkan pada musim
kemarau di beberapa daerah mengalami kekeringan luar biasa yang
mengakibatkan beberapa masalah seperti : menurunnya produktivitas pertanian
karena kekurangan air, krisis kekurangan air bersih untuk para penduduk, dan lain
sebagainya. Penggunaan air tanah yang terus meningkat harus diiringi dengan
perencanaan pengelolaan yang baik. Hal ini dikarenakan jika pemanfaatan air
tanah yang secara besar-besaran, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan
sumber air tanah yang baik, maka lambat laun keberadaan air tanah akan semakin
punah dari muka bumi ini dan akan berdampak buruk bagi seluruh makhluk
hidup.
2
Air merupakan hal vital bagi manusia yang digunakan untuk kebutuhan
hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dsb. Akses
terhadap air bersih yang memadai akan berdampak pada tingkat kesehatan
masyarakat. Sebaliknya penggunaan air yang tidak layak atau kotor untuk
kehidupan sehari-hari akan membahayakan kesehatan karena menimbulkan
penyakit seperti diare, muntaber, dan penyakit kulit. Oleh karena itu manusia
harus menjaga hal tersebut, selain dunia yang menginginkan keadaan yang bersih
dan sehat, manusia juga menginginkan hal tersebut. Antara lain yaitu dari air, air
yang kita minum apabila tidak bersih maka akan menimbulkan penyakit. Jadi kita
harus sadar bahwa penggunaan air bersih itu merupakan hal terpenting bagi
kesehatan. Tetapi hal tersebut makin banyak dianggap masyarakat sebagai hal
yang biasa, mereka menganggap sudah minum air saja kami sudah bersyukur baik
buruknya air tersebut itu hal biasa. Kalau sudah seperti ini upaya Pemerintah
sangat dibutuhkan dalam penyediaan sumber air bersih baik dari Pemerintah
Pusat, Daerah, sampai ke Desa.
Pada kenyataananya masih ada saja masyarakat yang belum tersedia air
bersih di rumahnya. Padahal, Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
mengakui air minum yang aman dan sanitasi sebagai hak asasi manusia, yang
berarti setiap orang harus memiliki akses ke air bersih dan sanitasi dasar.
Ketersediaan dan kemudahan terhadap akses air bersih bagi masyarakat juga
dijadikan salah satu dari delapan target Millenium Development Goals (MDGs),
yaitu bahwa pada tahun 2015 sebanyak 68% masyarakat harus mendapatkan akses
terhadap air bersih.
3
Sebenarnya pengelolaan sumber daya air ini sudah diatur, sebagaimana
kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya tidak akan pernah lepas dari
perkembangan yang terjadi pada tatanan pemerintahan kita. Menindak lanjuti hal
tersebut maka pemerintah Indonesia menargetkan untuk dapat memenuhi 100%
kebutuhan air bersih layak minum baik berupa air minum perpipaan maupun non-
perpipaan yang terlindungi di semua daerah pada tahun 2019. Hal tersebut sesuai
dengan yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang
ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.”
Seiring dengan bergulirnya era reformasi tatanan pemerintahan kita juga
memasuki suatu era baru antara lain dengan diamandemennya undang-undang
dasar kita serta dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Sesuai dengan penjelasan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemberian
kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi
dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi
daerah menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 pada intinya hampir sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatnya kesejahteraan rakyat,
menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis,
dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,
mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan
memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal . Dan dengan
4
diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, adanya penegasan pengakuan oleh Negara terhadap hak asal usul
Desa dan kewenangan Desa berskala lokal yang secara eksplisit tertuang dalam
azas rekognisi dan subsidiaritas. Tujuan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada intinya hampir sama, yaitu mewujudkan
desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis serta memiliki
kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat Desa.
Secara keseluruhan, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami surplus
sumber daya air sebesar lebih dari 27 miliar m3 setiap tahunnya. Ketersediaan air
yang masih berlebih tersebut terutama ditemui di wilayah Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul. Air tanah yang tersedia di dua kabupaten tersebut merupakan
bagian dari Sistem Akuifer merapi yang mempunyai ketebalan akuifer yang cukup
tinggi, terutama diwilayah endapan Vulkanik Merapi Muda. Kota Yogyakarta
sebetulnya juga merupakan bagian dari Sistem Akuifer Medrapi, tetapi karena
jumlah penduduknya sangat tinggi menyebabkan daya dukung sumber daya airnya
jauh lebih rendah daripada Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Untuk Kota
Yogyakarta, walaupun ketersediaan sumber dayanya masih sedikit lebih besar dari
tingkat kebutuhannya, tetapi sudah mendekati ambang batas kritis sumber daya
air.
Selanjutnya, jika dilihat secara lebih mendalam, walaupun secara
keseluruhan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta daya dukung sumber daya
airnya cukup baik, untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul daya dukungnya
tergolong rendah dan mengalami defisit sumber daya air yang cukup besar.
5
Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah karst yang
sangat mudah meloloskan air sehingga tidak dijumpai adanya akuifer. Air tanah di
wilayah Kabupaten Gunungkidul hanya terdapat di wilayah Ledok Wonosari pada
sistem Akuifer Kepek dan lembah Sungai Oyo. Faktor kondisi fisik lingkungan
merupakan faktor pembatas utama rendahnya ketersediaan sumber daya air (air
tanah) di Kabupaten Gunungkidul walaupun curah hujannya cukup tinggi. Dengan
demikian, di Kabupaten Gunungkidul diperlukan upaya pemamfaatan air hujan
dengan sistem Penampungan Air Hujan (PAH) pada saat musim penghujan dan
penyediaan air bersih pada saat musim kemarau. Alternatif lain adalah dengan
memamfaatkan sungai bawah tanah yang ketersediaan airnya cukup berlimpah.
Kabupaten Gunungkidul merupakan sebuah daerah di Daerah Istimewa
Yogyakarta yang memiliki luas wilayah terbesar dari pada daerah-daerah lain di
provinsi ini, yakni seluas 1.485,36 km2 atau sekitar 46% dari seluruh wilayah
DIY. Kabupaten yang terletak di sisi paling selatan ini memiliki penduduk
sebanyak 722.479 jiwa yang tersebar dalam 18 kecamatan dengan 144 desa/
kelurahan. Dari jumlah tersebut, baru 72,68% warganya yang mendapat akses
terhadap air bersih. Akses air bersih tersebut di dapat dari sambungan air PDAM
Tirta Handayani yakni sebanyak 34.893 rumah tangga pelanggan atau baru
mencapai 17,35% dari kesuluruhan rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul
pada tahun 2012, sisanya menggunakan air dari sumur maupun sistem pengairan
yang diselenggrakan BUM Desa. (http://gunungkidulkab.go.id/)
Kabupaten Gunungkidul merupakan sebuah daerah di DIY yang tergolong
sulit memperoleh akses air bersih, disebabkan oleh kondisi alamnya yang berupa
jajaran perbukitan karst. Setiap musim kemarau, kekeringan pasti melanda daerah
6
ini. Dari tahun 2003 hingga tahun 2011 jumlah kecamatan yang mengalami
kekeringan terus meningkat. PDAM Tirta Handayani belum mampu memenuhi
kebutuhan seluruh warga Gunungkidul. Selama ini PDAM Tirta Handayani
memanfaatkan tiga telaga untuk melayani kebutuhan air warga. Banyak mata air
potensial di Gunungkidul yang terdapat terdapat di goa atau sungai bawah tanah,
namun belum dimanfaatkan secara maksimal karena sulitnya menjangkau mata
air. Akibatnya, sebanyak 27,32% warga Gunungkidul belum memperoleh akses
air bersih, sebagian besar dari jumlah tersebut adalah penduduk yang tinggal di
wilayah pedesaan yang sudah sejak lama mengalami krisis air.
Kekeringan semakin parah melanda Gunungkidul pada tahun 2004, ketika
pertambahan penduduk diikuti pula dengan bertambahnya warga yang kekurangan
akses air bersih. Pada tahun 2004 di Kabupaten Gunungkidul, persediaan air
bersih hanya cukup hingga akhir bulan juni 2004. Krisis air di Gunungkidul ini
dirasakan penduduk di 12 dari 18 kecamatan yang ada. Jumlah penderita
kekeringan di 12 kecamatan tersebut mencapai 37.930 keluarga atau 132.625 jiwa.
Kondisi demikian terjadi hampir di seluruh wilayah Gunungkidul.
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana
kekeringan yang melanda Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2003-2013, dari
data tersebut tercatat hampir setiap tahun Kabupaten Gunungkidul mengalami
bencana kekeringan secara berkesinambungan.
7
Tabel I.1
Bencana Kekeringan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003-2013
No Kabupaten Jenis Bencana Tanggal
1 Gunungkidul Kekeringan 22/6/2003
2 Gunungkidul Kekeringan 1/7/2003
3 Gunungkidul Kekeringan 1/1/2004
4 Gunungkidul Kekeringan 1/2/2004
5 Gunungkidul Kekeringan 1/4/2004
6 Gunungkidul Kekeringan 1/5/2004
7 Gunungkidul Kekeringan 1/1/2005
8 Gunungkidul Kekeringan 1/6/2005
9 Gunungkidul Kekeringan 1/11/2005
10 Gunungkidul Kekeringan 1/1/2007
11 Gunungkidul Kekeringan 1/6/2007
12 Gunungkidul Kekeringan 1/5/2008
13 Gunungkidul Kekeringan 1/6/2008
14 Gunungkidul Kekeringan 1/1/2010
15 Gunungkidul Kekeringan 1/8/2011
16 Gunungkidul Kekeringan 1/6/2012
17 Gunungkidul Kekeringan 1/8/2013
(Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016)
Berdasarkan data dan informasi di atas, menunjukkan bahwa sebagian
besar daerah di Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang berpotensi
mengalami bencana kekeringan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kekeringan
yang terjadi hampir setiap tahun secara berkesinambungan terutama ketika musim
kemarau telah tiba.
Demikian halnya yang terjadi di Desa Bleberan di Kecamatan Playen,
yang dimana pengelolaan air bersih di kelola langsung oleh BUM Desa
“Sejahtera” Desa Bleberan. Pengelolaan air bersih ini dilakukan karena Desa
Bleberan adalah salah satu Desa yang juga terkena krisis air tiap tahunnya apalagi
8
pada saat musim kemarau. Permasalahan utama dalam mendapatkan air bersih di
Desa Bleberan adalah kekeringan dan kegersangan, perlu perjalanan yang sangat
jauh dengan medan yang tidak mudah untuk mendapatkan atau mencapai sumber
mata air dari permukiman. Ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah desa
pada waktu itu sehingga Pemerintah desa mengupayakan untuk pengadaan air
bersih dan di kelola secara khusus oleh BUM Desa karena pemerintah desa yang
masih terbatas sumber daya manusianya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut, Bagaimana Pengelolaan Air Bersih oleh BUM Desa Sejahtera di Desa
Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul?
C. Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan penelitian iti sebagai berikut :
1. Mendeskripsikan Pengelolaan Air Bersih oleh BUM Desa Sejahtera di Desa
Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan air bersih di Desa
Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.
D. Manfaat Penelitian
1. Kegunaan penelitian ini adalah untuk meningkatkan perkembangan ilmu
pengetahuan terutama pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan Desa.
2. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Desa untuk ikut serta memajukan
desa sebagai pengelola air bersih.
9
E. Kerangka Konseptual
1. Pengelolaan
Pengelolaan adalah kata yang semakna dengan manajemen berikut ini
uraian tentang beberapa hal penting terkait tentang manajemen. Menurut John D.
Millet, dalam buku (Sukarna, 2011: 2) menyatakan:
“Management is the process oif directing and facilitating the work of people in
formal group to achieve a desired end”
(Manajemen/ pengelolaan adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas
terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk
mencapai suatu tujuan yang dikehendaki).
Manajemen/ pengelolaan menurut Hasibuan dalam buku Torang (2013:
165) adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai
tujuan tertentu. Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Miller dalam buku
Torang (2013:166) menyatakan bahwa manajemen/ pengelolaan adalah proses
memimpin dan melancarkan pekerjaan bagi orang-orang yang terorganisir secara
formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
Manajemen/ pengelolaan sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau
kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen
berorientasi pada proses (process oriented) yang berarti bahwa manajemen
membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar
aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai
kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila
tidak menggunakan manajemen yang baik.
10
Dari beberapa definisi di atas peneliti dapat mendefinikan bahwa
Pengelolaan adalah proses yang mengatur sumber daya manusia untuk
memanfaatkan fasilitas ataupun sumber daya yang ada untuk kepentingan dan
tujuan tertentu.
Menurut George R. Terry, dalam bukunya Sukarna (2011: 10) membagi
empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing
(Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan).
Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.
a. Planning (Perencanaan)
George R. Terry mengemukakan tentang Planning sebagai berikut,
yaitu:
“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using
of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to
proposed of proposed activation believed necesarry to accieve desired
result.”
(Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta
pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk
masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan
kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.)
Berdasarkan definisi diatas dapat peneelitian definisikan bahwa
Planning/ Perencanaan merupakan suatu proses menggambarkan dan
merumuskan perkiraan-perkiraan atau asumsi untuk tujuan ke depan guna
mencapai hasil yang di inginkan.
11
b. Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan
dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk
masing-masing unit. George R. Terry mengemukakan tentang organizing
sebagai berikut, yaitu :
Organizing is the determining, grouping and arranging of the various
activities needed necessary forthe attainment of the objectives, the
assigning of the people to thesen activities, the providing of suitable
physical factors of enviroment and the indicating of the relative authority
delegated to each respectives activity.
(Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan
macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan,
penempatan orang-orang/ pegawai, terhadap kegiatan-kegiatan ini,
penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan
penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap
orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang
diharapkan.)
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian
penggorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan
Program secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu.
c. Actuating (Pelaksanaan/ Penggerakan)
Selanjutnya setelah penggoragnisasian adalah pelaksanaan yang
menurut George R. Terry dalam bukunya Sukarna (2011: 82) mengatakan
bahwa :
12
Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to
strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial
planning and organizing efforts.
(Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota
kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk
mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-
usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.)
Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan
tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok
manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala
kegiatan harus terarah kepada sasarannya.
d. Controlling (Pengawasan)
Control mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali
dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah
pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Untuk melengkapi
pengertian diatas, menurut George R. Terry dalam bukunya Sukarna
(2011: 110) mengemukakan bahwa Controlling, yaitu:
Controlling can be defined as the process of determining what is to
accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the
performance, evaluating the performance, and if the necessary applying
corrective measure so that performance takes place according to plans,
that is conformity with the standard.
(Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus
dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan,
13
menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan,
sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan
standard / ukuran).
Definisi di atas menjelaskan bahwa Controlling/ Pengawasan
merupakan proses suatu penilaian terhadap strandar kegiatan/ program
yang sedang dan telah berlangsung guna mencapai tujuan tertentu.
2. Air Bersih
a. Definisi Air Bersih
Pengertian air bersih menurut Permenkes RI No.416/Menkes/PER/IX/1990
adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah
dimasak. Pengertian lain mengenai air minum menurut Kepmenkes RI
No.907/MENKES/SK/VII/2002 adalah air yang melalui proses pengolahan atau
tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan (bakteriologis,
kimiawi, radioaktif, dan fisik) dan dapat langsung diminum (Permenkes RI
No.416/Menkes/PER/IX/1990).
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari – hari yang
kualitasnya harus memenuhi syarat kesehatan tapi masih memungkinkan
mangandung mikroorganisme dan bahan kimia yang dapat membahayakan
kesehatan oleh karena itu masih perlu ada pengolahan lebih lanjut sepeti terlebih
dahulu dimasak sebelum diminum. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya
berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk
dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk
diantaranya adalah sanitasi.
14
b. Sumber-sumber Air
b.1 Air Laut
Mempunyai sifat asin, karena mengandung garam NaCl. Kadar garam NaCl
dlam air laut 3%. Dengan keadaan ini; maka air laut tak memenuhi syarat untuk
air minum.
b.2 Air atmosfir, air meteriologik
Dalam keadaan murni, sangat bersih, karena dengan adanya pengotoran udara
yang disebabkan oleh kotoran-kotoran industri/debu dan lain sebagainya. Maka
untuk menjadikan air hujan sebagai sumber air minum hendaknya pada waktu
menmpung air hujan jangan dimulai pada saat hujan mulai turun, karena masih
mengandung banyak kotoran. Selain itu air hujan mempunyai sifat agresif
terutama terhadap pipa-pipa penyalur maupun bak-bak reservoir, sehingga hal ini
akan mempercepat terjadinya korsi (karatan). Juga air hujan ini mempunyai sifat
lunak, sehingga akan boros terhadap pemakaian sabun.
b.3 Air permukaan
Adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya air
permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh
lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri kota dan sebagainya. Air
permukaan ada 2 macam yakni :
b.3.1 Air sungai
Dalam penggunaannya sebagai air minum, haruslah mengalami suatu
pengolahan yang sempurna, mengingat bahwa air sungai ini pada umumnya
mempunyai derajat pengotoran yang tinggi sekali. Debit yang tersedia untuk
memenuhi kebutuhan akan air minum pada umumnya dapat mencukupi.
15
b.3.2 Air rawa/ danau
Kebanyakan air rawa ini berwarna yang disebabkan oleh adanya zat-zat
organis yang telah membusuk, misalnya asam humus yang larut dalam air yang
menyebabkan warna kuning coklat.
b.4 Air Tanah
b.4.1 Air tanah dangkal
Terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Lumpur
akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan
jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang terlarut)
karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk
masing-masing lapisan tanah. Lapis tanah disini berfungsi sebagai saringan. Di
samping penyaringan, pengotoran juga masih terus berlangsung, terutama pada
muka air yang dekat dengan muka tanah, setelah menemui lapisan rapat air, air
akan terkumpul merupakan air tanah dangkal dimana air tanah ini dimanfaatkan
untuk sumber air minum melalui sumu-sumur dangkal.
b.4.2 Air tanah dalam
Terdapat setelah lapis rapat air yang pertama. Pegambilan air tanah dalam,
tak semudah pada air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan
memasukkan pipa kedalamannya sehingga dalam suatu kedalaman (biasanya
antara 100-300 m) akan didapatkan suatu lapis air.
Kualitas dari air tanah dalam :
Pada umumnya lebih baik dari air dangkal, karena penyaringannya lebih
sempurna dan bebas dari bakteri.
16
b.4.3 Mata air
Adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata
air yang berasal dari tanah dalam, hamper tidak terpengaruh oleh musim dan
kualitas/kualitasnya sama dengan keadaan air dalam. Berdasarkan keluarnya
(munculnya permukaan tanah) terbagi atas ; 1.) Rembesan, dimana air keluar dari
lereng-lereng.; 2.) Umbul, dimana air keluar ke permukaan pada suatu dataran.
c. Persyaratan dalam Penyediaan Air Bersih
c.1 Persyaratan Kulitatif
Persyaratan kualitatif adalah persyaratan yang menggambarkan mutu atau
kualitas dari air baku air bersih. Persyaratan ini meliputi:
c.1.1 Syarat-syarat fisik
Syarat fisik ini terdiri dari; 1.) Air tak boleh berwarna; 2.) Air tak boleh
berasa; 3.) Air tak boleh berbau; 4.) Suhu air hendaknya di bawah sela udara
(sejuk ± 25º C); 5.) Air harus jernih. Syarat-syarat kekeruhan dan warna harus
dipenuhi oleh setiap jenis air minum dimana dilakukan penyaringan dalam
pengolahannya. Kadar (bilangan) yang disyaratkan dan tidak boleh dilampaui
adalah sebagai berikut :Air harus bersih dan tidak keruh , Tidak berwarna apapun ,
Tidak berasa apapun, Tidak berbau apaun, Suhu antara 10-25 C (sejuk), Tidak
meninggalkan endapan
c.1.2 Syarat-syarat kimia
Air minum tidak boleh mengandung racun, zat-zat mineral atau zat-zat
kimia tertentu dalam jumlah melampaui batas yang telah ditentukan, Cukup
yodium dan pH air antara 6,5 – 9,2.
17
c.2 Syarat-syarat biologis
Air bersih tida boleh mengandung bakteri-bakteri penyakit (patogen)
sama sekali dan tak boleh mengandung bakteri-bakteri golongan Coli melebihi
batas-batas yang telah ditentukan yaitu 1 coli/100 ml.air. Bakteri golongan Coli
ini berasal dari usu besar (faeces) dan tanah. Bakteri patogen yang mungkin ada
dalam air antara lain adalah : Bakteri typhsum, Vibrio Colerae, Bakteri dysentriae,
Entamoeba hystolotica, Bakteri enteritis (penyakit perut).
c.3 Syarat-syarat radiologis
Air minum tidak boleh mengandung zat yang mengahasilkan bahan-bahan
yang mengandung radioaktif, seperti sinar alfa, beta dan gamma (Sutrisno dan
Suciastuti, 2010).
c.4 Persyaratan Kuantitatif
Dalam penyediaan air bersih ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia.
Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai
dengan jumlah penduduk yang akan dilayani. Kebutuhan air untuk masyarakat
perkotaan adalah 150 ltr/org/hari (DPU cipta Karya). Jumlah air yang dibutuhkan
sangat tergantung pada tingkat kemajuan teknologi dan sosial ekonomi
masyarakat setempat.
c.5 Persyaratan Kontinuitas
Untuk penyediaan air bersih sangat erat hubungannya dengan kuantitas air
yang tersedia yaitu air baku yang ada di alam. Air baku untuk air bersih harus
dapat diambil terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada
saat musim kemarau maupun musim hujan. Kontinuitas juga dapat diartikan
18
bahwa jumlah air bersih yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan selama 24
jam.
d. Sistem Pelayanan Air Bersih
Untuk menentukan sistem penyediaan air bersih pada masyarakat, maka perlu
dilakukan klasifikasi sistem pelayanan yang meliputi :
Dalam tinjauan aspek teknis, penyediaan air bersih di bedakan menjadi dua
sistem dalam buku Chatib (1996 : 45), yaitu:
d.1 Sistem Penyediaan Air Bersih Individual
Sistem penyediaan air bersih individual adalah sistem penyediaan air
bersih untuk penggunaan pribadi atau pelayanan terbatas. Sumber air yang
digunakan dalam sistem ini umumnya berasal dari air tanah. Hal ini disebabkan
air tanah memiliki kualitas yang lebih baik di banding sumber lainnya. Sistem
penyediaan ini biasanya tidak memiliki komponen transmisi yang dibangun oleh
pengembang untuk melayani suatu lingkungan perumahan yang dibangunnya.
Berdasarkan uraian tersebut, yang termasuk dalam sistem ini adalah sumur gali,
pompa tangan dan sumur bor untuk pelayanan suatu lingkungan perumahan
tertentu.
d.2 Sistem Penyediaan Air Bersih Komunitas
Sistem penyediaan air bersih komunitas atau perkotaan adalah suatu sistem
penyediaan air bersih untuk masyarakat umum atau skala kota, dan untuk
pelayanan yang menyeluruh, termasuk untuk keperluan rumah tangga
(domestik), sosial maupun industri. Pada umumnya sistem ini merupakan sistem
yang lengkap dan menyeluruh bahkan kompleks, baik dilihat dari segi teknis
maupun sifat pelayanannya. Sumber air yang di gunakan umumnya air sungai
19
atau sumber mata air yang memiliki kuantitas cukup besar. Sistem ini juga dapat
mempergunakan beberapa macam sumber sekaligus dalam satu sistem sesuai
kebutuhannya. Sistem penyediaan air bersih meliputi berbagai peralatan seperti :
tangki air bawah tanah, tangki air di atas atap, pompa‐pompa, perpipaan dan
sebagainya.
Sistem penyediaan air meliputi beberapa peralatan seperti tangki air bawah
tanah, tangki air diatas atap, pompa-pompa, perpipaan, dan sebagainya. Dalam
peralatan-peralatan ini, air minum harus dapat dialirkan ke tempat-tempat yang
dituju tanpa mengalami pencemaran. Pada waktu ini sistem penyediaan air bersih
yang banyak digunakan dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1.) Sistem
sambungan langsung 2.) Sistem tangki atap, 3.) Sistem tangki tekan, 4.) Sistem
tanpa tangki (booster system) Tangki-tangki yang digunakan untuk menyimpan air
minum haruslah dibersihkan secara teratur, agar kualitas air dapat dijaga.
e. Pendistribusian Air Bersih
Untuk mendistribusikan air minum/ air bersih kepada konsumen dengan
kuantitas, kualitas dan tekanan yang cukup memerlukan sistem perpipaan yang
baik, reservoir, pompa dan dan peralatan yang lain. Metode dari pendistribusian
air tergantung pada kondisi topografi dari sumber air dan posisi para konsumen
berada. Menurut Howard S Peavy et.al dalam buku Effendi (2003: 32) sistem
pengaliran yang dipakai adalah sebagai berikut;
e.1. Cara Gravitasi
Cara pengaliran gravitasi digunakan apabila elevasi sumber air
mempunyai perbedaan cukup besar dengan elevasi daerah pelayanan,
20
sehingga tekanan yang diperlukan dapat dipertahankan. Cara ini dianggap
cukup ekonomis, karena hanya memanfaatkan beda ketinggian lokasi.
e.2. Cara Pemompaan
Pada cara ini pompa digunakan untuk meningkatkan tekanan yang
diperlukan untuk mendistribusikan air dari reservoir distribusi ke
konsumen. Sistem ini digunakan jika elevasi antara sumber air atau
instalasi pengolahan dan daerah pelayanan tidakdapat memberikan tekanan
yang cukup.
e.3. Cara Gabungan
Pada cara gabungan, reservoir digunakan untuk mempertahankan
tekanan yang diperlukan selama periode pemakaian tinggi dan pada
kondisi darurat, misalnya saat terjadi kebakaran, atau tidak adanya energi.
Selama periode pemakaian rendah, sisa air dipompakan dan disimpan
dalam reservoir distribusi.
3. Badan Usaha Milik Desa
a. Definisi dan Prinsip BUM Desa
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Badan Usaha
Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam
Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa. BUM Desa harus
21
dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta
menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan
bagi masyarakat desa. BUM Desa dibentuk melalui musyawarah desa sebagai
bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting
dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Pasal 1 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha
Milik Desa, diketahui bahwa BUM Desa adalah usaha Desa yang dibentuk atau
didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya
dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang tentang Desa diatas, dapat kita simpulkan
bahwa BUM Desa adalah lembaga usaha ekonomi desa yang dikelola oleh
masyarakat dan pemerintahan desa dengan semangat gotong royong dalam upaya
memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat
yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada pedoman imum Good
Corporate Governance (GCG) Indonesia Tahun 2006 sebagai berikut:
1. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga ovbyektivitasnya dalam menjalankan bisnis, perusahaan
harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan
keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
22
2. Akuntabilitas (accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
3. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
4. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG (Good Coorporate
Governance), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-
masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi
oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini maka BUM Desa telah
menjalankan pedoman imum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia.
23
b. Dasar Hukum BUM Desa
BUM Desa Pengaturan mengenai pendirian BUM Desa diatur dalam
beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut; 1.) Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 2.) Peraturan Pemerintah No. 43
tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014
tentang Desa; 3.) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 4.)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4
Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa.
Pendirian BUM Desa merupakan kewenangan lokal berskala Desa
berdasarkan prakarsa dari Desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan
kondisi lokal Desa. Pendirian BUM Desa merupakan bentuk pelaksanaan dari
kewenangan desa sebagaimana tercantum dalam UU Desa No. 6 tahun 2014
tentang Desa, PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa.
c. Tujuan Berdirinya BUM Desa
BUM Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa,
24
BUM Desa didirikan dengan tujuan; a.) Meningkatkan perekonomian desa;
b.) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
c.) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
d.) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak
ketiga; e.) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan umum warga; f.) Membuka lapangan kerja; g.) Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi desa; h.) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan
pendapatan asli desa.
Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan
Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa (2007:5), terdapat 4 (empat) tujuan utama
pendirian BUM Desa, yaitu; 1.) Meningkatkan perekonomian desa;
2.) Meningkatkan pendapatan asli desa; 3.) Meningkatkan pengolahan potensi
desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 4.) Menjadi tulang punggung
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Untuk mencapai tujuan BUM
Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif
masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat
dan Pemerintah Desa. Dinyatakan di dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa BUM Desa dapat didirikan sesuai
dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:
a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; b)
Tersedia sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama
kekayaan Desa dan terdapat permintaan di pasar; c) Tersedia sumber daya
manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak
25
perekonomian masyarakat; d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
d. Perencanaan Bisnis BUM Desa
1. Sumber Modal BUM Desa
Pada tahap awal pendirian BUM Desa, akan banyak pertanyaan mengenai
dari mana modal BUM Desa didapatkan. berikut adalah pemaran tentang Modal
BUM Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 Tahun 2014 Pasal 135; 1)
Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa; 2) Kekayaan BUM Desa
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; 3)
Modal BUM Desa terdiri atas: a.) penyertaan modal Desa; dan b.) penyertaan
modal masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya. Penyertaan modal
Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
bersumber dari: a.) dana segar; b.) bantuan pemerintah; c.) bantuan pemerintah
daerah d.) aset Dana yang diserahkan kepada APB Desa. Bantuan Pemerintah dan
pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
2. Sumber Daya Manusia BUM Desa
Sukasmanto (2014:123), salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya
untuk dikelola oleh BUM Desa adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang
dimiliki. Manusia (pengelola, manajemen dan karyawan) sebagai motor
penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengembangan
BUM Desa sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM di desa. Akan tetapi SDM
26
yang dibutuhkan untuk pengembangan BUM Desa di desa saat ini sangat
terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan SDM menjadi
sangat penting karena SDM lah yang menentukan kesuksesan sebuah BUM
Desa. Menurut Sukasmanto (2014:123), pengelolaan SDM menjadi sangat
penting dalam menentukan kesuksesan sebuah BUM Desa. Manajemen SDM
dapat dimulai dari perencanaan SDM, analisis pekerjaan, Rekruitmen,
Rekruitmen, seleksi, Produktifitas, Pelatihan & Pengembangan, prestasi kerja,
kompensasi serta keselamatan dan kesehatan kerja.
Salah satu aspek terpenting adalah Kompensasi. Kompensasi merupakan
cara manajemen BUM Desa untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan
kepuasan kerja karyawan. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima
manajer dan karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi
biasanya diwujudkan dalam bentuk sistem penggajian atau pengupahan.
Sistem penggajian di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tingkat
fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan
keluarganmya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan
menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktifitas kerja. Begitu
juga dengan BUM Desa Sistem penggajian yang berlaku di lembaga swasta dan
lembaga pemerintahan pada umumnya menggunakan gaji pokok berdasarkan
jenjang kepangkatan dan masa kerja. Aspek-aspek yang harus diperhatikan
dalam penetuan tingkat upah anatara lain : Aspek kondisi BUM Desa, Aspek
kerterampilan tenaga kerja, Aspek standard hidup dan aspek jenis Pekerjaan.
27
e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa BUM
Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesar
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Sukasmanto, dalam buku
Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa mengatakan bahwa
mengelolaan oragnisasi BUM Desa perlu memulai usaha dengan langkah-langkah
yang benar. Langkah-langkah yang terdiri dari Perencanaan, Pengoragnisasian,
Pengarahan, dan pengendalian.
1.) Perencanaan
Tahap perencanaan ini dilakukan oleh pengurus BUM Desa dan perlu
memerhatikan hal-hal berikut ini : 1) Memeriksa kembali asumsi yang menjadi
dasar rencana operasi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia sudah
sesuai dngan kondisi internal dan BUM Desa; 2) Memastikan bahwa tujuan dapat
dicapai; 3) Menyusun rencana produksi, keuangan, fasilitas, pemasaran, sumber
daya manusia, dan logistik; 4) Menyusun kebijakan berupa pedoman untuk
pengambilan keputusan; 5) Menyusun prosedur dan aturan; 6) Menyusun
anggaran dan kegiatan.
28
2.) Penggorganisasian
Kesepakatan tentang organisasi BUM Desa dituangkan dalam Anggaran
Dasar dan Rumah Tangga (AD/ ART). Anggaran dasar memuat paling sedikit
rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal,
kegiatan usaha, dan kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian
pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan. Oleh
karena itu, AD/ ART sekurang-kurangnya berisi: 1) Badan Hukum, 2) Bentuk
Organisasi, 3) Usaha yang dijalankan, 4) Kepengurusan, 5) Hak dan Kewajiban,
6) Permodalan, 7) Bagi hasil Laba Usaha, 8) Keuntungan & Kepailitan, 9)
kerjasama dengan pihak ketiga, 10) Mekanisme pertanggung jawaban, 11)
Pembinaasn dan pengawasan Sumber Daya Manusia.
2.1 Tujuan Pengoranisasian
Tujuan dari pengorganisasian BUM Desa adalah : 1) Menjamin agar
terjadi pembagian pekerjaan yang harus dilakukan dalam pekerjaan dan unit
tertentu pada BUM Desa, 2) Mengatur pemberian tugas dan tanggung jawab yang
berhubungan dengan pekerjaan masing-masing, 3) Mengkoordinir tugas-tugas
BUM Desa yang beragam, 4) Menyusul kelompok pekerjaan ke dalam unit atau
bagian tertentu, 5) Menetapkan hubungan antar individu, kelompok tugas dan
unit/ bagian, 6) Menetapkan jalur formal otoritas, 7) Mengalokasikan dan
mengerahkan sumber daya organisasi atau mengelola usaha yang dijalankan.
Pengelolaan BUM Desa harus diljalankan dengan menggunakan prinsip
kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable,
dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional,
dan mandiri. Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka
29
proses penguatan ekonomi desa melalui BUM Desa diharapkan akan lebih
berdaya.
2.2 Menyusun Struktur Organisasi
Pengelolaan BUM Desa berdasarkan AD/ ART. Organisasi pengelola
BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintah desa dan paling sedikit terdiri atas
:Penasehat dan pelaksana Operasional yang terdiri dari Direktur/ Manajer dan
Kepala Unit Usaha.
Gambar I.1
Struktur Organisasi BUM Desa
Sumber : Dalam Buku Sukasmanto (2014:27)
Sukasmanto (2014:27-28), Penasihat atau komisaris dipegang oleh kepala
desa. Jika anggota penasihat dan komisaris ditambah dengan tokoh masyarakat
yang lain maka disebut dewan komisaris/ penasihat. Penasihat atau komisaris
mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada
pelaksana operasional atau direksi dalam Komisaris/ Dewan Komisaris Direktur
Penasehat
Direktur
Sekretaris
Kepala Unit
Usaha A
Kepala Unit
Usaha B
Dst.
Bendahara
30
Sekretaris Bendahara Kepala Unit Usaha dst. B Kepala Unit Usaha A 34
menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat atau komisaris dalam
melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana
operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional
atau direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan usaha
desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan. Pengelolaan BUM
Desa dilakukan dengan persyaratan: a. Pengurus yang berpengalaman dan atau
profesional. b. Mendapat pembinaan manajeman. c. Mendapat pengawasan secara
internal maupun eksternal. d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat
dipercaya dan rasional. e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.
Struktur di atas merupakan struktur standar, dimana pemerintah desa dapat
menyesuaikan struktur organisasi BUM Desa tersebut menurut kondisi setempat
dan kebutuhan organisasi. Prinsip dasarnya adalah struktur organisasi BUM Desa
harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa.
Bisa jadi BUM Desa belum membutuhkan kepala unit usaha jika masih
menjalankan satu jenis usaha.
f. Kegiatan BUM Desa
Johan (2011:6), usaha atau bisnis didefinisikan sebagai sebuah kegiatan
atau aktivitas yang mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu
kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau barang, dengan tujuan barang dan
jasa tersebut dapat dipasarkan kepada konsumen agar dapat memperoleh
keuntungan atau pengembalian hasil. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem
Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa (2007:6),
BUM Desa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang
31
dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan
ekonomi desa seperti antara lain: a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan
air, listrik desa dan usaha sejenis lainnya. b. Penyaluran Sembilan bahan pokok
ekonomi desa. c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis. d. Industri dan kerajinan
rakyat.
Tabel I. 2
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa
Tipe Jenis
Usaha Tujuan & sifat Kinerja Mamfaat
Serving Air bersih
Memberikan social
benefit, tidak
economic profit
meskipun
memperoleh laba. Ini
bisnis sosial yang
sederhana dan tidak
terlalu rumit.
Lancar & sehat.
Didukung dengan
antusias oleh
warga. Pasar tidak
menjadi problem,
namun sering
terkendala
problem teknis &
manajerial
Memberi layanan
dasar kepada
masyarakat,
terutama kaum
miskin &
perempuan
Pendapatan desa
Meningkatkan
kualitas kesehatan
Banking Simpan
pinjam
Memberi kredit kecil
yang lunak dan
mudah kepada
warga. Umumnya
dibentuk secara
serentak & seragam
oleh pemerintah.
Sebagian kecil
yang berkembang
& sukses, sebagian
besar mati suri
(gulung tikar)
Akses kredit/
pinjam yang
mudah,
Mengurangi jerat
rentenir,Tetapi
mamfaat itu hilang
jika BUM Desa
gulung tikar
32
Brokering
&
Renting
Jasa
pembayaran
listrik dan
penyewaan
Meningkatkan
pendapatan desa. Ini
merupakan bisnis
yang sederhana &
menguntungkan,
tidak terkendala
faktor pasar.
Berjalan secara
sehat &
memberikan
keuntungan secara
variatif tergantung
skala ekonominya
Ekonomi desa
semakin bergairah,
pendapatan desa
meningkat serta
meningkatkan
kinerja
pembangunan
desa. Traktor
bahkan menjadi
instrumen proteksi
bagi petani.
Trading
Bisnis
saprotan &
kebutuhan
pokok serta
bisnis hasil
pertanian
Internal desa:
melayani kebutuhan
masyarakat setempat
Eksternal: menjual
hasil pertanian
keluar &
meningkatkan
pendapatan.
Bisnis internal desa
relatif sederhana
serta berskala kecil-
lokal, tetapi bisnis
eksternal sangat
kompleks
Bisnis internal
berjalan &
berkembang
dengan skala kecil.
Bisnis eksternal
rentan & mati suri
karena
keterbatasan
(kualitas, skala,
kapasitas, modal,
pasar)
Masyarakat
setempat mudah
memperoleh
kebutuhan pokok
dan saprotan, bisa
dengan cara kredit.
Bisnis internal
belum berikan
mamfaat secara
signifikan.
Holding Desa wisata
Mengonsolidasikan
berbagai jenis usaha
lokal yang terkait
dengan wisata, guna
meningkatkan
pendapatan
masyarakat &
PADes. Bisnis ini
sangat khs dan
prosfektif bagi desa-
desa yang memiliki
potensi wisata.
Berkembang
sehat,kokoh &
berkelanjutan
Menggairahkan
perekonomian
desa dan membuka
lapangan
pekerjaan,
sekaligus
meningkatkan
pendapatan desa
dan masyarakat.
Sumber : dalam Buku (Sutoro Eko, dkk 2014 : 11)
33
F. Ruang Lingkup Penelitian
1. Sejarah pengelolaan air bersih di Desa Bleberan
2. Perencanaan dalam pengadaan dan distribusi air bersih.
3. Pengorganisasian pengelolaan air bersih melalui BUM Desa Sejahtera.
4. Pelaksanaan dalam pengadaan dan distribusi air bersih.
5. Pengawasaan dalam pengadaan dan distribusi air bersih.
6. Kendala dalam pengelolaan air bersih.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif, yang bermakna pemaparan
situasi dan peristiwa, mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai
kondisi yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan yang dalam hal
ini adalah tentang aktivitas pengelolaan air bersih oleh BUM Desa Sejahtera di
desa Bleberan. Peneliti tidak mencari atau menjelaskan hubungan serta tidak
menguji hipotesis atau membuat prediksi.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten
Gunungkidul. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Bleberan karena desa
ini pernah mengalami kekeringan serta kegersangan yang mengakibatkan krisis ari
bersih dan adanya keterbatasan pemerintah desa dalam mengelola air bersih
sehingga diserahkan kepada BUM Desa Sejahtera.
34
3. Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data.
Menurut Sugiyono, objek penelitian yang adalah : ”Suatu atribut atau sifat atau
nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
Dalam buku Sugiyono (2011:38). Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini
adalah Pengelolaan Air Bersih Oleh BUM Desa di Desa Bleberan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data digunakan metode sebagai berikut :
a. Observasi
Obesrvasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan
mencatat fenomena yang diselidiki melalui penglihatan dan pendengaran pada
kegiatan pengelolaan air bersih oleh BUM Desa di Desa Bleberan.
b. Teknik Wawancara
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya
jawab/ wawancara dengan informan, dikerjakan secara sistematis dan
berlandaskan pada tujuan penelitian. Tujuan umum wawancara adalah untuk
mendapatkan pernyataan empiris mengenai keadaan pribadi, peristiwa,
aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan/ persepsi, tingkah laku dan
bentuk keterlibatan dan sebagainya untuk merekonstruksi beragam hal seperti
itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal
itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang.
35
c. Teknik Dokumentasi
Metode ini diperlukan guna melengkapi hal-hal yang dirasa belum cukup
dalam data-data yang telah diperoleh melalui pengumpulan lewat dokumen/
catatan yang ada dan dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.
5. Subyek Penelitian
Subjek penelitian (Narasumber/ Informan) ditetapkan melalui
pendekatan purposive yaitu memilih Informan yang dianggap tahu dan dapat
dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui
masalahnya secara mendalam. Dalam teknik ini informan ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan akan data dan informasi yang diperlukan dalam buku H.B.
Sutopo (2006: 37). Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode
kualitatif, dimana proses pengambilan data bersifat sampling purpose dengan
cara melalui wawancara terhadap narasumber yang mengetahui permasalahan
secara detail dan mendalam, dan secara akurat. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh penelitian, informan yang diambil selanjutnya dapat di
identifikasi data dari informan sebagai berikut:
a. Deskripsi Informan berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel I.3
Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis kelamin
No Nama Jenis Kelamin
Laki - laki Perempuan
1 Supraptono √ -
2 Sardjana √ -
3 Udi Waluyo √ -
4 Tri Harjono √ -
5 Sugeng √ -
6 Edi √ -
7 Zaenal Abidin √ -
8 Slamet √ -
36
9 Abisidin √ -
10 Mishabul M. F √ -
Jumlah 10 -
Sumber: Data Wawancara Tahun 2018
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak bermaksud
memarjinalkan kaum perempuan, namun kenyataannya yang terjadi
dilapangan membuktikan bahwa kebanyakan kaum laki-laki yang
mendominasi jabatan penting sehingga peneliti lebih mudah untuk
melakukan pendekatan interpersonal di sertai dengan pertanyaan yang
diajukan oleh peneliti, walaupun demikian perempuan juga mempunyai
kepedulian untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan saran maupun
pendapatnya untuk memajukan desa. Pneleiti juga menemukan fakta
dilapangan jika pengurus di Pemerintahan Desa hampir semua adalah laki-
laki.
b. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan
Tabel I.4
Tabel Informan berdasarkan Pekerjaan
No Kedudukan Jumlah
1 Kepala Desa 1
2 Ketua BUM Desa 1
3 Ketua Unit PAB 1
4 Pegawai PAB 3
5 Mantan Kepala Desa 1
6 Pelanggan Air Bersih 3
Jumlah 10
Sumber : Data wawancara Tahun 2018
37
Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah tokoh-
tokoh yang beperan dan terlibat langsung dalam mempelopori atau
mencetuskan adanya pengelolaan air bersih di Desa Bleberan, serta
kepengurusan BUM Desa dan Unit PAB dari awal berdirinya hingga
sekarang. Peneliti juga tidak melupakan subjek yang menjadi aspek
pengembangan dalam pengelolaan air bersih di Desa Bleberan yaitu
Konsumen atau pelanggan air bersih.
c. Deskripsi Informan berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel I.5
Tabel Informan berdasarkan tingkat pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SD -
2 SMP/ Sederajat 1
3 SMA/ Sederajat 7
4 Diploma-III 1
5 Sarjana 1
Jumlah 10
Sumber : Data Wawancara 2018
Berdasarkan tabel I.4 dapat dilihat hal ini menunjukan bahwa
sumber daya manusia desa Bleberan dapat dikatakan masih kurang untuk
dapat memajukan Desa Bleberan, memerlukan banyak pengetahuan,
pengalaman dan wawasan sehingga dapat bersaing dengan desa yang lain,
karena sumber daya manusia adalah hal yang utama dalam membangun
desa.
38
d. Deskripsi Informan Berdasarkan Umur
Tabel I.6
Tabel Informan Berdasarkan Umur
No Umur Jumlah
1 30-39 4
2 40-49 3
3 50- keatas 3
Jumlah 10
Sumber : Wawancara tahun 2018
6. Teknik Analisis Data
Menurut Lexy J Moleong (2009: 178) analisis data adalah proses
mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis
kerja seperti yang disarankan oleh data. Salah satu cara yang dapat digunakan
sebagai teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ialah mengikuti model
analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya
HB Sutopo (2006:94).
Dalam model analisis interaktif ini terdiri dari 3 komponen pokok
yaitu Reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.
Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan berinteraksi, tak bisa
dipisahkan dari kegiatan pengumpulan data sehingga membentuk suatu siklus.
Dengan bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara 3 komponen dengan
komponen pengumpulan data selama proses penelitian berlangsung.
Langkah dalam melakukan proses analisis interaktif diawali dengan
pengumpulan data. Kemudian membuat reduksi data dimana ini merupakan
39
proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang
diperoleh dari lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan
riset yang dimulai dari bahan reduction yang sudah dimulai sejak peneliti
mengambil keputusan. Data reduction adalah bagian dari proses analisis yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak
penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat
dilakukan.
Langkah selanjutnya adalah penyajian data berupa cerita sistematis
disertai dengan matriks sebagai pendukung sajian data. Reduksi data dilakukan
dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh dari lapangan
kemudian menyederhanakan data tersebut sehingga memudahkan penyajian
data. Dari membaca sajian data yang berupa cerita dengan kelengkapan
beragam pendukungnya (matriks, tabel, gambar), peneliti bisa mengusahakan
pikiran yang mengarah pada simpulan. Reduksi dan sajian data ini harus
disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit
yang diperlukan dalam penelitian.
Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai
melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan
semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila simpulan
dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian
datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data
yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada dan juga
bagi pendalaman data.
40
BAB II
PROFIL DESA BLEBERAN & BUM DESA SEJAHTERA
A. Profil Desa Bleberan
1. Sejarah Desa Bleberan
Diperkirakan sekitar tahun 1720 ada pengungsian Laskar Mataram dari
wilayah Madiun, yang kala itu masih menjadi bagian dari Kerajaan Mataram.
Laskar-laskar tersebut berjalan berpencar menyusuri Pantai Selatan menuju ke
arah barat dan di antara laskar tersebut diantaranya adalah pemuda Kromo
Wongso.
Dalam perkembangannya, Laskar Kromo Wongso berbaur dengan beberapa
orang pendatang. Sebagai seorang pemuda, Kromo Wongso dikenal sebagai
merupakan pemuda yang gentur tapane ulet, tangguh dalam kanuragan,
bersahaja, dan cepat berinteraksi dengan warga yang ada. Bersama warga
pendatang bersama-sama membangun sebuah perkampungan sebagai tempat
tinggal permanen atau mendirikan planggrok atau gubug. Pada saat itulah Kromo
Wongso mendapatkan bisikan ghaib bahwa untuk dapat membangun willayah ini
menjadi ayem-ayem toto titi tentrem, kali sing rebodo, kali sing sambi kala, agar
menamakan tempat tersebut dengan nama sesuai dengan salah satu sifat pusaka
Kyai Kromo Wongso yang sangat ampuh yaitu Pusaka Kyai Blabar. Maka
tersebutlah nama Blabaran yang saat ini kemudian di sebut dengan Bleberan.
41
2. Kondisi Geografis Desa Bleberan
Gambar II.1
Peta Desa Bleberan
(Sumber Data : Profil Desa Bleberan 2017)
a. Letak Desa Bleberan
Desa Bleberan merupakan salah satu dari 13 Desa di wilayah Kecamatan
Playen Kabupaten Gunungkidul yang berada di sektor barat. Jarak orbitasi dengan
ibukota Kecamatan adalah 4 km, sedangkan untuk jarak tempuh dengan ibukota
Kabupaten Gunungkidul adalah 10 km, serta jarak dengan Ibukota Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah 40 km. Luas Wilayah Desa Bleberan secara
keseluruhan 16.262.170 Ha yang terdiri dari tanah Sawah tadah hujan seluas
49.300 Ha, Sawah irigasi seluas 15.000 Ha, dan Tegalan seluas 489.217 Ha.
42
b. Pembagian Administrasri Wilayah per wilayah
Tabel II.1
Tabel Kependudukan berdasarkan Populasi Perwilayah 2017
No Nama Dusun Jumlah RT
1 BLEBERAN 12
2 MENGGORAN I 14
3 MENGGORAN II 11
4 NGRANCANG 8
5 PERON 5
6 PUTAT 7
7 SAWAHAN I 10
8 SAWAHAN II 5
9 SRIKOYO 10
10 TANJUNG I 7
11 TANJUNG II 8
JUMLAH 97
(Sumber data dari website http://bleberan-playen.desa.id )
c. Batas Wilayah
Tabel II.2
Batas wilayah Desa Bleberan
Sumber : Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa “‘SEJAHTERA” Tahun 2017
No Batas Wilayah
1 Utara Desa Getas dan Desa Dengok
2 Barat Desa Banyusoco dan Kehutanan
3 Selatan Wilayah Kehutanan RPH Karang Mojo
4 Timur Desa Dengok dan Desa Plembutan
43
d. Luas Wilayah
Letak geografis Desa Bleberan berada di ketinggian 188,20 m di atas
permukaan laut dengan suhu 23-33 derajat dan dengan kelembaban berkisar 80% -
90%, serta curah hujan pada tahun 2004 sebesar 1.400 mm/th. Dengan jumlah hari
hujan 89 hari. Bulan basah 4-5 bulan, sedangkan bulan kering antara 6-7 bulan.
Desa Bleberan 90% merupakan daerah datar yang terdapat di 7 padukuhan dan
10% tanah berbukit yang terdapat di tiga padukuhan ( Padukuhan Menggoran I,
Menggoran II, dan Ngrancang). Jenis tanah pertaniannya beragam yang
didominasi oleh tanah margalit. Oleh karena itu setiap musim kemarau lapisah
tanah mengalami retak-retak atau lebih dikenal “telo” lebar dan panjang “telo”
tersebut besarnya berkorelasi negatif dengan tingkat kelembaban dan kandungan
bahan organik tanah ini terdapat di wilayah sektor tengah ke timur seperti
Padukuhan Peron, Tanjung I, Tanjung II, Bleberan, Sawahan dan Srikoyo.
Sedankan di sektor tengah sebelah utara tanah berkapur dan untuk wilayah barat
seperti Padukuhan Menggoran I, Menggoran II, dan Ngrancang cenderung tanah
merah.
e. Potensi Alam
Beberapa potensi alam Desa Bleberan yang dapat di kembangkan
diantaranya :
a) Lahan Pertanian
Lahan pertanian di Desa Bleberan 90% adalah merupakan lahan kering, dimana
lahan tersebut mengandalkan dari datangnya curah hujan. Sedang 10% adalah
sawah irigasi yang terdapat di sekitar Air Terjun Sri Gethuk padukuhan
Menggoran. Lebih rinci, penggunaan lahan tersebut antara lain :
44
1. Sawah Tadah Hujan : 49.3000 Ha pola tanam padi-jagung/kedelai;
2. Sawah Irigasi : 15.000 Ha pola tanam padi untuk sepanjang tahun;
3. Pekarangan : 181.6000 Ha tanaman kedelai, jagung dan ketela;
4. Tegal : 489.2170 Ha tanaman kedelai, jagung, ketela dan sayuraan.
f. Potensi Air
Di Desa Bleberan ketersediaan air bawah tanah sebenarnya sangat cukup
karena adanya 4 sumber mata air yang mempunyai debit cukup besar; a) Sumber
Mata Air Jambe dengan debit 40 – 60 L/dtk. Sumber mata air Jambe terletak di
tanah kehutanan. Dan saat ini telah dikelola oleh BUM Desa guna memenuhi
kebutuhan masyarakat Desa Bleberan wilayah tengah dan timur yang terdiri dari 7
padukuhan. Dengan menggunakan teknologi pompa groundforce 2 buah yang
bertenaga Listrik PLN sebesar 11.000 wat dan Mesin Diesel mampu menopang
kebutuhan air bersih ± 800 Kepala Keluarga. b) Sumber Mata Air Dong Poh Debit
10 – 15 L/Dtk. Sumber mata air tersebut juga terletak di tanah kehutanan. Dan
saat ini telah di manfaatkan untuk kebutuhan air bersih khususnya masyarakat
padukuhan Menggoran, dengan fasilitas pompa listrik yang di kelola oleh
kelompok masyarakat setempat dengan konsumen 350 Kepala Keluarga. c)
Sumber Mata Air Ngandong dengan debit 20 – 30 L/Detik. Sumber mata air ini
lebih banyak di manfaaatkan untuk keperluan mandi cuci masyarakat di
padukuhan Menggoran. Dan sebagian di pompa untuk memenuhi kebutuhan air
bersih di tempat Wisata Gua Rancang Kencono. d) Sumber Mata Air Ngumbul
dengan Debit 40 – 60 L/dtk Mata Air Ngumbul belum termanfaatkan dengan
optimal. Sumber mata air ini baru dipergunakan untuk kebutuhan irigasi sawah
seluas 25 ha di lokasi Wisata Sri Gethuk.
45
g. Potensi Pariwisata
Sektor Pariwisata Desa Bleberan sangat potensial untuk dapat ditumbuh
kembangkan. Hal ini untuk mendukung bagian dari potensi Kecamatan Playen
yang merupakan kaya akan tempat wisata. Bahkan di tahun 2013 mulai dibangun
dan dikembangkan kawasan hutan Wanagama, dengan dilengkapi rest area,
penangkaran rusa, bumi perkemahan dan fasilitas lain. Desa Bleberan yang kaya
akan potensi alam turut berperan dalam pengembangan wisata yang ada di
Kabupaten Gunungkidul. Desa yang terdiri dari daratan permukiman, pertanian
dan kehutanan ini mempunyai kekayaan Wisata Alam, antara lain :
a. Gua Rancang Kencana;
b. Gua Song Oya dan Gua Cabak;
c. Air Terjun Sri Gethuk;
d. Wisata Pendidikan Surya Sell;
e. Situs Purbakala;
f. Bendung Tanjung;
Sedangkan potensi Wisata Budaya yang dimiliki oleh Desa Bleberan
antara lain :
a) Upacara Ritual Sadranan di padukuhan Bleberan. Pelaksanaan kegiatan
warisan leluhur ini dilaksanakan tiap tanggal 25 Ruwah (penanggalan
jawa) berupa arak-arakan Gunungan Pisang dan Apem yang di arak ke
makam;
b) Upacara Tumpeng Robyong di padukuhan Bleberan. Kegiatan tradisi
masyarakat berupa Robyongan Kenduri yang diselenggarakan khusus
bagi kaum perempuan perdesaan;
46
c) Doger “Panggah Jati” di padukuhan Peron;
d) Reog Jathilan di padukuhan Tanjung;
e) Kethoprak di padukuhan Tanjung;
f) Hadrah (kesenian kerohanian islam) di padukuhan Menggoran dan
Ngrancang;
g) Slawatan (kesenian kerohanian islam) di padukuhan Putat.
2. Demografis Desa Bleberan
a. Jumlah Penduduk
1.) Kependudukan berdasar Jenis Kelamin
Desa Bleberan terdiri dari 1.263 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah
penduduk sebanyak 5.157 jiwa yang terdiri dari 2.708 jiwa penduduk laki-laki dan
2.449 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk perpadukuhan tersebut
dipaparkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini :
Gambar II.2
Kependudukan berdasar Jenis Kelamin
(Sumber data dari website http://bleberan-playen.desa.id )
47
Tabel II.3
Tabel Data Kependudukan berdasar Jenis Kelamin
N o Kelompok Jumlah Laki- laki Perempuan
n % n % n %
1 Perempuan 2775 50,10% 0 0,00% 2775 50,10%
2 Laki-laki 2764 49,90% 2764 49,90% 0 0,00
Total 5539 100% 2764 49,90% 2775 50,10%
(Sumber data dari website http://bleberan-playen.desa.id )
2.) Penduduk Berdasarkan Usia
Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa, jumlah penduduk Desa
Bleberan berdasarkan klasifikasikan usia sedikit ada perbedaan dilihat dari
tingkat usia. Hal tersebut dipaparkan dalam tabel dibawah ini:
Gambar II.3
Penduduk Berdasarkan Usia
( Sumber data dari website http://bleberan-playen.desa.id)
48
Tabel II.4
Tabel Penduduk Berdasarkan Usia
N o Kelompok Jumlah Laki- laki Perempuan
n % n % n %
1 Dibawah 1 Tahun 38 0.69% 19 0.34% 19 0.34%
2 2 s/d 4 Tahun 221 3.00% 116 2.09% 105 1.90%
3 5 s/d 9 Tahun 416 7.51% 204 3.68% 212 3.83%
4 10 s/d 14 Tahun 393 7.10% 209 3.77% 184 3.32%
5 15 s/d 19 Tahun 434 7.84% 241 4.35% 193 3.48%
6 20 s/d 24 Tahun 374 6.75% 191 3.45% 183 3.30%
7 25 s/d 29 Tahun 397 7.17% 213 3.85% 184 3.32%
8 30 s/d 34 Tahun 397 7.17% 211 3.81% 186 3.36%
9 35 s/d 39 Tahun 411 7.42% 209 3.77% 202 3.65%
10 40 s/d 44 Tahun 389 7.02% 207 3.74% 182 3.29%
11 45 s/d 49 Tahun 377 6.81% 192 3.47% 185 3.34%
12 50 s/d 54 Tahun 374 6.75% 167 3.01% 207 3.74%
13 55 s/d 59 Tahun 317 5.72% 160 2.89% 157 2.83%
14 60 s/d 64 Tahun 288 5.20% 132 2.38% 156 2.82%
15 65 s/d 69 Tahun 231 4.17% 94 1.70% 137 2.47%
16 70 s/d 74 Tahun 177 3.20% 71 1.28% 106 1.91%
17 Diatas 75 Tahun 304 5.49% 128 2.31% 176 3.18%
5539 100% 2764 49.90%% 2775 50.10
%
(Sumber data dari website http://bleberan-playen.desa.id)
Tabel diatas menggambarkan bahwa persebaran jumlah penduduk Desa
Bleberan berdasarkan usia ada sedikit perbedaan, tetapi jumlah penduduk lakilaki
dan perempuan berdasarkan usia cukup merata. Sebagaimana jenis kelamin, usia
manusia juga merupakan takdir Tuhan, sehingga keadaan tersebut bukan
merupakan hal yang direncanakan, namun terjadi secara ilmiah.
49
3.) Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Gambar II.4
Penduduk Berdasarkan Pendidikan
(Sumber data dari website http://bleberan-playen.desa.id )
Tabel II.5
Penduduk Berdasarkan Pendidikan
N
o
Kelompok Jumlah Laki- laki Perempuan
n % n % n %
1 Tidak/ Belum Sekolah 1364 24,63 % 601 10,85% 763 13,78%
2 Tamat SD/ Sederajat 1293 23,34% 642 11,59% 651 11,75%
3 SLTP/ Sederajat 1054 19,03% 527 9,51% 527 9,51%
4 SLTA/ Sederajat 855 15,44% 508 9,17% 347 6,26%
5 Belum Tamat SD/
Sederajat
754 13,61% 379 6,84% 375 6,77%
6 Diploma IV/ Strata I 115 2,08% 58 1,05% 57 1,03%
7 Diploma I/ II 61 1,10% 27 0,49% 34 0,61%
8 Akademi/ Diploma III/
S. Muda
28 0,51% 14 0,25% 14 0,25%
9 Strata II 5 0,09% 3 0,05% 2 0,04%
10 Strata III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
Total 5539 100% 2764 49,90% 2775 50,10%
(Sumber data dari website http://bleberan-playen.desa.id )
50
4.) Penduduk berdasarkan Jumlah KK
Tabel II.6
Jumlah KK di Pedukuhan Desa Bleberan
No Nama Dusun Jumlah KK
1 BLEBERAN 203
2 MENGGORAN I 249
3 MENGGORAN II 267
4 NGRANCANG 167
5 PERON 100
6 PUTAT 128
7 SAWAHAN I 156
8 SAWAHAN II 125
9 SRIKOYO 162
10 TANJUNG I 108
11 TANJUNG II 80
JUMLAH 1.745
(Sumber data dari website http://bleberan-playen.desa.id )
3. Perekonomian Desa Bleberan
Perekonomian masyarakat Desa Bleberan dan perkembangan dari tahun
2010 s.d 2017 mengalami peningkatan kesejahteraannya. Secara visual, hal ini
dapat dilihat pada meningkatnya daya beli masyarakat. Peningkatan tersebut di
dominasi pada sektor Pertanian 50%, diikuti sektor Wisata 30%, sector peternakan
sapi dan kambing 30%, perikanan 10% dan jasa 10%.
a. Disektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan,
Dengan dilakukan kerjasama masyarakat dan Dinas Kehutanan yang
diperkuat dengan MOu Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM). Kerja sama
yang sifatnya non-formal berupa pengelolaan hutan bersama masyarakat, cukup
51
mendongkrak pendapatan masyarakat dalam mendukung swasembada pangan.
Pengelolaan dengan mendukung sektor pertanian antara lain bertujuan
meningkatkan komoditas jagung, kedelai, padi, ketela serta holtikultura seperti:
cabe, kacang panjang, kentimun, dan terong.
Kondisi ini menunjukan bahwa sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi
andalan masyarakat Desa Bleberan yang memang mayoritas petani, berusaha
untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, hal ini terkendala dalam kepemilikan
lahan petani yang rata-rata hanya memiliki lahan 0,25 Ha/KK, sehingga di masa
mendatang perlu meningkatkan aspek manejemen kelembagaan. Selain itu,
kedepan perlu mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia dengan didukung
teknologi, memperluas daya dukung lahan, dan pendampingan kelompok-
kelompok tani agar menjadi lebih mandiri.
b. Sektor Industri Masyarakat
Mulai tahun 2013 minat masyarakat terhadap Usaha Kecil Menengah
(UKM) mulai nampak seiring dengan geliat dan perkembangan pariwisata di Desa
Bleberan. Pengelolaan hasil pertanian merupakan andalan usaha yang dijalankan
oleh masyarakat untuk mendukung sektor pariwisata. Melalui berbagai pelatihan
dan pendampingan kekelompok, usaha masyarakat mulai dikenal oleh instansi
guna mendukung perekonomian daerah. Beberapa kelompok industri tersebut
antara lain: makanan hasil olahan pertanian, perikanan, kerajinan alat pertanian,
kerajinan kulit, mebel dan pande besi.
c. Sektor Pariwisata
Di Desa Bleberan pada tahun 2015 ini mengalami perkembangan yang
sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya sarana prasarana wisata,
52
perdagangan umum, jumlah pengunjung, dan Pendapatan Asli Daerah serta
Pendapatan Asli Desa (PADes). Arah pengembangan pariwisata Desa Bleberan,
pembangunan sarana dan prasarana pendukung potensi alam yang sudah ada,
diharapkan lebih mempunyai daya tarik wisatawan.
4. Kelembagaan Desa Bleberan
Kelembagaan atau organisasi merupakan faktor yang penting dalam
mengembangkan dinamika desa. Lembaga yang ada di desa tersebut merupakan
penjelmaan dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara umum, dapat
dikatakan bahwa kelembagaan di Desa Wisata Bleberan dibedakan dalam 5 (lima)
jenis, sebagai berikut:
a. Lembaga Pemerintah Desa
Merupakan lembaga formal yang terdapat di Desa Wisata Bleberan.
Lembaga pemerintahan tersebut antara lain :
a) Pemerintah Desa Bleberan, yang terdiri dari Kepala Desa, Seketaris Desa,
3 orang Kepala Urusan (Kaur), Staf Umum, Kepala Bagian dan 11 Kepala
Padukuhan;
b) Badan Perwakilan Desa (BPD) Bleberan yang berkependudukan setara
dengan kepala desa.
b. Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan di Desa
Bleberan meliputi :
a) PKK, meliputi PKK desa dan PKK dusun
b) 85 Rukun Tangga (RT) dan 11 Rukun Warga (RW)
53
c) Karang Taruna, merupakan organisasi pemuda di Desa Bleberan
d) Kelompok Tani, terbentuk karena banyak dari penduduk Desa Bleberan
bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai penggarap maupun
buruh tani;
e) Kelompok peternak, merupakan organisasi yang beranggotakan para
peternak dan membawahi pengelolaan Ternak Sapi di Desa Bleberan;
f) Kelompok masyarakat peduli Desa Bleberan yang sadar akan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Bleberan; dan
g) Kelompok perikanan, kelompok ini mulai membudidayakan ikan-ikan air
tawar.
c. Lembaga Ekonomi
Yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat untuk menompang
perekonomian. Lembaga perekonomian tersebut meliputi KSU Trisno Sapodo
(Padukuhan Bleberan), Koperasi Tani Manunggal (Padukuhan Menggor) dan
BUM Desa ( UED-SP, Pengelolaan Air Bersih dan Pengelolaan Unit Wisata).
d. Lembaga Pendidikan
Lembaga pendidikan merupakan sarana bagi masyarakat Desa Bleberan
untuk menimba ilmu dan pengetahuan. Lembaga pendidikan tersebut bias bersifat
formal maupun non formal. Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di Desa
Bleberan antara lain :10 buah Tk, 2 SD & 1 PAUD.
e. Lembaga Keamanan
Untuk menjaga keamanan, selain dengan menggalakan kesadaran warga
desa secara mandiri, Desa Bleberan juga mempunyai Hansip dan Linmas yang
54
berpendudukan sebagai lembaga keamanan desa. Berfungsi menjaga ketertiban
dan keamanan yang ada di desa.
5. Pemerintah Desa Bleberan
a. Struktur Pemerintah Desa
Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat
yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan
dan keberhasilan pembangunan nasional. Sistem kelembagaan Desa Bleberan
dapat dilihat dari Struktur Pemerintahan Desa Bleberan selengkapnya adalah
sebagai berikut :
Gambar II.5
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bleberan
(Sumber hasil dokumentasi 2018)
b. Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Bleberan
Pendidikan aparatur perangkat desa juga menjadi hal yang penting dalam
kelembagaan desa untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat desa.
55
Berikut ini merupakan tingkat pendidikan aparatur Desa Bleberan pada tahun
2015-2020 yang disajikan dalam Tabel berikut:
Tabel II.7
Tingkat Pendidikan Pegawai Desa Bleberan
No Pendidikan Jumlah Persentase
1 SD/ Sederajat 0 0 %
2 SMP/ Sederajat 1 5 %
3 SMA/ Sederajat 17 85 %
4 Perguruan Tinggi/ Sederajat 2 10 %
Jumlah 20 100 %
(Sumber : Profil Desa Bleberan 2015)
B. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Sejahtera”
1. Kondisi Umum BUM Desa “Sejahtera”
Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” Bleberan Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul terbentuk pada tahun 2009 melalui Keputusan Kepala
Desa Bleberan Nomor : 06/KPTS/2009 dengan nama “SEJAHTERA”. Dengan
penguatan tersebut, pemerintah Desa Bleberan beserta lembaganya menyusun
Anggaran Dasar dan Anggaran (AD/ ART) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul sebagai bagian dari
pedoman kerja dalam mengadakan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan
Pertanggung jawaban kegiatan. Kegiatan usaha yang disepakati dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa) tersebut antara lain : Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (EUD-SP) dan
Unit Pengelolaan Air Bersih (PAB).
56
Pada tahun 2010 pemerintah desa Bleberan bersama Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa) Desa Bleberan mentgadakan launching Desa Wisata sebagai
upaya untuk mengoptimalkan potensi desa dalam rangka meningkatkan
perekonomian masyarakat desa. Dan di tahun tersebut Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) Desa Bleberan menambah unit desa wisata sebagai bagian dari
usahanya. Dalam perjalanan, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa
Bleberan ,engalami peningkatan dalam pengelolannya, baik itu dari segi
pemasukan, penambahan asset maupun serapan tenaga kerja dan pendapatan
ekonomi masyarakat.
2. Tujuan pembentukan BUM Desa “Sejahtera” yaitu :
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bleberan
dimaksudkan guna mendorong atau mampu menampung seluruh kegiatan
masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat,
maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat
melalui program pemerintah. Seangkan maksud dibentuknya Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa) anatar lain ialah : 1) Mendorong perkembangan perekonomian
masyarakat, 2) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif
masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, 3) Mendorong berkembangnya
usaha mikro sektor informal, 4) dan meningkatkan pendapatan asli desa
Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” Bleberan Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul terbentuk pada tahun 2009 melalui Keputusan Kepala
Desa Bleberan Nomor : 06/KPTS/2009 dengan nama “SEJAHTERA”. Dengan
penguatan tersebut, pemerintah Desa Bleberan beserta lembaganya menyusun
Anggaran Dasar dan Anggaran (AD/ ART) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
57
Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul sebagai bagian dari
pedoman kerja dalam mengadakan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan
Pertanggung jawaban kegiatan.
3. Dasar Hukum BUM Desa “Sejahtera”
Bahwa dasar Hukum yang menjadi landasan Badan usaha milik Desa
(BUM Desa) “Sejahtera” yang tertulis dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah
Tangga (AD/ ART) ialah sebagai berikut :
1) Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
5) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentan
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diubah
dengan peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang
perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008
6) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55/KEP/2009
Tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa,
Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Kerjasama Desa, dan Nomor 7
58
Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Daerah Gunungkidul.
7) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.
8) Surat Keputusan Kepala Desa Bleberan Nomor 27/KPTS/2015 tentang
Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bleberan Keamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul periode 2015-2018.
4. Unit Usaha BUM Desa “Sejahtera”
BUM Desa yang ada di Desa Bleberan pada saat menjalankan tiga (3) unit
usaha, dimana setiap unit memiliki peran yang sangat andil dalam membangun
prekonomian masyarakat maupun pemberdayaan kepada setiap kelompok-
kelompok masyarakat yang ada di desa. Ketiga unit usaha tersebut antara lain :
a. Unit Pengadaan Air Bersih (PAB)
Unit PAB merupakan pengembangan hasil pembangunan jaringan pipa
kegiatan PKSBBM-IP bantuan pemerintah tahun 2015 dari mata air Jambe
sampai dengan padukuhan Peron. Pada saat ini masyarakat di Desa Bleberan
sepenuhnya menggunakan pelayanan PAB, sehingga pada saat musim kemarau
datang masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih karna pada
saat musim kemaraupun mata air yang ada tidak akan abis dan tetap dapat
disalurkan kerumah warga.
b. Unit Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP)
Unit UED-SP merupakan pengembangan hasil bantuan Pemerintah
Daerah untuk usaha simpan pinjam bagi kaum perempuan. UED-SP
59
diperuntukan bagi masyarakat Desa Bleberan yang membutuhkan dana
pinjaman.
c. Unit Desa Wisata
Dalam unit desa wisata ini, desa Bleberan mempunyai keunggulan objek
wisata yang destinasi wisatawan paling banyak pada Air Terjun Sri Gethuk dan
Gua Rancang.
5. Struktur Kepengurusan BUM Desa “Sejahtera”
Bahwa kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa
Bleberan periode 2015-2018 melalui surat keputusan Kepala Desa Bleberan
Nomor : 27/Ktps/2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) Desa Bleberan Kecamatan Playen periode tahun 2015 s.d 2018 :
Tabel II.8
Pengurus BUM Desa “Sejahtera”
No Nama Jabatan Unsur Tingkat
Pendidikan
Usia
1 Supraptono Penasehat Kepala Desa SLTP 44
BADAN PENGAWAS
1 H. Hajid Ketua Yayasan Goa
Rancang
Kencana
Magister 56
2 Taufik Ary Wibowo,
S.T
Wakil Ketua Perangkat
Desa
Sarjana 48
3 Rini Iswandari S.Pd Sekretaris BPD Sarjana 40
4 Paryadi Anggota BPD SLTA 55
5 Wasidi Anggota Tokoh
Masyarakat
SLTA 56
6 Susilo Hadi, S.Pd Anggota LPMD Sarjana 45
7 Agus Juriyanto Anggota LPMD SLTA 39
60
PEGURUS HARIAN (DIREKSI)
1 Suharto, S.H Ketua LPMD Sarjana 44
2 Lilik Hanny
Suryawan, S.P
Sekretaris I Karang
Taruna
Sarjana 37
3 Aris Setyawan,
S.Kom
Sekretaris II Karang
Taruna
Sarjana 38
4 Sardjana Bendahara Tokoh
Masyarakat
SLTA 65
KEPALA UNIT
1 Udi Waluyo PAB Tokoh
Masyarakat
SLTA 53
2 Triawan Haryana,
S.Pd.Jas
UED-SP Profesi Sarjana 42
3 Tri Harjono Wisata Tokoh
Masyarakat
SLTA 56
Sumber : Keputusan Kepala Desa Bleberan Tentang BUM Desa 2015/2018
Tugas pokok dan fungsi pengurus dan Pengelola BUM Desa “Sejahtera”
telah di tetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Bleberan Nomor : 27/Ktps/2015
tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa
Bleberan Kecamatan Playen periode tahun 2015 s.d 2018 unutk melaksanakan
Tugas dan tanggungjawab di setiap kegiatan Usaha dan unit-unit kegiatan usaha
Badan Usaha milik Desa dan melaporkan kemajuan perkembangan kepada Badan
Penasehat BUM Desa dan Pemerintah Desa Bleberan. Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2015.
Badan Pengawas Mempunyai tugas antara lain ; 1.) Mengadakan rapat
koordinasi paling sedikit 3 bulan sekali membahas hal ikhwal terkait dengan
kinerja BUM Desa; 2.) Melakukan pengawasan terhadap penetapan kebijakan dan
pengembangan usaha BUM Desa; 3.) Melaksanakan pemeriksanaan 3 bulan sekali
baik kepada kinerja karyawan dan pengurus BUM Desa. Komisiaris BUM Desa
dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban; 1.) Memberi nasehat kepada
Direksi dan kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; 2.)
61
Memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUM Desa; 3.) Mengawasi
pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa. Komisiaris BUM Desa berwenangn; 1.)
Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut
pengelolaan BUM Desa; 2.) Melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat
merusak kelangsungan dan citranya.
Direksi BUM Desa mempunyai tugas dan kewajiban ; 1.) mengembangkan
dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang
dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat; 2.) Mengusahakan agar
tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata; 3.) Memupuk usaha
kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; 4.)
Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapat
asli desa; 5.) Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada komisiaris setiap satu
bulan sekali; 6.) Mengadakan rapat koordinasi tiap bulan sekali; 7.) Memberikan
laporan kegiatan setiap usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah
desa minimal 1 tahun sekali; 8.) Membuat progress bulanan; 9.) Membuat laporan
bulanan.
Sekretaris Direksi mempunyai tugas; 1.) Melaksanakan surat menyurat untuk
kepentingan BUM Desa; 2.) Menyerapkan segala kebutuhan administrasi BUM
Desa; 3.) Menginventarisir asset BUM Desa; 4.) Melaksanakan tugas sebagai
notulis dalam setiap kegiatan; 5.) Mewakili rapat-rapat jika direksi berhalangan
hadir; 6.) Membuat laporan; 7.) Membuat Progres kegiatan dalam bulan berjalan;
8.) Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada direksi setiap satu bulan sekali.
62
Bendahara Direksi mempunyai tugas dan kewajiban; 1.) Melaksanakan
pembukaan keuagan BUM Desa; 2.) Menerima dan membukukan setoran dari
unit-unit atau pihak lain; 3.) Mengeluarkan dana ataupun biaya-biaya atas
persetujuan direksi; 4.) membuat pembukuan keuangan setiap bulan; 5.)
Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan setiap bulan kepada direksi; 6.)
Membuat laporan akhir tahun sesuai dengan ketentuan.
Kepala Unit mempunyai tugas dan kewajiban ; 1.) Melaukan monitoring
kegiatan kepada unit yang menjadi tanggung jawabnya; 2.) Memberikan
pengrahan dan membimbing kegiatan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
3.) Mencatat segala kejadian dan melaporkan direksi setiap satu bulan sekali.
6. Tingkat Pendidikan Pengurus BUM Desa
Berikut ini merupakan tingkat pendidikan pengurus BUM Desa
“Sejahtera” pada periode tahun 2015 -2018 yang disajikan dalam Tabel berikut:
Berdasarkan tabel pengurus BUM Desa “Sejahtera” paling banyak adalah
Perguruan Tinggi/Sederajat mencapai 64% dari seluruh pengurus yang ada. Hal
ini menunjukan tingkat pendidikan pengurus sudah sangat baik.
Tabel II.9
Tingkat Pendidikan Pengurus BUM Desa
No Pendidikan Jumlah Persentase
1 SD/ Sederajat 0 0 %
2 SMP/ Sederajat 1 5 %
3 SMA/ Sederajat 17 85 %
4 Perguruan Tinggi/ Sederajat 2 10 %
Jumlah 20 100 %
(Sumber data : Profil Desa Bleberan 2015)
Recommended
