Download pdf - Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan … · Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 3 i DAFTAR TABEL Tabel

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 1


DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1 A. Latar Belakang ………………………………………………. 1 B. Landasan Hukum …………………………………………… 5 C. Maksud dan Tujuan ……………………………………….. 9 D. Sistematika Penulisan ……………………………………… 10 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ……………………………………………………… 12

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ………………………. 12

B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD…………………………... 25 C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…………………………………………….…………….. 28 D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………….….. 28 BAB III TUJUAN DAN SASARAN ……………………………………….. 40 A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional…………………….… 40 B. Tujuan dan Sasaran Renja PD…………………………….... 40 C. Program dan Kegiatan ……………………..………………… 41 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ………………………… 54 BAB V PENUTUP ………………………………………………………….. 55

i


DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018…………………………………………………. 13 Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan … 27 Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan …………………………………….. …………………. 29

Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 …………………………………………………….. 39 Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 …. 42 Tabel IV.1 Rencana Kerja dan Pendanaan …………………………….... 54

ii


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja yang disusun ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan rencana selanjutnya.

Demikian, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dalam upaya mendukung perwujudan visi dan misi Bupati Grobogan.

Purwodadi, Juli 2019

iii


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode satu tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah,

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Grobogan mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan

tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal

sebagai berikut:

1. Renja PD (Perangkat Daerah) adalah dokumen

perencanaan yang secara substansi merupakan

penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja

perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis

instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).


2. Rencana Kerja (Renja) 2020 merupakan acuan PD

(Perangkat Daerah) untuk memasukkan program kegiatan

ke dalam KUA – PPAS dan perencanaan program kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Tahun 2020.

3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen

untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan PD guna

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum

dalam rencana kinerja tahunan, sebagai wujud dari kinerja

satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat rencana kerja (Renja) sangat penting

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan

tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan

penyusunan sampai dengan penetapan dokumen Renja PD

harus mengikuti tatacara dan alur penyusunan sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka


Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini

sedapat mungkin memunculkan kesetaraan gender dalam

unsur rencanaannya. Untuk itu perlu adanya

pengarusutamaan gender (PUG). Pengarustamaan gender

(PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan

kesetaraan gender dalam pembangunan. Strategi ini

dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender

dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan daerah.

Capaian utama pembangunan kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan ditandai dengan meningkatnya

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG). Peningkatan capaian IDG

didukung oleh meningkatnya jumlah perempuan sebagai

tenaga profesional dan sumbangan pendapatan pekerja

perempuan. Jumlah pejabat struktural di Pemerintah


Kabupaten Grobogan sebanyak 928 orang yang meliputi

pejabat esolon II, III dan IV. Dari jumlah tersebut sebanyak

294 orang atau 32 % adalah perempuan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 antara

lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja

Tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun

berkenaan.

2. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun

berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam renja PD selaras dengan

program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh

pemangku kepentingan dalam Musrenbang

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan

indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja

keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Misi dalam melaksanakan

Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan


Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Grobogan menyusun Rencana Kerja Tahun 2020.

Selanjutnya Renja PD yang telah tercantum dalam

KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

Rancangan Kerja dan Anggaran PD.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam

penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan DaerahTahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara


6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah




7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);


Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);


Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah





Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006

Nomor 8 Seri E Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah


Kabupaten Grobogan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

17. Peraturan Daerah Kebupaten Grobogan Nomor 10 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Grobogan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah

sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan

program/kegiatan tahun 2019, serta sebagai perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Pendidikan


dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja PD ini

adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di

Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun

2020.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020

meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun lalu dan capaian Renstra

Perangkat Daerah, Analisa kinerja pelayanan

perangkat daerah, Isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat


daerah, Review terhadap rancangan awal

RKPD, Penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH

Berisi telaah terhadap kebijakan nasional,

tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,

program dan kegiatan

- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

- BAB V PENUTUP


BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan

oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun agar setiap perencanaan yang

dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Grobogan dapat lebih terarah dan secara

administratif dapat memenuhi persyaratan pertanggungjawaban

serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah

pendanaan yang terbatas.

Untuk melihat keberhasilan perencanaan tersebut perlu

dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan

terhadap rencana kerja n-2 yaitu tahun 2018 dan perkiraan capaian

rencana kerja n-1 yaitu tahun 2019. Evaluasi tersebut diperlihatkan

pada Tabel II.1.













Berdasarkan Tabel II.1 tersebut bahwa ada tiga program

yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan

fungsinya di samping program dan kegiatan penunjang administrasi

perkantoran.

Program pertama peningkatan disiplin aparatur pada tahun

2018 dari target rencana kerja dapat menyelesaikan kasus

pelanggaran disiplin sebesar 75 % dan dalam pelaksanaannya

dapat melampaui target yaitu 84 % atau 112 % dari target kinerja.

Perkiraan tahun 2019 dari target 75 %, diperkirakan sampai akhir

tahun dapat menyelesaikan 100 %.

Program kedua peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur dengan indikator berupa jumlah aparatur yang

melanjutkan pendidikan formal, persentase pejabat yang telah

mengikuti diklat PIM, persentase CPNS yang mengikuti prajabatan

sesuai waktu dan jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional

dengan target pada tahun 2018 sebesar 100 % dan dapat dicapai

100%. Pada tahun 2018 pencapaiannya diperkirakan akan dapat

dicapai 100 % juga.

Program ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan

aparatur memiliki tujuh indikator program, yaitu persentase PNS


yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu, persentase PNS

yang menerima SK pindah tugas sesuai kebutuhan, persentase

penerbitan SK Pensiun tepat waktu, persentase PNS berprestasi

yang menerima penghargaan, jumlah data pegawai yang diupdate,

dan jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi, serta

jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya

lencana karya satya. Dari tujuh indikator program tersebut pada

tahun 2018, enam diantaranya tercapai 100% dan satu indikator

pencapaiannya hanya dapat dicapai 21 %, yaitu jumlah ASN yang

mengikuti seleksi pimpinan tinggi. Sedangkan pada tahun 2019

diperkirakan enam indikator akan dapat dicapai 100 % dan satu

indikator yaitu jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi

sebesar 50 %.

B. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan


Grobogan, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Grobogan merupakan unsur penunjang urusan


pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Oleh karena itu program dan kegiatan disusun dalam rangka

pelayanan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Tabel II.2 memperlihatkan pencapaian kinerja pelayanan di

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Grobogan.



C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas

Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Grobogan adalah penataan pegawai yang

belum sesuai dengan kompetensinya sehingga ASN belum bisa

berkembang secara optimal serta belum optimalnya penanganan

kasus pelanggaran disiplin ASN.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 yaitu

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan.

Berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD

terdapat perubahan pagu anggaran dan target kinerja. Perubahan

tersebut terdapat pada Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur dan Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur.

Rincian review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan diperlihatkan pada Tabel II.3 berikut ini.











Di samping review terhadap rancangan awal RKPD,

dilakukan juga analisa terhadap usulan program dan kegiatan dari

pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil musyawarah rencana

pembangunan tidak ada usulan program dan kegiatan dari pemangku

kepentingan untuk pembangunan urusan kepegawaian dan pendidikan

dan latihan, sebagaimana Tabel II.4 berikut ini.

TABEL II.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU

KEPENTINGAN TAHUN 2020

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional terhadap urusan kepegawaian berupa

pengembangan sistem manajemen kepegawaian,

penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-

undangan kepegawaian, pembangunan dan pengembangan

sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi

kepegawaian, penegakan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan kepegawaian, melanjutkan pembangunan dan

pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, serta

kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal

Badan Kepegawaian Negara.

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Grobogan adalah meningkatkan kualitas dan

produktivitas aparatur negara. Sedangkan sasaran yang ingin


dicapai adalah meningkatnya kompetensi ASN dan meningkatnya

kedisiplinan ASN.

C. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2020 dirumuskan dalam Tabel III.1 berikut ini.













BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 terdiri dari enam program

dengan total pagu anggaran Rp 8.311.277.000 dengan rincian

sebagaimana Tabel IV.1.

TABEL IV.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode

Rencana Kerja Program

Jumlah Dana

Keterangan

405.1 Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.649.905.000,-

405.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

970.000.000,-

405.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,-

405.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

140.000.000,-

405.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.819.572.000,-

406.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.731.800.000,-

8.311.277.000,-


BAB V

PENUTUP

Renja (Rencana Kerja) Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan merupakan rencana

kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Badan


Grobogan, guna menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Grobogan serta sasaran dan target pembangunan

yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan berfungsi sebagai bahan

dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi

pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.


Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2020, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan,

dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah

Kabupaten Grobogan maupun dengan perangkat daerah yang

membidangi fungsi lain yang berkaitan.

Purwodadi, Juli 2019