Download pdf - PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK MEREK TERKENAL ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK MEREK TERKENAL TERHADAP PENIRUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK MEREK TERKENAL

TERHADAP PENIRUAN MEREK

(Analisis Putusan MA Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

MOH. RIFKI ALPIANDI

NIM: 1111048000005

KONSENTRASI HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H/ 2016 M

iv

ABSTRAK

Moh. Rifki Alpiandi. NIM 1111048000005. PERLINDUNGAN HUKUM

BAGI PEMILIK HAK MEREK TERKENAL TERHADAP PENIRUAN

MEREK (Analisis Putusan MA Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013).

Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis Islam, Fakultas

Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1437 H/2016 M. xi + 81 halaman + 115 lampiran.

Penjelasaan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun

2001 tentang Merek menjelaskan persamaan pada pokoknya sebagai

kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara

merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan

adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan,

atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang

terdapat dalam merek-merek tersebut. Tujuan dari skripsi ini untuk

mengetahui pertimbangan hakim dalam Kasasi yang menentukan Merek

BIORF memiliki persamaan pada pokoknya terhadap Merek BIORE,

pertimbangan hakim dalam Peninjauan Kembali (PK) yang menentukan

Merek BIORF memiliki perbedaan pada pokoknya terhadap Merek BIORE

dan dampak hukum pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 terhadap pemilik hak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif

dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute

approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-

undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek. Sedangkan Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan

dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan

berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini yaitu putusan Mahkamah Agung

Nomor MA No. 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam

putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 yang menentukan

Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya terhadap Merek BIORE

sudah tepat. Karena dasar dari pertimbangannya yaitu pada Pasal 6 ayat (1)

butir (a) dan (b), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a) dan (b) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Persamaan pada pokoknya antara

Merek BIORF dengan Merek BIORE sangat jelas terlihat, yaitu dari segi

persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi huruf dan

persamaan bunyi ucapan atau lafal antara Merek BIORF dan Merek BIORE

persis sama sehingga tidak memiliki daya pembeda antara satu dengan yang

lain. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 127

PK/Pdt.Sus-HKI/2013 yang menentukan Merek BIORF memiliki perbedaan

pada pokoknya terhadap Merek BIORE kurang tepat dan mengenai alasan-

alasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terlalu tendensius dan subjektif

yang hanya mengacu pada kekeliruan nyata hakim serta menyampingkan

fakta-fakta. Perbedaan pada pokoknya antara Merek BIORF dan Merek

v

BIORE tidak telihat jelas. Hakim dalam pertimbangannya hanya melihat

dari segi persamaan bunyi saja dan tidak dari unsur-unsur yang lain seperti

persamaan bentuk, cara penempatan, kombinasi antara unsur-unsur serta

merek yang digunakan untuk barang/jasa sejenis. Kemudian terhadap

penggunaan kata BIO yang merupakan sebagai kata milik umum menjadi

dasar dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh hakim

sebagai bentuk pertimbangan yang prematur dan terlalu dini dalam

pengambilan kesimpulan. Jadi meskipun Merek BIORF tidak sama secara

keseluruhan dengan Merek BIORE, pemilik Merek BIORF telah

menumpangkan popularitas mereknya terhadap merek lain yang sudah

terkenal dalam hal ini Merek BIORE. Dampak dari Putusan Mahkamah

Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 yaitu bagi pemilik hak merek

BIORE yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya

yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek

lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan

diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik hak merek BIORE

yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan

pembatalan merek tersebut. Gugatan pembatalan merek hendaknya tidak

melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Hal ini

berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU Merek No. 15 Tahun 2001.

Kata Kunci : Persamaan Unsur Pokok, Merek Terkenal

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Melihat lagi Maha

Mendengar, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehinga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan

kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah

membantu baik materil maupun immateril, oleh karena itu penulis mengucapkan

terima kasih kepada:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H dan Drs. Abu Tamrin,

S.H.,M.Hum., Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.

3. Dr. H. Nahrowi, SH, MH., dan Fahmi Muhammad Ahamdi, M.Si., dosen

pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela

kesibukan dalam memberikan nasihat, kritik dan saran untuk membangun

penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Dr. H. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H., sebagai dosen penasihat

akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas berbagi

ilmu pengetahuan dan pengalamanya kepada penulis.

6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas pengorbanan kedua orang tuaku

tercinta Ayahanda Drs. Masnun, S.H., M.H., dan Ibunda Neneng Yuliani,

yang telah memberikan segala dukungan baik materil maupun immateril serta

doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi S1.

7. Antika Farhani Hakim, Moh. Wildan Fatoni, Mutiara Syifa. Adik-adik

penulis, terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua.

vii

8. Seluruh keluarga besar Bentong Residence (BR), Ilyas Aghnini, Andrio,

Idham Katiasan, Rudi Hartono, Dadan Gustiana, Kurnialif, Febyo Hartanto,

Syawal Ritonga, Lisanul Fikri, Nevo Amaba, Ian Nurdiansyah, Bara

Muhammad, Muhammad Iqbal, Angga Ariyana terima kasih atas dukungan

dan pengalaman yang telah diberikan selama kuliah di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

9. Seluruh keluarga besar Asrama Putra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

angkatan 2011, khususnya Daniel, Yusuf, Deri, Wahyu, Khalil, Bisma,

Ramdan, Abi, Miqdad dan lain-lain, terima kasih atas dukungan yang telah

diberikan selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

10. Teman-teman satu kontrakan di gang bentong, Bara, Iman, Afif, Rizki, Aji

dan Fadli, terima kasih atas kebersamaan kita selama beberapa tahun terakhir

yang tetap rukun hidup disatu atap dan saling mendukung satu sama lainnya.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan

2011, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan selama

ini.

12. Seluruh keluarga besar KKN KHAMSA, Lisanul Fikri, Hafizs Tamjidi, Rizka

Maftuha, Rand Rasyid, Andhianty Nur P, Aini Soraya, Bayu Nanda Pratama,

Nadya Intan P, Dicha Agustin, Shela Octaviani, Imam Subhan, Asep Azhari,

Arif Dianuari, Deni Hidayat, Ali Bazdawi terima kasih atas dukungan dan

pengalaman yang telah diberikan selama sebulan KKN di Pulau Harapan

Kepulauan Seribu dan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

13. Seluruh Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Tasikmalaya (HIMALAYA),

khususnya Mang Fuji, Teh Tetty, Mang Iqbal, Awwam, Wandi, Arif, Irfan

dan lain-lain, terima kasih atas dukungan dan pengalaman yang telah

diberikan selama bergabung didalamnya.

14. Seluruh keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat

Fakultas Syariah dan Hukum (PMII KOMFAKSAHUM) Cabang Ciputat,

yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis.

15. Seluruh keluarga besar ESC SMANDATAS yang telah memberikan

motivasi, semangat, pelajaran dan pengalaman kepada penulis.

viii

16. Seluruh keluarga besar SK-P (Satya Kencana Purbasari SMA Negeri 2 Kota

Tasikmalaya) yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman

kepada penulis.

17. Abdul Karim Munthe, S.H., M.H., Lc sebagai senior yang selalu menjadi

tempat penulis mencurahkan keresahan untuk di diskusikan terkait skripsi ini

yang telah penulis anggap sebagai abang sendiri.

18. Rudi Hartono, S.H., sebagai sahabat dan sekaligus mentor penulis dalam

menyelesaikain skripsi ini.

19. Wildan Hilmi Ansori, Agy Rivi, M. Nurhamsah, Fadil Rachman, Tia Mela

Anisa, Fajar Daniegia Kausar, Ari Gustian, Rizki Risanto Bahar, Ami, Dlya

Fuadia, Fia Iwing dan Ligar Anggara P, sebagai Sahabat dan penyemangat

penulis diluar perkuliahan.

20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT

memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.

Amin.

Demikian ini penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-

besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang

berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua

pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jakarta, 07 Januari 2016

Penulis

Moh. Rifki Alpiandi

ix

DAFTAR ISI

PESETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ........................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. iii

ABSTRAK ....................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah ...................................................... 6-7

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ...................................................... 7-8

D. Tinjauan Kajian Terdahulu ........................................................... 8

E. Metode Penelitian ......................................................................... 9

F. Sistematika Penulisan .................................................................... 13

BAB II MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual ............................................... 15

2. Dasar Hukum dan Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual . ............ 19

3. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual ......................... 22

B. MEREK DAGANG DAN JASA

1. Definisi Merek ............................................................................. 26

2. Fungsi Merek ............................................................................... 28

3. Jenis Merek .................................................................................. 30

4. Merek Yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftarkan ......................... 32

C. MEREK TERKENAL ...................................................................... 35

D. PERLINDUNGAN ATAS PELANGGARAN MEREK

1. Gugatan ........................................................................................ 38

2. Pengadilan Niaga .......................................................................... 39

3. Penetapan Sementara Pengadilan .................................................. 41

4. Arbitrase ...................................................................................... 43

5. Ketentuan Pidana Hak Atas Merek ............................................... 43

x

BAB III PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANTARA MEREK

BIORE DAN BIORF

A. Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Putusan PN Nomor: 02/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST........... 46

B. Putusan Hakim Mahkamah Agung

Putusan MA Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 ......................................... 51

C. Putusan Hakim Mahkamah Agung

Putusan MA Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 ............................... 59

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK MEREK TERKENAL

ATAS PENIRUAN MEREK

A. Pertimbangan Hakim Dalam Kasasi Yang Menentukan Merek BIORF

Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Merek BIORE. ......... 61

B. Pertimbangan Hakim Dalam Peninjauan Kembali (PK) Yang

Menentukan Merek BIORF Memiliki Perbedaan Pada Pokoknya

Terhadap Merek BIORE .................................................................... 64

C. Dampak Hukum Pasca Dikeluarkan Putusan MA Nomor 127

PK/Pdt.Sus-HKI/2013 Terhadap Pemilik Hak Merek BIORE ............ 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................ 75

B. Saran .................................................................................................. 77

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 79

LAMPIRAN .................................................................................................... 81

xi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan industri dan perdagangan, merek menjadi

sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering

mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek

tertentu. Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya

karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk

dikonsumsi dikerenakan reputasi dari merek tersebut.1

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk

selanjutnya ditulis UU No. 15 Tahun 2001. Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun

2001 menjelaskan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,

huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang atau jasa.

Kemajuan teknologi informasi dan transfortasi yang sangat pesat, juga

mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu barang atau jasa

yang hari ini diproduksi di satu negara, di saat berikutnya telah dapat

dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses

produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intektual dengan demikian

1 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. Alumni, 2005),

h. 131.

2

juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intektual pada saat yang sama ketika

barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi

Hak Kekayaan Intektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan

kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang.

Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan

atau dari persaiangan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk

melindungi Hak Kekayaan Intektual yang digunakan untuk memproduksi

barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intektual tersebut tidak terkecuali bagi

merek.2

Kebutuhan untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan

yang curang, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktoral Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia telah membuat undang-undang yang

mengatur secara khusus tentang merek, yaitu UU No. 15 Tahun 2001. Selain

peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, ada juga peraturan

merek yang bersifat internasional seperti Konvensi Paris Union yang khusus

diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian

(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) dan Indonesia

merupakan peserta pada Paris Convention. Oleh karena itu Indonesia juga

turut serta dalam International Union for the Protection of Industrial

Property yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan

perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya

turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (World Intelectual Property

2 Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82.

3

Organization).3

Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah

melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek

harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk

membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang

sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan

penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.4 Jadi merek yang tidak

memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktoral Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan

perlindungan hukum.

Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat

ditolak pendaftarannya oleh Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak

lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan jasa sejenis, dengan

merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis, dan

juga dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Persamaan pokok yang

dimaksud disini adalah suatu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-

unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain dan dapat

menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan,

3 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

2004), h. 338.

4 Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 83.

4

cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi

ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Salah satu kesulitan yang timbul dari ketentuan UU No. 15 Tahun

2001 yaitu kurangnya pedoman yang jelas untuk menetukan kriteria merek

terkenal, dengan kata lain Undang-Undang merek Indonesia tidak mengatur

secara rinci tentang merek terkenal ini. Namun dalam ketentuan Pasal 6 UU

No. 15 Tahun 2001 dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan

yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek

terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan

memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di

bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek

terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran,

investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan

disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting

dalam hukum merek. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang

merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan

pemilik merek dalam menciptakan image ekslusif dari produknya yang

diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara

langsung.5 Adanya peniruan merek terkenal pada dasarnya dilandasi iktikad

tidak baik, yaitu mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal

5 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. Alumni, 2005),

h. 151.

5

disebabkan ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari

sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya.

Salah satu sengketa persamaan pokok pada suatu merek terkenal

untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama telah ditangani oleh

Mahkamah Agung dan diputus dalam putusan MA Nomor 127 PK/Pdt.sus-

HKI/2013. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara PT.

SINTONG ABADI selaku pemilik merek BIORF dengan KAO

CORPORATION selaku pemilik merek BIORE.

Putusan MA Nomor 127 PK/Pdt.sus-HKI/2013 permohonan

peninjauan kembali oleh PT. SINTONG ABADI dikabulkan oleh Mahkamah

Agung dikarenakan mereknya ternyata tidak mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek Biore dan membatalkan putusan Mahkamah Agung

Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012., dalam perkara ini tidak sesuai dengan hukum

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. SINTONG ABADI tersebut

dikabulkan.

Untuk menentukan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-

unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya,

yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk,

cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun

persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut,

pendapat para hakim di pengadilan tidaklah selalu sama. Karena kurangnya

aturan secara rinci tentang apa itu merek terkenal dan batasan mengenai

6

kriteria persamaan pada pokoknya dalam Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia, sehingga hakim memiliki penafsiran yang berbeda dalam

menyelesaikan sengketa.

Hal ini bisa dilihat dari adanya perbedaan dalam putusan Kasasi

dengan Peninjauan Kembali (PK) dari perkara antara Merek BIORE dengan

BIORF, yang mana di dalam putusan Kasasi menyebutkan bahwa Merek

BIORF memiliki persamaan pada pokoknya terhadap Merek BIORE.

Sedangkan di dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) menyebutkan

sebaliknya yaitu Merek BIORF memiliki perbedaan pada pokoknya terhadap

Merek BIORE. Disini jelas terlihat bahwa hakim Mahkamah Agaung

memiliki penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa ini. Oleh

karena itu penulis merasa penting dan tertarik untuk melakukan penelitian

karya ilmiah ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

PEMILIK HAK MEREK TERKENAL TERHADAP PENIRUAN

MEREK (Analisis Putusan MA Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan Hak Kekayaan Inetelektual yang

meliputi hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, varietas

tanaman dan desain tata letak sirkuit terpadu, maka skripsi ini hanya

difokuskan pada persamaan unsur pokok pada Merek BIORE dan BIORF

yang telah diputuskan pada lembaga peradilan di Indonesia.

7

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka

peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam Kasasi yang menentukan

Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya terhadap Merek

BIORE?

b. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam Peninjauan Kembali (PK)

yang menentukan Merek BIORF memiliki perbedaan pada pokoknya

terhadap Merek BIORE?

c. Bagaimana dampak hukum pasca dikeluarkannya Putusan MA Nomor

127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 terhadap pemilik hak merek BIORE?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Kasasi yang

menentukan Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya

terhadap Merek BIORE.

b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Peninjauan Kembali

(PK) yang menentukan Merek BIORF memiliki perbedaan pada

pokoknya terhadap Merek BIORE.

c. Untuk mengetahui dampak hukum pasca dikeluarkannya Putusan MA

Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 terhadap pemilik hak merek

BIORE.

8

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian

Hukum Bisnis di Indonesia Khususnya perkembangan HKI mengenai

merek dalam hal persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi

penegak hukum yang ingin memahami lebih jauh dalam penyelesaian

sengketa persamaan unsur pokok suatu merek terhadap merek terkenal.

Selain itu, dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam bentuk

data sekunder terhadap permasalahan yang sama.

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan

menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan

tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Peniruan Merek Helm “INK” Oleh

Merek Helm “INX” (Analisis Putusan Nomor:

68/Merek/2012.PN.Niaga.Jkt.Pst)“. Skripsi yang disusun oleh Dwi Anto dari

UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2014 ini menjelaskan mengenai peniruan

merek helm “INK” dan oleh merek “INX”.

9

“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal

Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia”. Skripsi ini disusun oleh

Irwansyah Ockap Halomoan dari Universitas Sumatra Utara pada tahun 2008

ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang merek

dagang terkenal asing dari pelanggaran merek di indonesia.

Buku dari Tim Lindsey, dkk. yang berjudul “Hak Kekayaan

Intelektual; Suatu Pengantar”, yang diterbitkan oleh PT. Alumni, Bandung,

tahun 2013. Pada buku karangan Tim Lindsey, dkk ini hanya menguraikan

secara singkat mengenai merek.

Sebagai perbandingan sekaligus pembeda, pada skripsi ini penulis

menganalisa putusan mengenai persamaan unsur pokok pada suatu merek

terkenal yaitu antara Merek BIORE dan BIORF.

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum merupakan suatu-

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang

mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam

gejala yang bersangkutan”.6 Metode penelitian ini disistematikakan dalam

suatu format sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2010), h. 43.

10

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis

penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian

hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder

belaka.7 Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid

tentang sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini juga dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan

tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-

undang yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Sedangkan

sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau

fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang

sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian

hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach),

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical

approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan

pendekatan konseptual (conceptual approach).8

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-

undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada UU No. 15 tahun

7 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),

(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 14.

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93.

11

2001 tentang Merek. Sedangkan Pendekatan kasus adalah pendekatan

yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini yaitu Putusan

Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013.

3. Data dan Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan

difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam

penelitian ini tidak penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.

Data yang digunakan hanyalah data sekunder. Data sekunder merupakan

data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian

kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data

yang bersifat sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan

bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data

sekunder yang dimaksudkan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari UU No. 15 tahun 2001

dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data-data ini, agar

penelitian menjadi lebih sempurna.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan

penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari

berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-

12

buku, dan hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap

permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk dan juga penjelasan terhadap data primer dan data sekunder

yang berupa kamus.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) yakni upaya

untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan

perundang-undangan, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian

ini.

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data-data yang

terkumpul adalah analisis hukum. Maksud dari penggunaan metode

tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada

dengan berdasarkan pendekatan yuridis normatif.

5. Teknik Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode

penulisan Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan

Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2012.

13

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dan alur pemikiran yang logis dalam

penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran umum secara sistematis

tentang keseluruhan penelitian ini berdasarkan buku pedoman skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun susunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat secara keseluruhan mengenai latar belakang

masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, tinjauan (riview) kajian terdahulu, metode penelitian dan

sistematika penuliusan.

BAB II MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada bab ini akan dibahas secara umum mengenai Hukum

Kekayaan Intelektual di Indonesia, Merek Dagang dan Jasa dan

Merek Terkenal.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK MEREK

TERKENAL TERHADAP PENIRUAN MEREK

Pada bab ini akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam

Kasasi yang menentukan Merek BIORF memiliki persamaan pada

pokoknya terhadap Merek BIORE, Pertimbangan hakim dalam

14

Peninjauan Kembali (PK) yang menentukan Merek BIORF

memiliki perbedaan pada pokoknya terhadap Merek BIORE dan

dampak hukum pasca dikeluarkannya Putusan MA Nomor 127

PK/Pdt.Sus-HKI/2013 terhadap pemilik hak merek BIORE.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

15

BAB II

MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) atau Hak

Milik Intelektual adalah terjemahan resmi dari Intelellctual Property

Rights atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Berdasarkan

substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta

melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa

manusia.1 Istilah atau terminologi HKI digunakan untuk pertama kalinya

pada tahun 1790, adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang

hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak

milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian

isinya. HKI terdiri dari tiga unsur, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.

Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.2

Pertama, Unsur Hak. Hak yang dimaksud disini adalah hak yang diberikan

negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang

eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari

yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia

industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan aset.

1 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2010), h. 1.

2 Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, Etika Bisnis dan Hak Kekayaan

Intelektual, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 114-115.

16

Kedua, Unsur Kekayaan. Menurut Paul Scholten dalam

Zaakenrecht, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang,

dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini

berarti unsur kekayaan pada HKI mempunyai sifat ekonomi, yaitu

mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat

dialihkan secara komersial. Ketiga, Unsur Intelektual. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang

berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai

kecerdasan tinggi. Bahasa Indonesia memberi pengertian intelekual adalah

cendekiawan atau orang yang memiliki sikap hidup yang terus menerus

meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetaui atau

memahami sesuatu.

Dari ketiga unsur pemahaman tersebut dapat diartikan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap

karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut

merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan

intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai

moral, praktis dan ekonomi.3

Jika dilihat secara historis, undang-undang mengenai HKI pertama

kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun

3 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: P.T. Alumni, 2003),

h. 2.

17

1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu

yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli

atas penemuan mereka.

Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian di adopsi oleh

kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir

hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies

(1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun

1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun

1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek

dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah

copyright atau hak cipta.

Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi,

pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan

minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian

membentuk biro administratif bernama the United International Bureau for

the Protection of Intellectual Property yang kemudian di kenal dengan

nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kemudian

menjadi bahan administratif khusus di bawah PBB yang menangani

masalah HKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO

telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual

Sedunia.4

4 Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaiangan

(Penyalahgunaan HKI), (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 50.

18

Adapun definisi yang diberikan oleh beberapa ahli mengenai HKI

yaitu5: Pertama, menurut Muhammad Djumhana dan R. Dzubaedillah

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu

kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu

pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak

umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna

dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekomoni.

Kedua, Ahmad M. Ramli menjelaskan bahwa HKI merupakan suatu hak

yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan

karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.

Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan,

dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan

atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,

pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-

lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan

bahwa HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu

kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak

umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam

menunjang khidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang

melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut.

Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Seseorang bebas

untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya


Intelektual, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 112.

19

atau tidak. Hak eklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku

HaKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain

dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar

orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi,

sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan

melalui mekanisme pasar.6

Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem

dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga

kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat

dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut,

diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk

keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk

memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

2. Dasar Hukum dan Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan HKI dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia

dengan meratifikasi beberapa konvensi internasional antara lain tentang

pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ada dua lembaga

multilateral yang berhubungan dengan HKI yaitu WIPO (World

Intelectual Property Organization) dan TRIPs (Trade Related Aspect Of

Intellectual Property Rights). WIPO berada di bawah lembaga


2004), h. 20

20

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan TRIPs yang lahir dalam Putaran

Uruguay diakomodasi oleh WTO.7

Pengaturan internasional tentang merek sebagai salah satu bagian

dari sistem pengaturan tentang HKI telah dicakup kedalam peraturan

internasional yang sangat komprehensif dalam perjanjian TRIPs.

Perjanjian TRIPs merupakan salah satu bagian dari WTO. Indonesia

menjadi negara WTO pada tahun 1994, secara otomatis Indonesia

merupakan pihak pula dalam perjanjian TRIPs. Keikutsertaan Indonesia

dalam perjanjian TRIPs menimbulkan kewajiban internasional bagi

Indonesia yang menuntut komitmen penuh pelaksanaannya, yaitu

kewajiban-kewajiban dalam rangka perlindungan HKI.8

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi

menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (copyright) , dan hak kekayaan

industri (industrial property right). Hak kekayaan industri (industrial

property right) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik

perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak

kekayaan industri (industrial property right) berdasarkan pasal 1 Konvensi

Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang

telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi: Paten, Merek,


Intelektual, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 113.

8 Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca

Perjanjian TRIPs, (Bandung: PT Alumni, 2011), h.10.

21

Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu.9

Di Indonesia sendiri mengatur secara terpisah mengenai cabang-

cabang dari HKI yaitu:10

pertama, Hak Cipta yaitu melindungi ciptaan

manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ciptaan tersebut

seperti program komputer, musik, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni,

dan lain-lain. Hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014. Kedua,

Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan barang atau

jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain. Merek diatur

dalam UU No. 15 Tahun 2001.

Ketiga, Paten yaitu melindungi invensi di bidang teknologi dan

berisi pemecahan masalah. Paten dapat berupa produk, proses maupun

pengembangan atau penyempurnaan paten produk atau proses. Paten

diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001. Keempat, Desain Industri yaitu

melindungi tampilan luar dari kreasi bernilai artistik berupa bentuk,

konfigurasi, kompusisi garis atau warna, garis dan warna, gabungan dari

unsur-unsur tersebut. Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun

2000. Kelima, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu melindungi kreasi

9 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 56.

10 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2010), h. 7.

22

berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dalam

sebuah sirkuit terpadu. Cabang ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000.

Keenam, Rahasia Dagang yaitu melindungi informasi yang tidak

diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis seperti metode

produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya.

Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000. Ketujuh,

Perlindungan Varietas Tanaman yaitu melindumgi varietas tanaman baru

berupa sekelompok tanaman, jenis atau spesies, bentuk, pertumbunhan,

daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotif atau kombinasi genotif.

Cabang ini di atur dalam UU No. 29 tahun 2009.

3. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

Disini akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip umum yang

berlaku di dalam HKI seperti11

: Pertama, Prinsip HKI Sebagai Hak

Ekslusif, yaitu hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat ekslusif.

Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang

yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan.

Melalui hal tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk

membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin. Prinsip ini

merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian

perlindungan hukum dalam rezim HKI.

Kedua, Prinsip melindungi karya Intelektual berdasarkan

pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat

11 Tomi Suryo Utomo, Ibid., h. 12-14.

23

kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang

HKI yang mewajibkan seseorang untuk mlakukan pendaftaran adalah

Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan

Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari semua UU HKI di

seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan

intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut

seseorang yang dianggap telah menggunakan kekeyaan intelektualnya

secara melawan hukum.

Adapun dua cabang HKI lainnya, yaitu Hak Cipta dan Rahasia

Dagang tidak wajib didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum

karena sifatnya yang berbeda dengan cabang-cabang HKI lainnya.

Pelindungan hak cipta lahir pada saat ide telah diwujudkan ke dalam

bentuk nyata. Oleh karena itu, hak cipta tidak perlu didaftarkan. Walaupun

beberapa negara mencantumkan tentang pendaftaran hak cipta, tujuan

pendaftaran tersebut adalah sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi

sengketa terhadap hak cipta yang dimiliki seseorang. Sedangkan untuk

rahasia dagang, aturan pendaftaran tidak diwajibkan mengingat sifat

rahasia dagang terkait dengan informasi yang tidak diketahui umum.

Meskipun demikian, perjanjian lisensi terkait rahasia dagang dapat

didaftarkan. Hanya saja yang didaftarkan adalah syarat dan isi

perjanjiannya, bukan rahasia itu sendiri.

Ketiga, Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial.

Didalam sistem HKI mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan

24

perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya, perlindungan hukum

hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini

selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana

keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat

dipaksakan berlaku di negara lainnya. Di dalam rezim HKI setiap negara

bebas untuk menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual.

Keputusan yang diambil oleh sebuah negara tidak berpengaruh terhadap

putusan yang akan diambil oleh negara lain.

Keempat, Prinsip pemisahan benda secara fisik dengan HKI yang

terkandung di dalam benda tersebut. Sistem ini bersifat sangat unik dan

merupakan ciri khas HKI kerena di dalam cabang hukum lain yang

bersifat berwujud, penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus

membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Di dalam sistem

HKI, seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak otomatis

memiliki hak ekslusif dari benda fisik itu. Sebagai contoh, jika seseorang

membeli buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara

pribadi (misalnya dibaca di rumah).

Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan

memperbanyak tidaklah termasuk di dalam pembelian buku tersebut

karena di dalam sistem HKI yang dibeli adalah benda fisik bukan hak

ciptanya. Hal serupa juga berlaku untuk pembelian kaset atau CD atau

VCD berisi musik atau lagu. Prinsip ini merupakan dasar mengapa

pengusaha hotel, restoran, cafe dan tempat-tempat hiburan lainnya yang

25

telah mengumumkan sebuah ciptaan (musik atau lagu dengan media

apapun) wajib membayar royalti kepada pemegang hak cipta melalui

lembaga pengumpul royalti (collecting societies, misalnya KCI di

Indonesia).

Kelima, Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas. Meskipun ada

cabang HKI (Merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu

perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidak

selamanya atau bersifat terbatas. Tujuannya adalah untuk memberikan

kesempatan kepada masyarakat mengakses kekayaan intelektual tersebut

secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan

sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

Keenam, Prinsip Kekayaan Intelektual yang berakhir

perlindungannya menjadi Public Domain. HKI yang telah berakhir jangka

waktu perlindungannya akan menjadi milik umum. Semua orang berhak

untuk mengakses HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya.

Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak boleh

menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak

eksklusif . sebagai contoh, perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar

royalti bagi pihak licencee, tidak boleh dilakukan jika waktu perlindungan

HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir.

26

B. Merek Dagang dan Jasa

1. Definisi Merek

Secara yuridis definisi merek berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 mendefinisikan merek adalah sebagai

tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Hak atas merek merupakan hak ekslusif yang diberikan negara kepada

pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau

memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.12

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 membagi merek

menjadi dua jenis yaitu, merek dagang dan merek jasa. Pada pasal 1 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mendefinisikan merek dagang

adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum

untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, Sedangkan

pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

mendefinisikan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama

atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, Merek adalah suatu tanda, dengan mana

12 Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman. Etika Bisnis dan Hak Kekayaan

Intelektual. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 179

27

suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda

lain yang sejenis13

. Pendapat H.M.N. Purwo Sutjipto lebih menekankan

pada suatu tanda tertentu yang dipribadikan, guna membedakan dengan

benda lain yang sejenis.

Menurut Iur Soeryatin Suatu merek dipergunakan untuk

membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh

karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi

mempunyai; tanda asal, nama, jaminan, terhadap mutunya14

. Pendapat Drs.

Iur Soeryatin lebih menekankan pada pembedaan dengan barang yang

sejenis yang mempunyai tanda asal, nama, dan jaminan mutunya.

Menurut Harsono Adisumitro, merek adalah tanda pengenal yang

membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada

pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang

kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap

seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa

hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk

membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri

sebagai tanda pembedaan15

. Pendapat Harsono Adisumitro lebih

menekankan merek sebagai tanda kepemilikan seseorang atas barangnya

13 H.M.N. Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta:

Djambatan, 1984), h. 82

14 Suryatin, Hukum Dagang I dan II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 84

15 Harsono Adisumitro, Hak Milik Perindustrian, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990),

h.44.

28

dengan menggunakan inisial guna memiliki daya pembeda dengan barang

milik orang lain.

Menurut Philip S. James seorang sarjana dari inggris meyebutkan

bahwa merek dagang merupakan suatu tanda yang dipakai oleh seorang

pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu

tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk

memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup

memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas

perdagangan16

.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, maupun dari peraturan merek

itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa

merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau

jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya

pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Fungsi Merek

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan

menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang

sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan

kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan


2004), h. 345

29

merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi adversiting tool

untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk17

.

Selain itu, merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk

barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan

produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum

lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa

yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya.

Sejenis di sini, bahwa barang atau jasa yang di perdagangkan tersebut

harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula18

.

Menurut Suyud Margono, suatu merek menjalankan beberapa

fungsi sekaligus, baik dalam hubungannya dengan pemilik merek itu

sendiri maupun dengan para konsumen pada umumnya19

. Pertama, Fungsi

Tanda untuk Membedakan (Distinctitive Function) yaitu suatu merek

memberikan identitas atau kepribadian pada barang-barang atau jasa-jasa

yang ditandai merek tersebut, dan sekaligus juga memperbedakan barang-

barang atau jasa-jasa tersebut dari barang-barang atau jasa-jasa sejenis

yang diproduksi dan diperdagangkan oleh lain-lain produsen, pedagang

dan pengusaha bidang jasa.

17 Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat

Pengkajian Hukum, 2005), h. 197.

18 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: P.T. Alumni,

2003), h. 322.

19 Suyud Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2011), h.50.

30

Kedua, Fungsi Jaminan Mutu (Quality Product Function) yaitu

merek dagang dari barang-barang yang dibeli oleh para konsumen, lambat

laun akan membentuk kesan di dalam ingatan konsumen yang

bersangkutan bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu

barang-barangnya. Ketiga, Fungsi Daya Tarik dan Promosi (Promotion

and Impression Function) yaitu merek berfungsi pula sebagai pemberi

daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, dan sekaligus juga merupakan

iklan atau reklame bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan

merek tersebut. Di samping merek dagangnya sendiri, kemasan atau

bungkus dari barang-barang merupakan media iklan yang langsung dapat

dilihat oleh para konsumen sendiri.

Adapun fungsi merek menurut P.D.D. Dermawan ada tiga20

:

pertama, Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk

menunjukkan bahwa suatu produk bersumber sacara sah pada suatu unit

usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberi indikasi bahwa produk

itu dibuat secara profesional. Kedua, Fungsi Indikator Kualitas, artinya

merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan

produk-produk bergengsi dan ketiga, Fungsi Sugestif, artinya merek

memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

3. Jenis Merek

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengatur juga tentang jenis-

jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3)


2004), h. 359.

31

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang


atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.

Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang


atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya.

Selain jenis merek di atas, UU No. 15 Tahun 2001 juga mengenal

jenis merek lainnya, yaitu Merek Kolektif. Pasal 1 angka 4 UU No. 15

Tahun 2001 mendefinisikan merek kolektif sebagai merek yang digunakan

pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-

sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Di samping jenis merek sebagaimana yang tercantum dalam

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, ada juga pengklasifikasian lain yang

didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu,

menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis

milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat

beberapa jenis merek yakni21

: Merek lukisan (beel mark), Merek kata

(word mark), Merek bentuk (form mark), Merek bunyi-bunyian (klank

mark) dan Merek judul (title merk).

21 Suryatin, Hukum Dagang I dan II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 87

32

Selanjutnya R.M Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam

tiga jenis yaitu: 22

Pertama, Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.

Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban

sepeda. Kedua, Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja

yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan. Ketiga,

Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan. Misalnya:

Rokok putih merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal

laut dengan tulisan di bawahnya “Escort”.

4. Merek Yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftarkan

Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak

berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing).

Maksudnya, tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk

membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari

perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus

dapat memberikan penentuan (individualisering) pada barang atau jasa

yang bersangkutan23

.

Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar

sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan

pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar. Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek yang tidak dapat

didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang

22 R.M. Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian, (Bandung: Tarsito, 1981), h.15

23 Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teoori dan

Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 156

33

beritikad tidak baik. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik

yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apa pun untuk

membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi

kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain

menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan

konsumen24

.

Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan, merek

tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur

sebagai berikut25

: Pertama, Bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban

umum. Tanda-tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merek, karenanya

tidak dapat didaftar. Hanya tanda-tanda yang tidak bertentangan dengan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diterima

sebagai merek, selanjutnya dapat didaftar.

Demikian pula dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut

pandangan masyarakat umum maupun golongan masyarakat tertentu

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum,

terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan

pembeli. Dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama,

kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apaabila penggunaan tanda

tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, dan

24 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT Alumni, 2003)

h. 326 25 Rachmadi Usman, Ibid, h. 328-329

34

keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Misalnya penggunaan nama Allah dan Rasul-Nya.

Kedua, Tidak memiliki daya pembeda. Sesuai dengan sifat merek

sebagai suatu tanda untuk membedakan produk barang atau jasa seseorang

atau badan hukum dengan barang atau jasa sejenis orang lain atau badan

hukum, maka tanda yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat

diterima sebagai merek. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya

pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis

atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Misalnya,

lukisan atau warna barangnya sendiri, atau likisan botol atau kotak yang

dipergunakan untuk barang tersebut. Angka-angka dan huruf-huruf juga

tidak mempunyai daya pembedaan sebagai merek oleh karena lazim

dipergunakan sebagai keterangan-keterangan mengenai barang yang

bersangkutan.

Ketiga, Telah menjadi milik umum. Tanda-tanda yang bersifat

umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek.

Misalnya tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara

umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda

yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum dan selayaknya tidak

dapat dipergunakan sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi

seseorang. Demi kepentingan umum, tanda-tanda seperti itu harus dapat

dipergunakan secara bebas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tanda-

tanda yang demikian tidak dapat digunakan sebagai merek.

35

Keempat, Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau

jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Sebuah merek yang berisikan

keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan

pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar sebagai merek,

karena keterangan tersebut tidak mempunyai daya pembeda. Misalnya

merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk

kopi.

C. Merek Terkenal

UU No. 15 Tahun 2001 tidak mengatur secara rinci tentang merek

terkenal, namun dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun

2001 disebutkan bahwa untuk menentukan terkenalnya suatu merek harus

diperhatikan yaitu pengetahuan umum masyarakat atas merek tersebut di

bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh

karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara

di dunia yang dilakukan pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek

tersebut di beberapa negara. Suyud Margono menyebutkan bahwa merek

terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah

Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang tertentu.26

Kata asing “well-known” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia

menjadi terkenal begitu juga kata “famous”, sehingga pengertian “merek

terkenal” tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti

“famous mark” dan “well-known mark”. Begitu juga putusan dalam kasus-

26 Suyud Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2011), h. 101.

36

kasus merek terkenal. Hakim senantiasa mengacu “merek terkenal” pada

“well-known mark” yang mengaitkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris.27

Oleh

karena itu, acuan yang dipakai dalam perlindungan merek terkenal di

Indonesia yaitu Pasal 6 bis Konvensi Paris dan penjelasan Pasal 6 UU No. 15

Tahun 2001.

Ketentuan ini sering dipakai sebagai dasar dalam perundang-undangan

domestik dari negara-negara yang menandatangani Konvensi Paris tersebut.

Ditentukan dalam Pasal 6 bis ayat (1) menyatakan bahwa negara peserta Uni

secara ex officio dapat menerima dalam perundang-undangan merek atau atas

permohonan dari pihak yang berkepentingan untuk menolak atau untuk

membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian merek yang merupakan

re-produksi. Re-produksi yang dilakukan merupakan suatu imitasi atau suatu

terjemahan dari merek yang sudah dianggap oleh instansi yang berwenang

pada negara yang terkait. Sebab pendaftaran telah dilakukan atau telah

dipakai, sebagai merek terkenal di negara tersebut.28

Yurisprudensi29

Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 menyatakan

bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar

keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional,

27 Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa,

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 22-23.

28 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru

Untuk Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), h. 15.

29 Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum

tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus

yang sama. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta:

Kencana, 2004), h. 10.

37

dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya

pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara.30

Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki

pemasaran yang tinggi. Merek ini menjadi pilihan setiap konsumen di mana

saja. Presentase penjualannya tinggi di setiap pelosok dunia dan menjadi asset

kekayaan yang bernilai yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar

bagi pemiliknya.31

Namun, pada waktu yang bersamaan dapat menimbulkan

kerugian kepada pemiliknya dan pada sisi lain sangat mendatangkan

keuntungan kepada pihak lain yang beritikad buruk dengan jalan meniru atau

memalsukan dengan mutu yang sangat rendah.32

Perlindungan merek terkenal tidak hanya diberikan pada barang atau

jasa yang sejenis, melainkan juga terhadap barang atau jasa yang tidak

sejenis.33

Misalnya, JAZZ merupakan merek mobil terkenal, apabila ada

pihak yang memproduksi sepeda dengan merek JAZZ, maka pihak JAZZ

dapat mengajukan keberatan karena masyarakat dapat mengira bahwa

keduanya berasal dari pelaku usaha yang sama. Walaupun antara mobil dan

sepeda tidak sejenis, tetapi masih ada keterkaitan karena keduanya

merupakan alat transportasi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Merek

30 Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.

196.

31 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 98

32 Yahya Harahap, Ibid., h. 100.

33 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia

(Dalam Rangka WTO, TRIPS), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 46.

38

yang meyebutkan bahwa perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau

jasa tidak sejenis dapat diberlakukan sepanjang memenuhi persyaratan

tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun sampai saat ini Peraturan Pemerintah mengenai

Pelaksanaan Undang-Undang tentang Merek masih dalam tahap Rancangan

Peraturan Pemerintah dan belum di sah kan, tetapi dengan mengacu kepada

konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia), yaitu Pasal 16 ayat (3) TRIP’s dapat

digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek

terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dari merek pihak lain.

D. Perlindungan Atas Pelanggaran Merek

1. Gugatan

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek,

pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu

berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau

izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 tentang Merek, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat

mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak

menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti

39

rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan

penggunaan merek tersebut.

Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui jenis bentuk

gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan

ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti

rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi

materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang

disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak

yang berhak menderita kerugian secara moral.43

2. Pengadilan Niaga

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan

Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara

gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai

badan peradilan yang khusus Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud

agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau

dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan

peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Pada Pasal 78 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga memberikan hak kepada hakim

untuk melakukan tindakan tertentu .selama pemeriksaan masih

berlangsung, yaitu bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk

40

mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik

merek selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk

menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa

yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pasal 78 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini menegaskan bahwa

terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Adapun

tindakan untuk untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau

perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara

tanpa hak dengan menggunakan tata cara gugatan pembatalan merek

terdaftar pada Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 80 sampai dengan

PasaI 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik

merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan

sementara pengadilan, sebagaimana tercantum pada Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengadilan Niaga akan

segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan

memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila

penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan, jika hakim

Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan

sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut

harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan

penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Dan bila penetapan

41

sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan

harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan

dapat mengajukan gugatan, sedangkan bila penetapan sementara

dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan

kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya

penetapan sementara tersebut.

3. Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik

merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan

sementara pengadilan. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak

yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk

menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak

merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang

lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan

Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara

guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang

diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk

tindakan importisasi;

b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar

menghilangkan barang bukti. Permohonan penetapan sementara

42

diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan

sebagai berikut:

1) Melampirkan bukti kepemilikan merek, yaitu Sertifikat Merek atau

surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah

penerima lisensinya;

2) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya

pelanggaran merek;

3) Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau dokumen

yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan

pembuktian;

4) Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan

pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan

barang bukti; dan

5) Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang

besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang

dikenai penetapan sementara.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang

dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar

keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan.

Jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan

sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang

43

memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah,

membatalkan, atau menguatkan

penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Bila

penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah

dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon

penetapan dapat mengajukan gugatan. Sedangkan bila penetapan

sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera

diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat

adanya penetapan sementara tersebut.

4. Arbitrase

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar

pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan

penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan

Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini,

bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

5. Ketentuan Pidana Hak atas Merek

Hak atas merek yang merupakan hak milik perseorangan tentunya

memiliki tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek

terdaftar atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Merek.

Dengan kata lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian

44

tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap

pelanggaran hak atas merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

sebagaimana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu adanya ancaman

hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak

menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya

dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan

tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman pidananya diatur dalam

Pasal 90 dan Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001.

Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek juga mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada

siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang

sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan indikasi geografis

milik pihak lain. Selanjutnya pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan ancaman hukum pidana kepada

siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang

dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa, sehingga dapat

memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal

jasa tersebut. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek, menyatakan bagi siapa saja yang memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau

jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atau

45

menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan

indikasi asal, diancam dengan pelanggaran.

46

BAB III

PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANTARA MEREK BIORE DAN

BIORF

A. Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Putusan PN Nomor 02/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Adanya suatu kasus sengketa merek yang terjadi pada tahun 2012

yaitu antara Merek BIORE dan BIORF. Kasus bermula saat KAO

Corporation mendapati merek sabun BIORF yang diproduksi oleh PT.

Sintong Abadi beredar di pasaran. Merasa dirugikan, KAO Corporation

sebagai produsen BIORE pun mengambil langkah hukum dengan

melayangkan gugatan terhadap PT. Sintong Abadi selaku produsen BIORF ke

Pengadilan Niaga Jakarta pusat pada tanggal 8 Maret 2012. Perusahaan

produk kosmetik KAO Corporation Jepang meminta Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat membatalkan Merek BIORF karena memiliki persamaan

dengan merek BIORE yang telah terdaftar lebih dahulu di Direktorat Merek

Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun rincian dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap

kasus sengketa merek ini sebagai berikut: Kao Corporation dalam hal ini

sebagai pemegang merek BIORE dan juga sebagai penggugat dalam

persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mengajukan gugatan kepada

PT. Sintong Abadi selaku pemegang merek BIORF dalam hal ini sebagai

tergugat, dan juga kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian

47

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual Cq. Direktorat Merek dalam hal ini sebagai turut tergugat.

Kao Corporation merupakan suatu perusahaan yang didirikan

berdasarkan hukum Negara Jepang, yang berkedudukan di 14-10 Nihonbashi

Kayabacho, 1- Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. Dalam perkara ini Kao

corporation diwakili oleh Shunici Nakagawa, selaku Member of the Board,

Executive Vice President, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo

Suryomurcito, SH., dan Nidya Kalengke, SH, para Advokat, berkantor di

Level 15, One Pacific Place, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53,

Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011.

PT. Sintong Abadi merupakan perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Indrawan

Haslim, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Duku, Kelurahan Kedai

Ledang, Kota Kisaran Timur, Asahan 21224, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Edi Negara Siahaan, S.H., M.H., dan kawankawan, para Advokat

pada Law Firm “Indo Legal Consult”, berkantor di Majapahit Centre, Jalan

Majapahit/Mergat, No. 8, Medan, Sumatera Utara.

Dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, pada pokoknya

mengajukan dalil-dalil gugatan yaitu: Merek BIORF Daftar No.

IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya

untuk barang sejenis dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu milik

Penggugat yaitu merek BIORE Daftar No.496355. Bahwa Merek BIORE

milik Penggugat sebagai merek terkenal, bahwa Merek BIORF Daftar No.

48

IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya

dengan merek terkenal BIORE untuk barang sejenis, bahwa Merek BIORF

Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat memiliki persamaan pada

pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang tidak sejenis, dan

Bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan

pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510.

Selanjutnya yaitu pendaftaran Merek BIORF Daftar No.

IDM000292510 atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketertiban

umum, kemudian juga membatalkan Merek BIORF Daftar No.

IDM000292510 atas nama Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum

Merek dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan juru sita untuk

menyampaikan putusan kepada para pihak paling lama 14 hari setelah

putusan atas gugatan pembatalan diucapkan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Merek yang berlaku. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk

dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan

pembatalan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat

dari Daftar Umum Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari

Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberitahukan secara tertulis kepada

Tergugat dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak

tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek BIORF Daftar

No. IDM000292510 yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

49

Kemudian yaitu memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua

tindakan penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 sebagai

akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF penggunaan Merek

BIORF merupakan penggunaan secara tanpa hak, dan Bahwa sebagai akibat

telah dibatalkannya pendaftaran Merek BIORF, penggunaan Merek BIORF

Daftar No. IDM000292510 merupakan penggunaan secara tanpa hak.

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang isinya

yaitu: Bahwa penggugat telah keliru mengajukan gugatan pembatalan merek

terhadap tergugat, melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, bahwa UU No. 15

Tahun 2001 Tentang Merek pada Bab XI Tentang Penyelesaian Sengketa,

pada Bagian Kedua, Tentang Tata Cara Gugatan Pada Pengadilan Niaga,

pasal 80 ayat (1) secara tegas telah menyatakan: "Gugatan pembatalan

pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah

hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat”.

Faktanya didukung oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan yang

diajukan oleh Penggugat, menunjukkan domisili atau tempat tinggal Tergugat

adalah di Jalan Duku, Kelurahan Kedai Ledang, kota Kisaran Timur, Asahan

(Sumatera Utara), Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik

Indonesia No. 97 tahun 1999 tanggal 18 Agustus 1999, mengenai

pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang,

Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan

Negeri Semarang, pada Pasal 2 ayat 2, menyebutkan daerah hukum

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi

50

Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah

Istimewa Aceh.

Selanjutnya oleh karena domisili Tergugat berada pada wilayah

hukum Pengadilan Niaga Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat

(1) point 1 dan 2 tersebut di atas, secara formal, yang berwenang untuk

memeriksa dan mengadili sengketa Pembatalan Merek dalam perkara ini

adalah Pengadilan Niaga dimana Tergugat berdomisili, yakni Pengadilan

Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, bukan Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat. Bahwa dengan demikian secara juridis formal, Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Gugatan

Penggugat mengenai Pembatalan Merek BIORF kelas 3 Daftar No. IDM

000292510, melainkan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini adalah Pengadilan dimana Tergugat bertempat/berdomisili atau

bertempat tinggal yaitu Pengadilan Niaga Medan.

Kemudian terhadap dimana akan diajukannya gugatan pembatalan

merek bagi Penggugat yang bertempat tinggal di luar wilayah Negeri

Republik Indonesia, telah terdapat beberapa putusan tentang hal tersebut

diantaranya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 74/Merek/

2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang pertimbangan hukumnya menyatakan "Majelis

Hakim berpendapat bahwa gugatan MATTEL Inc yang

berkedudukan/berdomisili di Amerika Serikat tidak dapat diterima karena

bukan wilayah kewenangan Jakarta Pusat, seharusnya gugatan diajukan ke

Pengadilan Niaga Surabaya disesuaikan dengan domisili pihak Tergugat

51

Yong Hwa Wongso Diredjo, sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang

Merek, bahwa gugatan diajukan di tempat Tergugat (Vide Sengketa merek

Hot Wheels, Mattel Inc lawan Yong Hwa Wongso Diredjo) serta Keppres

No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pembagian Wilayah Pengadilan

Niaga”.

Terhadap gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan,

yaitu melalui putusan No. 02/Merek/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei

2012 yang mana di dalam amarnya menyebutkan bahwa menolak terhadap

eksepsi Tergugat dan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kemudian

membebankan ongkos perkara kepada Penggugat sebesar rp. 866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

B. Putusan Hakim Mahkamah Agung

Putusan MA Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012

Setelah sudah dijatuhkannya putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang terbuka untuk umum pada

tanggal 24 Mei 2012, kemudian Penggugat dengan perantara kuasanya

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011 diajukan

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 21

K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. No. 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat,

permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan

52

yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada

tanggal 20 Juni 2012.

Pada tanggal 25 Juni 2012 Tergugat telah diberitahu tentang memori

kasasi dari Penggugat. Terhadap hal tersebut Tergugat mengajukan kontra

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2012.

Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat

dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Pertama,

Judex Facti1 telah melakukan kesalahan fatal dalam melakukan penerapan

hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan perkara

pembatalan merek, yang seyogyanya di pertimbangan dengan dasar hukum

Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal

4 dan Pasal 5 butir (a) Undang-Undang Merek, justru dipertimbangkan

dengan dasar hukum Pasal 76 Undang-Undang Merek. Sehingga, keseluruhan

pertimbangan hukum yang telah diberikan selama merujuk atau mendasarkan

pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek adalah seharusnya

dinyatakan tidak berdasar dan seharusnya dikesampingkan. Dengan alasan ini

pula, mohon Mahkamah Agung berkenan untuk memeriksa dan mengadili

sendiri serta memutu5 permohonan kasasi dalam perkara ini dengan putusan

yang membatalkan Putusan Judex Facti.

1 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah Judex Facti, yang berwenang memeriksa

fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex facti memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan

menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. C.S.T. Kansil dan Crhistine S.T. Kansil, Kamus

Istilah Aneka Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 11.

53

Kedua, Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum

dalam menilai obyek gugatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo.

Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a)

Undang-Undang Merek, dalam perkara ini yang seharusnya dipersoalkan

adalah pendaftaran merek, bukan penggunaan merek BIORF pada jenis-jenis

barang yang diperdagangkan oleh Termohon Kasasi. Ketiga, Judex Facti

melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan

hukum dan bagaimana seharusnya menilai ada atau tidaknya persamaan pada

pokoknya merek pada perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek

sebagaimana berikut: Pada khususnya, jelas terbukti bahwa antara merek

BIORE milik Pemohon Kasasi dan merek BIORF milik Termohon Kasasi

memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan sangat kecil

perbedaanya yaitu satu garis kecil pada huruf E dan F.

Kemudian Antara merek BIORE dan merek BIORF, tidak cukup

dapat dibedakan secara pengucapan. Terbukti dalam keputusannya sendiri,

Majelis Judex Facti menyebutkan merek BIORF sebagai BIOREF -secara

fonetik diucapkan bi-yo-ref. Antara 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref) dan BIORE

(dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan.

Tidak terbukti bahwa kata 'BIO' adalah milik umum untuk jenis barang di

kelas 3. Khususnya, merek BIO ternyata telah terdaftar atas nama Pemohon

Kasasi dan dilindungi di Indonesia sejak tanggal 16 Januari 1997, dan tidak

terbukti bahwa masyarakat mempunyai asosiasi bahwa kata 'BIO' adalah

sediakan mencuci, membersihkan, sabun-sabun, atau jenis barang apapun

54

yang masuk dalam kelas 3. Dengan kata lain, BIO tidak pernah dapat

dibuktikan pernah menjadi jenis barang atau generik di kelas 3.

Selanjutnya Terbukti bahwa Merek BIORE melalui sertifikat

pendaftaran merek Daftar No. 496355, merek BIORF melalui sertifikat

pendaftaran merek Daftar No. IDM000292510 adalah suatu penamaan.

Sehingga seharusnya yang dibandingkan adalah nama BIORE dan BIORF

secara keseluruhan bukan dengan dipenggal menjadi BIO R-E dan BIO RF.

Keempat, Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena

merek BIORF memiliki "arti kata" sebagai dasar konklusi untuk

membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek

dan tidak terpenuhinya dugaan permohonan memiliki itikad baik, jelas-jelas

tidak berdasar dan seharusnya dikesampingkan. Pada khususnya, Termohon

Kasasi tidak pernah mengajukan bukti yang membuktikan kebenaran atau

fakta tentang dalilnya sendiri bahwa arti merek BIORF adalah "Bahan

Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang

segar" dan "PAI FUK" dalam bahasa Mandarin. Justru pada faktanya,

sebagaimana dibuktikan pada Sertifikat Pendaftaran Merek BIORF di bawah

Daftar NO. IDM000292510, merek BIORF disebut sebagai suatu penamaan,

tanpa menjelaskan arti lain. Dalil Termohon Kasasi tentang arti merek

BIORF ini, jelas terkesan memaksakan konsep, mengandung rekayasa dan

dengan alasan yang mengada-ada, dan sengaja dibuat untuk menangkis dalil-

dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa BIORF memiliki persamaan

55

dengan merek terkenal BIORE dan diajukan dengan itikad tidak baik serta

bermaksud untuk mendompleng keterkenalan merek terkenal BIORE.

Kelima, Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum karena

jelas-jelas mengabaikan tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-

bukti yang telah diajukan sehubungan pembatalan terhadap pendaftaran

merek BIORF adalah berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek

terkenal untuk barang sejenis dan/atau tidak sejenis. Keenam, Judex Facti

melakukan kesalahan penerapan hukum karena jelas-jelas mengabaikan untuk

memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai alasan-alasan yang

disertai bukti-bukti bahwa merek BIORF diajukan berdasarkan permohonan

yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Sebaliknya, Judex

Facti malah mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi yang diajukan

tanpa bukti pendukung sama sekali.

Terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon kasasi

(dahulu Penggugat), Mahkamah Agung berpendapat bahwasanya alasan

tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan

hukum dengan pertimbangan yaitu: Bahwa merek yang digunakan Tergugat

yaitu “Merek BIORF” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

BIORE milik Penggugat. Bahwa merek “BIORE” milik Penggugat merupakan

merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Dan Bahwa “Merek

BIORF” milik Tergugat yang terdaftar kemudian untuk kelas barang yang

sama, sehingga terbukti Tergugat dengan itikad tidak baik telah membonceng

ketenaran merek Penggugat.

56

Berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Mahkamah Agung

berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi : KAO Corporation dan membatalkan putusan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Merek/2012/

PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili

sendiri perkara ini di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 590

K/Pdt.Sus/2012 yang isi dari amarnya yaitu mengabulkan permohonan kasasi

dari Pemohon Kasasi Kao CORPORATION dan membatalkan putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan

Penggugat (dalam hal ini Kao CORPORATION) untuk seluruhnya.

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan

sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

C. Putusan Hakim Mahkamah Agung

Putusan MA Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

Sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012

tanggal 21 Januari 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi (dahulu

Tergugat) bahwasanya putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap,

kemudian terhadap putusan tersebut Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)

melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013

mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di kepanitraan

57

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2013. Kemudian

permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga

Jakarta Pusat disertai dengan alasan-alasannya pada tanggal 3 Juli 2013,

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05

PK/Pdt.Sus-HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 jo

Nomor 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst,.

Pada tanggal 4 Juli 2013 dan 5 Juli 2013, alasan-alasan peninjauan

kembali telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi dan Turut

Tergugat/Turut Termohon Kasasi, dan pada tanggal 21 Agustus 2013

Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan

peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga

Jakarta Pusat.

Karena di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka

Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada

ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, kemudian diajukan

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

58

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan

peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertama, putusan

Judex Juris2 Mahkamah Agung RI dalam perkara Register Nomor 590

K/PDT.SUS/2012, tertanggal 21 Januari 2013, telah didasarkan adanya

kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bahwa Putusan sama sekali tidak memuat/mencantumkan Kontra Memori

Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan

Kembali, menunjukkan Judex Juris telah melakukan kekeliruan dan

kekhilafan yang nyata. Bahwa Judex Juris Tidak Mempertimbangkan Kontra

Memori Kasasi sama sekali. Bahwa Pertimbangan Putusan Judex Juris tanpa

dibarengi dasar dan alasan juridis yang memadai. Dan terakhir bahwa

Pertimbangan Hukum Judex Juris Terhadap Penilaian “Persamaan Pada

Pokoknya, Merek Terkenal dan Iktikad Tidak Baik”.

Kedua, apabila kita merujuk pada Keputusan Komisi Banding Merek

Nomor 283/KBMIHK112010 tertanggal 1 Juli 2010 adalah sah dan

dibenarkan serta tidak menyalahi peraturan perundang-undangan di Indonesia

dan Judex Facti yang memeriksa pada tingkat Pertama mempunyai keyakinan

bahwa keputusan komisi banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku tentang pendaftaran merek yang pada intinya antara

merek BIORF dengan Biore tidak memiliki persamaan pada pokoknya.

Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Hakim

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh

2 Mahkamah Agung adalah Judex Juris, yang berwenang memeriksa penerapan hukum dari

suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan

J.T Prasetyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 78.

59

karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 3

Juli 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 21 Agustus 2013

dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, dalam hal ini Mahkamah

Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai

berikut: Pertama, merek Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yaitu

BIORF tidak mempunyai/memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat BIORE baik persamaan bunyi

(sound) atau fonetik3 (phonetics) sebagaimana dengan cermat telah

dipertimbangkan oleh Komisi Banding Merek (1 Juli 2010) dan dikuatkan

oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kedua, dengan demikian walaupun merek Termohon Peninjauan

Kembali/Penggugat telah terdaftar tahun 1997 dan Pemohon Peninjauan

Kembali/ Tergugat tahun 2006/sertifikat merek 2011 untuk kelas yang sama

(3), namun persamaan hanya kata BIO adalah milik umum yang berarti

hidup.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat

terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali

yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SINTONG ABADI

tersebut, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/

Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Januari 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan

mengadili kembali perkara ini di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 yang isi dari amarnya yaitu mengabulkan

3 Fonetik adalah bidang linguistik tentang pengucapan (penghasilan) bunyi ujar dan/atau

sistem bunyi suatu bahasa. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 387.

60

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT.

SINTONG ABADI dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 590

K/Pdt.Sus/2012.

Kemudian mengadili kembali perkara ini dengan menolak eksepsi

Tergugat (Dalam Eksepsi) dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

(Dalam Pokok Perkara). Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk

membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

61

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK MEREK TERKENAL ATAS

PENIRUAN MEREK

A. Pertimbangan Hakim Dalam Kasasi Yang Menentukan Merek BIORF

Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Merek BIORE

Persamaan pada pokoknya tidak mutlak dengan persamaan semua elemen

merek, juga tidak mutlak adanya persamaan kata, warna dan bunyi yang harus

persis betul. Tidak dituntut secara keras adanya persamaan jalur pemasaran,

segmen pemasaran dan cara pemakaian dan pemeliharaan barang. Paling

fundamental dinilai adalah adanya maksud dan niat “membonceng” reputasi

merek orang lain yang biasa dikenal dengan itikad tidak baik atau guna

memperoleh keuntungan secara tidak jujur.1

Sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menilai kesalahan

penerapan hukum pada Judex Facti adalah bahwa merek yang digunakan

Tergugat yaitu “Merek BIORF” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek BIORE milik Penggugat. Bahwa merek “BIORE” milik Penggugat

merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Dan Bahwa

“Merek BIORF” milik Tergugat yang terdaftar adalah untuk kelas barang yang

sama, sehingga terbukti Tergugat dengan itikad tidak baik telah membonceng

ketenaran merek Penggugat. Berdasarkan pertimbangan diatas, terdapat cukup

1 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 417-418.

62

alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KAO

Corporation dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat No. 02/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012.

Terkait Putusan Hakim Pengadilan Niaga Nomor

02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyebutkan jika antara Merek BIORF

dengan Merek BIORE tidak memenuhi kriteria memiliki persamaan pada

pokoknya sebagaimana yang tertera pada Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b) tidak

tepat dan hakim melakukan kesalahan dalam penafsiran hukum. Sebagaimana

penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menjelaskan persamaan pada pokoknya

adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol

antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan

adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat

dalam merek-merek tersebut. Sedangkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis

dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai

Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Penulis dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 590

K/Pdt.Sus/2012 berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 4 dan

Pasal 5 butir (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Persamaan pada pokoknya antara Merek BIORF dengan Merek BIORE menurut

63

penulis sangat jelas terlihat. Dasar yang menjadi alasan penulis dalam

menganalisis yaitu beberapa bukti di pengadilan yang sebagai berikut : Pertama,

Merek BIORE dan Merek BIORF memiliki persamaan bentuk, cara penempatan,

cara penulisan dan sangat kecil perbedaanya yaitu satu garis kecil pada huruf E

dan F. Sehingga kemiripan ini dapat memunculkan asumsi oleh masyarakat jika

Merek BIORF sama dengan Merek BIORE, atau anggapan masyarakat jika

Merek BIORE telah berubah nama mereknya menjadi BIORF.

Kedua, penyebutan Merek BIORF sebagai BIOREF secara fonetik

diucapkan bi-yo-ref. Maka antara 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref) dan BIORE

(dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan.

Penyebutan lafal yang hampir menyerupai akan membuat masyarakat terkecoh

dan mengaitkan merek tersebut satu sama lain. Ketiga, Merek BIO telah terdaftar

atas nama Pemohon Kasasi dan dilindungi di Indonesia sejak tanggal 16 Januari

1997. Kata 'BIO' terbukti bukan sebagai kata milik umum untuk jenis barang di

kelas 3.

Ketiga hal tersebut terbukti jika pihak termohon kasasi atau Merek

BIORF sangat jelas tidak beritikad baik sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 dan

bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana Pasal 5 butir (a), sehingga

berdampak pada kerugian bagi pihak pemohon kasasi atau Merek BIORE. Secara

jelas bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan

kasasi KAO Corporation dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga No.

02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. menurut penulis sudah sesuai dan tepat.

64

Merek BIORF menurut penulis tidak memenuhi Pasal 5 butir (b), dimana

suatu merek haruslah memiliki daya pembeda dengan merek lain. Perbedaan

pada pokoknya yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Niaga

Jakarta Pusat terbantahkan dengan alasan-alasan yang telah dianalisa penulis.

Segi persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi huruf dan

persamaan bunyi ucapan atau lafal antara Merek BIORF dan Merek BIORE

persis sama sehingga tidak memiliki daya pembeda antara satu dengan yang lain.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Peninjauan Kembali (PK) Yang Menentukan

Merek BIORF Memiliki Perbedaan Pada Pokoknya Terhadap Merek

BIORE

Peninjauan kembali yang dimohonkan oleh pihak pemilik Merek BIORF

terkait Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung tidak berlandaskan undang-

undang merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak

mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali. Sebagai pertimbangan,

perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Peninjauan Kembali dalam sengketa perdata terkait merek dimungkinkan

dapat dilakukan jika terjadi kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, surat-

surat bukti yang ditemukan kemudian, pengabulan melebihi apa yang dituntut,

65

tuntutan yang diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya, putusan-putusan

saling bertentangan yang dikeluarkan peradilan yang sama, serta terjadi

kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata sebagaimana Pasal 67 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan alasan

yang digunakan pemohon peninjauan kembali terlalu tendensius dan subjektif

yang hanya mengacu pada kekeliruan nyata hakim menurut penulis

menyampingkan fakta-fakta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 yang menjadi

alasan dapat dibenarkannya permohonan peninjauan kembali, yaitu setelah

meneliti mengenai alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan

kembali dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, maka Mahkamah

Agung pada tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan

pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, merek Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yaitu BIORF

tidak mempunyai/memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Termohon

Peninjauan Kembali/Penggugat BIORE baik persamaan bunyi (sound) atau

fonetic (phonetics) sebagaimana dengan cermat telah dipertimbangkan oleh

Komisi Banding Merek (1 Juli 2010) dan dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat. Kedua, dengan demikian walaupun merek Termohon

Peninjauan Kembali/Penggugat telah terdaftar tahun 1997 dan Pemohon

Peninjauan Kembali/Tergugat tahun 2006/sertifikat merek 2011 untuk kelas yang

66

sama (3), namun persamaan hanya kata BIO adalah milik umum yang berarti

hidup.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan permohonan

peninjauan kembali menurut penulis dilihat dari bidang keilmuannya bahwa tidak

relevan dan terkesan menyadur/copy-paste atas putusan dari Judex Facti. Alasan-

alasan dari putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali

yang menyebutkan antara Merek BIORF dan Merek BIORE memiliki perbedaan

pada pokoknya tidak memperhatikan secara detail kedua merek dan tidak pula

menimbang indikasi terdapatnya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang

bersengketa.

Penulis mengkritisi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang

memeriksa permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut : pertama,

alasan hakim dalam memberi putusan sidang peninjauan kembali tersebut hanya

melihat dari segi persamaan bunyi (sound) atau fonetic (phonetics). Argumentasi

tersebut kontra dengan Majelis Judex Juris yang menyebutkan merek BIORF

sebagai BIOREF -secara fonetik diucapkan bi-yo-ref. Antara 'BIOREF' (dibaca:

bi-yo-ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama

dalam pengucapan. Selain itu, hakim tidak memberikan alasan lain dalam

pertimbangannya terkait perbedaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut.

Sedangkan menurut penulis, seharusnya hakim melihat detail lain antara kedua

merek yaitu pada persamaan bentuk, cara penempatan, kombinasi antara unsur-

67

unsur serta merek yang digunakan untuk barang/jasa sejenis. Hakim kurang

mendalami mengenai penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b).

Kedua, penggunaan kata BIO yang merupakan sebagai kata milik umum

menjadi dasar dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh hakim

sebagai bentuk pertimbangan yang prematur dan terlalu dini dalam pengambilan

kesimpulan. Pada dasarnya, persamaan pada pokoknya antara kedua merek

tersebut tidak hanya sebatas penggunaan kata BIO, melainkan penggunaan huruf

R setelah kata BIO. Maka penulis berpendapat, bahwa alasan dari pemohon

peninjauan kembali bahwa merek BIORF yang di milikinya memiliki persamaan

pada pokoknya sebatas pada kata BIO saja tidak bisa dijadikan alasan pembenar.

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa, Merek BIORF dan Merek BIORE

sangat nyata pada persamaan pokoknya. Huruf pembeda hanya pada antara huruf

E dan F, sehingga dari pandangan kasat mata kedua huruf tersebut dapat

tersamarkan dari garis horizontal di baris ketiga pada kedua huruf tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada pada putusan Judex Facti, Judex Juris

dan Peninjauan Kembali (PK) penulis menyimpulkan berdasarkan argumentasi

jika pemilik Merek BIORF telah menumpangkan popularitas mereknya terhadap

merek lain yang sudah terkenal, meskipun merek tersebut tidak sama secara

keseluruhan. Seperti contoh penggunaan Merek Bally untuk sepatu yang

mendekati dengan merek yang sudah terkenal Merek Belly dan sama halnya

68

antara merek sabun LUX dengan Merek LAX, bentuk merek ini oleh undang-

undang disebut dengan persamaan pada pokoknya.2

Menurut penulis hakim seharusnya juga mempertimbangkan putusannya

berdasarkan yurisprudensi yang ada, salah satu yurisprudensi tersebut adalah

Putusan Mahkamah Agung RI No. 892 K/PDT.SUS/2012, putusan tentang

merek Cardinal dengan Cardinar. Menurut penulis perkara merek Cardinal

dengan Cardinar ini serupa dengan perkara merek BIORE dengan BIORF. Pada

kasus cardinal dengan cardinar, Judex facti dalam hal mengenai merek

menyebutkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek cardinal dengan

cardinar dan menyatakan bahwa merek cardinal merupakan merek yang sudah

terkenal, sedangkan judex juris dalam hal kasus cardinal hakim memberi

keputusan tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum.

Undang-Undang tentang Merek menganut asas konstitutif, yang mana

memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang telah terdaftar

dalam Daftar Umum Merek dan bukan mempermasalahkan siapa yang telah

terdaftar terlebih dahulu karena dengan ketentuan hukum tersebut Undang-

Undang tentang Merek hanya memberikan perlindungan terhadap apa yang

dimohonkan untuk didaftar dan tidak untuk semua jenis barang atau kelas

barang, dengan sistem konstitutif tersebut di dalam Daftar Umum Merek dapat

terdaftar merek-merek yang sama sepanjang jenis barang atau jasa yang

2 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), ed.Revisi

ke 6 (Jakarta : PT RajaGRafindo Persada, 2007), h. 357-360.

69

dilindungi berbeda satu sama lainnya. Sehingga dalam sengketa antara merek

BIORE dan BIORF seharusnya dimenangkan oleh merek BIORE karena kedua

jenis merek tersebut menjual jenis produk yang sama. Maka secara jelas putusan

dalam Peninjauan Kembali ini telah melanggar asas konstitutif dalam

pertimbangannya.

C. Dampak Hukum Pasca Dikeluarkannya Putusan MA Nomor 127

PK/Pdt.Sus-HKI/2013 Terhadap Pemilik Hak Merek BIORE

Sengketa merek antara BIORE dan BIORF dapat diselesaikan di

Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Putusan MA Nomor 127 PK/Pdt.Sus-

HKI/2013 dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dalam putusan ini,

kasus antara merek BIORE dan BIORF ini dimenangkan oleh merek BIORF dan

membatalkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu putusan MA Nomor

590 K/Pdt.Sus/2012., tanggal 21 Januari 2013. Hal ini berdasarkan dari

pertimbangan Hakim yang telah disebutkan di atas.

Namun, penulis tidak sepakat dengan pertimbangan Hakim Mahkamah

Agung dalam Peninjauan Kembali (PK) yang menyatakan bahwa merek BIORF

tidak memiliki itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya terhadap merek

BIORE. Menurut hemat penulis, merek BIORF memiliki persamaan pada

pokoknya terhadap merek BIORE dan terdapat itikad tidak baik.

Persamaan pada pokoknya tidak harus sama secara persis terhadap semua

elemen atau unsur merek tersebut, tetapi memiliki kesan mirip atau hampir mirip

70

dapat dikatakan sebagai persamaan pada pokoknya. Hal ini berdasarkan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) hurus UU No. 15 Tahun 2001 yang mengartikan

persamaan pada pokoknya adalah suatu kemiripan. Menekankan pada kata

“Kemiripan” yang berasal dari kata “mirip”. Kata “mirip” dalam KBBI diartikan

“hampir sama” atau “serupa”.3

Merek antara BIORE dan BIORF memiliki kemiripan unsur baik dari segi

bentuk, cara penempatan dan cara penulisan, serta sangat kecil perbedaannya

yaitu satu garis pada huruf E dan F. Selain itu, barang yang diperdagangkan pun

sejenis atau sekelas yaitu barang kelas 3. Berdasarkan hal ini penulis

beranggapan bahwa pemilik merek BIORF memiliki niat “membonceng”

reputasi merek BIORE yang telah dikenal oleh masyarakat dengan itikad tidak

baik atau buruk guna memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Jadi penulis

berpendapat bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORE dan

BIORF. Adanya sedikit perbedaan unsur-unsur yang dibuat oleh BIORF

merupakan suatu taktik atau strategi agar tidak terdapat persamaan secara

keseluruhan terhadap merek BIORE. Dengan kata lain tidak meniru secara

keseluruhan. Adanya sedikit perbedaaan itu dapat menyesatkan masyarakat yaitu

dapat menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang

diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.

3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama, 2008), h. 920.

71

Selain itu, merek BIORE merupakan merek yang telah terkenal.

Terkenalnya merek ini dibuktikan dengan pengetahuan umum masyarakat,

reputasi yang telah diperoleh berkat promosi yang gencar dan besar-besaran yaitu

melalui media iklan. Merek BIORE ini telah terdaftar secara internasional, selain

di negara asalnya Jepang dan di Indonesia, merek BIORE juga telah terdaftar di

banyak negara di dunia. Khususnya di Indonesia merek BIORE sudah terdaftar

sejak tahun 1980. Terkenalnya suatu merek di Indonesia mendapat perlindungan

berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15

Tahun 2001.5

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilik merek

BIORF memiliki itikad tidak baik yaitu adanya niat untuk membonceng

ketenaran dari merek BIORE yang telah terkenal terlebih dahulu dengan

membuat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan merupakan jenis

atau kelas yang sama. Oleh karena itu, penulis sepakat dengan adanya Putusan

Mahkamah Agung yang memenangkan pihak BIORE, yaitu adanya itikad tidak

baik dan persamaan unsur pokok yang terdapat antara merek BIORE dan BIORF.

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

memberikan dampak bagi pengusaha yang akan membuat dan mendaftarkan

mereknya agar terlebih dahulu melihat merek milik orang lain yang telah

4 Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 417-418

5 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h.

150.

72

terdaftar dan terkenal, sehingga pada saat ingin mendaftarkan mereknya tidak

terdapat persamaan pada pokoknya baik sebagian maupun seluruhnya dan

terhindar dari itikad tidak baik yang ingin membonceng ketenaran merek milik

orang lain yang telah terkenal.

Selain itu, bagi pemilik hak merek BIORE yang telah terdaftar dan

terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya

itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah

terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka

pemilik hak merek BIORE yang telah terdaftar terlebih dahulu segera

mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Gugatan pembatalan

merek hendaknya tidak melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek

tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu

gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka

waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-

HKI/2013 ini juga semakin menegaskan bahwa masih terdapatnya kekurangan

atau pemasalahan yang ada pada UU No. 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang

Merek, sehingga kelemahan dari Undang-Undang tersebut dapat menimbulkan

kerugian bagi pemilik hak merek. Sebagai contoh dalam sengketa antara merek

BIORE dan BIORF, dimana hak pemilik merek BIORE dirugikan.

Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu: Pertama, mengenai

hambatan yang dihadapi dalam lingkup merek yaitu pengertian merek terkenal

73

sampai saat ini belum jelas, karena ada pendapat yang menyebutkan merek

terkenal hanya untuk satu jenis barang. Diluar negeri orang menyebutnya bukan

sebagai “well-known mark” tetapi “famous mark” karena famous lebih kuat

cakupannya sementara “well-known mark” hanya mengenai satu jenis saja. Bisa

dilihat seperti merek “Canon” untuk seprei, ada juga merek “Canon” untuk

kamera, dimana masing-masing terkenal dalam jenisnya.6 Dan juga belum

diaturnya peraturan pelaksanaan mengenai apa yang dimaksud dengan merek

terkenal.

Kedua, mengenai masalah dalam pemeriksaan merek yaitu masalah

mengenai persamaan, apakah yang dimaksudkan itu persamaan pada pokoknya

atau persamaan secara keseluruhan. Sering dijumpai merek-merek yang tidak

sama secara keseluruhan tetapi identik. Untuk memecahkan masalah itu

dipergunakan doktrin/ teori holistic approach dan dominance.

Selanjutnya masalah mengenai penerapan ketentuan tentang barang

sejenis dan tidak sejenis. Suatu barang belum tentu dikatakan sejenis dengan

barang tertentu lainnya, meskipun berada dalam satu kelas yang sama. Misalnya

ada kelas Internasional, nasional, dan kelas-kelas lainnya. Belum tentu dalam

satu kelas jenisnya sama, bisa jadi jenisnya berbeda, hal ini karena pembedaan

kelas hanya untuk pembayaran saja di kantor merek. Itu tidak dapat dikaitkan

dengan sejenis.

6 Suyud Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia, (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2011), h. 108.

74

Sebaliknya dikatakan suatu barang sejenis dengan barang lain walaupun

kelasnya beda karena keterkaitan yang erat. Barang yang berkaitan dengan dunia

fashion, jenisnya bisa berbeda, seperti sepatu dan baju. Karena istilah barang

yang sejenis yang dicantumkan dalam perundang-undangan mempunyai maksud

untuk memperluas jangkauan suatu merek, bahwa terhadap barang-barang lain

yang tidak sama akan tetapi apabila dapat dianggap atau dikualifikasikan sejenis

dengan barang-barang lain, maka hak untuk memakai merek barang lain yang

tidak sama tersebut tidak diberikan Undang-Undang. Untuk menyelesaikan

permasalahan itu dibutuhkan patokan untuk menentukan suatu jenis barang.

Untuk menentukan masuk ke jenis apakah barang tersebut kita dapat

menggunakan patokan berupa tujuan pemakaian, cara pembuatan, atau sifat

barang itu.

Kemudian masalah mengenai merek terkenal, terdapat ketidak jelasan

mengenai apa yang terkenal, kriteria apa yang harus dipenuhi sehingga dapat

dikatakan terkenal. Secara umum, batasan merek terkenal adalah sesuai kriteria

penggolongan, reputasi, kualitas, penjualannya stabil, diperdagangkan di

berbagai negara, memiliki pendaftaran merek di berbagai negara, pengetahuan

masyarakat, dan promosinya. Ketiga permasalahan tersebut muncul karena tidak

adanya ketentuan yang memberikan pedoman yang pasti pada pemeriksaan

merek. Atas beberapa permasalahan tersebut ada baiknya dilakukan revisi

terhadap Undang-Undang tentang merek, agar tercipta kepastian hukum bagi

75

masyarakat dan memudahkan aparat yang berwenang untuk menjalankan

tugasnya.

75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 590

K/Pdt.Sus/2012 yang menentukan Merek BIORF memiliki persamaan

pada pokoknya terhadap Merek BIORE sudah tepat. Karena dasar dari

pertimbangannya yaitu pada Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 4 dan

Pasal 5 butir (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek. Persamaan pada pokoknya antara Merek BIORF dengan Merek

BIORE sangat jelas terlihat, yaitu dari segi persamaan bentuk, cara

penempatan, cara penulisan, kombinasi huruf dan persamaan bunyi

ucapan atau lafal antara Merek BIORF dan Merek BIORE persis sama

sehingga tidak memiliki daya pembeda antara satu dengan yang lain.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 127

PK/Pdt.Sus-HKI/2013 yang menentukan Merek BIORF memiliki

perbedaan pada pokoknya terhadap Merek BIORE kurang tepat dan

mengenai alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terlalu

tendensius dan subjektif yang hanya mengacu pada kekeliruan nyata

hakim serta menyampingkan fakta-fakta. Perbedaan pada pokoknya

antara Merek BIORF dan Merek BIORE tidak telihat jelas. Hakim dalam

pertimbangannya hanya melihat dari segi persamaan bunyi saja dan tidak

76

dari unsur-unsur yang lain seperti persamaan bentuk, cara penempatan,

kombinasi antara unsur-unsur serta merek yang digunakan untuk

barang/jasa sejenis. Kemudian terhadap penggunaan kata BIO yang

merupakan sebagai kata milik umum menjadi dasar dikabulkannya

permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh hakim sebagai bentuk

pertimbangan yang prematur dan terlalu dini dalam pengambilan

kesimpulan. Jadi meskipun Merek BIORF tidak sama secara keseluruhan

dengan Merek BIORE, pemilik Merek BIORF telah menumpangkan

popularitas mereknya terhadap merek lain yang sudah terkenal dalam hal

ini Merek BIORE.

3. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

memberikan dampak bagi pengusaha yang akan membuat dan

mendaftarkan mereknya agar terlebih dahulu melihat merek milik orang

lain yang telah terdaftar dan terkenal, sehingga pada saat ingin

mendaftarkan mereknya tidak terdapat persamaan pada pokoknya, baik

sebagian maupun seluruhnya dan terhindar dari itikad tidak baik untuk

membonceng ketenaran merek milik orang lain yang telah terkenal.

Selain itu, bagi pemilik hak merek BIORE yang telah terdaftar dan

terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan

adanya itikad tidak baik dari pemilik merek baru lain. Apabila terdapat

merek lain yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan diumumkan dalam

Berita Umum Merek, maka pemilik hak merek BIORE yang telah

terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan

77

merek tersebut. Gugatan pembatalan merek hendaknya tidak melebihi 5

(lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Hal ini

berdasarkan Pasal 69 UU Merek No. 15 Tahun 2001. Kemudian dengan

adanya putusan ini juga semakin menegaskan bahwa masih terdapatnya

kekurangan atau pemasalahan yang ada pada UU No. 15 Tahun 2001

yang mengatur tentang Merek, sehingga kelemahan dari Undang-Undang

tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hak merek. Sebagai

contoh dalam sengketa antara merek BIORE dan BIORF, dimana hak

pemilik merek BIORE dirugikan. Yaitu perihal apa itu merek terkenal,

kriteria apa yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan terkenal,

belum diaturnya peraturan pelaksanaan mengenai apa yang dimaksud

dengan merek terkenal, masalah mengenai persamaan dan masalah

mengenai penerapan ketentuan tentang barang sejenis dan tidak sejenis.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran

diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mencegah timbulnya kasus-kasus serupa dengan BIORE dan

BIORF, maka pemerintah perlu secepatnya untuk menerbitkan Peraturan

Pemerintah tentang merek terkenal dan persamaan unsur pokok pada

suatu merek. Diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut

akan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan

sengketa serupa. Selain itu, Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah

78

Agung perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai merek agar

memiliki kesamaan dalam membuat putusan, sehingga tercapai suatu

kepastian hukum.

2. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual lebih selektif dalam

menerima pendaftaran suatu merek dalam daftar umum merek. Karena

pendaftaran ini merupakan tahap seleksi yang paling utama, dimana

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual khususnya daftar umum

merek harus benar-benar dapat membedakan pendaftaran suatu merek

apakah mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya

dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar. Untuk itu dibutuhkan

sistem pendaftaran yang baik serta informasi yang tepat dengan didukung

teknologi yang canggih. Hal itu guna meminimalisasi terjadinya sengketa

merek di Indonesia. Selain itu, sebaiknya para pelaku usaha yang ingin

membuat merek agar terlebih dahulu mencari tahu apakah merek yang

akan dibuat tersebut telah ada yang lebih dahulu memilikinya sehingga

terhindar dari unsur peniruan atau membonceng reputasi merek yang

telah terkenal.

79

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adisumitro, Harsono. Hak Milik Perindustrian. Jakarta: Akademika Pressindo,

1990.

Casavera. 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djumhana, Muhammad dan R.Djubaedilah. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teoori

dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Gautama, Sudargo dan Rizwanto Winata. Konvensi-konvensi Hak Milik

Intelektual Baru Untuk Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

_________________________________. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia

(Dalam Rangka WTO, TRIPS), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Harahap, Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 1996.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta:

Kencana, 2004.

Kansil, C.S.T. dan Crhistine S.T. Kansil. Kamus Istilah Aneka Hukum. Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Kurnia, Titon Slamet. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di

Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs. Bandung: PT Alumni, 2011.

Lindsey, Tim. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: P.T.

Alumni, 2005.

Margono, Suyud. Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia.

Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.

Maulana, Insan Budi. Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke

Masa. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Miru, Ahmadi. Hukum Merek. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

80

Nasution, Rahmi Jened Perinduri. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan

Hukum Persaiangan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta: P.T. RajaGrafindo

Persada, 2013.

Putra, Syopiansyah Jaya dan Yusuf Durrachman. Etika Bisnis dan Hak Kekayaan

Intelektual. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012

Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya

Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Saidin, OK. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT.Raja Grafindo

Persada, 2004.

Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo. Kamus Hukum. Jakarta:

Sinar Grafika, 2008.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu

Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Suryatin. Hukum Dagang I dan II. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Suryodiningrat, R.M. Aneka Hak Milik Perindustrian. Bandung: Tarsito, 1981.

Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sutjipto, H.M.N. Purwo. Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia.

Jakarta: Djambatan, 1984.

Usman, Rachmadi. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Bandung: P.T.

Alumni, 2003.

Utomo, Tomi Suryo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2010.

Yuhassarie, Emmy. Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya. Jakarta:

Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

81

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi

Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat; b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan

peningkatan layanan bagi masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam

melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. 6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan. 7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri,

dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek. 8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya

meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek. 10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen

yang dipimpin oleh Menteri. 11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. 12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual

dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut

dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2 Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3 Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 5 Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban

umum; b. tidak memiliki daya pembeda; c. telah menjadi milik umum; atau d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa

yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain,

kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem

negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: a. tanggal, bulan, dan tahun; b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan

Hak Prioritas. (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.

(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek

tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah

satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

(7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur

dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8 (1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk

dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah

Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai

domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.

Pasal 12 (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, Permohonan dengan

menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.

(2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama

3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 13 (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

(3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

(1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

(2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Waktu Penerimaan Permohonan

Pendaftaran Merek

Pasal 15 (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,

Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan. (2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17 (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh

Pemohon atau Kuasanya. (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus

dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut. (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak

dapat ditarik kembali.

BAB IV PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama

Pemeriksaan Substantif

Pasal 18 (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal

5, dan Pasal 6. (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9

(sembilan) bulan.

Pasal 19 (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal. (2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh

Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu. (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 20 (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk

didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau

ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.

(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.

(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.

(7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.

(8) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22 (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau

b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

(2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23 Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan: a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya; c. Tanggal Penerimaan; d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan

menggunakan Hak Prioritas; dan e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing

dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga

Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24 (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan

keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti

bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.

(3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

(1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal.

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal .

Bagian Keempat

Pemeriksaan Kembali

Pasal 26 (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau

sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

(3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.

(5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

(1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

(2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

(3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar; b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10; c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan; d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan

menggunakan Hak Prioritas; e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut

menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa

f. Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; nomor dan tanggal pendaftaran;

g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

(4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Bagian Keenam Permohonan Banding

Pasal 29

(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

(3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.

(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 30

(1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

(3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Pasal 31

(1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

(2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 32 Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh Komisi Banding Merek

Pasal 33 (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang

membidangi hak kekayaan intelektual. (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota,

dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior. (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek. (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan

Merek Terdaftar

Pasal 35 (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang

sama. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek

atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.

(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36 Permohonan perpanjangan disetujui apabila: a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek

tersebut; dan b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37 (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36. (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

(3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

(5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38 (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan

dalam Berita Resmi Merek. (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek

atau Kuasanya.

Bagian Kesembilan Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39 (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat

Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.

(2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

BAB V

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 40 (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

a. pewarisan; b. wasiat; c. hibah; d. perjanjian; atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.

(3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya.

(4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 41

(1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.

(2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 43

(1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.

(2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.

(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.

(4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45 Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 46 Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 47 (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan

akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

Pasal 48 (1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.

(3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

(1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.

(2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.

(3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan; b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan

Merek tersebut; dan c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 50.

Pasal 52 Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 53 (1) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal

dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam

Berita Resmi Merek. (3) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum

Merek.

Pasal 54 (1) Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan

pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut. (2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan

pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. (3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan

diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55 Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII

INDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASAL

Bagian Pertama Indikasi-Geografis

Pasal 56

(1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

(2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh: a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri

atas: 1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; 2. produsen barang hasil pertanian; 3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau 4. pedagang yang menjual barang tersebut;

b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau c. kelompok konsumen barang tersebut.

(3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.

(4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut: a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau

menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;

b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis. (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding

Merek. (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku

secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang

menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada. (8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai

dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.

(9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57 (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang

tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Bagian Kedua Indikasi-Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang: a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pasal 60 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 61

(1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.

(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya: a. larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan

atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

(1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.

(2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.

(3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

(4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 64 (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi. (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan

yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. (3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

(1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.

(2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 66

(1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar: a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek

Kolektif; b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak

tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;

c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau

d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.

(2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.

(3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan

diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 69 (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal

pendaftaran Merek. (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pasal 70 (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang

bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek

dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

(1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

(2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB IX ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 74 Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X BIAYA

Pasal 75

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta

(2) lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(4) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76 (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi, dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77 Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 78 (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik

Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

(2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 83 (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah

tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.

(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

(3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(6) Panitera wajib menyamp aikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84 Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB XII

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85 Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang: a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek; b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86 (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai

berikut: a. melampirkan bukti kepemilikan Merek; b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek; c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan

diamankan untuk keperluan pembuktian; d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah

menghilangkan barang bukti; dan e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88 Dalam hal penetapan sementara: a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon

penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76; b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan

sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 89

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang

Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di

bidang Merek; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Merek; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek. (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-

geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis

(3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94 (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau

jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

(1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.

(2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 98 Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 99 Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100 Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET Republik Indonesia Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd Edy Sudibyo

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG

MEREK

I. UMUM Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek-lama , dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek-lama antara lain menyangkut proses penyelesaian Permohonan. Dalam Undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek-lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak. Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa, dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi-asal. Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan Undang-undang ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (single text) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Merek-lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ini adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Pasal 4 Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut.

Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut. Pasal 5 Huruf a Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Huruf b Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Huruf c Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek. Huruf d Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Huruf b Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. Huruf c Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Huruf b Yang dimaksud dengan lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik. Huruf c Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pasal 12 Ayat (1) Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila Permohonan diajukan untuk pertama kali. Ayat (2) Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan tanggal pengiriman adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Tanggal Penerimaan dikenal dengan filing date. Tanggal Penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan Permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan jenjang adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan dengan antara lain, mikrofilm, mikrofiche, CD-ROM, internet dan media lainnya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29

Ayat (1) Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali Permohonan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan. Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam Permohonan karena untuk melengkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya. Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Ayat (2) Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding dapat berasal dari kalangan pemerintah ataupun swasta. Yang dimaksud dengan Pemeriksa senior adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Ketentuan bahwa jumlah anggota majelis Komisi Banding berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Berbeda dari Undang-undang Merek-lama, dalam Undang-undang ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik Merek. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (6) Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya. Untuk itu, perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi Lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut. Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a. Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya. Ayat (2) Yang dimaksud lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi-geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4)

Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan Merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Huruf b Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik. Pasal 70 Cukup jelas

Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam Undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek. Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemu dian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43) Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan panitera dalam Undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Yang dimaksud dengan berkas perkara kasasi adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain. Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Huruf a Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi. Huruf b Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti. Pasal 86 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan Merek adalah Sertifikat Merek. Dalam hal pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian Lisensi. Huruf b Cukup jelas Huruf c Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek. Huruf d Cukup jelas Huruf e Besarnya jaminan sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Huruf a Cukup jelas Huruf b Dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai. Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas

Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4131

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan

peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SINTONG ABADI, berkedudukan di Jalan Duku, Kelurahan

Kedai Ledang, Kota Kisaran Timur, Asahan, yang diwakili oleh

Direktur Indrawan Haslim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi

Negara Siahaan, S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat,

beralamat di Majapahit Centre, Jalan Majapahit /Mergat Nomor 8,

Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10

Juni 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/

Termohon Kasasi;

m e l a w a n

KAO CORPORATION, berkedudukan di 14-10, Nihonbashi

Kayabacho, 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, yang diwakili oleh

Direktur Mitchitaka Sawada, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Purnomo Suryomurcito, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di

Level 15, One Pasific Palace, Sudirman Central Business District,

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta-12190, Indonesia

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2013, sebagai

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Rl. Cq. DIREKTORAT

JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq.

DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.

24, Tangerang, Banten, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali

dahulu Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal.1 dari 32 hal. Putusan Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013.

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan

peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

tanggal 24 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi, pada pokoknya

sebagai berikut:

1 Bahwa gugatan pembatalan ini adalah untuk membatalkan merek-merek atas

nama Tergugat yang terdaftar di Daftar Umum Merek pada Kantor Turut

Tergugat sebagai berikut (selanjutnya disebut “Merek Tergugat”);

BIORFMerek: BIORF

Daftar Nomor:IDM000292510

TanggalPendaftaran:

7 Februari 2011

TanggalPenerimaan:

14 Desember2006

Kelas: 3Jenis Barang: Segala macam kosmetika, segala macam beak untuk

wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, lotion kulit, shampo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.

Yurisdiksi Hukum

2 Bahwa telah di atur dalam ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang

Merek:

“Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara

Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta”;

3 Bahwa, dengan mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat di luar wilayah

Negeri Republik Indonesia yaitu di Tokyo, Jepang, maka berdasarkan ketentuan

di atas gugatan pembatalan merek ini diajukan pada Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;

4 Sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek:“Gugatan

pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”;

Hal.2 dari 32 hal. Put. Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan

oleh karena Penggugat adalah pemilik merek terkenal BIORE yang telah

terdaftar di Indonesia di mana dalam hal ini merek tersebut pada pokoknya

memiliki persamaan dengan Merek BIORF milik Tergugat;

6 Gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada alasan pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 butir (a) dan

Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek

sebagai berikut:

• Pasal 4:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh

Pemohon yang beriktikad tidak baik”;

• Pasal 5 butir (a):

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu

unsur di bawah ini: a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”;

• Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b):

“(1) Permohonan harus ditoiak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek

tersebut:

a mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk

barang dan/atau jasa yang sejenis;

b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau

jasa sejenis’;

• Pasal 6 ayat (2):

“(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula

diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah”;

Tenggang waktu pengajuan gugatan

7 Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 69 Undang-undang Merek:

“(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek

yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan,

atau ketertiban umum”;

8 Pada faktanya, Merek Tergugat terdaftar pada tanggal 7 Februari 2011 atau

kurang dari jangka waktu 5 (tahun) sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal

69 ayat (1) di atas. Sehingga, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan;

Persamaan pada pokoknya;

9 Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang

Merek, permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain

yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

10 Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek

menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang

disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu

dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan

baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam

merek-merek tersebut”;

11 Bahwa dengan memperhatikan pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa

untuk menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek adalah

ditentukan dari adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur

yang menonjol dari merek yang satu dan yang lainnya. Sehingga, dalam hal

terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam

merek-merek, atau kombinasi antara unsur- unsur dapat dinilai bahwa kedua

merek memiliki persamaan pada pokoknya;

12 Bahwa, merek-merek BIORE milik Penggugat yang telah terdaftar pada Daftar

Umum Merek terlebih dahulu dari pada Merek Tergugat - merek yang paling

pertama terdaftar adalah merek BIORE yang pertama kali diajukan

permohonannya pada tanggal 17 Juni 1982 dan terdaftar di bawah Daftar Nomor

164670 pada tanggal 17 Juni 1982, diperpanjang dengan Daftar Nomor 301846

tertanggal 27 Oktober 1993, diperpanjang kedua kali di bawah Daftar Nomor

496355 tertanggal 31 Desember 2001 yang hingga saat ini berlaku (selanjutnya



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


disebut dengan “Merek BIORE”), memiliki persamaan pada pokoknya dengan

Merek Tergugat - dalam hal ini antara kedua merek secara visual memiliki

persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan:

Berikut adalah tampilan perbandingan antara Merek BIORE milik Penggugat

dan Merek Tergugat:

TABEL PERBANDINGAN -1

Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Merek BIORE milik Penggugat Daftar Nomor 496355 Merek BIORF atas nama Tergugat Daftar Nomor IDM000292510

BIORE BIORF

Selain Merek BIORE milik Penggugat sebagaimana ditampilkan pada Tabel

Perbandingan di atas, Penggugat telah memperoleh perlindungan di Indonesia

terhadap merek-merek yang mengandung unsur kata ‘BIORE’ sebagaimana akan

ditunjukkan pada persidangan pembuktian perkara ini. Dapat dibuktikan bahwa

semua merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek

Tergugat;

13 Pada faktanya, dapat dilihat dari Tabel Perbandingan - I di atas bahwa, kedua

merek adalah merek kata yang sama-sama yang terdiri dari 5 (lima) huruf. Dari

kelima huruf dalam masing-masing merek, 4 (empat) huruf pertama terdiri dari

huruf-huruf yang sama, yaitu: B, I, O, R dan ditempatkan dalam urutan yang

sama. Kedua merek yang dibandingkan di atas, juga dituliskan dengan cara yang

sama, yaitu dengan menggunakan huruf-huruf besar balok;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Secara keseluruhan visual terlihat bahwa, hanya 1 unsur yang menyisakan perbedaan

antara kedua merek yang dibandingkan, yaitu huruf terakhir dari masing-masing

merek - huruf E pada Merek BIORE; dan, huruf F pada Merek BIORF;

Persamaan Jenis Barang:

Bahwa jenis barang yang dilindungi oleh Merek Tergugat adalah sejenis dengan jenis

barang yang dilindungi dengan Merek BIORE milik Penggugat yang terdaftar lebih

dahulu;

Berikut adalah tampilan perbandingan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

BIORE milik Penggugat dan Merek Tergugat:

TABEL PERBANDINGAN - II A

Persamaan Jenis Barang Merek Tergugat dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Jenis Barang

Kelas 3

Merek BIORE milik Penggugat Daftar Nomor 496355

Jenis BarangKelas 3

Merek BIORF atas nama Tergugat

Daftar No IDM000292510

Sabun-sabun, busa-busa untukmembersihkan, wangi-wangian,

kosmetika, shampoo-shampoo,

sediaan-sediaan untuk

membersihkan rambut, sediaan-

sediaan untuk perawatan rambut.

Segala macam kosmetika, segalamacam bedak untuk wanita dan

anak-anak, wangi-wangian/

minyak wangi, lotion kulit, shampo,

sabun mandi, sabun cuci, sabun

cuci cair, cream-cream kulit, cream- cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat

rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.

14 Dapat dibuktikan bahwa semua jenis barang-barang yang diajukan

perlindungannya oleh Tergugat, adalah barang-barang yang sejenis dengan

barang-barang yang telah dilindungi dalam pendaftaran Merek BIORE milik

Penggugat;

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci perbandingan jenis barang antara Merek

Tergugat dan Merek BIORE yang telah terdaftar lebih dulu atas nama Penggugat;

TABEL PERBANDINGAN - II B

Perbandingan Jenis Barang Merek Tergugat dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Jenis Barang

Kelas 3

Merek BIORE milik Penggugat Daftar Nomor 496355

Jenis BarangKelas 3


Daftar No IDM000292510



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Sabun-sabun sabun mandi; sabun cuci; sabun cuci cair;

busa-busa untuk membersihkanwangi-wangian wangi-wangian / minyak wangi,Kosmetika segala macam kosmetika;

segala macam bedak untuk wanita

dan anak-anak;

lotion kulit;

cream-cream kulit;

cream-cream muka;

handbody;

kapas kecantikan;

kutek kuku;

deodorant stick;

shampoo-shampoo shampoo;

sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut;

sediaan-sediaan untuk perawatan rambut;

cat rambut;

Keterkenalan Merek BIORE

15 Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang

Merek, permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak

lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

16 Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek

menyebutkan:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau



Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh

karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara

di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran

Merek tersebut di beberapa Negara;

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat

memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang

menjadi dasar penolakan”;

17 Merek BIORE milik Penggugat adalah merek terkenal di banyak negara di

dunia;

18 Merek BIORE milik Penggugat telah diterima secara baik oleh masyarakat atau

konsumen di Indonesia. Hal ini juga adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam

surat Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu para advokat yang

berkantor di Indo Legal Consult Law Firm, yaitu Surat tertanggal 20 Desember

2011, dengan Ref Nomor 067/ILC/XII/2011;

19 Merek BIORE milik Penggugat telah mendapatkan sejumlah penghargaan

konsumen di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada penghargaan-

penghargaan sebagai berikut:

a IBBA (Indonesia Best Brand Award) and

b ICSA (Indonesia Consumer Satisfaction Award)

20 Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki sejarah penggunaan yang

panjang baik di Negara asalnya yaitu Jepang maupun di Indonesia. Pada

khususnya, merek terkenal BIORE telah digunakan di Indonesia sejak bulan

Februari 1980;

21 Pada tanggal saat diajukannya permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Merek

BIORE milik Penggugat telah terdaftar secara internasional. Selain di negara

asalnya di Jepang dan di Indonesia, Merek BIORE milik Penggugat telah

terdaftar di banyak negara di dunia;

22 Merek BIORE milik Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai

merek terkenal dari lembaga-lembaga yang berwenang di negara-negara di luar

negeri;

23 Penggugat telah melakukan investasi secara besar-besaran, termasuk namun

tidak terbatas dalam mempromosikan Merek BIORE yang dimilikinya;

24 Penjualan produk-produk dengan Merek BIORE telah mencapai angka penjualan

yang tinggi;

25 Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya

dengan Merek Tergugat, pada khususnya persamaan secara visual dengan Merek

Tergugat;

TABEL PERBANDINGAN – III

Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terkenal



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Merek Terkenal BIORE milik Penggugat Merek BIORF atas nama Tergugat

BIORE BIORF

26 Merek Tergugat telah terdaftar di kelas 3 untuk barang-barang yang sejenis

dengan barang-barang yang telah dikenal masyarakat sebagai barang- barang

dihasilkan dan/atau berasal dari Penggugat dengan menggunakan Merek BIORE,

pada khususnya barang-barang yang diklasifikasikan dalam kelas barang

internasional 3 (tiga) termasuk namun tidak terbatas pada jenis barang sabun-

sabun pembersih muka dan sabun pencuci tangan;

27 Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur

bahwa permohonan merek harus ditolak jika memiliki mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik

pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis;

28 Walaupun ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Merek mengatur bahwa

penolakan permohonan merek dengan dasar persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis akan ditetapkan lebih

lanjut dengan peraturan pemerintah, dan, walaupun sampai saat ini peraturan

pemerintah tersebut belum pernah diundangkan, namun demikian perlindungan

merek terkenal untuk barang tidak sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Merek adalah kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas

perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini merupakan konsekuensi dari

keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO)

untuk melaksanakan ketentuan Agreement on Trade Related Aspects of

Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS) sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam Pasal TRIPS dijabarkan tujuan dari

perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut:

“Perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan

untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran teknologi



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dan diperoleh manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna

pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta

keseimbangan antara hak dan kewajiban”;

Berdasarkan hal di atas pula, baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung

dalam banyak perkara pembatalan pendaftaran merek, dalam memutuskan

pembatalan suatu pendaftaran merek dengan dasar memiliki persamaan dengan

merek terkenal untuk barang dan/atau tidak sejenis, pada khususnya dengan adalah

dengan mempertimbangkan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1Pasal 6 bis Konvensi Paris:

“(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so

permits, or at the request on an interest party, to refuse or to cancel the

registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a

reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of a

mark considered by the competent authority of the country registration or to

use well- known in that country as being already the marks of a person

entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar

goods. These provision shall also apply when the essential part of the marks

constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable

to create confusion therewith”;

Apabila diperhatikan maka yang diatur dalam ketentuan di atas dapat di mengerti

sebagai berikut:

Negara Peserta diminta (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang

dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) menolak permohonan

pendaftaran atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek

yang memiliki persamaan, merupakan tiruan atau terjemahan, atau dapat

menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang menurut

pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran

merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik pihak

atau seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur

dalam konvensi dan digunakan pada produk yang sama atau sejenis;

Ketentuan ini juga berlaku ketika bagian yang esensial dari merek yang

mengandung persamaan dengan atau tiruan dari suatu merek terkenal yang

akan menimbulkan kebingungan;

2Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi Pasal 16 ayat (2) dan (3)

TRIPs:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


“(2) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis

mutandis to services. In the determining whether a trademarks is well-

known. Members shall take account of the public including knowledge in the

Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of

the trademarks”;

(3) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis

mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of

which trademarks is registered, provided that use that trademarks in

relation to those goods or services would indicate a connection between

those goods or services and the owner of the registered trademarks and

provided that the interest of the owner of the registered trademarks are

likely be damaged by such use”;

Konvensi Paris yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1 Januari 2000,

melarang pendaftaran atau penggunaan merek yang memiliki persamaan

dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis, jika penggunaan merek

tersebut kemudian menimbulkan indikasi adanya hubungan antara pemilik

merek terkenal dengan merek terdaftar tersebut, dalam hal ini kepentingan dari

pemilik merek terkenal menjadi terganggu;

29 Dalam hal Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim tidak

berpendapat bahwa Merek Tergugat didaftarkan untuk barang-barang yang

sejenis dengan barang-barang dengan merek terkenal BIORE yang telah dikenal

berasal dari Penggugat, maka mohon dipertimbangkan alasan Penggugat

mengajukan gugatan pembatalan ini adalah juga dengan dasar bahwa Merek

Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang-barang tidak sejenis,

berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Iktikad tidak baik

30 Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Merek, suatu merek tidak dapat

didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad

tidak baik;

31 Tergugat adalah pemohon yang beriktikad tidak baik dalam mengajukan

permohonan pendaftaran Merek Tergugat, pada khususnya:

a Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Tergugat

telah mengetahui bahwa merek yang diajukannya, dalam hal ini Merek

BIORF yang diajukan permohonan pendaftarannya memiliki persamaan

dengan Merek BIORE milik Penggugat;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


b Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Tergugat

telah mengetahui bahwa merek yang diajukannya, dalam hal ini Merek

BIORF yang diajukan permohonan pendaftarannya memiliki persamaan

dengan Merek BIORE yang telah terkenal;

c Tergugat bermaksud untuk menggunakan Merek Tergugat untuk barang-

barang yang sejenis dengan barang-barang yang diberikan perlindungan

dalam pendaftaran Merek BIORE milik Penggugat;

d Tergugat bermaksud untuk menggunakan Merek Tergugat untuk barang-

barang yang tidak sejenis dengan barang-barang yang telah diberikan

perlindungannya melalui pendaftaran-pendaftaran Merek BIORE milik

Penggugat;

Ketertiban Umum

32 Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (a) Undang-undang Merek, merek tidak

dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur berikut:

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas

agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

33 Penjelasan Pasal 5 ayat (a) Undang-undang Merek mengatur bahwa yang

dimaksud dengan “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila

penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan,

ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan

masyarakat tertentu”;

34 Perasaan, ketenteraman dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat di

Indonesia, tentunya akan terganggu oleh karena keadaan perekonomian yang

terganggu dan adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya

pendaftaran merek-merek yang diajukan berdasarkan permohonan dari pihak

pemohon yang memiliki iktikad tidak baik, sebagai contoh adalah permohonan

Merek Tergugat yang kemudian terdaftar. Pada khususnya, fakta bahwa suatu

merek diajukan berdasarkan permohonan yang beriktikad tidak baik dan diterima

pendaftarannya oleh Turut Tergugat, jelas-jelas telah mengganggu iklim

investasi di Indonesia;

Pembuktian



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


35 Bahwa semua alasan-alasan hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, akan

didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan pada persidangan

pembuktian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan

sebagai berikut:

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510 atas nama

Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan

merek yang telah terdaftar lebih dulu milik Penggugat yaitu merek BIORE

Daftar Nomor 496355;

3 Menyatakan bahwa Merek BIORE milik Penggugat sebagai merek terkenal;


Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE

untuk barang sejenis;



untuk barang tidak sejenis;

6 Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan

permohonan pendaftaran Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510;

7 Menyatakan bahwa pendaftaran Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510

atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketertiban umum;

8 Membatalkan Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510 atas nama Tergugat

yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

9 Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling

lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan sesuai dengan

ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;

10 Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan

dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Merek BIORF Daftar

Nomor IDM000292510 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan

mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-

undang Merek yang berlaku;

11 Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberitahukan secara tertulis kepada




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



Nomor IDM000292510 yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;

12 Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua tindakan penggunaan

Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510 sebagai akibat telah dibatalkannya

pendaftaran Merek BIORF penggunaan Merek BIORF merupakan penggunaan

secara tanpa hak;

13 Menyatakan bahwa sebagai akibat telah dibatalkannya pendaftaran Merek

BIORF, penggunaan Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510 merupakan

penggunaan secara tanpa hak;

14 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Atau,

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili

perkara aquo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang

pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Ini

• Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap

Tergugat, melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

• Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Bab XI

Tentang Penyelesaian Sengketa, pada Bagian Kedua, Tentang Tata Cara Gugatan

Pada Pengadilan Niaga, Pasal 80 ayat (1) secara tegas telah menyatakan:

“Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan

Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat”;

• Bahwa faktanya didukung oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan yang


adalah di Jalan Duku, Kelurahan Kedai Ledang, Kota Kisaran Timur, Asahan

(Sumatera Utara);

• Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97

tahun 1999 tanggal 18 Agustus 1999, mengenai pembentukan Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan

Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, pada Pasal 2 ayat 2,

menyebutkan daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu,

Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh;

• Bahwa oleh karena domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan

Niaga Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) point 1 dan 2

tersebut di atas, secara formal, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

sengketa Pembatalan Merek dalam perkara aquo adalah Pengadilan Niaga

dimana Tergugat berdomisili, yakni Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri

Medan, Bukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

• Bahwa dengan demikian secara juridis formal, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Gugatan Penggugat mengenai

Pembatalan Merek BIORF kelas 3 Daftar Nomor IDM 000292510, melainkan

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah

Pengadilan dimana Tergugat bertempat/berdomisili atau bertempat tinggal yaitu

Pengadilan Niaga Medan;

• Bahwa terhadap dimana akan diajukannya gugatan pembatalan merek bagi

Penggugat yang bertempat tinggal di luar wilayah Negeri Republik Indonesia,

telah terdapat beberapa putusan tentang hal tersebut diantaranya Putusan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Merek/2009/PN.Niaga Jkt.Pst, yang

pertimbangan hukumnya menyatakan “Majelis Hakim berpendapat bahwa

gugatan MATTEL Inc yang berkedudukan/berdomisili di Amerika Serikat tidak

dapat diterima karena bukan wilayah kewenangan Jakarta Pusat, seharusnya

gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Surabaya disesuaikan dengan domisili

pihak Tergugat Yong Hwa Wongso Diredjo, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa gugatan diajukan di tempat

Tergugat (Vide Sengketa merek Hot Wheels, Mattel Inc lawan Yong Hwa

Wongso Diredjo) serta Keppres Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Pembagian Wilayah Pengadilan Niaga;

• Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas terbukti Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara a quo, oleh karenanya gugatan

Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 02/MEREK/2012/PN. NIAGA.JKT.PST,

tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

• Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat sebesar Rp866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/

Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Januari 2013 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KAO

CORPORATION tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 02/MEREK/2012/PN. NIAGA.JKT.PST, tanggal 24 Mei 2012;

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan

merek yang telah terdaftar lebih dulu milik Penggugat yaitu merek BIORE

Daftar Nomor 496355;

3 Menyatakan bahwa merek BIORE milik Penggugat sebagai merek terkenal;



untuk barang sejenis;



untuk barang tidak sejenis;

6 Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan

permohonan pendaftaran Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510;

7 Menyatakan bahwa pendaftaran Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510

atas nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketertiban umum;

8 Membatalkan Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510 atas nama Tergugat

yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

9 Memerintahkan jurusita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling


ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;

10 Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan

dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Merek BIORF Daftar



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Nomor IDM000292510 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan

mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan

mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Merek yang berlaku;




Nomor IDM000292510 yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;


Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510 sebagai akibat telah dibatalkannya


secara tanpa hak;


BIORF, penggunaan Merek BIORF Daftar Nomor IDM000292510 merupakan


Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/

Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut

diberitahukan kepada Tergugat/Termohon Kasasi, pada tanggal 14 Mei 2013, terhadap

putusan tersebut, oleh Tergugat/Termohon Kasasi melalui Kuasanya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan

kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli

2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05 PK/

Pdt.Sus-HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 jo Nomor 02/

Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013, permohonan tersebut disertai dengan

alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

tersebut pada tanggal 3 Juli 2013;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada

Penggugat/Pemohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi pada tanggal 4

Juli 2013 dan 5 Juli 2013, kemudian Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali

mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 2013;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka

Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan

Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga

permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-

alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata:

• Bahwa putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI dalam perkara Register Nomor

590 K/PDT.SUS/2012, tertanggal 21 Januari 2013, telah didasarkan adanya

kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a Putusan sama sekali tidak memuat/mencantumkan Kontra Memori Kasasi yang

diajukan oleh Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali,

menunjukkan Judex Juris telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang

nyata;

• Bahwa Judex Juris Mahkamah Agung RI pada putusannya dalam perkara

register Nomor 590 K/PDT.SUS/2012, tertanggal 21 Januari 2013, telah

melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

• Bahwa kekeliruan dan kekhilafan yang nyata Judex Juris dalam membuat

putusannya adalah jelas terlihat adanya keberpihakan yang tidak

mempertimbangkan prinsip keadilan oleh karena “sengaja atau karena

kelalaiannya” dalam 55 (lima puluh lima) halaman putusannya, Judex Juris sama

sekali tidak ada memuat/menguraikan dalil-dalil kontra memori kasasi Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi, apalagi untuk menilai atau

mempertimbangkannya;

• Bahwa padahal Judex Juris telah menyatakan dengan tegas dalam perkara

tingkat kasasi Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi,

sebagaimana disebutkan dalam putusannya pada halaman 16 alinea 1 “Bahwa

setelah itu oleh Tergugat pada tanggal 25 Juni 2012, telah diberitahu tentang



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


memori kasasi dari Penggugat dan diajukan kontra memori kasasi yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

tanggal 23 Juli 2012”;

• Bahwa sesuai dengan Pasal 184 HIR/Pasal 195 Rbg telah menentukan bahwa

setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan

jawaban dengan jelas, hal ini berarti dalam Putusan Judex Juris Mahkamah

Agung RI dalam perkara Register Nomor 590 K/PDT.SUS/2012, tertanggal 21

Januari 2013, pada tingkat kasasi harus memuat memori kasasi dan kontra

memori kasasi atau setidak-tidaknya memuat ringkasannya;

• Bahwa dengan tidak dimuatnya kontra memori kasasi dalam putusan, maka

Judex Juris telah melakukan kekhilafan yang nyata yakni mengabaikan bagian

dari putusan yang seharusnya dimuat dalam putusan tersebut;

• Bahwa dengan demikian putusan tersebut mengandung cacat hukum dan oleh

karenanya secara juridis sangat beralasan dinyatakan batal demi hukum;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 menegaskan:

“Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi

alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan”;

b Judex Juris Tidak Mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi sama sekali;

• Judex Juris sama sekali tidak mempertimbangkan, bahkan tidak

menyentuh sama sekali dalil kontra memori kasasi yang diajukan oleh

Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

• Bahwa Judex Juris tidak akan dapat mempertimbangkan kontra memori

kasasi yang dimajukan oleh Termohon Kasasi sekarang Pemohon

Peninjauan Kembali, sebab kontra memori kasasi dimaksud tidak pernah

dimuat/dimasukkan dalam putusan;

• Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya kontra memori kasasi, yang

dimajukan oleh Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan

Kembali, Judex Juris mengabaikan prinsip-prinsip kepatutan berupa

keadilan dan keseimbangan bagi para pihak;

c Pertimbangan Putusan Judex Juris tanpa dibarengi dasar dan alasan juridis yang

memadai

• Bahwa Judex Juris Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor register

590 K/PDT.SUS/2012 tertanggal 21 Januari 2013 pada putusannya tidak

memberikan pertimbangan hukum yang memadai bahkan apabila



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dicermati dari seluruh isi putusan dalam perkara a quo, pertimbangan

hukum Judex Juris tidak lebih dari 3 (tiga) alinea dan tidak lebih

setengah halaman seperti yang termuat dalam putusannya halaman 52

yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah

menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek yang digunakan Tergugat yaitu “MEREK BIORF”

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE milik

Penggugat;

Bahwa merek “BIORE” milik Penggugat merupakan merek terkenal yang

sudah terdaftar terlebih dahulu;

Bahwa “MEREK BIORF” milik Tergugat yang terdaftar kemudian untuk

kelas barang yang sama, sehingga terbukti Tergugat dengan iktikad tidak

baik telah membonceng ketenaran merek Penggugat;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

kasasi dari Pemohon Kasasi: KAO Corporation dan membatalkan putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/

MEREK/2012/PN. NIAGA.JKT.PST, tanggal 24 Mei 2012 serta Mahkamah

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang

akan disebutkan dibawah ini;

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di

pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan”;

• Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris Mahkamah Agung RI tersebut

di atas adalah pertimbangan yang sama sekali tidak mempunyai dasar

hukum, dan tidak mengindahkan hukum acara perdata karena

pertimbangan hukum Judex Juris pada Mahkamah Agung tersebut adalah

sangat dangkal serta tidak mempunyai bobot hukum;

• Bahwa Judex Juris tidak memberikan alasan ataupun pertimbangan

hukum yang memadai bahkan putusan tanpa didukung oleh suatu alasan-

alasan yuridis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

dijadikan sebagai dasar dalam memberikan pertimbangan hukum;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa apabila diteliti halaman per halaman dari seluruh putusannya yang

berjumlah 55 (lima puluh lima) halaman tersebut hanya berisi/ memuat

sebagai berikut:

Halaman 1 sampai halaman 2 alinea 1 (pertama) memuat identitas dari

Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Halaman 2 alinea 2 sampai dengan 14 alinea 1 (pertama) memuat gugatan

Penggugat;

Halaman 14 alinea 2 sampai dengan 15 alinea 1 (pertama) garis 3 memuat

jawaban Tergugat;

Halaman 15 alinea 2 (dua) sampai dengan halaman 16 alinea 3 (tiga)

memuat syarat-syarat formal dalam pengajuan memori kasasi dan kontra

memori kasasi;

Halaman 16 alinea 4 sampai dengan halaman 52 alinea 1 (pertama) memuat

memori kasasi permohonan kasasi;

Halaman 52 alinea 2 (dua) sampai dengan halaman 53 alinea 1 (pertama)

memuat pertimbangan hukum Judex Juris;

Halaman 53 alinea 2 (dua) sampai dengan halaman 54 alinea 1 (pertama)

memuat Amar Putusan, dan;

Halaman 54 alinea 3 sampai dengan halaman 55 adalah merupakan penutup

dari putusan tersebut;

• Bahwa mulai dari halaman 16 sampai dengan halaman 52 (36 halaman)

terlihat dengan jelas hanyalah berupa penyaduran/copy paste secara utuh

dari soft copy memori kasasi Pemohon Kasasi, tanpa ada perbedaan

kalimat ataupun tata cara penulisan dan hanya terjadi perbedaan nomor

yakni nomor 12 sampai dengan nomor 81 pada memori kasasi menjadi

nomor 1 sampai dengan nomor 70 pada putusan Judex Juris;

• Bahwa kemudian dalam hal amar putusan, Judex Facti juga kembali

menyadur/meng-copy paste keseluruhan isi petitum memori kasasi

Pemohon Kasasi halaman 27 sampai dengan halaman 28 dalam bagian

MENGADILI SENDIRI yang terdiri dari 14 point tanpa ada perbedaan

redaksi kalimat sedikit pun. Sedangkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR

hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan

para pihak yang berperkara;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa dari uraian di atas jelas dan nyata Judex Juris Mahkamah Agung

RI dalam membuat putusannya dalam perkara a quo, Judex Juris telah

melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, karena

Judex Juris dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum

yang cukup atau tidak layak atau tidak saksama (onvoldoende

gemotiveerd), sehingga putusan Judex Juris a quo harus dinyatakan batal;

• Bahwa juga Judex Juris dalam tugasnya untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini terbukti selain telah salah/keliru dalam menerapkan

hukumnya terbukti juga telah amat sangat kurang dan atau sama sekali

tidak memberikan pertimbangan hukum terlebih-lebih atas dalil-dalil

bantahan/alasan-alasan dalam kontra memori kasasi yang telah diajukan

oleh Termohon Kasasi tanpa alasan yang jelas dan patut (onvoldoende

gemotiveerd);

• Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang tidak cukup lengkap,

beberapa ahli hukum telah memberikan pendapatnya antara lain:

“Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata

Indonesia” (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam

pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi

objektif dan berwibawa;

Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal

50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan

hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;”

“Yahya Harahap berpendapat onvoldoende gemotiveerd adalah masalah

yuridis;

Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup

pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke

Mahkamah Agung”;

“Retnowulan Sutantio, Alasan hukum adalah kaidah hukum kanun (regel

van het objectieve recht); Apabila Penggugat tidak menyebut dasar gugatan

atau keliru menggunakan dasar gugatan, hakim harus membuat

pertimbangan yang cukup agar status menang kalahnya para pihak menjadi

jelas;”



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan yang tidak cukup lengkap

(onvoldoende gemotiveerd) telah terdapat beberapa yurisprudensi antara

lain:


“Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi

alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan;”


“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup

dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)”;


“Putusan Judex Facti harus dibatalkan jika Judex Facti tidak memberikan

alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak

bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”;

• Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas dan tegas menyebutkan

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga

memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

mengadili;”

• Bahwa berdasarkan asas yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka setiap putusan yang dijatuhkan

oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup,

memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal-pasal dalam

peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara

yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa

yurisprudensi atau hukum kebiasaan;

• Bahwa Judex Juris juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam

menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum Judex Juris dalam

perkara a quo telah melanggar asas imparsialitas (tidak memihak),

sehingga putusan Judex Juris dalam perkara a quo harus dinyatakan

batal;

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila

alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian

dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan

pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”;

Sehingga menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 492 K/

Sip/1970 dan Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Februari 1989 serta Nomor

120 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989, harus dibatalkan;

• Bahwa oleh karena didalam putusan perkara a quo terdapat suatu

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, mohon kiranya

Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Judex Juris tersebut

dan mengadili sendiri;

d Pertimbangan Hukum Judex Juris Terhadap Penilaian “Persamaan Pada

Pokoknya, Merek Terkenal dan Iktikad Tidak Baik”

• Bahwa oleh karena Judex Juris tidak memuat/memasukkan bahkan

mempertimbangkan sama sekali kontra memori kasasi yang dimajukan

oleh Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali,

khususnya terkait dengan persamaan pada pokoknya, merek terkenal dan

iktikad tidak baik, maka sangat patut dan beralasan putusan Judex Juris

Mahkamah Agung mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

• Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris halaman 52 yang pada intinya

menyatakan bahwa merek BIORF mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan Merek Biore, merek Biore merupakan merek terkenal yang sudah

terdaftar terlebih dahulu dan Merek BIORF yang terdaftar kemudian

untuk kelas barang yang sama, sehingga terbukti dengan iktikad tidak

baik telah membonceng ketenaran merek Biore adalah suatu

pertimbangan hukum yang mengandung kekeliruan yang nyata dalam

penerapan hukumnya;

• Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Juris tersebut pada halaman

52 putusannya, yang hanya memberikan pertimbangan hukum

menyatakan antara merek BIORF dengan Biore memiliki persamaan pada

pokoknya, menyatakan Biore merek terkenal, dan menyatakan Pemohon

Peninjauan Kembali beriktikad tidak baik adalah suatu pertimbangan

hukum yang telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan lalai/salah dalam menerapkan hukum sebab bertentangan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Putusan Pengadilan;

• Bahwa juga sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang putusan

Judex Juris yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar-

dasar pengajuan kontra memori kasasi pada tingkat Mahkamah Agung

adalah suatu tindakan yang menyalahi ketentuan hukum acara yang

mewajibkan Hakim harus mendengarkan keterangan kedua belah pihak,

sehingga dengan demikian Judex Juris telah melakukan keberpihakan

dalam perkara a quo dengan memutus mendengar keterangan sepihak

saja (hanya memori kasasi Pemohon Kasasi) tanpa memberikan respon

sedikitpun, sejauh mana yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi

sebagai alasan-alasan kontra memori kasasi;

• Bahwa oleh karena dalam putusan Judex Juris yang tidak

mempertimbangkan kontra memori kasasi dari Pemohon Peninjauan

Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat dan penilaian tentang persamaan

pada pokoknya merek terkenal, iktikad tidak baik tidaklah jelas apa yang

menjadi dasar-dasar pertimbangan hukum tersebut, maka kami akan

sampaikan dalam pemeriksaan perkara ini apa yang dipertimbangkan

oleh Judex Juris telah terungkap pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat;

• Bahwa berdasarkan alasan-alasan pengajuan kontra memori kasasi dalam

pemeriksaan perkara a quo bahwa sengketa antara merek BIORF dengan

Biore adalah jelas tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan telah

melewati tahap-tahap sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-

Undang mengenai pendaftaran Merek;

Putusan Komisi Banding Bidang Merek Nomor 283/KBM/HKI/2010 Tertanggal 1 Juli

2010:

• Bahwa apabila kita merujuk pada Keputusan Komisi Banding Merek Nomor

283/KBMIHK112010 tertanggal 1 Juli 2010 adalah sah dan dibenarkan serta

tidak menyalahi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Judex Facti

yang memeriksa pada tingkat Pertama mempunyai keyakinan bahwa keputusan

komisi banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

tentang pendaftaran merek yang pada intinya antara merek BIORF dengan Biore

tidak memiliki persamaan pada pokoknya;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa cukup beralasan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat Peninjauan

Kembali dalil Kontra Memori Kasasi bahwa Judex Facti dalam pertimbangan

hukumnya berdasarkan bukti-bukti atau menghubungkan fakta satu dengan

fakta-fakta lain dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat mempergunakan

keyakinannya, atau dengan kata lain keyakinan hakim merupakan salah satu

sumber hukum pembuktian yang bersifat material yang dapat mempengaruhi isi

dan pembentukan hukum;

• Bahwa sesuai dengan Putusan MARI Nomor 3136 K/Pdt/1983, tanggal 6 Maret

1985, menyatakan “walaupun dalam perkara perdata, kebenaran yang hendak

dicari adalah kebenaran formil, akan tetapi pada dasarnya bagi perkara perdata

tidak dilarang untuk mencari dan menemukan kebenaran materil;”

• Bahwa dengan demikian sistem pembuktian tidak lagi berdasarkan kepada

kebenaran formil saja, tetapi juga kepada kebenaran materil, artinya walaupun

alat bukti telah mencukupi secara formal, namun hakim tidak boleh memutus

perkara kalau tidak yakin hal tersebut terbukti secara materil;


Kembali dalil Kontra Memori Kasasi bahwa Judex Facti dalam pertimbangan

hukumnya yang mengadopsi Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Banding

Merek yang menyatakan bahwa, Bunyi merupakan unsur daya pembeda yang

tinggi sehingga perbedaan lafal antara merek BIORF dan Merek Biore’ yang

tidak sama tidak akan membuat masyarakat terkecoh dan mengaitkan merek

tersebut satu sama lain;

• Bahwa masih dalam putusan Komisi Banding, dinyatakan tentang adanya

perbedaan secara fonetik antara merek BIORF dengan Biore’ yang memiliki

daya pembeda sehingga masih dapat dilihat sebagai 2 merek yang tidak sama

adalah sudah benar dan tepat, oleh karena Judex Facti juga mempunyai

keyakinan dan pendapat yang sama dengan Majelis Komisi Banding Merek;

• Bahwa dukungan juridis Judex Facti terhadap putusan Komisi Banding Merek

tentunya didasari oleh keyakinan juridis, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Majelis Komisi Banding Merek

adalah sebagai badan khusus independen yang telah melakukan pengkajian dan

penilaian serta pengujian melalui proses persidangan yang dalam, khususnya

terhadap pertimbangan Direktorat Jenderal HAKI dalam penerapan ketentuan

Pasal 4, 5 dan 8 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa oleh karena itu persamaan pendapat antara Majelis Komisi Banding

Merek dengan Pendapat Majelis Judex Facti dapat dibenarkan, dan tidak ada

satu ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia yang Melarang , tidak

membenarkan Judex Facti mempunyai pendapat dan pandangan yang sama

dengan Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Banding Merek tersebut;


Kembali dalil Kontra Memori Kasasi Bahwa Pertimbangan Judex Facti yang

menyatakan antara Merek BIORE dan BIORF tidak terdapat lagi konsep

persamaan dengan telah diterimanya pendaftaran kedua merek tersebut melalui

proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan Substantif, pengumuman dan

sertifikasi adalah sudah benar dan tepat oleh karena Judex Facti mengambil

kesimpulan tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan

sebelumnya dalam pertimbangan hukumnya mulai dari halaman 55 sampai

dengan halaman 59 putusannya;

• Bahwa untuk menentukan apakah ada persamaan pada pokoknya atau tidak,

maka tidak cukup hanya berdasarkan persamaan dari bagian-bagian merek

tersebut, dapat dianggap ada persamaan secara keseluruhan;

• Bahwa justru dalam perkara a quo, yang harus diperhatikan adalah titik- titik

perbedaan sehingga dapat dinilai selanjutnya memiliki persamaan atau tidak,

kesan keseluruhan dari merek-merek bersangkutan kepada khalayak ramai itulah

yang dikedepankan untuk diperhatikan, apakah ada persamaan atau tidak;

Jadi pertama-tama harus dilihat pada tingkat lahiriah dari merek bersangkutan, kesan

dari merek itu jika dipandang oleh khalayak ramai yang menentukan apakah terdapat

persamaan dalam suara atau arti sesuatu merek;

• Bahwa oleh karena antara merek BIORF dan Biore’ memiliki unsur ataupun

elemen pembeda yang dapat terlihat secara dominan yakni R-E dan R-F maka

secara nyata hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu untuk penilaian bahwa

atas kedua merek tidak memiliki persamaan dan jelas memiliki daya pembeda

pula sehingga cukup beralasan untuk dipertimbangkan;

• Bahwa apabila diperbandingkan merek BIORF dengan Merek Biore’ secara jelas

ternyata bahwa baik bunyi ucapan, cara penulisan dengan hurufnya memiliki

kesan tersendiri atau khusus pada setiap merek maka dapat disimpulkan pada

bagian ini bahwa merek BIORF (yang pada Produk melekat huruf TM dan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tulisan mandarin) dengan Biore’ tidak memiliki Persamaan pada Pokoknya

maupun secara keseluruhannya yang kemudian dapat disebut jelas memiliki daya

pembeda, sebagaimana terlihat dalam fakta merek berikut ini:

• Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat membantah

dengan tegas dalam Kontra Memori Kasasinya terhadap dalil Termohon

Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan ada

persamaan bunyi ucapan, diantara merek BIORF dengan merek Biore’ serta

mendukung pertimbangan Judex Facti alinea ke-1 halaman 53 putusannya, sebab

jika dicermati secara saksama, merek pada etiket merek BIORF milik Pemohon

Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Tergugat dengan merek Biore’ milik

Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat sangat jelas

terdapat perbedaan baik bentuk tulisan, cara penempatan, cara penulisan,

kombinasi antara unsur-unsur ataupun bunyi ucapan, dan tanda pembeda yang

tidak mungkin menimbulkan kebingungan atau terkecohnya para konsumen;

• Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan

bahwa merek Biore’ adalah merek terkenal jika memang benar keterkenalan

suatu merek tersebut telah diakui khalayak ramai (dalam hat ini merek Biore),

maka tentunya Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat tidak

perlu khawatir akan adanya kebingungan masyarakat konsumen ataupun akan

persaingan usaha yang terjadi dalam memilih produk yang ingin digunakan oleh

Produsen karena masyarakat jelas-jelas mengerti produk apa saja yang

dibutuhkan dan digunakan;

• Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat sependapat

dengan pertimbangan Judex Facti halaman 58 putusannya, tentang iktikad baik

dalam pendaftaran Merek yang pada intinya mengatakan bahwa Termohon

Kasasi adalah pendaftar merek yang beriktikad baik sebab tidak ada niat dan

sengaja untuk meniru merek orang lain yang sudah diketahui sebelumnya;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyebutkan

Pemohon Peninjauan Kembali beritikad tidak baik sangatlah tidak relevan karena

Merek dagang Pemohon Peninjauan Kembali telah terdaftar dalam Daftar Umum

Merek dan sebagaimana diketahui bahwa Merek dagang hanya dapat didaftarkan

oleh pemilik Merek yang beriktikad baik;

• Bahwa dengan demikian Judex Juris dalam perkara a quo telah lalai dalam

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

yang mengakibatkan kelalaian itu dengan batalnya putusan dalam perkara a quo;

• Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pertimbangan-pertimbangan

hukum yang dikemukakan oleh Judex Juris a quo jelas menunjukkan adanya

kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan - pertimbangan

hukum Judex Juris tanpa disertai alasan-alasan dan dasar hukum. Pertimbangan-

pertimbangan hukum Judex Juris tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan

putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga putusan Judex

Juris a quo adalah putusan yang membenarkan tidak sah menurut hukum

(onwettig) menjadi sah (wettig); Dengan demikian, beralasan menurut hukum

apabila putusan Judex Juris a quo harus dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat

peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara

saksama alasan peninjauan kembali tanggal 3 Juli 2013 dan jawaban alasan peninjauan

kembali tanggal 21 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris,

dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan

pertimbangan sebagai berikut:

• Bahwa merek Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yaitu BIORF tidak

mempunyai/memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Termohon

Peninjauan Kembali/Penggugat BIORE baik persamaan bunyi (sound) atau

fonetic (phonetics) sebagaimana dengan cermat telah dipertimbangkan oleh

Komisi Banding Merek (1 Juli 2010) dan dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat;

• Bahwa dengan demikian walaupun merek Termohon Peninjauan Kembali/

Penggugat telah terdaftar tahun 1997 dan Pemohon Peninjauan Kembali/



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tergugat tahun 2006/sertifikat merek 2011 untuk kelas yang sama (3), namun

persamaan hanya kata BIO adalah milik umum yang berarti hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT.

SINTONG ABADI tersebut, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 590

K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Januari 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili

kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan

kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali: PT. SINTONG ABADI tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21

Januari 2013;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:




Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah);



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 oleh Prof. Dr.

Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Prof.

Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua dan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan dibantu oleh Endah

Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd./ Ttd./

Prof. Dr. Abdurrahman, S.H., M.H. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:1 Meterai : Rp6.000,00;2 Redaksi : Rp5.000,00;3 Administrasi

Peninjauan kembali : Rp9.989.000,00; +Jumlah :Rp10.000.000,00;

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.NIP. 19591207 1985 12 2 002



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


P U T U S A N

No. 590 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat

kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Kao Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum

Negara Jepang, berkedudukan di 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-

Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, yang diwakili oleh Shunici Nakagawa,

selaku Member of the Board, Executive Vice President, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Purnomo Suryomurcito, SH., dan Nidya

Kalengke, SH, para Advokat, berkantor di Level 15, One Pacific Place,

SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12910,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

P.T. Sintong Abadi, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan

hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Indrawan

Haslim, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Duku, Kelurahan

Kedai Ledang, Kota Kisaran Timur, Asahan 21224, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Edi Negara Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-

kawan, para Advokat pada Law Firm “Indo Legal Consult”, berkantor

di Majapahit Centre, Jalan Majapahit/Mergat, No. 8, Medan, Sumatera

Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

d a n :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Rl. Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual Cq. Direktorat Merek, beralamat di Jl. Daan Mogot Km.

24, Tangerang, Banten 15119, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut

Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon

Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka

persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya

atas dalil-dalil :

1 Bahwa gugatan pembatalan ini adalah untuk membatalkan merek-merek atas nama

Tergugat yang terdaftar di Daftar Umum Merek pada Kantor Turut Tergugat sebagai

berikut (selanjutnya disebut "Merek Tergugat").

BIORF Merek: BIORF

Daftar No.:IDM000292510

Tanggal Pendaftaran: 7 Februari 2011Tanggal Penerimaan: 14 Desember 2006Kelas: 3

Jenis Barang: Segala macam kosmetika, segala macam beak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, lotion kulit, shampo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.

Yurisdiksi Hukum

2 Bahwa telah di atur dalam ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang

Merek:

"Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah

Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di

Jakarta".

3 Bahwa, dengan mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat di luar wilayah

Negeri Republik Indonesia yaitu di Tokyo, Jepang, maka berdasarkan ketentuan di

atas gugatan pembatalan merek ini diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri/Niaga Jakarta Pusat.

4 Sebagaimana di atur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek :

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Pasal 5, atau Pasal 6",


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh

karena Penggugat adalah pemilik merek terkenal BIORE yang telah terdaftar di

Indonesia di mana dalam hal ini merek tersebut pada pokoknya memiliki persamaan

dengan Merek BIORF milik Tergugat.

6 Gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada alasan pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 butir (a) dan Pasal 6

ayat (1) butir (a) dan (b), dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek sebagai

berikut:

• Pasal 4:

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh

Pemohon yang beriktikad tidak baik".

• Pasal 5 butir (a):

"Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah

satu unsur di bawah ini:

a bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum".

• Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b):

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek

tersebut:

a mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik

pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis;

b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang

sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."

• Pasal 6 ayat (2):

"(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis

sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Tenggang waktu pengajuan gugatan

7 Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek:

"(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang

bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau

ketertiban umum".

8 Pada faktanya, Merek Tergugat terdaftar pada tanggal 7 Februari 2011 atau kurang

dari jangka waktu 5 (tahun) sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1)

di atas. Sehingga, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang

waktu yang ditentukan.

Persamaan pada pokoknya

9 Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek,

permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah

terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

10 Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Merek menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang

disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu

dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan

baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi

antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam

merek-merek tersebut."

11 Bahwa dengan memperhatikan pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa untuk

menilai ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek adalah ditentukan dari

adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol dari

merek yang satu dan yang lainnya.

Sehingga, dalam hal terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan

yang terdapat dalam merek-merek, atau kombinasi antara unsur-unsur dapat dinilai

bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

12 Bahwa, merek-merek BIORE milik Penggugat yang telah terdaftar pada Daftar

Umum Merek terlebih dahulu dari pada Merek Tergugat-merek yang paling pertama

terdaftar adalah merek BIORE yang pertama kali diajukan permohonannya pada

tanggal 17 Juni 1982 dan terdaftar di bawah Daftar No. 164670 pada tanggal 17 Juni

1982, diperpanjang dengan Daftar No. 301846 tertanggal 27 Oktober 1993,

diperpanjang kedua kali di bawah Daftar No. 496355 tertanggal 31 Desember 2001

yang hingga saat ini berlaku (selanjutnya disebut dengan "Merek BIORE"),

memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Tergugat-dalam hal ini antara

kedua merek secara visual memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penulisan. Berikut adalah tampilan perbandingan antara Merek BIORE milik

Penggugat dan Merek Tergugat:

Tabel Perbandingan -1

Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Merek BIORE milik Penggugat Daftar No. 496355 Merek BIORF atas nama Tergugat Daftar No. IDM000292510

BIORE BIORF

Selain Merek BIORE milik Penggugat sebagaimana ditampilkan pada Tabel

Perbandingan di atas, Penggugat telah memperoleh perlindungan di Indonesia

terhadap merek-merek yang mengandung unsur kata 'BIORE' sebagaimana akan

ditunjukkan pada persidangan pembuktian perkara ini. Dapat dibuktikan bahwa

semua merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek

Tergugat;

13 Pada faktanya, dapat dilihat dari Tabel Perbandingan-I di atas bahwa, kedua merek

adalah merek kata yang sama-sama yang terdiri dari 5 (lima) huruf. Dari kelima

huruf dalam masing-masing merek, 4 (empat) huruf pertama terdiri dari huruf-huruf

yang sama, yaitu: B, I, O, R dan ditempatkan dalam urutan yang sama. Kedua merek

yang dibandingkan di atas, juga dituliskan dengan cara yang sama, yaitu dengan

menggunakan huruf-huruf besar balok. Secara keseluruhan visual terlihat bahwa,

hanya 1 unsur yang menyisakan perbedaan antara kedua merek yang dibandingkan,

yaitu huruf terakhir dari masing-masing merek-huruf E pada Merek BIORE; dan,

huruf F pada Merek BIORF.

Persamaan Jenis Barang



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


14 Bahwa jenis barang yang dilindungi oleh Merek Tergugat adalah sejenis dengan

jenis barang yang dilindungi dengan Merek BIORE milik Penggugat yang terdaftar

lebih dahulu.

Berikut adalah tampilan perbandingan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

BIORE milik Penggugat dan Merek Tergugat:

Tabel Perbandingan-II A

Persamaan Jenis Barang Merek Tergugat dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Jenis Barang

Kelas 3

Merek BIORE milik Penggugat

Daftar No. 496355

Jenis BarangKelas 3


Daftar No. IDM000292510

Sabun-sabun, busa-busa untuk membersihkan, wangi-wangian, kosmetika, shampoo-shampoo, sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut, sediaan-sediaan untuk perawatan rambut.

Segala macam kosmetika, segala macam bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, lotion kulit, shampo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.

15 Dapat dibuktikan bahwa semua jenis barang-barang yang diajukan perlindungannya

oleh Tergugat, adalah barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah

dilindungi dalam pendaftaran Merek BIORE milik Penggugat.

Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci perbandingan jenis barang antara Merek

Tergugat dan Merek BIORE yang telah terdaftar lebih dulu atas nama Penggugat.

TABEL PERBANDINGAN-II B

Perbandingan Jenis Barang Merek Tergugat dengan Merek Terdaftar sebelumnya

Jenis Barang

Kelas 3

Merek BIORE milik Penggugat

Daftar No. 496355

Jenis Barang Kelas 3


Daftar No. IDM000292510

Sabun-sabun sabun mandi; sabun cuci;

sabun cuci cair;

busa-busa untuk membersihkanwangi-wangian wangi-wangian/minyak wangi,Kosmetika segala macam kosmetika; segala macam


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


bedak untuk wanita dan anak-anak; lotion kulit; cream-cream kulit; cream-cream muka; handbody; kapas kecantikan; kutek kuku; deodorant stick; lipstick;

shampoo-shampoo shampoo;sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan-sediaan untuk perawatan rambut;

cat rambut;

Keterkenalan Merek BIORE

16 Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek,

permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis.

17 Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek menyebutkan:

"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau



Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu,

diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi

yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang

dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di

beberapa Negara.



memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang

menjadi dasar penolakan."

18 Merek BIORE milik Penggugat adalah merek terkenal di banyak negara di dunia.

19 Merek BIORE milik Penggugat telah diterima secara baik oleh masyarakat atau

konsumen di Indonesia. Hal ini juga adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam

surat Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu para advokat yang

berkantor di Indo Legal Consult Law Firm, yaitu Surat tertanggal 20 Desember

2011, dengan Ref No. 067/ILC/XI1/2011.

20 Merek BIORE milik Penggugat telah mendapatkan sejumlah penghargaan

konsumen di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada penghargaan-

penghargaan sebagai berikut:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


a IBBA (Indonesia Best Brand Award); and

b ICSA (Indonesia Consumer Satisfaction Award).

21 Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki sejarah penggunaan yang panjang

baik di Negara asalnya yaitu Jepang maupun di Indonesia. Pada khususnya, merek

terkenal BIORE telah digunakan di Indonesia sejak bulan Februari 1980.

22 Pada tanggal saat diajukannya permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Merek

BIORE milik Penggugat telah terdaftar secara internasional. Selain di negara

asalnya di Jepang dan di Indonesia, Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar di

banyak negara di dunia.

23 Merek BIORE milik Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai merek

terkenal dari lembaga-lembaga yang berwenang di negara-negara di luar negeri.

24 Penggugat telah melakukan investasi secara besar-besaran, termasuk namun tidak

terbatas dalam mempromosikan Merek BIORE yang dimilikinya.

25 Penjualan produk-produk dengan Merek BIORE telah mencapai angka penjualan

yang tinggi.

26 Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya

dengan Merek Tergugat, pada khususnya persamaan secara visual dengan Merek

Tergugat:

TABEL PERBANDINGAN-III

Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terkenal

Merek Terkenal BIORE milik Penggugat Merek BIORF atas nama Tergugat

BIORE BIORF

27 Merek Tergugat telah terdaftar di kelas 3 untuk barang-barang yang sejenis dengan

barang-barang yang telah dikenal masyarakat sebagai barang-barang dihasilkan dan/

atau berasal dari Penggugat dengan menggunakan Merek BIORE, pada khususnya

barang-barang yang diklasifikasikan dalam kelas barang internasional 3 (tiga)

termasuk namun tidak terbatas pada jenis barang sabun-sabun pembersih muka dan

sabun pencuci tangan.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


28 Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur bahwa

permohonan merek harus ditolak jika memiliki mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain

untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis.

29 Walaupun ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek mengatur bahwa

penolakan permohonan merek dengan dasar persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis akan ditetapkan lebih lanjut

dengan peraturan pemerintah, dan, walaupun sampai saat ini peraturan pemerintah

tersebut belum pernah diundangkan, namun demikian perlindungan merek terkenal

untuk barang tidak sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek adalah

kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas perlindungan hak kekayaan

intelektual. Hal ini merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai

anggota World Trade Organization (WTO) untuk melaksanakan ketentuan

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan

TRIPS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam Pasal TRIPS dijabarkan

tujuan dari perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai

berikut.

"Perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan

untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran teknologi

dan diperoleh manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna

pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta

keseimbangan antara hak dan kewajiban."

Berdasarkan hal di atas pula, baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung

dalam banyak perkara pembatalan pendaftaran merek, dalam memutuskan

pembatalan suatu pendaftaran merek dengan dasar memiliki persamaan dengan

merek terkenal untuk barang dan/atau tidak sejenis, pada khususnya dengan adalah

dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1 Pasal 6 bis Konvensi Paris:

"(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation

so permits, or at the request on an interest party, to refuse or to cancel

the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes

a reproduction, an imitation or a translation, liable to create

confusion, of a mark considered by the competent authority of the



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


country registration or to use well-known in that country as being

already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention

and used for identical or similar goods. These provision shall also

apply when the essential part of the marks constitutes a reproduction

of any such well-known mark or imitation liable to create confusion

therewith."

Apabila diperhatikan maka yang diatur dalam ketentuan di atas dapat di

mengerti sebagai berikut:

Negara Peserta diminta (baik berdasarkan perundang-undangan merek

yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) menolak

permohonan pendaftaran atau membatalkan pendaftaran dan melarang

penggunaan merek yang memiliki persamaan, merupakan tiruan atau

terjemahan, atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya)

dari suatu merek yang menurut pertimbangan pihak yang berwenang

di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah

dikenal luas sebagai merek milik pihak atau seseorang yang berhak

memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi dan

digunakan pada produk yang sama atau sejenis. Ketentuan ini juga

berlaku ketika bagian yang esensial dari merek yang mengandung

persamaan dengan atau tiruan dari suatu merek terkenal yang akan

menimbulkan kebingungan.

2 Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi Pasal 16 ayat (2) dan

(3) TRIPs:

"(2) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis

mutandis to services. In the determining whether a trademarks is well-

known. Members shall take account of the public including knowledge

in the Member concerned which has been obtained as a result of the

promotion of the trademarks."

(3) Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis

mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect

of which trademarks is registered, provided that use that trademarks in

relation to those goods or services would indicate a connection between

those goods or services and the owner of the registered trademarks and

provided that the interest of the owner of the registered trademarks are

likely be damaged by such use."


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Konvensi Paris yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1 Januari 2000,

melarang pendaftaran atau penggunaan merek yang memiliki persamaan

dengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis, jika penggunaan merek

tersebut kemudian menimbulkan indikasi adanya hubungan antara pemilik

merek terkenal dengan merek terdaftar tersebut, dalam hal ini kepentingan

dari pemilik merek terkenal menjadi terganggu.

30 Dalam hal Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim tidak

berpendapat bahwa Merek Tergugat didaftarkan untuk barang-barang yang sejenis

dengan barang-barang dengan merek terkenal BIORE yang telah dikenal berasal dari

Penggugat, maka mohon dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan

pembatalan ini adalah juga dengan dasar bahwa Merek Tergugat memiliki

persamaan pada pokoknya untuk barang-barang tidak sejenis, berdasarkan

pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas.

Itikad tidak baik

31 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek, suatu merek tidak dapat didaftar

atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

32 Tergugat adalah pemohon yang beriktikad tidak baik dalam mengajukan

permohonan pendaftaran Merek Tergugat, pada khususnya:

a Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Tergugat telah

mengetahui bahwa merek yang diajukannya, dalam hal ini Merek BIORF yang

diajukan permohonan pendaftarannya memiliki persamaan dengan Merek

BIORE milik Penggugat;

b Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat, Tergugat telah

mengetahui bahwa merek yang diajukannya, dalam hal ini Merek BIORF yang

diajukan permohonan pendaftarannya memiliki persamaan dengan Merek

BIORE yang telah terkenal;

c Tergugat bermaksud untuk menggunakan Merek Tergugat untuk barang-barang

yang sejenis dengan barang-barang yang diberikan perlindungan dalam

pendaftaran Merek BIORE milik Penggugat;

d Tergugat bermaksud untuk menggunakan Merek Tergugat untuk barang-barang

yang tidak sejenis dengan barang-barang yang telah diberikan perlindungannya

melalui pendaftaran-pendaftaran Merek BIORE milik Penggugat.

Ketertiban Umum

33 Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (a) Undang-Undang Merek, merek tidak

dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur berikut:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,

kesusilaan, atau ketertiban umum.

34 Penjelasan Pasal 5 ayat (a) Undang-Undang Merek mengatur bahwa yang dimaksud

dengan "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda

tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan

dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu".

35 Perasaan, ketenteraman dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat di

Indonesia, tentunya akan terganggu oleh karena keadaan perekonomian yang

terganggu dan adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya

pendaftaran merek-merek yang diajukan berdasarkan permohonan dari pihak

pemohon yang memiliki iktikad tidak baik, sebagai contoh adalah permohonan

Merek Tergugat yang kemudian terdaftar. Pada khususnya, fakta bahwa suatu merek

diajukan berdasarkan permohonan yang beriktikad tidak baik dan diterima

pendaftarannya oleh Turut Tergugat, jelas-jelas telah mengganggu iklim investasi di

Indonesia.

Pembuktian

36 Bahwa semua alasan-alasan hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, akan didukung

dengan bukti-bukti yang akan disampaikan pada persidangan pembuktian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2Menyatakan bahwa Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat

memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek yang

telah terdaftar lebih dulu milik Penggugat yaitu merek BIORE Daftar

No.496355 ;

3Menyatakan bahwa Merek BIORE milik Penggugat sebagai merek terkenal;


memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk

barang sejenis;



barang tidak sejenis;

6Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan

permohonan pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


7Menyatakan bahwa pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas

nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketertiban umum;

8Membatalkan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat yang

terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

9Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling


ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;


dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Merek BIORF Daftar No.

IDM000292510 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan mencoret

merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya

dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek

yang berlaku;




No. IDM000292510 yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;


Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 sebagai akibat telah dibatalkannya


secara tanpa hak;


BIORF, penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 merupakan


14 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini.

Atau:

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili

perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi

sebagai berikut:

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Ini.

• Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap

Tergugat, melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada Bab XI Tentang Penyelesaian

Sengketa, pada Bagian Kedua, Tentang Tata Cara Gugatan Pada Pengadilan

Niaga, pasal 80 ayat (1) secara tegas telah menyatakan:

"Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan

Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat";

• Bahwa faktanya didukung oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan yang


adalah di Jalan Duku, Kelurahan Kedai Ledang, kota Kisaran Timur, Asahan

(Sumatera Utara);

• Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 tahun

1999 tanggal 18 Agustus 1999, mengenai pembentukan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan

Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, pada Pasal 2 ayat 2,

menyebutkan daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan

meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu,

Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh;

• Bahwa oleh karena domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan

Niaga Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) point 1 dan 2

tersebut di atas, secara formal, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

sengketa Pembatalan Merek dalam perkara a quo adalah Pengadilan Niaga

dimana Tergugat berdomisili, yakni Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri

Medan, bukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

• Bahwa dengan demikian secara juridis formal, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Gugatan Penggugat mengenai

Pembatalan Merek BIORF kelas 3 Daftar No. IDM 000292510, melainkan yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan

dimana Tergugat bertempat/berdomisili atau bertempat tinggal yaitu Pengadilan

Niaga Medan;

• Bahwa terhadap dimana akan diajukannya gugatan pembatalan merek bagi

Penggugat yang bertempat tinggal di luar wilayah Negeri Republik Indonesia,

telah terdapat beberapa putusan tentang hal tersebut diantaranya Putusan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 74/Merek/ 2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang

pertimbangan hukumnya menyatakan "Majelis Hakim berpendapat bahwa

gugatan MATTEL Inc yang berkedudukan/berdomisili di Amerika Serikat tidak


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dapat diterima karena bukan wilayah kewenangan Jakarta Pusat, seharusnya

gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Surabaya disesuaikan dengan domisili

pihak Tergugat Yong Hwa Wongso Diredjo, sesuai dengan UU No. 15 Tahun

2001 Tentang Merek, bahwa gugatan diajukan di tempat Tergugat (Vide

Sengketa merek Hot Wheels, Mattel Inc lawan Yong Hwa Wongso Diredjo)

serta Keppres No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pembagian Wilayah

Pengadilan Niaga”;

• Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara aquo, oleh karenanya gugatan

Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 02/Merek/ 2012/

PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:




• Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat sebesar Rp.866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 24 Mei 2012

dengan hadirnya kuasa Penggugat kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011,

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 2012, sebagaimana

ternyata dari akta permohonan kasasi No. 21 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. No.

02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tersebut pada tanggal 20 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 25 Juni 2012 telah diberitahu

tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan kontra memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23

Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan

pertimbangan hukum dan memutuskan perkara pembatalan merek dengan dasar hukum

Pasal 76 Undang-Undang Merek

1 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada halaman 53 sampai dengan halaman

54 menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan pokok gugatan Penggugat mengajukan

tuntutan pembatalan merek BIORF milik Tergugat yang telah terdaftar, maka

dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek hal pokok yang

akan dipertimbangkan selanjutnya adalah sebagai berikut:

• Apakah Merek BIORF mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek BIORE?"

2 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada halaman 54 menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 UU RI No.15 Tahun 2001

tentang Merek bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pemilik terdaftar,

dan merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar pada Direktorat Merek,

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Departemen

Hukum dan HAM RI".

3 Bahwa, selanjutnya Judex Facti dalam putusannya pada halaman 54 menyatakan

bahwa:

"Menimbang, bahwa alasan merek terkenal tersebut dapat dijadikan untuk

melakukan gugatan terhadap pemilik merek lain, namun bukan sebagai

alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU Merek,

karenanya yang utama dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah merek

BIORF memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya

dengan merek BIORE".

4 Bahwa, pada halaman 58 putusannya, sebelum memberikan amar putusannya,

Judex Facti menyatakan:

“Memperhatikan, akan pasal undang-undang, khususnya Pasal 76 jo. Pasal 6

ayat 1 huruf b (penjelasan) UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan

ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; MENGADILI ..."


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Bahwa, Pasal 76 Undang-Undang Merek yang telah dijadikan dasar hukum oleh

Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya jelas-

jelas bukan merupakan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan

Pendaftaran Merek, melainkan merupakan ketentuan yang mengatur tentang

Gugatan atas Pelanggaran Merek, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

"(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain

yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis

berupa :

a gugatan ganti rugi, dan/atau

b penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek

tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada

Pengadilan Niaga."

Dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek adalah

Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek.

Disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek :



Pasal 5, atau Pasal 6".

6 Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah melakukan

kesalahan dalam menerapkan hukum, pada khususnya kesalahan dalam

mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek

yang jelas-jelas tidak mengatur ataupun memiliki hubungan dengan gugatan

pembatalan pendaftaran merek.

7 Sudan seharusnya dan sepatutnya Judex Facti dalam memberikan pertimbangan

hukum perkara a quo merujuk pada dasar hukum sebagaimana di atur dalam

Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek.

Dasar hukum gugatan pembatalan pendaftaran merek, secara tegas dan jelas

sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan 6 Putusan Judex Facti.

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menilai obyek gugatan

dalam perkara pembatalan pendaftaran merek

8 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada halaman 53 menyatakan bahwa:

"Dalam Pokok Perkara:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok perselisihan antara Penggugat

dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah apakah

Tergugat telah memiliki dan mempergunakan merek BIOREF yang

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal BIORE milik

Penggugat untuk barang sejenis, dan Tergugat tidak beritikad baik

mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek BIORF yang bertentangan

dengan ketertiban umum, yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek

Turut Tergugat di bawah nomor registrasi: IDM000292510, kelas barang 3;"

9 Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada butir 4 sampai dengan butir 11

dalam Surat Gugatannya secara tegas dan jelas menjelaskan alasan-alasan

gugatan pembatalan pendaftaran Merek BIORF dimana obyek gugatan adalah

Merek BIORF sebagaimana telah terdaftar di bawah Daftar No.IDM000292510

atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat).

Sedangkan, Judex Facti telah menyebutkan bahwa yang menjadi inti pokok

perselisihan adalah bagaimana merek BIORF telah digunakan oleh Termohon

Kasasi.

10 Obyek perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan adalah Merek

BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 termasuk bentuk merek BIORF dan

jenis barang serta keterangan-keterangan lain sebagaimana telah tercantum

dalam Sertifikat Pendaftaran Merek Daftar No.IDM000292510 dan tercatat

dalam Daftar Umum Merek pada kantor Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut

Tergugat), dan sama sekali bukan penggunaan Merek BIORF pada produk-

produk yang diperdagangkan oleh Termohon Kasasi.

11 Bahwa, selain itu pula Judex Facti dalam putusannya pada alinea ke-1 halaman

53 menyatakan bahwa merek yang menjadi obyek perkara adalah "BIOREF". Di

mana, di dalam pertimbangan hukumnya selanjutnya (setelah alinea ke-1) merek

tersebut disebut "BIORF".

Kesalahan atau kekeliruan Judex Facti dalam menyebutkan merek "BIORF"

menjadi "BIOREF", membuktikan adalah kesalahan dalam menentukan obyek

gugatan.

12 Bahwa, berdasarkan penjelasan pada butir 19 sampai dengan butir 21 di atas,

kenyataan bahwa Judex Facti telah salah memahami dan menilai bahwa obyek

gugatan dalam perkara aquo adalah Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi

(dahulu Tergugat) sebagaimana merek tersebut telah terdaftar, dan bukan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sebagaimana merek tersebut digunakan, adalah kesalahan fatal dalam

menerapkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti.

Mohon dengan hormat Majelis Hakim Kasasi dapat memeriksa dan mengadili

sendiri perkara a quo.

Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan

hukum dan penilaian mengenai "persamaan pada pokoknya" berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

• Tentang pertimbangan hukum dan penilaian bunyi merupakan unsur daya

pembeda yang lebih tinggi

13 Bahwa dalam perkara a quo Pemohon Kasasi Merek BIORF yang dibandingkan

dengan merek terkenal dan terdaftar lebih dulu BIORE milik Pemohon Kasasi

adalah sebagai berikut:

BIORE BIORF

14 Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya (pada halaman 55 sampai

dengan 56) telah merujuk pada keputusan Komisi Banding Merek NO.283/

KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010, di mana tidak ada satupun peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang mewajibkan Judex Facti untuk tunduk

dan mengikatkan diri pada keputusan Komisi Banding Merek.

Apalagi keputusan Komisi Banding Merek yang dirujuk oleh Judex Facti ternyata

merupakan keputusan yang mengandung suatu kesalahan penerapan hukum. Pada

khususnya, dalam keputusan Komisi Banding Merek, dinyatakan:

"Menimbang bahwa bunyi merupakan unsur daya pembeda yang lebih tinggi

sehingga perbedaan lafal antara merek "BIORF" dan Merek "BIORE" yang

tidak sama tidak akan membuat masyarakat terkecoh dan mengkaitkan

merek tersebut satu sama lain".

Di mana, tidak ada satupun dasar menurut hukum dan peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang mengatur bahwa unsur bunyi merupakan unsur daya



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pembeda yang lebih tinggi dalam memberikan penilaian ada atau tidaknya

persamaan pada pokoknya merek-merek.

15 Penilaian bahwa adanya perbedaan secara fonetik dapat digunakan sebagai dasar

konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya

antara dua merek, jelas-jelai merupakan suatu kesalahan dalam mengartikan dan

memahami ketentuan hukum yang sudah di atur dalam Undang-Undang Merek.

Judex Facti dalam merujuk pada Keputusan Komisi Banding Merek di atas, jelas-

jelas telah menerapkan hukum yang salah dan bahkan bertentangan dengan

pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana dikutip di bawah ini (lihat halaman

54 Putusan Judex Facti) :

"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah

terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORF dengan merek-

merek BIORE ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya


antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan

kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara

penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi

ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Lihat penjelasan Pasal 6

ayat 1 huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Menimbang, bahwa sebelum ketentuan di atas, telah terdapat Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI yang dianggap relevan dengan perkara a quo dalam

putusannya No.279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek

yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan

pokoknya dapat dideskripsikan: sama bentuk (similarity of form); sama

komposisi (similarity of composition); sama kombinasi (similarity of

combination); sama unsur (similarity of elements); persamaan bunyi (sound

similarity); persamaan ucapan (phonetic similarity) atau persamaan

penampilan (similarity in appearance) ;

Kedua ketentuan tersebut secara jelas menggunakan kata "atau" dan bukan kata

"dan" dalam menjabarkan aspek-aspek atau unsur-unsur persamaan yang

seharusnya dipertimbangkan. Kutipan di atas jelas menunjukkan bahwa aspek-

aspek persamaan adalah setara atau sederajat satu dengan yang lain. Dengan kata

lain, tidak diatur bahwa terdapat tingkatan yang menempatkan satu parameter

lebih tinggi dibanding parameter lainnya.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pada khususnya, seharusnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa jika memang

terdapat perbedaan secara bunyi ucapan atau fonetik (di mana hal ini jelas-jelas

tidak diakui oleh Pemohon Kasasi), hal ini tidak dapat mengesampingkan fakta

bahwa: kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki kemiripan bentuk,

cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur (persamaan

secara visual). Sehingga, oleh karena adanya persamaan visual yang sangat jelas,

dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

16 Bahwa, Judex Facti juga tidak konsisten dalam merujuk pada keputusan Komisi

Banding Merek No.283/KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010 di atas.

Khususnya, penilaian bahwa antara Merek BIORF dan Merek BIORE memiliki

perbedaan lafal yang tidak sama dan tidak akan membuat masyarakat terkecoh dan

mengkaitkan merek tersebut satu sama lain, justru telah dipatahkan oleh Majelis

Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sendiri.

Pada khususnya, pada alinea ke-1 halaman 53 Majelis Hakim telah melakukan

kesalahan pengetikan merek atas nama Termohon Kasasi yaitu merek "BIORF"

diketik "BIOREF".

Kesalahan pengetikan tersebut, membuktikan bahwa merek BIORF secara fonetik

dapat diucapkan 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref). Antara 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-

ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama dalam

pengucapan. Hal ini juga jelas-jelas membuktikan bahwa Judex Facti telah

terkecoh untuk mengucapkan merek milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)

dengan cara lafal dan suku kata yang sama dengan merek BIORE milik Pemohon

Kasasi.

• Tentang pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena telah diterima

pendaftaran merek maka tidak terdapat lagi konsep persamaan dan tidak terdapat

itikad buruk

17 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada alinea ke-5 halaman 57 sampai

dengan halaman 58 telah merujuk pada pendapat hukum Turut Tergugat yang

menyatakan bahwa adanya keputusan penerimaan pendaftaran merek oleh Turut

Tergugat, adalah dasar untuk menentukan bahwa antara merek BIORE dan

BIORF tidak terdapat lagi konsep persamaan, dan oleh karenanya tidak terdapat

itikad tidak baik dalam hal Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengajukan

permohonan pendaftaran merek BIORF.

Pertimbangan Judex Facti yang semata-mata merujuk pada pendapat Turut

Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, jelas-jelas merupakan kesalahan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penerapan hukum karena terhadap merek yang sudah terlanjur diterima

pendaftarannya oleh Direktorat Merek (kantor Turut Termohon Kasasi, dahulu

Turut Tergugat), dimungkinkan digugat pembatalan pendaftarannya kepada

Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) dengan alasan-alasan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek.

Oleh karenanya, Judex Facti seharusnya memeriksa dan mengadili sendiri serta

memutus perkara pembatalan pendaftaran merek dengan pertimbangan dan

pendapat hukumnya sendiri.

Pada faktanya pula, nyata-nyata dari apa yang disebutkan dalam Keputusan

Komisi Banding Merek No.283/KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010 yang telah

diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat):

a Pada tanggal 17 Mei 2010, Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat)

telah menolak permohonan pendaftaran merek BIORF atas nama Termohon Kasasi

(dahulu Tergugat) dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya dengan merek

BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang telah lebih dahulu terdaftar

(Daftar No.496355) untuk barang sejenis ;

b Termohon Kasasi telah diberitahukan secara tertulis oleh Turut Termohon

Kasasi (dahulu Turut Tergugat) mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek

BIORF dengan dasar adanya persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE (Daftar

No. 496355) untuk barang sejenis pada tanggal 17 Mei 2010. Namun demikian,

Termohon Kasasi pada kenyataannya tidak mengungkapkan fakta penolakan oleh Turut

Tergugat, pada sidang pembuktian perkara a quo. Termohon Kasasi (dahulu Turut

Tergugat) jelas menyembunyikan fakta tersebut di hadapan Majelis Hakim.

c Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) telah diperintahkan oleh

Komisi Banding Merek untuk mendaftarkan merek BIORF. Dengan kata lain, Turut

Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) tidak mendaftarkan merek BIORF milik

Termohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2011 berdasarkan hasil keputusan

pemeriksaan substantif-nya sendiri.

• Tentang pertimbangan Judex Facti bahwa BIO adalah milik umum sehingga yang

dibandingkan dalam merek BIORE dan BIORF adalah hanya 2 unsur huruf

terakhir dari masing-masing merek, yaitu unsur R-E dan unsur R-F

18 Bahwa Judex Facti telah terbukti melakukan kesalahan penerapan hukum dan

kekeliruan terkait dengan pernyataan bahwa BIO adalah milik umum. Berikut

kesalahan-kesalahan Judex Facti:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


a Tidak mempertimbangkan bahwa pada faktanya Pemohon Kasasi telah

memiliki pendaftaran atas merek BIO untuk jenis barang di kelas 3 baik di Indonesia

maupun negara-negara lain. Pemohon Kasasi telah membuktikan sebagai pemilik

pendaftaran merek BIO dalam sidang pembuktian perkara a quo. Sehingga, Pemohon

Kasasi telah memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek BIO di Indonesia

maupun negara-negara lain tempat merek tersebut terdaftar. Namun fakta ini telah

dikesampingkan oleh Majelis Hakim Judex Facti.

b Menyatakan bahwa kata 'BIO' adalah milik umum.

Pada khususnya adalah pada halaman 56 putusannya, Judex Facti,

menyatakan: "... ternyata BIO telah merupakan suatu kata yang ada dalam

kamus dan mengandung arti kehidupan, organisme yang hidup, komposisi

dari unsur-unsur organic/biotik-biotik. Dimana karena kata BIO telah

terdapat dalam kamus dan yang mengandung suatu arti seperti di atas, maka

kata BIO tersebut sudah merupakan milik umum (public domain) siapapun

berhak memakai kata BIO tersebut dan kata BIO telah dipergunakan di

tengah-tengah masyarakat".

19 Bahwa, merujuk pada pernyataan Majelis Hakim Judex Facti di atas, dapat

dibuktikan bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah memahami pengertian

merek yang menjadi milik umum.

Memang telah diatur dalam Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Merek, merek tidak

dapat didaftar apabila merek tersebut telah menjadi milik umum (public domain).

Merek menjadi milik umum apabila fungsi merek sudah menjadi umum atau

generik. Fungsi merek menjadi generik apabila fungsi merek tersebut bagi publik

sudah berubah menjadi jenis barang atau jasa, dan bukan menunjukkan asal

barang dan jasa yang bersangkutan.

Kata 'BIO' memang kata yang ada dalam kamus dan telah diketahui secara umum.

Namun demikian, kata 'BIO' tidak berarti merupakan kata yang umum untuk jenis-

jenis barang dalam kelas 3.

Pada khususnya untuk jenis-jenis barang "Sediaan-sediaan untuk mengelantang

dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang

lemak dan menggosok; sabun-sabun, wangi-wangian, minyak-minyak sari wangi,

kosmetika, minyak-minyak rambut, bahan-bahan pemelihara gigi", telah

dilindungi dalam pendaftaran merek BIO atas nama Pemohon Kasasi (dahulu

Penggugat) sejak tanggal 16 Januari 1997 di bawah Daftar No.IDM000115047



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


(perpanjangan dari Daftar No.403955) sebagaimana telah dibuktikan oleh

Pemohon Kasasi dalam persidangan pembuktian perkara a quo (Vide-Bukti P 12).

Majelis Hakim Judex Facti telah terbukti keliru dalam memberikan pertimbangan

bahwa kata 'BIO' adalah milik umum. Pada faktanya, Termohon Kasasi tidak

pernah membuktikan bahwa masyarakat mempunyai asosiasi bahwa kata 'BIO'

adalah sediaan mencuci, membersihkan, sabun-sabun, atau jenis barang apapun

yang masuk dalam kelas 3. Dengan kata lain, BIO tidak pernah dapat dibuktikan

pernah menjadi jenis barang di kelas 3.

20 Bahwa Judex Facti telah terbukti melakukan kesalahan penerapan hukum dan

kekeliruan dalam hal menyatakan (lihat halaman 56 Putusan Judex Facti):

"Menimbang, bahwa karena kata BIO telah merupakan kata milik umum

(public domain) dan merupakan bagian dari merek penamaan BIORE dan

BIORF, maka majelis hakim akan melihat perbandingan kedua merek

penamaan ini dari dua huruf terakhir R-Edan R-F;"

Adalah keliru dan tidak benar pendapat Majelis Hakim Judex Facti yang

memenggal merek BIORE menjadi BIO dengan R-E dan memenggal merek

BIORF menjadi BIO dengan R-F. Dan, dengan alasan bahwa BIO adalah kata

milik umum, maka yang akan dinilai ada atau tidaknya persamaan adalah antara

unsur R-E dan unsur R-F, Berikut adalah uraian dalil-dalil Pemohon Kasasi atas

kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Judex Facti di atas.

21 Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Merek,

yang dimaksud dengan persamaan pada poko nya adalah:

"kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara

Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan

adanya persamaan baik mengenai bentuk, card penempatan, cara penulisan

atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang

terdapat dalam merek-merek tersebut."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menilai persamaan pada

pokoknya harus dilihat dari unsur-unsur merek yang diperbandingkan.

Selanjutnya Definisi 'merek' menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek:

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang

atau jasa".


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Sehubungan dengan Merek BIORF dan Merek BIORE, sebagaimana telah

dibuktikan oleh Pemohon Kasasi melalui Sertifikat Pendaftaran masing-masing

merek yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim Judex Facti dalam sidang

pembuktian (vide Bukti T-1 dan vide Bukti P-1), kedua Merek BIORE dan Merek

BIORF, pada kolom arti bahasa/huruf/angka asing pada masing-masing sertifikat

merek, sama-sama dicantumkan arti adalah 'suatu penamaan'. Sehingga, kedua

merek adalah suatu merek nama sesuai dengan ketentuan di atas.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek di

atas pula, bahwa suatu merek bisa terdiri dari:

• satu unsur (misalnya: satu unsur gambar atau satu unsur nama); atau,

• kombinasi dari lebih dari satu unsur (misalnya: kombinasi unsur nama dan

unsur gambar).

Sehubungan dengan Merek BIORF dan Merek BIORE, sebagaimana telah

dibuktikan, sama-sama merupakan suatu merek yang terdiri dari satu unsur, yaitu

satu unsur nama yang terdiri dari satu kata.

Selanjutnya, harus dilihat apakah dari unsur nama BIORF dan unsur nama BIORE

tersebut ada kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan,

cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi

ucapan.

Oleh karena kedua merek terbukti merupakan merek nama yang terdiri dari satu

unsur, yaitu unsur nama, seharusnya untuk membandingkan Merek BIORF dan

Merek BIORE adalah dengan membandingkan Merek BIORF secara keseluruhan

dengan Merek BIORE secara keseluruhan. Membandingkan Merek BIORE dan

Merek BIORF dengan cara hanya membandingkan unsur huruf R-E dan unsur R-

F, dengan alasan bahwa BIO adalah kata milik umum, adalah menyesatkan, tidak

ada dasar hukumnya dan seharusnya dikesampingkan.

• Tentang pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan tidak ada persamaan pada

pokoknya berdasarkan pertimbangan bahwa merek BIORF memiliki arti kata

dan merek BIORE tidak memiliki arti kata

22 Bahwa, Judex Facti telah terbukti melakukan kesalahan penerapan hukum dan

kekeliruan dalam hal menyatakan (lihat halaman 56 Putusan Judex Facti)

pertimbangan-pertimbangan di bawah ini oleh karena, tidak relevan dan

didasarkan oleh dalil Termohon Kasasi yang tidak pernah dibuktikan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kebenarannya dalam persidangan pembuktian. Mohon Majelis Hakim Kasasi

mengesampingkan pertimbangan di bawah ini:

"Menimbang bahwa Penggugat tidak menguraikan asal usul kata BIORE

tersebut, melainkan hanya menyatakan merek penamaan BIORE secara

utuh, sedangkan Tergugat berpendapat bahwa penggunaan merek penamaan

BIORE tidak berniat meniru merek BIORE melainkan didasari pengertian

dari BIORF itu yang apabila dikonversi ke bahasa Mandarin terdiri dari 2

(dua) suku kata "PAI" dan "FUK" yang bermakna PAI = semua jenis; FUK :

kaya, sehingga dapat disimpulkan BIORF dalam konteks bahasa Mandarin

bermakna "Berbisnis memiliki berbagai peluang untuk menjadi kaya".

"Menimbang, bahwa selain alasan di atas Tergugat juga menyatakan bahwa

penggunaan merek BIORF juga memiliki penjabaran suku kata dan pengertian

yakni : BIO = kehidupan, organisme yang hidup, komposisi dari unsur-unsur

organic/biotik-biotik; R=Renewal, Renovation, Resolution yang berarti

pembaharuan, renovasi, resolusi; F = Fragrance yang berarti keharuman sehingga

secara keseluruhan BIORF dapat diartikan "Bahan Organik yang dapat

diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar";

23 Bahwa, penilaian adanya perbedaan arti merek dapat digunakan sebagai dasar

konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya

antara dua merek dan tidak meniru merek terkenal BIORE jelas-jelas merupakan

suatu kesalahan dalam mengartikan dan memahami ketentuan hukum yang

sudah di atur dalam Undang-Undang Merek.

Penilaian Judex Facti tentang "arti merek" bahkan tidak di atur dan disebutkan

sebagai dasar untuk menilai persamaan merek-merek dalam dasar hukum

Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan

yurisprudensi yang diyakini oleh Judex Facti relevan dengan perkara a quo

sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana

dikutip di bawah ini (lihat halaman 54 Putusan Judex Facti):



merek BIORE?






Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




ayat 1 huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek) ;









penampilan (similarity in appearance);

24 Pertimbangan Judex Facti tentang "arti merek" BIORF bahkan jelas-jelas

bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Pada khususnya, pernyataan di

atas bertentangan dengan informasi yang tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran

Merek BIORF di bawah Daftar NO.IDM000292510 yang menyatakan bahwa

Merek BIORF merupakan suatu penamaan.

25 Majelis Hakim Judex Facti jelas-jelas telah mengabaikan fakta bahwa,

Termohon Kasasi dalam sidang pembuktian perkara a quo, dari 7 (tujuh) bukti

yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam sidang pembuktian perkara a quo

tidak satupun bukti yang mendukung dan menguatkan dalil Termohon Kasasi di

bawah ini:

• "arti kata BIORF jika dikonversi ke bahasa Mandarin "PAV' dan "FUK

• "BIORF yang merupakan penjabaran dari: BIO = kehidupan, organisme

yang hidup, komposisi dari unsur-unsur organic/biotik-biotik; R : Renewal, Renovation,

Resolution yang berarti pembaharuan, renovasi, resolusi; F = Fragrance yang berarti

keharuman sehingga secara keseluruhan BIORF dapat diartikan "Bahan Organik yang

dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar."

Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya

bahwa simulasi arti merek BIORF ini, terkesan memaksakan konsep, mengandung

rekayasa dan dengan alasan yang mengada-ada.

Dapat dibuktikan bahwa pada faktanya, arti kata BIORF dan penjabaran seperti

yang didalilkan di atas, sama sekali tidak tercantum pada Sertifikat Pendaftaran

Merek BIORF di bawah Daftar NO.IDM000292510 (Vide Bukti T-1). Oleh

karenanya, dapat dibuktikan pula bahwa arti kata BIORF dan penjabaran seperti



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


yang didalilkan di atas, tidak pernah eksis sejak tanggal permohonan pendaftaran

merek BIORF diajukan kepada Direktorat Merek (Turut Termohon Kasasi).

Dalil di atas dapat disimpulkan muncul belakangan dan direkayasa sedemikian

rupa untuk kepentingan membuktikan bahwa mereknya tidak memiliki persamaan

pada pokoknya dengan merek lain dan tidak terinspirasi oleh Merek terkenal

BIORE milik Pemohon Kasasi.

Tanpa adanya bukti yang mendukung, dalil Termohon Kasasi sudah seharusnya

dikesampingkan oleh karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Majelis Hakim

Judex Facti jelas melakukan kesalahan dan melanggar hukum dalam

mempertimbangkan arti merek tanpa bukti, apalagi jika ternyata produk-produk

yang dihasilkannya terbukti bukan merupakan "Bahan Organik yang dapat

diperbaharui untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar" sebagaimana di

klaim Termohon Kasasi.

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dari 7 (tujuh) bukti yang diajukan

oleh Termohon Kasasi dalam sidang pembuktian perkara a quo 5 bukti

menunjukkan tentang penggunaan merek BIORF pada produk yang dihasilkan

oleh Termohon Kasasi, namun tidak satupun yang membuktikan bahwa produk

tersebut adalah sesuai dengan klaim "Bahan Organik yang dapat diperbaharui

untuk menuju kehidupan lingkungan yang segar.".

• Tentang pertimbangan Judex Facti bahwa bagaimana bentuk merek dan jenis-jenis

barang sebagaimana yang telah digunakan oleh Termohon Kasasi.

26 Sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-3 halaman 57 pada Putusan Judex

Facti:

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 bahwa barang

yang diproduksi Tergugat hanya pembersih lantai, cairan pencuci piring

dan”... merek BIORF masih ditambah Logo di bawah huruf RF ada Tulisan

mandarin (FAI & FU) dan di atasnya ada huruf TM, sehingga baik dari jenis

produk maupun merek yang ditambah logo berupa huruf mandarin menjadi

pembeda antara merek BIORF dengan BIORE".

Bahwa, penilaian adanya persamaan pada pokoknya dengan membandingkan

antara pendaftaran merek BIORE dengan penggunaan merek BIORF berdasarkan

bagaimana dan untuk barang apa merek digunakan sebagai dasar konklusi untuk

membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek dan

tidak meniru merek terkenal BIORE jelas-jelas merupakan suatu kesalahan dalam

mengartikan dan memahami ketentuan hukum yang mengatur persamaan pada


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pokoknya dalam perkara pembatalan merek sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo.

Pasal 68 Undang-Undang Merek, sehingga seharusnya dikesampingkan.

27 Di samping itu pula, telah dibuktikan melalui Tabel Perbandingan jenis-jenis

barang di pada butir 49 di bawah ini bahwa semua jenis barang-barang yang

diajukan perlindungannya oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), pada

dasarnya adalah jenis barang-barang digunakan untuk tubuh manusia atau

personal care.

Hal ini jelas-jelas tidak relevan dengan pernyataan Termohon Kasasi (dahulu

Tergugat) yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex

Facti di atas, bahwa Termohon Kasasi hanya memproduksi merek BIORF untuk

pembersih lantai, cairan pencuci piring.

Apalagi, ternyata Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalam sidang

persidangan perkara a quo, bahwa pernyataan Termohon Kasasi jelas-jelas tidak

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Termohon Kasasi pada faktanya

telah memproduksi jenis barang selain pembersih lantai, cairan pencuci piring,

yaitu antara lain:

• hand soap

• pewangi

• fabric softener.

Jenis-jenis produk di atas dipromosikan dalam situs resmi Termohon Kasasi

www.biory.com (Vide Bukti P-16), dimohonkan ijin edarnya kepada di

Kementerian Kesehatan Ml (Vide Bukti P-19, P-20).

Bagaimana seharusnya menilai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya merek pada

perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek

28 Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa gugatan adalah mengenai pembatalan

pendaftaran merek berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) butir (a)

dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a) Undang-Undang Merek.

Disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek:



Pasal 5, atau Pasal 6".

Alasan-alasan diajukannya pembatalan terhadap pendaftaran merek BIORF adalah

berdasarkan:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar

untuk barang sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (1) butir (a)) ;

• Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal

untuk barang sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (1) butir (b)) ;

• Merek BIORF memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal

untuk barang tidak sejenis (Dasar hukum: Pasal 6 ayat (2)) ;

• Merek BIORF tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan

oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik (Dasar hukum: Pasal 4) ;

• Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu

unsur di bawah ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau ketertiban umum (Dasar hukum: Pasal 5 butir (a)).

29 Bahwa, dasar hukum untuk menilai persamaan merek itu, baik penilaian yang

dilakukan oleh para pemeriksa merek di Direktorat Merek, maupun para hakim

di pengadilan, adalah dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Merek:

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek

tersebut:

a mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik

pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang

sejenis;

b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang

sudah terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis; ..."

Selain itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diperluas dengan dukungan

substansi ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula

diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis

sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

b Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Huruf a

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan

yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara

Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan

adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penulisan atau kombinasi antara unsure-unsur ataupun persamaan

bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya

atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa

yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum

masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang

bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek

terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-

besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh

pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa

Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan

Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal

atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan."

• Apakah Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 memiliki persamaan

pada pokoknya dengan merek terdaftar BIORE di bawah Daftar No. 496355

untuk barang sejenis?

30 Butir 42 sampai dengan 50 adalah argumentasi hukum Pemohon Kasasi dalam

menjawab persoalan hukum tentang adanya persamaan pada pokoknya antara

Merek BIORF dengan Merek BIORE yang telah terdaftar lebih dulu untuk

barang sejenis.

31 Telah diuraikan dalam butir 24 sampai dengan butir 37 kesalahan-kesalahan

Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum dan penilaian mengenai

"persamaan pada pokoknya" berdasarkan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia:

• Kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa bunyi

merupakan unsur daya pembeda yang lebih tinggi serta; dan, bahwa adanya perbedaan

secara fonetik dapat digunakan sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak

terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara dua merek (sebagaimana diuraikan

dalam butir 24 s.d. 26).

• Kesalahan dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena

telah diterima pendaftaran merek BIORF maka tidak terdapat lagi konsep persamaan

dan tidak terdapat itikad buruk (sebagaimana diuraikan dalam butir 27).



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



BIO adalah milik umum, maka yang dibandingkan antara merek BIORE dan BIORF

dari 2 unsur huruf terakhir RE dan RF (sebagaimana diuraikan dalam butir 28 sampai

dengan 31).


merek BIORF memiliki arti kata dan merek BIORE tidak memiliki arti kata sebagai

dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya persamaan pada pokoknya antara

dua merek (sebagaimana diuraikan dalam butir 32 sampai dengan 35).

• Kesalahan Judex Facti dalam mempertimbangkan bahwa merek BIORF

cukup memiliki daya pembeda jika dibandingkan dengan merek BIORE dari bagaimana

bentuk merek dan jenis-jenis barang sebagaimana yang telah digunakan (sebagaimana

diuraikan dalam butir 36 sampai dengan 37).

32 Pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kesalahan penerapan hukum

sebagaimana disebutkan di atas, jelas terlihat tidak berkesinambungan dan

bahkan bertentangan dengan tolok ukur penilaian persamaan pada pokoknya

yang dirumuskan Judex Facti pada awal jawaban atas permasalahan "apakah

terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BIORF dengan merek

BIORE?" pada halaman 54 Putusan Judex Facti.



merek BIORE?







ayat 1 huruf a UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek) ;








Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




penampilan (similarity in appearance);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemahaman tersebut di atas,

maka untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan merek lain atau tidak adalah dengan membandingkan kedua merek

tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-

perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau

perbedaan yang timbul dari unsur yang dominan atau essensial, apakah

merek penamaan BIORF milik Tergugat memiliki persamaan pada

pokoknya atau keseluruhan" dengan merek penamaan BIORE milik

Penggugat".

33 Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, untuk menilai ada atau tidaknya

persamaan antara merek-merek, langkah pertama seharusnya adalah ditentukan

dari adanya kemiripan atau persamaan bukan adanya perbedaan-perbedaan.

Yang dimaksud persamaan adalah kemiripan atau persamaan bentuk, cara

penempatan, cara penulisan yang terdapat dalam merek-merek, atau kombinasi

antara unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-

merek yang dibandingkan.

34 Secara bentuk, cara penempatan, cara penulisan (secara visual), jika dibanding

secara bersebelahan merek BIORE dan BIORF :

Merek BIORE milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar Merek BIORF atas nama Tergugat

BIORE BIORF

Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mengajukan bukti-bukti berupa

sertifikat-sertifikat pendaftaran merek yang mencakup 8 (delapan) variasi merek

BIORE di Indonesia. Di mana, masing-masing merek dapat dibuktikan memiliki



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


persamaan dengan merek BIORF atas nama Termohon Kasasi dan telah terdaftar

lebih dahulu dari tanggal diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF

oleh Termohon Kasasi-vide Bukti P 113-120. Perbandingan di atas adalah

perbandingan antara merek BIORF dengan representasi dari merek BIORE yang

telah terdaftar.

35 Persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan antara BIORE dan merek

BIORF.

Bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkara a quo tentang adanya persamaan

secara visual antara merek BIORE dan merek BIORF, pada khususnya:

a 4 huruf pertama pada kedua merek BIORE dan BIORF adalah 4 huruf yang

sama persis atau identik. Hal ini telah diakui oleh Judex Facti dan Judex Facti

telah secara jelas dalam putusannya pada alinea ke-4 halaman 56 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Komisi Banding

Merek di atas bahwa antara merek "'BIORF" dengan merek "BIORE",

terdapat persamaan 4 huruf yakni B-I-O-R, ...."

b huruf ke-5 pada kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki

persamaan. Begitu besar persamaan huruf ke-5, antara kedua unsur tersebut

hanya dibedakan oleh ada atau tidaknya coretan kecil pada bagian bawah huruf

E dan F. Dengan kata lain, penambahan coretan kecil pada huruf ‘F’ akan

membentuk huruf ‘E’.

c secara keseluruhan antara kedua merek BIORE dan BIORF terbukti

menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan,

cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang sangat jelas dan kecil

perbedaannya.

Sehingga, dari penjelasan di atas telah terbukti adanya persamaan visual yang

sangat jelas, sehingga dapat dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada

pokoknya.

36 Persamaan bunyi ucapan antara merek BIORE dan merek BIORF

Secara ucapan (phonetic), Majelis Hakim Judex Facti, dalam pertimbangannya

halaman pada alinea ke-1 halaman 53 Putusan Judex Facti, telah menyebutkan

bahwa merek BIORF sebagai 'BIOREF' (bi-yo-ref). Antara 'BIOREF' (dibaca: bi-

yo-ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya kesan yang sama

dalam pengucapan. Hal ini juga jelas-jelas membuktikan bahwa Judex Facti telah

terkecoh untuk mengucapkan merek milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dengan cara lafal dan suku kata yang sama dengan merek BIORE milik Pemohon

Kasasi.

37 Terlepas dari fakta adanya merek BIORF dan merek BIORE secara fonetik

memiliki daya pembeda, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Komisi

Banding Merek, secara normatif ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a,

jelas menggunakan kata "atau" dan bukan kata "dan". Hal ini jelas menunjukkan

bahwa aspek-aspek persamaan adalah setara atau sederajat satu dengan yang

lain. Dengan kata lain, tidak di atur bahwa terdapat tingkatan yang menempatkan

satu parameter lebih tinggi dibanding parameter lainnya.

Pada khususnya, seharusnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa jika memang

terdapat perbedaan secara bunyi ucapan atau fonetik (di mana hal ini jelas-jelas

tidak diakui oleh Penggugat), hal ini tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa:

kedua merek BIORE dan BIORF jelas-jelas memiliki kemiripan bentuk, cara

penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur (persamaan secara

visual). Sehingga, oleh karena adanya persamaan visual yang sangat jelas, dapat

dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.

38 Pemahaman di atas telah didukung oleh yurisprudensi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada sidang pembuktian perkara a quo

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.54/HKI.Merek/2003/

PN.Niaga.Jkt.Pst (yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.44K/N/

HaKI/2003) dalam perkara Merek antara Nokia Corporation melawan Ho Benny

Saputra. Dalam perkara ini, merek yang dimohonkan pembatalannya adalah

merek NOK IIA dengan dasar persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal

NOKIA -vide Bukti P-9.

Putusan di atas menunjukkan bagaimana ketentuan mengenai persamaan pada

pokoknya berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek

seharusnya diinterprestasikan, yaitu: merek NOK IIA yang diucapkan 'nok dua A'

dinilai telah cukup memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek NOKIA

yang diucapkan 'nokia' dari segi bentuk, cara penempatan dan penulisan, walaupun

tidak terdapat persamaan secara fonetik.

39 Untuk memeriksa adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar

untuk barang sejenis, mohon Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan

perbandingan jenis barang sebagaimana tercantum dalam kedua sertipikat

pendaftaran merek BIORE dan sertipikat pendaftaran merek BIORF sebagai

berikut:



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tabel Perbandingan

Merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)

Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)

BIORE BIORFDaftar No.: 496355 Tanggal Penerimaan Permohonan: 17 June 1982 Kelas: 3 Jenis Barang: Sabun-sabun, busa-busa untuk membersihkan, wangi-wangian, kosmetika, shampoo-shampoo, sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut, sediaan-sediaan untuk perawatan rambut.

Daftar No.: IDM000292510 Tanggal Penerimaan Permohonan: 14 Desember 2006 Kelas: 3 Jenis Barang: Segala macam kosmetika, segala macam bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, lotion kulit, shampo, sabun mandi, sabun cuci, sabun cuci cair, cream-cream kulit, cream-cream muka, handbody, kapas kecantikan, cat rambut, kutek kuku, deodorant stick, lipstik.

Untuk membantu dalam membandingkan, berikut ini akan dijelaskan lebih rinci

perbandingan jenis barang antara Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi dan

Merek BIORE yang telah terdaftar lebih dulu atas nama Pemohon Kasasi (dahulu

Penggugat) :

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Pemohon Kasasi(dahulu Penggugat) Daftar

No. 496355

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORF milik Termohon Kasasi(dahulu Tergugat) Daftar No. IDM000292510

Sabun-sabun sabun mandi; sabun cuci;

sabun cuci cair;

busa-busa untuk membersihkan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


wangi-wangianwangi-wangian/minyak wangi,

kosmetika segala macam kosmetika; segala macam bedak untuk wanita dan anak-

anak;

lotion kulit;

cream-cream kulit;

cream-cream muka;

handbody;

kapas kecantikan;

kutek kuku;

deodorant stick;

lipstick;


sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan-sediaan untuk perawatan rambut;

cat rambut;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Apakah Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510 memiliki persamaan

pada pokoknya dengan merek terkenal BIORE untuk barang sejenis dan/atau

tidak sejenis?

40 Butir 52 sampai dengan butir 58 adalah argumentasi hukum Pemohon Kasasi

dalam menjawab persoalan hukum tentang adanya persamaan pada pokoknya

antara Merek BIORF dengan Merek BIORE yang telah terkenal untuk barang

sejenis. Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mengadili dengan seadil-adilnya

dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang akan

diuraikan di bawah ini.

41 Selain kesalahan-kesalahan pertimbangan hukum yang sebagaimana diuraikan

dalam butir 24 sampai dengan butir 38, dan terangkum dalam butir 42 di atas,

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena tidak

mempertimbangkan fakta keterkenalan merek BIORE dan persamaan pada

pokoknya merek BIORF dengan merek terkenal BIORE.

42 Judex Facti dalam putusannya pada halaman 54 alinea ke-3 menyatakan:

"Menimbang, bahwa alasan merek terkenal tersebut dapat dijadikan untuk

melakukan gugatan terhadap pemilik merek lain, namun bukan sebagai

alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasai 76 UU Merek,

karenanya yang utama dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah merek

BIORF mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya

dengan merek BIORE?"

43 Adalah jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh

Judex Facti dalam mempertimbangkan bahwa keterkenalan suatu merek tidak

dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.

Secara tegas Undang-Undang Merek mengatur hal yang sebaliknya.

Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa dasar hukum

gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah sebagai berikut:



Pasal 5, atau Pasal 6"

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek menyatakan:

"(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek

tersebut:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


a....

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis."

Selain itu, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diperluas dengan dukungan substansi

ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula

diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah".

44 Bahwa telah terbukti secara hukum, melalui bukti-bukti yang disampaikan pada

sidang pembuktian bahwa Merek BIORE atas nama Pemohon Kasasi dahulu

Penggugat adalah merek terkenal.

45 Bahwa telah dibuktikan kebenarannya, melalui bukti-bukti yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi telah secara substantif membuktikan hal-hal sebagai berikut :

a Merek BIORE milik Penggugat telah diterima secara baik oleh masyarakat

atau konsumen di Indonesia sejak sebelum permohonan pendaftaran merek

BIORF diajukan Tergugat-vide Bukti P-131 s.d. Bukti P-149 ;

b Merek BIORE milik Penggugat telah mendapatkan banyak penghargaan

konsumen (consumen awards) di Indonesia sejak sebelum permohonan

pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat -vide Bukti P-30 s.d. Bukti

P-40;

c Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki sejarah penggunaan yang

panjang baik di Negara asalnya yaitu Jepang maupun di Indonesia. Pada

khususnya, merek terkenal BIORE telah digunakan di Indonesia sejak bulan

Februari 1980-vide Bukti P-131 s.d. Bukti P-149 ;

d Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar secara internasional. Selain di

negara asalnya di Jepang dan di Indonesia, Merek BIORE milik Penggugat

telah terdaftar di banyak negara di dunia sejak sebelum permohonan

pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat-vide Bukti P-87 s.d Bukti

P-112 ;

e Merek BIORE milik Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai

merek terkenal dari lembaga-lembaga yang berwenang di negara-negara di

luar negeri sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan

Tergugat-vide Bukti P-121 s.d Bukti P-124 ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


f Penggugat telah melakukan investasi secara besar-besaran, termasuk namun

tidak terbatas dalam mempromosikan Merek BIORE yang dimilikinya sejak

sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan Tergugat -vide

Bukti P-135 s.d. Bukti P-160 ; dan

g Penjualan produk-produk dengan Merek BIORE telah mencapai angka

penjualan yang tinggi sejak sebelum permohonan pendaftaran merek BIORF

diajukan Tergugat -vide Bukti P-161 s.d Bukti P-166.

h Merek BIORE telah diakui sebagai merek terkenal international berdasarkan

Laporan Perusahaan market survey international AC NIELSEN yang

menyatakan bahwa BIORE sebagai global Mega Brand Franchises -Bukti

P-168.

Bahwa, keterkenalan merek BIORE terbukti eksis sejak sebelum permohonan

pendaftaran merek BIORF diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat.

Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah secara substantif

telah memenuhi syarat tentang Merek terkenal sebagaimana di atur dalam

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir (b) Undang-Undang Merek yang menyebutkan:

"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau



Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu,

diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi

yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang

dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di

beberapa Negara.



memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi

dasar penolakan."

46 Dalam memeriksa perkara pembatalan merek, Pengadilan Niaga disyaratkan

untuk menilai apakah terdapat persamaan dengan merek terkenal untuk barang

sejenis dengan jenis barang yang telah didaftarkan, dan bukan jenis barang yang

digunakan.

Berikut adalah perbandingan antara jenis barang dalam pendaftaran merek BIORF

atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang sejenis dengan jenis barang

yang telah terkenal dengan merek BIORE.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Merek BIORE terkenal milik Pemohon

Kasasi (dahulu Penggugat) dan jenis

barang yang telah terkenal dengan

merek BIORE

Merek BIORF dan barang sejenis dalam pendaftaran atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)

BIORE BIORFSabun-sabun busa-busa untuk membersihkan

sabun mandi; sabun cuci;

sabun cuci cair;

segala macam kosmetika;

shampoo;

Berikut adalah perbandingan antara jenis barang dalam pendaftaran merek BIORF

atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang erat hubungannya dengan

jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE.

Jenis-jenis barang di tabel sebelah kanan di bawah ini, walaupun bisa dianggap

tidak sejenis tapi jelas-jelas merupakan jenis-jenis barang yang tergolong dalam

kelas yang sama yaitu kelas 3, sehingga masih terasa dekat persamaannya, sama-

sama berhubungan dengan kosmetik, personal care atau perawatan tubuh manusia.

Merek BIORE terkenal milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan

jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE

Merek BIORF dan barang dalam pendaftaran atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)

BIORE BIORFHal. 41 dari 57 hal. Put. No. 590 K/Pdt.Sus/2012


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Sabun-sabun busa-busa untuk membersihkan

sabun mandi; sabun cuci;

sabun cuci cair;

segala macam kosmetika;

shampoo;

wangi-wangian/minyak wangi, segala macam bedak untuk wanita dan anak-

anak;

lotion kulit;

cream-cream kulit;

cream-cream muka;

handbody;

kapas kecantikan ;

kutek kuku;

deodorant stick;

lipstick;

cat rambut;


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Judex Facti adalah kekuasaan kehakiman yang mandiri dan diberikan wewenang untuk

melakukan penilaiannya sendiri dalam memberikan pertimbangan hukum.

47 Tidak benar jika Judex Facti mempertimbangkan dan berpihak pada dalil

Termohon Kasasi bahwa Pendaftaran merek BIORF yang tanggal

pendaftarannya tercatat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual (Kantor Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat)

pada tanggal 7 Februari 2011 adalah alasan mutlak yang dapat menangkis semua

alasan-alasan hukum gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat.

Butir 62 sampai dengan butir 67 adalah alasan-alasan hukum dari Pemohon

Kasasi.

48 Sebagai upaya untuk menjamin aspek keadilan dan persaingan usaha yang sehat

dalam dunia perdagangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek

telah diatur sistem atau prosedur pemeriksaan dan pendaftaran suatu merek yang

dilakukan secara bertahap dan seimbang dalam memberikan suatu keputusan

substantif. Dalam prosedur ini diberikan kesempatan pada pemohon merek dan/

atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan banding atau tanggapan

terhadap keputusan-keputusan substantif yang telah dikeluarkan oleh Direktorat



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Merek. Sesuai dengan Undang-Undang Merek, telah diatur tahap-tahap

prosedural pemeriksaan permohonan merek mulai dari tahap pemeriksaan

formalitas merek sampai dengan pemeriksaan perkara merek di Pengadilan

Niaga dan Mahkamah Agung, sebagai berikut:

a Pemeriksaan substantif suatu permohonan merek (Pasal 18 Undang-Undang

Merek);

b Pengajuan keberatan atau tanggapan terhadap penolakan permohonan merek

sebagai hasil pemeriksaan substantif (Pasal 20 Undang-Undang Merek);

c Keberatan oleh pihak ketiga terhadap permohonan pendaftaran merek (Pasal

24 Undang-Undang Merek);

d Permohonan banding kepada Komisi Banding Merek terhadap keputusan

penolakan permohonan merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek (Pasal 29

Undang- undang Merek);

e Gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap putusan penolakan permohonan

banding yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek (Pasal 31 Undang-Undang

Merek);

f Gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang

berkepentingan terhadap pendaftaran merek (Pasal 68 Undang-Undang Merek).

49 Dalam Undang-Undang Merek, terdapat ketentuan yang mengatur hal

pemeriksaan perkara pembatalan pendaftaran merek pada Pengadilan Niaga

terhadap merek yang telah terlanjur diputuskan terdaftar oleh Direktorat Merek.

Undang-Undang Merek mengakui adanya kemungkinan bahwa Direktorat

Merek terlanjur mendaftarkan suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar

dan yang seharusnya ditolak, atau bahwa Direktorat Merek telah diperintahkan

oleh Komisi Banding Merek untuk mendaftarkan suatu merek yang seharusnya

tidak dapat didaftar dan yang seharusnya ditolak.

50 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mendalilkan bahwa pendaftaran

merek BIORF yang telah melewati tahap-tahap prosedural yang diatur dalam

Undang-Undang Merek sebagai dasar untuk membuktikan bahwa merek BIORF

diajukan berdasarkan itikad baik, tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

atau tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar, ataupun merek terkenal,

jelas-jelas menunjukkan kesalahan dalam memahami dan mengerti secara

mendasar mengenai apa yang diatur dalam Undang-Undang Merek.

51 Sebagaimana di atur dalam Pasal 68 jo. Pasal 80 Undang-Undang Merek,

Pengadilan Niaga disyaratkan dan diberikan wewenang untuk memeriksa dan


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mempertimbangkan sendiri secara mandiri suatu perkara gugatan pembatalan

merek yang diajukan kepadanya serta secara lengkap menguraikan pertimbangan

hukum yang mendasari putusan yang dikeluarkannya. Dengan kata lain, Judex

Facti tidak harus dan wajib:

a menerima pendaftaran merek BIORF yang dimintakan pembatalannya

sebagai perlawanan Tergugat terhadap alasan-alasan hukum gugatan Penggugat;

b menerima Keputusan Komisi Banding Merek No. 283/KBM/HKI/2010

tertanggal 1 Juli 2010 (Vided T-7) yang memerintahkan Direktorat Merek untuk

mendaftarkan merek BIORF (dengan mengesamping-kan fakta bahwa pada awalnya

Direktorat Merek telah memutuskan untuk menolak permohonan pendaftaran merek

BIORF atas nama Tergugat) sebagai perlawanan Tergugat terhadap alasan-alasan

hukum gugatan Penggugat.

52 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan kehakiman, sudah

seharusnya Judex Facti menjalankan tugas dan kekuasaan kehakimannya dengan

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Majelis Hakim Judex Facti secara fungsional, wajib menjaga kemandirian

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan

kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara

lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara

profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang

memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-

masalah hukum aktual.

c c) Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman)

53 Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan

yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan

pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus

tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan pen era pan hukum karena

kelalaiannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta bahwa Term oh on Kasasi dahulu



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tergugat) telah mengajukan permohonan pendaftaran merek BIORF dengan itikad tidak

baik

54 Telah dibuktikan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada

persidangan pembuktian bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah

mengajukan permohonan pendaftaran merek BIORF dengan itikad tidak baik,

pada khususnya:

a Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah perusahaan yang bergerak di

bidang usaha pembuatan barang-barang keperluan rumah tangga (consumer goods)

sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melalui Bukti P-19

s.d. P-20, dan Bukti P27 ;

b Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menyadari fakta telah terdaftarnya

merek BIORE milik Penggugat dan keterkenalan merek BIORE milik Penggugat. Hal

ini adalah sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melalui

bukti-bukti keterkenalan merek BIORE yang diajukan pada persidangan pembuktian ;

c Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menggunakan merek BIORF

untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang diberikan perlindungan

dalam pendaftaran Merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (vide

Bukti P-16 s.d. P-28);

d Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menggunakan merek BIORF

untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah digunakan oleh

Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan merek BIORE (vide Bukti P-17);

55 Judex Facti jelas-jelas tidak mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi

(dahulu Tergugat) berniat untuk menggunakan merek BIORF untuk barang-

barang yang sejenis dengan barang-barang yang digunakan oleh Pemohon

Kasasi (dahulu Penggugat) dengan merek BIORE (vide Bukti P-19 s.d. P-20,

dan Bukti P-27). Hal ini dapat dibuktikan atau didukung oleh fakta bahwa semua

jenis barang yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah jenis barang yang

berhubungan dengan personal care products yang sejenis dengan jenis-jenis

barang yang telah dilindungi dalam pendaftaran merek BIORE milik Pemohon

Kasasi.

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORE milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) Daftar

No. 496355

Jenis Barang Kelas 3 Merek BIORF milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) Daftar No. IDM000292510


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Sabun-sabun sabun mandi;sabun cuci;

sabun cuci cair;

busa-busa untuk membersihkan

wangi-wangianwangi-wangian/minyak wangi;

Kosmetika segala macam kosmetika;segala macam bedak untuk wanita dan anak-

anak;

lotion kulit;

cream-cream kulit;

cream-cream muka;

handbody;

kapas kecantikan;

kutek kuku;

deodorant stick;

lipstick;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



sediaan-sediaan untuk membersihkan rambut;sediaan-sediaan untuk perawatan rambut;

cat rambut;

Majelis Hakim Judex Facti telah lalai dalam mempertimbangkan dalil-dalil Termohon

Kasasi (dahulu Tergugat) yang tidak relevan, tidak pernah dibuktikan kebenarannya

dalam sidang pembuktian serta bertentangan dengan dalil-dalil lainnya

56 Mohon Majelis Hakim Judex Facti dapat mempertimbangkan fakta bahwa

Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengajukan dalil-dalil yang tidak

relevan, tidak pernah dibuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian, tidak

tepat baik secara faktual maupun hukum dalam persidangan perkara merek a

quo, sehingga dapat diputuskan untuk dikesampingkan dari perkara a quo. Fakta-

fakta tersebut adalah sebagaimana akan diuraikan dalam butir 68 sampai dengan

butir 72 di bawah ini.

57 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mencoba untuk mengecoh Majelis

Hakim dengan menyampaikan argumen bahwa merek Pemohon Kasasi (dahulu

Penggugat) yang terdaftar adalah merek yang menonjolkan huruf kecil, dimana:

a Pada faktanya, pernyataan di atas tidak benar, karena terbukti Pemohon

Kasasi (dahulu Penggugat) telah memiliki pendaftaran merek BIORE

dalam huruf besar baik di Indonesia maupun di berbagai Negara di dunia.

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P-6, P-7, P-89 to P-95, P-97 s.d.

P-100, P-102 s.d.P-104, P-107 s.d. P-110, P-112; dan,

b Argumen Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah tidak relevan

karena gugatan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Penggugat) dalam perkara aquo adalah sehubungan dengan merek

terdaftar dan terkenal sebagaimana ditunjukkan di bawah ini:

Merek terdaftar dan terkenal BIORE milik Pemohon Kasasi

(dahulu Penggugat)

Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)

BIORE BIORF

58 Termohon Kasasi mendalilkan bahwa merek BIORF memiliki arti khusus

sebagai "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan

lingkungan yang segar." Namun demikian, tidak pernah dibuktikan kebenaran

dalil tersebut melalui bukti apapun dalam sidang pembuktian perkara a quo,

bahwa arti kata BIORF dan penjabaran seperti yang didalilkan di atas, eksis

sejak tanggal permohonan pendaftaran merek BIORF diajukan kepada

Direktorat Merek (Turut Termohon Kasasi).

Sebaliknya, Termohon Kasasi mencantumkan kata BIORF adalah suatu penamaan

pada Sertifikat Pendaftaran Merek BIORF di bawah Daftar No.IDM000292510

(Vide Bukti T-1).

Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya

bahwa simulasi arti merek BIORF ini, terkesan memaksakan konsep, mengandung

rekayasa dan dengan alasan yang mengada-ada.

59 Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi

(dahulu Penggugat) tidak dapat memonopoli penggunaan merek BIO. Namun

demikian:

a Pada faktanya, pernyataan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) di atas tidak

benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) oleh karena

Pemohon Kasasi telah memiliki pendaftaran merek BIO (di bawah Daftar No. 403955,

diperpanjang dengan Daftar No.IDM000115047 tertanggal 23 Maret 2007) di Indonesia,

di mana perlindungannya telah berlaku sejak tanggal penerimaan permohonannya, yaitu

sejak tanggal 16 Januari 1997. Hal ini sebagaimana dibuktikan melalui Bukti P-12. Dan,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek, Negara telah memberikan hak

secara eksklusif kepada Pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek

tersebut; dan

b Argumen-argumen Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengenai merek

BIO adalah tidak relevan karena gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan

oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam perkara a quo adalah sehubungan

dengan Merek BIORF dan Merek BIORE.

c Argumen-argumen Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) bahwa kata VBIO'

adalah milik umum untuk jenis barang di kelas 3 juga tidak pernah dibuktikan

kebenarannya. Khususnya, tidak terbukti bahwa masyarakat mempunyai asosiasi bahwa

kata 'BIO' adalah sediaan mencuci, membersihkan, sabun-sabun, atau jenis barang

apapun yang masuk dalam kelas 3. Dengan kata lain, BIO tidak pernah dapat dibuktikan

pernah menjadi jenis barang atau generik di kelas 3.

d Demikian pula, dalil Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengenai adanya

merek-merek milik pihak ketiga yang memiliki persamaan bunyi, akan tetapi dapat

didaftar dan berdampingan sebagaimana diuraikan pada kalimat terakhir pada halaman

19 Putusan Judex Facti, adalah tidak relevan dan tidak pernah diajukan satu bukti

apapun dalam sidang pembuktian yang mendukung dalil tersebut. Oleh karenanya,

seharusnya dikesampingkan

Sebagaimana telah didalilkan dalam butir 24 sampai dengan 27 bahwa adanya

persamaan bunyi tidak bisa mengesampingkan fakta adanya persamaan secara

visual, kemiripan atau persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan

yang terdapat dalam merek-merek.

60 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah secara konsisten dalam Surat

Gugatan, Surat Replik dan Daftar Bukti-bukti, dan Kesimpulannya dalam

mendalilkan dan membuktikan bahwa merek BIORE milik Pemohon Kasasi

(dahulu Penggugat) adalah merek yang telah terdaftar dan terkenal sebelum

diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF oleh Termohon Kasasi

(dahulu Tergugat).

Sebaliknya, Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak mengajukan satu bukti

apapun yang menunjukkan bahwa sebelum diajukannya permohonan pendaftaran

merek BIORF oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), merek BIORF telah

terbukti berasal dari pemikiran Termohon Kasasi tanpa ada itikad untuk

mendompleng keterkenalan merek BIORE milik Pemohon Kasasi.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


61 Bahkan, alih-alih menangkis dalil-dalil Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) di

atas, Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengajukan bukti-bukti yang

tidak relevan kepada Pengadilan, di mana bukti-bukti tersebut seharusnya

dikesampingkan.

Pada khususnya, bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah bukti yang tidak

bertanggal, yaitu Bukti T-6, dari bukti-bukti yang jelas-jelas telah lewat dari

tanggal diajukannya permohonan pendaftaran merek BIORF, yaitu 14 Desember

2006, sebagai berikut:

a Vide Bukti T-2 tertanggal 13 Agustus 2007

b Vide Bukti T-3 tertanggal 12 September 2007

c Vide Bukti T-4 tertanggal 31 Agustus 2009

d Vide Bukti T-2 tertanggal 31 Agustus 2009.

Bukti-bukti yang bertanggal setelah tanggal diajukannya permohonan pendaftaran

merek BIORF, jelas-jelas tidak membuktikan dalil-dalil Termohon Kasasi dan

fakta-fakta yang ada sebelum permohonan pendaftaran merek di ajukan, pada

khususnya tidak bisa mematahkan dalil Pemohon Kasasi bahwa permohonan

merek BIORF di ajukan dengan itikad tidak baik. Oleh karenanya, seharusnya

dikesampingkan.

Kesimpulan

62 Pemohon Kasasi memohon Mahkamah Agung, RI dan Majelis Hakim Kasasi

dapat membatalkan Putusan Judex Facti di atas dengan alasan sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No.14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Putusan Judex Facti telah salah

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

63 Judex Facti telah melakukan kesalahan fatal dalam melakukan penerapan hukum

dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan perkara pembatalan

merek, yang seyogyanya di pertimbangan dengan dasar hukum Pasal 68 Ayat (1)

jo. Pasal 6 ayat (1) butir (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a)

Undang-Undang Merek, justru dipertimbangkan dengan dasar hukum Pasal 76

Undang-Undang Merek.

Sehingga, keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diberikan selama merujuk

atau mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek adalah

seharusnya dinyatakan tidak berdasar dan seharusnya dikesampingkan. Dengan

alasan ini pula, mohon Mahkamah Agung berkenan untuk memeriksa dan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mengadili sendiri serta memutu5 permohonan kasasi dalam perkara ini dengan

putusan yang membatalkan Putusan Judex Facti.

64 Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menilai obyek

gugatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) butir (a)

dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a) Undang-Undang Merek,

dalam perkara a quo yang seharusnya dipersoalkan adalah pendaftaran merek,

bukan penggunaan merek BIORF pada jenis-jenis barang yang diperdagangkan

oleh Termohon Kasasi. I

65 Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum dalam memberikan

pertimbangan hukum dan bagaimana seharusnya menilai ada atau tidaknya

persamaan pada pokoknya merek pada perkara gugatan pembatalan pendaftaran

merek sebagaimana berikut:

• Pada khususnya, jelas terbukti bahwa antara merek BIORE milik Pemohon

Kasasi dan merek BIORF milik Termohon Kasasi memiliki persamaan bentuk, cara

penempatan, cara penulisan dan sangat kecil perbedaanya yaitu satu garis kecil pada

huruf E dan F.

• Antara merek BIORE dan merek BIORF, tidak cukup dapat dibedakan

secara pengucapan. Terbukti dalam keputusannya sendiri, Majelis Judex Facti

menyebutkan merek BIORF sebagai BIOREF -secara fonetik diucapkan bi-yo-ref.

Antara 'BIOREF' (dibaca: bi-yo-ref) dan BIORE (dibaca: bi-yo-re) membuktikan adanya

kesan yang sama dalam pengucapan.

• Tidak terbukti bahwa kata 'BIO' adalah milik umum untuk jenis barang di

kelas 3. Khususnya, merek BIO ternyata telah terdaftar atas nama Pemohon Kasasi dan

dilindungi di Indonesia sejak tanggal 16 Januari 1997, dan tidak terbukti bahwa

masyarakat mempunyai asosiasi bahwa kata 'BIO' adalah sediakan mencuci,

membersihkan, sabun-sabun, atau jenis barang apapun yang masuk dalam kelas 3.

Dengan kata lain, BIO tidak pernah dapat dibuktikan pernah menjadi jenis barang atau

generik di kelas 3.

Terbukti bahwa Merek BIORE melalui sertifikat pendaftaran merek Daftar

No. 496355, merek BIORF melalui sertifikat pendaftaran merek Daftar No.

IDM000292510 adalah suatu penamaan. Sehingga seharusnya yang

dibandingkan adalah nama BIORE dan BIORF secara keseluruhan bukan

dengan dipenggal menjadi BIO R-E dan BIO RF.


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


66 Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena merek BIORF memiliki

"arti kata" sebagai dasar konklusi untuk membuktikan tidak terpenuhinya

persamaan pada pokoknya antara dua merek dan tidak terpenuhinya dugaan

permohonan memiliki itikad baik, jelas-jelas tidak berdasar dan seharusnya

dikesampingkan.

Pada khususnya, Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti yang

membuktikan kebenaran atau fakta tentang dalilnya sendiri bahwa arti merek

BIORF adalah "Bahan Organik yang dapat diperbaharui untuk menuju kehidupan

lingkungan yang segar" dan "PAI FUK" dalam bahasa Mandarin.

Justru pada faktanya, sebagaimana dibuktikan pada Sertifikat Pendaftaran Merek

BIORF di bawah Daftar NO. IDM000292510, merek BIORF disebut sebagai suatu

penamaan, tanpa menjelaskan arti lain.

Dalil Termohon Kasasi tentang arti merek BIORF ini, jelas terkesan memaksakan

konsep, mengandung rekayasa dan dengan alasan yang mengada-ada, dan sengaja

dibuat untuk menangkis dalil-dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa

BIORF memiliki persamaan dengan merek terkenal BIORE dan diajukan dengan

itikad tidak baik serta bermaksud untuk mendompleng keterkenalan merek

terkenal BIORE.

67 Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum karena jelas-jelas

mengabaikan tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah

diajukan sehubungan pembatalan terhadap pendaftaran merek BIORF adalah

berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk barang

sejenis dan/atau tidak sejenis.

68 Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum karena jelas-jelas

mengabaikan

untuk memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai alasan-alasan yang

disertai bukti-bukti bahwa merek BIORF diajukan berdasarkan permohonan

yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Sebaliknya, Judex Facti

malah mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi yang diajukan tanpa

bukti pendukung sama sekali.

69 Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil

serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan,

replik, dan kesimpulannya serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam

pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


70 Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, untuk mendukung dalil-

dalil Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi ini, mohon

Majelis Hakim Kasasi, dapat mempertimbangkan pendapat hukum dari ahli

kekayaan hak intelektual Prof. M. Hawin, S.H, LLM., Ph.D, Guru Besar

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Dr. Henry Soelistyo Budi, SH.,

Ketua Program Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah

menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek yang digunakan Tergugat yaitu “Merek BIORF” mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek BIORE milik Penggugat ;

Bahwa merek “BIORE” milik Penggugat merupakan merek terkenal yang sudah

terdaftar terlebih dahulu ;

Bahwa “Merek BIORF” milik Tergugat yang terdaftar kemudian untuk kelas

barang yang sama, sehingga terbukti Tergugat dengan itikad tidak baik telah

membonceng ketenaran merek Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi : KAO Corporation dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei

2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan

sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak

yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat

peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

M e n g a d i l i:


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kao CORPORATION

tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No. 02/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2012 ;

Mengadili Sendiri:

1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;


memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan merek yang

telah terdaftar lebih dulu milik Penggugat yaitu merek BIORE Daftar

No.496355 ;

3Menyatakan bahwa Merek BIORE milik Penggugat sebagai merek terkenal;



barang sejenis ;



barang tidak sejenis ;

6Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan

permohonan pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 ;

7Menyatakan bahwa pendaftaran Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas

nama Tergugat adalah bertentangan dengan ketertiban umum ;

8Membatalkan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 atas nama Tergugat yang

terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

9Memerintahkan juru sita untuk menyampaikan putusan kepada para pihak paling


ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku ;


dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan Merek BIORF Daftar No.

IDM000292510 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan mencoret

merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya

dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek

yang berlaku;





Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia



No. IDM000292510 yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;


Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 sebagai akibat telah dibatalkannya


secara tanpa hak;


BIORF, penggunaan Merek BIORF Daftar No. IDM000292510 merupakan


Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar

Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Mahkamah Agung, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013, oleh

I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Soltoni Mohdally, S.H.,

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota; K e t u a;

Ttd./ Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. I Made Tara, S.H.

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd./


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 M e t e r a i …………….Rp. 6.000,00

2 R e d a k s i ………….. Rp. 5.000,00

3 Administrasi kasasi……Rp. 4.989.000,00

Jumlah Rp. 5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

