OLEH :RESZKY SETIAWAN

RIMA PRIDAYANIRIZKI DWI PANGESTU

RUMONDANG MELLYINDASEPTIANY KHOIRUM M

VEDLY SEPTIANVERA WINDIA

Hubungan Dasar NegaraDengan Konstitusi

Dasar Negara Hubungan Konstitusi

Pengertian Substansi PengertianFungsi Kedudukan Sifat SubstansiFungsi

Adalah pandangan filsafat mengenai negara.Ajaran ini sering disebut dengan idiologi.Idiologi adalah nilai-nilai dasar (hasil konsensus) yang ingin diwujudkan di dalam negara tsb.

Adalah pandangan filsafat mengenai negara.Ajaran ini sering disebut dengan idiologi.Idiologi adalah nilai-nilai dasar (hasil konsensus) yang ingin diwujudkan di dalam negara tsb.

Idiologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok :

a. Gagasan-gagasan dalam idiologi bersifat sistematisb. Gagasan-gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh

penganutnya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.c. Gagasan-gagasan yang ada dalam sebuah idiologi masih

berupa gagasan dasar atau umum, sehingga memerlukan penjabaran agar bisa dilaksanakan.

SUBSTANSI DASAR NEGARA

1. Liberalisme2. Sosialisme3. Marxisme4. Pancasila

FUNGSI DASAR NEGARA

1. Dasar berdiri dan tegaknya negara2. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara3. Dasar partisipasi warga negara4. Dasar pergaulan antarwarga negara5. Dasar dan sumber hukum nasional

PENGERTIAN KONSTITUSI

1. Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.

2. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis

3. Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok.

SIFAT KONSTITUSI1. Rigid (Kaku), apabila konstitusi hanya dapat diubah melalui

prosedur yang berbeda dengan prosedur pembuatan undang-undang biasa.

2. Fleksibel (luwes), jika dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur pembuatan undang-undang.

NILAI KONSTITUSI 1. Nilai normatif: apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu

bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality).

2. Nilai nominal: bahwa konstitusi secara hukum berlaku , namun berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataan tidak berlaku.

3. Nilai semantik: konstitusi secara hukum tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.

FUNGSI KONSTITUSI1. Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah2. Menjamin hak-hak asasi warga negara

TUJUAN KONSTITUSI1) Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.2) Agar semua warga negara penyelenggara negara mentaati

peraturan hukum yang berlaku sehingga tercapai kehidupan yang damai dan unik.

3) Tujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik

4) Untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari pengusasa itu sendiri5) Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa

dalam menjalankan kekuasaan politik

SUBSTANSI/ISI KONSTITUSI1. Pernyataan tentang gagasan-gagasan politik, moral,

dan keagamaan.2. Ketentuan tentang struktur organisasi negara3. Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi

manusia4. Ketentuan tentang prosedur mengubah undang-

undang dasar5. Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-

undang dasar

ISI DAN KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :1.Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, dan bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka.2.Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, perlu upaya mengisi kemerdekaan.3.Kemerdekaan yang yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai Rahmat Allah YMK, bahwa kemerdekaan Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan.4.Terdapat tujuan negara, mengatur kehidupan negara, bentuk pemerintahan dan dasar negara.

1. Kedudukan Pembuka yang berkaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pokok- pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:a.Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi sekuruh rakyat Indonesia.b.Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.c.Negara yang berkedaulatan berkedaulatan berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.d. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.Keempat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 itu merupakan pancaran dari filsafah negara Pancasila yang dijelmakan kedalam pasal demi pasal UUD 1945.

2. Makna Tiap Alinea yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea pertama adalah suatu pengakuan hak asasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk perjajahan dan penindasan oleh bangsa lain.

Alinea kedua adalah pengakuan hak asasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan asasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan.

Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa.

Alinea keempat adalah memuat tujuan negara.

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 1945.

Contoh :1. Sila pertama, dijabarkan di pasal 29 UUD 1945, pasal 28 (UUD

1945 amandemen)2. Sila kedua, dijabarkan di pasal-pasal yang memuat mengenai

hak asasi manusia.3. Sila ketiga, dijabarkan di pasal 18, pasal 35, pasal 36 UUD 19454. Sila keempat dijabarkan pada pasal 2 s.d 24 UUD 1945.5. Sila kelima dijabarkan pada pasal 33 dan 34 UUD 1945

Perkembangan Konstitusi di Indonesia1. Periodisasi Konstitusi di Indonesia Konstitusi di Indonesia ada tiga yaitu:

Isi Dekrit Presiden:1) Tidak berlakunya UUD Sementara 19452) Kembali berlakunya UUD 19453) Pembubaran Badan Konstituante4) Dibentuknya MPRS dan DPRS

2. Kesepakatan Dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945a. Lima kesepakatan dasar untuk melakukan perubahan terhadap UUD

1945,yaitu:1) Tidak mengubah pembukaan UUD19452) Tetap mempertahankan NKRI3) Mempertegas sistem Presidensial4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan

dimasukan ke dalam pasal-pasal5) Perubahan dilakukan dengan cara addendum, maksudnya

perubahan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 seperti yang terdapat dalam Lembaran Negara no.75 tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Jadi, perubahannya diletakan melekat pada naskah asli.

b. Landasan Hukum. Disamping lima kesepakatan dasar tersebut,perubahan UUD 1945 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1)Pasal 3 UUD 19452)Pasal 37 UUD 19453)TAP MPR No: IX/MPR/19994)TAP MPR No: IX/MPR/20005)TAP MPR No: X/MPR/2001

Dalam proses amandemen UUD 1945 MPR sepakat tidak merubah Pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam kesepakatan dasar sbb :1.Tidak merubah Pembukaan UUD 19452.Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia3.Mempertegas sistem pemerintahan presidensial4.Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan kedalam pasal-pasal5.Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum (mempertahankan naskah aslinya)

TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA TERHADAP KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA

Sebagai warga negara, kita, seluruh rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk membangun kesadaran hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan melalui hal-hal sbb :1.Memahami Pancasila dan UUD 19452.Berperan serta aktif dalam menegakkan dasar negara dan konstitusi3.Mengembangkan pola hidup taat pada aturan yang berlaku

SELESAI