Download pdf - POLITIK & PILKADA ACEH 2017 - · PDF fileJARINGAN SURVEY INISIATIF POLITIK & PILKADA ACEH 2017 Suatu Rivalitas dan Integritas . r JARINGAN SURVEY INISIATIF Jln

OKTOBER 2016

EDISI 13 TAHUN 2016

ANALISIS SITUASI

COPYRIGHT JARINGAN SURVEY INISIATIF 2016HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG

PRODUK

JARINGAN SURVEY INISIATIF

POLITIK & PILKADA ACEH 2017 Suatu Rivalitas dan Integritas

www.jsithopi.org

rJARINGAN SURVEY INISIATIFJln. Tgk. Di Haji, Lr. Ujong Blang,

Np. 36, Gp. Lamdingin, Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh, INDONESIA

Telp. (0651) 6303 146Web: www.jsithopi.org

Email: [email protected]

3

5

6

10

14

DAFTAR ISI

AUTHORCHAIRUL FAHMI

EDITORARYOS NIVADA

DESAIN LAYOUTTeuku Harist Muzani

SENIOR EXPERTANDI AHMAD YANI,

AFFAN RAMLI,CAROLINE PASKARINA,

ELLY SUFRIADI, CHAIRUL FAHMI, MONALISA,

FAHRUL RIZA YUSUF

pendahuluan

politik aceh &aceh politik

POLITIK itu RIVALITAS

MENGUJI INTEGRITAS PENYELENGGARA

PENUTUP

ANALISIS SITUASI • edisi 13 JSI 3

www.jsithopi.org

PENDAHULUAN “Sampaikanlah petuah kepada

orang bijak, maka dia akan lebih bijak” (Prov,9:9).

Lebih dari 2500 tahun yang lalu, para pemikir (filsuf) telah mengembangkan berb-agai teori dalam rangka membangun tatan-an sosial (social order) dan peradaban ma-nusia (human civilization). Beberapa pemikir masa lalu, seperti Plato, Aristoteles, Kant, Hegel, dan Maritian, serta para penyair seperti Dante, Coleridge, dan Negarawan seperti Cicero, Burke, Calhoun dan Wilson mempunyai selera tinggi dalam mendis-kusikan tentang orientasi sebuah komuni-tas, yang memakai istilah Aristoteles dise-but dengan political-animal (hewan politik). Mereka menyadari bahwa hanya manusia yang punya bakat berpolitik, tidak makhluk lainnya (Smith, 2001).

Persoalannya kemudian adalah mun-culnya paradigma politik dan mekanisme berpolitik yang berbeda. Plato, Aristoteles dan Burke misalnya, mereka berpendapat bahwa politik merupakan instumen dan representasi dari kepentingan untuk men-capai kekuasaan dengan moral dan etis. Hal yang sama dalam teori politik organik, politik dinyakini sebagai fitrah (predisposisi – dalam manusia) yang punya keinginan un-

tuk berasosiasi dengan yang lain yang mem-punyai tujuan bersama.

Berbeda dengan kaum mekanistik, yang memandang bahwa kekuasaan seb-agai lembaga artificial yang didasarkan pada kepentingan individu/kelompok dan untuk memuaskan keinginan jangka pendek, dan tidak peduli pada kepentingan umum lainnya (Crooker, 2010). Machiavelli dalam bukunya “the Princes” bahkan mengatakan bahwa dalam mencapai kekuasaan (tujuan) dapat menghalalkan berbagai cara, “the end justi-fies the means”. Sama halnya dengan teori alamiah, seperti dikatakan Hobbes bahwa politik – kekuasaan tidak dapat melepas dari “kekuatan, kekerasan, ambisi, kebencian, dan nafsu bermusuhan satu sama lain”.

Namun harus disadari bahwa jika kekua-saan diperoleh di atas penderitaan enti-tas lain, maka akan selalu lahir kelompok “divergent”. Istilah dalam teologi sering di-identikkan dengan “khawarij”. Tidak jarang akan melahirkan suatu pemberontakan (in-surgent), setidaknya mereka punya slogan “kembalikan kedualatan pada rakyat”. Seper-ti diajarkan oleh demokrasi (demos=rakyat, dan kratos=kekuasaan). Meskipun cerita kemudian sebaliknya, seperti terdistorsinya revolusi Bolsheviks atau gagalnya Che Gua-vara dalam membangun negara Cuba yang demokratis, dan akhirnya memilih kembali menjadi gerilyawan sebelum tertembak mati oleh tentara di Bolivia.

ANALISIS SITUASI • edisi 13JSI

www.jsithopi.org

4

POLITIK ACEH & ACEH POLITIK

Diskursus tentang politik tidak saja men-jadi bahan kajian negara kota Athena, atau cerita Che di Kuba, tapi juga di Aceh, yang merupakan daerah modal Republik Indone-sia. Perjuangan politik Aceh untuk berdikari dan berkuasa atas tanah sendiri telah me-nyebabkan konflik yang berkepan-jangan. Konflik yang telah menghancurkan perada-ban, menyebabkan ke-hancuran dan kehilan-gan jati-diri.

M e m o r a n d u m of Understanding (MoU) perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia (RI), dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, telah melahirkan kembali Aceh sebagai sebuah identitas dalam membangun kembali diale-ktika perpolitikan di Indonesia modern. Melalui MoU, Aceh sudah mempunyai “ke-daulatan”, baik secara politik maupun eko-nomi. Kedaulatan politik maupun ekonomi telah diakui ini oleh Jakarta atas dasar MoU yang kemudian diadopsi dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

UU tersebut menjadi pedoman bagi publik Aceh untuk berekspresi sekaligus bereksperementasi untuk menjadi manusia politik, yaitu manusia yang mempunyai hak dalam menentukan arah masa depannya dan mengatur dirinya sendiri.

Salah satu aspek yang penting dalam politik adalah adanya kemerdekaan berfikir, berkehendak atas nasibnya secara partisi-patif seperti yang dicita-citakan oleh negara kota, Athena pada abad 5SM lalu. Seperti ditulis oleh Thucydide “…setiap orang dian-tara kami adalah contoh dari kemerdekaan berfikir, manfaat kemenangan dan kepriba-diaan yang berkembang secara hebat”.

Namun cita-cita mulai politik Aceh selalu dibayangi oleh prilaku antagonism, seperti

kata Hobbes bahwa kedualatan politik itu merupakan prilaku

selfies. Prilaku politik self-ies ini terefleksi dalam

beberapa frase, sep-erti “bansa teuleu-béh di atueh rhӧng donja”, “meujóe kӧn drӧe gob, meujóe kӧn kamӧe, laen leuhӧb”. Ungkapan seperti ini dapat

menafikan entitas lain, dan mengang-

gap hanya dirinya yang pantas. Kepantasan

atas dirinya melahirkan sikap yang menganggap

ketidakpantasan bagi yang lain. Seringkali kemudian melahirkan pres-

sure baik secara fisik dan mental kepada pi-hak lain. Seperti kata Hobbes yang menyim-pulkan bahwa manusia pada dasarnya akan selalu mementingkan diri sendiri/kelompok/klan, suka bertengkar, haus kekuasaan, ke-jam, dan jahat.

Politik Aceh paska MoU sebagian lain juga mengatakan “mengadopsi” pola-pola politik “new order” Indonesia yang telah lama digulingkan. Bahkan klaimnya men-gatakan “Aceh lebih Orde Baru dari Orde Baru itu sendiri”. Pertanyaannya bagaimana politik orde baru?


www.jsithopi.org

Keven O’Rourke (2002) mengambar-kan setelah Soeharto memulihkan kondisi ekonomi bangsa, dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling tinggi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Na-mun satu dekade sebelum kejatuhannya, Orde Baru diidentikan dengan rezim otori-tarian, koptasi bidang ekonomi oleh loyalis dan keluarganya, pelanggaran HAM, dan melahirkan demokrasi tirani.

Demokrasi tirani yang disokong oleh kekuatan militer membawa Aceh dalam peperangan yang melelahkan. Sejak Hasan Tiro menyatakan Aceh merdeka dari Indo-nesia melalui deklarasi kemerdekaan pada 4 Desember 1976 di Halimon Pidie, sejumlah pasukan elit RI diturunkan untuk menumpas para gerilyawan, yang disebut dengan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Peperangan di Aceh terus berlanjut paska reformasi, dan kemudian berakhir pada 15 Agustus 2005.

Ada secercah harapan baru paska kon-flik bagi rakyat untuk berpolitik yang lebih berdaulat dan berkebebasan.

Ironis, Pemilu sebagai instrument berde-mokrasi dalam memilih pemimpin sejak per-tama dilakukan pada 2006, 2009, 2012 dan terakhir 2014 lalu masih menyisakan prilaku politik intimidasi dan kecurangan. Politik Aceh paska MoU masih menyisakan “kegela-pan”, daripada cahaya. artinya, habis gelap terbitlah kegelapan.

Kegelapan dalam dialektika berpolitik dan berdemokrasi yang kemudian melahir-kan teori anomaly dan bahkan menjadi ilusi. Kekuasan politik tidak dijadikan sebagai in-strument mensejahterakan rakyat, politik Aceh tidak untuk mencerdaskan dan men-damaikan tapi menjerumuskan ke dalam pembodohan dan menciptakan pertikaian – pertikaian baru. Aceh politik seperti kehilan-gan arah “bernegara” yang didasarkan pada hak dan moralitas, kebebasan individu dan rasionalitas menjadi sempit, bahkan kebe-basan rasional kadang menjadi musuh. Poli-tik Aceh dan Aceh politik yang berharkat dan bermartabat menjadi utopia belaka.

“,,,Ada secercah harapan baru paska konflik bagi rakyat untuk berpolitik yang lebih berdaulat dan berkebebasan. ironis, Politik Aceh paska MoU masih menyisakan “kegelapan”, daripada cahaya. artinya, habis gelap terbitlah kegelapan..”


www.jsithopi.org

6

POLITIK ITU RIVALITAS

Rivalitas adalah fitrah sebagai bagian dari keinginan untuk menguasai atas lain-nya. Hukum universal telah menentukan bahwa dalam setiap kelompok/dearah/neg-ara tetap membutuhkan pemimpin/pengua-sa. Dalam meraih kekuasaan itu, sebagian ahli mengatakan penting adanya prinsip dan nilai moral yang harus dipatuhi. Disisi lain, ni-lai moral tidak esensi, melainkan tujuannya tercapai dengan cara apapun. J.Stalin pernah berkata “Yang penting adalah meraih kekua-saan, mengkonsolidasikannya, dan menja-dikannya tidak terkalahkan” (J.Stalin, Lenin-ism).

Kutipan ini barangkali hanyalah sebuah refleksi bahwa politik adalah siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Dalam proses ini akan melahirkan suatu rivalitas (pertentangan), antara “yang tidak terkalah-kan” dengan yang terkalahkan. Dalam dunia politik mengalahkan lawan itu penting, kare-na mereka yang menang akan mendapatkan kekuasaan. Seperti kata Prof Bakhtiar Aly (2016) yang mengatakan, “lebih baik menang bermasalah, dari pada kalah bermartabat”.

Rivalitas dalam perpolitikan Aceh paska MoU perdamaian, telah dimulai dari tahun 2006. Saat itu, pertentangan politik yang pal-ing dominan terjadi antara pasangan Dr. H. Humam Hamid yang berpasangan dengan Drs. H.Hasbi Abdullah yang disingkat dengan H2O, bertentangan dengan pasangan drh. Irwandi Yusuf, MSc dan Muhammad Nazar, S.Ag atau disingkat dengan IRNA. Perbedaan politik ini juga melahirkan disparitas dikalan-gan elit ek.GAM, sebagian pro kepada kelom-pok tua yang mendukung H2O, dan sebagian ek.GAM muda mendukung pasangan IRNA.

Saat itu ada sejumlah pasangan calon lainnya, namun hasil Pilkada dimenangkan oleh pasangan IRNA. Adapun jumlah perole-han suara, IRNA memperoleh suara 768,745 atau 38.20%. Sedangkan pasangan dari PPP Ahmad Humam dan Hasbi Abdullah men-duduki urutan kedua dengan jumlah 334,484 suara atau 16,62 %. Dari partai Golkar bera-da pada urutan ketiga dengan jumlah suara 281,174 atau 13,97%. Azwar Abubakar dan Nasir Jamil koalisi PAN dan PKS memperoleh 213,566 suara atau 10,61%, Tamlicha Ali dan Harmen Nuriqman dari partai PBR mem-peroleh 80,327 suara atau 3,99%. Pasangan independen lainnya, Muhammad Djalil Yu-suf dan Syauqas Rahmatillah memperoleh 65,543 suara atau 3,26 %. Iskandar Husein dan Saleh Manaf memperoleh 111,553 suara


www.jsithopi.org

atau 5,54 %, Ghazali Abbas Adan dan Shala-huddin Al Fata memperoleh suara 156,978 atau 7,80 %.

Perseteruan politik semakin menajam pada Pilkada 2012. Setelah Irwandi, calon in-cumbent, menyatakan mencalonkan untuk kedua kalinya. Sementera Partai Aceh (PA) yang menjadi partai penguasa di parlemen Aceh (40% perolehan kursi), mengusung pa-ket Zikir (Zaini Abdullah – Muzakir Manaf). Irwandi sebagai salah satu pendiri partai tersebut kemudian menyatakan mundur, dan maju melalui jalur perseorangan (inde-penden), serta sekaligus menyatakan akan mendirikan partainya sendiri, kemudian dikenal dengan Partai Nasional Aceh (PNA).

Pencalonan Irwandi Yusuf kembali me-lalui jalur perseorangan menjadi polemik, dan ditentang oleh PA sebagai partai mayori-tas di parlemen. Perdebatan panjang terjadi, baik sebelum maupun sesudah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal 256 ten-tang Calon Perseorangan yang menyatakan bahwa calon independen hanya berlaku un-tuk pemilu pertama sejak UUPA disahkan. Namun keputusan MK membuat PA me-nyatakan memboikot Pilkada 2011. Ancaman

tersebut membuat Jakarta panik. Muncul kekhawatiran bahwa ketidakterlibatan PA sebagai partai mayoritas di parlemen Aceh dan kab/kota se-Aceh, sekaligus representa-tif dari kekuasaan politik eks.

GAM dikhawatirkan dapat mengancam perdamaian Aceh. Melalui Dirjen Otda Ke-menterian Dalam Negeri (Kemendargi) RI, Dr. Joharmansyah kemudian membuat per-janjian dengan perwakilan PA, bahwa Jakarta mendorong agar PA mendaftarkan calonnya ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dan Kemendagri akan mengajukan sengkete Pilkada ke MK, agar Pilkada Aceh dapat di-tunda.

Penundaan Pilkada menjadi strategi pemenangan paslon yang diusung PA untuk melawan incumbent, karena dengan adanya penundaan, maka masa jabatan incumbent dengan sendirinya berakhir dan di Plt-kan. Hal ini dapat melemahkan mesin politik in-cumbent karena tidak mampu menggerak-kan mesin “SKPA” untuk pemenangannnya. Secara normatif, Pilkada hanya dapat ditun-da dengan tiga sebab; (1) tidak ada anggaran; (2) terjadi konflik/huru-hara; dan (3) bencana alam. Dari ketiga alasan normatif tersebut,


www.jsithopi.org

8

hanya satu yang dapat direkayasa untuk menjustifikasi terjadinya penundaan, yaitu membuat huru-hara.

Akibatnya, sejumlah buruh etnis Jawa Timur yang bekerja sebagai buruh galian kabel Telkom ditembak mati oleh sekelom-pok orang bersenjata (Beritasatu). Sebagian pendapat mengatakan terjadinya kecembu-ruan sosial antar-etnis. Namun kesimpulan terakhir kasus terkait terkait dengan pilkada. Sayang Polda Aceh tidak mampu menangani, sampai kemudian Densus 88 Mabes Polri ke-mudian diturunkan ke Aceh untuk menang-kap para tersangka.

Muncul pertanyaan, kenapa harus bu-ruh etnis Jawa yang menjadi sasaran pem-bunuhan? Seorang analis menyatakan bah-wa itu akan memberikan efek “politis” bagi president RI, SBY, dan responnya akan cepat menanggapi konflik politik “pilkada” Aceh, dibandingkan jika yang terbunuh adalah bu-ruh etnis Aceh.

Kini, kurang dari satu semester lagi, Pilka-da ketiga sedang akan berlangung. Kontesta-sinya semakin menarik, tidak hanya terjadi rivalitas dua petarung dalam satu ring, kini ada sejumlah mantan elit GAM yang terlibat di dalamnya. Meskipun belum disahkan oleh KIP, setidaknya sudah muncul enam paket calon Gubernur/wakil Gubernur Aceh, yaitu:

(1) Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah; (2)


www.jsithopi.org

Muzakir Manaf – TA Khalid; (3) Tarmizi Karim – Zaini Djalil; (4) Zaini Abdullah – Nasruddin; (5) Zakaria Saman – T. Alaidinsyah; (6) Abdullah Puteh – Sayed Mustafa Usab.

Dari keenam pasangan calon (paslon) tersebut, tiga diantaranya diusung oleh Parpol, dan tiga lainnya maju melalui jalur independen. Disisi lain, para kandidat merupakan tokoh – tokoh yang tidak asing lagi dengan politik dan birokrasi. 3 cagub merupakan mantan Guber-nur, 2 cagub lainnya merupakan incumbent, dan 1 calon merupakan mantan menteri per-tahanan GAM, 1 mantan coordinator GAM wilayah Barat Selatan, dan 1 mantan Jubir GAM/ASNLF Komondo pusat yang berperan sebagai tim pemenangan salah satu pasangan calon.

Selain itu, pertarungan untuk menjadi orang nomor satu di Aceh ke depan tidak saja dipengaruhi oleh kefiguran, dukungan material dan massa pendukung, melainkan juga san-gat tergantung dari integritas penyelenggara pemilu, termasuk posisi pemerintah pusat ( Ja-karta). Keterlibatan Mendagri, Kemenpolhukam, BIN, taipan (pengusaha) menjadi bagian lainnya yang juga akan menentukan kemenangan seorang paslon. Kenetralan para peny-elenggara, pemerintah pusat, serta keamanan dalam pelaksanaan Pilkada ke depan akan menentukan kualitas demokrasi di dearah modal Indonesia, Aceh.

Grafik ini menunjukkan bahwa “pertarungan” akan nyata antara paslon Muzakir Manaf

dengan Irwandi Yusuf, dan mempunyai potensi besar juga bersentuhan dengan Tarmizi Karim. Beberapa hasil survey elaktabilitas menunjukkan Irwandi mempunyai peluang besar untuk menjadi Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 akan datang, namun tangguhnya mesin politik Muzakir Manaf melalui jaringan PA/KPA, jaringan partai pendukung serta sejumlah relawan sampai tingkat desa menjadikan paslon ini juga cukup diperhitungkan. Disisi lain, peluang Tarmizi Karim yang didukung oleh pusat serta sejumlah partai nasional dan relawan anak muda dapat mencari peluang untuk menjadi the next gubernur sebagai anti-klimak dari kepemimpinan mantan elit GAM selama satu dekade terakhir.


www.jsithopi.org

10

MENGUJI INTEGRITAS PENYELENGGARA

Disisi lain, aspek integritas peny-elenggara pemilu menjadi hal yang san-gat penting untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Integ-ritas ini menuntut adanya independensi dan nir-intervensi kepentingan satu atau lebih kelompok politik tertentu. Pertanyaan-nya, sejauhmana integritas penyelenggara dapat diukur dalam pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 kedepan, sehingga dapat melahir-kan pemilu yang jujur, bersih dan berkuali-tas.

Sejumlah sumber menyatakan bahwa penyelenggara Pilkada mempunyai potensi untuk menyalahkan kewenangannya (abuse of power). Keraguan sejumlah sumber kare-na proses rekruitmen penyelenggara sarat politik. Berbeda dengan propinsi lain yang pemilihan penyelenggara dilakukan oleh KPU pusat dan Bawaslu.

Sebaliknya di Aceh, rekruitmen KIP dan Panwaslih memberikan kewenangan bagi DPRA melalui komisi I untuk penyelenggara di level propinsi dan komisi A DPRK untuk level kabupaten/kota untuk menentukan siapa yang menjadi penyelenggara.

Untuk level propinsi, keputusan akhir siapa yang menjadi komisioner KIP ditentu-kan oleh komisi-I DPRA.


www.jsithopi.org

Seperti diketahui, 5 dari 10 anggota komisi merupakan politisi dari Partai Aceh (PA), dan sisanya dari PKS, Demokrat, Nasdem, PPP, dan Golkar. Artinya, siapa yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test yang dilakukan secara tertutup sangat dimungkin dilakukan hanya untuk formalitas saja.

Mekanisme yang sama juga dilakukan di level kabupaten/kota, dimana penentuan nama – nama komisioner ditentukan oleh komisi A DPRK. Hasil pemilu legislatif 2014 lalu, menun-jukkan bahwa 8 dari 20 kabupaten/kota masih dikuasai oleh partai lokal (mendominasi komi-si A). Proses penetapan nama-nama komisioner juga sangat rentan terjadi konflik dikalangan anggota legislatif sendiri.

Gambar di atas menunjukkan tentang mekanisme rekruitmen penyelenggara pe-milu. Dimulai dari seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi (TIMSEL) yang dipilih oleh komisi-I DPRA, kemudian proses seleksi dimulai dari seleksi berkas, ujian tulis, wawa-ncara dan psycho test. Hasil seleksi dari TIM-SEL kemudian diserahkan kepada komisi-I DPRA untuk melakukan fit and propert test, dan terakhir proses paripurna penetapan nama-nama yang terpilih. Hasil keputusan paripurna menetapkan beberapa nama yang terpilih sebagai anggota komisioner KIP Aceh yaitu (1) Robby Syahputra; (2) Junaidi; (3) Rid-wan Hadi; (4) Muhammad; (5) Basri M.Sabi; (6) Fauziah; and (7) Hendra Fauzi.

Pemilihan komisioner oleh komisi A DPRK untuk level Kab/Kota juga rentan ter-jadinya konflik kepentingan dikalangan ang-gota dewan sendiri, khususnya dari partai politik yang berbeda. Pada tahun 2013 misal-nya, komisi A DPRK Aceh Timur menetapkan 5 orang komisioner, namun ketika diparipur-nakan mendapat penolakan dari beberapa fraksi lain. Selanjutnya dibentuk melakukan seleksi versi paripurna dan menetapkan komposisi komisioner lainnya. Nama-nama komisioner hasil paripurna kemudian diaju-kan ke KPU untuk mendapatkan SK pengang-katan.


www.jsithopi.org

12

Disisi lain, kelompok komisioner hasil ketetapan komisi A mengajukan tuntutan hukum melalui PTUN, dan pengadilan me-mutuskan komisioner yang sah adalah yang ditetapkan oleh komisi A, bukan oleh hasil paripurna. Keputusan PTUN juga diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung (MA), se-hingga KPU membatalkan SK yang pernah mereka tanda-tangani. Ironisnya, saat kepu-tusan MA untuk mengangkat komisioner hasil komisi A disahkan, bupati Aceh Timur tidak mau melantik yang menyebabkan KIP Aceh Timur mengalami ke-vacum-an.

Disini menunjukkan bahwa pemilihan dan penetapan komisioner penyelenggara sangat erat dengan kepentingan politik ke-lompok tertentu. Artinya, deal-deal politik mempunyai kemungkinan besar akan terjadi pada saat fit and proper test, apalagi proses tahapan ini dilakukan secara tertutup. Be-berapa pertanyaan sering tidak relevan den-gan profesionalisme para kandidat.

Seperti diakui oleh salah satu kandidat komisioner KIP Kota Lhokseumawe pada ta-hun 2013 lalu, dimana ia ditanyakan seperti

pertanyaan: “meujoe lon pilih droe, peu jeut neu peumeunang lon?” (kalau saya memilih anda, apakah saya dapat dimenangkan?). Lebih jauh ia mengungkapkan:

“Pertanyaan itu membingungkan, kare-na tidak sesuai dengan standar yang di-harapkan. Artinya, proses fit & proper test dilakukan tidak untuk menguji kemampuan kognitif dan pengalaman calon, melainkan melihat komitmen transaksional calon terse-but. Saya sendiri menjawab ketika itu, kalau suara Bapak sama dengan yang lain, namun penyebarannya lebih merata disemua TPS, maka Bapak bisa dimenangkan“.

Besarnya politic interest partai tertentu dalam menentukan komisioner penyeleng-gara juga ditentukan oleh homogennya ang-gota komisi-I untuk DPRA dan komisi A untuk kab/kota. Hal ini seperti diakui oleh Qard-hawi, bahwa semakin heterogennya kom-posisi komisi makin semakin kecil intervensi partai dalam menentukan kandidat tertentu untuk terpilih.

“,,,Pertanyaanya, sejauhmana potensi komisioner KIP yang dipilih oleh DPRA/DPRK melalui fit and proper test “menggadaikan” integritasnya dengan melakukan

rekayasa suara (electoral fraud) untuk pemenangan calon tertentu? ...”


www.jsithopi.org

Sebaliknya, semakin homogen anggota komisi maka semakin besar peluang me-nitipkan kadernya di lembaga penyelengga-ra baik di KIP maupun di Panwaslih.

Pertanyaanya, sejauhmana potensi komisioner KIP yang dipilih oleh DPRA/DPRK melalui fit and proper test “menggadaikan” integritasnya dengan melakukan rekayasa suara (electoral fraud) untuk pemenangan calon tertentu? Sejumlah sumber meragu-kan hal ini. Menurut mereka sulit sekali pe-nyimpangan rekap suara dilakukan ditingkat kabuputan/kota, apalagi dilevel propinsi.

Sebaliknya, peluang terjadinya pengelembungan suara oleh penyelenggara berpotensi terjadi di TPS, jika para KPPS bersepakat dengan hal itu, dan tidak ada penga-wasan serta saksi dari paslon lain-nya.

Hal ini juga dikatakan oleh ketua KIP Aceh, bahwa masalah integritas jangan diragukan. Perso-alannya hanyalah lemahnya pema-hamana petugas/penyelenggara dilevel bawah, baik secara teknis maupun terkait aturan-aturan yang banyak terjadi perubahan dari pe-milu sebelumnya. Sedangkan proses rekruit-men penyelenggara di level bawah, seperti KPPS merupakan kewenangan kepada desa (Kades/keuchik) yang dipilih secara otoritatif, bukan proses seleksi secara terbuka.

Pada levelnya inilah yang kemudian ter-jadi beberapa potensi penyimpangan (elec-toral fraud), baik karena adanya kesenga-jaan, dan atau karena kelalaian (kealpaan).

Disisi lain Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan setiap tahapan Pilkada mem-punyai persoalan tidak kalah rumitnya; mulai dari proses rekruitmen dan pemben-tukan lembaga yang terlambat, lambatnya turun anggaran operasional dan lemahnya kewenangan dalam menindak-lanjuti setiap pelanggara terkait dengan pemilu (Pilkada) dan pemahaman teknis pengawasan yang

kurang.

Dari 20 kab/kota plus Provinsi yang akan

melaksanakan pesta demokrasi pada 15

Februari 2017, han-ya lebih kurang dua kabupaten/kota yang su-dah membentuk pantia penga-was kecamatan.

Di sebagian lainnya, Pan-

waslih kab/kota pun belum bekerja

karena belum ad-anya alokasi dana dari

pemerintah daerah. Kon-sekuensinya, proses tahapan

pilkada, termasuk proses verifi-kasi identitas bagi calon independen nir-pen-gawasan secara komprehensif dan totalitas.


www.jsithopi.org

14

PENUTUP Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan/penutup dari analisis dan update Pilkada Aceh 2017, antara lain:

1. Politik merupakan instrument dalam melahirkan para pemimpin yang ber-tanggung jawab dalam membangun Aceh ke depan menjadi lebih baik

2. Politik merupakan diskursus yang melahirkan persaingan dan perten-tangan satu sama lain dalam rangka meraih kekuasaan. Aristoteles nyakin bahwa pertentangan tersebut harus dilandasi nilai moral dan etis. Ber-beda dengan Machiavelli, dimana ia menyatakan bahwa demi tujuan yang baik, melalukan yang yang bertentan-gan dengan moral dan etis dibenar-kan.

3. Politik Aceh merupakan anti-tesis dari konflik yang melahirkan etno-nasi-onalism dan berakhir dengan MoU. Periode Pilkada awal (2006), nilai-ni-lai etno-sentril masih menjadi alasan meraih kekuasaan. Pada periode ked-ua (2012) paska MoU, pertentangan in-ter-etno menjadi potret pelaksanaan Pilkada. Jones (2012) mengatakan Poli-tik Aceh adalah potret GAM vs GAM. Namun setelah satu dekade politik Aceh berjalan, 2016 menunjukkan dua pola, disatu sisi pertarungan sesama mantan elit GAM menjadi sajian pada Pilkada 15 Februari 2016 ke depan, disisi lain, asimilasi dengan kukuatan berbasis “jakarta” menjadi penentuan kemenangan suatu calon.

4. Integritas penyelenggara menjadi salah satu topik yang diperbincang-kan dalam rangka penyelenggaraan

Pilkada 2017. Proses seleksi komis-ioner yang dilakukan oleh DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk kab/kota sesuai aturan UUPA telah melahirkan keraguan sejumlah pihak keraguan sejumlah pihak. Namun potensi ter-jadinya penyelewengan kekuasaan untuk pengelembungan suara paslon tertentu sangat berpotensi dilakukan oleh penyelenggara dilevel terendah, yaitu KPPS, dan PPS, khususnya dalam proses perhitungan dan rekapitulasi suara. Pemantauan secara menyelu-ruh dari seluruh elemen masyarakat secara independen merupakan ses-uatu yang esensial untuk dilakukan untuk meminamilisir potensi kecuran-gan dalam pemilihan kepala daerah Aceh ke depan, sehingga akan mela-hirkan proses demokrasi yang bersih, jujur, berkualitas dan bermartabat.

5. Terakhir, artikel ini merupakan suatu analisis sebagai upaya untuk men-gigatkan kita semua, dari segala sisi kelemahannya, setidaknya menjadi petuah bagi mereka para bijak dan pengambil kebijakan agar mereka menjadi lebih bijak

***

PROFIL & VISI MISI BAKAL CALON GUBERNUR ACEHPILKADA ACEH 2017

Bonus Suplemen

KETERANGAN : • Data berdasarkan Formulir BB.2 KWK • Dokumen Penjabaran Visi Misi secara detail dapat diakses di Website KIP Aceh : www.kip.acehprov.go.id

VISI MISI BAKAL CALONGUBERNUR ACEH

www.jsithopi.org

IRWANDI YUSUF

NOVA IRIANSYAH

VISITerwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui

pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani

UPDATE DATA : 01/10/2016Masukan dan saran : [email protected]

PROGRAM UNGGULAN

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus) Jaminan Kesejahteraan Aceh, meliputi Pemenu-

han akses layanan kesehatan gratis, beasiswa bagi anak yatim dan anak orang miskin dari pen-didikan dasar sampai pendidikan tinggi di PTN, dan santunan untuk manula);

2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu) Pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu ke semua sektor pembangu-nan dan pelayanan masyarakat;

3. Aceh Caròng Seluruh anak-anak di Aceh mendapatkan pen-

didikan yang berkualitas yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional;

4. Aceh Teunaga Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh yang

berasal dari energi bersih-terbarukan; 5. Aceh Gigèh Pemenuhan kebutuhan lapangan kerja bagi ang-

katan kerja dan menekan Pengangguran; 6. Aceh Meulaôt dan Meugoë Pembangunan ekonomi maritim dan pertanian

melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi 7. Acèh Troë Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh

rakyat Aceh secara mandiri;

8. Acèh Kreatif Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan

potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;

9. Acèh Kaya Merangsang tumbuhnya wirausahawan muda

yang ditunjang dengan kemudahan akses terh-adap modal, keterampilan dan pasar;

10. Acèh Peumulia Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah,

cepat, berkualitas dan bebas pungli; 11. Acèh Damê Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai MoU Hel-

sinki secara konsisten dan komprehensif; 12. Acèh Meuadab Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi

Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keisla-man dalam kehidupan sehari-hari;

13. Acèh Teuga Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olah-

raga Aceh di tingkat nasional dan regional; 14. Acèh Green Menegaskan kembali pembangunan aceh ber-

wawasan lingkungan dan berkelanjutan; 15. Acèh Seuninya Penyediaan perumahan bagi rakyat miskin;

6. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi.

7. Membangun dan melindungi sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk mem-perluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan.

8. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan.

9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan

MISI1. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta

nilai nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat.

2. Menjaga integritas kebangsaan dan keberlanju-tan perdamaian sebagai lanjut prinsip-prisip MoU Helsinki.

3. Membangun masyarakat yang berkualitas dan ber-daya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan umum.

4. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi.

5. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan.


VISI MISI BAKAL CALONGUBERNUR ACEH www.jsithopi.org

MUZAKIR MANAF TA KHALID

VISIAceh yang sejahtera, berdaulat, dan bermartabat berdasarkan MoU Helsinki dan UUPA

dalam bingkai NKRI

MISI1. Mewujudkan implementasi UUPA sesuai dengan perjanjian damai MoU Helsinki2. Memperkuat sinerjitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan pengelolaan sistem keuangan

yang terintegrasi dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan Good Governanve dan Clean Government

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur Dasar dan penunjang untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian energi

4. Memperkuat struktur ekonomi dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian dan peningka-tan nilai tambah melalui pengelolahan hasil hasil pertanian berbasis agro industri

5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya maritim dengan memperhatikan kelestarian SDA6. Mengembangkan potensi kepariwisataan yang berbasis Islami, usaha ekonomi kreatif dan sektor

riil lainnya dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi, reformasi birokrasi dan kepastian hu-

kum yang menjamin tumbuhnya minat investor8. Meningkatkan derajat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat Aceh9. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan layanan pendidikan berbasis nilai nilai Islam dan

memantapkan Aqidah, pengembangan iptek, dan mampu bersaing di kancah global serta mening-katkan partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan Aceh

10. Meningkatkan kualitas hidup melalui upaya pelestarian lingkungan dan pemanfataan sumber daya alam secara lestari

11. Menjaga dan meningkatkan nilai nilai entitas dan identitas keacehan dalam tataran regional dan global


PROGRAM UNGGULAN5 “K” (KUNCI) BANGUN ACEH

1. Keimanan berlandaskan ahlussunah wal-jama’ah bermahzab syafi’i

2. Kewenangan besar dalam mengelola “self government”

3. Kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan lokal

4. Kapasitas sdm yang mampu mewujudkan kembali kejayaan peradaban dan keabadian perdamaian

5. Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan rakyat



TARMIZI KARIM T. MACHSALMINA ALI

VISIAceh Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Dan Bermartabat Berlandaskan Nilai Islam

MISI1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan Aceh yang efektif, efisien, amanah, transparan dan

akuntabel melalui rekrutmen dan penempatan personol yang berkualitas dan berintegritas dengan sistem pola karir untuk mewujudkan fungsi pemerintah sebagai abdi negara dan pe-layan masyarakat.

2. Mewujudkan Aceh yang sejahtera dan mandiri melalui pemenuhan kebutuhan pokok, pe-layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan ekonomi ber-dasarkan tiga wilayah pertumbuhan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah (added value) yang berdaya saing tinggi dan didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi.

3. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter berlandaskan nilai Islami, keluhu-ran budaya dan kearifan lokal.

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.5. Mewujudkan iklim investasi penanaman modal di Aceh yang kondusif guna mempercepat per-

tumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja.6. Memelihara dan melestarikan perdamaian secara holistik dan terintegrasi.7. Memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan ekosistem sebagai aset daerah dan sumber

penghidupan bagi seluruh mahluk hidup.8. Menghidupkan kembali jati diri masyarakat Aceh yang Islami sebagai perwujudan penerapan

Syariat Islam.


PROGRAM UNGGULAN

1. Penataan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Amanah

2. Pemberdayaan Masyarakat Gampong3. Pembangunan Ekonomi Yang Berbasis Agro

Industri, Kemaritiman, Jasa Dan Ekonomi Kreatif Melalui Pengembangan 3 (Tiga) Wilayah

Pembangunan, Zona Barat Selatan (Hinterland), Zona Tangan (Highland), Zona Pantai (Coastal)

4. Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Ekonomi

5. Pendidikan Yang Berbasis Karakter (Akhlak Mulia), Vokasional Dan Wirausaha

6. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Dan Kualitas Hidup Masyarakat.

7. Memperkuat Pelaksanaan Perdamaian Yang Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip Keadilan, Kesetaraan Dan Penghormatan Pada Hak Asasi Manusia Dengan Memperkuat Nilai Ukhwah

8. Penerapan Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Kehidupan Masyarakat

9. Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan10. Pembangunan Sosial Yang Bermartabat



ABDULAH PUTEH SAYED MUSTAFA USAB

VISIMewujudkan Kembali Aceh Sebagai Negeri Yang Aman, Sejahtera, Adil,

Makmur, Dan Beradidaya Berlandaskan Syariat Islam

MISI1. Penyelenggaraan syariat islam : guna mewujudkan sumber daya masyarakat

unggul yang Rahmatan Lil ‘Alamin

2. Revolusi pertanian: mengoptimalkan sumberdaya alam yang didukung peningkatan kemampuan sumber daya masyarakat, sehingga terbuka seluas

luasnya kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja. Termasuk memperhatikan pembangunan kawasan Barat Selatan Aceh guna

mendukung pelaksanaan Program NAWACITA Presiden Jokowi

3. Reformasi birokrasi : dipandu oleh Pemimpin Pemerintahan Aceh yang visioner, tegas , cerdas, tulus dan ikhlas tanpa ada niat korupsi, juga telah terbukti rela berkorban dan mampu menjalankan Amanat UUPA, serta memiliki hubungan kuat dengan Pusat dan Negara lain


PROGRAM UNGGULAN

1. Programintensifikasipertanianrakyatse-kaligus meningkatkan peluang berusaha dan peluang bekerja

2. Mewujudkan pengusaha handal

3. Membangun 100 perkebunan dan 100 pabrik pengolahannya guna menciptakan lapangan kerja baru

4. Mendukung pelaksanaan Nawacita Presiden Jokowi, dengan cara

memperhatikan pembangunan kawasan Barat Selatan Aceh



ZAINI ABDULLAH NASARUDDIN

VISI ACEH YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERMARTABAT

Dengan Motto:LANJUTKAN PEMBANGUNAN ACEH

MISI1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Aceh Yang Bersih Dan Profesional2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berbasis Nilai Nilai Keislaman

dan Kearifan Lokal3. Meningkatkan Fasilitas Dan Infrastruktur Publik, Kinerja Pelayanan, dan Konektivitas

Ekonomi Aceh Yang Mandiri Dan Berdaya Saing4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Secara Terpadu Dan Sinergis Berbasis Ekonomi

Rumah Tangga, Ekonomi Pedesaan dan Ekonomi Berkelanjutan5. Menumbuhkembangkan Iklim Investasi yang kondusif menuju Aceh yang Mandiri

dan Sejahtera6. Penguatan Seni, Sosial Budaya, Politik dan Pariwisata, berbasiskan Transformasi

Nilai Syariah di Kalangan Rakyat Aceh7. Optimalisasi Implementasi UUPA dan Turunannya berdasarkan MoU Helsinki dalam

Kerangka Mewujudkan Perdamaian Aceh


PROGRAM UNGGULAN

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan

2. Meningkatkan Mutu Kesehatan

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

4. Kemandirian Ekonomi Terpadu

5. Peningkatan Penanaman Modal Asing Dalam Negeri Di Aceh, Menurunya Ket-ergantungan Aceh Terhadap Ekonomi Regional & Penguatan Kelembagaan Ekonomi Dan Ekspor



ZAKARIA SAMAN T. ALAIDINSYAH

VISI ACEH BEU MAJU DAN RAKYAT BEU SEJAHTERA UNTUK SEMUA

MISI1. Membangun Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

2. Membangun Perekonomian Yang Kokoh Dan Berkeadilan

3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata Kelola Dan Perluasan Partisipasi Publik Dan Penegakan Hukum

4. Mewujudkan Aceh Yang Nyaman Dengan Pembangunan Infrasturktur Strategis Yang Berkelanjutan Srta Ramah Lingkungan/Bencana

5. Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Serta Mencegah Bencana Sosial Lainnya


PROGRAM UNGGULAN

1. Membebaskan biaya operasional pendidikan dari SD, SMP, SMA

2. Kemandirian Ekonomi melalui Penguatan UMKM

3. Good Governance & Clean Government

4. mewujudkan Aceh yang nyaman dengan infrasturktur strategis

5. Mengokohkan Kehidupan sosial kemasyarakatan

6. pembinaan kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam berbagai bidang