'Reklamasi Benoa'

Presiden Didesak Revisi MP3EI

JAKARTA, KOMPAS — Para aktivis lingkungan dari Jakarta dan Bali, Rabu

(22/1), mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merevisi Rencana Induk

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, terutama terkait

reklamasi Teluk Benoa di Badung, Bali. Analisis sejumlah ahli, rencana reklamasi di

Benoa bakal berdampak negatif bagi lingkungan dan sosial.

”Pada MP3EI, Benoa masuk proyek pengembangan pariwisata Bali dengan

membangun apartemen, bungalo, dan sarana pendukung seluas 800 hektar,” kata

Islah, Manajer Kampanye Air dan Pangan Walhi, di Jakarta.

Ia bersama puluhan rekannya menggelar aksi teatrikal di depan Istana Negara

sebagai bentuk penolakan rencana reklamasi itu. Mereka juga menyampaikan petisi

penolakan kepada Presiden yang diterima anggota staf di Sekretariat Negara.

Mereka juga mengadukan rencana reklamasi ke Unit Kerja Presiden Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Harapannya, UKP4

mengevaluasi dan menghentikan rencana reklamasi Benoa.

Tanjung Benoa merupakan kawasan konservasi sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Perkotaan Denpasar, Badung,

Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). ”Tata ruang, baik di nasional maupun wilayah,

mestinya jadi instrumen memproteksi kawasan dengan fungsi ekologis tinggi. Harus

dijaga,” kata Islah.

Menurut Direktur Eksekutif Conservation International Indonesia Ketut Sarjana,

analisis permodelan menunjukkan reklamasi 80 persen Teluk Benoa akan

menciptakan masalah baru. Rob dan banjir bisa menggenangi permukiman atau

sarana wisata sekitar hingga Bandar Udara Internasional Ngurah Rai karena Benoa

kehilangan fungsi reservoir (pengatur air)-nya.

Abdul Halim, Manajer Program Kelautan The Nature Conservancy Indonesia, yang

berbasis di Bali, mengatakan, rencana reklamasi itu eksklusif. Berbagai kajian tak

dipublikasikan. (ICH)