Download docx - Rekap Isu Masukan Konsultasi Publik

REKAP ISU/MASUKAN KONSULTASI PUBLIK INDONESIA BROADBAND PLAN (IBP)No ISU KETERANGAN PANDANGAN(DITERIMA/TIDAK/REFORMULASI)INFRASTRUKTUR1 Penajaman Prinsip Dasar “Layanan broadband harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi”.“Diskriminasi” diusulkan untuk dihilangkan karena mengandung arti (a) net neutrality yang berdampak kepada tidak dapat diaturnya layanan OTT; dan (b) anti blocking (tidak memungkinkan untuk penyensoran content).2 Definisi Broadband Definisi broadband sebagai berikut1. ITU mendifinisikan broadband access > 2 Mbps, always on (dengan SLA)2. FCC mendifisikan broadband access > 5 Mbps, always on (dengan SLA)3. Perencanaan kita mendifisikan broadband access > 1 Mbps, always on (tanpa SLA)Diusulkan definisi broadband: at least seperti ITU > 2 Mbps

Harga untuk 2 Mbps unlimited services untuk Indonesia idealnya suatu saat adalah USD 20,- per bulan.Banyak negara mulai pricingnya di kisaran USD 40-60 per bulan.Rekap Masukan Konsultasi Publik IBPdisiapkan oleh Dit. Energi, Telekomunikasi dan Informatika, BAPPENAS 1

No ISU KETERANGAN PANDANGAN(DITERIMA/TIDAK/REFORMULASI)Di Korea Selatan bahkan rumah mendapatkan 100 Mbps access.3 Penajaman Target 1. Pemisahan antara target daerah urban dan ruralUrban (rumah/gedung) vs rural (kecamatan/desa) seperti ITU membedakan universal service dan universal access.2. Peningkatan target kecepatan data dan jangkauanUmum

Itali: 2-20 Mbps, 100% populasi Korea: 1 Gbps fixed broadband nationwide Singapura: 1 Gbps fixed broadband nationwide Taiwan: 30 Mbps (kombinasi wired dan wireless), 80% populasiMobile UK: 50 Mbps download (urban, suburban) dan 4-5 Mbps (rural) Irlandia: 2,3 Mbps download, 1,4 Mbps upload (minimum)

4 Penambahan Alokasi Spektrum Frekuensi Diusulkan untuk memprioritaskan migrasi dari 2G ke 3G dan LTE di pita 900 MHz dan 1800 MHz Diperlukan strategi untuk mendapatkan tambahan alokasi spektrum frekuensi untuk memastikan target data rate tercapai Diperlukan harmonisasi setidaknya di tingkat regional untuk mematikan skala ekonomi Percepatan realisasi digital dividend melalui migrasi

Rekap Masukan Konsultasi Publik IBPdisiapkan oleh Dit. Energi, Telekomunikasi dan Informatika, BAPPENAS 2

No ISU KETERANGAN PANDANGAN(DITERIMA/TIDAK/REFORMULASI)ke TV digital5 Insentif Pemerintah Diperlukan masukan untuk reposisi strategi nasional pengembangan infrastruktur baik wireline dan wireless sehingga operator juga dapat menjawab tantangan pemerintah dengan lebih efektif.

Diperlukan dorongan dari Pemerintah untuk pencapaian target penetrasi broadband, baik wireless maupun wireline. Pemerintah diharapkan dapat lebih berani dalam mengatur keberpihakan terhadap pelaku yang bersedia mendukung program IBP. Diperlukan pengaturan teknis dan proteksi terhadap adanya monopoli dari pengelola atau penguasa kawasan yang menyulitkan masuknya penyelenggara berlisensi masuk ke suatu kawasan.

6 Perlindungan Aset Strategis Dalam dokumen sudah mengidentifikasi perlindungan terhadap serat optik, menara, data pengguna. Diusulkan untuk menambahkan optimaliasasi pemanfaatan big data7 Infrastruktur Bersama Implementasi infrastruktur bersama yang digelar oleh pemerintah daerah (duct, manhole monopole, dll) diperlukan adanya standar formula tarif yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

Diperlukan regulasi payung bahwa daerah diberikan tugas untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan infrastruktur bersama, yang dimaksudkan supaya Pemerintah Daerah dapat secara langsung menunjuk BUMD sebagai pelaksana Rekap Masukan Konsultasi Publik IBPdisiapkan oleh Dit. Energi, Telekomunikasi dan Informatika, BAPPENAS 3

No ISU KETERANGAN PANDANGAN(DITERIMA/TIDAK/REFORMULASI)kegiatan pengembangan infrastruktur bersama tanpa melalui proses lelang. Spesifikasi teknis ijin masuk ke gedung harus disusun oleh BRTI, dan seluruh operator dapat masuk ke gedung secara non-diskriminatif. Adanya pengaturan formula tarif untuk open access.

8 Lainnya Adanya alternatif untuk menambah satelit mempertimbangkan investasi dan potensi satelit untuk penetrasi broadband di seluruh wilayah Indonesia Adanya proteksi dan aturan untuk perangkat telekomunikasi lokal Diperlukan inovasi kebijakan untuk mewadahi pengembang teknologi dalam negeri untuk inovasi membuat terminal

ADOPSI/UTILISASI9 Adopsi dan utilisasi belum sebagai leverage factor peningkat produktivitasDiusulkan: Lebih menggunakan pendekatan “use” daripada “teknologi” Success story utilisasi broadband (contoh di Kab. Banyuwangi, Kab. Kutaikertanegara) dapat dijadikan referensi/pilot project Pembinaan sektor UKM Pembangunan national digital literacy program untuk pendidikan warga negara mengenai dunia digital Antisipasi trend teknoogi dan bisnis model ke depan

10 Tambahan ruang lingkup pembahasan Mengusulkan untuk memasukkan isu governance and citizen participation, angkatan muda (youth), aksesibilitas Rekap Masukan Konsultasi Publik IBPdisiapkan oleh Dit. Energi, Telekomunikasi dan Informatika, BAPPENAS 4

No ISU KETERANGAN PANDANGAN(DITERIMA/TIDAK/REFORMULASI)untuk penyandang difabel, pengurangan kemiskinan dan , serta gender.11 e-Government Aplikasi e-government sebaiknya dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memanfaatkan aplikasi tersebut.

Utilisasi dan adopsi e-government sudah diakomodasi oleh DETIKNAS, namun perlu diarahkan lagi sesuai dengan peta perannya, sehingga dapat menjadi lebih realistis pencapaiannyaKERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN12 Kepastian Hukum terutama untuk menjamin investasi swasta

Bagaimana Pemerintah dapat memastikan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik tanpa dikriminalisasi (merujuk ke kasus Indosat – IM2, moratorium PLIK/MPLIK) Diusulkan untuk mengurangi BHP Frekuensi Perlu regulasi untuk open access dan right of way untuk meminimalisasi pungutan liar, pengurangan pajak, dll yang dapat menjadi distorsi dalam penyelenggaraan broadband oleh pelaku usaha

13 Regulasi oleh Pemda Regulasi pemerintah daerah yang terlalu banyak (PDRD) cenderung menghambat operator telekomunikasi dalam mengembangkan broadband secara merata di seluruh daerah Indonesia. Regulasi pemerintah daerah harus dapat diselesaikan dengan salah satu cara adalah dengan melakukan


No ISU KETERANGAN PANDANGAN(DITERIMA/TIDAK/REFORMULASI)rapat koordinasi antara menko dengan para gubernur.14 Kelembagaan Diusulkan pembentukan badan independen untuk mengawasi implementasi broadband nasional

PENDANAAN15 Insentif APBN Pemerintah disarankan untuk berperan lebih luas dari fill in the gap karena fill in the gap diperkirakan tidak cukup efektif untuk membangun ICT secara holistik. Disarankan untuk government-lead melalui pendanaan Pemerintah (Australia) atau government-support melalui pemberian insentif (Brazil) Diperlukan pendanaan dari APBN, karena seluruh Negara yang berhasil dalam pengembangan broadband selalu mengalokasikan dana APBN. Perlu dicantumkan besaran komitmen APBN untuk sektor ICT dalam lima tahun ke depan secara jelas dalam dokumen IBP Belum terdapat Undang-Undang maupun aturan yang mengakomodasi insentif bagi penyelenggara (BUMN atau swasta), sebaliknya adanya beban kewajiban yakni Modern Licensing dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

LAINNYA16 High Profile Document Diperlukan penyusunan dokumen yang lebih memiliki kekuatan secara regulasi dan implementasi, yakni dalam bentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Diperlukan masterplan konektivitas sehingga IBP


No ISU KETERANGAN PANDANGAN(DITERIMA/TIDAK/REFORMULASI)dapat mendorong proses yang cepat sehingga dapat mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi nasional.17 High Impact Document Memperluas IBP dari broadband menjadi digital mentransformasi Indonesia Broadband Plan (IBP) menjadi Indonesia Digital Plan (IDP)

Disarankan untuk menetapkan target kontribusi ICT terhadap ekonomi terhadap masing-masing Koridor Ekonomi, UKM, sektor konsumen, dan lembaga pemerintah. Diperlukan penyusunan program ICT yang terintegrasi

18 Ekosistem Kemampuan untuk mengorkestra ekosistem sangat diperlukan. Model (Fransman, 2007) meliputi: (1) device; (2) networks; (3) platforms, content and application; (4) end users; (5) driver/influencer seperti regulasi, standarisasi, perdagangan global, dan pasar finansial.19 Action Plan Harus berorientasi “use” bukan teknologi. Action plan juga harus didukung dengan rencana spektrum, pendanaan, SDM

Proyek Palapa Ring dan shared duct disarankan untuk diperluas untuk mendukung pengembangan ekosistem.Keterangan:


1. Masukan didapat dari Forum Konsultasi Publik yang diadakan di Hotel Shangri-La Jakarta pada tangal 20 Juni 2013 dan tanggapan atas i di situs Bappenas selama periode konsultasi publik daring (online) selama 20 Juni – 31 Juli 2013.2. Masukan ini disampaikan oleh perorangan (Bapak Revolin - Telkom, Bapak Rudi Rusdiah, Bapak Teguh Prasetya – Indonesia Cloud Forum, Bapak Suratna – Telkom/Mastel, Bapak Bulgan – Diskominfo Bandung, Bapak Arif – UGM, Bapak Eddy Thoyib – Mastel, Ibu Koesmarihati – Mastel, Bapak Suhari – Ensemble, Bapak Nonot – BRTI, Bapak Dudi – Kadin Kominfo Bandung, Bapak Sigit – BRTI, dan Bapak Subagio - CSM) dan korporat (Qualcomm, Indosat, Cisco).3. Walaupun isu pokok tanggapan yang disampaikan oleh korporat sudah diakomodasi dalam matriks rekap, dokumen/elaborasi seutuhnya juga kami sampaikan untuk melengkapi rekap ini.
