PRESENTO [email protected] PRESENTO.COM1.800.125.1036
RAPAT KERJA KOMISI V DPR-RIPEMBAHASAN PENYEMPURNAAN ALOKASI ANGGARAN MENURUT FUNGSI DAN PROGRAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MITRA KERJA KOMISI V DPR-RI DALAM RAPBN TA. 2018
SESUAI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPR-RI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
1. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TA. 2018 ……………………...………………… 3
2. RKA TA. 2018 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN …………………………………………. 6
3. KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ……………………………. 10
2
OUTLINE PAPARAN
PERPRES NO : 79 TAHUN 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TA. 2018
3
TEMA RKP 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018
• Memperbaiki Kualitas Belanja;• Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif; • Peningkatan daya saing dan nilai tambah industry;• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan
infrastruktur.
Memprioritaskan Belanja Pemerintah
Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional
4
Peningkatan Kualitas Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
RKP 2015*)
Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan
RKP 2016
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk
Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas
RKP 2017
Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja
Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah
RKP 2018
MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS
RKP 2019
Ditentukan dalam proses penyusunan
RKP 2019
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)TA. 2018
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
5
ANGGARANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2018Rp. 000,-
NOUNIT KERJA
ESELON I
RENSTRA
TAHUN 2015-2019
PAGU KEBUTUHAN
TAHUN 2018
PAGU INDIKATIF
TAHUN 2018
USULAN
PERUBAHAN PAGU
INDIKATIF TAHUN
2018
PAGU ANGGARAN
TAHUN 2018 *)
PAGU ALOKASI
ANGGARAN TAHUN
2018
1 Sekretariat Jenderal 1.087.927.000 887.031.193 469.829.636 580.135.964 580.135.964 580.135.964
2 Inspektorat Jenderal 116.120.000 102.912.757 91.180.383 106.110.822 106.110.822 106.110.822
3Ditjen Perhubungan
Darat13.481.219.000 13.816.864.996 4.089.117.385 4.582.007.686 4.582.007.686 4.582.007.686
4 Ditjen Perhubungan Laut 25.362.225.000 16.199.646.213 12.225.855.297 11.600.486.955 11.600.486.955 11.600.486.955
5Ditjen Perhubungan
Udara17.620.360.000 18.978.031.081 9.311.683.599 9.146.557.582 9.146.557.582 9.162.040.051
6 Ditjen Perkeretaapian 63.253.295.000 45.804.109.928 17.420.572.530 17.594.763.606 17.296.256.780 17.296.256.780
7 Badan Litbang 237.048.000 235.786.825 114.821.969 143.830.906 143.830.906 143.830.906
8 BPSDMP 6.819.239.000 5.528.975.652 4.638.487.680 4.527.496.007 4.527.496.007 4.527.496.007
9 BPTJ 547.949.043 507.942.011 124.585.304 204.744.255 204.744.255 204.744.255
TOTAL 128.525.382.043 102.061.300.655 48.486.133.783 48.486.133.783 48.187.626.957 48.203.109.426
6
NO. UNIT KERJAPAGU
ANGGARAN
PERUBAHAN RANCANGAN ALOKASI
ANGGARANPAGU PENGGUNAAN
PNBPPAGU PENGGUNAAN
BLU
1. Sekretariat Jenderal 580.135.964 - - 580.135.964
2. Inspektorat Jenderal 106.110.822 - - 106.110.822
3. Ditjen Perhubungan Darat 4.582.007.686 - - 4.582.007.686
4. Ditjen Perhubungan Laut 11.600.486.955 - - 11.600.486.955
5. Ditjen Perhubungan Udara 9.146.557.582 (52.662.192) 68.144.661 9.162.040.051
6. Ditjen Perkeretaapian 17.296.256.780 - - 17.296.256.780
7. Badan Litbang 143.830.906 - - 143.830.906
8. BPSDMP 4.527.496.007 - - 4.527.496.007
9. BPTJ 204.744.255 - - 204.744.255
TOTAL 48.187.626.957 48.203.109.426
PERUBAHAN ALOKASI ANGGARANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2018Rp. 000,-
7
Catatan : Perubahan PNBP dan BLU sesuai Surat Ketua Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/18752/DPR RI/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
Kegiatan RKA 2018 KemenhubBerdasarkan Pendekatan dan Prioritas
Pembangunan BerbasisKewilayahan
• Mendukung 3 KSPN meliputiKSPN Mandalika, KSPN Danau Toba dan KSPN Borobudur
• Mendukung 3 KawasanIndustri (KI) yaitu KI Sei Mangkei, KI Morowali dan KI Bantaeng
• Mendukung 5 KawasanEkonomi Khusus yaitu KEK Sorong, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK), dan KEK Morotai
Direktif Presiden, MasukanDPR dalam Raker, RDP dll
• Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres 58/2017 (41 Proyek Transportasi)
• Proyek Prioritas Nasional sesuai Perpres 79/2017 tentang RKP 2018 (126 Proyek PrioritasTransportasi)
• Proyek Pembangunan Infrastruktur dan LayananTransportasi untukmengakomodasikepentingan daerahsebanyak 187 kegiatan
Pembangunan Daerah Perbatasan dan Daerah
Tertinggal
• Daerah Perbatasan di 32 Kabupaten/Kota (13 Provinsi)
• Daerah Tertinggal di 88 Kab/Kota (21 Provinsi)
• Pelayanan KeperintisanAngkutan Jalan (291 Try) Penyeberangan (307 Lintas) Angkutan Laut (113 Try) Angkutan Udara (211 Rute) Subsidi RoRo Long Distance Ferry (Jakarta- Surabaya)
• Jembatan Udara di 18 rute
• Tol Laut di 15 rute
Program Kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat
bagi masyarakat
• Kapal Pelayaran Rakyat sebanyak 100 Unit
• Bus Sekolah sebanyak 120 Unit
8
• Pembangunan dan Pengembangan Terminal dan Pelabuhan SDP;
• Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut;
• Pembangunan dan Pengembangan Bandara;
• Pembangunan dan Pengembangan Jaringan KA;
• Pengembangan Infrstruktur Perhubungan di Wilayah Tertinggal,Terluar dan Perbatasan Negara;
• Pembangunan Kapal, Pengadaan Bus;
• Pembangunan Kampus Diklat Beserta Kelengkapannya.
PENINGKATAN KAPASITAS :
• Belanja Operasional (Gaji, Tunjangan, Operasional Lainya);
• Penyusunan, Pemenuhan Dokumen Perencanaan Dan DokumenLingkungan Hidup Program Strategis Perhubungan, SertaPeraturan Perundang-undangan;
• Litbang dan Kegiatan Pengawasan Internal;
• Penataan Organisasi;
• Komunikasi dan Kehumasan.
TATA KELOLA & REGULASI
(DUKUNGAN MANAJEMEN) :
• Pembangunan Faskes LLAJ dan Jembatan Timbang;
• Pembangunan SBNP;
• Pembangunan Kapal Negara (Kapal Patroli & KapalNavigasi);
• Pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatanpenerbangan (fasilitas keamanan, fasilitas pendaratanvisual dan Pagar Pengaman);
• Pembangunan SINTELIS KA;
• Pengerukan Alur dan Break water.
PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI :
• Rehabilitasi Terminal, Pelabuhan Penyeberangan,Pelabuhan Laut, Bandara serta Kampus Diklat;
• Docking kapal perintis;
• Subsidi Pelayanan Perintis (LLAJ, Penyeberangan,Angkutan Laut, Angkutan Udara dan KA);
• Integrasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) di Pusdatin;
• Pengembangan dan Pembangunan Sistem PerizinanSecara On Line;
• Penyusunan Pedoman dan SOP;
• Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN :
FOKUS & PRIORITAS
PROGRAM/ KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PERHUBUNGAN
(Rp. 48,203 T)
9
FOKUS & PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERHUBUNGAN TAHUN 2018
Pengadaan BRT : 300 unit
Pembangunan Terminal Tipe A : 16 lokasi Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tipe A : 40 lokasi Pembangunan Kapal Penyeberangan : 7 unitPembangunan Pelabuhan Penyeberangan : 20 lokasi
Pembangunan Jalan KA sepanjang 626 km’spPeningkatan dan Rehabilitasi Jalur KA sepanjang 15 km’sp
KEGIATAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SESUAI DENGAN RANCANGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018
Pembangunan / Rehabilitasi Pelabuhan Laut 169 lokasiPembangunan Kapal Perintis 70 unit
Penyelesaian dan lanjutan Pembangunan 8 Bandara BaruSubsidi angkutan udara perintis (Angkutan penumpang 211 rute dan kargo 18 rute) Program pemenuhan keamanan dan keselamatan penerbangan di 54 lokasiProgram peningkatan kapasitas Bandara di 14 lokasi dan pengembangan terminal di 12 lokasi
Lulusan SDM Transportasi Darat : 8.405 orangLulusan SDM Transportasi Laut : 523.450 orangLulusan SDM Transportasi Udara : 10.708 orangLulusan SDM Transportasi Aparatur : 9.047 orang
10
TRANSPORTASI DARAT
PERKERETAAPIAN
TRANSPORTASI LAUT
BPSDM PERHUBUNGAN
TRANSPORTASI UDARA
Pembangunan Bangunan Khusus 1 Unit
Pengadaan Bus Sekolah : 120 unit
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta
Telp. +62 21 3811308, 3505006
Fax. +62 21 3522338
TERIMA KASIH
Recommended
