Persiapan Penelaahan RKAKL TA 2013
Pokok BahasanDasar Hukum1
Siklus Anggaran2
Struktur Anggaran3
Penelaahan RKAKL4
Keluaran (Output)5
Komponen (Input)6
KAK/TOR dan RAB7
Evaluasi TA 20128
1
UU No. 17/2003tentang Keuangan
Negara
2
UU No. 90/2010tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran K/L
3
PMK No. 112/PMK.02/2012tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan RKAKL TA 2013
Dasar Hukum
Pagu Anggaran
Pertemuan Tiga Pihak
RKA-KL
Forum Penelaahan
R-APBN
Pembicaraan Pendahuluan
NK RUU APBN
Sidang Kabinet
Pagu Indikatif
Alokasi Anggaran
Penyesuai
an
Penelaahan RKA-KL
Peme-rintah
KEPRES DIPA
UU APBN
1
2
K/LKomisi DPR RI
Banggar DPR RI
Sidang Kabinet
Renja K/LRKP
K/LSidang Kabinet
K/LKomisi DPR RI
~ PROSES PENGESAHAN DIPA ~
Hasil
Jenis Belanja51, 52, 53, 5455, 56, 57, 58
Fungsi
Text
Sub Fungsi
Program
Kegiatan
Struktur Anggaran
Output
Indikator Kinerja Utama/IKU
Indikator Kinerja Kegiatan/IKK
Sub Output
Sub Komponen
Komponen
Detil Belanja
Proses Pencapaian
Output
A. Administratif • Legalitas Dokumen;•Surat Pengantar RKAKL;• Surat Tugas;•Kelengkapan dan kesesuaian dok. pendukung•Format baku RKAKL;•ADK
Yang perlu diperhatikan dalam
penelaahan
B. Substantif 1.kelayakan anggaran thd sasaran kinerja yang direncanakan;2.Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP
a. Jenis alokasi anggaranb. Relevansi Suboutputc. Relevansi Komponen dengan Outputd. Menilai keberlangsungan output dan
komponen berkaitan dengan perhitungan biaya perkiraan maju
B.1 a. Kategori kegiatan (prioritas nasional,
bidang, K/L)b. Konsistensi output RKAKL dg output dalam
Renja K/L dan RKPc. Konsistensi volume output RKAKL dg
output dalam Renja K/L dan RKPd. Konsistensi rumusan output dg IKK
B.2
Penelaahan RKA-KL
Jenis dan Nama Keluaran
Satuan Keterangan
Layanan Perkantoran bulan Gaji, Tunjangan, operasional perkantoran
Bangunan m2 Keluaran yang sifatnya insendentil , tidak termasuk pemeliharaannyaKendaraan unit
Komputer unit
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
dokumen Berisikan komponen input penyusunan dokumen antara lain : renstra, renja KL, dokumen lain yg sejenis
Laporan kegiatan dan pembinaan Laporan Berisikan komponen Input Laporan Kegiatan antara lain: peningkatan kapasitas SDM, Sosialisasi, dll
Merupakan keluaran kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis suatu Unit Eselon II/Satker (core bussiness) dan atau penugasan prioritas pembangunan nasional
Merupakan keluaran kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran birokrasi secara umum baik pada unit Eselon II yang melaksanakan kesekretariatan atau Satker
OUTPUT
Keluaran/Output.. 1)
Teknis
Management
Keluaran
Keluaran/Output.. 2)
Cadangan
Merupakan keluaran yang diblokir oleh DJA dalam hal :1. Terdapat sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang
berasal dari hasil penelahaan berdasarkan pagu definitif2. Terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja dengan keluaran
kegiatan3. Kurangnya kejelasan hubungan (relevansi) antara keluaran dengan
sub keluaran (suboutput)4. Kurangnya relevansi antara keluaran dengan komponen5. Kurangnya relevansi antara keluaran dengan sub komponen
Utama
• komponen input kebijakan Merupakan komponen input
pembiayaan langsung dari pelaksanaan kebijakan
• komponen input utama layananMerupakan komponen input
pembiayaan langsung dari pelaksanaan keluaran layanan birokrasi / publik satker
Pendukung
• komponen input pendukung kebijakan
Merupakan komponen input pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola kebijakan
• komponen input pendukung layananMerupakan komponen input
pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola layanan birokrasi / publik satker
Komponen Input
Pada prinsipnya setiap satu keluaran yang menghasilkan kinerja dan dituangkan dalam RKA-KL harus dilengkapi dokumen Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Menggambarkan rencana pencapaian suatu keluaran kegiatan dalam struktur RKA-KL
Menjelaskan secara garis besar keterkaitannya dengan pencapaian keluaran kegiatan dan kontribusinya dalam mencapai hasil / dampak (outcome) pada tingkat program
Menjelaskan secara garis besar bagaimana keluaran kegiatan tsb dilaksanakan / didukung oleh komponen input dan ditanda tangani oleh pejabat yg bertanggung jawab
Merupakan penjelasan lebih lanjut informasi kebutuhan biaya dalam rangka pencapaian suatu keluaran
RAB yang ditandatangani dituangkan dalam Kertas Kerja
TOR dan RAB.. 1/5
Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau ekternal K/L
• Dasar Hukum: Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
• Gambaran Umum: Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan serta penjelasan target volume output yang akan dicapai
Diisi Nama Kementerian Negara/Lembaga, Unit Eselon I, uraian nama program, uraian nama kegiatan, uraian hasil, unit Eselon II/ Satker, Nama Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Satuan Ukur dan Jenis Keluaran dan Volume
Informasi
Latar Belakang
Penerima Manfaat
TOR dan RAB.. 2/5
• Metode Pelaksanaan: Diisi cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola
• Tahapan dan Waktu Pelaksanaan: Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang
Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan
Diisi total biaya yang diperlukan dan dilampiri Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran.
12
Strategi Pencapaian keluaran
Waktu Pencapaian Keluaran
Biaya yang Diperlukan
1. KAK/TOR dan RAB merupakan persyaratan ketika pengajuan Proposal Anggaran Inisiatif Baru
2. Pada saat penelaahan RKAKL, KAK/TOR dan RAB diperlukan sepanjang terdapat perubahan substansi dari Proposal Anggaran Inisiatif Baru
Inisiatif Baru
1. Pada prinsipnya KAK/TOR dan RAB tidak diperlukan pada alokasi anggaran angka dasar (baseline).
2. KAK/TOR dan RAB diperlukan apabila terdapat perubahan/ penyesuaian angka dasar
Angka Dasar
Kapan KAK/TOR diperlukan?
TOR dan RAB.. 3/5
Pembangunan Baru
KAK/TOR yang dilampiri:1. Analisa luas bangunan dikaitkan dengan jumlah pegawai, kebutuhan ruang
pelayanan dan lain-lain2. RAB :
a. Alternatif I: • Biaya Standar: Luas Bangunan dikalikan Standar Harga Satuan tertinggi
Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat • Biaya Non Standar: berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang
wajarb. Alternatif II:
3. Perhitungan biaya dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat
4. Status tanah5. Peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang bersangkutan
6. Clearance dari 3 Unit : KemenPan dan RB, KemenPU, dan BPKP
TOR dan RAB, contoh.. 3/5
Pemelihar
aan/
PerawatanKAK/TOR yang dilampiri:1. Analisa tingkat kerusakan, dimana penentuan tingkat
kerusakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung.
2. RAB : a. Alternatif I:
Luas Bangunan dikalikan tingkat kerusakan dikalikan Standar Harga Satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat
b. Alternatif II: Perhitungan biaya dari Kementerian Pekerjaan Umum
atau Dinas Pekerjaan Umum setempat
TOR dan RAB, contoh.. 5/5
KPPN Jakarta II
Layanan Perkantoran SP2D Lap Kas
PosisiLKPP Tingk Kuasa BUN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
operasional dan pemel perkantoran
Biaya ATK, Supp Komp, Pencetak
Biaya Penyelesaian SP2D
Biaya ATK, Supp Komp, Pencetak
Biaya Penyelesaian LKP
Biaya ATK, Supp Komp, Pencetak
12 Bulan
15.500 Dok 240
Lap12
Lap
Biaya Penyelesaian LKPP Tk Kuasa BUN
252 lap
Lap Pertgg Jawab TK
BUN
Evaluasi Pelaksanaan TA 2012