Download pdf - POLITIK PENGUATAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM ... · POLITIK PENGUATAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM INDONESIA (T elaah Historis Transformasi FA-UII Ke PTAIN Era Menteri

29

POLITIK PENGUATAN INSTITUSIPENDIDIKAN TINGGI ISLAM INDONESIA

(Telaah Historis Transformasi FA-UII Ke PTAIN EraMenteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim)

Darul Abror

STAI As-Shiddiqiyah Lempuing Jaya OKI SumselE-mail: [email protected]

AbstractThis study aims to develop scientific

treasures on the focus of educational politicalstudies that are not yet familiar in Indonesia,especially regarding the politics of strengtheningIslamic education institutions Era of the Minister ofReligion K.H.A. Wahid Hasyim Indonesia that hasnever been studied by anyone, so this studybecomes important to study. This study uses"Interest Groups Theory" which has beenincorporated in The Politics of EducationAssociation (PEA) as an analysis knife so that it isrelevant to the context of the discussion. Themethod in this study uses the qualitative method"Library Research" with an educational politicalapproach with historical style. Whereas incollecting data obtained do documentation studyand interview, and data analysis technique used byqualitative circular analysis technique bydescribing, classifying and combining. In this studythere were two important findings. First, theemergence of a program of strengthening Islamichigher education institutions in Indonesia on thebasis of the construction of internal and externalfactors was the existence of the "Balance Motive"praxis by using a rational and spiritual approachwhich was emphasized in the concept and practice,namely the balance between science and piety,between logic and morality, between religious andpublic education, both must complement each otherwhich is confirmed through the political program ofhis institutional notion which is to establish a"complete Islamic University and library" whichmakes PTAIN a modern embryo of civilizationunder the control of the Ministry Religion. Thesecond finding, in practice, is the interaction patternused by the era of the Minister of Religion of K.H.A. Wahid Hasyim in the process of strengtheningIslamic higher education institutions in Indonesia isan interaction pattern of "AccommodativeCompromistic Associative", namely the pattern ofinteraction that has an indication of "balanced"synthesis with secular groups, even training with

the regime, in ways that are more adaptive andprioritize stability and interests all groups byreflecting competitive, compromise, cooperativeand tassammuh and tawassuth processes to reduceconflict between groups with the aim of obtainingalternative solutions.

Keywords: Politics, Islamic Higher Education,K.H.A. Wahid Hasyim.

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan khazanah ilmiah pada fokuskajian politik pendidikan yang belum familier diIndonesia khususnya tentang Politik penguataninstitusi pendidikan tingi Islam Era Menteri AgamaK.H.A. Wahid Hasyim Indonesia yang belumpernah ditelitioleh siapapun,sehingga kajian inimenjadi penting untuk diteliti. Penelitian inimenggunakan “Interest Groups Theory” yangsudah tergabung dalam The Politics of EducationAssociation (PEA) sebagai pisau analisisnyasehingga relevan dengan kontekspembahasan.Metode dalam penelitian inimenggunakan metode kualitatif “LibraryReseach”dengan pendekatan politik pendidikandengan corak historis.Sedangkan dalampengumpulan data diperoleh melakukanstudidokumentasi dan wawancara, dan teknik analisadata yang digunakan dengan teknik analisiskualitatif melingkar dengan memerikan,menggolongkan dan menggabungkan.Dalampenelitian ini teradapat dua temuan penting,Pertama, munculnya program penguatan institusipendidikan tinggi Islam di Indonesia atas dasarkonstruksi faktor internal dan eksternalnya adalahadanya praksis “Motif Imbang” denganmenggunakan pendekatan rasional dengan spiritualyang ditegaskan dalam konsep dan praksisnya,yakni adanya keseimbangan antara ilmupengetahuan dan taqwa, antara logika dan akhlak,antara pendidikan agama dan umum, keduanya



Darul Abror










Darul Abror








28

30

harus saling melengkapi yang ditegaskan melaluiprogram politik gagasan institusionalnya yaknimendirikan “Universitas Islam lengkap besertaperpustkaannya” yang nondikotomik, sehinggamenjadikan PTAIN sebagai embrio peradabanmodern di bawah kontrol Kementerian Agama.Temuan kedua, pada praksisnya, pola interaksiyang digunakan era Menteri Agama K.H. A. WahidHasyim dalam proses penguatan institusipendidikan tinggi Islam di Indonesia adalah polainteraksi “Asosiatif AkomodatifKompromistis”yakni polainteraksi yang memilikiindikasi sintesis “imbang” dengan golongansekuler, bahkan bergaining dengan rezim, dengancara yang lebih adaptif serta memprioritaskanstabilitas dan kepentingan semua golongan denganrefleksi proses yangkompetitif, kompromistis,kooperatif, dantassammuhsertatawassuth untukmengurangi konflikantar groups dengan tujuanmendapatkan solusi alternatif.

Kata Kunci: Politik, Pendidikan Tinggi Islam,K.H.A. Wahid Hasyim.

Pendidikan Islam di Indonesia era ordelama mengalami suatu proses politik danpendidikan dengan kompleksitas dinamika yangberimplikasi positif maupun negatif. Positifnya halitu menjadi spirit bagi bangsa untuk lebih asosiatifdengan jiwa nasionalismenya, demikian puladengan halnegatifnya, adanya signifikansidiskriminasi pendidikan pada tujuan dan esensipendidikan oleh penjajah Belanda.Hal ini tentunyadapat dipahami secara kompleks dengan multifaktornya dalam fakta-fakta historis.Sehinggaperkembangan pendidikan Islam bisa dikatakanterhambat sekaligus tertantang dalam penguatannyakhususnya dalam aspek pendidikan di pesantrenlebih-lebih di perguruan tinggi Islamnya. Dipesantren, para Kyai sebelumnya memangmengkhawatirkan pendidikan model Eropa yanglebih menekankan pengembangan rasionalitas ilmupengetahuan dan sikap duniawi yang dinilai dapatmelunturkan budi luhur bangsa Indonesia, sehinggamereka memperkuat terlebih dahulu tradisipendidikan pesantren dalam rangka menjaga budiluhur bangsa. (Dhofier, 2011, 168).Dengandemikian, besarnya harapan umat Islam untukmemperoleh pendidikan yang non-diskriminatifnilai-nilai dengan menjaga etika kemanusiaannyayang tentunya harapan itu tercurahkan kepada

pemangku kebijakan pendidikan Islam, yakni“Kementerian Agama”.

Di era Menteri Agama K.H. A. WahidHasyim memang memiliki realitas sejarah yangjauh dijangkau oleh kaum atau masyarakat awampada umumnya.Permasalahan yang mendasar dieranya adalah pada masa penjajahan Belanda yangmemperkuat basis kolonialsiasi sosial, politikmaupun ideologisnya.Salah satu peninggalansejarah yang paling bernilai negatif adalahpeninggalan “Dikotomi ilmu pengetahuan” antarapengetahuan Islam dengan pengetahuan umum.Praksis dikotomi ilmu pengetahuan di Indonesiasengaja didesain oleh kelompok “Barat” untukmemperkuat basis ideologis yangberkesinambungan sehingga memiliki implikasinegatif terhadap persatuan bangsa, dengan harapanadanya sekulerisasi sosio-ideologis melalui jalur“pendidikan”, khususnya pada institusi pendidikanIslam di Indonesia, sehingga keberpihakan “Barat”lebih kental dan berpengaruh secara kontinyu.

Hal di atas dapat dilihat dari politikpenjajah Belanda pada waktu itu, usaha yangdilakukan penjajah dengan dua hal, yakni kedalamdan keluar, kedalam dengan cara menghalangipikiran-pikiran modern dalam Islam denganmempertahankan yang kolot-kolot, kemudian yangkeluar dengan mengenalkan dunia terpelajar akangambaran jelek pada Islam, sehingga enggan untukke Islam, dengan kata lain penjajahan tidak hanyadengan cara lahiriyah, melainkan dengan batiniyah,maka penjajahan kebudayaan adalah yang palingpenting, hal ini sesuai dengan yang diutarakan olehahli pikir penjajah, C. Snouck Hurgronje, dengantegas bahwa “memasukkan pendidikan barat padarakyat, nanti dengan sendirinya ia akan menjauhipendidikannya yang dulu, artinya pendidikanIslam,“makin lama makin jauh denganIslam”.(Atjeh, 930-931).

Sesuai historis di atas, terdapat duapoint dasar bagi peneliti dengan mencobamerenung dan deep analisys nilai-nilai historisyang perlu dijelaskan dalam sudut pandangyang lebih signifikan, yakni fokus padapenguatan institusi pendidikan tinggi Islam diIndonesia era Menteri Agama K.H.A WahidHasyim. Maka setidaknya ada tiga peristiwa















29

31

yang melatar belakangi kondisi sosio-politikyang relevan pada penelitian ini, khususnyaatas implikasi negatif kolonialisasi pendidikanyang “Dikotomik” di Indonesia.Pertama,Adanya spirit yang tinggi dari golongannasionalis sekuler dalam proses penguatanparadigma dan kemajuan bangsa yang lebihdikotomik atau yang lebih tepat dengan bahasasekuler model Barat yang belum relevanparadigmanya dengan identitas keislaman dankebangsaan Indonesia, khususnya bagikelompok nasionalis agamis. Dimana golongannasionalis agamis mayoritas masih dikungkungoleh perasaan tinggi dan lemahnya logika,sedangkan golongan sekuler telah mapandengan cara pandangnya yang didukung olehkeberpihakan sistem pemerintahan saat itu.

Tentu hal di atas menjadi salah satu alasanyang mendasar bagi kelompok nasionalis agamismemiliki keinginan besar untuk mendirikanUniveritas Islam yang tentunya secara politik tidakterlepas atas keberhasilan dari kelompok nasionalis“Sekuler”.Budairy dan Zawawi (2009, hal. 248-249) mengemukakan bahwa,“dalam hal ini, kaumnasionalis sekuler telah mampu menggolkanberdirinya Universitas Gajah Mada (UGM) diYogyakarta yang mulai digagas sejak 17 Februari1946 dan tepatnya pada 16 Desember 1949 UGMdiresmikan di Yogyakarta.Pada waktu yang sama,K.H. A. Wahid Hasyim sebagai Menteri AgamaRIS juga menghadiri pada acara peresmian UGMtersebut, tentunya hal ini sebagai refleksi nilai-nilaitasammuh antar sesama golongan. Salah satu buktiargument dari ketua UGM yang membuat K.H. A.Wahid Hasyim terbangkitkan adalah ketika Prof.Sardjito menyatakan bahwa :“Letak UniversitasGajah Mada diantara Candi Prambanan danBorobudur, maka Universitas Gajah Madaharuslah kelak menjelmalkan rekarnasi Prambanandan Borobudur”.(Suryanegara, Ahmad Mansur,2016, 287). Mendengar isi pidato tersebut, makakemudian Menteri Agama RIS KH.A. WahidHasyim berupaya semaksimal mungkinmerencanakan dan mendirikan Universitas Islambeserta perpustakaannya. (Yusuf dkk, 2017,67)Pada esensinya komentar Prof. Sardjito

tampaknya memiliki keinginan menjadikanalumninya sebagai pelanjut ajaran Hindu dan ajaranBudha, sehingga menggugah hati K.H. WahidHasyim untuk mendirikan Perguruan Tinggi IslamNegeri.(Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, 288).Peneliti lebih memahami makna filosofisnya darirengkarnasi sebagai proses menghidupkan kembaliunsur-unsur kejayaan seperti era sebelumnyasehingga statment tersebut di anggap lebih berpihakpada model kemajuan Hindu-Budha atau lebih tepatmenjauh dari nilai-nilai syari’at Islam.

Bahkan yang lebih mendapat sorotantajam dari peneliti adalah adanya implikasinegatif ideologis dari golongan sekuler yangmengiginkan Kementerian Agama di eraMenteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim agardihapuskan dengan menggabungkan urusanpendidikan pada kementerian pendidikan dankebudayaan saja.“Kementerian Agama yang diera tersebut memang masih mendapatserangan tajam dari kelompok sekuler untukmembubarkan Kementerian Agama”.(Mastuki,HS. 1997. 137-140). Adapun tokoh yangmenggugat Kementerian Agama adalahRasuna Said dan Sirajjudin Abbas, Cs yangmenghendaki dibubarkannya DepartemenAgama dan Departemen Penerangan denganalasan bahwa “kedua departeman ini tidakefisien, dan lebih merupakan ajang rebutanpartai-partai tertentu saja jika departemen itudikuasai oleh partai tertentu saja (Masyumi–NU) yang pada waktu itu dikuasai oleh PartaiPNI”.(Puslitbang Kehidupan Beragama danPenelitian dan Pengembangan Agama,1980/1981, 47-48).Tentunya peristiwa di atasmenjadikan tugas berat bagi KementerianAgama era Menteri Agama K.H. A. WahidHasyim untuk membendung gerakan-gerakansekuler yang memiliki “sanad ideologis” jelasdari Belanda, yakni Sekulerisme.

Latar historis Kedua,adanyakecenderungan rezim memberikan perhatian lebihterhadap golongan sekulerdalam aspek pendidikantinggi khususnya UGM dan salah satu Univrsitaspeninggalan sosio-ideologis Belanda, yakni UI.











30

32

Sesuai apa yang katakan oleh Mastuki (2010, 258)yang mengemukakanbahwa “Pada paruh pertamatahun 1950, upaya pemerintah di level perguruantinggi terkonsentrasi pada pengembangan duauniversitas pada pengembangan dua universitasyang telah ada sebelumnya, yakni UniversitasGadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia(UI)–dahulu milik Belanda.Pada 19 Desember1949 Fakultas yang berpencar disatukan menjadiUGM. Sementara UI dirintis oleh Belanda padatahun 1940-an dimaksudkan untuk menyatukansemua perguruan tinggi yang ada seperti diSurabaya, Bandung, Bogor dll, dan melalui dekritpendidikan tinggi 1946 dikembangkan menjadibeberapa Universitas yang dimulai dari UI Jakarta1950, Universitas Erlangga 1954, UniversitasHasanuddin Makassar 1956, ITB 1959, IPB 1963,dan IKIP Jakarta 1964. Sebaliknya, fokusperhatian terhadap pendidikan tinggi Islam yang dinaungi di bawah Kementerian Agamamemungkinkan juga belum terfikirkan oleh rezimsaat itu.

Hal ini tentunya atas power yang dominandi era pasca kemerdekaaan. Salah satunya kekuatankelompok sosialis dan sekuler seperti sultan syahrirdan Amir Saifudin yang lebihmendominasi.(Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016,289). Maka dengan sistem parlemen tersebutmemungkinkan Rezim Soekarno memilikikecenderungan lebih kepada kelompok nasionalis“sekuler”, salah satunya fokus perhatiannya lebihterhadap pendidikan UGM dan UI (tinggalanbelanda) daripada institusi pendidikan Islam atauPesantren, karena sistem parlemen merupakansebuah sistem pemerintahan yang parlemennyamemiliki peranan penting dalam pemerintahan,dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalammengangkat perdana menteri dan parlemen pundapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan caramengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Latar historis ketiga, Adanya kebutuhanmendesak bagi umat Islam dengan banyaknyaalumni Madrasah dan Pesantren yang belumterakomodir pada pendidikan tinggi umum maupunUII sendiri. Hal ini seirama dengan Nata (2001,231-233), yang mengemukakan bahwa dua alasanyang mendasari terbentuknya perguruan tinggiIslam (PTI) adalah pertama; adanya kebutuhan

umat Islam dengan kondisi banyaknya alumni yangsudah menyelesaikan di sekolah atau madrasah dipesantren. Kedua, semakin besarnya perananlulusan universitas sekuler model Barat di tengahmasyarakat Indonesia dengan sendirinya menantangumat Islam untuk berpikir menyediakan sistempendidikan tinggi bagi generasi mudanya.Hal inijuga didukung oleh Nor Huda bahwa kasus adanyaperaturan di Universitas Islam Indonesia (UII)tentang tolak ukur baku yang dikehendaki bagipendidikan matrikulasi yang memiliki arti kursuspersiapan bagi para murid madrasah harusditutup.(Huda, Nor. 2015, 330).Permasalahmendasar di atas tidak bisa dianggap remeh dalamaspek politik, sosial, pendidikan dan ideoligi bangsaIndonesia. Sehingga implikasi dari praksis“Sekulerisme” di atas tentunya menjadi tantanganbesar era Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyimuntuk berpikir dan bertindak maksimal dalampenguatan sistem pendidikan khususnya pendidikantinggi Islam yang nondikotomik dan berkebangsaandi Indonesia.Walaupun dengan tantangan di atas,K.H. A. Wahid Hasyim memiliki keinginan yangkuat agar para santri tidak lebih rendahkedudukannya dalam masyarakat daripada kaumbarat.(Atjeh, H. Aboebakar, 2015, 171).

Selain permasalahan di atas, juga terdapattantangan besar dalam internal umat Islam sendiriatas hasil dari Konferensi meja Bundar (KMB)Internasional di Den Haag Belanda tahun 1949yang menjadikan Indonesia dengan dua perdanamenteri, yakni perdana manteri RepublikIndoenesia Serikat (RIS) Muhammad Hatta denganMenteri Agamanya K.H. A. Wahid Hasyim danPerdana Menteri Republik Indonesia (RI) A. Halimdengan Menteri Agamanya K.H. FaqihUsman.Tentu sesuatu yang tidak mudah untukdijalani, sehingga dengan kebijakan di atas,berdampak secara politis di internal perkembanganbangsa Indonesia tidak dinamis, khususnya bagiUmat Islam. Menurut K.H. A. Wahid Hasyim,dualisme kementerian memang menjadi hambatantersendiri dengan dua perdana menteri, salahsatunya dalam pelaksanaan program penguatanpendidikan tinggi Islam yang telah dicanangkan,yakni Pendirian “Universitas Islam”, untuk itubeliau berupaya ada satu kesatuan kementerianagama dengan melakukan konsolidasi efektif











31

33

dengan Hatta selaku perdana menteri RIS dan A.Halim selaku perdana menteri RI untuk membentukNegara kesatuandengan menyatukan duakementerian dan melebur menjadi satu. (Azra danUmam, 1998, 83).

Sehingga Deliar Noer, (1987, 197)mengemukakan bahwa “percaturan politik diIndonesia pada tahun 1950-an.Salah satu faktorutamanya adalah bukan lagi pada faktor keamanan“kemerdekaan” dan lainnya, melainkansejauhmana kedekatan para pemimpin partaipolitik dengan presiden dan tentara serta denganpara pemimpin partai lain”.Partisipasi rezimmemang tidak bisa dihindarkan dengan sistemparlementernya, akan tetapi faktor relasiintrinsiknya dan trakrecordnya tentu juga menjadipertimbangan dan lebih penting. Hal ini sesuai apayang dikatakan oleh Harry J. Benda(1957, 313)bahwa “pengaruh tokoh sentral pesantren K.H.Hasyim Asy’ari dalam hal ini sebagai pembukajalan kompromi antara Indonesia Jepang, dengankondisi yang sudah tua, tentunya secara eksplisitrekomendasi terhadap puteranya dalammengembangkan pola dan proses politik Nasionalkepada K.H. Wahid Hasyim, tentunya K.H. WahidHasyim sendiri memiliki pengaruh yang sangatpenting terhadap Islam di Indonesia”.Sampai padadijadikannya sebagai Menteri Agama, bukannyatanpa pertimbangan, melainkan atas tingginyaspiritnya di era revolusi saat itu.Demikan Azra danUmam (1998, 89) mengemukakan bahwa“Tahun1945-1950 merupakan periode kesatuan dalamperjuangan, sedangkan dalam tahun 1950-1955adalah perebutan partai-partai dalam memperolehkekuasaan, dan era Menteri Agama K.H. A. WahidHasyim sebagai Menteri era Konsolidasi danPembelaan eksistensi Kementerian Agama”.

Disisilainatas realitas permasalahan sosio-politik di atas, K.H. A. Wahid Hasyim memilikicita-cita tinggi agar bangsa Indonesia memilikiidentitas yang khas dengan mensitesiskan antarapengetahuan agama dan umum, ilmu pengetahuandan taqwa, antara logika dan akhlak, keduanyaharus saling melengkapidan telah ditegaskan dalamprogram Kementerian Agama RIS untuk“mendirikan Universitas lengkap besertaperpustakaannya”. Sesuai dengan apa yang

tegaskan oleh Azra dan Umam, (1998, 91) bahwa“pada masa kementerian agama K.H.A. WahidHasyim,berupaya dengan gagasan konstruktifnyadengan tujuan menyeimbangkan ilmu pengetahuanumum dan agama dengan dasar taqwa dalampandangan Islam yang tidak mungkin dijauhkandan harus sama-sama cukup lengkap sebagaisyarat hidup”.Tentunya tujuannya untukmembangun jiwa bangsa Indonesia agar bisaberpikir maju, modern dan moderat yangdilandaskan pada spirit keagamaan yang tinggi.

Untuk itu, sesuatu yang menggelitikpeneliti dalam kajian ini adalah mengapa programpenguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia itumuncul di era Menteri Agama K.H. A. WahidHasyim? dan Bagaimana pola interaksi sosio-politik dalam penguatan pendidikan tinggi Islam diIndonesia era Menteri Agama K.H. A. WahidHasyim tersebut?, sehingga mampu mencapaitujuan pendidikan yang non-dikotomikpadahalbeliau secara “formalitas”tercatat dalam sejarahbelum pernah mengenyam pendidikan formalseperti tokoh-tokoh lain semasanya, akan tetapimampu memformalisasikan institusi pendidikantinggi Islam di Indonesia dengan cara yang ilegan,kosmopolit berbasis persaudaraan. Tentu kajian inipenting dan bernilai serta menarik untuk hal diteliti.

Metode PenelitianPenelitian ini bersifat kajian kepustakaan

(Library Research)dengan pendekatan politikpendidikanyang bercorak historis,sehinggapenelitian ini merupakan penelitiankualitatif. Menurut Cresswell, (2014,4-5),mengemukakan bahwa penelitian kualitatifmerupakan metode-metode untuk mengeksplorasidan memahami makna oleh sejumlah individu atausekelompok orang dianggap berasal dari masalahsosial atau kemanuasiaan.Dalam konteks inisebagaimana dikemukakan Bakker dan Zubairmasalah yang dikaji termasuk dalam kategorimateri kefilsafatan dengan model penelitianhistoris-faktual mengenai peran tokoh.(Bakker danZubair, 1994, 61), Disisilain, Metode kualitatifberusaha memahami dan menafsirkan makna suatuperistiwa interaksi tingkah laku manusia terkadangperspektif berdasarkan peneliti sendiri.(Gunawan,















32

34

2014, 80). Pendekatan dalam penelitian ini adalahpendekatan politik pendidikan, khususnya padaprosesnya penguatan pendidikan tinggi Islamdengan telaah historis politis yang bersifatdeskriptif pada transformasi Fakultas Agama UII kePTAIN di era menteri Agama WahidHasyim.Kajian sejarah merupakan kajian yangmengungkapkan fakta-fakta itu menjadi karyailmiah yang bermakna. dalam konteks politikpendidikan, tentunya membahas manuver-manuverkepentingan dan kekuatan antar kelompok dan antarkekuatan, maka dalam konteks ini sebenarnyasangat relevan jika dalam penelitian historis inijuga bisa jadi membahas tentang fakta-fakta,peristiwa dan kasus. (Cresswell, 2009, 20), yangterjadi di era itu.

Sukardi, (2014, 18), mengemukakanpenelitian semacam ini secara umum dapatdilakukan dengan empat langkah, yakni heuristik,kritik, interpretasi dan historiografi.Heuristik adalahlangkah pengumpulan dan pemburuan berbagaisumber data sejarah melalui pelacakan atasberbagai dokumen sejarah, situs sejarah, danwawancara dengan orang-orang tertentu. Langkahkritik adalah upaya peneliti untuk mengkritisi danmenguji sumber dan data sejarah yang sudahdikumpulkan. Dalam hal ini peneliti sejarah harusmelakukan kritik ekstern dan kritik intern.KritikEkstern dilakukan untuk menguji keaslian atauotentitas sumber sejarah da membedakan antarasumber sejarah yang asli dengan yang palsu.kritikintern dilakuukan unutk menguji validitas datasejarah. Kritik ekstern dan intern menghasilkanfakta sebagai data yang telah terseleksi. LangkahInterpretasi adalah upaya peneliti untukmenafsirkan-berdasarkan perspektif tertentu-faktasejarah sebelum dan selama proses rekonstruksifakta ietu menjadi bentuk dan struktur yang logis.Langkah historiografi adalah menuliskan hasilpenafsiran di atas menjadi tulisan atau karya sejarahyang utuh dan bermutu.(Sukardi, 2014, 18-19),Analisis ini bersifat deskriptif, yakni analisis yangberupaya memaparkan fakta-fakta sejarah apaadanya tetapi juga berangkat dari kajian sejarahyang sudah ada sebelumnya.

Menurut M. Sirozi, (2004, 99),mengemukakan dokumen sesungguhnya adalahsumber data yang siap pakai, dalam bentuk

rentangan luas bahan tertulis dan fisik termasukcatatan umum atau arsip. Karena kajian ini secaragaris besar banyak berkaitan dengan proses politikpendidikan di era menteri agama Wahid Hasyimmaka sumber primernya adalah dokumen, rekaman-rekaman kuantitas (Quantitatif Records), kesaksian(Oral Testimonies), dan Relics.(Sanjaya, 2013, 116-117). Sehingga dengan demikian, dapatdiungkapkan dengan jelas dan akurat tentang prosespenguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia eraMenteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim khususnyapada transformasi Fakultas Agama UII Ke PTAIN.Dalam hal ini tentunya pertelaan-pertelaan padasuatu konferensi, tulisan K.H. A. Wahid Hasyim,teman serta lawan politiknya yang samasa, setabuku sejarah hidup Wahid Hasyim dan karangantersiar yang disusun oleh Aboe Bakar Atjehtentunya juga bisa menjadi sumber primer padpenelitian ini, karena beliau adalah satu-satunyapenulis yang memahami dan mengerti sertamengumpulkan karya-karya K.H. A. WahidHasyim sekaligus tokoh yang hidup di masa itukhsusnya fokus pada kajian pendidikan tinggiIslam, dan yang terpenting lagi adalah beliaumerupakan salah satu tim yang disusun sesuaiperaturan Menteri Agama (PMA) NO. 4 Tahun1954 tentang panitia penyusun riwayat hidup dankarangan tersiar K.H. A. Wahid Hasyim.

Dengan demikian, layak jika buku tersebutmenjadi dokumen primer dalam penelitianini.Selain itu, Atjeh juga hidup semasa denganWahid Hasyim sebagai bidang penerbitan eramenteri agama RIS Wahid Hasyim.Sedangkansumber sekunder adalah karya-karya dan tulisan-tulisan yang relevan dan mendukung kajian ini, halini dari beberapa buku rujukan yang penting danmutakhir, serta di akui secara ilmiah, salah satunyaadalah pada karya Azumardi Azra dan SaifulUmam tentang Menteri-Menteri Agama BiografiSosial Politik dan beberapa penelitian lain yangrelevan. Serta buku-buku tentang politik pendidikandan hasil penelitian serta jurnal yang berkaitandengan penilitian penulis.

Mengingat penelitian ini bersifatkepustakaan dengan mengumpulkan dokumenterkait yang berkaitan dengan kebijakan pendidikantingginya, strategi, rencana dan dampaknya.Suharsimi mendefinisikan bahwa, metode













33

35

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-halvariabel yang berupa catatan, transkip buku, suratkabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger,agenda, dan sebagainya.((Arikunto,274),Dokumenter adalah informasi yang disimpan ataudidokumentasikan sebagai bahan dokumenter,bahan dokumenter antaralain, (a) Otobiografi, (b)Surat-surat pribadi, (c) Kliping, (d) DokumenPemerintah maupun swasta, (e) Cerita Roman dancerita rakyat, (f) Data diserver dan flashdisk, (g)data tersimpan di Wib site, dll.(Bungin, 125).Sanjaya (2013,116), juga mengemukakkandokumen adalah segala macam yang mengandunginformasi baik di tulis maupun di cetak.Penyusunandata dengan menggunakan bibliografi fungsionaladalah menyusun, mengedit dan mengklasifikasidata sesuai fungsinya untuk masing-masingpermasalahan. Sementara yang dimaksudbibliografi final adalah memilih, mereduksi, danmenyajikan data sesuai karakteristik permasalahan,hingga terkumpul dan secara final.Data dokumenterutama merupakan sumber yang bagus untuk studikasus kualitatif karena mereka bisa mengadakanpenyeledikan dalam konteks masalah yangdiselidiki.(M. Sirozi, 2004, 99).

Pemahaman penulis mengenai penguatantransformasi fakultas agama UII ke PTAIN MenteriAgama Wahid Hasyim dalam proses formulasikebijakan tersebut bersifat politis. Forwadmenyatakan “setiap analisis serius mengenaipertanyaan tentang kebijakan umum dengan cepatmeluas menjadi pembahasan tentang politik padaumumnya dan masyarakat secara keseluruhan” (M.Sirozi, (2004, 8).M. Sirozi juga menambahkanbahwa kajian politik pendidikan bukan merupakankajian konsep pendidikan Islam, atau kebijakanpendidikan Islam atau pada ideologis pendidikanIslam, bahkan bukan pula kajian ini merupakankajian politik Islam, tapi yang benar adalah kajiantentang proses politik M. Sirozi, (2004, 8). Dalampenguatan pendidikan tinggi Islam di era MenteriAgama K.H. A. Wahid Hasyim dalam transformasiFakultas UII ke PTAIN pada tahun 1949-1952 diIndonesia. Komunikasi dan konsolidasi di eraMenteri Agama RIS Wahid Hasyim denganMenteri Agama RI Faqih Usman telah meyakinkankepada rezim dalam memberikan pertimbangan

kebijakan tentang urgensi pendidikan tinggi IslamNegeri di bawah Kementerian Agama saat itu.

Kajian ini dirancang untuk memberikanuraian analisis deskriptif dengan memaparkanfakta-fakta sejarah apa adanya tetapi berangkat darikajian sejarah yang sudah ada sebelumnya sertaatas urutan sejarah di era Menteri Agama WahidHasyim dalam Mentranformasi pendidikan TinggiIslam di Indonesia, Juga akan dijelaskan polahubungan antara kementerian agama RIS EraWahid Hasyim dengan era menteri RI agama FakihUsman, sampai pada proses ratifikasi peraturanpemerintah No. 34 Tahun 1950, karena hal tersebutadalah bagian representasi kebijakan dalampengembangan pendidikan tinggi Islam dengantransformasi Fakultas Agama Universitas IslamIndonesia (UII) menjadi PTAIN di Yogyakarta.Dikatan dengan cara lebih sederhana, kajian inimencakup usaha untuk mengembangkan laporanhistoris politis mengenai mengapa ide itu muncul diera Menteri Agama Wahid Hasyim dan polainteraksnya dalam proses tersebut.

Kajian politik pendidikan ini lebih padakajian proses kebijakan itu dirumuskan, bagaimanasesungguhnya kebijakan di buat, yakni tindakan apayang dilakukan berbagai pelakunya.kajian ini jugadirancang untuk menggambarkan dan menganalisisranah dan proses transformasi pendidikan tinggi diIndonesia, menjajaki keterkaitan nilai, kepentingandan sumber daya manusia di era Menteri AgamaWahid Hasyim. Dan kajian ini juga bisa dijelaskansebagai kajian isi kebijakan karena kajian iniberfokus pada preferensi kepentingan era MenteriAgama Wahid Hasyim. Selain itu kajian ini jugadijelaskan suatu analisis advokasi (pembelaan)proses.

Adapun analisis data pada penelitian inidengan analisis historis yang bersifat politis di eraMenteri Agama K.H. Wahid Hasyim, maka analisisdata dilakukan dengan beberapa tahap, pertama,mengklasifikasikan data tentang proses politikpenguatan pendidikan tinggi Islamera MenteriAgama Wahid Hasyim, sehingga diketahui manaproses yang lebih tepat dalam sejarah. Kedua,menginterpresentasikan informasi yang ada, baikdalam strategi dan evaluasi politik pendidikan eraMenteri Agama Wahid Hasyim. Ketiga, melakukan













34

36

analisis, yakni implikasinya atas serangkaiantentang Proses Formulasi Kebijakan politikpendidikan Tinggi era Menteri Agama WahidHasyim. Sehingga menjadi penting bahwa untukmemberikan satu pola analisis pada kajian ini.Analisis memusatkan perhatian makna padapemahaman dan pengertian mereka akanketerlibatan mereka. Semua data yang relevan dianalisis dan disampaikan dengan kata ataugambar.Oleh sebab itu analisis in bersifat kualitatif.Ini mengikuti proses melingkar dengan melibatkanproses memerikan, menggolongkan dan antarhubungan, seperti yang disampaikan ey, (M. Sirozi,2004, 111).

Langkah “memerikan” dalam prosesmelingkar ini mencakup laporan yang tuntas dankomprehensif mengenai konteks, prosesketerlibatan di Era Menteri Agama Wahid Hasyimdalam proses transformasi Fakultas Agama UII kePTAIN. Ketiga aspek di atas tidak dinyatakandengan sesederhana mungkin, melainkan dengansemaksimal mungkin yang mencakup informasideskriptif tentang konteks kegiatan, niat, tujuan,strategi, cara yang mengatur dari era MenteriAgama Wahid Hasyim serta dampak dari prosesnyatersebut. Konteks ditempatkan untuk menempatkankegiatan dan menjangkau latar sosial tempatkegiatan terjadi dan waktu terjadinya. Di eraMenteri Agama Wahid Hasyim dipakai untukmenjelaskan bagaimana mereka merumuskansituasinya, dan apa motivasinya yangmenggerakkan kegiatan tersebut, sejauhmanaproses kegiatannya dan apa tujuannya sertabagaimana cara mereka berinteraksi untukmempertahankan atau mengubah kegiatan/programnya.

Langkah menggolongkan dalam siklus inidalah proses konseptual yang dipakai untuk menilaikarakteristik data dan kemudian memasukkannyakenatar berbagai data. Dan untuk dapat fokus padaanalisis diperoleh dengan beberapa sumber,kesimpulan dari data, pertanyaan penelitian,subtansi, kebijakan dan masalah teoritik danimajinasi, intuisi dan pengetahuan sebelumnya.Kemudian langkah akhirnya adalahmenghubungkan, dilakukan dengan memeriksapenyimpangan atau sesuatu yang kurang sesuai,

ragam, dan kejanggalan di dalam data lalusemuanya dikumpulkan bersama.

Ketiga langkah ini bersifat deskriptif daninterpretatif, semuanya dimaksudkan untukmemberikan pemerian analitik tentang data yangrelevan bagi proses perumusan kebijakanpendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pemaparandata di atas sebagai sekumpulan informasitersusun, dan memberikan kemungkinanmemberikan kesimpulan dan pengambilantindakan.(Gunawan, 211).Hal ini penting dilakukanuntuk meingkatkan pemahaman kasus dan sebagaiacuan mengambil tindakan berdasarkan analisis danpemahaman sajian data peneliti.Dalam penelitiankualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalambentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisn