Download pdf - Rencana Strategis Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/buletin_2017/pdf... · 2020. 6. 29. · setiap sistem informasi terintegrasi yang data di dalamnya

KARYA CIPTA INFRASTUKTUR PERMUKIMAN

EDISI 01 TAHUN XVIIIJANUARI - FEBRUARI 2020

Rencana Strategis Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020

Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Puncak Waringin Labuan Bajo

CIPTAKARYA 2020 JANUARI 03CIPTAKARYA 2020 JANUARI - FEBRUARI 02

ANDA PERLU TAHUTARGET RENSTRA DAN CAPAIAN 2015-2019

LENSA CKKALEIDOSKOPKEGIATAN2019 LENSA CKKUNJUNGAN DIRJEN CIPTA KARYA KE PTN BALI

LENSA CKLELANG DINI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA SENILAI RP679 M

INOVASIKANTIN BUKIT TENGKAWANG: INOVASI BARU DARI BALAI DANPAGUYUBAN BPPW KALIMANTAN TIMUR

BULETIN

EDITORIAL

Menuju Satu Data Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Pada tanggal 12 Juni 2019, Presiden Jokowi resmi menandatangani Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah sistem tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode Referensi dan data Induk. Oleh karena itu kebijakan Satu Data Indonesia diyakini akan mendorong sinkronisasi data antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah karena referensi pengumpulan data yang telah terstandarisasi.

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, memulai program ‘Satu Data Pembangunan Infrastruktur’

sejak tahun 2008. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, pengisian data dalam sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya dilakukan secara terpadu dan diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan satu data oleh Balai PPW kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Produsen Data. Melalui mekanisme ini, diharapkan setiap sistem informasi terintegrasi yang data di dalamnya tidak berdiri sendiri serta dapat dipergunakan bersama untuk kepentingan pengambilan kebijakan Ditjen Cipta Karya. Pada tahun 2019 Ditjen Cipta Karya mendapatkan predikat Proactive (tertinggi di antara seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR) untuk tingkat kematangan Pengelolaan Data berdasarkan hasil penilaian Pusdatin Kementerian PUPR. Penghargaan ini menjadi cambuk agar Ditjen Cipta Karya terus berupaya melakukan sinergi data untuk kemajuan Indonesia.

PELINDUNGDanis H. Sumadilaga

PENANGGUNG JAWABT. Iskandar

DEWAN REDAKSIEdward Abdurrachman, Diana Kusumastuti,

Prasetyo, Didiet A. Akhdiat, Yudha Mediawan, Andreas Wibowo,

Iwan Suprijanto

PEMIMPIN REDAKSIAswan Nizar

PENYUNTING REDAKSICahyani Kusrianingsih, Daniel, Ary

Prasetyo, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya

BAGIAN PRODUKSIRizqiah Darmawiasih, Bramanti Nawang

Sari, Dewi Savitri, Ari Iswanti

SEKRETARIATFajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah,

Muljihad Nur Muharom

KONTRIBUTORSri Murni Edi K, Airyn Saputri Harahap, Marsaulina Pasaribu, Kusumawardhani,

Muhammad Rizat Abidin, Meike Kencanawulan, Fajar Santoso Hutahean, Maryoko Hadi, Ade Syaiful Rachman, J.

Wahju Kusumosusanto, Irwan Leo Putra Harahap, Oscar R. Siagian, Cut Nourhusnul

Akhirina

ALAMAT REDAKSIJl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru 12110,

Telp/Fax: 021-7245754

CIPTAKARYA 2019 | SEPTEMBER | 03

www.ciptakarya.pu.go.id

Ditjen Cipta Karya

@ditjenciptakarya

Ditjen Cipta Karya

@ditjenck

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

COVER: Infografis satu data Cipta Karya

EDITORIALDAFTAR ISI

INOVASIPERTAMA DALAM SEJARAH: 2 TPA SAMPAH DIRESMIKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INOVASIKETERPADUAN DALAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH KAMPUNG BUGIS - SENGGARANG KOTA TANJUNGPINANG INDONESIA

03

32

12

34

33

36

EDITORIAL Rencana Strategis Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020

BERITA UTAMARENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2020

LIPUTAN KHUSUSKEMENTERIAN PUPR LANJUTKAN PEMBANGUNAN PUNCAK WARINGIN LABUAN BAJO

04

08 PELINDUNGDanis H. SumadilagaPENANGGUNG JAWABT. Iskandar

DEWAN REDAKSIEdward Abdurrachman,

Diana Kusumastuti,Prasetyo, Didiet A. Akhdiat,

Yudha Mediawan, Andreas Wibowo,Iwan Suprijanto

PEMIMPIN REDAKSIAswan Nizar

PENYUNTING REDAKSICahyani Kusrianingsih, Daniel, Ary

Prasetyo, Indah Raftiarty ER,Astaf Aji Pranaya

BAGIAN PRODUKSIIbrahim Nirwanpatra,

Bramanti Nawang Sari, Dewi Savitri, Ari Iswanti,

Rizqiah Darmawiasih

SEKRETARIATHarniati Ulfah, Fajar Drestha Birawa

Muljihad Nur Muharom

KONTRIBUTORAiryn Saputri Harahap, Marsaulina

Pasaribu, Kusumawardhani,Muhammad Rizat Abidin,

Meike Kencanawulan, Fajar Santoso Hutahean,

Maryoko Hadi, Ade Syaiful Rachman, J. Wahju Kusumosusanto,

Oscar R. Siagian, Cut Nourhusnul Akhirina

ALAMAT REDAKSIJl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru 12110,

Telp/Fax: 021-7245754

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan

Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur pada 5 tahun ke depan dalam rangka melaksanakan Visi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju priode 2020 – 2024. Kelima visi Presiden tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Dalam Renstra 2020-2024, Kementerian PUPR masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Fokus pembangunan infrastruktur di periode kedua ini diantaranya sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan dengan alokasi anggaran dengan sebesar Rp.120,21 Triliun, yang juga mencakup pembinaan konstruksi, pembiayaan infrastruktur dan dukungan manajemen, pengawasan serta pengembangan inovasi. Kementerian PUPR, khususnya, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yakni melanjutkan dan menghubungkan apa yang telah dibangun dengan kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, dan kawasan industri.

Pada bidang permukiman, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya akan melakukan peningkatan akses 90% Terhadap Air Minum Layak, Akses 80% Terhadap Sanitasi dan Persampahan, Pengembangan 11 Kawasan PLBN Terpadu, Penanganan 10.000 Ha Kawasan Kumuh Tersebar di seluruh Indonesia, serta 5.555 Unit Pembangunan Prasarana dan Sarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar yang terdiri dari rehabilitasi 1.075 sekolah/ 100 madrasah di 25 provinsi, 8 perguruan tinggi dari 16 Politeknik Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), 25 PTN yang terdiri dari 16 politeknik dan 9 universitas, 21 penanganan pasar, serta dukungan infrastruktur PON XX di Papua.

Kemudian dalam melanjutkan pembangunan (2015-2019) terdapat beberapa prioritas pembangunan yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan dengan visi Presiden Joko Widodo dimana dikembangkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau yang disebut 10 “Bali Baru”, dan ditetapkan 5 KSPN dengan status prioritas yakni KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Mandalika, KSPN Labuan Bajo dan KSPN Likupang yang ditargetkan selesai pada akhir Tahun Anggaran 2020. []


LIPUTAN KHUSUSPRESIDEN JOKO WIDODO : STADION MANAHAN SIAP MENJADI VENUE PIALA DUNIA U-20

20

22

26

28

10

16

INOVASITEKNOLOGI MOVING BED BIOFILM REACTOR (MBBR) PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (IPALD) SETIABUDI

INOVASIKONTRIBUSI HIBAH SAIIG DALAM CAPAIAN SANITASI DI D.I. YOGYAKARTA

INOVASIKOTA KEDIRI BERBENAH MERUBAH WAJAH DENGAN TELAH DIBANGUNNYA RUSUNAWA (HUNIAL VERTIKAL) DANDANGAN DAN RUANG PUBLIK DI AREA RUSUNAWA

SEPUTAR KITAJOKOWI RESMIKAN TPA BANJARBAKULA DI KALIMANTAN SELATAN

38


BERITAUTAMA

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengungkapkan,

dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur jangka menengah sebelumnya (2015-2019) arahan Menteri PUPR untuk mendukung pengembangan wilayah seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasiona (KSPN), Ditjen Cipta Karya berupaya meningkatkan kompetensi SDM, mengembangkan strategi pembiayaan alternatif, dan

meningkatkan penggunaan material maupun peralatan produksi dalam negeri yang memberikan nilai tambah dalam setiap infrastruktur yang terbangun, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor.

Danis menjelaskan, terdapat beberapa target prioritas pembangunan yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan visi Presiden Joko Widodo di mana dikembangkan 10 KSPN atau yang juga dikenal dengan 10 ‘Bali Baru’, telah ditetapkan 5 KSPN dengan status prioritas yakni seperti KSPN Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2020.

Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, tahun 2020 difokuskan 5 KSPN prioritas, khususnya untuk infrastruktur harus selesai di akhir 2020 sehingga mulai tahun 2021 dapat menyentuh 5 KSPN lain. “Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp5,224 miliar untuk mendukung hal tersebut,”

ucap Basuki. Pembangunan infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya mencakup konektivitas, seperti penanganan jalan lingkungan, penataan kawasan, dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah.

Infrastruktur yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2020 beberapa di antaranya telah memasuki tahap lelang pada Desember 2019 dan diharapkan

mulai konstruksi pada Februari 2020. Kegiatan tersebut antara lain penataan Kampung Ulos Hutaraja di KSPN Danau Toba, peningkatan jalan dan trotoar di Jalan Soekarno Hatta Atas-Jalan Soekarno Bawah-Jalan Pede di KSPN Labuan Bajo dengan biaya Rp181 miliar, dan penataan Kawasan Pantai Paal di KSPN Manado Bitung-Likupang dengan biaya Rp96 miliar. Penataan lain yang akan memasuki tahap lelang di antaranya penggantian


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) MELALUI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2020-2024 MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI ANTARANYA PEMENUHAN 90% AKSES AIR MINUM LAYAK MELALUI PENYELESAIAN DAN PEMBANGUNAN SPAM IKK DAN SPAM PERKOTAAN, 80% AKSES TERHADAP SANITASI DAN PERSAMPAHAN, 10.000 HA PENANGANAN KAWASAN KUMUH, 11 KAWASAN PENGEMBANGAN PLBN TERPADU, 5.555 UNIT PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PASAR YANG TERDIRI DARI REHABILITASI 1.075 SEKOLAH ATAU MADRASAH DI 25 PROVINSI, 8 PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN), 25 PTN YANG TERDIRI DARI 16 POLITEKNIK DAN 9 UNIVERSITAS, SERTA PENANGANAN 21 PASAR.

BERITAUTAMA


Jembatan Tano Ponggol di KSPN Danau Toba sepanjang 450 meter pada Maret 2020 dan pengembangan kawasan 3 Gili di KSPN Mandalika pada Juni 2020.

Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung KSPN, Basuki mengharapkan Indonesia dapat bersaing dengan negara lain melalui sektor pariwisata karena memiliki keunikan tersendiri. Di samping itu, melalui sektor pariwisata juga bisa lebih cepat dalam membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan menciptakan peluang ekonomi lokal. “Pembangunan kawasan pariwisata ini jawaban untuk memperkecil ketimpangan antar daerah. Pariwisata juga paling cepat menciptakan lapangan pekerjaan dan ekonomis,” tutur Basuki.

Pembangunan Sarana Dukung Piala Dunia Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar (PSPPOP) mewadahi pembangunan sarana dan prasarana olahraga

salah satunya dukungan untuk pelaksanaan Piala Dunia U-20 Tahun 2021. Fasilitas utama yang menjadi perhatian untuk direnovasi dibagi menjadi dua kategori yaitu venue utama dan lapangan latihan.

Kategori pertama adalah venue utama yang terdiri dari Field of Play atau lapangan pertandingan yang meliputi ukuran, jenis rumput, sistem drainase, dan penyiraman rumput. Lalu ada juga fasilitas pendukung lapangan meliputi lampu, audio system, sistem drainase kawasan, sistem penyiraman, competition area, dan official area (ruang VVIP, ruang ganti, toilet, kamar mandi, ruang media, dan ruang pelatih). Kategori kedua adalah lapangan latihan dengan fasilitas antara lain Field of Play serta ruang ganti. Untuk jenis rumput serta ukuran lapangan yang digunakan baik pada venue utama maupun lapangan latihan harus sama.

Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2021, komitmen Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat karena bukan hanya sarana prasarana

olahraga saja yang membuat suatu acara berhasil, namun dibutuhkan faktor pendukung lain seperti keramahan kota dalam menyambut pemain asing serta turis, kemudian perihal akomodasi, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Kepala Pusat PSPPOP Iwan Suprijanto mengungkapkan, saat ini baik PSSI, Kemenpora, Kementerian PUPR, serta stakeholder lainnya masih menunggu keputusan final dari FIFA tentang venue mana yang akan ditunjuk. Keputusan tersebut direncanakan keluar pada akhir Maret 2020 dan akan dituangkan dalam Kepres dan Inpres.

Terkait stadion, terdapat enam stadion yang diusulkan yaitu Stadion Utama GBK di Jakarta, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Bung Tomo di Surabaya, dan Stadion I Wayan Dipta di Bali. Di samping itu ada empat stadion lain yang disiapkan sebagai cadangan yaitu Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi, Stadion Wibawa Mukti Cikarang, dan Stadion Jalak Harupat

Kabupaten Bandung. Masing-masing stadion akan didampingi dengan lima lapangan latihan dengan ketentuan empat lapangan terbuka dan satu lapangan tertutup.

Kementerian PUPR bersama dengan PSSI dan Pemerintah Daerah telah melakukan preliminary assessment (penilaian awal) terhadap enam stadion yang telah dipilih FIFA. Tiga stadion yang siap digunakan yakni Stadion GBK Jakarta, Stadion Pakansari Bogor dengan perbaikan minor, dan Stadion Manahan Surakarta dengan perbaikan minor. Stadion Mandala Krida di Yogyakarta perlu perbaikan di antaranya adalah lampu glare dengan minimal ketinggian 35 meter dari eksisting 28 meter, melanjutkan penggantian single seat, relayout area barat, penambahan mekanikal dan elektrikal termasuk AC dan genset, serta relayout mix zone (media dengan pemain).

Perbaikan Stadion Bung Tomo di Surabaya di antaranya meliputi pembebasan lahan, penambahan warming up area indoor, peningkatan lampu terpasang dari 1.200 lux menjadi 2.400 lux, penggantian jenis rumput Japonica menjadi Matrella, rekayasa akses untuk

pemain, media dan penonton, penambahan ruang ganti sesuai standar FIFA, serta rehabilitasi pagar agar tidak bisa terjangkau oleh penonton.

Untuk Stadion I Wayan Dipta di Kabupaten Gianyar Bali, perbaikan yang perlu dilakukan di antaranya adalah penambahan ruang ganti menjadi empat, penambahan single seat sesuai standar FIFA, pemasangan pagar pada ring luar stadion, penambahan daya lampu, pemasangan rain gun untuk penyiraman rumput, serta penyiapan aspek legal stadion IMB dan SLF.

Dukungan untuk venue Piala Dunia FIFA U-21 ini membutuhkan biaya Rp65 hingga 300 miliar. Rinciannya, rehab 2 venue utama yaitu Stadion Pakansari Jawa Barat dan Stadion I Wayan Dipta Bali membutuhkan biaya Rp15 hingga 170 miliar, rehab 3 lapangan latihan (Sriwedari Solo, Sultan Agung Bantul, Delta Sidoarjo) dan 12 lapangan (Bogor 5, Solo 4, Yogyakarta 3) sebesar Rp40 hingga 120 miliar, serta pembangunan dua lapangan baru di Yogyakarta Rp10 miliar. Ditargetkan perbaikan seluruh venue utama dan lapangan latihan selesai pada Desember 2020. q

BERITAUTAMA

BERITAUTAMA


Salah satu destinasi pariwisata yang tengah disiapkan Kementerian PUPR adalah Puncak

Waringin yang terletak sekitar 2 hingga 3 kilometer dari Bandara Komodo. “Nantinya Puncak Waringin akan menjadi Creative Hub, di mana UKM akan disajikan di sini,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan kawasan wisata Puncak Waringin Labuan Bajo,

Senin (20/01/2020).

Penataan Puncak Waringin tahap I dilaksanakan pada bulan Juli hingga Desember 2019 dengan komponen kegiatan terdiri dari gedung utama seluas 350 m² yang berfungsi sebagai lounge dan pusat cinderamata serta viewing deck dengan biaya sebesar Rp9,3 miliar. Selanjutnya pada tahun 2020 dilanjutkan pembangunan tahap II dengan komponen kegiatan terdiri dari

bangunan komersil seluas 525 m² yang berfungsi sebagai kios lengkap dengan musala serta toilet dan area tenun.

Kemudian juga akan dibangun Ruang Terbuka Publik (RTP) yang dilengkapi dengan amfiteater seluas 267 m² dan area parkir seluas 235 m². Pembangunan tahap II saat ini sudah dalam proses lelang dengan estimasi biaya sebesar Rp22 miliar. Menteri Basuki menekankan penataan kawasan Puncak Waringin membutuhkan ketelitian dan detail dengan mengedepankan kualitas artistik dan unsur seni.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah menganggarkan Rp52 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca yang meliputi bangunan pusat informasi, sentra suvenir, kafe, toilet, kantor pengelola, spot swafoto, klinik, gudang, RTP, serta penginapan untuk peneliti dan pemandu wisata (ranger). Desain pembangunan area treking atau pejalan kaki dan elevated shelter pengunjung untuk mendukung pelestarian habitat Komodo. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dermaga di Pulau Rinca dibangun sarana dan prasarana pengaman pantai

Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Puncak Waringin Labuan BajoPRESIDEN RI JOKO WIDODO (JOKOWI) MENEKANKAN PENTINGNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENATAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) LABUAN BAJO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. KAWASAN WISATA YANG SEMAKIN TERTATA DENGAN BAIK DIHARAPKAN DAPAT MENJADIKAN LABUAN BAJO SEBAGAI DESTINASI WISATA PREMIUM YANG MENARIK MINAT TURIS MANCANEGARA.

dan dermaga Loh Buaya dengan biaya sebesar Rp56 miliar yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2020 ini.

KSPN Labuan Bajo Sebagai Kawasan Wisata Super PremiumDirektur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, mengunjungi beberapa lokasi infrastruktur bidang Cipta Karya di Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (21/01/2020). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti program Presiden RI Jokowi untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai Kawasan Wisata Super Premium. Lokasi yang dikunjungi antara lain IPA Waimese dan TPA Warloka. Danis mengatakan, IPA Waimese saat ini masih berkapasitas 40 liter/detik, sehingga perlu ditingkatkan menjadi 100 liter/detik secara bertahap sampai dengan tahun

2024. “Pada tahun 2020 ini kapasitasnya akan dinaikkan menjadi 50 liter/detik,” tutur Danis.

Sementara di tahun 2018 Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah membangun TPA yang berlokasi di Desa Warloka untuk menggantikan fungsi TPA di lokasi sebelumnya yang sudah penuh, namun sampai saat ini belum termanfaatkan karena akses jalan ke lokasi yang belum rampung. Pemerintah Daerah sudah menyatakan akan menyelesaikan jalan akses ke lokasi TPA Warloka yang akan rampung pada tahun 2020 ini.

“Untuk mendukung TPA dan pengelolaan sampah di Labuan Bajo menjadi lebih baik, maka pada tahun 2020 ini Direktorat Jenderal Cipta Karya akan membantu dengan menyediakan insenerator dan alat berat, sehingga TPA yang baru dapat segera berfungsi secara optimal,” tutur Danis. q

LIPUTANKHUSUS

LIPUTANKHUSUS

LIPUTANKHUSUS

LIPUTANKHUSUS

PENULIS: SANDRIA-BPPW NTT


Presiden Joko Widodo: Stadion Manahan Siap Menjadi Venue Piala Dunia U-20PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) DIDAMPINGI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BASUKI HADIMULJONO, GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO, DAN WALIKOTA SOLO FX HADI RUDYATMO MERESMIKAN SELESAINYA RENOVASI STADION MANAHAN KOTA SOLO. RENOVASI BESAR DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN PUPR SEJAK AGUSTUS 2018 DENGAN BIAYA RP 301,3 MILIAR AGAR STADION MANAHAN MENJADI STADION MODERN BERSTANDAR INTERNASIONAL YANG DAPAT MENYELENGGARAKAN KEGIATAN OLAHRAGA BERTARAF INTERNASIONAL.

(OJK) Wimboh Santoso.

Acara peresmian dilanjutkan dengan pertandingan persahabatan antara tim Persis Solo melawan Persib Bandung. Stadion didukung drainase lapangan yang baik sehingga meskipun hujan, tidak terjadi genangan pada saat pertandingan.

Pada saat peresmian, para penonton juga disuguhkan

pencahayaan dan tata suara berkekuatan 100 desibel. Pencahayaan menggunakan lampu LED berkekuatan tinggi yang menggunakan sistem penerangan field of play (FOP) 1.500 lux. Lapangan di Stadion Manahan ditanami rumput berjenis Zoysia Japonica, sama dengan yang digunakan di Stadion Gelora Bung Karno yang memiliki keunggulan lebih hijau dan berakar kuat.

Senada diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa Stadion Manahan memiliki kapasitas 20.000 penonton menggunakan kursi tunggal (single seat) yang dibangun agar dapat menjadi venue event skala nasional dan internasional. Diharapkan pembangunan Stadion Manahan yang baru akan menjadi icon baru Kota Solo serta ikut meningkatkan prestasi olahraga di Solo khususnya dan Indonesia pada umumnya.

“Di Kota Solo ada 5 stadion termasuk Stadion Manahan. Karena kurang representatif, kita renovasi. Kita ingin

membangkitkan kembali prestasi olahraga, khususnya sepakbola di Kota Solo. Fasilitasnya semua direnovasi, sound sistem dan ada jacuzi juga, jadi lengkap seperti GBK Mini,” ujar Basuki.

Manahan merupakan salah satu stadion yang disiapkan sebagai venue Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2021. Untuk kenyamanan atlit juga dilakukan perbaikan ruang ganti pemain yang dilengkapi kolam berendam air panas (jacuzi) untuk masing-masing tim dan ruang pemanasan atlit. Untuk lintasan atletik juga telah dilakukan perbaikan dan telah mendapat sertifikat kelas 2.

Pada fasade stadion juga menggunakan motif batik Kawung yang menjadi ciri khas budaya Solo. Konstruksi atap menggunakan space frame keliling stadion, penambahan lift di area tibun barat VIP serta fasilitas 24 kursi difabel.

Sebelum acara peresmian juga turut dilakukan Serah Terima Stadion Manahan kepada Pemerintah Kota Solo. Serah Terima dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Diana Kusumastuti dan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo. q

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penyerahan bola secara simbolis kepada anak gawang untuk memotivasi prestasi para generasi muda. Hadir pada acara peresmian tersebut yaitu Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan

“Alhamdulillah kita telah melakukan renovasi besar-besaran Stadion

Manahan agar fasilitasnya menjadi lebih baik dan bisa segera ditetapkan FIFA maupun PSSI sebagai stadion tuan rumah Piala Dunia U20,” kata Jokowi dalam sambutannya di Stadion Manahan Solo, Sabtu (15/2/2020).

LIPUTANKHUSUSLIPUTANKHUSUS

LIPUTANKHUSUS


LIPUTANKHUSUS

Pertama Dalam Sejarah:2 TPA Sampah Diresmikan Presiden Republik Indonesia

“NALAR HANYA AKAN MEMBAWA ANDA DARI A MENUJU B, NAMUN IMAJINASI MAMPU MEMBAWA ANDA DARI A KEMANAPUN”,

DEMIKIAN KALIMAT DARI ALBERT EINSTEIN (1879-1955), SEORANG FISIKAWAN TERKENAL KELAHIRAN JERMAN, YANG MELAHIRKAN TEORI RELATIVITAS UMUM DAN TEORI RELATIVITAS KHUSUS.

PENULIS: SANDHI EKO BRAMONO*

Hal inilah yang seharusnya menjadikan kita dalam bermimpi dan berimajinasi, untuk kemudian diwujudkan, dalam menghasilkan suatu karya yang dapat dilaksanakan. 2 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah baru-baru ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, yaitu TPA sampah Manggar di Kota Balikpapan pada 18 Desember 2019 dan TPA sampah regional Banjarbakula di Kota Banjarbaru pada 7 Februari 2020, atau hanya berselang 1,5 bulan saja.

Hal ini merupakan suatu catatan sejarah baru dalam dunia sanitasi Indonesia, khususnya pada sektor persampahan, bahwa untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia meresmikan TPA sampah. Keduanya memperoleh apresiasi yang sangat positif dari Presiden Republik Indonesia, yaitu sebagai TPA sampah terbaik di Indonesia untuk TPA sampah Manggar dan sebagai TPA sampah yang menjadi percontohan pengelolaan sampah secara regional untuk TPA sampah regional Banjarbakula. Pada saat peresmian TPA sampah Manggar, juga sekaligus diresmikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Teritip yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Bendungan Teritip

yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang terletak di Kota Balikpapan.

TPA Sampah ManggarMerupakan TPA sampah yang ter letak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balik papan, serta ditujukan untuk memproses akhir sampah dari Kota Balikpapan. Kota Balikpapan dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 700.000 jiwa dan timbulan sampah sebesar 420 ton/hari, dilayani oleh TPA sampah Manggar yang dirancang untuk dapat menangani sampah dari 100 % penduduk Kota Balikpapan. Dibangun dengan pendanaan tahun jamak (2017-2018) selama 20 bulan periode konstruksi melalui pendanaan APBN, dengan total biaya konstruksi sekitar Rp 160 milyar. Adapun TPA sampah Manggar mulai dioperasikan pada Maret 2019 atau hanya 3 bulan saja setelah selesainya kontrak konstruksi.

Terdapat sejumlah terobosan penting dan dapat menjadi pembelajaran bersama, yang dilaksanakan dalam tahapan perencanaan, konstruksi, maupun saat ini dalam pengoperasian serta pengelolaan dari TPA sampah Manggar. Kesemuanya dilaksanakan

dengan penuh kehati-hatian, kecermatan, mengedepankan kompetensi, serta berani berino-vasi, dalam menggapai mimpi menjadikannya sebagai TPA sampah dengan kualifikasi internasional, yang diramu secara apik. Adapun cakupan pekerjaan yang dilaksanakan adalah pagar keliling, jalan operasional, saluran drainase, penerangan jalan umum/PJU, jembatan timbang, papan petunjuk/information gallery, sarana air bersih-sanitasi-listrik, unit pengurugan sampah (3 unit, dengan luas total 9,1 hektar), unit pengolahan air lindi (1,5 liter/detik), sumur pantau, menara pandang, landmark, penghijauan, ruang pamer, dan hanggar alat berat. Pada tahun anggaran 2019, melalui pendanaan APBN, dalam rangka penghargaan untuk Kota Balikpapan sebagai salah satu pemenang dalam kompetisi waste to energy, maka Kota Balikpapan memperoleh 1 buah bulldozer, 1 buah wheel loader, dan 2 buah excavator. Sedangkan truk sampah akan diberikan pada tahun anggaran 2020 dengan pendanaan APBN juga, sehingga dapat menggenapi keterangkutan sampah dari eksisting 85 % menjadi sebesar 100 % untuk Kota Balikpapan.

INOVASI INOVASI

Dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan, telah dilaksanakan perubahan mendasar dalam konsep desain TPA sampah, yang semula masih kurang rinci, untuk diperinci secara mendalam. Hal ini dilaksanakan dengan tegas dan berani, demi memastikan perencanaan teknik yang matang, agar tidak menyulitkan dalam proses konstruksi. Sejumlah perubahan mendasar dilaksanakan, khususnya dalam perencanaan unit pengurugan sampah/sel landfill dan unit pengolahan air lindi. Pipa penyalur air lindi menggunakan perforated corrugated double wall pipe, sebagai suatu terobosan terbaru di Indonesia dalam aplikasi pipa penyalur air lindi. Selain itu, batu gravel yang digunakan sebagai alas dari unit pengurugan sampah, menggunakan batu gravel dengan diameter 4-12 cm, dengan toleransi kesalahan bentuk-jenis-ukuran maksimal 5 %, yang juga menjadi suatu terobosan baru dalam penerapannya. Hal ini disebabkan oleh keberlimpahannya di alam karena kisaran diameter gravel yang cukup lebar, namun masih memiliki kinerja yang andal. Penggunaan geomembrane dan geotextile juga dikerjakan dengan cermat, serta uji dilakukan di laboratorium, dengan menggunakan metode random sampling dan blind sample, dalam mengetahui karakteristik uji tekan, uji tarik, serta beberapa parameter lainnya, agar sesuai spesifikasi teknik yang dipersyaratkan. Unit pengolahan air lindi juga memiliki sejumlah modifikasi unik ketimbang desain unit pengolahan air lindi konvensional lainnya, yang dimulai dari bak penyaring, bak prasedimentasi, bak anaerobik, bak fakultatif, bak aerobik, bak koagulasi, bak flokulasi, bak sedimentasi, bak adsorbsi, dan bak disinfeksi.

Modifikasi ini diberi nama unit pengolahan air lindi model Pasopati, dimana penamaan ini didasarkan pada bentuk geometrinya jika dilihat dari udara, yaitu memberikan bentuk seperti anak panah Pasopati sebagai pemberian Dewa Siwa kepada Arjuna, dalam kisah pewayangan Jawa. Bahkan unit pengolahan air lindi model Pasopati ini telah memberikan produk samping energi hijau, yaitu gas bio sebagai energi terbarukan yang diambil dari bak anaerobik, serta saat ini telah dimanfaatkan untuk 20 KK di sekitar TPA sampah Manggar, dan akan terus dikembangkan hingga mencapai 160 KK. Sebagai informasi tambahan, dalam desain paling awal sebelum konstruksi, direncanakan menggunakan unit pengolahan air lindi model paket/konstruksi baja, yang memiliki masa tinggal proses kurang dari 6 jam, penuh kebutuhan bahan kimia, serta boros konsumsi energi. Hal inilah yang kemudian melahirkan desain baru, yaitu unit pengolahan air lindi model Pasopati yang lebih adaptif dengan memodifikasi proses konvensional, sehingga dapat mengakomodasi kondisi di saat bahan kimia maupun energi

listrik tidak tersedia, namun masih memenuhi kriteria desain sebagai suatu proses konvensional.

Dari segi arsitektural, dalam desain dan konstruksinya dibuat suatu menara pandang dan landmark bertuliskan “TPA Sampah Manggar Kota Balikpapan”, yang memuat logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di sisi kiri, serta logo Pemerintah Kota Balikpapan di sisi kanan. Lampu yang menyala terang pada landmark dan menara pandang ini, bahkan terlihat jelas di malam hari dari pesawat terbang yang akan mendarat di Bandar Udara Sepinggan di Kota Balikpapan, menjadikannya sebuah landmark baru bagi Kota Balikpapan. Secara unik, terobosan untuk membangun menara pandang dan landmark ini, adalah tidak umum dilaksanakan dalam pembangunan TPA sampah melalui pendanaan APBN saat itu, yang ternyata saat ini justru menjadi ikon dan objek foto dari TPA sampah Manggar. Peresmian oleh Presiden Republik Indonesia ternyata mengambil latar belakang landmark dan menara pandang tersebut, yang dalam lembar catatan sejarah Indonesia tertoreh dengan tinta emas dan akan selalu terpampang dokumentasinya secara abadi.

Saat ini TPA sampah Manggar sudah beroperasi secara penuh, serta sejumlah pemantauan terkait kinerja TPA sampah, dipantau dengan ketat oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, selaku kepanjangan tangan pembinaan bidang Cipta Karya di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini untuk memastikan pengoperasian-


INOVASI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kekhasan lain dari TPA sampah regional Banjarbakula adalah terkait pengelolanya, dimana kelembagaan pengelola telah terbentuk jauh sebelum konstruksi selesai, yaitu sekitar periode awal tahun 2018, dengan membentuk UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula Kalimantan Selatan, dengan formasi UPTD kelas A, melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Ini menjadi suatu hal yang menarik, karena umumnya salah satu kesulitan dalam hal delivery sektor sanitasi adalah dalam hal pembentukan kelembagaannya, yang seringkali belum terbentuk pada saat infrastruktur akan dioperasikan. Selain itu, hangatnya diskusi perihal besaran tipping fee atau biaya pemrosesan akhir sampah, serta tonase sampah yang harus dikirimkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota ke TPA sampah regional Banjarbakula yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Saat ini, pembinaan dilakukan secara intensif untuk membantu kinerja TPA sampah regional Banjarbakula, oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, yang juga bertindak selaku pengampu saat peresmian oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2020.

Ada begitu banyak pembelajaran penting dan bermakna, yang patut untuk diceritakan, dibagikan, serta disebarluaskan, terkait pengalaman dalam penyelenggaraan TPA sampah Manggar di Kota Balikpapan dan TPA sampah regional Banjarbakula di Kota Banjarbaru, bagi para generasi muda, sehingga keduanya dapat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Keberanian untuk bermimpi dalam menghasilkan infrastruktur yang mantap, didukung dengan kekuatan kompetensi, kerja keras yang hakiki, pantang menyerah, dan “keras kepala” dalam artian yang positif, merupakan nilai-nilai yang saat itu hingga saat ini terus dibangun. Selain itu, kehadiran salah seorang mentor yang berpengalaman, mau melakukan pembinaan, dan

alternatif, yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pembebasan lahannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Pada Desember 2019, TPA sampah regional Banjarbakula mulai dioperasikan kembali dengan laju alir 250 ton/hari atau setara dengan pelayanan untuk 420.000 jiwa, yang akan terus meningkat hingga kapasitas desainnya.

Dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan, TPA sampah regional Banjarbakula juga memiliki banyak inovasi yang dilakukan. Seperti juga pada TPA sampah Manggar, maka revisi desain sejak awal secara signifikan dilaksanakan, untuk memastikan keandalan desain. Dengan menggunakan jenis pipa perforated corrugated double wall pipe untuk penyalur air lindi, kisaran batu gravel yang lebih lebar (4-12 cm) dengan toleransi kesalahan bentuk-jenis-ukuran maksimal 5 %, pemeriksaan geotextile serta geomembrane di laboratorium pengujian, serta menggunakan unit pengolahan air lindi model Pasopati, merupakan beberapa inovasi yang juga diterapkan di TPA sampah regional Banjarbakula. Yang juga unik dari proses konstruksi TPA sampah regional Banjarbakula, adalah penyediaan serta pemasangan sambungan listrik bersumber dari Perusahaan Listrik Negara/PLN menggunakan pendanaan APBN, sehingga memastikan selesainya konstruksi juga segera diikuti dengan langsung dapat dimanfaatkannya infrastruktur ini, termasuk kantor pengelola, jembatan timbang, sarana air bersih-listrik-sanitasi, hingga kebutuhan elektromekanikal pada unit pengolahan air lindi. Terobosan ini sangatlah tidak umum untuk dilakukan melalui

kebijakan pendanaan APBN saat itu, mengingat pendanaan untuk penyambungan listrik umumnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun keinginan untuk memastikan keberfungsian secara segera dan langsung pasca konstruksi, menjadikannya dimasukkan item tersebut sebagai bagian dari Bill of Quantity (BoQ) dalam kontrak. Hal ini terlihat saat peresmian oleh Presiden Republik Indonesia, dimana unit pengolahan air lindi model Pasopati, yang juga sebagai suatu terobosan teknologi jika dibandingkan dengan kebijakan konvensional dalam desain unit pengolahan air lindi melalui penda naan APBN sebelumnya, justru menjadi latar belakang saat peresmian. Podium Presiden Republik Indonesia dilatarbelakangi unit pengolahan air lindi model Pasopati, yang juga dalam lembar sejarah Indonesia tertoreh dengan tinta emas, serta senantiasa menghiasi potret sejarah sanitasi Indonesia untuk selama-lamanya.

Adapun cakupan pekerjaan yang dilaksanakan adalah pagar keliling, jalan operasional, saluran drainase, penerangan jalan umum (PJU), papan petunjuk/infomation gallery, kantor pengelola, sarana air bersih-sanitasi-listrik, jembatan timbang, unit pengurugan sampah (4 unit, dengan luas total 8,1 hektar), unit pengolahan air lindi (1,5 liter/detik), sumur pantau, landmark dengan logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, penghijauan, ruang rapat Pasopati, hanggar alat berat, dan tempat cuci alat berat. Di tahun 2019, TPA sampah regional Banjarbakula memperoleh bantuan 1 unit bulldozer dan 1 unit excavator, untuk menunjang proses pengurugan sampah dari

berkenan untuk berdiskusi secara detail, merupakan salah satu kunci yang sebaiknya dijadikan suatu budaya untuk dapat ditiru. Pada saat pembangunan kedua TPA sampah tersebut, tim memilih untuk memperoleh panduan dari salah seorang senior dari Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Mentor tersebut adalah seorang mantan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, yaitu Bapak Ir. Sjukrul Amien, MM., yang menjadikan motivasi tersendiri bagi tim, untuk belajar dari seorang senior dan bertindak selaku mentor yang baik dalam berdiskusi, bertukar ilmu pengetahuan serta pengalaman, dan pembelajaran yang detail-melekat. Selain itu, upaya pemantauan konstruksi dilaksanakan secara ketat, yang dilaksanakan dari jauh (dari Kota Jakarta) melalui telfon maupun group whatsapp, pemantauan rutin setiap akhir minggu keempat secara langsung di lapangan pada kedua kota tersebut, rapat koordinasi rutin di Jakarta setiap akhir minggu kedua, hingga mengajak serta Bapak Ir. Sjukrul Amien, MM. dalam setiap kunjungan lapangan rutin setiap akhir minggu keempat, telah menjadikan periode konstruksi tersebut sebagai periode bekerja secara membanggakan dalam membangun TPA sampah Manggar dan TPA sampah regional Banjarbakula.

Dalam periode konstruksi kedua TPA sampah tersebut yang dilaksanakan secara paralel itu pula, jumlah staf yang membantu secara total adalah hanya 9 orang secara berganti-ganti, yang terdiri dari hanya 1 orang Aparatur Sipil Negara/ASN saja dan 8 orang

Konsultan Individual. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat untuk kemudian menjadi tim yang cengeng, namun harus tetap tumbuh menjadi tim yang kuat. Sungguh suatu manajemen tim kelas papan atas dan kepemimpinan tim yang mampu mengeksekusi dengan berani, yang tersajikan pada saat itu. Setiap inovasi yang dilakukan, meskipun terkadang sesekali atau bahkan seringkali, mendapat cemoohan serta sinisme dari sejumlah pihak yang tidak berkenan untuk memandang secara objektif, namun justru dijadikan suatu cambuk untuk “terus maju dan terus membuktikan”. Hari ini, kesemuanya telah terbukti memberikan kebanggaan tersendiri bagi Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman secara khusus, dimana 2 TPA sampah yang dibangun telah diresmikan dan diapresiasi oleh Presiden Republik Indonesia, serta kebanggaan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum, serta secara sangat luas bagi pengembangan dunia sanitasi Indonesia. Selain itu, peresmian kedua TPA sampah oleh Presiden Republik Indonesia ini, dimana menjadi untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, menjadi kado tersendiri dan membanggakan bagi dunia sanitasi Indonesia, dalam menyambut Hari Peduli Sampah Nasional, yang jatuh tiap tanggal 21 Februari. Don’t wait for things to happen, just go and make them happen.

*Penulis bertugas selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman

Wilayah Kalimantan Timur Kontak dengan penulis: [email protected]

pemeliharaan-perawatan TPA sampah Manggar dilakukan sesuai prosedur standar pengoperasian-pemeliharaan-perawatan yang benar. Tentu hal ini menjadi cambuk bagi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur untuk memastikan keandalan kinerja TPA sampah yang telah dibangun, bahkan harus ikut memantau pengembangan teknologi yang dilakukan secara mandiri dan kreatif oleh pengelola TPA sampah Manggar, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD TPA Sampah Manggar.

TPA Sampah Regional BanjarbakulaMerupakan TPA sampah yang ditujukan untuk mengurug sampah dari 5 kabupaten/kota, yaitu sebagian Kota Banjarbaru, sebagian Kota Banjarmasin, sebagian Kabupaten Banjar, sebagian Kabupaten Barito Kuala, dan sebagian Kabupaten Tanah Laut, selaku kawasan metropolitan Banjarbakula, yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berlokasi di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, TPA sampah regional Banjarbakula didesain untuk menangani sampah sekitar 800 ton/hari atau setara dengan pelayanan untuk 1,35 juta jiwa. Dibangun dengan pendanaan tahun jamak (2017-2018) selama 19 bulan periode konstruksi, melalui pendanaan APBN dengan total biaya konstruksi mencapai sekitar Rp 150 milyar. Adapun TPA sampah regional Banjarbakula mulai dioperasikan pada bulan Maret 2019 selama sekitar 3 bulan, namun kemudian ada penundaan pemanfaatan, karena dilakukan pembangunan jalan akses

INOVASI


INOVASI

penanganan yaitu terkait aspek proteksi kebakaran, persampahan, limbah, air bersih, dan jalan lingkungan.

Penanganan Kawasan Kampung Bugis pada tahun 2018 dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan keterpaduan program, dimana penanganan tersebut dilaksanakan multi pendanaan baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, DAK, dan Corporate Social Responsibilities (CSR). Keterpaduan program tersebut memberikan dampak secara masif dalam penanganan kumuh karena semua potensi porsi pendanaan diarahkan dalam satu lokasi penanganan, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun kegiatan non fisik berupa sosialisasi dan penanganan lainnya.

Upaya mengubah perilaku masyarakat juga gencar dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan perangkat kelurahan, kelompok-kelompok masyarakat, dan tentunya keberadaan Tim

KOTAKU yang sejak awal memberikan pendampingan dalam penanganan kumuh di lokasi tersebut. Dampak dari penanganan secara masif tersebut memang tidak secara langsung menghilangkan kekumuhan, namun dampak dari penanganan tersebut dapat dirasakan dari perubahan pola pikir masyarakat, baik dalam perilaku mengurangi dan menjaga kekumuhan.

Melalui penandatanganan komitmen bersama dalam penanganan kumuh yang ditandatangani secara bersama-sama antara unsur dari pemerintahan dan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat merasa dilibatkan dan merasa ikut berkontribusi dalam penanganan pasca konstruksi dan menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan ikut merawat infrastruktur yang telah dibangun agar selalu bersih dan tidak kembali kumuh.

Secara umum, penanganan kumuh di Kampung Bugis pada Tahun 2018 sudah berhasil

mengubah wajah kawasan dan mampu mengubah paradigma masyarakat tentang permukiman yang layak. Selain itu, keberadaan pembangunan infrastruktur yang masif seperti pembangunan pelantar dan vocal point juga dapat memberikan nilai ekonomi lebih karena kawasan ini menjadi destinasi kunjungan masyarakat sekitar yang tentunya didukung oleh keberadaan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan kelompok masyarakat lainnya. Tantangan selanjutnya yaitu upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menjaga dan memelihara aset yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penanganan Kumuh Kawasan Senggarang

Dengan mengakomodir hal-hal yang telah dilakukan di Kampung Bugis pada tahun 2018 dan untuk melanjutkan penanganan kawasan kumuh Cluster 1 (Kampung Bugis-Senggarang) di Kota

Kawasan kampung Bugis-Senggarang merupakan kawasan terdepan dari Kota

Tanjungpinang (Terrace of Tanjungpinang) dan merupakan kawasan yang cukup padat penduduknya yaitu 1,25% dari total penduduk Tanjungpinang, serta dihuni oleh masyarakat suku Bugis, Melayu, dan Tionghoa. Kawasan Senggarang sendiri bagi masyarakat Tionghoa dikenal dengan nama Toa Po (kota lama/ tua) sedangkan kawasan pusat kota Tanjungpinang

KETERPADUAN DALAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH KAMPUNG BUGIS - SENGGARANG KOTA TANJUNGPINANG

dikenal dengan nama Siao Po (kota baru).

Sesuai dengan SK Kumuh Walikota Tanjungpinang Nomor 337 Tahun 2014, kawasan kumuh di Kota Tanjungpinang terbagi menjadi 3 (tiga) cluster yaitu Cluster 1 (Kampung Bugis – Senggarang), Cluster 2 (Tanjungunggat- Pelantar Sulawesi), dan Cluster 3 (Sungai Nibung Angus-Lembah Purnama-Pantai Impian). Kondisi kumuh sendiri dapat diidentifikasi dengan indikator permasalahan bangunan yang tidak teratur,

permasalahan sanitasi, akses jalan yang tidak memadai, kurangnya akses air minum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah.

Pada Kawasan Kampung Bugis-Senggarang, yang masuk ke dalam kawasan kumuh yaitu memiliki luas delineasi sebesar 33,73 Ha dan merupakan lokasi dengan kepadatan penduduk sedang. Selain itu, kawasan ini juga masuk dalam kategori permukiman di atas air (pesisir) berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Penanganan Kumuh Kawasan Kampung Bugis Rencana penanganan kumuh di Kampung Bugis - Senggarang kota Tanjungpinang telah dimulai sejak tahun 2018 dengan menangani kawasan Kampung Bugis terlebih dahulu. Sesuai dengan perhitungan Numerik, kondisi kebutuhan penanganan Kampung Bugis - Senggarang untuk merubah wajah kawasan diperlukan beberapa kegiatan prioritas

INOVASI

PENULIS : ISTIADI NUGROHO


Tanjungpinang maka pada Tahun Anggaran 2020 akan dilaksanakan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Senggarang. Tidak banyak berbeda dari Kampung Bugis, permasalahan kumuh di Senggarang juga masih terkait dengan kondisi persampahan, proteksi kebakaran, sanitasi, penyediaan air, dan ketersediaan jalan lingkungan. Aspek-aspek tersebut masih menjadi isu prioritas dalam penanganan kumuh. Namun, di Tahun 2019 lalu, melalui kegiatan KOTAKU, penanganan skala lingkungan telah dilaksanakan antara lain yaitu penanganan pada sektor sanitasi dan air bersih berupa pembuatan tendon air di lokasi Kampung Melayu.

Penanganan kumuh di kawasan Senggarang masih menggunakan pola keterpaduan program dengan tetap mengedepankan pemerintah daerah sebagai bagian terdepan dalam penanganan kumuh melalui inisiasi program, pendampingan masyarakat, serta kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik yang dipusatkan di lokasi penanganan kawasan.

Penanganan skala kawasan di Senggarang oleh Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2020 didanai melalui Loan dari IsDB (Islamic Development Bank) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.107. 483.783,17 dengan masa pelaksanaan 300 (tiga ratus) hari kalender. Kegiatan Skala Kawasan Kampung Bugis-Senggarang ini juga telah melaksanakan tanda tangan kontrak yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia bersama Menteri PUPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 yang lalu di Kota Bandung Jawa Barat.

Lingkup kegiatan skala kawasan yang dibiayai IsDB adalah pembangunan jalan lingkungan di atas air berupa pelantar dengan panjang 1.300 meter dan lebar 3 meter. Pelantar tersebut selain difungsikan sebagai jalan akses bagi masyarakat juga berfungsi sebagai jalur evakuasi, pengendalian sampah berupa pemasangan jaring sampah, pusat aktifitas masyarakat berupa ruang terbuka publik, dan juga sebagai pembatas permukiman dan dukungan pariwisata di kawasan Senggarang. Sedangkan terkait

dengan pemenuhan aspek yang lain akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pembangunan jalan pelantar di Senggarang selain melanjutkan pelantar yang telah dibangun tahun 2018, juga dimaksudkan untuk menghubungkan 2 kawasan strategis dengan latar budaya yang berbeda yaitu kawasan Kampung Bugis (Bugis-Melayu) dan Kawasan Senggarang (Tionghoa). Dalam beberapa pertemuan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait dengan pengelolaan pasca konstruksi, rencananya akan dilaksanakan dengan pendekatan pengelolaan pariwisata dimana Dinas Pariwisata memiliki kontribusi besar yang dalam hal ini dinilai lebih mampu menjawab tantangan pemeliharaan kedepan mengingat pembangunan ini selain merubah citra kawasan juga berdampak pada kemajuan Pariwisata Kota Tanjungpinang dengan konsep pengembangan segitiga titik Pariwisata yaitu Pulau penyengat – Pusat Kota – Kampung Bugis/Senggarang.

Inovasi PenangananPenanganan kumuh di atas air membutuhkan berbagai inovasi yang lebih, baik terkait dengan kondisi kepadatan, perilaku masyarakat, serta penanganan sampah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kota Tanjungpinang memprakarsai pemasangan jaring sampah sepanjang pelantar untuk meminimalkan kiriman sampah dari laut menuju permukiman.

Penanganan sanitasi juga butuh perhatian lebih, mengingat kondisi pelaksanaan konstruksi di atas air dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan kedalaman jalur pipa dengan sistem

gravitasi di daerah perairan maka penerapan teknologi vacuum sewer yang hanya membutuhkan sedikit penggunaan air dan cocok untuk diterapkan untuk daerah yang landai atau tidak berlevasi, maka teknologi ini dirasa tepat untuk menjadi suatu inovasi alternatif teknologi pengelolaan air limbah domestik di daerah pesisir khususnya kawasan Senggarang dalam penanganan sanitasi di kawasan Senggarang ini.

Lesson Learn yang bisa didapat dalam penanganan kawasan kampung Bugis dan Senggarang antara lain:1. Pola Keterpaduan sangat

efektif dalam penanganan

kumuh skala kawasan;2. Kegiatan infrastruktur

(pelantar) kampung Bugis dan Senggarang menjadi sarana penyatuan dua kelompok masyarakat (sosial);

3. Menginisiasi penerapan inovasi dalam penanganan kumuh sesuai dengan kondisi kawasan (penggunaan jaring sampah dan teknologi vacuum sewer);

4. Pengelolaan pasca konstruksi dengan menempatkan Dinas Pariwisata sebagai leading sector, untuk menjamin optimalnya pemeliharaan;

5. Penanganan skala kawasan selain upaya peningkatan kualitas permukiman juga memberi dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata;

6. Untuk merubah wajah kawasan, selain pembangunan infrastruktur diperlukan juga upaya penyadaran masyarakat agar lebih peduli lingkungan berupa sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan Pemerintah Daerah.

*PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Kepulauan Riau


Hal inilah yang mendasari ide awal pembentukan kantin oleh Balai dan Paguyuban BPPW Kalimantan Timur yang sebelumnya masih belum tersedia. Untuk memastikan kantin dapat berjalan secara menerus dan berkelanjutan, maka disiapkan mekanisme kantin agar dapat menjual makanan dan minuman dengan harga terjangkau.

Peresmian Kantin Bukit Tengkawang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala BPPW Kalimantan Timur dan perwakilan dari Paguyuban BPPW Kalimantan Timur yang disaksikan oleh seluruh pegawai BPPW Kalimantan Timur dan Ibu-Ibu Paguyuban BPPW Kalimantan Timur. Peresmian kantin yang berlokasi di belakang Gedung PIP2B BPPW Kalimantan Timur ini dilaksanakan dengan prosesi pemotongan pita dan seremoni pemotongan tumpeng, sekaligus makan siang bersama di kantin yang baru diresmikan tersebut. Dalam sambutan peresmian yang disampaikan oleh Kepala BPPW Kalimantan Timur Sandhi Eko Bramono, menjelaskan perihal konsep pendirian kantin. Kantin yang diresmikan diberi nama Kantin Bukit Tengkawang karena memang posisinya terletak di atas bukit di Jalan Tengkawang.

Secara filosofis, Tengkawang merupakan tanaman yang mudah sekali dalam berkembang biak, yaitu saat bijinya jatuh ke tanah, langsung dapat tumbuh dalam waktu yang cepat. Hal ini dianalogikan bahwa Kantin Bukit Tengkawang harus dapat menjadi wadah tumbuh

kembangnya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) secara cepat bagi para pegawai di lingkungan Balai dan Paguyuban BPPW Kalimantan Timur yang memiliki keterampilan dalam memasak, di mana makanan atau minuman dapat dititipkan di kantin tersebut. Selain itu, buah dan kayu Tengkawang memiliki banyak kegunaan, di antaranya dapat digunakan sebagai bahan baku obat, kosmetik, bahan bangunan, bahkan dapat diolah menjadi mentega Tengkawang. Keberadaan kantin ini juga dapat menjadi filosofi bagi seluruh pegawai Balai dan Ibu-Ibu Paguyuban BPPW Kalimantan Timur, yaitu menjadi tempat untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang menitipkan makanan atau minumannya di kantin, mendorong pola jajan sehat yang dimasak secara langsung oleh Ibu-Ibu maupun pegawai BPPW Kalimantan Timur, serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan makanan serta minuman akan masuk ke dalam kas Paguyuban BPPW Kalimantan Timur. Bahkan Kepala BPPW Kalimantan Timur juga mewajibkan pembelian seluruh makanan dan minuman untuk keperluan rapat di kantor BPPW Kalimantan Timur harus bersumber dari kantin ini. Hal ini untuk mendorong keberlanjutan pengelolaan kantin sekaligus menjadi sumber kas bagi Paguyuban BPPW Kalimantan Timur, sehingga

Paguyuban dapat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial.

Dalam kesempatan ini, Wulan Kartikasari selaku Ketua Paguyuban BPPW Kalimantan Timur yang diwakili oleh Sekretaris Paguyuban Ruliaty, menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPPW Kalimantan Timur yang terus memfasilitasi pengembangan Paguyuban agar dapat berjalan secara mandiri. Selain itu, pengelolaan kantin yang dilaksanakan oleh Ibu-Ibu Paguyuban BPPW Kalimantan Timur dapat mendorong kesejahteraan internal pegawai BPPW Kalimantan Timur karena mampu mengurangi biaya pengeluaran belanja makan pagi maupun makan siang para pegawai BPPW Kalimantan Timur. BPPW Kalimantan Timur juga diuntungkan karena dapat membeli makanan dan minuman konsumsi rapat dengan harga yang lebih murah dan terjangkau, namun dengan kualitas makanan serta minuman yang juga baik.

Penilaian Kinerja KantinKinerja kantin akan dievaluasi per semester dan akan dinilai kebersihan serta kenyamanan pada area tersebut. Evaluasi ini diharapkan agar makanan maupun minuman yang dijual di Kantin Bukit Tengkawang dalam kondisi yang higienis, rasa yang terjamin, dan harga tetap terjangkau. Misalnya perilaku

pengelola kantin yang harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyajikan hidangan, hingga kinerja pengelolaan sampah sisa makanan yang harus terwadahkan dengan baik, tidak berceceran, dan harus diangkut secara rutin untuk pembuangan sampahnya.

Kantin Bukit Tengkawang yang beroperasi setiap hari kerja sejak pukul 08.00-17.00 WITA ini juga sudah terlacak pada aplikasi Google Maps, sehingga memudahkan dalam pencarian melalui peta online. Selain itu, Kantin Bukit Tengkawang hadir sebagai wadah penyaluran hobi dari Ibu-Ibu Paguyuban BPPW Kalimantan Timur untuk memasak. Bagi para pegawai BPPW Kalimantan Timur juga dapat menitipkan makanan ringan seperti jintan, dadar gulung, dan sebagainya. Beberapa menu makan siang, seperti nasi campur, nasi pecel, soto, rawon, bakso, dan lain sebagainya juga tersedia dengan harga yang terjangkau.

Dalam memulai kantin ini, tentunya dibutuhkan keberanian serta daya juang, sebagai kolaborasi bersama antara BPPW Kalimantan Timur dan Paguyuban BPPW Kalimantan Timur. Meskipun kantin dimulai dengan segala keterbatasan yang ada, namun saat ini kantin menjadi meeting point baru, di mana para pegawai justru dapat bercengkerama di sini. Tidak ada lagi sekat antara Satuan Kerja Balai maupun Satuan Kerja Pelaksanaan, serta tidak ada lagi sekat antar PPK dengan berbagai sektor yang ada. Semua melebur menjadi satu, dalam ikatan keluarga besar BPPW Kalimantan Timur dan Paguyuban BPPW Kalimantan Timur yang rupanya secara sederhana dapat diejawantahkan dalam bangunan sederhana bernama “Kantin Bukit Tengkawang”.

*Penulis bertugas selaku staf di BPPW Kalimantan Timur.

Kantin Bukit Tengkawang:Inovasi Baru dari Balai dan Paguyuban BPPW Kalimantan Timur

“JIKA KAMU INGIN MENJADI ORANG YANG KREATIF, JANGAN MENJADI PERFEKSIONIS. KARENA HAL INI DAPAT MENJADI KENDALA YANG BESAR KETIKA KAMU SEDANG MENGEMBANGKAN IDE (SALVADOR DALI, 1904-1989)”. DEMIKIAN YANG DIKATAKAN OLEH SALVADOR DALI, SALAH SEORANG PELUKIS KELAS DUNIA YANG BERASAL DARI SPANYOL DAN SANGAT DIKENAL LEWAT KARYA LUKISAN BERALIRAN SUREALIS.

PENULIS: AYU RAHAYU*

harga terjangkau pada kantin di lingkungan BPPW Kalimantan Timur yang diberi nama “Kantin Bukit Tengkawang”.

Konsep Pendirian KantinDi sela-sela kesibukan bekerja, dapat dipastikan aktivitas yang begitu padat akan membutuhkan sesuatu yang dapat menyejukkan dan menghangatkan diri serta suasana. Salah satu cara terbaik untuk dilakukan adalah dengan beristirahat sejenak. Namun beristirahat saja tidaklah cukup, karena tubuh tentunya membutuhkan asupan makanan, minuman, serta suasana yang nyaman dalam beristirahat.

Kalimat inspiratif tersebut sangat menggugah bagi Balai dan Paguyuban

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, berupaya dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan yang ada untuk menghadirkan kantin agar dapat menyediakan makanan serta minuman dengan harga terjangkau bagi para pegawainya. Diresmikan pada hari Senin, 27 Januari 2020, oleh Kepala BPPW Kalimantan Timur dan perwakilan Paguyuban BPPW Kalimantan Timur, serta menjadi awal dimulainya era jajanan bersih, sederhana, sehat, dan

INOVASI


Teknologi Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Setiabudi

PENULIS: NANDA LASRO E. SIRAIT, ASRININGTIAS ANDARINI, TAUFIK HIDAYAT

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menuntut adanya

peningkatan yang signifikan terhadap ketersediaan infrastruktur lingkungan dalam mendukung terwujudnya permukiman penduduk yang layak. Salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memadai. Guna mempercepat peningkatan pembangunan infrastruktur SPALD di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2011-2012 dilakukan Review Master Plan Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta yang membagi DKI Jakarta ke dalam 15 zona wilayah pembangunan SPALD.

Usaha peningkatan infrastruktur pengelolaan air limbah di DKI Jakarta ini sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun 1980-an melalui pembangunan Waduk Setiabudi yang berfungsi ganda sebagai pengendali banjir dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dengan kapasitas sebesar 38.880 m3/hari dan menggunakan proses aerasi dalam pengolahannya. Namun, kinerja IPALD ini tergolong kurang baik karena terpengaruh oleh operasional pompa pengendali banjir yang menyebabkan level muka air waduk berubah-ubah dan adanya fluktuasi debit masuk serta kualitas air limbah yang cukup tinggi antara musim hujan dan musim kemarau. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan akan IPALD agar dapat beroperasi secara optimal, pada tahun 2011 dan 2013 Kementerian PUPR melalui Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Jenderal Cipta Karya, membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan performa IPALD Waduk Setiabudi dengan suatu inovasi teknologi yang disebut Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR).

Teknologi MBBR merupakan teknologi pengolahan air limbah secara biologis berupa

reaktor dengan aerasi terus menerus yang memanfaatkan ribuan media polyethylene sebagai tempat melekatnya mikroorganisme. Media yang digunakan untuk teknologi ini dibuat khusus dengan berat jenis


Terdapat 2 line unit MBBR yang bekerja secara paralel di IPALD Waduk Setiabudi ini, setiap unit dilengkapi dengan 1 tangki COD/BOD untuk penyisihan zat pencemar organik, tangki N1 dan tangki N2 untuk penyisihan ammonia, serta 4 unit blower untuk menciptakan kondisi aerob dan menggerakkan media di kolam-kolam tesebut. Setelah melalui proses aerasi, air limbah dari unit MBBR akan menuju unit High Rate

Clarifier (HRC). Seperti unit clarifier pada umumnya, unit ini berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan padatan tersuspensi. Proses pengendapan dalam unit ini didahului dengan penambahan bahan kimia berupa polymer, PAC, dan Soda Ash untuk membantu proses koagulasi dan flokulasi. Lumpur yang terbentuk dari proses pengendapan ini akan masuk kedalam Sludge Shelter sebelum diolah lebih

lanjut dengan menggunakan Sludge Filter Press, sedangkan air hasil olahan akan masuk ke feed well sebelum dilepas kembali ke waduk.

Berdasarkan hasi uji laboratorium yang dilakukan PD PAL Jaya selaku pengelola IPALD Waduk Setiabudi pada tanggal 13 November 2019, diketahui kualitas air limbah domestik yang masuk ke IPALD ini cukup tinggi dibandingkan dengan nilai baku mutu yang disyaratkan oleh Permen LHK 68/2016. Tercatat nilai Biological Oxygen Demand (BOD) mencapai 163,64 mg/liter, Chemical Oxygen Demand (COD) 479,88 mg/liter, Ammonia 34,68 mg/liter, dan Total Suspended Solids (TSS) 220 mg/liter. Meskipun demikian, setelah melalui pengolahan di unit MBBR dan HRC, kualitas air limbah domestik yang keluar mampu memenuhi baku mutu yang berlaku. Dari hasil uji sampel di outlet HRC diperoleh kualitas BOD 0,68 mg/liter (baku mutu

30 mg/liter), Ammonia 0,68 mg/liter (baku mutu 10 mg/liter), TSS 5,25 mg/liter (baku mutu 30 mg/liter), dan COD 109,42 mg/liter (sedikit melampaui baku mutu 100 mg/liter).

Pengembangan IPALD Waduk Setiabudi ini juga dilengkapi dengan pengadaan 2 unit Pressure Filter Tank (1 unit Pressure Filter Silica Sand dan 1 unit Pressure Filter Carbon) yang ditujukan untuk mencapai target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu pelaksanaan proses daur ulang (recycle)

25% efluen pengolahan air limbah domestik sebagai sumber air bersih yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman non-pangan, air baku Instalasi Pengolahan Air (IPA), flushing, dan sebagainya. Selain penggunaan teknologi MBBR, IPALD Waduk Setiabudi juga dilengkapi dengan sistem Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) yaitu suatu sistem kendali berbasis komputer yang dapat digunakan untuk mengontrol proses pengolahan air limbah domestik yang berjalan. Dengan

penggunaan SCADA ini terdapat beberapa parameter yang secara otomatis dapat terdata di komputer seperti debit air yang masuk (liter/detik), pH air, ketinggian air (mm), kekeruhan air (NTU), tekanan air, dan putaran pompa/blower (rpm).

Penggunaan teknologi MBBR ini merupakan salah satu inovasi untuk mengembangkan IPALD di wilayah DKI Jakarta yang sudah sangat padat. Keberhasilan pengolahan IPALD di Waduk Setiabudi ini telah direplikasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengembangan IPALD MBBR Krukut yang akan melayani pengolahan air limbah dari kawasan Senayan, SCBD, Gatot Subroto, dan Bendungan Hilir. Dengan adanya pembangunan IPALD baik skala perkotaan maupun skala permukiman di DKI Jakarta, diharapkan kualitas air permukaan dapat menjadi lebih baik dan kualitas hidup masyarakatpun semakin meningkat.

*Penulis adalah Kepala Seksi dan Staf Wilayah I Subdit Pengelolaan

Air Limbah Domestik

INOVASI INOVASI


Kontribusi Hibah sAIIG Dalam Capaian Sanitasi Di D.I. Yogyakarta

PENULIS: BUSTAMI

Pemda di wilayah Provinsi DIY seperti Sleman, Bantul, Yogyakarta, dan

Gunung Kidul telah ikut berpartisipasi. Penanganan IPAL kabupaten/kota sejak 2016 sudah membatasi pembangunan SR air limbah terpusat karena kuota terbatas dan kapasitas IPAL Sewon mulai kritis. SR yang terhubung ke IPAL Sewon sampai tahun 2019 sebanyak 25.564 SR, sehingga sudah over capacity sebesar 564 SR dari kapasitas

PROGRAM HIBAH BANTUAN AUSTRALIA SAIIG MERUPAKAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN AKSES SANITASI DI KABUPATEN/KOTA. MODEL PROGRAM YANG DILAKSANAKAN YAITU PEMERINTAH DAERAH MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN TERLEBIH DAHULU KEMUDIAN AKAN DILAKUKAN PENGGANTIAN PEMBIAYAAN SESUAI DENGAN OUPUT YANG DIHASILKAN. SKEMA PROGRAM INI ADA DUA, YAITU PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DAN JARINGAN SAMBUNGAN RUMAH (SR).

desain IPAL untuk 25.000 SR. Kabupaten/kota masih sangat membutuhkan tambahan pengembangan SR. Saat ini sudah ada MoU hibah sAIIG untuk penambahan 5.200 SR, di mana sampai dengan 2019 baru terealisir 1.600 SR dan masih kurang 3.600 SR.

Di lokasi IPAL Sewon telah dibangun Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) tetapi belum bisa operasional 24 jam, sehingga effluentnya masih membebani IPAL terpusat dan berdampak pada kapasitas IPAL Sewon menjadi turun. Wilayah yang tidak terlayani IPAL Sewon pada tahun 2020 direncanakan akan dibangun IPAL kawasan di Caturtunggal (Sleman) dan Bambanglipuro (Bantul).

Ke depannya akan dilaksanakan optimalisasi IPAL Sewon di mana kajian dan DED optimalisasi IPAL Sewon sudah dilakukan pada tahun 2017 tetapi sampai saat ini belum terealisasi. Upaya optimalisasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas IPAL Sewon melalui pengoperasian IPLT selama 24 jam, hal ini mendesak dilakukan agar tidak membebani IPAL terpusat. Selain itu melakukan peningkatan jaringan yaitu

dengan mengoptimalkan debit penggelontor. Terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penerapan teknologi atau penggantian peralatan di IPAL. Tersedia biaya operasional dan perawatan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan data dari Bappenas, Provinsi DIY merupakan lokasi percontohan dan sering menjadi kunjungan lapangan karena telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan sektor sanitasi, di mana pencapaian sektor sanitasi cukup tinggi yaitu 92,02%. Faktor pemicu keberhasilan Provinsi DIY diharapkan dapat menjadi lesson learned bagi daerah lain maupun bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat.

Beberapa pembelajaran yang bisa diambil dari keberhasilan Provinsi DIY dalam menyediakan akses sanitasi adalah komitmen dan perhatian dari Pemerintah Daerah yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif di antaranya dengan dibentuk sekretariat bersama lintas sektor dan kabupaten/kota, penerapan teknologi seperti instalasi pengolahan yang lebih efisien

dari aspek pembangunan instalasi khususnya untuk kapasitas dan lahan yang tidak terlalu besar, serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang cukup.

Meskipun demikian, pencapaian yang sudah diraih oleh provinsi DIY bukanlah tanpa tantangan dan berjalan dengan mulus, melainkan banyak kendala yang harus dihadapi. Contohnya dari sisi teknis dan pendanaan. Beberapa infrastruktur yang dibangun telah melampaui kapasitas, salah satunya IPAL Sewon sehingga limbah tidak terolah dengan optimal.

Secara umum Provinsi DIY memiliki capaian akses yang baik, sehingga diperlukan dukungan pendanaan agar bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan air minum dan sanitasi. Beberapa alternatif pendanaan yang dapat dioptimalkan seperti kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), APBN, APBD, dana transfer ke daerah, dan creative financing lainnya.

* Penulis merupakan Jafung Utama Teknik Penyehatan Lingkungan per-

mukiman, Direktorat PPLP dan BPPW Jakarta Metropolitan Ditjen Cipta Karya

INOVASI INOVASI


Untuk itu Pemerintah Kota/Kabupaten harus lebih dahulu mengenali

permasalahan sekaligus mengidentifikasi sebab dan akibat dari keberadaan kawasan kumuh tersebut sebagai dasar perencanaan kawasan permukiman yang mengacu pada produk perencanaan penataan ruang yang mengacu pada Undang-undang Nomor.26 tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan strategi pengembangan perkotaan.

Kelangkaan lahan dan tingginya nilai lahan di perkotaan telah mengisyaratkan kepada semua pemangku kepentingan (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) untuk

mempertimbangkan konsepsi hunial vertikal sebagai upaya efisensi lahan yang juga berdampak pada reduksi biaya hidup masyarakat dan penghematan energi terutama dikaitkan dengan pembelanjaan dibidang transportasi (ekonomi). Disamping itu dengan penghematan lahan maka pencemaran lingkungan dapat dieleminasi semaksimal mungkin, dan dengan terpusatnya konsentrasi hunian maka efisiensi dalam investasi dan pemeliharaan infrastruktur dapat dicapai semaksimal mungkin.

Kota sudah harus mempertimbangkan pengembangan hunian vertikal adalah kota Metropolitan, kota Besar dan kota Sedang yang memiliki permasalahan khusus dan telah menemu kenali permasalahan kawasan

kumuh yang ada di wilayahnya melalui penyusunan SPK, RP4D, SPPIP,RPIJM, RP2KPKP dan Profil Kumuh. Di samping jumlah penduduk dan kepadatannya, maka kota-kota yang berciri sebagaimana disebutkan dibawah ini harus bersiap diri mengembangkan penanganan hunial vertikal, ciri-cirinya sebagai berikut : 1) Kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan pusat kegiatan wilayah (PKW) sesuai PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, 2) Merupakan kota potensial pendorong pertumbuhan, yang dicirikan sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan atau simpul transportasi regional maupun nasional, 3)Kota komuter dengan basis kegiatan ekonomi perkotaan dimana kawasan-kawasan industri, pelabuhan/transportasi, perdagangan dan lainnya berada atau disekitar diwilayah administrasinya.

Lahan atau tapak dimana dibangun suatu gedung Negara berupa RUSUNAWA tersebut akan dibangun harus dijamin pula bahwa:

1)Memenuhi syarat administratif yang diartikan bahwa lahan tersebut adalah milik Pemkot/Pemkab yang sah dan tidak menyalahi peraturan lokal, regional maupun nasional; 2) Memenuhi persyaratan fisik, yang dimaksudkan bahwa lahan tersebut tidak rawan bahaya atau bencana permanen dan periodik yang tidak bisa diatasi; 3) Memenuhi persyaratan ekologi, yang artinya dibangunya suatu hunian bertingkat jamak tersebut tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan (perlu adanya Amdal); 4) Tidak berdampak sosial yang negatif, artinya bahwa pembangunan Rusunawa tersebut diyakini tidak menimbulkan gejolak sosial yang merugikan dan berlangsung lama.

Lokasi dimana Hunial Vertikal (Rusunawa) akan dibangun ditetapkan oleh masing-masing Pemkot/Pekab sesuai dengan kebijakan lokal dengan mendasarkan kriteria dan peraturan nasional dan regional yang berlaku, dan pertimbangan radius atau jarak serta kemudahan transportasi

bagi warga calon penghuni dari tempat awal atau tempat mereka bekerja.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan antara lain: 1)Bertolak dari penanganan kawasan permukiman kumuh yang diawali dengan pemetaan kawasan kumuh dan kajian kelayakan untuk menetapkan tingkatan kekumuhan sehingga memerlukan upaya peremajaan yang berdampak pada kebutuhan akan hunian vertikal sebagai salah satu solusinya; 2) Tinjauan terhadap RTRW untuk menentukan kelayakan lokasi dari fungsi lahan dan tata guna lahan; 3) Tinjauan sosial dan ekonomi yang dapat menyakinkan bahwa komunitas yang akan dipindahkan dan nantinya bakal menghuni Rusunwa di lokasi yang baru tidak tercabut dari akar kehidupan dan penghidupannya yang mendasar.

Marilah kita perhatikan di kota Kediri yang telah berbenah mengubah wajah kotanya dengan telah selesainya pembangunan Rusunawa

Kota Kediri Berbenah

PESATNYA PERTUMBUHAN DIBERBAGAI WILAYAH PERKOTAAN DI INDONESIA TELAH MENIMBULKAN DEGRADASI LINGKUNGAN YANG DITANDAI DENGAN MUNCULNYA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH. BERBAGAI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITAWARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KUMUH INI, NAMUN WEWENANG DALAM PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASINYA TETAP BERADA DITANGAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN MASING MASING.

Mengubah Wajah dengan Telah Dibangunnya Rusunawa (Hunial Vertikal) Dandangan dan Ruang Publik di Area Rusunawa

INOVASI INOVASI

PENULIS: DIDIK SAUKAD FUADI*


Dandangan di Kota Kediri yang telah diresmikan pada 29 Desember 2017. Peresmian dilakukan oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan dihadiri oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Rina Farida yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Pembangunan Rusunawa tersebut diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sudah rampung pada tahun 2011 sebanyak 2 (dua) twin blok dan sudah dihuni warga. Kemudian dilanjutkan tahap kedua yang jumlahnya 3 (Tiga) Twin Blok dengan kapasitas 954 unit diperuntukan bagi MBR Kota Kediri diantaranya dari Kelurahan Dandangan, Ngadirejo, Balowerti dan Semampir. Rusunawa 5 Twin Blok (TB :A,B,C,D,E) kini telah dilengkapi listrik, air bersih, masjid, sarana pendidikan dan taman yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat bercengkrama dan bersosialisasi. Kelima Twin Blok tersebut sudah dihibahkan oleh Kementerian PUPR kepada Pemkot Kediri.

Walikota Kediri menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR yang telah membangun rusunawa ini. Kondisinya bagus dan bersih serta aman, jadi menurut Walikota Kediri tempat ini lebih baik disebut dengan Apartemen Rakyat. Kelembagaan pengelolaan Rusunawa pada saat awal penghunian pengelolaannya oleh UPT (Unit Pengelola Teknis) yang keanggotaannya sesuai peraturan yang ada. Setelah berkembang dan status gedung negara tersebut sudah dihibahkan kepada Pemkot Kediri, maka

Pemkot Kediri dianjurkan untuk mengembangkan manajemen pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Penghuni Rusunawa awalnya diprioritaskan hanya untuk warga 4 (empat) kelurahan yang dinilai padat dan kumuh, yakni kelurahan Dandangan, Balowerti, Ngadirejo, dan Semampir, dari hasil pembukaan penghunian dari empat kelurahan tersebut, hanya dua blok yang terisi penuh di blok A dan blok B. Sambil menunggu perbaikan dan penambahan daya listrik blok C, D dan E selesai, pihak UPTD terus membuka pendaftaran untuk warga yang diprioritaskan dari empat kelurahan tersebut. diketahui saat itu hanya 80 orang yang masuk waiting list setelah dilakukan proses survei. Padahal total unit hunian yang masih kosong sebanyak 294 unit saat itu. Makanya setelah hasil koordinasi dan komunikasi dengan Wali Kota, diputuskan dibuka pendaftaran untuk kelurahan lain se-Kota Kediri. Tapi dari empat kelurahan yang belum mendaftar, masih bisa mendaftar, tetapi tidak lagi menjadi prioritas. Secara umum ketentuan pendaftar untuk blok C, D dan E hampir sama dengan dua blok sebelumnya (Blok A dan B). Pendaftaran akan ditutup jika jumlah penghuni sudah mencukupi,

Masyarakat yang berhak untuk menempati Rusunawa adalah masyarakat ber-KTP Kota Kediri yang tidak memiliki hunian atau masih menumpang di rumah orang tua, tinggal di kos-kosan atau mengontrak rumah. Tidak hanya itu, mereka juga harus dari keluarga dengan ekonomi menengah cenderung ke bawah. Hunian Rusunawa tersebut ditujukan untuk mereka dengan pendapatan rata-rata per bulannya sekitar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Meski pendapatan terbatas, mereka yang bisa

diterima adalah yang memiliki penghasilan yang rutin sehingga ada kemampuan membayar uang sewa secara rutin. Biaya sewa setiap bulannya saat itu dibedakan dari tiap lantai. Penghuni rusun di lantai I dan II, dibebani sewa sebesar Rp 120 ribu. Sedangkan di lantai III dan IV sewanya Rp 110 ribu. Untuk lantai teratas, yakni lantai V lebih murah, hanya Rp 100 ribu per bulan.

Luasan setiap unit hunian di setiap blok sekitar 20 meter persegi. Ruangannya terbagi menjadi lima bagian, yakni ruang keluarga/ruang tamu; kamar tidur; kamar mandi yang dilengkapi WC dan shower; dapur yang dilengkapi wastafel, serta balkon belakang untuk jemuran pakaian. Mengingat ukuran unit yang terbatas (sesuai standar), UPTD juga membatasi jumlah penghuninya. Pendaftar bisa diterima dengan jumlah anggota keluarga maksimal

empat orang. Pembatasan ini ditujukan agar unit tetap layak huni meski luasannya terbatas.

Selain itu Pemerintah kota Kediri telah selesai membangun sarana dan prasarana agar masyarakat dapat meggunakan fasilitas secara maksimal. Salah satunya adalah dengan dibangunnya taman /ruang publik di area Rumah Susun Sederhana sewa (Rusunawa) tersebut dan telah diresmikan serta telah dimanfatatkan oleh penghuni Rusunawa dan warga yang berada di kelurahan Dandangan Kota Kediri.

Wali kota yang akrab disapa Mas Abu tersebut mengatakan, pembangunan Rusunawa memang bertujuan untuk memberikan hunian nyaman dan terjangkau bagi warganya. Maka dari itu nantinya akan ada tulisan Apartemen Merakyat di taman tersebut. Mas Abu juga menambahkan, saat ini proses

pembangunan taman dan masjid di area rusunawa tersebut telah selesai dan telah dinikmati masyarakatnya. Di jalan masuk juga dilakukan pembangunan pintu gerbang masuk. Sehingga penghuni Rusunawa dan warga nanti semakin betah berkumpul dan bercengkrama.

Untuk diketahui, selain pembangunan taman di area rusunawa Kelurahan Dandangan. Pemerintah Kota Kediri melakukan juga pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri.

Pada umumnya budaya masyarakat kita masih banyak yang belum sepenuhnya kebiasaan hidup pada hunial vertikal (Rusunawa), sehingga perlu upaya keras pemerintah didalam mensosialisasikan kebisasaan hidup baru tersebut dengan meyakinkan bahwa hidup pada hunian vertikal

(Rusunawa) yang layak, akan jauh lebih baik daripada hidup dilingkungan permukiman kumuh yang tidak terjamin keamanan, kenyamanan, maupun kesehatannya.

Pencapaian keberhasilan dengan adanya Rusunawa di Kota Kediri itu, hanya bisa diraih apabila pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan secara sungguh-sungguh serta terkoodinasi dengan baik sejak tahapan awal hingga keberlanjutan pengembangan kosepsi Hunial Vertikal (Rusunawa) tersebut. Diharapkan dengan telah dibangunnya Rusunawa dapat mengurangi luasan permukiman kumuh (sesuai gerakan 100-0-100) dan mengubah wajah kota Kediri. yang nantinya dapat ditirukan oleh kota/Kabupaten lainnya di Indonesia.

* Penulis adalah Jabfung ahli TBP Tk. Madya, Dit. Pengembangan Kawasan

Permukiman, Ditjen. Cipta Karya.

INOVASI INOVASI


ANDA PERLUTAHU

ANDAPERLU

TAHU

TARGET RENSTRA DAN CAPAIAN 2015-2019

TARGETRENSTRA

TARGETRENSTRA

PEMBANGUNANSPAM

SANITASI &PERSAMPAHAN

26.938 liter/detik

10.373.054 KK 10.207.619

KK25.366 liter/detik

CAPAIAN2015-2019

CAPAIAN2015-2019

TARGETRENSTRA

KAWASAN PEMUKIMANKUMUH PERKOTAAN

38.431 Ha 32.222 Ha

CAPAIAN2015-2019

PEMUKIMAN

1.874 lt/detSPAM

607.139 KKPengelolaan Air Limbah

1.441.372 KKPenanganan

Persampahan

1.221 HaPenanganan

Kawasan Kumuh

10 KawasanPengembanganPLBN Terpadu

1.237 unitPembangunan & Rehabilitasi

Prasarana & Sarana Pendidikan, Olahraga (termasuk venue

PON), dan Pasar

Catatan :

Berdasarkan Inpres No. 43 Tahun 2019 Kementerian PUPR juga membangun Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar• Rehabilitasi 1.467 sekolah dan 145 madrasah• 15 lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) PTN dan 1 PTKIN• Renovasi Venue Asian Games dan PON• Rehabilitasi Pasar Johar dan pasar Atas Bukittinggi


LIPUTANKHUSUSLENSACK

LIPUTANKHUSUSLENSA

CK


KUNJUNGAN DIRJEN CIPTA KARYA KE PTN BALI

LELANG DINI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA SENILAI RP679 M

LENSACK

LENSACK


LIPUTANKHUSUS

SEPUTARKITA

LIPUTANKHUSUS

Jokowi Resmikan TPA Banjarbakula di Kalimantan Selatan

PRESIDEN JOKO WIDODO, JUMAT (07/02/2020) MERESMIKAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) REGIONAL BANJARBAKULA (KOTA BANJARMASIN, BANJARBARU, KABUPATEN BANJAR, TANAH LAUT DAN BARITO KUALA) DI KAWASAN GUNUNG KUPANG, KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Sementara, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga dalam kesempatan tersebut menjelaskan sampah di TPA Regional Banjarbakula dikelola dengan sanitary landfill dimana sampah yang masuk adalah sampah sisa atau 30 persen dari sampah awal yang telah dipilah dan dipilih kemudian sampah dilapis tanah.

TPA dilengkapi dengan empat sanitary landfill dan bangunan unit pengola lindi, bangunan cuci kendaraan, garasi, jalan operasi, jembatan timbang, pengadaan aliran listrik PLN, kantor dan pos jaga, pekerjaan bangunan gerbang, pagar keliling dan tapping air bersih.

TPA Regional Banjarbakula dibangun di atas lahan seluas 15 hektar dengan bangunan TPA yang mencapai 8 hektar. “Dalam satu harinya, TPA Banjarbakula mampu menampung 790 ton dengan layanan Kota Banjarmasin sebesar 440 ton/hari, Kota Banjarbaru 200 ton/hari, Kabupaten Banjar 70 ton/hari, Kabupaten Barito Kuala 40 ton/hari dan Kabupaten Tanah Laut 40 ton/hari,” sebut Danis. q

PENULIS: HRD BPPW KALSEL

Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi pembangunan TPA Regional

Banjarbakula yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan didukung Pemerintah Kabupaten/Kota. TPA regional tersebut mampu melayani kapasitas maksimal 790 ton per hari yang dihasilkan oleh sekitar 2,6 juta jiwa di lima kabupaten/kota di Kawasan Metropolitan Banjarbakula yang mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala.

Menurut Jokowi, permasalahan sampah harus dikelola secara serius karena jumlahnya akan terus berjalan seiring pertambahan penduduk. “Karena itu, TPA sampah seperti ini perlu ditata dengan baik didukung fasilitas dan teknologi

pengelolaan yang modern serta sistem manajemen yang baik seperti TPA Sampah Regional Banjarbakula yang telah dilengkapi teknologi pengolahan air lindi berkapasitas 1,5 liter/detik dan menggunakan sistem sanitary landfill pada TPA ini sehingga kawasan di sekitar tidak tercemar dan bau dari timbunan sampah,” ujar Jokowi.

Adapun cara kerja sistem sanitary landfill ini sampah yang masuk adalah sampah sisa atau 30% dari sampah awal yang telah dipilah. Sampah kemudian dilapis tanah. Berbeda dengan sistem open dumping, sampah hanya dibuang begitu saja tidak diproses lebih lanjut. “Meskipun TPA sudah bagus, masyarakat harus tetap dilatih untuk bisa secara mandiri belajar mengolah dan meminimalkan sampah rumah tangga lewat konsep reuse, reduce dan recycle,” pesan Jokowi.

Liputan Khusus

Gambar 3.4. Target Pengembangan Aplikasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya 2019

- 1

7 -

www.ciptakarya.pu.go.id

Ditjen Cipta Karya @ditjenciptakarya Ditjen Cipta Karya @ditjenck