RENCANA PEMBANGUNAN SISTEM TRANSPORTASI DI
SEKTOR TRANSPORTASI DARAT
Disampaikan dalam Acara Webinar
Badan Litbang Perhubungan:
“Sistem Transportasi Cerdas
di Ibu Kota Negara: Pembangunan
dan Kebutuhan Penerapannya”
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
OUTLINE
1. Arahan Kebijakan dan Ruang Lingkup
2. Sistem Transportasi Darat di IKN
3. Intelligent Transportation System (ITS)
4. Policy Framework and Action Plan
2
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
OUTLINE 1. Arahan Kebijakan Dan Ruang Lingkup
3
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
ARAHAN DAN KEBIJAKAN
1. Ibu Kota baru sebagai Identitas Bangsa Indonesia
2. Menjadi Smart City3. Menjadi Green City4. Menjadi Sustainable City
Arahan Presiden
1. Transportasi Antara Moda dengan Tata Guna Lahan.2. Waktu Tempuh Waktu Perjalanan kurang dari 30 menit dari
Bandara dengan KA-Express Line3. Kecepatan Angkutan Perairan dengan kecepatan paling tinggi 30
knot4. Energi Sumber tenaga penggerak dengan listrik5. Manajemen Pengendalian Dengan Sistem Transportasi Cerdas
Arahan Menteri Perhubungan
SMART CITYKota yang mengintegrasikan
teknologi informasi dan
komunikasi dalam tata kelolanya,
utuk meningkatkan pelayanan
publik dan kesejahteraan
warganya.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
GREEN CITYKota yang dirancang dengan
mempertimbangkan dampak
lingkungan
SUSTAINABLE CITYKota yang menerapkan konsep
berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
RUANG LINGKUP, KONSEP DAN KEBIJAKAN KOTA – KOTA WILAYAH PENGEMBANGAN IKN
Sumber : Kementerian ATR, Kementerian PUPR, 2021
IKN menjadi katalis Kalimantan Timur untuk mendorongpengembangan ekonomi melalui kolaborasi segitiga perkotaan inti (IKN, Balikpapan & Samarinda) sebagai SUPER HUB
ATR merencanakan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) pada kawasan IKN dengan terbagi menjadi 10 BWP. 1. Pusat Pemerintahan2. Pusat Ekonomi3. Layanan Kesehatan4. Pariwisata dan Hiburan5. Layanan Pendidikan6. Inovasi & Riset7. Industri Pertanian8. Industri Pertanian & Logistik9. Pusat Sentra Pertanian10. Pusat Pengembangan High Tech Industry
4
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IKN
OUTLINE 2. Sistem Transportasi Darat di IKN
6
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
SISTEM TRANSPORTASI DARAT DI IKN
Keterangan
• Meliputi pergerakan intra dan inter Kawasan, baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang• Pada Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP), kendaraan zero emisi (berbasis listrik)• Penyediaan fasilitas pendukung integrasi moda antara KIPP dengan Kawasan Inti IKN (KI-IKN),
Kawasan Strategis Nasional IKN (KSN-IKN), dan Kawasan Penyangga IKN
7
* Istilah Kawasan Strategis Nasional IKN (KSN-IKN) memiliki makna yang sama dengan Kawasan Perluasan IKN (KP-IKN) dengan luasan 256.142,72 Ha
Information
Communication
and Technology
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
• Konstelasi wilayah Kawasan IKN tentu akan menimbulkan pergerakan, baik dari maupun menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
• Guna memenuhi kebutuhan pergerakan penduduk yang berada di Kawasan IKN (KIPP, KI IKN, dan KP IKN), maka konsep TOD perlu dipertimbangkan.
Syarat Pengembangan TOD
• Menentukan Identitas Wilayah di sekitar Titik Transfer
Antarmoda
• Memberikan Akses yang Baik bagi Titik Transfer Antarmoda
• Jaringan pejalan kaki
• Transit dan shuttle
• Jaringan jalur dan parkir sepeda
• Lokasi integrasi antarmoda, baik dengan transit,
shuttle, maupun kendaraan pribadi
• Lokasi parkir kendaraan pribadi.
• Merencanakan Wilayah di sekitar Titik Transfer Antarmoda
dengan Baik dan Efektif
• Permukiman
• Perkantoran
• Komersial/ pusat pertokoan/ retail
• Fasilitas umum/ fasilitas sosial
• Ruang Publik/ Ruang Terbuka Hijau (RTH).
8
TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD)
KIPP KI-IKNKP-IKN
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Sumber: Tim Rancang Kota IKN
Rapat Pokja Infrastruktur 28 Juli 2020
Bicycle Super Highway,
Copenhagen
Autonomous Mini Bus pada
komplek istana & kementerian
BRT Direct Services pada
Koridor perkotaan
Autonomous BRT pada
Koridor kebangsaan
Metro/LRT pada
Koridor antarkota
Airport Connection
Moda transportasi usulan disesuaikan dengan kondisi
jaringan jalan dan tingkat permintaan penumpang. Sistem
angkutan massal melayani koridor-koridor utama kota,
sementara moda transportasi tidak bermotor didorong untuk
perjalanan first last mile yang umumnya pendek (jarak
antarhalte max. 400 meter)
Moda Transportasi yang akan
Digunakan di KIPP
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
8
10
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
10
Inner Trunk Line
Outer Trunk Line
Central Axis Route
Feeder Motorized
Feeder Non-Motorized
LINENAMA
JARINGANKEBUTUHAN
ROWLAYANAN
Outer Trunk Line
44 m BRT Direct Service (dedicated lane)
Inner Trunk Line
40 m • BRT Direct Service (dedicated lane)
• Autonomous BRT
Central Axis Route
40 m Autonomous BRT
Feeder Motorized
36 m PemabatasanKecepatan secaramutlak
Feeder Non-Motorized
24 m
Rencana Layanan di KIPP
Note:ROW (Right of Way) atau Rumija (Ruang Milik Jalan).
11
Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan ini
bertujuan untuk:
• Memberikan alternatif perjalanan dari dan
menuju KIPP, KI IKN, dan KSN IKN serta
Balikpapan;
• Mengurangi beban jalan;
• Menjadi alternatif pengunjung untuk tujuan
berwisata
Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
Bus Tanah Air (Amphibian bus)
Urban water shuttle (tenaga surya)
Alternatif armada
Angkutan sungai
Pelabuhan ASDP
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
OUTLINE 3. Intelligent Transportation System (ITS)
1
2
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM (ITS)ITS merupakan sistem teknologi informasi dan komunikasi
yang diterapkan pada bidang transportasi darat,
termasuk infrastruktur, kendaraan dan pengguna, dan
dalam manajemen lalu lintas dan manajemen mobilitas.
Tipologi ITS terbagi dalam 3 bentuk, yaitu (CAPITAL, 2018):• Infrastructure-based system, utk membantu
manajemen lalin, termasuk rambu lalin;• Vehicle-based systems, utk membantu pengendara,
seperti sistem navigasi dan blind spot monitoring, eco driving;
• Public transport system, utk meningkatkan konektivitas, termasuk rencana perjalanan, smartticketing, smart card.
13
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
INTEGRATED TRANSPORTATION
MANAGEMENT SYSTEM (ITMS)
ITMS merupakan sistem yang diharapkan dapat terwujud di KIPP;
ITMS menghubungkan komponen-komponen dasar ITS, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, operator, dan pengguna ITS; dan
ITMS membutuhkan Arsitektur Nasional ITS.
14
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
GAMBARAN KEBUTUHANTEKNOLOGIPENERAPANITS DI KIPP
No. Kebutuhan ITS Kebutuhan Teknologi
1. Sistem Manajemen Lalu Lintas
Tingkat Lanjut (ATMS)
• Adaptive traffic signal system di lapangan yang terkoneksi dengan
Traffic Management Center;
• Traffic control server local database;
• Information system regional database;
• Data processing center;
• Jaringan fiber optic dan wireless untuk transfer data.
2. Sistem Informasi Perjalanan Tingkat
Lanjut (ATIS)
• Detektor data untuk mendeteksi pengguna jalan;
• GPS pengguna jalan dan pengguna layanan transportasi umum;
• Koneksi front end dari mesin simulasi lalu lintas dan unit pembuat
keputusan;
• Jaringan fiber optic dan wireless untuk transfer data.
3. Sistem Keselamatan dan Kontrol
Kendaraan Tingkat Lanjut (AVCSS)
• Detektor data untuk mendeteksi hambatan;
• GPS;
• Jaringan fiber optic dan wireless untuk transfer data.
4. Sistem Operasi Kendaraan Komersial
(CVOS)
• Traffic processing system;
• Jaringan fiber optic dan wireless untuk transfer data dan koneksi
internet.
5. Sistem Transportasi Umum Tingkat
Lanjut (APTS)
• Web service untuk memproses bus presence server dan database server;
• Jaringan internet wireless;
• GPS receiver.
6. Sistem Manajemen Permintaan
Perjalanan (ATDS)
• GPS;
• Dedicated Short distance Radio System receiver;
• Jaringan
25
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
OUTLINE 4. Policy Framework and Action Plan
16
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
POLICY FRAMEWORK
Merupakan rangkaian kebijakan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memandu kebijakan yang lebih rinci.
Pada bidang transportasi IKN, policy framework berisikan rangkaian program dan kegiatan untuk mencapai Konsep Perencanaan yang diusung dan akan diterapkan di masing-masing clusterkawasan perencanaan.
17
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Policy Framework
Arahan Presiden1. Ibu Kota Baru sebagai Identitas
Bangsa Indonesia
2. Menjadi smart city
3. Menjadi green city
4. Menjadi sustainable city
Arahan Menteri Perhubungan1. Transportasi antarmoda dengan
tata guna lahan
2. Waktu tempuh, waktu perjalanan
kurang dari 30 menit dari
Bandara dengan KA-Express Line
3. Kecepatan angkutan perairan
dengan kecepatan paling tinggi 30
knot
4. Energi sumber tenaga penggerak
dengan listrik
5. Manajemen pengendalian dengan
sistem transportasi cerdas (ITS)
1
Konsep Transportasi Darat IKN
2Smart
Green + Sustainbale
Connected
28
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
No Rencana AksiWaktu Pelaksanaan
Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 2025
Smart
Program I: Penggunaan Infrastruktur Berbasis Teknologi
1. Studi penyusunan grand design Intelligent
Transportation System (ITS) di KIPP
Direktorat Angkutan Jalan
2. DED ITS Center di KIPP Direktorat Angkutan Jalan
3. Pembangunan ITS Center di KIPP Direktorat Angkutan Jalan
4. Pengembangan kebutuhan ITS di KIPP Direktorat Angkutan Jalan &
Direktorat Lalu Lintas JalanSistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut (ATMS);
Sistem informasi perjalanan tingkat lanjut (ATIS);
Sistem keselamatan dan kontrol kendaraan tingkat
lanjut (AVCSS);
Sistem operasi kendaraan komersial (CVOS);
Sistem transportasi umum tingkat lanjut (APTS); dan
Sistem manajemen permintaan perjalanan (ATDMS)
Program II: Kemudahan Akses Informasi Secara Real-time
1. Desain aplikasi untuk kebutuhan pergerakan masyarakat
di KIPP
Direktorat Angkutan Jalan
2. Penerapan aplikasi untuk kebutuhan pergerakan
masyarakat di KIPP
Direktorat Angkutan Jalan
3. Pengawasan dan perawatan prasarana teknologi di KIPP Direktorat Angkutan Jalan dan
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Program III: Manajemen Lalu Lintas Berbasis Teknologi
1. Desain manajemen lalu lintas di KIPP Direktorat Lalu Lintas Jalan
2. Pengembangan manajemen lalu lintas di KIPP Direktorat Lalu Lintas Jalan
3. Penerapan ITS dalam manajemen lalu lintas Direktorat Lalu Lintas Jalan
4. Pengembangan ITS dalam manajemen lalu lintas untuk
angkutan umum
Direktorat Lalu Lintas Jalan
Program IV: Manajemen Trayek Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Berbasis Teknologi
1. Desain manajemen trayek TSDP dari dan menuju KIPP Direktorat Transportasi Sungai, Danau,
dan Penyeberangan
2. Penerapan ITS dalam manajemen trayek TSDP Direktorat Transportasi Sungai, Danau,
dan Penyeberangan
3. Evaluasi penerapan ITS dalam manajemen trayek TSDP Direktorat Transportasi Sungai, Danau,
dan Penyeberangan
Action Plan(2021-2025)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
19
N
oRencana Aksi
Waktu PelaksanaanPenanggung Jawab
2021 2022 2023 2024 2025
Green + Sustainable
Program V: Penggunaan Energi Ramah Lingkungan
1. Studi analisis dampak lalu lintas di KIPP Direktorat Lalu Lintas Jalan
2. FS dan DED titik stasiun charging untuk kendaraan listrik Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
3. Pembangunan stasiun charging untuk kendaraan listrik Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Program VI: Pembatasan Penggunaan Kendaraan Bermotor Pribadi
1. Penerapan kebijakan pembatasan penggunaan
kendaraan bermotor pribadi secara bertahap
Direktorat Lalu Lintas Jalan
2. Pengembangan cakupan kawasan bebas kendaraan
bermotor pribadi
Direktorat Lalu Lintas Jalan
Program VII: Pengembangan Layanan Transportasi Umum Ramah Lingkungan
1. Studi penerapan sarana dan prasarana transportasi
umum darat dan SDP ramah lingkungan
Direktorat Angkutan Jalan dan Direktorat
Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan
2. FS dan DED sarana transportasi darat dan SDP ramah
lingkungan
Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan
3. FS dan DED prasarana transportasi darat dan SDP ramah
lingkungan
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dan
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan
4. Pembangunan prasarana transportasi darat dan SDP
ramah lingkungan
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dan
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan
5. Penerapan sarana transportasi darat dan SDP ramah
lingkungan
Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
Direktorat Angkutan Jalan; dan Direktorat
Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan
Action Plan(2021-2025)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
20
Action Plan(2021-2025)
No Rencana AksiWaktu Pelaksanaan
Penanggung Jawab2021 2022 2023 2024 2025
Connected
Program VIII: Transportasi Umum Sebagai Moda Utama Pergerakan Harian Masyarakat
1. Autonomous minibus di Zona Pusat Pemerintahan
(Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)
Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan
Direktorat Angkutan Jalan
2. Autonomous BRT di central axis Zona Pusat
Pemerintahan menuju Danau Buatan
Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan
Direktorat Angkutan Jalan
3. BRT direct services di inner ring road dan sebagai
angkutan feeder
Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan
Direktorat Angkutan Jalan
Program IX: Transportasi Terintegrasi Untuk Orang dan Barang
1. Studi perencanaan kebutuhan sistem lalu lintas dan
angkutan jalan di KIPP
Direktorat Angkutan Jalan
2. Studi kebutuhan sistem layanan dan jaringan logistik di
KIPP
Direktorat Angkutan Jalan
3. Pembangunan pusat logistik barang di KIPP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
4. Masterplan dan DED terminal tipe A sesuai dengan
pemanfaatan lahan yang optimal
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
5. Pembangunan terminal tipe A Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
6. Pembangunan faspim pada terminal tipe A dan stasiun
LRT
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
7. Studi penentuan trayek TSDP menuju KIPP Direktorat TSDP
8. FS dan DED sarana dan prasarana TSDP menuju KIPP
9. Pembangunan sarana dan prasarana TSDP menuju KIPP
Program X: Fasilitas Pendukung Integrasi Moda Yang Layak dan Andal
1. DED faspim di simpul nasional pendukung IKN Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
2. Pembangunan faspim di terminal Balikpapan,
Samarinda, dan PPU
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
3. Pembangunan faspim di Pelabuhan Penyeberangan
Kariangau
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
4. Pembangunan faspim di Bandara Balikpapan dan
Samarinda
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
5. FS dan DED pembangunan fasilitas halte pendukung
transportasi di KIPP
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
6. Pembangunan halte pendukung transportasi KIPP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
7. FS dan DED Pembangunan jaringan jalur pesepeda dan
pejalan kaki di KIPP
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
7. Pembangunan zona non-motorize transportation di KIPP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
21
TERIMA KASIH
41